LAPORAN AKTUALISASI OPTIMALISASI AGENDA SURAT PERINTAH BAYAR (SPP, SPM) DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI Disusun Oleh : NAMA : ICE SALABAY, SE NIP : 19871004 202106 2 001 NDH : 14 INSTANSI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH KABUPATEN MANOKWARI Dibimbing Oleh : Mentor : MASNIA, A.Md Coach : NUR MASYITA, S.Psi PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN V PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

ii LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN V PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN2022 NAMA : ICHE SALABAY, SE NIP : 19871004 202106 2 001 JABATAN : ANALIS PENANAMAN MODAL INSTANSI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NDH : 14 JUDUL AKTUALISASI “OPTIMALISASI AGENDA SURAT PERINTAH BAYAR (SPP, SPM) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI” Bahwa Laporan Aktualisasi telah disetujui oleh Coach dan Mentor untuk disampaikan dihadapan Penguji, Mentor dan Coach pada Seminar Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V secara online pada Rabu 23 November 2022. Manokwari, 23 November 2022 Disetujui Oleh, Coach, NUR MASYITA, S.Psi NIP. 19810315 201101 2 007 Mentor, MASNIA, A.Md NIP. 19740707 199712 2 001

iii LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI NAMA : ICHE SALABAY, SE NIP : 19871004 202106 2 001 JABATAN : ANALIS PENANAMAN MODAL INSTANSI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NDH : 14 JUDUL AKTUALISASI “OPTIMALISASI AGENDA SURAT PERINTAH BAYAR (SPP, SPM) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI” Bahwa Laporan Aktualisasi telah disampaikan dihadapan Penguji, Mentor dan Coach pada seminar Evaluasi Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V secara online pada Rabu 23 November 2022. Manokwari, 23 November 2022 Disahkan Oleh, Coach, NUR MASYITA, S.Psi NIP.19810315 201101 2 007 Penguji, Ireny Senduk, S.H., M.AP NIP. 19730911 1998 03 2 008

iv KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala hikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai LATSAR CPNS Golongan III. Laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang dimaksud untuk memenuhi salah satu kegiatan aktualisasi nilai LATSAR CPNS Golongan III. Laporan ini bertujuan untuk memberikan inovasi bagi bagian Tata Usaha. Nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK) yang akan diimplementasikan. Penulis menyadari dengan kerendahan hati bahwa tugas ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1. Bapak HERMUS INDOU,S.IP., M.H selaku Bupati Kabupaten Manokwari. 2. Bapak Drs. HENRI SEMBIRING, selaku sekda Kabupaten Manokwari. 3. Bapak Drs. Eduard Nunaki, M.Siselaku Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat. 4. Bapak FERRI LUKAS, S.H selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari. 5. Ibu MASNIA, A.Md, Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan selaku mentor mentor atas semua arahan, motivasi, dukungan, masukan dan bimbingan selama perancangan program aktualisasi. 6. Ibu SAMELINNA ONDY, senior satu ruangan kerja yang banyak memberikan motivasi dan dukungan serta bantuannya selama perancangan program aktualisasi. 7. Ibu NUR MASYITA, S.Psi sebagai coach atas semua inspirasi dorongan, masukan dan bimbingannya selama kegiatan LATSAR CPNS. 8. Seluruh Widyaiswara yang telah membimbing dalam perkuliahan dan memberikan pengarahan. 9. Seluruh panitia yang telah membantu membimbing dalam perkuliahan dan memberikan pengarahan. 10. Tim MFD yang dengan penuh semangat melatih dan membina kami semua.

v 11. Kelurga besar peserta LATSAR CPNS Golongan III tahun 2022. 12. Kelurga besar peserta LATSAR CPNS Golongan III, Gelombang I Angkatan V 13. Suami tercinta NIKODEMUS DOWANSIBA, S.IP dan anak – anak kami TIARA, ALVARO dan ABIUS atas cinta dan dukungannya. 14. SITI dan AGUTINUS kedua kakak – kakak ku dan adik serta keponakan – keponakan atas dukungan dan motivasinya yang luar biasa selama perancangan program aktualisasi. Proses penyusunan laporan aktualisasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis ICE SALABAY, SE NIP. 19871004 202106 2 001

vi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...............................................................................................................i LEMBAR PERSETUJUAN ...................................................................................................ii LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................................iii KATA PENGANTAR........................................................................................................... iv DAFTAR ISI ........................................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang...................................................................................................... 1 B. Tujuan .................................................................................................................. 2 C. Manfaat ................................................................................................................ 3 BAB II GAMBARAN ORGANISASI ................................................................................... 4 A. Gambaran Umum Organisasi ................................................................................ 4 B. Visi Misi dan Nilai – nilai Organisasi ................................................................... 4 C. Gambar Umum Mata Pelatihan ............................................................................. 4 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI............................................................................ 29 A. Identifikasi, Penetapan dan Analisa Isu ............................................................... 29 B. Tabel Rancangan Aktualisasi .............................................................................. 32 C. Matriks Rekapitulasi Nilai – nilai ASN............................................................... 43 D. Matriks Rekapitulasi Kedudukan dan Peran ASN ............................................... 43 E. Timelime Pelaksanaan Aktualisasi...................................................................... 44 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISAI..................................................... 45 A. Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi............................................................................. 45 B. Gambaran Kegiatan Aktualisasi................................................................................ 45 C. Matriks Nilai – nilai Dsar ASN................................................................................. 66 D. Matriks Kedudukan dan Peran ASN ......................................................................... 66 E. Kendala dan Solusi................................................................................................... 66 BAB V PENUTUP............................................................................................................... 67 A. Kesimpulan .............................................................................................................. 67 B. Rencana Tindak Lanjut............................................................................................. 67

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2014. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ditetapkan pada Undang-Undang No 5 tahun 2014 pasal 12, yaitu Sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan danpembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi mewujudkan pembangunan tersebut, berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, diperlukan pembinaan melalui Pelatihan Dasar (Latsar). Dengan demikian diharapkan terbentuk karakter ASN yang kuat yaitu ASN yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat. Pelatihan Dasar yang dilakukan untuk membentuk ASN yang profesional tersebut dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan dalam dan luar ruangan, klasikal dan non klasikal. Pelatihan Luar Ruangan atau di lapangan dilakukan untuk memberikan materi Bela Negara sehinggga membentuk karakter ASN yang disiplin dan berwawasan luas. Pelatihan Dalam Ruangan meliputi pemberian materi dengan memasukkan model Pendidikan berkelompok dengan materi-materi inti pembentuk PNS Profesional yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BERAKHLAK). Latsar ini berjalan dengan landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merujuk pada Pasal 63 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme 2 dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung-jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

2 Untuk itu Latsar merupakan pelatihan inovatif dan terintegrasi dimana pembelajaran klasikal di tempat pelatihan (on campus) dipadukan dengan non-klasikal di tempat kerja masing-masing CPNS (off campus) sehingga diharapkan CPNS yang mengikuti Latsar dapat menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan serta menjadikan nilainilai yang ditanamkan dapat menjadi sebuah kebiasaan (habituasi). Sebagai rancangan pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara oleh CPNS pada tempat kerja (off campus) maka Rancangan Aktualisasi dan Habituasi ini disusun dengan isu yang diangkat merupakan permasalahan di bagian Tata Usaha Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah dan Di implementasikan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Melalui Pereturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengeloaan keuangan dan aset daerah, Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuanga, Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu permasalahan yang ditemui dalam proses administrasi di ruang bendahara adalah belum optimalnya agenda surat perintah bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, pemecahan isu tersebut melalui Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Pemecahan isu ini dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN sebagaimana yang telah diperoleh selama melakukan kegiatan Latsar. B. Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) bertujuan untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional yakni ASN yang berkarakter sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan

3 masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan perekat/pemersatu bangsa, serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja. Tujuan rancangan aktualisasi ini antara lain: a. Tujuan Umum Teraktualisasinya Nilai-Nilai Dasar BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), dan mengetahui kedudukan dan peran profesi ASN dalam NKRI (Manajemen ASN dan Smart ASN). b. Tujuan Khusus Terwujudnya Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. C. Manfaat Rancangan kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Manfaat bagi penulis. 1. Peserta dapat menginternalisasikan nilai - nilai dasar ASN sehingga diharapkan terbentuk kader ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. 2. Menjadi penuntun dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi nilai dasar di unit kerja serta dasar pelaporan aktualisasi nilai-nilai dasar BERAKHLAK di BPKAD Kabupaten Manokwari. b. Manfaat bagi organisasi 1. Memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. 2. Meningkatkan mutu pelayanan dalam hal Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. c. Manfaat bagi Masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang optimal sebagai wujud aktualisasi nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK dan akan memberikan informasi yang bermafaat bagi penerima hibah dan bantuan social.

4 BAB II GAMBARAN ORGANISASI A. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Manokwari Barat, Manokwari Papua Barat. 2. Profil Organisasi Gambar: Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Manokwari Susunan Organisasi (struktur organisasi) diatas Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah dan Di implementasikan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Melalui Pereturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Bab III tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5 B. Visi Misi dan Nilai – Nilai Organisasi 1. Visi “Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera” 2. Misi Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Kuat, Professional, dan Partisipatif. 3. Nilai – Nilai Organisasi 1) Berorientasi Pelayanan 2) Akuntabel 3) Kompeten 4) Adaptif 5) Loyal C. Gambaran Mata Pelatihan 1. Nilai – Nilai Dasar ASN Perwujudan kompetensi ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam rangka budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang Nilai Dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai – nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Repulik Indonesia telah meluncurkan Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “ Bangga Melayani Bangsa”. Nilai – nilai dasar (core values) dapat dipahami dan dimaknai oleh seluruh ASN serta dapat diimlementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, dengan adanya core values ini akan memberikan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang professional dimanapun ASN ditugaskan.

6 a) Berorientasi Pelayanan Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu : 1) Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) Penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektorprivat, 3) Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a) Nilai dasar; b) Kode etik dan kode perilaku; c) Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Kualifikasi akademik; e) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan f) Profesionalitas jabatan. Panduan perilaku/kode etik dari nilai Berorientasi Pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu: Memahami dan Memenuhi Kebutuhan

7 Masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar danmemenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidakhanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.,Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduanperilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya: 1) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 2) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan Penyuluhan pemerintah; 3) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 4) Melakukan Perbaikan Tiada Henti Karakteristik dalam memberikan pelayanan prima ditunjukkan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain: pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi,dan benchmark. b) Akuntabel Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakankepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah: a. Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,cermat,disiplin dan berintegritas tinggi b.Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secarabertanggung jawab, efektif, dan efisien

8 c. Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritastinggi Aspek-Aspek Akuntabilitas a Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antaraindividu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat. b Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented)Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintahyang bertanggung jawab, adil dan inovatif. c Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requiers reporting) Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan bagi tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telahdilakukan. d Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences). Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebutdapat berupa penghargaan atau sanksi. e Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untukmemperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu: a) Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); b) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); c) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). d) Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah: 1) kepemimpinan, 2) transparansi, 3) integritas, 2) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6) kepercayaan, 7) keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektorpublik yang akuntabel, maka mekanismeakuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses,

9 Akuntabilitas Penyuluhan, ``dan Akuntabilitas kebijakan. c) Kompeten Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma (1998) dan standar kompetensi dari International Labor Organization (ILO), memiliki tiga aspekpenting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Perilaku Kompeten ASN a. Berkinerja dan BerAkhlak Sesuai prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskanbahwa ASN merupakan jabatan profesional, yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja sertapatuh pada kode etik profesinya. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat UndangUndang ASN adalah untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten dan kompetitif, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalamSurat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4,antara lain, disebutkan bahwa panduan perilaku (kode etik) kompeten yaitu: a.Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selaluberubahi; b. Membantu orang lain belajar; dan c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku kompeten ini sebagaiamana dalam poin 5 Surat Edaran Menteri PANRB menjadi bagiandasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. b. Learn, Unlearn, dan Relearn Berikut ini contoh dari Glints yang diuraikan Hidayati (2020) bagaimana membiasakan proses belajar learn, unlearn, dan relearn. Berikut langkahnya: 1. Learn, dalam tahap ini, sebagai ASN biasakan belajarlah hal- hal yangbenarbenar baru, dan lakukan secara terus- menerus.

10 2. Unlearn, nah, tahap kedua lupakan/tinggalkan apa yang telah diketahuiberupa pengetahuan dan atau kehalian. Proses ini harus terjadi karenaapa yang ASN ketahui ternyata tidak lagi sesuai atau tak lagi relevan. 3. Relearn, selanjutnya, dalam tahap terakhir, proses relearn, kita benar-benar menerima fakta baru. Ingat, proses membuka perspektifterjadi dalam unlearn. c. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. d. Membantu Orang Lain Belajar Cara lain untuk membantu orang lain melalui kegiatan aktif untuk akses dan transfer Pengetahuan (Knowledge Access and Transfer), dalam bentuk pengembangan jejaring ahli (expert network), pendokumentasian pengalamannya/ pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman (lessons learned) (Thomas H.&Laurence, 1998).ASN pembelajar dapat juga berpartisipasiuntuk aktif dalam jaringan para ahli sesuai dengan bidang kepakarannyadalam proses transfer pengetahuankeahlian. Jadi ASN dapat aktif dalam jejaring pengetahuan tersebut untuk memutakhirkan pengetahuannya dan dapat juga menyediakan dirinya sebagai ahli/sumber pengetahuan itu sendiri, yang dapat mentrasfer pengetahuannya kepada pihak lain yang membutuhkannya. e. Melakukan kerja terbaik: Pengetahuan menjadi karya: sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. d) Harmonis Dari laman Wikipedia, Harmoni (dalam bahasa Yunani: harmonia) berarti terikat secara serasi/sesuai). Dalam bidang filsafat, harmoni adalahkerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor- faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh,seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak,maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi.Dapat dicontohkan, pada bidang musik, sejak abad pertengahan pengertianharmoni tidak mengikuti pengretian yang

11 pernah ada sebelumnya, harmonitidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Singkatnya Harmoni adalah ketertibanalam dan prinsip/hukum alam semesta. Etika Publik ASN dalam Mewujudkan Suasana Harmonis. Kode Etik adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan- ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompokprofesional tertentu. Peran ASN dalam Mewujudkan Suasana dan Budaya Harmonis 1. Peran ASN Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut: a. Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakna tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. b. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompokminoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. c. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. e. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (trouble maker). Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Ibarat baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor atau mesin suatu masa akan kehabisan energi dan perlu di ‘charge’ ulang.

12 Oleh karena itu upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptalkan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terusmenerus. e) Loyal Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia,atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam Kamus Oxford Dictionary kata Loyal didefinisikan sebagai “giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution (tindakan memberiatau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstankepada seseorang atauinstitusi)”. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan makna “loyalitas” sebagaiberikut: a) Kepatuhan atau kesetiaan. b) Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. c) Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atausesuatu (misalnya organisasi) yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakanorang tersebut. d) Mutu dari kesetiaan seseorang bagi pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. e) Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapatmempengaruhi sisi emosional orang tersebut. f) Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakanketerikatan emosional.

13 g) Merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak bagi cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya. Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain: a. Taat pada Peraturan b. Bekerja dengan Integritas c. Tanggung Jawab pada Organisasi d. Kemauan untuk Bekerja Sama e. Rasa Memiliki yang Tinggi f. Hubungan Antar Pribadi g. Kesukaan Bagi Pekerjaan h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan i. Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain Loyal dalam Core Values ASN Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduanperilaku: a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahanyangsah; b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; c) Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah sebagai berikut :

14 a) Komitmen yang bermakna perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. b) Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi inibisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-citayang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. c) Kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial atau, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. d) Nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikanuntuknegara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negarasebagai wujuddari cita-cita dan tujuan yang diikat sikapsikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsipkebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. e) Pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran,pendapat, ataupuntenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasihsayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai bagi organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan: a) Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki b) Meningkatkan Kesejahteraan c) Memenuhi Kebutuhan Rohani d) Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir e) Melakukan Evaluasi secara Berkala f) Adaptif Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian adaptasi merupakan kemampuanmengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga

15 mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Sejatinya tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahanlingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku juga bagi individudanorganisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Soekanto (2009) memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni: 1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2. Penyesuaian bagi norma-norma untuk menyalurkan 3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan 5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungandan sistem. 6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apayang menjadi tuntutan perubahan. Di dunia usaha hal ini lebih mudah dimengerti ketika terjadi perubahan pada selera pasar akan memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan apayang menjadi keinginan pasar. Adaptif sebagai Nilai dan Budaya ASN Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasidalam mengadaptasi perubahan. Mengutip dari Management Advisory Service UK4, maka “An Adaptive (Corporate) Cultureis one that enables theorganisation to adapt quickly and effectively to internal and external pressures for change”. Ini menjelaskan bahwa budaya adaptif bisa menjadi penggerak organisasi dalam melakukan adaptasi bagi perubahanperubahan internal maupun eksternal. Budaya menjadi faktor yang memampukan organisasi dalam berkinerja secara cepat dan efektif.

16 Daya tahan organisasi juga dipengaruhi oleh pengetahuan, Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yangmutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan lima disiplin, yaitu: 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir (personal mastery); 2. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yangsama atau gelombang yang sama bagi suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama (shared vision); 3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan (mental model); 4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan untuk mewujudkan visinya (team learning); 5. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kaca mata kuda, ataubermental silo (systems thinking). Lima disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas danfungsi ASN di lingkungankerjanya masing-masing. Dengan mempraktikkankelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapat pengetahuan baru. Tanpa pengetahuan yang selalu diperbarui maka organisasicenderung menggunakan pengetahuan lama, atau kadaluwarsa,yang justeru akan menjadi racun bagi organisasi tersebut. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut: 1.Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan 2.Mendorong jiwa kewirausahaan 3.Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah 4.Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansimitra, masyarakat dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas dan tradisi pelayanan publik

17 yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan jaman. Jeff Boss dalam Forbes menulis ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yang beberapa diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Eksperimen orang yang beradaptasi 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan 3. Memiliki sumberdaya 4. Selalu berpikir ke depan 5. Tidak mudah mengeluh 6. Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas 8. Memiliki rasa ingin tahu 9. Beradaptasi. 10. Memperhatikan sistem. 11. Membuka pikiran. 12. Memahami apa yang sedang diperjuangkan. g) Kolaboratif Beberapa definisi mengenai kolaborasi dan collaborative governance diungkapkan oleh Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive bydeveloping shared routines”. Definisi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) adalah suatu bentuk susunan kepemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non- negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorintasipada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen Penyuluhan atau asset publik.Menurut Agranof & McGuire (Joo Chang, 2009) secara khusus, collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan padakolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektor,karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi diantara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga mefektif memenuhi meningkatnyapermintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, danbatas sektoral.

18 Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai collaborative governance, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. Collaborative governance dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai” (Irawan, 2017). a. Mengenal Whole-of-Government (WoG) WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yangmenyatukan upayaupaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektordalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen Penyuluhan dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency,yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkaitdengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon bagi ilusi paradigma New Public Management (NPM) yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WoG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Pengertian WoG Dalampengertian USIP, WoG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan- tujuan bersama. WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WoG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan padakerjasama guna mencapai tujuantujuan bersama. Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WoG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektordalam pemerintahan. Panduan Perilaku Kolaboratif Menurut Perez Lopez et al (2004 dalam Nugroho, 2018), organisasi yang memiliki

19 collaborative culture indikatornya sebagai berikut: 1) Organisasi menganggap perubahan sebagaisesuatu yang alami danperluterjadi; 2) Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka; 3) Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan); 4) Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai; 5) Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik; 6) Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan 7) Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran bagi kualitaslayanan yang diberikan. Esteve et al(2013 p 20) mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu: 1) Kerjasama Informal; 2) Perjanjian Bantuan Bersama; 3) Memberikan Pelatihan; 4) Menerima Pelatihan; 5) Perencanaan Bersama; 6) Menyediakan Peralatan; 7) Menerima Peralatan; 8) Memberikan Bantuan Teknis; 9) Menerima Bantuan Teknis; 10) Memberikan Pengelolaan Hibah; dan 11) Menerima Pengelolaan Hibah. Ansen dan gash (2012 p 550) mengungkapkan beberapa proses yangharus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu: 1) Trust building : membangun kepercayaan dengan stakeholder mitrakolaborasi 2) Face to face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik danbersungguh - sungguh;

20 3) Komitmen bagi proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama; 4) Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersamaterkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama;dan 5) Menetapkan outcome antara.Core Values Kolaboratif 6) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 7) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 8) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama. 2. Smart ASN a) Literasi Digital Buckingham (2010) menambahkan bahwa literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan computer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian secara daring. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan politik dan ekonomi yang lebih luas. Kominfo menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi yaitu kecakapan menggunakan media digital (digital skills), budaya menggunakan digital (digital culture), etis menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan media digital (digital safety). 1) Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2) Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanandigital dalam kehidupan sehari-hari. 3) Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan seharihari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 4) Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan,menyesuaikan diri

21 5) Merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. b) Pilar Literasi Digital Etika Bermedia Digital (Digital Ethics) Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup etika dalam dunia digital menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, integritas (kejujuran), dan nilaikebajikan.Baik itu dalam hal tata kelola, berinteraksi, berpartisipasi,berkolaborasi dan bertransaksi elektronik. Empat prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self- control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisadimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Cakap Bermedia Digital Digital skills adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIKserta system operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Aman Bermedia Digital Kompetensi keamanan digital adalah kecakapan individual yang bersifat formal dan bersentuhan dengan aspek hukum positif.Secara individual, terdapat tiga area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Tabel 2.1 Tiga Area Kecakapan Keamanan Digital Kognitif Memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi, baik bagi perangkat digital (lunak maupun keras) maupun bagi identitas digital dan data diri.

22 Afektif Empati agar pengguna media digital punyakesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehinggatercipta system keamanan yang kuat. Konatif/ Behavioral Langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Budaya Digital Bangsa yang sukses dan berkualitas adalah bangsa yang berbudaya danbermartabat. Seyogyanya, saat dunia bertransformasi menjadi budaya digital, makabudaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang berkarakter danwarga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negaranya. Kehadiran media dan teknologi digital, dengan kata lain, harus menjadisarana memperkuat budaya bangsa dan karakter warganegara. c) Implementasi Literasi Digital and Implikasi Lanskap Digital Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lainsebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitansehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisamengakses dunia digitaltanpa fungsi dari keduanya. Empat Dimensi Persiapan Akses bagi internet. Aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi.

23 Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Sangat penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju (Monggilo dkk., 2020) Membuat dan/atau membuka akun. Mendaftarkan akun membutuhkan datadata pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lainnya. Proses inilah yang harus diwaspadai, terutama bila data-data pribadi tersebut terhubung dengan data bank maupun dompet digital. Metode akses. Umumnya dua metode dalam mengaksessebuah aplikasi, yaitu melalui aplikasi mobile yang dipasang ke perangkat kita dan/atau browser. Aplikasi Dompet Digital, Lokal Pasar (marketplace), dan Transaksi Digital Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran nontunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Alat transaksi daring adalah metode pembayaran saat kita melakukan pembelanjaan daring. Jenis pembayaran atau transaksi daring diantaranya ialah transfer bank, dompet digital/emoney, COD (Cashon Delivery) atau pembayaran di tempat, pembayaran luring, kartu debit, kartu kredit. Etika Berinternet (Netiquette)

24 Gambar 2.1 Etika Berinternet Tips Melindungi Diri dari Hoax Evaluasi Gunakan kriteria berikut ini untuk mengevaluasi sumber: Currency (keterbaruan informasi) Relevance (relevansi) Authority (penulis) Accuracy (akurasi/ketepatan) Purpose (tujuan) Google It! Jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi, seperti google, terlebih dahulu! Dapatkan Berita dari Sumber Berita: buka langsung situs web berita yang kredibel mengenai berita tersebut. Bedakan Opini dengan Fakta: opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan fakta. Urgensi Menghentikan Cyberbullying Menurut Polda Metro Jaya, tahun 2018 di Indonesia tercatat 25 kasusperundungan ini muncul di dunia maya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan terdapat 22,4% anak korban perundungan. Ditengarai hal ini terjadi karena tingginya penggunaan internet (Putra, 2019). Perundungan di dunia maya berpotensi semakin tinggi jika dibiarkanmengingat semakin tingginya penggunaan internet, di Indonesia daritahun ke tahun. Literasi digital diperlukan ke masyarakat, khususnya anakanak dan remaja untuk meminimalisir kejadian. Urgensi Melindungi Perangkat Digital Perangkat digitalseperti gawai atau peranti komputer yang kitamiliki adalah alat utama yang bisa digunakan untuk mengakses internet, namun setiap teknologi

25 memiliki beragam celah yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebuah perangkat digital selalu terdiri dari dua kelompok komponen utama: perangkat keras (layar ponsel, monitor, keyboard, hardisk, dan kartu penyimpanan) dan perangkat lunak (aplikasi dan Penyuluhan yang ditanamkan) Melakukan proteksi perangkat digital bertujuan agarperangkat digital yang kita gunakan tidak disalahgunakan olehorang lain, karena perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untukberbagai aktivitas digital (Transaksi, Foto& Video, Data). 8 Prinsip Praktik Digital. 1. Menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran 2. Menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi 3. Menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini termasuk penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses WiFi, dsb dan memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. 4. Mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitasdigital 5. Penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi (misalnya peraturan ketenagakerjaan mengenai lembur, UU ITE, dsb) 6. Menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital (misalnya peningkatan kapasitas kemampuan digital bagi pekerja maupun siswa) 7. Memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu 8. Menyediakan sistem, perlengkapan, dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses.

