KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK Standar Operasional Prosedur

Pemutakhiran Hak Akses atas Pegawai yang Mengalami Mutasi/Promosi/Demosi No. SOP: PEPD30-00490

1.

Tanggal Penetapan: 25 Agustus 2021

Tanggal Revisi:

Revisi ke:

Deskripsi Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pemutakhiran hak akses atas pegawai yang mengalami mutasi/promosi/demosi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.

Dasar Hukum Peraturan

Direktur

Jenderal

Pajak

Nomor

PER-41/PJ/2010

tentang

Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak. 3.

Surat Edaran Terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2019 tentang Kebijakan Tata Kelola Kewenangan Akses Data Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak

4.

Ketertautan Tidak ada

5.

Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data; c. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan d. Administrator Teknologi Informasi Komputer (Admin TIK).

6.

Persyaratan dan Perlengkapan (input) a. SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; b. Salinan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; c. Petikan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; d. SK Hukuman Disiplin; e. Konsep Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses

7.

Keluaran (Output) a. Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses; b. Penyesuaian Hak Akses Pegawai.

8.

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi, Salinan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi, Petikan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi, dan/atau SK Hukuman Disiplin diterima.

9.

Perhatian SOP ini bermanfaat untuk memberikan petunjuk tata cara pemutakhiran hak akses atas pegawai yang mengalami promosi/demosi/mutasi di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pegawai tidak dapat mengakses aplikasi yang dapat menunjang tugas, pokok dan fungsi yang terbaru.

10. Matriks RASCI

R

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data

Admin TIK

Penyusunan Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses Penyesuaian Hak Akses Pegawai

Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Pemutakhiran Hak Akses atas Pegawai yang Mengalami Mutasi/Promosi/Demosi di Kantor Pelayanan Pajak

R/A R

R

11. Prosedur Kerja a. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menerima: 1) SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; 2) Salinan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; 3) Petikan SK Penetapan Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat karena Mutasi; dan/atau 4) SK Hukuman Disiplin, dalam hal

pegawai/pejabat mengalami

demosi. b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menugasi Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep

Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses dan memperbarui identitas pegawai/pejabat pada aplikasi SIKKA. c. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menerima dan memperbarui identitas pegawai/pejabat pada aplikasi SIKKA. Kemudian, Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menyusun dan menyampaikan konsep Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. d. Kepala

Subbagian

Umum

dan

Kepatuhan

Internal

meneliti,

menandatangani dan menyampaikan Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses kepada Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data. e. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data meneliti, mendisposisi Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses ke Admin TIK untuk mengubah status akses pegawai/pejabat yang mengalami promosi/demosi/mutasi di seluruh aplikasi DJP. f.

Admin TIK melakukan penyesuaian pada seluruh aplikasi DJP sesuai dengan tugas, pokok, fungsi pegawai/pejabat yang terbaru.

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data

12. Bagan Arus (Flowchart) Meneliti dan mendisposisi untuk mengubah status akses Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kantor Pelayanan Pajak

Admin TIK

Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses

Mengubah status hak akses pegawai

Menerima dan menugasi untuk menyusun konsep ND dan memperbarui identitas di SIKKA

Meneliti, menandatangani Nota Dinas

SK Mutasi/ SK Hukuman Disiplin Konsep Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses

Memperbarui identitas di SIKKA dan menyusun konsep Nota Dinas Pemutakhiran Hak Akses

Disahkan oleh: a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto