KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK Standar Operasional Prosedur

Pengajuan Usulan Pemeriksaan Rutin Melalui Daftar Nominatif No. SOP: PPHC30-00077

Tanggal Penetapan: 25 Agustus 2021

Tanggal Revisi:

Revisi ke:

1. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tentang tata cara pengajuan usulan Pemeriksaan Rutin melalui Daftar Nominatif. Dalam penyusunan Daftar Nominatif, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terlebih dahulu menyusun Daftar Persediaan Wajib Pajak yang Akan Diusulkan Pemeriksaan Rutin atau Daftar Persediaan Objek Pajak yang Akan Dilakukan Pemeriksaan Rutin. Hal ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pelaksanaan Pemeriksaan Rutin. Daftar ini digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa atau Daftar Nominatif Objek Pajak yang Akan Diperiksa. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009; b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015; dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 3. Surat Edaran Terkait a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan; dan b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. 4. Ketertautan a. KPP10-0001 Penerimaan Dokumen di KPP; dan b. KPP10-0003 Penyampaian Dokumen di KPP.

5. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala KPP; b. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; c. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan d. Pelaksana Seksi Pelayanan. 6. Persyaratan dan Perlengkapan (Input) a. Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar; b. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c. Data mengenai Wajib Pajak yang belum melaporkan SPOP PBB; d. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 7. Keluaran (Output) a. Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Berdasarkan Daftar Nominatif; b. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa; c. Daftar Nominatif Objek Pajak yang Akan diperiksa; dan d. Lembar Pengecekan SPT Lebih Bayar. 8. Jangka Waktu Penyelesaian Daftar persediaan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin harus dimutakhirkan pada setiap awal bulan berikutnya. 9. Perhatian SOP ini bermanfaat untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengajuan usulan Pemeriksaan Rutin melalui Daftar Nominatif. Hal ini dilakukan

untuk

menjamin

terpenuhinya

kewajiban

pelaksanaan

Pemeriksaan Rutin. Daftar ini digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa atau Daftar Nominatif Objek Pajak yang Akan Diperiksa. 10. Matriks RASCI Pengajuan Usulan Pemeriksaan melalui Daftar Nominatif Penyusunan Daftar Persediaan

Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Kepala KPP

R

A

S/A

Penyusunan Daftar Nominatif Penyampaian Daftar Nominatif

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

R/A

11. Prosedur Kerja a. Pelaksana Seksi Pelayanan mengirimkan Daftar Wajib Pajak yang dapat Diusulkan Pemeriksaan Rutin dengan Daftar Nominatif beserta berkas pendukungnya seperti Surat Pemberitahuan PPh dan PPN Lebih Bayar yang

memenuhi

batasan

jumlah

Lebih

Bayar

untuk

dilakukan

Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau Data mengenai Wajib Pajak yang belum melaporkan SPOP PBB kepada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. b. Kepala Seksi Pemeriksan, Penilaian, dan Penagihan menerima Daftar Wajib Pajak yang dapat diusulkan Pemeriksaan Rutin dengan Daftar Nominatif beserta berkas pendukungnya dan menugaskan pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menyusun Daftar Persediaan Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Rutin atau Daftar Persediaan Objek Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin dan mengisi Lembar Pengecekan SPT Lebih Bayar. c. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menyusun Daftar Persediaan Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Rutin atau Daftar Persediaan Objek Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin dan mengisi Lembar Pengecekan SPT Lebih Bayar dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. d. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti Daftar Persediaan Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Rutin atau Daftar Persediaan Objek Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin. Kemudian

Kepala

Seksi

Pemeriksaan,

Penilaian,

dan

Penagihan

menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin berdasarkan Daftar Persediaan dimaksud mempertimbangkan tunggakan Pemeriksaan pada KPP dan beban kerja Pemeriksa Pajak dan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa. e. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan membuat konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk mendapatkan persetujuan. f.

Kepala Seksi Pemeriksan, Penilaian, dan Penagihan meneliti konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa dan menyampaikan kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.

g. Kepala KPP menelaah dan menyetujui konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa. Selanjutnya Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi

Pemeriksaan,

Penilaian,

dan

Penagihan

untuk

menerbitkan

penugasan Pemeriksaan Rutin. h. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menerima Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa yang telah disetujui Kepala KPP dan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menerbitkan penugasan Pemeriksaan Rutin. i.

Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menerima Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa yang telah disetujui dan menerbitkan penugasan Pemeriksaan Rutin.

j.

Proses selesai.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Pelaksana Seksi Pelayanan

Daftar Nominatif

Menelaah dan menyetujui

Konsep Daftar Nominatif

Menerima dan menugaskan

Pelaksana Seksi PemeriksaaN, Penilaian, dan Penagihan

KPP

Kepala Kantor

12. Bagan Alir (Flowchart)

Meneliti dan menugaskan

Menyusun dan menyampaikan Daftar Persediaan dan Lembar Penelitian SPT LB

Meneliti dan menyetujui

Daftar Persediaan dan Lembar Penelitian

Menyusun dan menyampaikan konsep Daftar Nominatif

Menerima dan menugaskan

Konsep Daftar Nominatif

Menerbitkan penugasan NP2

Daftar WP dan Berkas Pendukung

SPT LB dan Surat Permohonan WP

Mengirimkan Daftar WP yang dapat diusulkan Pemeriksaan Rutin

Disahkan oleh: a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto