BULETIN

SEPTEMBER

E D I S I

OKTOBER

3 5

Senin, 28 Nov 2022









BULETIN D E P A R T E M E N

Q H S E

Buletin QHSE adalah adalah salah satu media informasi dan komunikasi Departemen QHSE. Melalui Buletin QHSE Insan Adhi yang ada di Proyek maupun Departemen Operasional dapat berpartisipasi menulis dan sharing terkait penerapan QHSE di lokasi kerjanya.

PROJECT CORNER

04

Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Tahap IV QUALITY ARTICLE Keselamatan Keteknikan Berdasarkan Surat Edaran PermenPUPR No. 10 Tahun 2022

05

HEALTH ARTICLE Monkeypox (Cacar Monyet)

07

SAFETY ARTICLE Laporkan Near miss atau celaka

09

ENVIRONTMENTAL ARTICLE

12

Pengelolaan Sampah Padat SYSTEM ARTICLE

14

Reward dan Punishment anti mainstream dalam penegakan Pemakaian APD Laporkan Near miss atau celaka NON CORFORMANCE ARTICLE Penanganan Ketidaksesuaian (Nonconformity dan Tindakan Perbaikan) (Corrective Action) ISO 9001:2015

16

Project corner. PEKERJAAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN MASJID RAYA PROVINSI JAWA BARAT TAHAP IV

Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jabar (TAHAP IV), yang lebih dikenal dengan nama Masjid Al Jabbar ,berlokasi di di Embung Gede Bage) jalan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dikerjakan dalam tahun jamak. Pemilik pekerjaan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Proyek ini di mulai tanggal 23 Juli 2021 dan direncanakan selesai pada 23 Desember 2022, memiliki luas tanah ± 26 hektar, dikelilingi embung dengan luasan ± 7.2 hektar, dan dapat menampung ± 60.000 jamaah yang berkunjung ke Masjid AL Jabar. Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Tahap IV berbatasan dengan :

Ruang Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Masjid Pekerjaan Interior & Konten Ma’rodh Pekerjaan Landscape

Utara : Jl. Cilameta, permukiman, Persawahan Timur : Jl. Cimincrang, permukiman, & Persawahan

Ruang Lingkup Pekerjaan Utama : Pekerjaan Penutup Atap Pekerjaan Pasangan Plafond Pekerjaan Pemasangan lantai Pekerjaan Site Development

Selatan : Jl. Rancapanci, Persawahan & Pemukiman Barat : Persawahan

EDISI

35

5

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

KESELAMATAN KETEKNIKAN BERDASARKAN SURAT EDARAN PERMENPUPR NO. 10 TAHUN 2022

Menurut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, Keselamatan konstruksi merupakan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, Kesehatan dan keberlanjutan (Standar K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Dalam rangka tertib penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi pada paket-paket pekerjaan konstruksi di KemenPUPR, dan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), maka diperlukan panduan operasional untuk pelaksanaan keselamatan keteknikan konstruksi. RINCIAN TEKNIS PANDUAN OPERASIONAL KESELAMATAN KETEKNIKAN KONSTRUKSI MENCAKUP:

A. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PRE-CONSTRUCTION MEETING/PCM); Dalam kegiatan tersebut melakukan Pembahasan dan persetujuan Dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dan Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP). B. PERMOHONAN IZIN MEMULAI PEKERJAAN (REQUEST OF WORK). Ketentuan permohonan izin memulai pekerjaan diantaranya : A. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyampaikan permohonan izin memulai pekerjaan (Request of Work). Paling sedikit melampirkan Gambar Kerja, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement), Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) dan Analisis Keselamatan Konstruksi (bagi pekerjaan risiko tinggi) B. Penyedia jasa melakukan komunikasi informasi diatas kepada seluruh orang yang terlibat

C. PEMERIKSAAN BAHAN MATERIAL Ketentuan Pemeriksaaan material diantaranya : 1. Melakukan pemeriksaan dan persetujuan sebelum material sampai di lokasi pekerjaan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi material yang dipersyaratkan. 2. Pengajuan pemeriksaan material disertai kelengkapan dokumen paling sedikit mengenai : Deskripsi material, data teknis dan brosur; Data hasil pengujian beserta sampel material Referensi pengunaan material pada pekerjaan sejenis

Note : Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan melaporkan rincian teknis panduan operasional dalam laporan mingguan dan bulanan.

Editor Departemen QHSE

EDISI

35

6

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

H. PERUBAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN;

D. PEMERIKSAAN/KALIBRASI PERALATAN Memastikan seluruh alat inspeksi, ukur dan uji yang digunakan di lingkungan proyek telah dilakukan kalibrasi secara berkala dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar keteknikan konstruksi lainnya. Serta seluruh peralatan yang sudah dikalibrasi diberi label yang mencakup tanggal dan hasil kalibrasi.

E. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO Dalam melakukan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko melalui dokumen IBPRP atau HIRADC dengan melalui analisa multi risiko (multi-risk analysis) terdiri atas keselamatan pekerja, properti/aset/material, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

F. RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (INCOMING, INSPECTION AND TEST PLAN/ITP); Ketentuan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) sebagai berikut: 1. ITP dituangkan dalam dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi (RMPK) dan disepakati pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM). 2. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian mencakup pemeriksaan dan pengujian terhadap proses dan material (material dasar, material olahan dan material jadi) dengan informasi paling sedikit mencakup: Kriteria penerimaan (termasuk toleransi penerimaan); Cara pengujian/pemeriksaan; Jadwal pengujian (frekuensi pengujian), dan penanggung jawab/pelaksana pengujian.

PROSES

G. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut: 1. Memastikan Penyedia Jasa melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sesuai Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) pada dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi (RMPK) serta wajib disaksikan oleh Pengawas Pekerjaan. 2. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian tidak sesuai dengan persyaratan teknis, maka Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memperbaiki hasil pekerjaan/sub pekerjaan tersebut dan melakukan pemeriksaan/pengujian kembali. 3. Laporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan untuk disetujui oleh Pengguna Jasa.

Ketentuan terkait Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut: 1. Perubahan pelaksanaan pekerjaan dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian di lapangan terkait metode/prosedur pelaksanaan, proses pekerjaan dan peralatan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Prosedur perubahan pelaksanaan pekerjaan harus disepakati pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting/PCM). 2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan analisa terkait rencana perubahan yang akan diajukan, selanjutnya Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan. 3. Pengawas Pekerjaan menyampaikan Hasil verifikasi kepada Pengguna Jasa untuk persetujuan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Jika hasil verifikasi tidak sesuai maka Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melakukan perbaikan dan melakukan analisa ulang. 4. Dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan, RMPK dan RKK harus dimutakhirkan dan mendapatkan persetujuan PPK.

I. TES DAN PENGUJIAN KELAIAKAN FUNGSI (TESTING AND COMMISIONING) Ketentuan Testing and Commisioning sebagai berikut: 1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mengajukan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum Testing and Commisioning. 2. Pelaksanaan Testing and Commisioning dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh PPK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan dengan menggunakan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar keteknikan konstruksi lainnya dan memperhatikan pemenuhan terhadap pre-commissioning checklist sesuai fungsi bangunan. 3. Evaluasi dari seluruh dokumen terlaksana (as-built document) yang menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh laporan ketidaksesuaian (NonConformance Reports/NCR, Non-Conformance Noted/NCN, surat peringatan) telah diselesaikan.

Referensi Dokumen : 1. Petunjuk Kerja SP 014 QS W11 Tentang Pembuatan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi si (RMPK) 2. PermenPUPR No. 10 Tahun 2021 Sub Lampiran B. Tata Cara Penjaminan Mutu Dan Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi Sub Lampiran E. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RPMK). Sub Lampiran I. Laporan Pelaksanaan.

Editor Departemen QHSE

MONKEYPOX

(CACAR MONYET) Oleh dr. Rafael Nanda Raudranisala, MKK

Pada 9 Mei 2019 negara tetangga kita Singapura melaporkan adanya temuan kasus cacar monyet yang dibawa oleh warganegara Nigeria saat berkunjung ke Singapura. Temuan ini direspon langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi importasi kasus. Sejak saat itu Kementerian Kesehatan RI telah mendeteksi adanya beberapa kasus curiga cacar monyet dan pada 19 Agustus 2022 untuk pertama kalinya menemukan kasus terkonfirmasi cacar monyet. Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus golongan Orthopoxvirus, penyakit ini masih satu golongan dengan penyakit varisela (cacar air) pada umumnya. Untuk mengetahui cara penularan, gejala, dan pencegahannya, mari kita pelajari bersama. Mengapa disebut cacar monyet (monkeypox)? Sejarah awal ditemukannya monkeypox terjadi pada tahun 1958 di Denmark ketika terdapat dua kasus seperti cacar yang muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. Sejak saat itu cacar ini dinamakan cacar monyet atau monkeypox. Kasus cacar monyet pertama yang menginfeksi manusia tercatat pada tahun 1970 di Kongo dan kemudian dilaporkan telah menginfeksi orang-orang di beberapa negara Afrika Tengah dan Barat lainnya. Bagaimana cacar monyet (monkeypox) menular? Cacar monyet dapat menular dari hewan (monyet atau tikus) ke manusia ketika menyentuh, tercakar ataupun tergigit hewan yang terinfeksi. Selain itu penyakit ini juga dapat menular dari manusia ke manusia dengan cara berikut: . Kontak langsung dengan Menyentuh benda (seperti baju) luka, koreng, atau cairan yang sebelumnya terkontaminasi tubuh penderita. cairan tubuh penderita

Tertular dari droplet yang dikeluarkan penderita saat kontak fisik lama Sumber: Kemenkes RI & Public Health Dayton-Montgomery

Ditularkan oleh ibu hamil kepada anak yang dikandung melalui transmisi virus via plasenta

TANDA DAN GEJALA CACAR MONYET Nyeri kepala

Limfadenopati Pembesaran kelenjar getah bening

Demam > 38 c Muncul hampir disemua kasus cacar monyet

Letih/lesu Nyeri punggung belakang

Nyeri otot

Menggigil

Lesi cacar benjolan berisi air ataupun nanah pada seluruh tubuh Sumber: Kemenkes RI & Public Health Dayton-Montgomery

Masa inkubasi cacar monyet biasanya berkisar dari 6 hingga 13 hari tetapi dapat pula 5 hingga 21 hari. Dalam 1 sampai 3 hari (kadang-kadang lebih lama) setelah munculnya demam, penderita akan mengalami ruam, sering dimulai pada wajah kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2−4 minggu. Di Afrika, cacar monyet telah terbukti menyebabkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Bagaimana cara mencegahnya? Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus cacar monyet, yang meliputi: Hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus (termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah dimana cacar monyet terjadi). Hindari kontak dengan bahan apa pun, seperti tempat tidur, yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi. Lakukan cuci tangan yang baik dan benar setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Menggunakan alat pelindung diri (APD) saat merawat pasien yang terinfeksi Memasak daging dengan benar dan matang Semoga kita semua terhindar dari penyakit ini, namun jika Anda atau kerabat Anda mengalami gejala seperti diatas segera: Hubungi dokter perusahaan / task force di lokasi kerja Anda. Tetap dirumah dan jangan pergi bekerja terlebih dahulu, sampai dinyatakan aman.

EDISI

35

9

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

LAPORKAN NEARMISS ATAU CELAKA? PENULIS : AGUS SRIMUJIONO (PROJECT MANAGER) & YOYO SUPARJO (MANAGER QHSE)

ADHI PERSADA GEDUNG

“Hampir saja tertabrak”, ucap seorang pekerja. Seorang pekerja yang sedang asyik bermain handphone sambil berjalan nyaris tertabrak oleh forklift yang sedang mundur. Hal ini dikarenakan operator forklift tidak melihat kaca spion saat akan mundur.

Untuk

menghindari

tabrakan

tersebut,

operator

forklift

langsung menginjak rem dengan kuat. Ketika Anda mengucapkan kata “hampir saja” atau “Nyaris saja” itu artinya Nearmiss telah berhadapan dengan Anda. Menurut National Safety Council (NSC), Nearmiss (hampir celaka atau nyaris celaka) adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan, tidak mengakibatkan cedera, penyakit, atau kerusakan properti tetapi memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian-kerugian.

NEXT Editor Departemen QHSE

EDISI

35

10

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

McKinnon dalam bukunya Berjudul "Safety Management Nearmiss Identification, Recognition, and Investigation," mendefinisikan Nearmiss sebagai berikut: Sebuah kejadian yang tidak diinginkan, dalam keadaan yang sedikit berbeda dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia, kerusakan properti, atau gangguan bisnis atau kombinasi dari ketiganya. Kecelakaan tanpa cedera atau kerusakan. Sebuah peristiwa yang hampir mengakibatkan cedera atau kerusakan.

N

earmiss bukan suatu kejadian yang kebetulan, ada tiga faktor penyebab terjadinya Nearmiss di tempat kerja, yakni tindakan tidak aman (unsafe act), kondisi tidak aman (unsafe condition), dan terburu-buru atau nekat melakukan short cut (jalan pintas) dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhatikan aspek keselamatan Frank E. Bird dalam bukunya berjudul "Practical Loss Control Leadership," kecelakaan tidak langsung terjadi tanpa ada kejadian sebelumnya yang memicu kecelakaan.

21 October, 2022

NEXT Editor Departemen QHSE

EDISI

11

35

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

Kecelakaan pada prinsipnya memiliki pola di mana semua jenis kecelakaan diawali dari Nearmiss. Melaporkan dan memperbaiki akar penyebab kejadian Nearmiss dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan terjadinya cedera dan kecelakaan kerja. Namun tidak sedikit pekerja yang mengabaikan Nearmiss dan menganggap itu bukan suatu hal yang penting, sehingga Nearmiss sering kali tidak dilaporkan. Padahal Nearmiss dapat dikatakan sebagai pengingat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Membiarkan Nearmiss tidak dilaporkan dan dikendalikan memberikan kesempatan bagi kecelakaan serius terjadi.

Kejadian

Nearmiss

sering

menjadi pemicu untuk menimbulkan kerugian namun sering pula diabaikan karena tidak terdapat cedera atau kerusakan yang terjadi. Padahal sebagian besar kerugian serius berulang kali

M

terjadi didahului kejadian Nearmiss.

oleh

elaporkan Nearmiss dapat secara signifikan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di masa mendatang dan meningkatkan keselamatan pekerja. Melaporkan semua kejadian yang tidak diinginkan seperti Nearmiss merupakan aspek yang paling penting dari setiap program keselamatan. Semakin banyak Nearmiss yang dilaporkan maka semakin banyak kesempatan untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan memperbaiki akar penyebab sebelum kerugian serius terjadi

21 October, 2022

NEXT Editor Departemen QHSE

EDISI

35

12

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

PENGELOLAAN SAMPAH PADAT

OLEH : MARTHA RAMDHANI, FAIZ, M. WIJANARKO

Gambar 1 Area TPSS Grand Dhika City Bekasi

Adhi Persada Properti (APP) mengembangkan berbagai macam bentuk properti, seperti rumah tapak, High Rise Apartemen, Mall, dan Area Komersial. Sebuah proyek kawasan properti terbagi menjadi tiga tahapan, prakonstruksi, konstruksi, dan pasca kontruksi. Pasca konstruksi umumnya dikenal sebagai masa pengelolaan properti. Dalam pengelolaan properti,

sebuah building management atau facility management bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kawasan, baik kawasan hunian rumah tapak dan apartemen, hingga kawasan komersial seperti ruko dan mall. dan apartemen, hingga kawasan komersial seperti ruko dan mall. Kegiatan penghuni maupun pengunjung mengakibatkan timbulnya limbah atau sampah baik padat maupun cair. Volume sampah padat bervariasi setiap waktunya, umumnya akan lebih dari 1 m3 setiap harinya per kawasan. Sampah padat domestik umumnya di dominasi limbah organik domestik, seperti sisa makanan buah sayur ayam dan nasi dan sampah anorganik seperti kantong plastik, botol minuman, peralatan rumah tangga dst.

Editor Departemen QHSE

13

35

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

da Kawasan Mard ah pa hika amp Par S n k a t ku g n a ng

Ga mb ar

3P e

EDISI

Gambar 2 Kendaraan Pengangkut Sampah Domestik Padat

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) berfungsi untuk menampung sampah penghuni yang tersedia umumnya di area basement kawasan serta dibangun dan didesign menyesuaikan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dalam unit apartement terdapat ruang sampah di setiap lantai. TPSS dapat mempunyai luasan hingga 27m2 dan volume hingga 54m3. Pihak kawasan juga mengupayakan 3R (Reuse Reduce dan Recycle) serta pemilahan sampah seperti sampah organik, anorganik dan B3.

