VOLUME CIII | 2022 KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK www.majalahpajak.net scan disini BILA BUMN KEJAR SETORAN VOLUME CIII|2022 JAWA Rp 50.000 LUAR P. JAWA Rp 55.000 SERVIS PLUS WP PATUH Special Report BERKAH DAN JERAT “BOOMING” KOMODITAS DARMA dan TEMBANG CEO TAMBANG PENGAWASAN SEATAP PROFESI KEUANGAN TONY WENAS FA_COVER Majalah Pajak Vol CIII.indd 1 03/11/2022 09:40:38

FA_COVER Majalah Pajak Vol CIII.indd 2 03/11/2022 09:40:39

52 TAX PRO INVESTASI JANGKA PANJANG DI GERBONG PAJAK CONTENTSVOL CIII - 2022 TOPIC SPECIAL REPORT 10 42 MENILIK TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI BUMN 9 PROSPECT MENYEIMBANGKAN DUA SISI VISI LAYANAN PLUS BUAT YANG PATUH TRANSPARAN DAN IKUT ATURAN, TIDUR PUN ENAK 34 UP CLOSE DENDANG SEORANG CEO TAMBANG BUSINESS TREND 30 BANK AND FINANCE VARIASI TALENTA JAGA KELANGSUNGAN USAHA 28 JADIKAN ESG PELUANG BARU 22 INTERVIEW AGAR PROFESI KEUANGAN KIAN TEPERCAYA 4 VOL CIII | 2022

VOL CIII - 2022

Cover: Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Foto: J. Fakar VOLUME CIII | 2022 KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK www.majalahpajak.net scan disini BILA BUMN KEJAR SETORAN VOLUME CIII|2022 JAWA Rp 50.000 LUAR P. JAWA Rp 55.000 SERVIS PLUS WP PATUH Special Report BERKAH DAN JERAT “BOOMING” KOMODITAS DARMA dan TEMBANG CEO TAMBANG PENGAWASAN SEATAP PROFESI KEUANGAN TONY WENAS FA_COVER Majalah Pajak Vol CIII.indd 1 03/11/2022 09:40:38 16 TAX STRATEGY 68 50 PAJAK KARBON DI INDONESIA 60 58 TAX RESEARCH BEHIND THE NUMBER TAXCLOPEDIA TAX CENTER TAX LIGHT TAX NEWS 62 64 TAM ANTARA HARGA KOMODITAS, INFLASI, DAN SUBSIDI MITIGASI SENGKETA TRANSAKSI AFILIASI MENJAGA ASA PAJAK DARI SEKTOR TAMBANG BERKAH DAN JERAT “BOOMING” KOMODITAS BUMN DI MATA KANTOR PAJAK LATIH DOSEN DIDIK RELAWAN 72 ON VIEW INTEGRASI NIK-NPWP PERLU DUKUNGAN BERSAMA PAJAK MINIMUM GLOBAL REDAKAN KOMPETISI PAJAK PERAN KONSULTAN PAJAK DI ERA DIGITAL RUMAH SAKIT HARUS PIAWAI KELOLA UANG P3KPI GENCAR GELAR EDUKASI PAJAK 6 VOL CIII | 2022

EDITOR'S NOTE 1 4 7 2 5 8 10 3 6 9 11 Yang tersenyum di sampul majalah ini adalah Tony Wenas, musisi kawakan Indonesia yang digariskan Tuhan untuk memainkan pula peran sebagai bos PT Freeport Indonesia. Ia tak main-main ketika mengatakan bersyukur atas segala peran dan kontribusinya bagi negara, darma yang terus ia lakonkan hingga usia kepala enam. Ia memimpin dengan kesadaran bahwa jabatannya dapat berakhir kapan saja, dan ia tak berambisi menjadi menteri atau kepala daerah—sebuah standpoint yang memerdekakan diri sekaligus langka di tengah perlombaan ingin dicinta lalu berkuasa. Pembaca dapat menyimak tuturan Clayton Allen Wenas, nama lengkapnya, di “Up Close” tentang peran dan makna lebih dari setengah abad kehadiran Freeport di Indonesia dan di Papua, khususnya, sekaligus menguji seberapa hijaukah dia di tengah tren green mining dan investasi environment, social and governance (ESG). Memperkaya nuansa pembahasan, kami juga mengulas kiprah BUMN kita yang belakangan terus dipacu untuk menjadi motor pemulihan ekonomi nasional. Sudah tepatkah penggeloraan kinerja dan peran BUMN yang ditempuh lewat aneka transformasi yang dikomandoi Menteri BUMN Erick Thohir ini? Bagaimana menetapkan kadar kridanya yang ideal agar swasta pun tetap punya kesempatan untuk maju bersama membangun bangsa? Terakhir, sebagaimana bersama kesulitan ada kemudahan, ada pula ancaman kesempitan di belakang kesempatan. Kaum waskita mewanti-wanti bahwa lonjakan harga komoditas yang saat ini tengah menjadi berkah (ekspor surplus, pendapatan perusahaan melonjak, penerimaan pajak tumbuh pesat) akan sewaktu-waktu berubah jadi petaka bila pemerintah dan dunia usaha lengah mengantisipasinya. Semoga Indonesia, sekali lagi, selamat dari krisis yang bisa dihindarkan. —Agus Budiman Pemimpin Umum: Handaru Ismoyojati Wakil Pemimpin Umum: Aldino Kurniawan Pemimpin Redaksi: Aldino Kurniawan Dewan Redaksi: Agus Budiman1 , Ajib Hamdani2, Suprayogi Soepaat, R. Pandu Bestari Soepatmo, Sekretaris Redaksi dan Marketing: Sri Rahayu3 Redaktur: Novita Hifni4 Koordinator Liputan: Ruruh Handayani5 Reporter: Aprilia Hariani6, Heru Yulianto7 Fotografer: Rivan Fazry8 Kontributor Desain Grafis: Didit Sasono Marketing Communication: Antya Dayinta Fuasati9 Finance: Dina Fitri Marintan10 Sirkulasi & Pengembangan Komunitas: Sejar Panjaitan11 Penerbit: Koperasi Pegawai KPDJP Redaksi dan Tata Usaha: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Semi Basement, Jl. Jend. Gatot Subroto No 40-42 Jakarta 12190 Telepon (021) 5250208 ext 2360 Faks (021) 5736095 Hotline 0812 8774 7460 e-Mail [email protected] www majalahpajak.net Twitter @majalahpajak Instagram majalahpajak Facebook Majalah Pajak Rekening: Bank Mandiri kcp BKPM,No.rek 070 00 09716346, Koperasi Pegawai KPDJP. Majalah Pajak Percetakan: PT Ravitama Cipta Kreasi Wartawan Majalah Pajak dibekali dengan kartu identitas dan tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan apa pun dari narasumber untuk berita yang ditulis maupun yang tidak ditulisnya. Pemasangan iklan dan event harus berdasarkan surat perjanjian kerja dengan Majalah Pajak. 8 VOL CIII | 2022

PROSPECT MENYEIMBANGKAN DUA SISI VISI Di dua tahun belakangan ini, ekonomi Indonesia sempat terpuruk karena efek dari pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sepanjang 2019, BUMN memberikan kontribusi kepada APBN sebesar Rp 470 triliun. Ada yang berupa dividen, setoran pajak, maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu juga berkontribusi untuk perekonomian nasional melalui pengeluaran operasional dan capital expenditure yang juga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi dan investasi. Di sisi lain, BUMN juga terlibat penuh dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, penjaminan kredit modal kerja dan upaya-upaya lainnya. Selama pandemi, BUMN memang menunjukkan kinerja positif dan dalam tren yang cenderung konsisten. Ini hal yang perlu diapresiasi. Harus diakui, semua tak lepas dari peran Menteri BUMN saat ini yang cukup mumpuni. Selain memiliki latar belakang sebagai pengusaha, ia juga mempunyai jaringan dan visi yang out of the box. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN memang memiliki dua visi besar yang harus saling menunjang dan diseimbangkan, yakni financial profit dan social welfare atau kesejahteraan sosial. Sebagai entitas usaha, BUMN dituntut Penulis: Ajib Hamdani (Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo) untuk menghasilkan keuntungan pada setiap usaha yang dilakukan. Namun, di sisi lain BUMN juga memiliki misi sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Misalnya, sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam hal ini, keberpihakan utama bukan lagi profit, melainkan nilai social contribution yang dilakukan. Pemerintah sebenarnya telah memetakan kedua visi itu melalui dua jenis BUMN yang dibentuknya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pertama, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (persero) yang tujuannya mengejar keuntungan atau profit. Jenis badan usaha ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dikuasai oleh negara. Tugas persero ini menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha. Kedua, badan usaha umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama badan usaha ini adalah melayani masyarakat untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi, tapi juga mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Singkatnya, tujuan utama perum adalah sebagai pelayan masyarakat umum—berbeda dengan persero yang dibuat mengutamakan keuntungan. Namun demikian, bukan berarti perbedaan ini menjadi penghambat fungsi dan peranan BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN harus ada di tengah-tengah kedua peran ini. Kehadiran BUMN juga diharapkan tidak hanya sekadar menggantikan proyekproyek pengusaha-pengusaha, karena hanya akan menimbulkan shifting ekonomi, dari yang sebelumnya diambil swasta, kemudian diambil BUMN. Kalau ini yang terjadi, iklim usaha tidak akan sehat. BUMN harus menjadi aggregator pertumbuhan ekonomi, yakni menstimulus pertumbuhan ekonomi yang maksimal dalam skala yang lebih luas sekaligus menjalin sinergi yang baik dengan para pengusaha. VOL CIII | 2022 9

TOPIC Penulis: Heru Yulianto Foto: Rivan Fazry, Dok. Kemenkeu, Dok. Pribadi, dan Istimewa BUMN berkontribusi dari berbagai lini—penyumbang pendapatan negara, pionir kolaborasi swasta dan UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat. Bagaimana peluang perusahaan swasta? MENILIK TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI BUMN Foto: Istimewa 10 VOL CIII | 2022

TOPIC T ujuan didirikannya BUMN, menurut UU Nomor 19 Tahun 2003, adalah untuk memberikan sumbangsih bagi pergerakan ekonomi nasional. Sedangkan secara khusus, tujuan BUMN adalah memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, perusahaan BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara, bukan justru membebani negara dengan operasionalnya maupun utangnya. Sesuai visi dan misinya, BUMN diupayakan mampu meraih keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara, baik berasal dari dividen, pajak, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak orang; serta menjadi pionir dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi. Dengan kata lain, BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang memonopoli perdagangan, tetapi juga yang memberikan kesempatan kepada swasta yang layak untuk mengerjakan bidang tertentu. Di samping itu, BUMN juga ikut proaktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, yang mana tujuan ini terangkum dalam program corporate social responsibility (CSR). Transformasi dan kontribusi Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN mengusung program “BUMN Untuk Indonesia” sebagai komitmen bersama mewujudkan aksi nyata BUMN untuk ikut serta membangun kesejahteraan dan juga berperan dalam pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Erick mengungkapkan, sejak pandemi hingga saat ini APBN membutuhkan penerimaan negara yang optimal. Apalagi semenjak Covid-19 menghantam Indonesia dan membuat APBN bekerja keras untuk menahan goncangan pandemi. Untuk itu, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN untuk bisa menambah pundi-pundi pendapatan pemerintah. “BUMN harus bisa sehat secara perusahaan dan keuangan agar bisa tetap menyumbang dividen lebih banyak bagi kas negara. Jadi, pemerintah butuh uang, kita (BUMN) harus kontribusi lebih banyak pemasok ke pemerintah. Karena pemerintah akan membuat banyak program bagi masyarakat, maka itu saya bilang ini sangat penting untuk membuat BUMN menjadi sehat,” ungkap Erick Thohir dalam acara uang dihelat di Bali Nusa Dua Convention Centre, Senin (17/10). Ia menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan transformasi BUMN. Sampai saat ini dia bilang rencana transformasi yang dia lakukan sudah mencapai 80 persen. Berdasarkan kinerja BUMN terkonsolidasi, selama tahun 2021 pendapatan seluruh BUMN meningkat 18,8 persen menjadi Rp 2.295 triliun, dan laba konsolidasi BUMN meningkat 838 persen (dari Rp 13 triliun di 2020 menjadi Rp 124,7 triliun pada 2021). Di tahun 2021 realisasi dividen BUMN mencapai Rp 39,7 triliun—lebih tinggi Rp 3 triliun dari target sebelumnya. Tahun depan (2023), target dividen BUMN dipatok sebesar Rp 43,3 triliun. Erick meyakini, pencapaian yang kian gemilang itu berkat transformasi yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Salah satunya, jumlah perusahaan pelat merah kini jauh berkurang menjadi 41, sebelumnya 108 perusahaan. BUMN yang memberikan dividen kepada pemerintah juga meningkat, dari 11 BUMN menjadi 20 BUMN. Transformasi BUMN juga berhasil meningkatkan total aset menjadi Rp 8.978 triliun pada 2021 atau setara 53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kontribusi BUMN terhadap APBN terus meningkat pada periode 2017–2021 dengan pertumbuhan tertinggi 2018 sebesar 32 persen. Pada BUMN YANG SEHAT BUKANLAH YANG MEMONOPOLI PERDAGANGAN, TETAPI JUGA YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SWASTA YANG LAYAK UNTUK MENGERJAKAN BIDANG TERTENTU. VOL CIII | 2022 11

TOPIC Kemudian, transformasi utama yang Erick juga lakukan adalah membentuk sederet holding BUMN yang dikelompokkan berdasarkan sektornya. Pertama, holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, antara lain PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero). Induk holding dipegang oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Kementerian BUMN telah menunjuk Dony Oskaria sebagai Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sejak holding terbentuk pada 2021 lalu. Kedua, holding Ultra Mikro terdiri dari tiga entitas BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Ketiga, holding farmasi yang terdiri atas tiga perusahaan BUMN, yakni Bio Farma sebagai induk holding, yang beranggotakan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Persero) Tbk. Selain itu, untuk pertama kalinya juga Kementerian BUMN menerbitkan laporan keuangan terkonsolidasi yang menjadi langkah awal menuju penerapan good corporate governance yang lebih baik. Total aset BUMN sudah mencapai Rp 8.978 triliun pada akhir tahun 2021, setara dengan 53 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Erick mengatakan, dengan total aset yang besar, BUMN berperan penting dalam perekonomian Indonesia: sepertiga perekonomian Indonesia merupakan kontribusi dari BUMN. “Di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional. BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur. Masyarakat yang makmur mampu meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Erick. Menjalankan fungsinya sebagai agent of development, BUMN tetap menjalankan proyek pembangunan yang menciptakan ERICK THOHIR Menteri BUMN RI Foto: Rivan Fazry 2020 dan 2021, kontribusi BUMN menurun seiring menurunnya kinerja mereka akibat pandemi Covid-19. Realisasi dividen hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp 37,9 triliun. Secara rinci BUMN penyetor dividen terbesar adalah PT Bank BRI (Persero) Tbk Rp 14,05 triliun; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 8,75 triliun; PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Rp 7,74 triliun; PT BNI (Persero) Tbk Rp 1,64 triliun; PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 1,32 triliun; PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Rp 900 miliar; PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp 750 miliar; PT Pertamina (Persero) Rp 730 miliar; PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 520 miliar; PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 460 miliar. Adapun BUMN lainnya, sebesar Rp 1,06 triliun sehingga total yang diterima negara sebesar Rp 37,91 triliun. “Transformasi BUMN yang dilakukan baru mencapai 80 persen dari target yang ditetapkan. Kita harus meneruskan transformasi BUMN sampai akhir tahun. Kami juga terima kasih juga ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), khususnya komisi VI dan VII yang mendorong transformasi ini bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Kalau dibandingkan dengan transformasi BUMN di berbagai negara, itu butuh 5 tahun lebih,” tambahnya. Menurutnya, transformasi BUMN lainnya diwujudkan dengan aksi bersihbersih, mulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kepemimpinan perempuan maupun kepemimpinan muda. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif. Pada 2021, kepemimpinan perempuan di jajaran direksi telah tercapai 15 persen dan kepemimpinan muda sudah mencapai 5 persen. “Oleh karena itu, kami bercita-cita untuk mencapai target kepemimpinan perempuan 25 persen dan pemimpin muda 10 persen pada 2023. Tentu transformasi ini akan kami terus lakukan agar BUMN dapat semakin memberikan kontribusi yang maksimal untuk Indonesia dan menjadi pemain global,” imbuh Erick. ERICK YAKIN, PENCAPAIAN GEMILANG ITU BERKAT TRANSFORMASI YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN BUMN. SALAH SATUNYA, JUMLAH PERUSAHAAN PELAT MERAH KINI JAUH BERKURANG MENJADI 41, SEBELUMNYA 108. 12 VOL CIII | 2022

TOPIC lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah proyek besar BUMN seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan diperkirakan menyerap 19.000 tenaga kerja, hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) diperkirakan menyerap 10.000 tenaga kerja. Ada pula smelter tembaga Freeport Gresik mampu menyerap hingga 40.000 tenaga kerja. Untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), saat ini Hutama Karya telah mencatatkan penyerapan hingga 200.000 tenaga kerja. Lalu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mampu menyerap 4.500 tenaga kerja lokal dan berhasil memastikan bahwa masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, tapi juga turut terlibat sejak pembangunan hingga penyelenggaraan event internasional MotoGP dan WSBK. “Selain itu, BUMN membuka kesempatan berusaha dan mendorong bisnis UMKM, antara lain dengan pengembangan pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan pengembangan Bakauheni Harbour City (HBC) yang dikonsep 100 persen untuk menyokong perekonomian lokal di kawasan sekitarnya,” ujarnya. Erick pun meyakinkan bahwa BUMN telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan infrastruktur antara lain membangun jalan tol, beberapa bandara/pelabuhan, jalur/stasiun kereta kredit modal kerja. Kredit kepada UMKM dan koperasi disalurkan melalui kredit UMi oleh PT Pegadaian, PT PNM, dan PT Bahana. Di samping UMi yang plafonnya sampai Rp 10 juta, disalurkan pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sangat rendah oleh perbankan BUMN dengan plafon sampai Rp 500 juta. Sementara, PT Jamkrindo dan PT Askrindo, berperan sebagai penjamin kredit modal kerja untuk UMKM. Transformasi digital BRI, salah satu penyumbang dividen terbesar, dinobatkan sebagai bank digital terbaik pada Kategori Bank Berdasar Modal Inti (KBMI) 4 atau bank dengan modal Inti di atas Rp 70 triliun. Perseroan ini berkomitmen memacu transformasi digital di tengah kecanggihan teknologi yang semakin modern. Komitmen ini juga merupakan langkah untuk mencapai visi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion. Di tengah kondisi yang semakin menantang, BRI pun telah membuat layanan-layanannya agar dapat lebih menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan era digital. Pencapaian ini juga mendorong BRI untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Misalnya, penguatan platform operating model dan transformasi dalam blueprint BRIvolution 2.0 yang fokus pada aspek digital dan culture. api, melaksanakan program 35 gigawatt dan menciptakan harga BBM di Papua, sama dengan pulau Jawa. Hal ini akan meningkatkan percepataan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia serta membuka akses wilayah sehingga memperlancar distribusi barang/jasa. “Hasil transformasi BUMN menunjukkan bahwa program dilakukan sesuai dengan rencana dan telah berada di jalur yang benar. Upaya ini perlu dilanjutkan agar BUMN dapat menjalankan perannya sebagai value creator dan agent of development secara lebih optimal. BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” terangnya. Di sisi lain, BUMN mempunyai kontribusi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, misalnya melalui Perum Bulog, PT PLN dan PT Pertamina. Tidak hanya itu saja, BUMN pun turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi misalnya pemberian CSR, kredit Ultra Mikro (UMi) dan pendampingan oleh PT Bahana Indonesia, PT PMN dan PT Pegadaian. Untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan Covid-19, BUMN dilibatkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi, serta melakukan penjaminan DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL TIDAK TERLEPAS DARI PERAN BUMN YANG SEHAT SEBAGAI MOTOR PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. BUMN YANG SEHAT MEMBANTU MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS ADIL DAN MAKMUR. MASYARAKAT YANG MAKMUR MAMPU MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. VOL CIII | 2022 13

TOPIC Lalu ada Telkom yang terus melakukan adaptasi, baik dari segi strategi perusahaan, model bisnis, maupun produk dan layanan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan daya saing di tengah ketatnya kompetisi industri telekomunikasi. Transformasi digital Telkom berjalan mulus berkat penerapan tiga strategi utama, yaitu build, borrow, dan buy. Lewat strategi build, Telkom tak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga meningkatkan kompetensi talenta digital di dalam perusahaan. Strategi borrow diterapkan Telkom lewat Kolaborasi dengan global tech giant dan nation’s champion untuk saling sinergi dalam membangun platform dan hadirkan solusi layanan digital. Salah satu hasilnya adalah lahirnya kerja sama Telkom-Microsoft pada Agustus 2021. Sementara untuk strategi buy, Telkom menanamkan investasi berbasis synergy value ke perusahaan-perusahaan dan startup baik domestik maupun internasional. Telkom pun telah berinvestasi ke 50 perusahaan di 12 negara. Untuk kian memantapkan langkahnya menjadi digital telco kelas dunia, Telkom juga mengusung strategi Five Bold Moves sejak 2021. Hasil implementasi strategi ini adalah unlocking bisnis menara telekomunikasi melalui aksi korporasi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Mitratel di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di samping itu, Telkom juga mempunyai strategi lainnya, seperti percepatan bisnis digital lewat pembentukan digital company (DigiCo), unlocking bisnis data center, penguatan business-to-business (B2B) IT services, dan menginisiasi integrasi bisnis broadband. Target 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan target setoran dividen bagi BUMN pada 2023. Kenaikan ini tercantum dalam RAPBN 2023. Setoran dividen BUMN yang termasuk pendapatan kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp 44,1 triliun, atau naik dari proyeksi 2022 sebesar Rp 40,4 triliun. “BUMN kita targetkan akan memberikan dividen lebih tinggi lagi tahun depan, yaitu Rp 44 triliun. Peningkatan setoran dividen ini, utamanya disebabkan oleh adanya proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada 2022 seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, (16/08). Ia juga berjanji akan terus mendorong optimalisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan, termasuk dividen BUMN melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN melalui anggaran penyertaan modal negara (PMN). Di tahun 2022, pemerintah telah memberikan PMN Rp 38,5 triliun kepada 7 BUMN. Untuk tahun depan, pemerintah dan DPR menyetujui usulan PMN senilai Rp 69,82 triliun kepada sepuluh BUMN, yakni PLN, Rajawali Nusantara Indonesia, Len Industri, Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia. Sri Mulyani melanjutkan, target penerimaan dividen dari BUMN ini menjadi satu-satunya komponen yang ditargetkan naik dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023. Dalam RAPBN 2023, PNBP ditargetkan Rp 426,3 triliun atau turun 16,6 persen dari outlook 2022 sebesar Rp 510,9 triliun. Kolaborasi dan tangkap peluang Melihat pencapaian Kementerian BUMN, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengapresiasi kinerja BUMN dari sisi penerimaan negara yang semakin optimal sekaligus aktif memberdayakan masyarakat. Di sisi lain, ia menyarankan bahwa pemerintah dapat mendorong kolaborasi antar-BUMN dan swasta lebih besar lagi. Hal ini akan menimbulkan efek berganda SRI MULYANI INDRAWATI Menteri Keuangan RI Foto: Dok. Kemenkeu BUMN KITA TARGETKAN AKAN MEMBERIKAN DIVIDEN LEBIH TINGGI LAGI TAHUN DEPAN (2023), YAITU Rp 44 TRILIUN. 14 VOL CIII | 2022

TOPIC ke seluruh sektor termasuk serapan tenaga kerja. Diperlukan penguatan kebijakan agar pengadaan barang UMKM dalam rantai pasok BUMN mampu mencapai target 40 persen, memberikan pendampingan dan bantuan permodalan agar produk UMKM layak masuk proses pengadaan barang pemerintah, serta BUMN perlu menjadi agregator produk UMKM untuk ekspor, karena selama ini banyak UMKM berminat ekspor namun pengetahuan how to dan channeling masih kurang. “Perlu diakui upaya penyehatan BUMN cukup terasa di era Pak Erick, meski masih ada beberapa pekerjaan rumah. Tapi dibanding kinerja menteri BUMN sebelumnya, yang cenderung membiarkan BUMN as it is (status quo), ada gebrakan dari BUMN di bawah Pak Erick. Harapannya, proses konsolidasi dan bersih-bersih BUMN ini bisa lebih cepat, termasuk keberanian untuk menolak Public Service Obligation (PSO) yang memberatkan BUMN dalam jangka panjang,” ungkap Bhima kepada Majalah Pajak, Selasa (11/10). BUMN yang alami tekanan keuangan segera dilakukan reformasi, misalnya melalui merger atau konsolidasi, restrukturisasi pinjaman hingga melakukan pivot atau merubah model bisnis. Bhima menegaskan, BUMN harus adaptif dan agile, artinya keputusan BUMN harus lebih cepat dalam melihat peluang bisnis. Selanjutnya, BUMN perlu menjadi vanguard atau garda terdepan dalam transisi ekonomi berkelanjutan. BUMN di sektor energi sebaiknya melakukan gebrakan dengan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT), bentuknya bisa pensiun dini PLTU dan berinvestasi lebih besar ke EBT. “Pembenahan tata kelola BUMN sangat diperlukan, sehingga image BUMN benarbenar sesuai AKHLAK, tanpa ada lagi kasuskasus fraud yang merugikan BUMN. Karena satu saja BUMN fraud, maka pemulihan brand itu butuh waktu yang lama,” kata Bhima. Dengan demikian, CELIOS memandang, ada peluang bagi BUMN di tengah transisi energi. BUMN bisa terlibat aktif dalam pengembangan EBT, hingga ekosistem kendaraan listrik. Potensi pasar kendaraan BHIMA YUDHISTIRA Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Foto: Dok. Pribadi KERJA SAMA BUMN DENGAN BERBAGAI PIHAK, SEPERTI PELAKU USAHA DOMESTIK, PERLU DIDORONG, TERUTAMA UNTUK TRANSISI ENERGI DAN DIGITALISASI. listrik di Indonesia diperkirakan 2,7 juta unit pada 2030. “Tinggal persiapan dari sisi internal BUMN misalnya memiliki standar ESG (environment, social, governance) yang tinggi untuk mendapatkan pembiayaan murah,” ujar Bhima. Peluang selanjutnya, pengembangan pasar digital tidak harus melalui suntikan modal ke startup, tapi create bisnis pendukungnya seperti, AI, cloud computing, dan data center. “Pemerintah perlu memberikan guideline tapi juga memberikan kepercayaan kepada direksi BUMN untuk berkreasi. Selama ini tidak masuk dalam pelanggaran hukum, sah-sah saja direksi BUMN diberikan ruang untuk melakukan inovasi. Kerja sama dengan berbagai pihak oleh BUMN, seperti pelaku usaha domestik juga perlu didorong, terutama untuk hal yang berkaitan dengan narasi pembangunan baru, yakni transisi energi dan digitalisasi,” pungkasnya. .” VOL CIII | 2022 15

BEHIND THE NUMBER Ekonomi global saat ini turut dihadapkan pada fenomena lonjakan harga komoditas— kerap disebut ledakan komoditas atau commodity boom—yang telah berlangsung sejak satu tahun terakhir. Kondisi ledakan komoditas disebut juga sebagai siklus super komoditas (commodity supercycle) diartikan sebagai kenaikan harga aneka komoditas fisik seperti pangan, minyak, logam, bahan kimia, dan batu bara selama awal abad ke-21; diikuti oleh depresi komoditas hebat tahun 1980-an dan 1990-an. Menurut catatan Bank Dunia, harga komoditas telah mengalami siklus berulang selama lima puluh tahun terakhir. Rata-rata, siklus berlangsung hampir enam tahun, puncak ke puncak. Sejak akhir abad ke-19, harga komoditas bergerak sepanjang tiga siklus umum jangka panjang, dengan siklus keempat hanya baru-baru ini diidentifikasi. Penulis: Ruruh Handayani Foto: Istimewa BERKAH DAN JERAT “BOOMING” KOMODITAS Indonesia turut menikmati durian runtuh dari meledaknya harga komoditas. Namun, pemerintah dan pengusaha mesti waspada, bulan madu tak selamanya berlaku. Dua siklus pertama berlangsung kira-kira empat dekade, dan yang ketiga berlangsung 28 tahun. Keempat fase di atas terutama didorong oleh meningkatnya permintaan global, meskipun sumber permintaan utama itu berbeda untuk masing-masing. Ledakan harga komoditas lebih terasa daripada kemerosotan. Kenaikan harga rata-rata selama masa boom lebih besar daripada rata-rata penurunan harga selama masa kemerosotan. Ledakan harga minyak mentah, misalnya, sekitar empat kali lebih besar dari kemerosotan, sementara lonjakan harga tembaga dan kopi sekitar tiga kali lebih besar. Gelembung harga komoditas ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pasar negara-negara yang pertumbuhan ekonominya cepat seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS)— 16 VOL CIII | 2022

BEHIND THE NUMBER khususnya Cina—selama periode 1992 hingga 2013, serta akibat dari kekhawatiran atas ketersediaan pasokan jangka panjang. Ketertarikan baru pada batu bara oleh perusahaan energi Cina dan Taiwan dan munculnya sumber daya alternatif seperti ladang angin membantu mengubah harga batu bara lebih stabil selama tahun 2000- an. Ke depan, seiring berjalannya transisi energi yang lebih masif, hal itu dapat memperkuat perubahan harga komoditas. Tren “commodity boom” Bank Dunia melaporkan, harga komoditas melonjak pada 2021, dengan harga beberapa komoditas mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Kenaikan harga energi selama dua tahun belakangan, misalnya, merupakan yang terbesar sejak krisis minyak tahun 1973. Seperti yang terjadi saat itu, commodity boom disebabkan beberapa faktor seperti meningkatnya permintaan atas komoditas energi dan pangan di tengah pemulihan ekonomi global, perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan secara global, dan terbatasnya tenaga kerja. Bedanya, kali ini pandemi Covid-19 yang memengaruhi mata rantai perdagangan global dan pecahnya perang di Ukraina semakin memperburuk kondisi kelangkaan energi. Sejak awal Maret 2020 hingga pekan kedua Maret 2022, harga minyak Brent melambung 112,1 persen, mencapai harga tertinggi sejak ledakan komoditas pada 2008–2011. Harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata mencapai 100 dollar AS per barel pada 2022, level tertinggi sejak 2013 dan meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan 2021. Menurut Bank Dunia, harga diperkirakan akan moderat hingga 92 dollar AS pada tahun 2023—jauh di atas rata-rata lima tahun sebesar 60 dollar AS per barel. Sementara harga gas alam melesat 169,1 persen dalam periode yang sama, atau naik dua kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021; dan harga batu bara diperkirakan akan naik 80 persen, dengan kedua harga tertinggi sepanjang masa. Pun, kenaikan harga untuk komoditas pangan—di mana Rusia dan Ukraina adalah produsen besar—dan pupuk, yang mengandalkan gas alam sebagai input produksi, telah menjadi yang terbesar sejak 2008 silam. Bank Dunia memperkirakan, harga energi bakal terus mendidih lebih dari 50 persen pada 2022 sebelum mereda pada 2023 dan 2024. Sementara harga komoditas nonenergi, termasuk pertanian dan logam, diproyeksikan meningkat hampir 20 persen pada 2022 dan juga akan moderat di tahun-tahun berikutnya. Namun, harga komoditas diprediksi akan tetap jauh di atas rata-rata lima tahun terakhir. “Blessing in disguise” Tentu, negara-negara penghasil komoditas kebagian rezeki nomplok berkat fenomena commodity boom tersebut, tak terkecuali bagi Indonesia. Saat dunia tengah kalang kabut menghadapi krisis energi, Indonesia justru punya pasokan energi yang menggembirakan. Kekayaan sumber daya alam berlimpah-ruah yang dimiliki Indonesia di antaranya dari pertambangan mineral dan batu bara. Berkah komoditas ini mampu mengerek pendapatan Indonesia yang direpresentasikan melalui kinerja ekspor yang gemilang. Sepanjang 2021, pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia sebesar 41,52 persen (yoy) turut berkontribusi pada surplus neraca dagang yang mencapai 35,34 miliar dollar AS. Tingginya pertumbuhan ekspor ini membuat surplus neraca perdagangan berlangsung selama 22 bulan sejak Mei 2020 hingga Februari 2022. Bahkan, progresifnya kinerja ekspor ini mencetak rekor Current Account Indonesia terhadap PDB surplus untuk pertama kalinya sejak 2011. Ekspor Indonesia pada kuartal I-2022 secara keseluruhan tumbuh signifikan sebesar 16,22 persen secara tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, ekspor komoditas batu bara ini memberikan kontribusi 4,5 persen terhadap total PDB Indonesia pada kuartal I-2022—meski kegiatan ekspor sempat dilarang oleh pemerintah pada awal tahun. Sementara itu, meningkatnya harga minyak mentah dunia akan berpengaruh terhadap Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia. Sejak awal pandemi atau April 2020, ICP berada pada 20 dollar AS per barel, kini meningkat lebih dari 4 kali lipat hingga mencapai 85,9 dollar AS per barel per Januari 2022—dan kini menyentuh hingga 100 dollar AS per barel. Padahal, asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya sebesar 63 dollar AS per barel. Rezeki nomplok dari melonjaknya harga komoditas juga tecermin pada raihan penerimaan pajak 2021. Masih melekat dalam ingatan kita, dalam suasana pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak melampaui target—setelah lebih dari sewindu tidak tercapai. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp 1.277,5 triliun, setara dengan 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Salah satu faktor pendukung utama tercapainya target penerimaan pajak itu adalah peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas perdagangan internasional. Sri Mulyani mengungkapkan, nilai ekspor komoditas domestik yang terusterusan surplus mendatangkan realisasi COMMODITY BOOM DISEBABKAN BEBERAPA FAKTOR SEPERTI MENINGKATNYA PERMINTAAN ATAS KOMODITAS ENERGI DAN PANGAN, PERUBAHAN IKLIM, DAN TERBATASNYA TENAGA KERJA. VOL CIII | 2022 17

BEHIND THE NUMBER Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba dan batu bara pada 2021 mencapai Rp 75,16 triliun atau 192,2 persen dari target. Angka itu diraih saat harga batu bara bergerak pada rentang 75 dollar AS per metrik ton sampai dengan 159 dollar AS per metrik ton. Tak hanya batu bara, kenaikan harga komoditas lain seperti minyak sawit juga memberikan andil, terlihat pada realisasi penerimaan pajak sektor pengolahan yang tumbuh 16,9 persen (yoy) dan berkontribusi 29,9 persen terhadap total penerimaan pajak hingga November 2021. Kontribusi commodity boom ini juga dihasilkan pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan yang naik 21,7 persen secara tahunan, terutama Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor tambang, batu bara, dan perkebunan sawit. Melejitnya penerimaan negara dari sektor yang sama juga berlanjut hingga saat ini. Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober, Sri Mulyani menuturkan hingga September 2022 DJP berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.310,50 triliun. Capaian tersebut setara dengan 88,25 persen dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Ia mengemukakan, capaian penerimaan kelompok PPh Migas mencapai 96,43 persen dari targetnya dan mengalami pertumbuhan sebesar 80,53 persen (yoy) pada periode hingga September 2022. Senada, PPh Non Migas juga menjadi kelompok pajak yang membukukan realisasi penerimaan pajak lebih dari 90 persen dari targetnya dengan tingkat pertumbuhan mencapai 63,06 persen (yoy). Sri Mulyani berujar, kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir September 2022. Terang saja, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) terkerek hingga 101 persen persen dari 158,50 dollar AS per ton pada Januari 2022 menjadi 319,22 dollar AS per ton pada September 2022. Artinya, pertumbuhan penerimaan pajak masih seirama dengan tren kenaikan harga komoditas global yang masih gemilang. “Faktor utama penentu penerimaan pajak pada kuartal ketiga tahun 2022 meliputi masih tingginya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif yang ditandai dengan membaiknya tingkat permintaan baik domestik maupun luar negeri, dan implementasi kebijakan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS),” katanya kepada awak media, Jumat (21/10). Rezeki nomplok Puncak kejayaan harga komoditas yang mendulang penerimaan negara dua tahun belakangan ini juga dikabarkan oleh beberapa badan usaha di sektor tambang. Salah satu perusahaan yang menikmati untung besar dari windfall harga komoditas adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau Adaro yang mencatat rekor tertinggi pendapatan 5,91 miliar dollar AS hingga kuartal III-2022; melesat 130 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,56 miliar dollar AS. Sementara laba periode berjalan terbukukan sebesar 2,16 miliar dollar AS sampai dengan kuartal III-2022, melesat 366 persen dari kuartal III-2021. Sedangkan, laba periode berjalan yang 18 VOL CIII | 2022

BEHIND THE NUMBER dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1,90 miliar dollar AS, melonjak 352,21 persen (yoy). Kenaikan laba bersih yang dilaporkan itu merupakan dampak penguatan harga batu bara yang terus berlanjut dan volume penjualan naik 14 persen (yoy). Selanjutnya, EBITDA operasional Adaro juga naik 231 persen menjadi 3,8 miliar dollar AS, dan laba inti 2,3 miliar dollar AS setara dengan kenaikan masing-masing 231 persen dan 2621 persen (yoy). Adaro mencatatkan volume produksi sebesar 45,37 juta ton batu bara sepanjang 9 bulan pertama tahun ini, setara dengan kenaikan 14 persen (yoy) dari 39,64 juta ton pada September 2021. Di sisi lain, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) pada kuartal III-2022 naik 87 persen (yoy). CEO Adaro Garibaldi Thohir mengungkapkan, Adaro terus mengeksekusi strategi untuk meningkatkan produksi dan penjualan pada sembilan bulan pertama tahun 2022, lantaran ingin mengejar peningkatan melebihi 10 persen (yoy) untuk dua komponen ini. “Pendapatan, EBITDA dan laba bersih mencapai rekor tertinggi untuk sembilan bulan pertama dari setiap tahun sejak perusahaan didirikan 30 tahun lalu,” ungkapnya melalui keterangan resmi pada Senin (31/10). Garibaldi juga mengklaim pembayaran royalti ke negara ikut naik, beban PPh pun terkerek hingga 302 persen menjadi 2,04 miliar dollar AS dari 510 juta dollar AS pada periode yang sama tahun lalu. Entitas lainnya yang juga berhasil mencetak kinerja impresif sepanjang sembilan bulan pertama 2022 adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Emiten pertambangan batu bara ini melaporkan laba bersih Rp 10 triliun, naik 110 persen dibanding periode serupa di tahun lalu (yoy) senilai Rp 4,8 triliun. Raihan laba bersih PTBA ditopang oleh naiknya pendapatan per 30 September 2022 senilai Rp 31,1 triliun. Angka ini meningkat 60 persen yoy. Menurut Direktur Utama PTBA Arsal Ismail, kenaikan kinerja PTBA tidak terlepas dari kenaikan harga jual ASP, yakni sebesar Rp 1,3 juta per ton atau naik 143 persen yoy. Ia juga mengaku kenaikan kinerja perusahaan didorong oleh pemulihan ekonomi global maupun nasional yang meningkatkan permintaan batu bara, serta kenaikan harga batu bara yang signifikan. “Pencapaian gemilang ini juga didukung kinerja operasional perseroan yang solid di sepanjang Kuartal III-2022. Mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, perseroan menerapkan efisiensi berkelanjutan secara optimal,” kata Arsal melalui keterangan pers, Kamis (27/10). Sementara pada komoditas nikel, PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) berhasil mencetak kinerja positif hingga kuartal III-2022 dengan membukukan laba bersih senilai 168,38 juta dollar AS. Laba bersih ini naik 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 122,93 juta dollar AS. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan lonjakan pendapatan PTVI yang mencapai 873,77 juta dollar AS hingga kuartal III2022. Jumlah itu naik 27,29 persen dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar 686,43 juta dollar AS. CEO dan Presiden Direktur PTVI Febriany Eddy memastikan kenaikan pendapatan perusahaan dipastikan tidak terlepas dari naiknya realisasi harga jual nikel yang lebih tinggi. Rata-rata realisasi harga nikel pada sembilan bulan pertama 2022 adalah 41 persen lebih tinggi secara yoy, mendorong pendapatan 27 persen lebih tinggi dibandingkan dengan raihan pada September 2021. “Saya senang melaporkan triwulan ketiga tahun 2022 yang menguntungkan tanpa kecelakaan lost time injury dan tidak ada cedera yang dicatat. Namun, karena volatilitas di pasar, kami tetap berhati-hati terhadap fluktuasi harga nikel di sisa tahun ini,” kata Febriany melalui siaran pers, Jumat (28/10). Jangan lengah Sumber daya alam berlimpah yang dimiliki Indonesia memang patut kita syukuri, apalagi kalau hasil eksplorasinya bisa semakin menambah pundi-pundi bagi penerimaan negara—yang kita yakini bakal dikelola secara apik dan dipergunakan untuk pembangunan nasional. Yang perlu diingat, ledakan komoditas bisa jadi salah satu faktor penyebab VOL CIII | 2022 19

BEHIND THE NUMBER meningkatnya ketimpangan sosial, kalau tidak dikompensasi dengan kebijakan lain. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh dari fenomena commodity boom, cenderung lebih banyak dinikmati kelompok pemilik modal sebab sektor komoditas termasuk industri padat modal. Artinya, peningkatan penghasilan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi bakal melaju lebih cepat dibandingkan dengan kelompok nonpemodal. Jika sudah begitu, maka kemajuan upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan akan terhambat. Persoalan lain, kenaikan harga komoditas juga berdampak ke daya beli masyarakat. Kenaikan harga minyak, misalnya, turut mengerek harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti pertamax dan pertalite, dan ujung-ujungnya berakibat terhadap kenaikan ongkos transportasi logistik yang dibebankan kepada konsumen. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi sinyal peringatan karena sesungguhnya Indonesia tak mengalami kenaikan inflasi tinggi karena daya beli yang lemah. Akibatnya, hal ini berdampak terhadap kinerja pelaku industri lainnya yang bersinggungan. Jadi, meski fenomena ini berdampak positif kepada perdagangan internasional, dampak buruknya terhadap laju inflasi dan ketimpangan sosial patut menjadi perhatian. Lonjakan harga komoditas energi dan pangan, bagaimanapun juga berpotensi menjadi faktor pendorong inflasi global. Sedangkan tekanan yang ditimbulkan oleh naiknya inflasi, pada akhirnya akan memperlambat proses pemulihan perekonomian global pascapandemi. Merujuk pada laporan Commodity Markets Outlook yang dirilis Bank Dunia disebutkan bahwa resesi ekonomi global diprediksi bakal terjadi pada 2023 mendatang. Faktor pemicunya antara lain pandemi Covid-19 dan perang RusiaUkraina yang diprediksi masih berlanjut, tingginya tingkat inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan penurunan permintaan global. Direktur Grup Prospek Bank Dunia dan Kepala Ekonom EFI Ayhan Kose mengingatkan, faktor-faktor pemicu itu terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara sebagai upaya meredam laju inflasi. Ia mengatakan, kombinasi dari kenaikan harga komoditas dan depresiasi mata uang yang terus-menerus menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di banyak negara. Pembuat kebijakan, menurutnya, harus mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan menghindari tindakan yang akan merugikan ekonomi global. Bank Dunia juga menyarankan kepada pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang yang mengekspor komoditas perlu mengambil langkah-langkah untuk mengelola guncangan harga komoditas di masa depan dengan lebih baik, dan untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan tersebut. “Mereka perlu secara hati-hati mengalibrasi kebijakan moneter dan fiskal, mengomunikasikan rencana mereka dengan jelas, dan bersiap-siap untuk periode volatilitas yang lebih tinggi di pasar keuangan dan komoditas global,” kata Kose dalam laporannya pada Rabu (26/10). Ekonom senior di Grup Prospek Bank Dunia John Baffes menambahkan, prospek harga komoditas memiliki banyak risiko. Pasar energi, misalnya, menghadapi kekhawatiran pasokan yang signifikan karena meningkatnya kebutuhan ketersediaan energi selama musim dingin mendatang di Eropa. Harga energi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memengaruhi harga nonenergi—terutama makanan— memperpanjang tantangan terkait dengan kerawanan pangan. “Perlambatan pertumbuhan global yang lebih tajam juga menghadirkan risiko utama, terutama untuk harga minyak mentah dan logam. Perkiraan penurunan harga pertanian memiliki berbagai risiko,” imbuh Baffes. 20 VOL CIII | 2022

BEHIND THE NUMBER Risiko yang dimaksud di antaranya gangguan ekspor oleh Ukraina atau Rusia dapat kembali mengganggu pasokan bijibijian global, kenaikan tambahan dalam harga energi dapat memberikan tekanan ke atas pada harga biji-bijian dan minyak nabati, serta pola cuaca buruk berpotensi mengurangi hasil panen utama di Amerika Selatan dan Afrika Selatan. Sementara di dalam negeri, Sri Mulyani mengatakan ancaman ekonomi global dikhawatirkan berimbas kepada Indonesia ialah stagflasi, utang, dan akhir era ledakan komoditas. Ia berujar, AS, Tiongkok, dan Eropa adalah negara tujuan ekspor Indonesia. Dengan adanya kombinasi perlambatan negara-negara adidaya itu tentu akan berdampak kepada Indonesia dari sisi ekspor-impor. “Jadi, kalau mereka melemah, permintaan terhadap ekspor turun, harga komoditas juga turun,” ujarnya. Ia memastikan, pemerintah akan terus menjaga demand, konsumsi rumah tangga, serta investasi. Pihaknya juga mengantisipasi berbagai kebijakan agar tidak ada ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Ini ia ingatkan pula kepada DJP agar setoran penerimaan pajak 2023 tidak bergantung kepada komoditas yang dinilainya sangat volatile. “Untuk pendapatan negara tahun depan memang ini menjadi salah satu yang perlu kami perhatikan, karena tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi. Ini mungkin tidak akan berulang dan tidak akan setinggi ini untuk tahun depan,” ucapnya. Selanjutnya, pemerintah juga bakal menjaga dan menyeimbangkan perekonomian antara eksternal (ekspor) dan domestik (konsumsi rumah tangga). Hingga saat ini, konsumsi rumah tangga memegang porsi terbesar yaitu 54,4 persen. Kemudian, ia juga akan meningkatkan peran investasi yang saat ini berkontribusi sebanyak 30,8 persen. “Investasi selama pandemi sempat terpukul, sehingga harus bisa tumbuh lebih tinggi idealnya di atas 5 persen, bahkan investasi harus tumbuh di atas 6 persen kembali,” kata Sri Mulyani. Sudah saatnya pula, sumber daya alam tak sekadar dipandang sebagai komoditas perdagangan, tetapi harus menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah bagi anak negeri. Ini bisa dilakukan melalui hilirisasi sebagaimana yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo. Ia ingin agar Indonesia segera bergeser dari negara pengekspor barang mentah batu bara menjadi pengolah bahan mentah sebagai barang jadi atau setengah jadi. Optimalisasi batu bara juga dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan menuju transisi energi, misalnya dengan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME). Selain itu, gasifikasi batu bara menjadi syngas yang diperlukan industri petrokimia serta DME yang sangat penting sebagai substitusi elpiji sehingga bisa mengurangi impor elpiji. Pemerintah meyakini, hilirisasi juga dapat menekan dampak serius dari penurunan harga komoditas. Ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas masih sangat tinggi, komposisinya mencapai 65 persen. Tingginya ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas mentah membuat ekspor rentan terpuruk jika harganya tengah jatuh. Harga komoditas terus berfluktuasi, tidak stabil seperti pada produk barang jadi. Untuk itu sudah selayaknya porsi komoditas ke depan harus dikurangi dan digantikan oleh ekspor produk manufaktur. Sehingga, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sejatinya harus menjadi berkah bukan mendatangkan musibah, dan menjadi nilai tambah dalam membangun perekonomian nasional. Dengan begitu, sebutan Indonesia sebagai negara gemah ripah loh jinawi bisa benarbenar terwujud secara adil dan merata. VOL CIII | 2022 21

