LAW101

PENGANTAR ILMU HUKUM Sesi 7 Fungsi Hukum

Disusun Oleh: Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.

UNIVERSITAS ESA 1 UNGGUL | 2022

Fungsi Hukum

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 1. Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai fungsi hukum. 2. Menguraikan pencapaian fungsi hukum menurut para pakar, fungsi hukum langsung (primer dan sekunder) dan tidak langsung

Dalam kehidupan masyarakat yang lebih tertata, tentu memiliki mekamisme dan alat yang mampu untuk mengontrol perilaku dan ketaatan anggota masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Mekanisme kontrol atas perilaku dan ketaatan masyarakat seperti ini sering dimaknai sebagai mikanisme kontrol sosial.1 Kontrol sosial dipandang sebagai ”pusat fakta dan pusat masalah” dari masyarakat. Masyarakat di manapun merupakan tatanan organisasi yang terkontrol dan fungsi dari masyarakat merupakan alat pengorganisasian, menginterprestasikan dan mengarahkan sumber-sumber daya yang ada pada anggota-anggota masyarakat yang membentuknya.2 Dalam sistem sosial yang lebih modern dan terstruktur dengan baik, masalah pembagian sumber daya yang ada dalam masyarakat akan ditentukan berdasarkan norma-norma tertentu yang berupa petunjuk-petunjuk atau berupa pemberitahuan tentang bagaimana anggota masyarakat seharusnya untuk berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakatnya. Pada tatanan hukum, norma-norma yang ada diciptakan secara sengaja untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat dan hukum menjadi

cermin

dari

kehendak

manusia

1

tentang

bagaimana

seharusnya

Suryadi, FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT, Journal of Rural and Development Volume I No. 2 Agustus 2010 2 https://mjrsusi.wordpress.com/, diakses pada 23 Juni 2020

2

masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan.3 Hukum dalam kontek sebagai alat pengatur berfungsi sebagai pembagi dan pendistribusian serta alat kontrol bagi usaha penguasaan dan pemanfaatan sumber dayasumber daya yang ada dalam masyarakat.4

Pada

awalnya

hukum

dikonstruksikan

sebagai

alat

kontrol

bagi

masyarakatnya, terutama apabila mekanisme-mekanisme kontrol sosial lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Hukum sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan serta mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakatnya. Hukum harus mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta adanya ketertiban, keamanan dan perdamaian (social order) dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dalam fungsinya yang bersifat mengintegrasikan kepentingankepentingan anggota masyarakat dilakukan dengan jalan mengatur, hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertibannya saja, akan tetapi juga hukum harus mampu menentukan ukuran-ukuran atau parameterparameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum disebut dengan nilai keadilan, bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan dengan keadilan supaya hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum.5

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikunstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikunstruksikan sebagai alat perubahan sosial (a tool of social enginering), konsepsi yang melihat bahwa hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaidah-kaidah) dan komponen struktural serta kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi) memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai a tool of

3

Supriyadi, 1989. ”Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun” dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. Halaman 70 4 ibid 5 Theo Huijbers. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 64

3

social engineering yang dapat memaksakan perubahan masyarakat.6 Hukum diharapkan memiliki peran yang optimal untuk mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakatnya, dalam kontek ini tentu hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakatnya, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran sociological jurisprudence, yaitu bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.7 Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dalam kontek untuk melakukan perubahan masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial.8

A. FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat,

baik

berupa

pengalokasian

kekuasaan,

pendistribusian

sumbersumber daya, serta melindungikepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan

kebijaksanaan-

kebijaksanaan

pemerintah.

Kesadaran

yang

menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.9

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut: 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat; 6

Erwin Arifin. 1989. ”Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia” Dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. Halaman 86 7 ibid 8 Op.Cit Supriadi halaman 75 9 Satjipto Rahardjo. 1996, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.Rajawali Press. Jakarta.. halaman. 19.

4

2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi; 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumbersumber daya. 10

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi dalam tiga sektor, yaitu: 1) Hukum sebagai alat penertib (ordering) yang berarti hukum menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik; 2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum dan kepentingan individu; 3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.11 Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis, perubahan di dalam menafsirkan hukum perundangundangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri modern, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, 10

Ibid, halaman 20 Mardjono Reksodiputro. 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.. halaman.76 11

5

perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain. Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini

pendekatan

pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum

tersebut,

menyangkut

perangkat

peraturan,

penerapan

peraturan,

pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.12 Perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi

hukum

menggarap

kembali

dengan

diferensiasi

peraturan-peraturan,

sosial

yang

kemampuan

dimungkinkan

untuk

membentuk hukum,

keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin komplek. Dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya.Sebagai salah satu subsistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu: (1) Merumuskan

hubungan

antara

anggota

masyarakat dengan

menentukan

perbautan yang dilarang dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan 12

Ibid, halaman 79

6

bagaimana prosedurnya;(3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.13 Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang.

Diantara

lambang

tersebut

yang

paling

tegas

dan

terperinci

mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal. Segi yang menandai bentuk yang demikian adalah terdapatnya kepastian dalam norman- normanya dan segi yang lainnya adalah kekakuan. Kepastian hukum memang banyak disebabkan karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesen-jangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut. Tuntutan terhadap terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh tingkah laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Sehingga terdapat suatu jurang yang memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakatnya, dilain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. Perubahan hukum formal, dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum sebagai sarana pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsinya yang berlainan seperti fungsi kontrol sosial. Dengan terjadinya perubahan- perubahan, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul, tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.14 Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai 13

Ibid halaman 79 Badra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.. Halaman 16 14

7

sarana kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi.15 Perubahan terhadap hukum dapat dilakukan melalui pembangunan hukum, yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positip sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada perkembangan mutakhir; dan sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan sosial

sebagaimana

dibutuhkan

oleh

suatu

masyarakat

yang

sedang

membangun.16

B. Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat

Perubahan hukum (legal change) dan perubahan sosial (social change) merupakan dua hal yang selalu menjadi perhatian dan kajian para ahli hukum maupun ahli ilmuilmu sosial lainnya, bagaimana keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial. Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada pengertian atau masalah definisi, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial tersebut. Secara sederhana perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah restrukturisasi pola-pola dasar di mana orang dalam tatanan masyarakat tertentu terlibat satu dengan lainnya dalam bidang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, dan aktivitas- aktivitas lainnya.17 Perubahan sosial yang terjadi secara terstruktur dalam bentuk perubahan-perubahan masyarakat yang teratur dan tersistematisir merupakan bentuk pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat atau perubahan sosial merupakan masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup, tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan lembaga-lembaga baru dalam kehidupan tentu tidak akan berhasil.18

Mengaitkan secara sistematis antara hukum dan pembangunan berarti meningkatkan pula intensitas pertukaran antara hukum dan politik. Posisi hukum 15

Romli Atmasasmita. 1996, Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.. halaman 51 ibid 17 http://mjrsusi.wordpress.com diakses pada 23 Juni 2020 18 Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Halaman 10 16

8

sebagai sarana untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial menjadi semakin besar, dalam kontek ini, maka hubungan ketegangan antara kemandirian asas, doktrin, dan institusi hukum berhadapan dengan politik menjadi lebih intensif.19 Peranan hukum dalam pembangunan dapat kita katakan sebagai satu instrumen untuk menjamin bahwa perubahan sosial yang terjadi akan berjalan secara teratur. Perubahan sosial yang teratur melalui prosedur hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan akan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur, lebih-lebih melalui caracara kekerasan, perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang mengalami perubahan.20

Belajar dari sejarah perkembangan masyarakat maju di dunia pada saat ini, dapat dilihat bahwa perubahan sosial atau pembangunan yang mereka lakukan pada umumnya melalui perjalanan panjang yang dilakukan secara sistematis melalui

tahapan-tahapan

yang

berurutan,

yaitu

tahap

unifikasi,

tahap

industrialisasi, dan tahap negara kesejahteraan. Pada tahap pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, pada tahap kedua, tugas negara yang utama adalah membangun ekonomi dan modernisasi politik dan pada tahap ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, memperbaiki kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan mengedepankan pada tinkat kesejahteraan masyarakat. Persatuan nasional merupakan prasyarat menuju masyarakat industrialisasi dan industrialisasi merupakan jalan menuju masyarakat sejahtera.21

Pada negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia dalam upayanya

untuk mengejar ketertinggalannya

dengan negara-negara maju

lainnya, pada umumnya mencoba untuk meletakkan pencapaian tiga tahapan pembangunan secara bersamaan. Khusus untuk Indonesia apabila tiga tahapan tersebut pencapaiannya akan dilakukan secara bersamaan dan serentak, maka satu hal yang menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan diperlukan adanya 19

Op.Cit Satjipto Rahardjo, halaman 91 Op.Cit Mochtar Kusumaatmadja, halaman 20 21 Erwin Arifin. 1989. ”Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia” Dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. 20

9

budaya hukum yang mampu mengakomodir tujuantujuan yang hendak kita capai.22

Hukum, institusi hukum dan profesi hukum yang kita miliki harus mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional, dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta mampu berfungsi memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut bagi Indonesia mutlak diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam bidang hukum, institusi hukum, maupun profesi hukum. Dalam kontek perubahan masyarakat atau sosial hukum harus difahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain.23

Hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam kontek untuk kepentingan pembagunan atau perubahan masyarakat, antara lain dapat berupa:24 1. hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistemik dengan sekaian proses lain dalam masyarakat. Dengan demikian, proses-proses dalam masyarakat dapat dipelihara tingkat produktivitasnya. Keadaan-keadaan yang menyimpang dapat diketahui dan dikoreksi; 2. hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat, anatar lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu; 3. hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan; 4. hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Keadaan tersebut berhubungan dengan tingkat peradaban hukum modern yang dipakai sekarang; 5. hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Oleh karena menjadi sifat pendidikan untuk dilakukan secara perasif dan terus menerus, maka melalui pengadaan dan administrasi hukum hal tersebut dapat dibantu.

22

ibid Jimly Asshiddiqie. 2006.”Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia ” disampaikan pada seminar ”menyoal Moral Penegak Hukum” Lustru XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 16 Februari 2006. Halaman 4 23

24

10

Pemakaian hukum sebagai alat perubahan masyarakat mengharuskan pada para ahli hukum untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim kita kenal selama ini, seorang ahli hukum dalam kontek ini harus mampu memahami terjadinya interaksi anatara hukum dengan faktor-faktor lainnya yang berkembang dalam masyarakat, baik faktor sosial, ekonomi, politik, budaya maupun faktor-faktor lainnya (Mochtar Kusumaatmadja,

2006:20).

Persoalan

yang

kemudian

muncul

dalam

mengaktualisasikan peran hukum dalam pembangunan atau sebagai alat perubahan masyarakat adalah: 25 1. sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan) itu sendiri; 2. sedikitnya data impiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; 3. sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil / tidaknya usaha pembaharuan hukum

Kesulitan kesulitan tersebut sering menimbulkan terjadinya kelambanan bahkan kegagalan peran hukum dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat. Perubahan di bidang hukum akan membawa pengaruh pada bidang-bidang kehidupan

lainnya,

begitu

juga

sebaliknya. Fungsi hukum disatu pihak dapat dipergunakan untuk sarana dan alat perubahan masyarakat ke arah tatanan yang lebih baik dan dilain pihak hukum juga dapat dijadilan sarana dan alat untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah ada.

Pembangunan hukum nasional selalu dikaitkan dengan sistem hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum tentunya mengandung berbagai komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Dalam kontek negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) ” Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka pembangunan hukum nasional lebih diarahkan pada 25

Mochtar Kusumaatmadja. Op.Cit halaman 20

11

pembentukan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan empat komponen utama, yaitu budaya hukum (legal culture), materi hukum (legal subtance), aparatur hukum (legal apparatus) dan sarana prasarana hukum ( legal structur ). 26 Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan, maka pembangunan dalam bidang hukum di arahkan dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Pada periode ini upaya yang dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan menyususn dan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan

hukum

adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Sasaran program

pemabnguan hukum adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Chairijah berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metoda dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Chairijah peranan peraturan perundangundangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan produk hukum lainnya, oleh karena: 1) peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dkenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah untuk ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatannya; 2) perturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali; 3) struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi- segi formal maupun materi muatannya; 4) pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang

26

Chairijah. 2008. ” Peranan Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional” www.legalitas.org. Diakses pada 23 Juni 2020

12

membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

hukum dalam pengertian hukum positif atau peraturan perundang- undangan merupakan salah satu metoda dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Peranan peraturan perundangundangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan produk hukum lainnya. Hukum sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan serta mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakatnya. Hukum harus mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta adanya ketertiban, keamanan dan perdamaian (social order) dalam kehidupan masyarakat.

A) Latihan True or False 1. Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikunstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikunstruksikan sebagai alat perubahan social. Hal ini dikenal dengan law as a tool of social engineering 2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan Undangundang 3. Hukum sebagai alat penertib dikenal dengan Balancing 4. Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum 5. Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu 13

sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbautan yang dilarang dan yang boleh dilakukan

B) Kunci Jawaban 1. T 2. F 3. F 4. T 5. T

Suryadi, FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT, Journal of Rural and Development Volume I No. 2 Agustus 2010 Supriyadi, 1989. ”Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun” dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. Halaman 70 Erwin Arifin. 1989. ”Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia” Dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. Halaman 86 Mardjono Reksodiputro. 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.. halaman.76 Badra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.. Halaman 16 14

Romli Atmasasmita. 1996, Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.. halaman 51 Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Halaman 10 Erwin Arifin. 1989. ”Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia” Dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya.Bandung : Remaja Karya. Jimly Asshiddiqie. 2006.”Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia ” disampaikan pada seminar ”menyoal Moral Penegak Hukum” Lustru XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 16 Februari 2006. Halaman 4 Chairijah. 2008. ” Peranan Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional” www.legalitas.org. Diakses pada 23 Juni 2020 https://mjrsusi.wordpress.com/, www.legalitas.org. http://mjrsusi.wordpress.com

15

6