26 d) Nilai - nilai dalam Smart ASN Digital ethics Digital skill Digital culture Digital safety Partisipasi dan kolaborasi 3. Kedudukan dan Peran ASN Kedudukan dan peran ASN dalam manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebasdari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan ASN Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasiselama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, makakonsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikutbeberapa konsep yang ada dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap olehpejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan, memiliki nomor induk pegawaisecara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yangdiangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjiankerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi daripengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan,kekompakan dan persatuan

27 ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya didaerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi danotonomidaerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana- mana sehingga perkembangan birokrasi menjadistagnan di daerahdaerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Peran ASN Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut : 1. Pelaksana kebijakan publik ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. 2. Pelayan public ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuankepuasan pelanggan. Perekat dan pemersatu bangsa ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepadaPancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri,

28 seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya atas persatuandan kesatuan. Hak dan kewajiban ASN Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patutatau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. HakPNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut : PNS berhak memperoleh : 1) gaji, tunjangan, dan fasilitas 2) cuti 3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) perlindungan dan 5) pengembangan kompetensiPPPK berhak memperoleh : gajidan tunjangan, cuti, dan perlindungan dan pengembangan kompetensi

29 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. Identifikasi, Penetapan Dan Analisa Isu 1. Identifikasi Isu Sebelum penetapan judul rancangan aktualisasi terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penetapan isu berdasarkan observasi penulis selama bertugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Setelah menemukan isu-isu, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi isu tersebut terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Daftar isu yang diperoleh dalam lingkungan kerja penulis yang dikaitkan dengan agenda ketiga Pelatihan Dasar CPNS (Manajemen ASN dan Smart ASN) dapat ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Isu No. Pelaksanaan Tugasdan Fungsi Yang Belum Optimal Deskripsi Keterkaitan Dengan Agenda III Kondisi Sekarang Kondisi Yang Diharapkan Isu Teridentifikasi 1 Mengumpulkan data / bahan pendukung pelaksanaan tugas Manajemen ASN: Pemanfaatan sumber daya ASN berdasarkan objektifitas sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang masih kurang Surat – Surat perintah Bayar SPP dan SPM Belum teridentifikasi Teratur pada buku Agenda maupun Secara elektronik Surat – Surat perintah Bayar SPP dan SPM diagendakan pada buku maupun secara elektronok agar mudah ditelusuri jika dibutuhkan Belum optimalnya agenda surat perintah bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 2 Mengumpulkan data / bahan pendukung pelaksanaan tugas Manajemen ASN: Fasilitas pendukung arsip belum memadai dan belum tertata. File – file arsip belum tertata sesuai dengan arsip – arsip / dokumen Penataan Arsip – Arsip Sesuai dengan jenis dokumen yang tertata pada setiap Map Folder Belum Optimalnya Penataan Arsip – Arsip Pada Ruang Bendahara Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 3 Mengumpulkan data / bahan pendukung pelaksanaan tugas Smart ASN: Kurangnya kesadaran pegawai terhadap tanggungjawab sebagai ASN Kehadiran pegawai mempengaruhi penyelesai tugas – tugas dan kegiatan birokrasi Optimalisasi kehadiran pegawai dengan daftar hadir (Finger Print) dan surat teguran pimpinan Kurangnya kehadiran pegawai di kantor dan Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesui tupoksi.

30 1. Penetapan Isu Penetapan Isu dilakukan dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Ini bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penetapan Prioritas Isu/masalah dilakukan dengan menggunakan alat bantu APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak). Secara rinci penjelasan APKLdapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 3.2 Penjelasan APKL INDIKATOR KETERAN GAN Aktual (A) Isu yang sedang Trending topik dikalangan masyarakat Problematik (P) Isu yang mempunyai dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu di carikan solusinya Khalayak (K) Isu secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak Layak (L) Isu yang relevan dan realistis untuk di munculkan serta mencari pemecahan masalahnya Penetapan isu di bagian Tata Usaha Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang akan dijadikan pokok isu menggunakan metode analisis APKL, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 3. Analisis Isu Prioritas NO. ISU A P K L SKO R PERINGKAT 1 Belum optimalnya agenda surat perintah bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 5 5 5 5 20 I 2 Belum Optimalnya Penataan Arsip – Arsip Pada Ruang Bendahara Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 4 4 4 3 15 III

31 3 Kurangnya kehadiran pegawai di kantor dan Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesui tupoksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 5 5 4 3 17 II Sumber data: Hasil Analisis (2022) Skala 1-5 1: Sangat APKL 4: Tidak APKL 2: APKL 5: Sangat Tidak APKL 3: Cukup APKL Dari hasil analisis APKL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria, yangkemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut. Isu dengan total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang akan ditetapkan untuk diselesaikan dengan kegiatan- kegiatan yang diusulkan. Dari hasil analisis APKL, ditetapkan isu yang dipilih dan ditindaklanjuti dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Hasil perumusan isu yang terpilih adalah ” Belum optimalnya agenda surat perintah bayar(SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari” 2. Analisa Isu 1. Isu / Permasalahan a) belum tersedianya buku agenda untuk surat – surat perintah bayar b) fasilitas computer yang belum memadai. 2. Dampak a) Surat perintah bayar sulit ditelusuri jika membutuhkan data SPP, SPM b) Penginputan SPP, SPM tidak beraturan dan tidak sesuai berdasarkan tanggal surat.