Secara konvensional timbulan limbah B3 pada kawasan hunian dan komersial tidak banyak dibandingkan dengan sampah domestik. Rekanan pengelolaan sampah padat domestik secara standar bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Persampahan, Bank sampah lokal yang memiliki izin dari pemerintah setempat atau vendor pengangkutan sampah privat. Jadwal Pengelolaan sampah merupakan salah satu kompenen pada biaya iuran pengelolaan lingkungan atau IPL, sehingga dengan membayar IPL tepat waktu akan mendukung pencegahan sampah menumpuk yang akan menganggu pemandangan dan kenyamanan lingkungan serta menghindarkan penghuni pengunjung kawasan dari ancaman dari penyakit. Jadwal pengangkutan sampah domestik berbeda-beda setiap kawasan sesuai dengan volume hasilan sampah domestik. Secara awam untuk kawasan hunian dilakukan 4-8x dalam sebulan dan untuk Kawasan Komersial dilakukan setiap hari kecuali hari-hari tertentu.

Editor Departemen QHSE

EDISI 36 EDISI 35

14

Buletin QHSE

17 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

dalam penegakan Pemakaian APD

Penulis : Didik Mudoko

DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR II

Reward dan Punishment anti mainstream

UU NO. 1 TAHUN 1970 Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, terbebas dari bahaya lingkungan, meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Alat Pelindung Diri Merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh tenaga kerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh tenaga kerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir. Kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja, yaitu dengan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati perusahaan dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Tentang Keselamatan Kerja Menjelaskan bahwa Perusahaan wajib melindungi keselamatan tenaga kerja, yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Alasan mengapa pekerja tidak menggunakan APD pada saat melakukan Pekerjaan

Lupa karena terburu-buru Tidak nyaman saat dipakai Kurang paham kapan saat memakainya Tidak ada / tidak punya waktu untuk memakainya Merasa tidak akan celaka (Sumber : Novy Nur Kusumawardhani; bulletin QHSE edisi 33 bulan Juni 2022)

Editor Departemen QHSE

EDISI 36 EDISI 35

15

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

Reward dan Punishment Beberapa solusi yang di tawarkan selain memberikan penjelasan dan training kepada pekerja, yang biasanya dilakukan adalah memberikan sanksi atau yang biasa di sebut Reward dan Punishment. Reward dapat diartikan sebagai hadiah, ganjaran, penghargaan atau imbalan. Reward biasanya digunakan sebagai salah satu alat yang akan diberikan ketika tenaga kerja melakukan sesuatu yang baik. Tujuan pemberian reward atau penghargaan adalah bahwa tenaga kerja akan menerima penghargaan setelah menjalankan peraturan yang telah di tetapkan. Punishment artinya hukuman, merupakan suatu tindakan yang kurang menyenangkan yang diberikan kepada tenaga kerja secara sadar dan sengaja dengan tujuan supaya tenaga kerja tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Alasan perlunya diberikan reward dan punishment ke tenaga kerja harus jelas, jangan sampai menimbulkan trauma yang memiliki dampak psikologis tidak baik.Yang sering dilakukan di proyek saat ini, sanksi yang diterapkan biasanya berupa denda uang. Jumlah denda uang dibayar sesuai dengan kesepakatan antara pengurus dan tenaga kerja atau perwakilannya. Mari berfikir, dengan adanya Punishment yang memotong upah/gaji apakah akan memberi efek jera, mungkin untuk sementara jawabannya adalah Iya. Dalam hal pemberian Punishment ini, sebenarnya harus ada unsur pendidikan, kemanusiaan dan perekonomian yang kesemuanya itu harus tetap berjalan. Bagaimana jika pemotongan upah ini akan berdampak terhadap penghasilan pekerja? Tentunya unsur perekonomian dan kemanusiaannya tidak berjalan dengan baik belum lagi pengelolaan uang hasil punishment, harus akuntabilitas.

REWARD DAN REWARD Pernahkan kita berfikir terbalik? Tidak memberikan denda kepada pekerja yang tidak patuh/melanggar dalam penggunaan APD, melainkan justru dengan memberikan reward sejumlah uang dan memberikan penjelasan kepada para pelanggar tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama dan di tentukan berapa kali maksimal palanggarannya. Reward ini tentunya tidak serta merta di berikan, namun diperhitungkan sebagai kasbon pekerja dan akan dipotongkan saat penerimaan upah/gaji dengan sepengetahuan atasannya.

Dengan sistem ini unsur Psikologis, Pendidikan, kemanusiaan dan perekonomian akan tetap berjalan. Diharapkan sistem ini menjadi suatu motivasi tenaga kerja untuk berperilaku aman dan melakukan pekerjaan dengan senang. Pemberian reward dapat mempengaruhi seseorang untuk mempertahankan perilaku aman jika dibuat sebuah sistem yang terstuktur dan konsisten dalam pelaksanaanya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berani mencoba menerapkan sistem yang anti mainstream ini?

Editor Departemen QHSE

EDISI

35

16

Buletin QHSE

18 halaman.Terbit Setiap 2 bulan Edisi 35 Bulan November 2022

MODIS PENANGANANAN KETIDAKSESUAIAN (NONCONFORMITY) DAN TINDAKAN PERBAIKAN (CORRECTIVE ACTION) ISO 9001:2015 OLEH : TIM QHSE PT ADHI PERSADA BETON

BULETIN TERKINI

Organisasi mana pun baik yang bergerak dalam bidang industry barang atau jasa pasti pernah dan akan mengalami ketidaksesuaian proses. Ketidaksesuaian ini mencakup hal-hal yang ditetapkan oleh organisasi, pelanggan, supplier dan pemerintah. Contoh ketidaksesuaian itu meliputi prosedur yang tidak diikuti (persyaratan organisasi), produk yang salah dikirimkan ke pelanggan baik karena masalah waktu (delivery), kualitas (quality), maupun jumlah (persyaratan pelanggan), atau pemerintah menetapkan kewajiban menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada perusahaan, namun perusahaan tidak memiliki program K3 (persyaratan peraturan), dan ketidaksesuaian lainnya. Bila ketidaksesuaian terjadi, maka harus diusahakan untuk melakukan tindakan perbaikan dengan mengendalikan dan mengoreksi dan menangani konsekuensinya. Kemudian perlu menentukan mengapa ketidaksesuaian itu terjadi (Identifikasi akar penyebabnya).

Ini tidak selalu sejelas yang dipikirkan. Gunakan analisis akar masalah (root cause analysis) untuk menentukan akar penyebab sebenarnya, untuk mencegah ketidaksesuaian yang mungkin terulang kembali. Setelah akar penyebab diketahui, maka kemudian dapat menentukan apakah perlu melakukan tindakan lebih lanjut untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Jika diputuskan untuk mengambil tindakan korektif melawan penyebabnya, pastikan untuk meninjau keefektifan tindakan korektif yang telah dilakukan. Jika tidak efektif, akar penyebab yang awalnya diidentifikasi mungkin tidak akurat, sehingga perlu mereview kembali akar masalahnya.

ISO 9001:2015 Menuntut semua ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan harus didokumentasikan. Cara paling mudahnya adalah dengan membuat formulir permintaan tindakan perbaikan dan ketidaksesuaian yang formatnya bisa disesuaikan kebutuhan perusahaan. Hal terpenting formulir tersebut mencakup uraian masalah, analisis akar masalah, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta analisis efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Ini penting untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang.

Editor Departemen QHSE

BULETIN. D E P A R T E M E N

Q H S E

CONTRIBUTORS Departemen QHSE QHSE Dept. Infrastruktur 1 QHSE Dept. Infrastruktur 2 QHSE Dept. Gedung QHSE Dept. E & I QHSE Dept. DPKA QHSE APG QHSE APB QHSE ACP QHSE APP Dokter Perusahaan

KRITIK DAN SARAN

DEPARTEMEN QHSE ADDRESS South Building Jl. Raya Pasar Minggu KM.18 South Jakarta DKI Jakarta EMAIL [email protected] / http://www.adhi.co.id

Editor Departemen QHSE