INTERVIEW FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) periode Juni 2019-Oktober 2022 Penulis: Ruruh Handayani Wawancara: Aldino Kurniawan dan Ruruh Handayani Foto: Rivan Fazry AGAR PROFESI KEUANGAN KIAN TEPERCAYA Pada 9 September 2022, Kementerian Keuangan mengalihkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Selanjutnya, PPPK juga akan mendapat pelimpahan pembinaan dan pengawasan dua profesi keuangan lainnya, yaitu ahli kepabeanan dan pejabat lelang kelas II. Dengan demikian, PPPK bakal mengayomi enam jenis profesi keuangan yaitu akuntansi, penilai, aktuaria, konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pejabat lelang kelas II. Kepala PPPK periode Juni 2019-Oktober 2022 Firmansyah N. Nazaroedin mengemukakan, pelaksanaan integrasi ini sejatinya tidak sekonyong-konyong dilakukan, melainkan telah dirancang dan diatur sejak tahun 2019, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 898 tahun 2019 (KMK 898/2019) tentang Persiapan Integrasi Pembinaan dan/atau Pengawasan Profesi Keuangan Selain Profesi Akuntansi, Penilai, dan Aktuaris. Master of Science in Information Management dari George Washington University, AS ini memastikan peralihan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan ini penting untuk dilakukan agar ada pemisahan peran antara unit perumus kebijakan teknis (DJP) dengan unit pengawas dan pembina profesi (PPPK). Dengan begitu, baik konsultan pajak dan dua profesi keuangan lainnya, akan semakin berkualitas dan tepercaya dalam memberikan jasa mereka kepada masyarakat. “Tujuan utamanya, supaya semakin meningkatkan trust dari masyarakat. Ujungnya kalau sudah ada trust, investment akan naik. Artinya, ekonomi tumbuh,” kata Firmansyah saat berbincang eksklusif kepada Majalah Pajak, di ruang kerjanya, di PPPK Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (14/10). Ya, profesi keuangan merupakan tiang dan elemen penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga peranannya sangat menentukan kemajuan ekonomi Indonesia. Artinya, profesi keuangan punya tugas mulia, karena harus menunjang terciptanya perekonomian Indonesia yang sehat, di tengah aneka tantangan perekonomian global yang masih terjadi. PPPK sejatinya punya catatan sejarah cukup panjang. Ia dibentuk sejak tahun 1987 dengan nama Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi. Sedari awal, ia bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan profesi keuangan. Selain mengulas secara komprehensif latar belakang peralihan wewenang dan fungsi konsultan pajak kepada PPPK, pria yang lahir di Jakarta pada 19 Mei 1964 ini secara khusus juga bicara tentang tantangan PPPK yang dihadapi selama mengawal profesi keuangan, dan aneka transformasi serta inovasi yang disajikan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Berikut kutipan perbincangan kami. Bagaimana latar belakang peralihan wewenang dan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi konsultan pajak dari Setditjen DJP ke PPPK Kementerian Keuangan? Proses integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan selain Profesi keuangan—termasuk konsultan pajak— berperan penting dalam menunjang terciptanya perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. PPPK ditugasi memastikan profesi keuangan selaras dengan visi itu. Apa saja yang dilakukannya? 22 VOL CIII | 2022

INTERVIEW SAYA BERHARAP, KONSULTAN PAJAK MEMAHAMI PERAN STRATEGIS YANG DIMILIKINYA, SEBAGAI SALAH SATU ELEMEN PENTING DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PENERIMAAN NEGARA YANG MERUPAKAN SUMBER UTAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. Foto: Rivan Fazry VOL CIII | 2022 23

INTERVIEW profesi akuntansi, penilai, dan aktuaris ini berawal dari arahan Ibu Menteri Keuangan dalam sebuah kesempatan agar pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dapat dikelola secara profesional oleh PPPK. Arahan Menteri tersebut selanjutnya dituangkan dalam KMK 898 tahun 2019 yang menjadi dasar pelaksanaan proses integrasi ini. Selain itu, integrasi ini penting karena dipandang perlu untuk dilakukan pemisahan peran antara unit yang berperan sebagai perumus kebijakan teknis dengan unit yang berperan sebagai pengawas dan pembina profesi. Dengan demikian maka unit perumus kebijakan akan fokus pada perumusan kebijakan teknis yaitu perpajakan (DJP), pelelangan (DJKN) dan kepabeanan (DJBC). Sedangkan unit pembina dan pengawas profesi akan fokus pada pembinaan dan pengawasaan terhadap profesinya. Melalui kebijakan integrasi ini, diharapkan akan meningkatkan profesionalisme dan independensi yang merupakan tujuan utama dari proses ini. Saya juga berulang kali katakan bahwa hal ini bertujuan supaya profesi keuangan mendapatkan trust dari masyarakat. Dan ujungnya, kalau sudah ada trust dari masyarakat, investment akan naik, artinya ekonomi tumbuh. Jadi, integrasi ini dilakukan supaya profesi konsultan pajak lebih profesional karena ditangani lebih baik lagi secara khusus untuk meningkatkan trust kepada masyarakat. KMK 898 tahun 2019 dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pembinaan dan pengawasan profesi keuangan harus bebas dari konflik kepentingan. Apakah sebelumnya hal ini bisa dimungkinkan terjadi? Seperti apa bentuk-bentuk konflik kepentingannya? Satu hal yang perlu kita ingat dan pahami adalah ide besar yang ada di balik gagasan Ibu Menteri Keuangan untuk mengintegrasikan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan yang saat ini masih tersebar di beberapa unit di Kementerian Keuangan, adalah dalam rangka menjaga independensi melalui segregation of duties atau pemisahan tugas antara unit pembuat kebijakan teknis yang menjadi objek pekerjaan profesi keuangan tersebut, dengan unit yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi. Apakah selama ini tidak independen atau terjadi konflik kepentingan? Saya tidak mengatakan demikian. Namun, melalui pemisahan fungsi dan tugas ini setidaknya dapat meningkatkan apa yang kita kenal dalam istilah dunia audit sebagai independence in appearance. Jadi, saya enggak lihat ada konflik kepentingan di antara konsultan pajak dengan DJP, tapi ini mungkin ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Itulah segregation of duties yang kami tekankan di sini. Lalu saya tekankan, konsultan pajak itu harus berpikir atau mempunyai wawasan bahwa dia itu membela negara, bukan karena Wajib Pajak-nya minta diturunkan pajak. Jadi, secara profesional dia membantu agar pajak yang dibayarkan untuk negara itu yang seharusnya. Jadi, kami enggak ada tawar menawar di sana, itu akan kami lakukan nanti. Makanya kami akan adakan pembinaan, kami akan lakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Secara spesifik, peningkatan profesionalnya itu seperti apa? Nanti kami ikuti kode etiknya. Kalau kode etik belum dibuat, nanti kita buat sama-sama. Kami, kan, punya template profesi yang lain. Kode etiknya sama ya, harus independen, berintegritas, profesional, Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), itulah yang harus kita ikuti. Apa saja proses yang bakal dilalui para konsultan pajak atas peralihan ini? Lalu, secara teknis bagaimana proses penataan untuk lebih baik lagi ke depannya? Sebelum menjawab pertanyaan ini mungkin ada baiknya saya menceritakan mengenai aspek regulasi. Saat ini ketentuan yang masih berlaku terkait Konsultan Pajak adalah PMK 111 tahun 2014. Peraturan inilah yang saat ini sedang direvisi secara sangat terbatas, yaitu hanya mengganti nomenklatur Direktur Jenderal Pajak atau Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menjadi Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Memang ada norma-norma lain yang diubah namun sifatnya tidak substansial. Mengingat hal tersebut, maka untuk saat ini tidak banyak yang berubah mengenai proses bisnis yang harus dilalui oleh konsultan pajak, selain misalnya permohonan izin baru, peningkatan izin maupun perpanjangan kartu izin praktik yang semula diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau Kepala PPPK. Jadi, kami jalankan dulu apa yang telah dilakukan DJP, karena masih dalam masa transisi, ya, paling lama enam bulan. Kami sudah serah terima dokumen usulan pajak dari sekitar 3.600-an konsultan pajak dari DJP, dan itu semuanya masih manual. Ke depan, untuk mekanisme pendaftaran yang saat ini masih manual akan kami digitalisasi semuanya melalui aplikasi eLSA-PK (e-Layanan Satu Atap Profesi Keuangan). Jadi yang jauh-jauh lokasinya enggak perlu datang ke sini, kami juga enggak perlu face to face sama profesi. Dan nanti dibuat SOP-nya, berapa hari selesai, tidak sampai berhari-hari. Misalnya, satu hari selesai. Kami kerja enggak mau berlama-lama, sepanjang semuanya lengkap, langsung kami berikan. Kalau enggak lengkap, bukan berarti kami persulit, enggak gitu, karena di sistem itu semuanya. Apa saja output dan outcome ke depannya setelah diampu oleh PPPK? Output-nya tentu profesi itu memiliki integritas tinggi, serta kepercayaan dan kualitasnya semakin meningkat. Kita di profesional itu kualitasnya beda. Kita memiliki edukasi yang sama dari perguruan tinggi, tapi begitu keluar kok bisa beda? Untuk itu, profesi harus punya pendidikan yang khusus, ‘kan? Contohnya, pendidikan profesi berkelanjutan atau sertifikasi, pajak juga ada sertifikasinya. Nah, sertifikasi itu nanti kita patuhi benar. Jadi, orang-orang yang bersertifikat itu sesuailah dengan kemampuan dan KBN-nya. Cita-citanya demikian, dan sudah kami coba jalankan, enggak sulit. Kami juga berkoordinasi dengan asosiasi profesinya. 24 VOL CIII | 2022

INTERVIEW Tentu saja outcome yang diharapkan dari pengalihan pembinaan tiga profesi keuangan ke PPPK adalah semakin meningkatnya kualitas pemberian jasa yang diberikan oleh profesi kepada kliennya, sehingga profesi keuangan sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi memberikan kontribusi yang optimal. Bagaimana pandangan Anda dengan banyaknya asosiasi konsultan pajak yang ada saat ini? Harusnya di zaman merdeka ini bebasbebas saja, tapi bebas yang tertata. Nanti kalau bebasnya enggak tertata, jadi repot, di masyarakat juga image-nya enggak bagus. ‘Kok ini yang diurusin cuma pajak saja, konsultan pajak saja? Untuk cara menghitungnya, untuk cara membantunya, untuk cara mengonstruksikan masalah pajak kok asosiasinya banyak?’ Seperti dokter itu cuma satu, ada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) saja, lalu arsitektur ada IAI (Ikatan Arsitek Indonesia). Saya sih sepakat satu. Untuk akuntan kenapa asosiasinya ada tiga? Kan, dulu cuma satu, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Oh, ternyata IAI yang mengurus certificate accountant profesional. Lalu ada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), akuntan publik memang beda karakternya dengan yang lain, berbeda juga dengan akuntan manajemen IAMI (Institut Akuntan Manajemen Indonesia). Tapi kalau urusan pajak umpamanya ada core spesifik yang lain mungkin bisa saya restui, tapi kalau enggak, ya, buat apa banyak-banyak? Tapi ini ide saya saja, karena, kan, sudah diizinkan juga sama DJP, masa saya anulir? Enggak bagus juga. Prinsip saya, saya enggak akan menganulir kebijakan lama. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memandang peran konsultan pajak dalam ekosistem perpajakan? Tentu konsultan pajak memiliki peran strategis dalam ekosistem perpajakan. Mengapa demikian? Karena idealnya konsultan pajak juga turut memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku melalui jasa konsultasi yang diberikannya kepada Wajib Pajak. Konsultan pajak juga berperan menyosialisasikan ketentuan-ketentuan baru perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak bersama dengan DJP selaku regulator perpajakan. Terakhir yang tak kalah pentingnya, konsultan pajak juga memiliki peran sebagai pendidik (tentu dalam makna yang luas) kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat membayar pajak dengan benar. Konsultan pajak telah lama mendambakan diterbitkannya UU Konsultan Pajak yang diklaim dapat melindungi profesi konsultan pajak dan Wajib Pajak. Apakah PPPK juga bisa punya andil atau kontribusi dalam mendorong RUU Konsultan Pajak dapat dibahas? Misalnya, dalam pemberian opini atau membuka ruang-ruang diskusi bagi konsultan pajak ke depannya? Pada prinsipnya, sebagai unit yang mengelola profesi keuangan kami siap untuk berperan dalam perumusan kebijakan maupun peraturan perundangan terkait profesi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang kami miliki. Kanalnya tentu bisa bermacam-macam, termasuk membuka ruang diskusi untuk menampung aspirasi terkait pengaturan profesi ini. Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang PPPK dalam mengawal perubahan dunia profesi keuangan menjadi lebih baik? Secara garis besar ada tiga tugas dan fungsi utama PPPK yang sasaran akhirnya adalah profesi keuangan yang berintegritas tinggi, semakin baik dalam memberikan Foto: Rivan Fazry VOL CIII | 2022 25