3 B. Tabel Rancangan Aktualisasi Unit Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset D Identifikasi Isu : 1. Belum Optimalisasi Agenda Surat As 2. Kurangnya kehadiran pegawai di k tupoksi Pada Badan Pengelola Keua 3. Belum Optimalnya Penataan Arsip Aset Daerah Kabupaten Manokwar Isu Yang Diangkat Belum Optimalisasi Agenda Surat Perin Daerah Kabupaten Manokwari Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Agenda Surat Perintah Ba Kabupaten Manokwari No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 1 2 3 4 1 Merencanakan pelaksanaan aktualisasi dengan mentor. 1. Menyampaikan maksud dan tujuan aktualisasi 1. Memberikan salam dan mencampaik tujuan aktualisasi dengan besikap sopa

2 aerah Kabupaten Manokwari Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan set Daerah Kabupaten Manokwari kantor dan Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesui angan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari – Arsip Pada Ruang Bendahara Di Badan Pengelola Keuangan dan ri ntah Bayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset ayar (SPP, SPM) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontibusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi 5 6 7 Manajemen ASN kan an Berorientasi Pelayanan : Ramah Harmoni : Menjaga Hubungan Baik Kolaboratif: Terbuka dalam bekerja sama Visi : “Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Adaptif Loyal

3 dan menghargai atasan. 2. Membuat janji konsultasi dengan mentor 2. Menyepakati waktu konsultasi sesuai denga kesediaan mentor 3. Meminta persetujuan mentor. 3. Meminta persetujuan mentor atas pelaksanaan aktualisasi 4. Mendengarkan serta mencatat saran dan masukan dari mentor. 4. Mendengar dan catatt saran da masukan yang diberikan mentor

3 Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera” Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Kuat, Professional, dan Partisipatif. n Akuntabel: Disiplin Adaptif : bertindak proaktif Kolaboratif: Terbuka dalam bekerja sama Akuntabel: Bertanggung jawab Harmoni : Menjaga Hubungan Baik Adaptif : bertindak proaktif n an g Akuntabel: Bertanggung jawab Adaptif : bertindak proaktif Kolaboratif: Terbuka dalam bekerja sama

3 Deskripsi Kegiatan. Deskripsi Kolom 5 1. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 : Manajemen ASN. Saya melaksanakan fungsi ASN dengan melakukan pelay 2. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 2 Nilai – Nilai Dasar ASN Tahapan Kegiatan 1 : Berorientasi Pelayanan : saya den maksud dan tujuan aktualisasi,Harmoni : Menjaga Hu Terbuka dalam bekerja sama dengan mentor agar pelaksa Tahapan Kegiatan 2 : Akuntabel: Disiplin terhadap w proaktif menanyakan setiap tahapan kegiatan dan melak dengan menayakan dan melaksanakan perintah mentor. Tahapan Kegiatan 3 : Akuntabel: saya Bertanggungjaw dengan mentor Harmoni : saya Menjaga Hubungan Baik di sepakati oleh saya dan mentor Adaptif : saya bertinda Tahapan Kegiatan 4 : Akuntabel: Bertanggungjawab A bekerja sama Deskripsi Kolom 6 Keterkaitan dengan VISI MISI Organisasi: Bertemu dan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan Optima Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di T Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera dan Meningkatkan Kualitas Ta Kuat, Professional, dan Partisipatif. Deskripsi Kolom 7 Keterkaitan nilai – nilai Organisasi :

4 yanan yang berorientasi pada kepentingan publik N ngan Ramah dan sopan menyapa mentorsaat bertemu dan menyampaikan ubungan Baik saat pertemuan berlangsung hingga selesai Kolaboratif: anaan aktulisasi terlaksana dengan baik. aktu konsultasi yang disepakati Bersama mentor Adaptif : bertindak ksanakan arahan dari menor Kolaboratif: Terbuka dalam bekerja sama wab terhadap keputusan pelaksanaan aktualisasi yang sudah di sepakti k dengan mentor dengan melaksanak arahan dan kesepakatan yang telah ak proaktif dengan bertanya dan mendengar arahan mentor. Adaptif : bertindak proaktif Kolaboratif: Terbuka dalam alisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) diharapkan dapat Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya ata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih,

3 Dengan bertemu dan konsultasi dengan mentor kegiatan Optimalis pelayanan public yang lebih baik. Akuntabel: Disiplin terhadap wak tugas aktualisasi dengan kualitas terbaik. Adaptif mampu berinovas No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 1 2 3 4 2 Menyediakan Bahan – Bahan. 1. Menyediakan buku agenda. 1. Tersedia buku agenda untuk mengandakan surat perintah bayar (SPP, SPM) 2. Mengumpulkan Surat Perintah Bayar (SPP SPM) 2. Terkumpulnya surat Perintah bayar (SPP, SPM) yang akan diagendakan 3. Mengidentifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) 3. Teridentifika Surat Perinta Bayar (SPP, SPM)

5 sasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) dapat berorientasi pada ktu konsultasi yang disepakati Bersama mentor . Kompeten melakukan si dan Loyal menjaga nama baik organisasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontibusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi 5 6 7 Manajemen ASN u k n h Berorientasi Pelayanan : Ramah Harmoni : Menjaga Hubungan Baik Kolaboratif: bekerja sama dengan atasan dan staf lain. Visi : “Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera” Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Kuat, Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Adaptif Loyal a h Berorientasi Pelayanan : Ramah Harmoni : Menjaga Hubungan Baik Akuntabel : Disiplin Kolaboratif: bekerja sama dengan atasan dan staf lain. Adaptif : Bertindak Proaktif asi ah Akuntabel : Ceramat Kompeten: Mandiri Adaptif : Bertindak Proaktif

3 4. Mengklasifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) 4. Terklasifikasi Surat Perinta Bayar (SPP, SPM) Deskripsi Kegiatan. Deskripsi Kolom 5 1. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 : Manajemen ASN Saya melaksanakan fungsi ASN dengan melakukan pela 2. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 2 Nilai – Nilai Dasar ASN Tahapan Kegiatan 1 : Berorientasi Pelayanan : saya den menyediakan buku agenda untuk mengagendakan surat pe dengan atasan dan saya berKolaboratif: bekerja sama deng yang digunakan untuk agenda surat surat perintah bayar (SPP Tahapan Kegiatan 2 : Berorientasi Pelayanan : saya bersika yang akan diagendakan kepada atasan dan staf lain Harmoni pengumpulan surat perintah bayar (SPP, SPM) dapat berjalan surat perintah bayar (SPP, SPM) sesuai dengan waktu yang d agar surat perintah bayar (SPP, SPM) dapat terkumpul. Adap dalam proses agenda surat. Tahapan Kegiatan 3 : Akuntabilitas : Ceramat dalam Meng mampu Mengidentifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) mengidentifikasi surat perintah bayar (SPP, SPM) Tahapan Kegiatan 4 : Akuntabilitas : Ceramat dalam meng mampu Mengidentifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) mengklasifikasi surat perintah bayar (SPP, SPM) Deskripsi Kolom 6

6 ah Akuntabel : Ceramat Kompeten: Mandiri Adaptif : Bertindak Proaktif Professional, dan Partisipatif. ayanan yang berorientasi pada kepentingan publik ngan Ramah dan sopan menyapa dengan atasan saya dalam meminta erintah bayar (SPP, SPM), Harmoni : saya Menjaga Hubungan Baik gan atasan dan staf lain, sehingga buku yang disediakan sesuai dengan P, SPM). ap ramah dan sopan dalam menanyakan surat perintah bayar (SPP, SPM) i : saya Menjaga Hubungan Baik dengan atasan dan staf lain agar proses n lancer. Akuntabilitas : saya Disiplin dengan waktu agar pengumpulan dijadwalkan Kolaboratif: saya bekerja sama dengan atasan dan staf lain ptif :saya harus mampu Bertindak Proaktif dalam menghadapi perubahan gidentifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) Kompeten: Mandiri saya Adaptif : Bertindak Proaktif saya bersemangat dan berinovasi dalam gklasifikasi Surat Perintah Bayar (SPP SPM) Kompeten: Mandiri saya Adaptif : Bertindak Proaktif saya bersemangat dan berinovasi dalam

3 Keterkaitan dengan VISI MISI Organisasi: Mengumpulkan bahan – bahan yang akan digunakan pada kegiata dapat Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradab Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera dan Meningkatkan Ku Bersih, Kuat, Professional, dan Partisipatif. Deskripsi Kolom 7 Keterkaitan nilai – nilai Organisasi : Mengumpulkan bahan – bahan yang akan digunakan pada kegi berorientasi pada pelayanan public yang lebih baik. Akuntabel: D tugas aktualisasi dengan kualitas terbaik. Adaptif mampu berinovas No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 1 2 3 4 3 Mengagendakan Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Buku Agenda 1. Membuat table pada buku – buku agenda 1. Table agenda surat perintah bayar (SPP, SPM) tersedia 2. Membuat dan menempelkan nama pada setiap buku agenda 2. Buku Agenda dapat dibedak antara buku agenda yang satu dengan yang lain. 3. Mengagendakan Surat pada buku agenda 3. surat perintah bayar (SPP, SPM) teragenda.

7 an Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) diharapkan ban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, ualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang iatan Optimalisasi Agenda Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) dapat Disiplin terhadap waktu yang telah dijadwalkan Kompeten melakukan si dan Loyal menjaga nama baik organisasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontibusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi 5 6 7 Manajemen ASN a Akuntabilitas : Tanggungjawab, cermat Kompeten : Mandiri Adaptif : berinovasi Visi : “Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera” Misi : Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Adaptif Loyal kan Akuntabilitas : Tanggungjawab, cermat Kompeten : Mandiri Adaptif : berinovasi Akuntabilitas : Tanggungjawab, cermat Kompeten : Mandiri Adaptif : berinovasi

3 Deskripsi Kegiatan Deskripsi Kolom 5 1. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 : Manajemen ASN Saya melaksanakan fungsi ASN dengan melakukan pelayana 2. Keterkaitan kegiatan dengan agenda 2 Nilai – Nilai Dasar ASN Tahapan Kegiatan 1: Akuntabilitas : saya bertanggungjawab sesuai kebutuhan. Kompeten : Mandiri saya mampu mendesain table agenda surat yang mudah dibaca. Tahapan Kegiatan 2: Akuntabilitas : Saya dengan cermat men mencetak dan menempel nama buku agenda sesuai kebutuhan da agar mudah dikenal saat dibutuhkan. Tahapan Kegiatan 3: Akuntabilitas : saya bertanggungjawa Kompeten : Mandiri saya mampu menyediakan informasi ya informasi pada buku agenda surat yang mudah dipahami. Deskripsi Kolom 6 Keterkaitan dengan VISI MISI Organisasi: Mengagendakan Surat Perintah Bayar (SPP, SPM) Pada Buku Agen SPM) diharapkan dapat Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebag