LAW101

PENGANTAR ILMU HUKUM Sesi 2 Disiplin Hukum Umum

Disusun Oleh: Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.

UNIVERSITAS ESA 1 UNGGUL | 2022

Disiplin Hukum Umum

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 1. Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan 2. Menguraikan tentang antropologi hukum , sosiologi hukum, psiklogi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum

Displin Hukum adalah Sistem ajaran mengenai gejala - gejala atau kenyataan yang dihadapi. Pada dasarnya disiplin hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. Disiplin Analitis, adalah sistem ajaran yang menitik beratkan kepada menganalisis, memahami dan menjelaskan gejala - gejala yang dihadapi. Contoh : ekonomi dan sosiologi

2. Disiplin Preskriptip adalah sistem ajaran mengenai apa yang seyogyanya atau yang harus dilakukan dalam mengadapi kenyataan. Contoh : hukum dan filsafat.

A. Pembagian Disiplin Hukum

Disiplin dapat dibagi sebagai berikut : 

Ilmu - Ilmu Hukum



Politik Hukum 2



Filsafat Hukum

B. Ilmu - Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembagan, penggujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembagan dan pegujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontology, dimensi epistimologi, dan dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan. Konsep hukum sering juga diartiakan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanan

ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap

suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakam tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum. Sehingga secara keseluruhan ilmu hukum dapat dijelaskan pengertiannya, yaitu sebagai berikut : 1. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan mengenai masalah yang sifatnya manusiawi atau pengetahuan tentang benar atau tidaknya menurut harkat kemanusiaan. 2. Ilmu hukum yaitu ilmu yang formal tentang hukum positif. 3. Ilmu hukum adalah suatu cara untuk mempelajari hukum yang bersifat abstrak, umum dan teoritis dengan mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum; 4. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk 3

dan manifestasinya; 5. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan dengan pokok pembahasannya sangat luas, yaitu meliputi hal-hal yang filsafati,

sosiologis,

historis maupun

komponen-komponen analitis dari teori hukum.

Dengan telah mengetahui penjelasan diatas, maka akan semakin jelas mengetahui akan ruang lingkup untuk dipelajari mengenai ilmu hukum. Adalah Ilmu yang mencakup : 1. Ilmu Tentang Kaedah adalah ilmu yang menelaah kaedah atau sistem kaedah - kaedah hukum. 2. Ilmu Tentang Pengertian adalah ilmu yang menjelaskan pengertian - pengertian pokok dalam hukum. Seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, obyek hukum, dsb. 3. Ilmu Tentang Kenyataan adalah ilmu yang mencakup : a. Sosiologi Hukum b. Antropologi Hukum c. Physiologi Hukum d. Perbandingan Hukum e. Sejarah Hukum Ad. a. Sosiologi Hukum1 Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882.Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang,2008,109). Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata 1

Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok: hlm. 2-5

4

tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang- Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain - lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris,dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat. Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain : 1. Soerjono Soekanto: Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. 2. Satjipto Raharjo: Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. 3. R. Otje Salman: Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 4. H.L.A. Hart 5

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi

yang

dikemukakannya

mempunyai

aspek

sosiologi

hukum.

Hart

mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum memngandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antaraaturan utama/primary rules dan aturan tambahan /secondary rules (Zanudin Ali,2006,1). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajibankewajiban

warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas :

a. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. c. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. Ad. b. Antropologi Hukum2 Antropologi Hukum sebagai ilmu dipengaruhi oleh Antropologi dan Ilmu Hukum, sehingga sebagai “anak”, ia memiliki “bapak”Antropologi dan “ibu” Ilmu Hukum, maka memahami Antropologi dan Ilmu Hukum adalah prasayrat untuk dapat mengerti Antropologi Hukum. Antropologi Hukum sebagai Ilmu mempelajari perilaku manusia dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis dan tidka tertulis secara 2

Zulfadli Barus, 2014, ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TENTANG PENGARUH NILAINILAI BUDAYA TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BATAK-TOBA TERKAIT DENGAN BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, Yustisia, Jakarta: hlm. 137-138

6

empiris. Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang budayanya masih sederhana (primitif), tetapi juga masyarakat yang budayanya modern. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum (Hilman Hadikusuma : 2004 : 4). Antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan (J. B. Daliyo cs : 1992 : 139). Itulah sebabnya penelitian antropologis terhadap hukum sebagai salah satu aspek budaya dibedakan menjadi dua kelompok tujuan, yaitu: penelitian untuk kepentingan pengembangan Antropologi, dan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum. Antropologi Hukum menekankan pada penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum (J.B.Daliyo cs : 1992 : 140).

Beberapa definisi antropologi hukum menurut para ahli: 1. Oliver Wendel Holmes: “ the life of law hasn’t been logic, it has been experience 2. Suatu cabang ilmu anthropologi spesialisasi sbg sistem gagasan, tindakan,hasil karya dlm kehidupan masy yg dijadikan milik dgn belajar 3. Suatu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari berlakunya norma hukum bukan memakai perat hk mengarahkan perilaku tetapi menjelaskan fenomena hk yang ada (law as it is in society); 4. James M Donnavan (2008) :” a cross-cultural, comparative perspective is to identify general principles that characterize this slice of sociocultural life so as to understand this aspect of what can be termed the normative regulation of society.” 5. Jadi: “pemahaman ilmiah tingkah laku & kultural & pemahaman sistematik thd distribusi manifestasi dlm kurun waktu & ruang tertentu” (Goldschmidt 1979)

Ad. c. Physiologi Hukum Pengenalan psikologi pertama kali sebagai ilmu pengetahuan yang otonom 7

dan berdiri sendiri terjadi pada akhir abad ke- 19, yang pada waktu itu masih menjadi cabang ilmu pengetahuan filsafat dan psikologi juga sering menjadi sudut kajian

sosiologi.

Dalam perjalanan sejarah yang singkat psikologi telah

didefenisikan dalam berbagai cara, para ahli psikologi terdahulu mendefenisikan psikologi sebagai “studi kegiatan mental”. Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikan psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, atau sebab tingkah laku manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi jiwa seseorang atau secara singkat dapat diartikan sebagai studi mengenai proses perilaku dan proses mental. Menurut

Rita

Atkinson

(1983:

19)

Pendefenisian

psikologi

juga

dilatarbelakangi oleh perkembangan sejarah dalam aliran psikologi, hal ini dapat dilihat melalui perubahan defenisi mengenai psikologi seperti berikut ini: 1) Wilhelm Wunt (1892), psikologi bertugas menyelidiki apa yang kita sebut pengalaman dalam sensasi dan perasaan kita sendiri, pikiran serta kehendak kita yang bertolak belakang dengan setiap obyek pengalaman luar yang melahirkan pokok permasalahan ilmu alam.

2) William James (1980), psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena adalah apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikir logis, keputusankeputusan dan sebagainya.

3) James Angell (1910), psikologi adalah semua kesadaran di mana saja, normal atau abnormal, manusia atau binatang yang dicoba untuk dijelaskan pokok permasalahannya.

4) John B Watson (1919), psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, perbuatan dan ucapannya baik yang dipelajari maupun yang tidak sebagai pokok masalah.

5) Kurt Koffka (1925), psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku 8

makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar.

6) Arthur Gates (1931), psikologi adalah salah satu bidang yang mencoba menunjukan, menerangkan, dan menggolongkan berbagai macam kegiatan yang sanggup dilakukan oleh binatang, manusia, atau lainnya. 7) Norman Munn (1951), psikologi sebagai “ilmu mengenai perilaku” tetapi hal yang menarik, pengertian perilaku yang telah mengalami perkembangan, sehingga sekarang ikut menangani hal yang pada masa lampau disebut pengalaman.

8) Kennet Clark dan George Milter (1970), psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku, lingkupnya mencakup berbagai proses perilaku yang dapat diamati, seperti gerak tangan, cara berbicara, dan perubahan kejiwaan dan proses yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi. 9) Richard Mayer (1981), psikologi merupakan analisis ilmiah mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Berdasarkan defenisi di atas, mempelajari psikologi berarti mengenal manusia dalam arti memahami, menguraikan dan memaparkan manusia sebagai individu dan sosial serta berbagai macam tingkah laku dan kepribadian manusia, juga seluruh aspek- aspeknya. Psyche (jiwa) adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup (anima). Dari pengertian-pengertian psikologi yang telah disebutkan di atas, penulis berpendapat antara psikologi dan hukum dari sudut kajiannya adalah keduanya mengkaji gejala-gejala sosial, hal ini jika menilik kembali pengertian hukum secara empirik. Keduanya memfokuskan diri pada perilaku

manusia,

yang

berusaha

menyelesaikan

masalah

serta

memperbaiki kondisi manusia. Craig Haney menyatakan “bahwa psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif” (Haney: 1981 dalam Kapardis: 1999). Artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara

aktual,

hukum

menjelaskan 9

bagaimana

orang

seharusnya

berperilaku, tujuan utama ilmu psikologi adalah memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia, tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku manusia. Dalam arti yang agak lebih idealistis, ilmu psikologi menurut Constanzo (2006: 12) “terutama tertarik untuk menemukan kebenaran sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan”. Berdasarkan keterkaitan kedua terminologi tersebut maka psikologi hukum

dapat

diartikan

sebagai

studi

psikologi

yang

mempelajari

ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritamya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut

psikologi

hukum.

Menurut

Soerjono Soekanto (1983:2) “psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejalagejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut”. Di bawah ini dikutip beberapa defenisi psikologi hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, yaitu: 1) Sebagai suatu pencerminan dari perilaku manusia (human behaviour). (Sorjono Soekanto,1989; R. Ridwan Syahrai,1999; Bernard Arief Sidharta,

2000;

Soedjono

Dirdjosuwiryo,2001;

Sudarsono,

2001;

Soeroso, 2004; Munir Fuady, 2006). 2) Sebagai bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum meliputi Psycho-Legal Issue, pendampingan di pengadilan dan prilaku kriminal (The Commite On Etnical Guidelines For Forensic Psychology dalam Rahayu: 2003, hal. 3) Meliputi legal issue; penelitian dalam kesaksian, penelitian dari pengambilan keputusan yuri dan hakim, begitu pula di dalam kriminologi untuk menentukan sebab-sebab, langkah-langkah preventif, kurasif, perilaku kriminal dan pendampingan di pengadilan yang dilakukan oleh para ahli di dalam pengadilan (Blackburn: 1996) 4) Meliputi aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti ingatan 10

saksi, pengambilan keputusan hukum oleh yuri, dan pelaku kriminal (Curt R. Bartol:1983) 5) Suatu pendekatan yang menekankan determinan-determinan manusia dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya. Perhatian utama dari kajian psikologi hukum yaitu lebih tertuju pada proses penegakan hukum (saksi mata, tersangka/terdakwa, korban kriminal, jaksa penuntut umum, pengacara hakim dan terpidana) (Rahayu: 2003) 6) Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya

dengan berbagai fenomena hukum (pengertian ini didasarkan pada defenisi psikologi sosial oleh Edward E. Jones: 1996 Ad. d. Perbandingan Hukum Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bagian khusus dalam sistem hukum, hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan tentang proses-proses beracara di pengadilan. Sebagian ilmu hukum

mempunyai sifat yang berbeda karena

berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang mempengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah subjeksubjek teoritis, antara lain sejarah hukum, sosiologi hukum, yurisprudensi serta perbandingan

hukum

atau

hukum

komparatif

(comparative

law). Istilah

perbandingan hukum dalam bahasa asing antara lain: Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, Droit Compare, Rechtsgelijking. Dalam Blacks Law Dictionary dikemukakan bahwa, Comparative

Juris

prudence ialah suatu studi mengenai prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Menurut G. Guitens Bergoins, study comparative ataupun

perbandingan

hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah study comparative ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode yang digunakan untuk 11

meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element atupun seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan (vergelijkende recht) itu tidak ada. Metode untuk membanding bandingkan atauran hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada perumusan-perumusan aturan yang

berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum

perbandingan. Studi comparative ataupun perbandingan hukum suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode studi komparatif ataupun perbandingan hukum. Studi comparative hukum pidana harus dipahami dengan menggunakan metode fungsional, kritis, realistis dan tidak dogmatis serta diperlukan dalam proses pembaharuan hukum. Ad. e. Sejarah Hukum Sejarah hukum sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan berkembangnya suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, untuk benar- benar mengetahui pembentukan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, maka perlu untuk mempelajari bagaimana sejarah hukum di Indonesia. Dalam paradigma umum, sejarah dimaknai sebagai penghubung keadaan masa lampau dengan keadaan saat ini atau yang akan datang atau keadaan sekarang yang berasal dari masa lampau. Apabila sejarah dalam artian seperti ini dihubungkan dengan hukum, maka dapat

diterima bahwa hukum saat ini

merupakan lanjutan/perkembangan dari hukum masa lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang. Bahkan saat ini sudah berkembang keilmuan tentang sejarah masa depan (History of Future) dalam kerangka pemahaman sejarah berulang/berputar (Circle History). Apabila metode History of Future ini dipakai dalam memahami perkembangan hukum di Indonesia, maka masa depan hukum di Indonesia lebih mudah untuk dibentuk atau diprediksi. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa sejarah hukum mempunyai beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut : 1) Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. hukum tidak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan yang terus berkembang. 12

2) Sejarah hukum dapat mengungkap pengembangan, penggantian, penyesuaian, perombakan dan alasan-alasan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan. 3) Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum untuk melakukan penafsiran historis terhadap hukum. Sejarah hukum dapat mengungkap fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Kegunaan sejarah hukum di atas dapat dijadikan frame atau kerangka dalam melihat pembentukan dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi, untuk melihat sejarah pembentukan hukum di Indonesia, terlebih dahulu perlu memahami kondisi geografis dan etnis atau bangsa Indonesia sebelum merdeka. Selain itu pada saat Indonesia merdeka, sedang berkembang pandangan/teori/Aliran pemberlakuan hukum, paling tidak terdapat 3 aliran besar, yaitu legisme[3], Freie Rechtslehre[4] dan Rechtsvinding[5]. Ketiga aliran ini dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia.

C. Politik Hukum Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum3

mendefinisikan

politik

hukum

sebagai

kebijakan

dasar

yang

menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. 4 Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk nengekspresikan 3

Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II, Ghalia

Indonesia, Jakarta., hlm: 160 4

Padmo Wahyono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum

Keadilan, No. 29 April 1991, hlm: 65

13

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan. 5 Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. 6 Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan citacita bangsa Indonesia. 7

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat8. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. 9 Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius contitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para

penegak hukum. Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori 5

Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum

Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm: 20. 6

Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm:151

7

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hlm: 1 8

9

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm:35 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta,

hlm: 15

14

politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 10 Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono31, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional. Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu: 1. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat law as a political instrument yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat 10

Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

15

mengarah pada perlunya apa yang disebut political gelding van het recht atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. 2. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum. William Zevenbergen32 mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy) 11 Pengertian legal policy, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 12 Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan

sangat

penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan 11

William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 19 12

Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 9

16

korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kegiatan mencakup memilih nilai - nilai dan menerapkan nilai - nilai. Pada dasarnya politik adalah sarana bagi masyarakat untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan warganya atau dalam arti sempit politik itu suatu aktivitas untuk memilih tujuan tertentu. Dalam hal ini telah dijumpai hukum dengan keadaan yang sama, hukum selalu berusaha memilih tujuan dan dengan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Maka jelaslah bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. D. Filsafat Hukum Dalam beberapa decade terakhir, fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara

diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan

dengan kerjasama antara pembuat Undang-undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dengan pendapat hakim sehingga berkembanglah “mafia peradilan” (Bismar Siregar, 1989: 78). Produk hukum telah dikelabui oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan hukum jatuh. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai telah dikemas secara sistematik sehingga perkara tidak dapat diadili secara tuntas bahkan justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun masalah baru yang lebih actual. Keadaan dan kenyataan hukum dewasa ini sangat memprihatinkan karena peraturan perundang-undangan hanya menjadi lalu lintas peraturan, tidak menyetuh

persoalan

pokoknya,

tetapi

berkembang,

menjabar

dengan

aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Fungsi hukum tidak bermakna lagi, karena adanya kebebasan tafsiran tanpa batas yang dimotori oleh kekuatan politik yang dikemas dengan tujuan tertentu. 17

Hukum hanya menjadi sandaran politik untuk mencapai tujuan, padahal politik sulit ditemukan arahnya. Politik berdimensi multi tujuan, bergeser sesuai dengan garis partai yang mampu menerobos hukum dari sudut manapun asal sampai pada tujuan dai target yang dikehendaki. Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Mengenai fungsi Filsafat Hukum, Roscoe Pound (1972: 3) menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan

suatu

hukum

yang

sempurna

yang

harus

berdiri

teguh

selamalamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan- bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan uraian yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik dan pengawasan sosial, yang berkaitan dengan 1. tujuan-tujuan masyarakat, 2. masalah-masalah hak asasi, 3. kodrat alam (Leon Duguit, 1919: 47).

Filsafat hukum berasal dari pemikiran Yunani yakni kaum Hemer sampai kaum Stoa sebagai peletak dasarnya. Adapun dasar-dasar utama filosofi hukum timbul dan berkembang dalam negara kota (Polis) di Yunani. Keadaan ini merupakan hasil perpaduan antara kondisi Polis dan perenungan (comtemplation) bangsa Yunani. Renungan dan penjabaran kembali nilai-nilai dasar tujuan hukum, sistem pemerintahan, peraturan-peraturan, kekuasaan absolut mendorong mereka untuk memikirkan masalah hukum. Kecerdasan dan bakat alami orang Yunani memunculkan masalah pokok dalam filsafat hukum pada masa itu, antara lain 18

1. masalah keadilan dan hubungannya dengan hukum positif, 2. pembahasan mengenai masalah keadilan yang tertuang dalam karya-karya filosof, 3. masalah konsep undang-undang Athena yang tertuang dalam Antigene karya Shopheles.

Filsafat Hukum bertolak dari renungan manusia yang cerdas, sebagai “subjek Hukum”, dunia hukum hanya ada dalam dunia manusia. Filsafat hukum tak lepas dari manusia selaku subjek hukum maupun subjek filsafat, sebab manusia membutuhkan hukum, dan hanya manusia yang mampu berfilsafat. Kepeloporan manusia ini menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah perenungan nilai nilai dan merumuskan nilai - nilai serta penyerasian nilai - nilai tersebut. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pertanyaan- pertanyaan yang mendasar dari hukum yang mengemukakan tentang dasar- dasar kekuatan yang mengikat dari hukum (hakikat hukum). Filsafat telah menjawab pertanyaanpertanyaan yang tidak dapat terjawab dari ilmu pengetahuan, oleh karena itu banyak yang berpendapat bahwa filsafat berfungsi sebagai Central Aktifity dimana filsafat akan mengarahkan aktifitas manusia yang mencakup dengan mengenai makna-makna kebenaran dan hubungan logis diantara ide-ide dasar yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris, karena Filsafat hukum membangun pola fikir seseorang untuk melihat dari berbagai sisi. Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejalah hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

19

A. Latihan True or False 1. Filsafat hukum merupakan bagian dari disiplin hukum 2. Tujuan utama dari pengembagan dan pegujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum, salah satunya adalah dimensi ontology, 3. Sosiologi Hukum adalah cakupan dari Ilmu Tentang Kaedah 4. Antropologi Hukum diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. 5. Physiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana B. Kunci Jawaban 1. T 2. T 3. F 4. F 5. T

Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar KenegaraanModern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, DepoK

20

Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II,Ghalia Indonesia, Jakarta Padmo Wahyono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalamKajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Zulfadli Barus, 2014, ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TENTANG PENGARUH NILAI-NILAI BUDAYA TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BATAK-TOBA TERKAIT DENGAN BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, Jakarta: Yustisia

21

6