KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK Standar Operasional Prosedur

Penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (Dinamisasi) No. SOP: PPLA30-00182

Tanggal Penetapan: 25 Agustus 2021

Tanggal Revisi:

Revisi ke:

1. Deskripsi Prosedur

operasi

ini

menguraikan

tata

cara

penerbitan

surat

pemberitahuan perubahan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 atau dinamisasi yang dilakukan oleh Account Representative (AR). Dinamisasi dalam hal ini merupakan proses perubahan besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Terjadinya perubahan keadaan usaha dalam hal ini adalah apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal tertentu. 3. Surat Edaran Terkait Tidak ada.

4. Ketertautan a. SOP KPP10-0003 tentang Penyampaian Naskah Dinas di Kantor Pelayanan Pajak; dan b. SOP KPP80-0024 tentang Tata Cara Penerbitan SKP. 5. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; b. Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV; c. AR Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV; d. Pelaksana Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV; dan e. Wajib Pajak. 6. Persyaratan dan Perlengkapan (Input) a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); atau c. Informasi berkembangnya usaha Wajib Pajak. 7. Keluaran (Output) Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran. 8. Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SKPKB/SKPKBT diterima Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau sejak dilakukan penelitian atas informasi mengenai perkembangan usaha Wajib Pajak. 9. Perhatian SOP ini bermanfaat sebagai pedoman dalam prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan PPh Pasal 25. Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya proses penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan PPh Pasal 25. 10. Matriks RASCI

Penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

WP

Melakukan pengawasan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran

Pelaksana AR Seksi Kasi Seksi Pengawasan Pengawasan Pengawasan I, II, III, IV, I, II, III, IV, I, II, III, IV, V, IV V, IV V, IV

Kepala Kantor

R

A

I

S

R

11. Prosedur Kerja a. Berdasarkan SKPKB/SKPKBT untuk tahun pajak yang lalu (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak) atau informasi mengenai perkembangan usaha Wajib Pajak, AR Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV membuat konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran kepada Wajib Pajak dan menyampaikan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV yang membawahinya. b. Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV meneliti dan memaraf konsep

Surat

Pemberitahuan

Perubahan

Besarnya

Angsuran

kemudian menyampaikan konsep surat tersebut ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak. c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran. d. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menatausahakan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SOP KPP10-0003 tentang Penyampaian Naskah Dinas di Kantor Pelayanan Pajak). e. Proses selesai.

12. Bagan Alir (Flowchart)

Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV AR Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, IV

Meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran

Info rmasi mengenai perkemban gan usaha Wajib Pajak

KPP30-0024 Tata Cara Penerbitan SKP

Membuat konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran

Menatausahakan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran

Pelaksana Pengawasan I, II, III, IV, V, IV

Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor

Menelaah dan menandatangani Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran

Wajib Pajak

KPP10-0003 Penyampaian Naskah Dinas di KPP

Surat Pemberitahuan

Disahkan oleh : a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto