KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK Standar Operasional Prosedur

Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar Tanggal Penetapan: 25 Agustus 2021

No. SOP: PPHC30-00400

Tanggal Revisi:

Revisi ke:

1. Deskripsi Prosedur

operasi

ini

menguraikan

tata

cara

penyelesaian

Surat

Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar baik SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) maupun SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang dimintakan restitusi dengan jenis pengembalian melalui pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata

Cara

Penyampaian,

Penerimaan,

dan

Pengolahan

Surat

Pemberitahuan. 3. Surat Edaran Terkait a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SE-03). b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. 4. Ketertautan a. SOP KPP00-0046 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan Serta Pertemuan dengan Wajib Pajak.

b. SOP KPP50-0052 tentang Tata Cara Peminjaman Dokumen dalam Rangka Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. c. SOP KPP50-0035 tentang Tata Cara Persiapan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak. d. SOP KPP50-0058 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak. e. SOP KPP50-0010 tentang Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan serta Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. f. SOP KPP30-0024 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. g. SOP KPP50-0054 tentang Tata Cara Penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Penyampaian Hasil Pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan Lapangan Dan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan) di Kantor Pelayanan Pajak 5. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; b. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; c. Seksi Pelayahan; d. Tim Pemeriksa Pajak; e. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan f. Wajib Pajak 6. Persyaratan dan Perlengkapan a. Daftar nominatif Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Penghasilan

Tahunan Lebih Bayar (LB) yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 17B UU KUP. b. Daftar nominatif Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah Lebih Bayar (LB) yang dimintakan pengembalian melalui pemeriksaan. 7. Keluaran (Output) a. Laporan Hasil Pemeriksaan; b. Nota Penghitungan; dan c. Kertas Kerja Pemeriksaan.

8. Jangka Waktu Penyelesaian Surat ketetapan pajak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak SPT Lebih Bayar diterima. 9. Perhatian SOP ini bertujuan untuk memberikan standar dalam melaksanakan penyelesaian permohonan restitusi melalui pemeriksaan Pasal 17B UU KUP atas SPT Lebih Bayar yang diterima. 10. Matriks RASCI Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar Persetujuan pemeriksaan berdasarkan daftar nominatif SPT LB Penerbitan SP2 Pelaksanaan Pemeriksaan: 1) Pertemuan dengan WP dan peminjaman berkas WP 2) Pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pemeriksaan 3) Pendokumentasian kegiatan pemeriksaan dalam KKP 4) Pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama Wajib Pajak Penerbitan LHP Penatausahaan LHP, Nothit, dan KKP

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Kepala KPP

R

A

I

R

A

A/R

S

I

I

A

Tim Pemeriksa Pajak

Seksi Pelayanan

R R

R A/R

I

11. Prosedur Kerja a. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan menerima daftar nominatif dari Seksi Pelayanan dan/atau menerima daftar nominatif SPT LB dari Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI beserta salinan fisik SPT (dalam hal SPT disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir/jasa

ekspedisi)

kemudian

menugaskan

Pelaksana

Seksi

Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. b. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, menyusun konsep Nota Dinas Persetujuan Pemeriksaan berdasarkan daftar nominatif SPT LB. c. Kepala Seksi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas Persetujuan Pemeriksaan berdasarkan daftar nominatif SPT LB.

d. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Nota Dinas Persetujuan Pemeriksaan

berdasarkan

daftar

nominatif

SPT

LB

kemudian

menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat Nota Dinas Penunjukan Supervisor. e. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menerima penugasan untuk membuat konsep Nota Dinas Penunjukan Supervisor Pemeriksa sesuai dengan SOP Tata Cara Persiapan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak. f. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menerima Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor Pemeriksa dan disetujui/ditandatangani oleh Kepala KPP sesuai dengan SOP Tata Cara Persiapan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak. g. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menugaskan Pelaksana

Seksi

Pemeriksaan,

Penilaian,

dan

Penagihan

untuk

menyusun konsep Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan. h. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menyusun konsep SP2 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. i. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti dan menyetujui

SP2

dan

Surat

Pemberitahuan

Pemeriksaan

Lapangan/Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. j. Kepala

KPP

menyetujui

dan

menandatangani

SP2

dan

Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor. k. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menyampaikan SP2 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor kepada Tim Pemeriksa yang ditunjuk. l. Tim Pemeriksa Pajak, berdasarkan SP2 melaksanakan:

1) Pertemuan dengan Wajib Pajak untuk pertama kalinya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan Serta Pertemuan dengan Wajib Pajak; 2) Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak yang dibutuhkan dan mendokumentasikan berkas yang dipinjam sesuai dengan SOP Tata Cara Peminjaman Dokumen dalam Rangka Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak; 3) Melaksanakan pengujian pemeriksaan (di kantor/di lapangan sesuai dengan penugasan) sesuai dengan Standar Pemeriksaan; 4) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sesuai dengan SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak; 5) Menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan melaksanakan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak sesuai dengan SOP

Tata

Cara

Penyusunan

Surat

Pemberitahuan

Hasil

Pemeriksaan, Penyampaian Hasil Pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan Lapangan Dan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan) di Kantor Pelayanan Pajak. m. Tim Pemeriksa Pajak menuangkan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir

ke

dalam

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

(LHP)

dan

Nota

Penghitungan (Nothit) kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP. n. Kepala KPP meneliti, menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan. o. Tim Pemeriksa Pajak selanjutnya menyampaikan LHP, Nothit, dan KKP kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan sesuai dengan SOP Penyampaian Naskah Dinas di KPP. p. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menerima LHP, Nothit, dan KKP selanjutnya menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk menatausahakan dan menindaklanjutinya. q. Pelaksana

Seksi

Pemeriksaan,

Penilaian,

dan

Penagihan

menatausahakan LHP, Nothit, dan KKP dan menyampaikannya kepada

Seksi Pelayanan sesuai dengan SOP Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Penghitungan. r. Seksi

Pelayanan

menerima

LHP,

Nothit,

dan

KKP

kemudian

menatausahakannya.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Tim Pemeriksa

Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

KPP

Kepala KPP

12. Bagan Arus (Flowchart)

Menyetujui dan menandatangani

Menerima dan menugaskan

Meneliti dan menyetujui

Menyetujui dan menandatangani

SOP Tata Cara Persiapan Pemeriksaan

menugaskan

Meneliti dan menyetujui

Dafnom SPT Lengkap

Membuat konsep ND Persetujuan

Membuat konsep SP2 dan SPPK/ SPPL

menyampaikan

Melaksanakan pemeriksaan A

Kepala KPP A

SOP Tata Cara Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan

SOP Tata Cara Peminjaman Dokumen WP

SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan KKP

SOP Tata Cara Penyusunan SPHP dan Pembahasan Akhir

Membuat konsep LHP dan Nothit

menyampaikan

Kepala Seksi Pemeriskaan, Penilaian, dan Penagihan

Menerima dan menugaskan

Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

KPP

Tim Pemeriksa

Menandatangani LHP

Menerima penugasan

B

SOP Penatausahaan LHP, KKP, dan Nothit

Seksi Pelayanan

KPP

Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

B

Nothit, LHP, KKP

Disahkan oleh : a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto