PENGANTAR

Nama lengkap

: Bacharuddin Jusuf Habibie

Tanggal lahir

: 25 Juni 1936

Tempat lahir

: Parepare, Sulawesi Selatan

Orang tua

: Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA Tuti Marini Puspowardojo

Anak ke

: Empat dam delapan bersaudara

Istri

: Hasri Ainun Habibie

Anak

: Ilham Akbar dan Thareq Kemal

BJ Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institus Teknologi Bandung pada 1954. Namun, di sana hanya menghabiskan waktu enam bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjukan pendidikan di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karier BJ Habibie dimulai saat pemerintahan presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Indonesia dari 1 Mei 1998 – 20 Oktober 1999. Habibie manjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Soeharto.

Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarier di Jerman. Beliau sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasaran dari pengalamannya, sosok BJ Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatotkaca, pada 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), BJ Habibie merancang pesawat balingbaling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N-250 Gatot Kaca.

Kebijakan 1. Kebebasan Pers Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. 2. Pemilu bebas dan demokratis Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. 3. Otonomi Daerah Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. 4. Berakhirnya diskriminasi terhadap etnis tionghoa Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu.

5. Lahirnya komnas perempuan Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa, hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang akhirnya melahirkan komisi nasional perempuan di Indonesia. 6. Kemerdekaan Timor Leste Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia, akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. 7. Wewenang Bank Indonesia Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia (BI) harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat obyektif dan tidak terpengaruh oleh politik.Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dilansir dari Indonesia Baik, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dengan cara meningkatnya suku bunga sebesar 70 persen dan diterbitkannya obligasi senilai Rp 650 triliun untuk menalangi perbankan.

Kegagalan 1. Memberi referendum kepada Timor Timur Masa jabatan BJ Habibie yang amat singkat dipengaruhi oleh kebijakannya mengenai Timor Timur atau sekarang lebih dikenal sebagai Timur Leste. Menurut para pengamat, seharusnya referendum itu tidaklah perlu, karena beberapa pihak asing telah mengincar celah Timor sejak lama. Ketika rakyat Timor Timur memutuskan untuk memisahkan diri, isu ini digunakan oleh pihak oposisi untuk memaksa Presiden Habibie turun dari jabatannya. Kala itu Habibie memberikan pilihan bagi Timor Timur, yakni otonomi daerah atau kemerdekaan. Sekjen PBB saat itu, Kofi Anan, menjembatani Indonesia dan Portugal soal Timor Timur. Setelah itu kesepakatan tercapai dalam jejak pendapat konsultasi dengan masyarakat Timor Timur. Dikutip dari buku Midwifing a New State: The United Nations in East Timor karya Markus Benzing, pada 5 Mei 1999, dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk membuat perjanjian referendum di Timtim. Perjanjian ini dikenal sebagai New York Agreement. PBB juga membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk mengawal kesepakatan Indonesia dan Portugal dalam prosesnya menuju referendum Timtim. Referendum akhirnya dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan dua opsi. Dua opsi itu, yaitu menerima otonomi khusus untuk Timtim dalam NKRI atau menolak otonomi khusus. Dikutip dari buku Self Determination in East Timor oleh Ian Martin, hasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 94.388 penduduk atau sebesar 21,5 persen penduduk memilih tawaran otonomi khusus. Sementara, 344.580 penduduk atau 78,5 persen dari total penduduk Timtim memilih untuk menolaknya. Kemudian pada 19 Oktober 1999, Sidang Umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur yang artinya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini kemudian diatur dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1999, yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi. Kemudian, Xanana Gusmao pun dibebaskan setelah tujuh tahun menjadi tahanan politik di Jakarta. Ia kembali ke Dili sebagai pemimpin dari Conselho Nacional de Resistencia Timorense (CNRT). Melihat situasi dan kondisi yang ada, PBB memutuskan untuk mengizinkan pembentukan pasukan multinasional di bawah pimpinan Australia yang

bernama International Force for East Timor (INTERFET). Pengizinan ini dilakukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timtim sementara waktu. Penentuan pendapat di Timor Timur, 30 Agustus 1999, menghasilkan opsi Timor Timur merdeka. Menyusul opsi ini di Timor Timur terjadi kerusuhan hebat. Melansir laporan dari Human Rights Watch tahun 2011, dalam masa transisi setelah lepas dari Indonesia, PBB membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Badan ini dibentuk sebagai hasil dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober 1999. UNTAET bertanggung jawab penuh terhadap urusan administrasi Timtim selama masa transisinya menuju kemerdekaan. UNTAET terdiri dari sekitar 8.950 tentara, 200 pengamat militer, 1.640 polisi, dan sejumlah pejabat sipil. UNTAET akan mengambil alih kekuasaan pasukan Interfet di bawah pimpinan Australia yang ditempatkan di Timtim Dalam penentuan pendapat, 80 persen warga Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia. Kerusuhan dikobarkan kelompok milisi pro-Jakarta. Sekjen PBB Kofi Annan saat itu memperkirakan masa transisi Timor Timur akan berlangsung selama dua sampai tiga tahun. UNTAET, yang bertugas menjalankan pemerintahan transisi Timtim termasuk menjalankan sistem peradilan, akan mendapat mandat selama 14 bulan sampai tanggal 31 Januari 2001. Persiapan kemerdekaan Timtim dimulai dengan diadakannya pemilihan konstituante pada 30 Agustus 2001. 2. Gagal meyakinkan para investor asing Sebagai negara yang terpuruk pada saat itu, Indonesia sangat memerlukan investor asing demi akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan hasilnya BJ Habibie dinilai gagal. 3. Ekonomi Indonesia semakin terpuruk Kendati sukses membuat nilai rupiah stabil, tetapi tidak ada kemajuan apapun dalam bidang ekonomi nasional, terumata inflasi yang sangat tinggi. Alhasil menurut para pengamat, itulah yang membuatnya “terjungkal” dari kekuasaannya.

PENUTUP Alasan BJ Habibie hanya manjabat 1 tahun 5 bulan 1. Keputusan mempercepat Pemilu yang awalnya seharusnya di tahun 2002, dipercepat ke tahun 1999, yang secara otomatis ikut memperpendek masa jabatan Presiden. 2. Habibie dikenal sebagai murid dan orang dekat Soeharto, sementara politik saat itu sangat kental nuansa anti Soeharto dan anti-OrdeBaru 3. Kebijakan mengadakan jajak pendapat di Timor Timur yang berujung kemerdekaan Timor-Leste memperburuk citra pemerintahan Habibie 4. Lambannya pengusutan dugaan korupsi serta kekayaan keluarga Soeharto beserti kroni-kroninya juga ikut memperburuk citra pemerintahannya. 5. Skandal Bank Bali juga turut meruntuhkan citra Habibie karena adanya dugaan uang yang digelapkan digunakan untuk kampanye Habibie pada pemilu 1999. Habibie juga menolak memecat pejabat yang diduga terlibat karena asas praduga tak bersalah. 6. Dibukanya keran demokrasi menjadi pedang bermata dua bagi Habibie. Bebasnya demokrasi membuat banyak yang berani mengkritik dan mendiskreditkan Presiden secara terbuka, yang tentu berimbas menurunnya popularitas Habibie dimata rakyat. 7. Pada akhirnya, ditolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden oleh MPR-RI pada Oktober 1999 membuat Habibie memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden untuk periode kedua, meskipun aturan saat itu memperbolehkan.