KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga selesailah tugas E-Book ini. E-Book ini diajukan untuk memenuhi tugas Sejarah Indonesia dengan judul “Kebijakan Pemerintahan Abdurrahman Wachid”. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu. Esti Pramesti yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada kami dalam menyelesaikan kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan kepada kami. Pembahasan E-Book ini meliputi kebijakan Abdurrahman Wachid. Buku ini menyajikan kebijakan ekonomi, politik dan sosial budaya serta kegagalan kebijakan pada saat pemerintahan Abdurrahman Wachid. Sekiranya hanya ini yang dapat kamisampaikan, kami menyadari bahwa tugas ini masih banyak kekurangan. Kritik dan sara penulis harapkan guna perbaikan makalah ini sehingga dapat bermanfaat untuk ke depannya. Penulis Baturetno, 23 januari 2023

A. BIOGRAFI ABDURRAHMAN WACHID Kelahiran : 7 September 1940, Denanyar Meninggal : 30 Desember 2009, Jakarta Anak : Yenny Wahid, Inayah Wulandari, Alissa Qotrunnada, Anita Hayatunnufus Masa kepresidenan : 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001 Pasangan : Sinta Nuriyah (m. 1968–2009) Kakek-Nenek : Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari, Bisri Syansuri, Nafiqoh Saudara kandung : Salahuddin Wahid, Lily Chodidjah Wahid, Aisyah Hamid Baidlowi Dr. (H.C.). K.H. Abdurrahman Wahid (lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil; 7 September 1940 – 30 Desember 2009), atau yang akrab disapa Gus Dur, ] adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). B. KEBIJAKAN GUSDUR 1. KEBIJAKAN POLITIK a) Pembubaran Departemen Penerangan Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Satu arah ini maksudnya adalah, pada masa itu Departemen Penerangan mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan. Bahkan, Departemen Penerangan mengeluarkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang merupakan faktor penghambat kebebasan pers pada masa orde baru. Perusahaan pers pada masa orde baru dituntut sejalan dengan kebijakan pemerintahan orde baru. Dengan begitu, informasi yang dikeluarkan oleh pers, hanya informasi yang ingin diberikan kepada rakyat pada masa orde baru tersebut. Padahal harusnya nih, pemerintah juga harus menerima informasi dari rakyat, sehingga tercipta

komunikasi dua arah. Harusnya, dengan adanya komunikasi dua arah rakyat dapat juga menyalurkan pendapatnya untuk diketahui oleh pemerintah. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, dengan harapan kebebasan pers akan menjadi lebih terjamin. Pembubaran Departemen Penerangan ini tentu memicu reaksi yang beragam. Ada yang menyambut dengan baik, dan ada yang protes, nih. Salah satunya, tentunya protes dari para pegawai Departemen Penerangan. Mereka melakukan protes dengan berdemo di depan Istana Negara. Beberapa perwakilan mereka pun diterima sama Presiden Gus Dur, tapi keputusan Gus Dur udah bulat, di mana Gus Dur tetap membubarkan Departemen Penerangan karena keberadaan Departemen Penerangan saat itu nggak lebih hanya membuat masyarakat terus berhadapan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi. b) Penggantian Nama Irian Jaya Menjadi Papua Setelah Gus Dur diangkat sebagai Presiden Indonesia, ia kemudian berkunjung ke Papua yang pada saat itu masih bernama Irian Jaya. Pada saat itu Gus Dur menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya secara langsung untuk mendengarkan suara mereka. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Gus Dur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Irian Jaya. Dialog tersebut berjalan baik dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya untuk berpendapat. Nah, setelah masyarakat Irian Jaya menyampaikan pendapatnya, tentunya Gus Dur memberi tanggapan. Salah satu tanggapannya adalah Gus Dur mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengubah Nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok, karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti.

Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. c) Pengusulan Pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Yaitu, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah Negara Republik Indonesia. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. d) Kebijakan Ramah Tionghoa Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang isinya adalah untuk mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pada saat pemerintah Soeharto. isi Inpres No.14/1967 adalah tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Salah satu contohnya pada zaman Pak Harto, nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang, jadi mereka harus punya nama Indonesia kalau mau hidup di Indonesia. setelah adanya Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, otomatis masyarakat etnis Tionghoa bisa mendapatkan hak kembali untuk bisa melakukan budaya tradisional mereka. Apa hubungannya sama hari libur nasional yang gue singgung tadi? Jadi, pada saat itu Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini merupakan kebijakan pluralisme Gus Dur sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. 2. KEBIJAKAN EKONOMI a) Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Pada masa kepemimpinan Gus Dur, dampak dari krisis moneter tahun 1998 ini masih bisa dirasakan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Tugas Dewan Ekonomi Nasional, antara lain: 1. mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lanjutnya. 2. menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. 3. melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

b) Menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih sangat rendah pada masa itu. dan sepanjang masa kepemimpinan Gus Dur selama 21 bulan, gaji PNS naik dua kali lipat dengan besaran hingga 125 persen. Dengan kenaikan gaji tersebut, daya bek masyarakat pun meningkat Bahkan, 95 persen dari total gaji tersebut dibelanjakan, hingga akhirnya ekonomi Indonesia dapat kembali bergerak lebih cepat. c) Tim ekonomi Gus Dur menolak resep IMF dan Bank Dunia (World Bank) yangmenganjurkan dilakukannya austerity policy (pengetatan anggaran). Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi Gus Dur adalah growth story (strategi pertumbuhan). d) Tim ekonomi Gus Dur piawai dalam melakukan optimum debt management. Contohnya seperti teknik debt to nature swap, yang menukar utang kita dengan kewajiban pelestarian hutan, dilakukan pada masa ini e) Tim ekonomi Gus Dur sukses menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjad> Kesejahteraan petani di pedesaan juga terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era Gus Dur f) Diberhentikannya beberapa pejabat dengan dugaan KKN hal ini dilakukan terhadap menter-menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional dimana sangat mempengaruhi kebijakan di dalamnya. 3. KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA a) Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam keladupan bermasyarakat dan beragama Hak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan yaitu: 1. Keputusan Presiden No.6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Exis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No.t dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka misalnya pertunjukan baronesai 2. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional 3. Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai Kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia b) Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, benderaPapua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversidan polemik dalam negeri.

C. KEBIJAKAN KONTROVERSIAL 1. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, ini sebelumnya sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru dan Habibie. Saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak. "Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas," kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota Dewan. 2. Usul agar TAP MPR tentang PKI dihapus Usul Gus Dur ini juga menuai kontroversial, yakni pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia. Namun usul ini kandas. Dalam rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR, seluruh Fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu. Akibat usul itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut, kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut. 4. Memecat Juzuf Kalla dan Laksamana Sukardi Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla serta Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan dia, keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Belakangan, Hamzah Haz juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel. 5. Ancam keluarkan dekrit pembubaran parlemen Kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancaman mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Dekrit itu berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, dan akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

DAFTAR PUSTAKA Mentari Januari, 2022. Kebijakan masa pemerintahan Gus Dur masa reformasi. Wikipedia. Abdurrahman Wachid. Christian Budiman. Keadaan politik, sosial, dan budaya pada era reformasi abdurrahman Wachid Mohamad Taufik, 2013. 6 kebijakan gusdur yang kontroversial