INTERVIEW jasanya kepada masyarakat, dan menjadi komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia; tugas dan fungsi itu adalah pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan. Terkait dengan pembinaan, PPPK ingin memastikan bahwa semua profesi yang menjadi tanggung jawab PPPK untuk membinanya memiliki status hukum yang jelas (melalui pemberian izin), memiliki dan menjalankan suatu sistem pengendalian mutu yang baik dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, serta mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi profesinya. Jadi, kami memastikan bahwa si profesi ini, ketika mereka memberikan jasanya kepada publik, mengikuti pedoman yang ditentukan. Di situlah peran kami sebagai regulator, memastikan bahwa mereka punya sistem pengendalian itu di kantornya masing-masing. Menyangkut pengembangan, peran ini merupakan peran strategis pada tataran perumusan kebijakan di bidang profesi keuangan, misalnya pengaturan pendidikan profesional berkelanjutan serta regulasi lainnya. Melalui tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki PPPK tersebut maka diharapkan profesi keuangan, khususnya konsultan pajak, dapat menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. Intinya, kami memastikan bahwa profesi keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman melalui pendidikan profesional lanjutan, yang ini sudah diterapkan ke semua profesi termasuk konsultan pajak. Cuma memang di profesi yang masuk ke kami sangat ketat. Misalkan, berapa jumlah SKP yang harus dipenuhi dalam satu tahun? Itu harus dilaporkan ke kami, materinya apa saja? Kami terlibat, dalam penyusunan kurikulum, itu peran kami. Misalkan, sekarang trennya ekonomi digital, dari situ kami memasukkan topik-topik tentang ekonomi digital. Yang ketiga, pengawasan. Mengapa saya sebutkan terakhir? Supaya tidak terkesan ‘PPPK ini kok hanya pengawasan’, karena hanya sepertiga yang merupakan pengawasan, sedangkan yang dua per tiganya adalah pembinaan dan pengembangan. Jadi, pengawasan ini untuk memastikan bahwa profesi itu bekerja sesuai dengan standar-standar yang dimiliki, misalkan mereka sudah punya kode etik yang ditetapkan oleh profesi yang penyusunannya ada sama-sama dengan kami sebagai regulator. Mereka punya standar melakukan pekerjaan, namanya bisa beda-beda. Nah, ini merupakan tugas PPPK untuk memastikan bahwa profesi dalam memberikan jasanya kepada masyarakat senantiasa berpedoman pada standar, pedoman, dan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan jasa yang diberikan. Ini sifatnya law enforcement, karena dalam kondisi tertentu profesi dapat dikenakan sanksi dari hasil pengawasan ini. Jadi, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan tidak hanya pada individunya tetapi juga termasuk kantor konsultannya? Betul. Jadi, kami di sini mengelola tiga—orang, kantor, dan asosiasi. Jadi, kalau akuntan, di akuntan publik atau akuntan praktik itu as a person. Tapi juga kami mengawasi, membina, dan mengembangkan kantor-kantor akuntan publik (KAP) as an office. Kalau penilai itu ada penilai publik, ada penilai riset, dan KJPP (kantor jasa penilai publik). Aktuaris tadi juga ada KKA (kantor konsultan aktuaria). Konsultan pajak juga, ada konsultan pajak, dan nanti ada kantor konsultan pajak yang kami juga bina, awasi, dan kembangkan. Apakah kantor profesi keuangan akan memiliki standar prosedur yang sama, meski mereka berada di ranah yang berbeda? Kami berharap sama, karena sudah diterapkan di tiga profesi yang lain. Idealnya seperti itu, kantor profesi harus punya istilahnya standar pengendalian mutu (SPM), bagaimana mereka beroperasi memberikan jasanya mulai dari penerimaan penugasan sampai output penugasannya harus diatur. Itu yang saya belum dalami, apakah praktik SPM itu juga sudah diterapkan di konsultan pajak. Tapi idealnya sih harusnya itulah panduan bagaimana mereka memberikan jasa dan bagaimana kami sebagai regulator bisa menilai, apakah profesi ini bisa bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan atau tidak, kan, harus ada benchmark-nya melalui SPM itu. Dan SPM ini disusun oleh kantor itu sendiri. Jadi, asosiasi hanya memberikan panduan. Nanti di masing-masing kantor, mereka membuat sendiri sesuai dengan kondisi kantornya, tapi minimal yang sudah ditetapkan oleh asosiasi. Boleh lebih tapi enggak boleh kurang. Contoh perubahan positif apa yang terlihat dari profesi keuangan yang tadinya berada di luar, lalu kemudian di pindahkan menjadi di bawah naungan PPPK sampai saat ini? Ya, contoh nyatanya itu penilai. Jadi, penilai itu sebelumnya di luar Kementerian Keuangan, kemudian ketika dipindahkan dan kami menerapkan itu, mereka merasa sangat bermanfaat sekali—mereka punya SPM, kode etik disusun bersama. Dan itu secara terbuka mereka sampaikan, setelah di PPPK merasakan perubahannya. Dan trust-nya masyarakat lebih tumbuh secara perlahan-perlahan. Mereka yakin kalau service yang mereka terima dari profesi tersebut, sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dan kalau pun di kemudian hari ada apa-apa, ada regulator yang mengaturnya. Itulah pentingnya regulator terhadap sebuah profesi, karena untuk memberikan trust kepada masyarakat. Jadi, kita kerja berdasarkan standar, enggak bisa jalan sendiri. Dan kami juga harus lebih pintar dari mereka, untuk itu kami selalu update pengetahuan. Kami anggota organisasi internasional, ikut forum anggota regulator profesional—baik penilai pihak akuntan, aktuaris, kami ikut. Kalau ada pajak internasional, kami juga ikut. Berapa jumlah profesi yang ditangani PPPK saat ini? Dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan oleh PPPK? Saat ini kami telah membina tiga profesi yaitu profesi akuntansi, profesi penilai dan profesi aktuaria. Untuk profesi akuntansi meliputi 1.448 akuntan publik, 918 akuntan berpraktik, 477 KAP dan 165 cabang KAP, serta 618 KJA. Untuk profesi penilai meliputi 793 penilai publik, 132 KJPP dan 396 cabang KJPP. Sedangkan untuk profesi aktuaria 26 VOL CIII | 2022

INTERVIEW meliputi 189 aktuaris publik dan 27 KKA. Di luar dari itu kami juga melaksanakan registrasi terhadap ketiga profesi tersebut, saat ini terdapat sejumlah 18.292 Register Negara Akuntan untuk yang sudah register ulang, 4.235 penilai beregister, dan 173 ajun aktuaris beregister, serta 258 aktuaris beregister. Dengan akan dialihkannya tiga profesi ke PPPK yaitu konsultan pajak yang jumlahnya sekitar 6000-an, pemegang sertifikat ahli kepabeanan sekitar 12.000-an, dan pejabat lelang kelas II ada 148 orang; maka tentunya akan semakin menuntut layanan yang semakin efisien. Untuk itu, dalam tiga tahun terakhir kami melakukan percepatan proses digitalisasi layanan kepada masing-masing profesi, dengan mengintegrasikannya ke dalam sebuah aplikasi—yang tadi juga sudah saya sebutkan—yaitu eLSAPK. Aplikasi ini meliputi modul-modul perizinan, pelaporan, pengembangan dan pengawasan. Bagaimana Anda mengorkestrasi berbagai macam profesi yang dinaungi PPPK ini? Apa saja perubahan atau transformasi yang digalakkan PPPK? Mengelola berbagai macam profesi keuangan tentu memiliki keunikan tersendiri, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu juga latar belakang ilmu yang melandasi masing-masing profesi juga berbedabeda. Namun semuanya memiliki benang merah yang sama. Sebagai profesi, mereka setidaknya harus memiliki tiga hal dalam memberikan jasa profesionalnya yaitu etika dan standar profesi, sistem pengendalian mutu, serta pendidikan profesional berkelanjutan. Di PPPK, dalam beberapa tahun terakhir ini kami melakukan percepatan digitalisasi layanan kepada profesi yang kami bina. Sejak pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan kami upayakan dapat dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi. Namun, kami juga masih membuka layanan tatap muka di lobi, untuk para profesi yang sepertinya belum mengetahui apakah ini sudah digital atau belum. Kami tetap memberikan pelayanan itu, tidak 100 persen menghilangkannya. Di sana kami akan sampaikan, mengedukasi bahwa ini semua sudah digital. Apalagi, untuk konsultan pajak, karena memang masih menggunakan dokumen fisik penyampaiannya, walaupun permohonan pendaftarannya bisa melalui aplikasi SIKOP. Jadi, daftar lewat aplikasi SIKOP-nya, tapi dokumen pendukungnya tetap diserahkan secara fisik, nah itu yang kami mau mencoba ubah ke depannya. Apa saja program-program PPPK yang tengah digencarkan? Sejalan dengan program digitalisasi yang telah dan sedang dikembangkan di Kementerian Keuangan, PPPK pun ke depan akan lebih banyak memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam proses pembinaan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka memperkenalkan profesi keuangan. Tapi kami harapkan ada dua sisi, di satu sisi kami secara internal juga melakukan digitalisasi, tapi juga kami mendorong profesi agar melakukan hal yang sama. Contoh lainnya, si profesi kami dorong untuk bekerja menggunakan aplikasi sehingga ketika kami akan melakukan pemeriksaan, kami enggak lagi minta kertas kerja yang banyak. Kami cukup akses atau menyedot data, dan kami cukup lihat dari kantor. Hal ini sudah dilakukan kepada profesi akuntan. Jadi, ya mudah-mudahan nanti yang tiga profesi baru ini juga bisa menyesuaikan. Dalam hal pengembangan kapasitas profesi keuangan, misalnya, kami bekerja sama dengan asosiasi profesi yang akan semakin mendorong penggunaan multimedia sebagai sarana belajar. Selain akan lebih efisien juga akan menjangkau lebih banyak audiens jika dibandingkan dengan pertemuan langsung. Tentu ini tidak berarti menghilangkan sama sekali kelas tatap muka langsung. Bagaimana Anda memandang perkembangan profesi di bidang keuangan saat ini? Adakah profesi-profesi yang justru semakin banyak digeluti saat pandemi ini? Secara umum saya melihat profesi keuangan semakin dikenal masyarakat dan menjadi profesi pilihan bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan dunia usaha akan dukungan profesi keuangan baik itu akuntan, penilai, aktuaris, konsultan pajak, spesialis kepabeanan atau sekarang dikenal dengan ahli kepabeanan, pejabat lelang. Apa harapan Anda untuk konsultan pajak ke depannya agar fungsinya sebagai intermediary dapat semakin mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan optimalnya penerimaan negara? Posisi konsultan pajak memang unik. Di satu sisi ia memberikan jasa kepada kliennya, sementara di sisi lain ia juga harus mengambil peran mendukung pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara. Saya berharap, konsultan pajak memahami peran strategis yang dimilikinya, sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung pencapaian penerimaan negara yang merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional. PROFESI SETIDAKNYA HARUS MEMILIKI TIGA HAL DALAM MEMBERIKAN JASA PROFESIONALNYA YAITU ETIKA DAN STANDAR PROFESI, SISTEM PENGENDALIAN MUTU, SERTA PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN. VOL CIII | 2022 27

BUSINESS TREND Penulis: Novita Hifni Foto: Istimewa Pertamina Hulu Energi menjalankan strategi dekarbonisasi sebagai bagian dari prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan melihatnya sebagai peluang baru. JADIKAN ESG PELUANG BARU 28 VOL CIII | 2022

BUSINESS TREND Tren bisnis global yang sekarang mengarah pada ekonomi hijau (green economy) telah menjadi komitmen bersama seluruh sektor industri termasuk pertambangan. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan Subholing Upstream Pertamina di bidang eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi turut mendukung ekonomi hijau melalui penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, Governance (ESG). PHE mengambil prinsip tersebut sebagai landasan dalam kegiatan operasional yang andal untuk menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan memiliki tata kelola yang baik. Penerapan prinsip ESG diwujudkan salah satunya melalui strategi transisi energi sebagai bagian dari upaya PHE untuk berkontribusi dalam pencapaian Net Zero Emission (NZE). Strategi transisi energi ditempuh dengan mendorong pengembangan gas sebagai energi rendah emisi, dekarbonisasi melalui efisiensi penggunaan energi, dan mengganti penggunaan bahan bakar ke bahan bakar rendah emisi. Saat ini PHE melakukan studi pemanfaatan teknologi Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) sebagai proses Enhanced Oil/Gas Recovery juga Carbon Capture & Storage Hub dengan memanfaatkan reservoir yang sudah tidak berproduksi sebagai tempat penyimpanan emisi karbon serta melalui Carbon Credit dan Offsetting. Transisi energi Pada 18 Oktober 2022, di Bali, PHE menandatangani Perjanjian Pokok (Heads of Agreement) Perdagangan Carbon Credit dengan PT Pertamina Power Indonesia (PPI). Penandatanganan diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dalam rangkaian State-Owned Enterprise (SOE) International Conference sebagai bagian dari kegiatan road to G20 event. Pada acara tersebut hadir jajaran pejabat Kementerian BUMN dan para pemimpin BUMN di Indonesia, serta pemimpin BUMN dari berbagai negara lain. Direktur Utama PHE Wiko Migantoro memaparkan, ESG merupakan peluang baru bagi perusahaan agar lebih banyak memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, strategi dekarbonisasi adalah bagian yang tak terlepas dari ESG. PHE membuktikan komitmen ESG-nya melalui perolehan rating ESG yang menempatkan PHE di peringkat ke-24 dari 254 perusahaan penghasil migas di dunia. Wiko menerangkan, perjanjian karbon kredit merupakan kontribusi PHE sebagai perusahaan hulu migas terbesar nasional dan juga bagian dari value chain besar Pertamina yang akan menjadi salah satu kontributor dalam dekarbonisasi BUMN pada roadmap NZE Indonesia di 2060. Penandatangan perjanjian oleh Direktur Utama PHE dan Direktur Utama PPI Danif Danusaputro ini juga disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dan Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Atep Salyadi Dariah Saputra. Sebagai anggota United Nations Global Compact (UNGC) sejak Juni 2022, PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal dari UNGC dalam strategi dan operasional perusahaan. Komitmen itu menjadi bagian dari penerapan aspek ESG. Peluang baru Di era transisi energi dan tantangan perubahan iklim saat ini, ESG menjadi sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian bagi sektor industri. Oleh karenanya, PHE berupaya menjalankan kegiatan operasional yang efisien, rendah emisi, dan lebih ramah lingkungan. ESG ditempatkan bukan sebagai beban melainkan sebagai peluang baru untuk lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Upaya PHE dalam dekarbonisasi ditempuh melalui energy demand dan efisiensi, gas recovery, dan integrasi aset. Perusahaan juga mengembangkan pembangkit listrik rendah emisi seperti memanfaatkan solar panel, bahan bakar ramah lingkungan seperti gas dan biodiesel, pengembangan penerapan teknologi CCUS, dan penghijauan lewat penanaman tanaman yang mampu menyerap karbon seperti mangrove. Untuk mendukung ESG, PHE menjalankan program community environment dengan meningkatkan akses energi untuk masyarakat di sekitar operasi. Dalam program ini, PHE mengembangkan Desa Berdikari Energi yang memberikan edukasi ke masyarakat bahwa di sekitar tempat tinggal mereka terdapat potensi energi. Salah satu contohnya adalah Waste Energy for Community di Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan memberdayakan masyarakat setempat dengan mengajak mereka memanfaatkan sampah yang menghasilkan gas metan sebagai sumber energi. Dengan demikian, program ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus bagi lingkungan. UNTUK MENDUKUNG ESG, PHE MENJALANKAN PROGRAM COMMUNITY ENVIRONMENT DENGAN MENINGKATKAN AKSES ENERGI UNTUK MASYARAKAT DI SEKITAR OPERASI. VOL CIII | 2022 29

Besarnya potensi pasar dan peningkatan penetrasi digital merupakan peluang bagi industri perbankan digital untuk terus bertumbuh di Indonesia. Hal ini pula yang mendorong aplikasi Jenius untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan digital banking sebagai solusi perbankan yang berpusat pada kebutuhan pengguna (customer centric bank). Tak hanya fokus pada generasi milenial atau generasi Z, Jenius juga membidik segmen yang lebih senior sebagai target nasabah potensial. Digitalisasi yang mempermudah integrasi layanan dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital diyakini akan semakin mendukung pengembangan industri perbankan digital. “Jenius berkomitmen untuk terus berkokreasi dan berkolaborasi dengan masyarakat digital savvy Indonesia untuk menghadirkan solusi life finance yang lengkap, relevan, aman, dan mendukung ekosistem ekonomi digital yang lebih baik,” kata Waasi B Sumintardja selaku Digital Banking Product Head Bank BTPN kepada Majalah Pajak, Selasa (11/10). BANK AND FINANCE Keberagaman talenta yang dimiliki Jenius memberikan sudut pandang yang beragam bagi kelangsungan bisnis. Penulis: Novita Hifni Foto: Dok. Jenius VARIASI TALENTA JAGA KELANGSUNGAN USAHA Ia memaparkan tiga tantangan dalam penyediaan layanan perbankan digital. Pertama, edukasi konsep perbankan digital yang menyeluruh agar menjangkau lebih banyak masyarakat di Indonesia. Kedua, membangun bisnis yang sustain dan terus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, meningkatnya kejahatan digital serta masih rendahnya pemahaman publik terkait keamanan digital. Menghadapi tantangan, Jenius memperkuat sumber daya manusianya dengan merekrut sederet talenta baru dari berbagai bidang untuk menyerap ide dan cara kerja baru yang berfokus pada kebutuhan masyarakat digital savvy. 30 VOL CIII | 2022

BANK AND FINANCE Waasi menjelaskan, keberagaman talenta memberikan sudut pandang yang beragam bagi kelangsungan bisnis sekaligus menjawab tantangan yang sedang dihadapi. Ia mengungkapkan cara bekerja di Jenius yang mendukung talenta-talenta untuk terus berkembang. Pertama, melalui penerapan struktur organisasi dengan model Squad and Chapter agar talenta dapat berkolaborasi antarfungsi dengan lebih mudah, sehingga organisasi dapat bergerak agile dan fleksibel. Kedua, melalui salah satu Jenius value, continuous learning, setiap individu didukung dan diberikan ruang untuk belajar beragam hal baru melalui training, workshop, dan sharing session. Ketiga, cara kerja yang serba digital membuat anggota dapat bekerja dengan cepat dan efisien. “Dari sisi infrastruktur, kami juga selalu secara reguler memperbarui dengan teknologi terbaru,” terangnya. Hadir sejak Agustus 2016, Jenius adalah aplikasi perbankan digital dengan fitur yang menyeluruh dan digabungkan dengan kartu debit internasional. Fitur-fitur di Jenius membantu pengguna untuk memenuhi beragam kebutuhan finansial mulai dari aktivasi akun dengan mudah melalui video call tanpa harus pergi ke kantor cabang, menabung, membantu mewujudkan Waasi mengingatkan, berbagai kemudahan yang dihadirkan perbankan digital tentu perlu diikuti dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan kejahatan digital. Untuk memitigasi risiko itu, pihaknya menegaskan legalitas Jenius sebagai entitas bisnis yang telah memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Semua kegiatan finansial Jenius diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. “Jenius aman karena menggunakan teknologi standar kelas internasional dengan sistem keamanan berlapis yang memastikan seluruh data terproteksi dengan aman,” imbuhnya. Tahun ini Jenius menghadirkan fiturfitur baru yang membantu nasabah memiliki banyak pilihan dalam mengelola arus kas melalui Jenius Flexi Cash, antara lain Cicilan Jenius Pay, Split Pay, Pay Later, dan juga Kartu Kredit Jenius. Fitur-fitur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat digital savvy dalam mengelola finansial secara lebih baik. JENIUS MENGHADIRKAN FITUR DAN SOLUSI YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN DIGITAL SAVVY DI INDONESIA MELALUI PROSES KOKREASI DAN KOLABORASI. impian, mengatur cash flow, memantau transaksi, hingga berinvestasi. Jenius terus menghadirkan beragam fitur revolusioner yang dikembangkan melalui proses kokreasi. Proses kokreasi tersebut dilakukan melalui beragam saluran, mulai dari survei daring, diskusi kelompok, hingga wawancara mendalam. Hasil dari kokreasi tersebut direalisasikan menjadi fitur, solusi, dan pengembangan pada aplikasi Jenius. Menurut Waasi, keunggulan Jenius adalah menghadirkan fitur dan solusi yang relevan dengan kebutuhan digital savvy di Indonesia melalui proses kokreasi dan kolaborasi, sehingga dapat menjadi solusi perbankan yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Kolaborasi Jenius bekerja sama dengan beragam like-minded partners dalam menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi. Salah satu contohnya adalah melalui Jenius Pay yang merupakan solusi berbelanja daring praktis tanpa perlu memasukkan informasi pribadi nasabah seperti nomor kartu debit atau kredit pada platform belanja daring. Saat ini Jenius Pay dapat digunakan di lebih dari 80 gerai bisnis (merchant). VOL CIII | 2022 31

UMKM CORNER Setelah Gojek dan Tokopedia resmi merger di 2021 menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), lahirlah GoTo Financial sebagai bisnis teknologi keuangan dari perusahaan. Head of Merchant Platform GoTo Financial Novi Tandjung menuturkan, GoTo Financial merupakan platform yang dibangun atas dasar gotong royong. “Keunikan GoTo Financial terletak pada upaya kami untuk senantiasa menyesuaikan kebutuhan mitra usaha dengan produk dan solusi kami yang tepat, sehingga kami dapat membantu pertumbuhan para usaha kecil mikro (UKM), UMKM, dan pengusaha,” ujar Novi Penulis: Aprilia Hariani Foto: Dok. Istimewa PLATFORM GOTONG ROYONG ALA GOTO Tawarkan beragam layanan, GoTo Financial dampingi UMKM dan pengusaha meraih pertumbuhan usaha. dalam keterangan tertulis, yang Majalah Pajak kutip (3/11). Ia mengungkapkan, hampir setengah atau 49 persen mitra UMKM menggunakan produk GoTo Financial sebagai platform digital untuk membantu mereka berjualan daring pertama kali. Aneka layanan Layanan GoTo Finacial yang dapat diakses mitra UMKM meliputi layanan pembayaran bagi mitra usaha, platform administrasi bisnis untuk mitra usaha, solusi on-line to off-line (O2O) untuk mitra usaha, dan produk pembiayaan bagi mitra usaha. Mari kita ulas satu persatu. 32 VOL CIII | 2022

UMKM CORNER HAMPIR SETENGAH (49 PERSEN) MITRA UMKM MENGGUNAKAN PRODUK GOTO FINANCIAL SEBAGAI PLATFORM DIGITAL UNTUK MEMBANTU MEREKA BERJUALAN DARING PERTAMA KALI. Layanan pembayaran bagi mitra usaha, baik off-line maupun on-line, diberikan melalui GoPay, GoBiz Plus, hingga Midtrans. Midtrans memproses pembayaran digital untuk berbagai jenis pedagang, mulai dari platform daring ternama hingga pedagang kaki lima. Midtrans terintegrasi dengan semua bank ternama di Indonesia, dan menyediakan hingga 24 metode pembayaran. Lantas, GoTo Financial melalui aplikasi GoBiz membantu mitra usaha GoFood dan GoPay untuk memasarkan produk lewat iklan dan diskon di ekosistem GoTo, mengelola dan memesan stok penjualan, menganalisis bisnis mereka, menerima berbagai opsi pembayaran, mengakses produk pinjaman, mengelola pesanan, dan lainnya. GoTo Financial juga memberikan solusi berjualan secara omnichannel dengan menyediakan teknologi yang tepat untuk membantu para mitra usaha memasuki bisnis O2O. Untuk pedagang yang mengandalkan penjualan di media sosial, GoTo Financial menawarkan layanan Selly dan GoStore. GoStore adalah layanan untuk membuka toko daring yang sepenuhnya terintegrasi dengan Instagram Shop, Facebook Shop, dan Google Shopping. Sedangkan Selly adalah aplikasi keyboard multifungsi berbasis media sosial yang dapat digunakan mitra usaha untuk membuat tagihan, cek ongkir, pesan kurir, terima pembayaran daring, hingga mengecek status transaksi. Untuk mitra usaha yang perlu modal, GoTo Financial menyediakan produk pembiayaan melalui GoModal. Menurut Group Head Compliance GoTo Financial Budi Gandasoebrata, pembiayaan ditawarkan untuk kebutuhan umum, semisal modal kerja sehingga pedagang dapat mengembangkan bisnis mereka lewat akses kredit aman dan terjangkau. Inklusi dan edukasi Secara simultan, GoTo Financial juga berkomitmen meningkatkan inklusi keuangan. GoTo Financial berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan beragam kelas keuangan untuk UMKM bernama FinanSiap. “FinanSiap hadir sejak 2021 untuk mendukung misi GoTo Financial dalam membuka akses dan peluang untuk keuangan yang inklusif, melalui program edukasi yang relevan dan terkini untuk UMKM, dan masyarakat umum. Melalui FinanSiap, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan lebih optimal dan aman,” jelas Budi. Analis Eksekutif Senior Strategic Committee OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan apresiasinya untuk program edukasi FinanSiap 2022 dari GoTo Financial. Ia menilai, di tengah iklim situasi ekonomi yang fluktuatif dan maraknya layanan keuangan ilegal yang beredar, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi keuangan yang baik. “Kolaborasi OJK dengan GoTo Financial ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan demi tercapainya kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan,” jelas Sekar. Di Awal November 2022, Grup GoTo juga kembali menghadirkan Konferensi Maju Digital (KoMD) untuk para pelaku UMKM. Bertajuk “Transformasi Usaha Digital dan Ramah Lingkungan”, acara ini bertujuan mendorong kemajuan dan daya saing UMKM. Sejumlah pakar dari berbagai bidang akan hadir dalam KoMD 2022 untuk berbagi pengalaman, seperti pemilik KEM Footwear, Buttonscarves, Erigo, SukkhaCitta, Teguk, Wakacao, dan sebagainya. Group Head of Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial Bayu Ramadhan menjelaskan, KoMD adalah konferensi UMKM nasional terbesar dari Grup GoTo untuk mendorong kapasitas penggiat UMKM Indonesia melalui berbagai inisiatif dan solusi teknologi, agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha masa kini. Menurut Bayu, lebih dari 14 ribu peserta—mayoritas berasal dari Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar dan Manado—berpartisipasi dalam KoMD 2021. UMKM dapat bergabung dalam komunitas yang diberdayakan oleh Grup GoTo, seperti Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), Keluarga Tokopedia (K-Top) dan Komunitas Retail GoTo Financial (KONTAG). VOL CIII | 2022 33

Manajemen waktu yang efisien membuatnya mampu menjalani peran sebagai presiden direktur di perusahaan tambang terbesar di dunia sembari sesekali manggung sebagai musisi profesional. Penulis: Novita Hifni Foto: J. Fakar UP CLOSE 1 DENDANG SEORANG CEO TAMBANG TONY WENAS Presiden Direktur PT Freeport Indonesia 34 VOL CIII | 2022

UP CLOSE 1 Bekerja dengan tulus dan selalu bersyukur. Dua prinsip yang diyakininya sebagai kunci meraih hidup bahagia ini melekat dalam keseharian Tony Wenas. Kesibukan sebagai orang nomor satu di PT Freeport Indonesia tak lantas menyita seluruh waktunya. Dengan manajemen waktu yang efisien, ia tetap bisa menyalurkan passion bermusiknya dengan sesekali manggung sebagai musisi profesional atau di lain kesempatan mengikuti berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, maupun keagamaan. “Menjadi pemusik memang profesi saya dari dulu. Saya kuliah sambil main musik. Musik adalah bahasa universal yang sudah saya dengar sejak lahir di dunia. Anak saya juga begitu,” jelas pemilik nama asli Clayton Allen Wenas ini. Pria kelahiran 8 April 1962 dari ayah dan ibu berdarah Manado, Sulawesi Utara ini sejak usia 4 tahun sudah kerap tampil bernyanyi. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang memang suka musik. Kecintaannya pada musik terus berlanjut di bangku SMP dan SMA dengan bergabung di grup band. Ketika memasuki dunia kampus dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia mendirikan grup band Solid’80 bersama enam rekan kuliahnya di fakultas yang sama dan menekuni dunia musik secara profesional. Di grup band itu, Tony menjadi lead vocal dan memainkan alat musik keyboard. Honor dari bermusik digunakannya untuk berbagai keperluan—membayar uang kuliah, membeli buku, dan mobil. Ia juga sempat bergabung dalam grup band Symphony bersama Fariz RM dan The Gentlemen bersama Deddy Dhukun, Fariz RM, dan Mus Mujiono. Selama menjadi mahasiswa, ia mengaku jarang sekali mengikuti perkuliahan. Ia memang berangkat ke kampus, tapi tidak masuk ke ruang kuliah dan hanya duduk di luar. Selesai jam kuliah, barulah ia menghampiri rekan-rekannya dan menyimak apa saja materi yang disampaikan dosen dan saling berdiskusi. Ketika tiba masa ujian, ia justru yang lebih dulu selesai dari peserta lainnya dan bisa lulus mata kuliah yang diujikan. Musisi yang sekarang menjadi Ketua Umum Persatuan Artis Pemusik dan Pencipta Lagu Republik Indonesia ini menyelesaikan kuliah di tahun 1985 dan berhasil meraih nilai A untuk skripsinya. Pada 2010, Tony meningkatkan keahliannya dengan mengikuti program eksekutif di Sloan School of Management di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Perjalanan hidup kemudian membawanya untuk berkiprah sebagai profesional perusahaan. Sang ayah, yang di usia 27 tahun telah menjabat sebagai kepala perusahaan Amerika Serikat di Indonesia, benar-benar memotivasi dirinya untuk bercita-cita seperti ayahnya— menjadi seorang CEO. Impian itu mampu diwujudkannya sejak sepuluh tahun lalu, saat usianya 48 tahun, dengan menjadi CEO di sebuah perusahaan tambang swasta terkemuka, PT Vale Indonesia. Peraih Indonesia Best CEO Awards 2021 “Employees’ Choice” dari The Iconomics ini belajar dan mengambil hal-hal positif dari banyak tokoh inspiratif, pertama dari ayahnya yang mengajarkan nilainilai kehidupan, menjunjung tinggi etika, menghormati orang lain, dan juga nilainilai agama. Dan kedua, dari Bung Karno. Baginya Sang Proklamator adalah sosok cendekiawan, diplomat ulung, sekaligus teknokrat yang betul-betul berpikir dengan data dan analisis yang logis. Kepiawaian Bung Karno dalam menggemparkan publik dunia melalui bahasa tubuhnya ketika bertemu dengan Perdana Menteri India Nehru seolah-olah Indonesia dan India telah mencapai kata sepakat di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sepenggal sejarah yang menambah kekagumannya pada Bung Karno. Kesementaraan jabatan Dalam memimpin perusahaan, Tony menerapkan pola kepemimpinan dari tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Ia menganalogikan perusahaan layaknya sebuah gerbong besar yang harus ada lokomotifnya. Kalau gerbong terlalu panjang, terangnya, lokomotif yang di tengah dan yang dari belakang juga harus ada. “Ada saatnya seorang pemimpin berdiri di depan memberikan guidance, tapi ada saatnya berada di tengah seperti partner. Dan ada saatnya berada di belakang untuk mendorong ke depan. Ini adalah suatu perpaduan yang baik,” ungkapnya. Di usianya yang menginjak 60 tahun, Tony sangat bersyukur atas segala yang dimilikinya dan masih bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ia tidak bercitacita menjadi menteri atau gubernur dan sadar betul bahwa jabatan yang dipegangnya sekarang dapat berakhir kapan saja, entah itu besok atau lusa. Jika masih mendapat amanah lagi untuk memimpin perusahaan, ia akan melaksanakan kepercayaan itu. Namun jika tidak mendapat amanah lagi, ia pun akan menerimanya dengan lapang dada dan menikmati waktunya untuk rehat dari rutinitas pekerjaan. ADA SAATNYA SEORANG PEMIMPIN BERDIRI DI DEPAN MEMBERIKAN GUIDANCE, TAPI ADA SAATNYA BERADA DI TENGAH SEPERTI PARTNER. DAN ADA SAATNYA BERADA DI BELAKANG UNTUK MENDORONG KE DEPAN. INI ADALAH SUATU PERPADUAN YANG BAIK. VOL CIII | 2022 35

TONY WENAS Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Foto: Rivan Fazry MENGGALI MAKNA 55 TAHUN KEHADIRAN Penulis: Novita Hifni Foto: Rivan Fazry dan Dok. PTFI untuk pemerintah daerah) dan 30 untuk Freeport McMoran. Sampai 2041 pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi 80 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.200 triliun. Sedangkan untuk smelter saat ini masih dalam tahap pembangunan. Pada 7 April 2022 PT Freeport Indonesia genap berusia 55 tahun. Bagaimana Anda memaknai peringatan 55 tahun tersebut, apa saja kontribusi yang telah diberikan PTFI untuk pembangunan nasional maupun ekonomi di Papua selama ini? Kami sudah ada di Papua selama 55 tahun dan kami adalah bagian dari tanah Papua. Kontribusi PTFI untuk Indonesia selama ini sejak kontrak karya kedua tahun 1992 adalah sekitar 23 miliar dollar AS. Nanti ke depannya bisa mencapai 80 miliar dollar AS. Terlepas dari itu, PTFI juga memberikan kontribusi untuk masyarakat Papua yang jumlahnya hampir 2 miliar dollar AS atau M sekitar Rp 30 triliun. engelola tambang bawah tanah terbesar di dunia secara efisien dan berkelanjutan seraya terus meningkatkan kontribusi ekonomi bagi negara telah menjadi komitmen PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurut Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, meskipun hasil tambang adalah sumber daya alam tak terbarukan yang suatu saat akan habis dan tidak bisa terus berkelanjutan, pengelolaan operasional tambangnya bisa dilakukan dengan caracara yang berkelanjutan. Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya, Kantor Pusat PTFI, Gedung Plaza 89, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/10), eksekutif perusahaan yang juga seorang musisi dari grup band Solid’80 ini memaparkan banyak hal tentang perkembangan PTFI setelah kesepakatan UP CLOSE 2 SAMPAI 2041 PEMERINTAH AKAN MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI 80 MILIAR DOLLAR AS ATAU SEKITAR Rp 1.200 TRILIUN. divestasi saham tahun 2018, makna 55 tahun kehadiran Freeport di Papua, upaya PTFI dalam menerapkan green mining dan mengurangi emisi karbon, pola rekrutmen sumber daya manusia di PTFI, investasi di bidang environment, social, governance (ESG), dan tantangan hilirisasi di sektor pertambangan. Berikut ini petikan wawancara kami. Kepemilikan saham Pemerintah Indonesia atas PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah proses divestasi pada Desember 2018 menjadi mayoritas yakni sebesar 51,23 persen, sedangkan 48,8 persen saham dimiliki oleh Freeport-McMoran Inc. Apa yang terjadi setelah divestasi saham tersebut? Tentu saja kesepakatan divestasi ini baik sekali bagi semua pihak. Baik bagi rakyat Indonesia, karena pemerintah memiliki 51,23 persen saham. Baik bagi rakyat Papua, karena memiliki 10 persen. Baik bagi PTFI karena dimiliki bersama oleh partnership ini dan bisa beroperasi sampai tahun 2041. Baik juga bagi Freeport McMoran sebagai pemegang saham 48 persen karena mendapatkan partner pemerintah. Kesepakatannya adalah divestasi 51,23 persen, membangun smelter, Freeport akan mendapatkan kepastian berusaha sampai 2041 juga stabilitas pajak dan hukum. Jadi, semuanya happy. Melalui kepemilikan saham oleh pemerintah sebesar 51,23 persen, maka manfaat yang diterima oleh negara menjadi lebih besar lagi. Jika tadinya dari seratus hasil PTFI, pembagiannya sebanyak 60 untuk pemerintah dan 40 untuk pemegang saham dari pihak asing, sekarang menjadi 70 dan 30. Dari seratus hasil PTFI, sebanyak 70 untuk negara (termasuk di dalamnya 36 VOL CIII | 2022

Kami masih akan terus melanjutkan investasi sosial untuk masyarakat Papua sebesar Rp 1,5 triliun per tahun sampai 2041. Kalau masih ada 19 tahun lagi jangka waktu operasional PTFI, kira-kira ada Rp 30 triliun lagi akan kami investasikan di bidang sosial untuk masyarakat Kabupaten Mimika dan sekitarnya. Itu adalah makna kehadiran kami selama 55 tahun. PTFI akan terus berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana perkembangan kegiatan operasional tambang Freeport saat ini, produk tambang apa yang menjadi andalan penerimaan perusahaan maupun jenis produk tambang lainnya dan bagaimana upaya perusahaan menjaga operasional penambangan secara optimal? Dari sisi operasional saat ini tambang terbuka sudah selesai di tahun 2019. Sekarang kegiatan operasional kami seratus persen di tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah ini baru bisa fully developed kalau yang tambang terbuka sudah selesai. Sekarang sudah mencapai hampir 100 persen dari kapasitas normal dari yang tadinya hanya 50 persen. Kegiatan operasional naik secara bertahap dan sudah hampir seratus persen dari dua tambang besar, yaitu tambang Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone. Ada satu tambang lainnya yaitu tambang Big Gossan yang relatif lebih kecil tapi dengan kadar yang cukup tinggi. Adapun yang sekarang sedang kami kerjakan pengembangannya adalah tambang Kucing Liar yang baru mulai akan ditambang di 2027. Semuanya kami lakukan sesuai target rencana kerja dan yang selalu dijadikan pegangan adalah sustainable safe production. Jadi produksi yang aman dan berkelanjutan. Puji Tuhan, ini bisa tercapai. Tren ekonomi dunia kini mengarah pada ekonomi hijau. Bagaimana upaya Freeport menjawab tantangan dalam inisiatif penerapan green mining yang sejalan dengan green economy seraya tetap berupaya memaksimalkan kontribusi dari hasil pertambangan untuk penerimaan negara? Tambang ini adalah nonrenewable resources yang suatu saat akan habis. Walaupun bukan suatu yang bisa terus berkelanjutan selama-lamanya tapi cara mengelolanya bisa dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. PTFI berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar Foto: Dok. PTFI UP CLOSE 2 FREEPORT AKAN MENDAPATKAN KEPASTIAN BERUSAHA SAMPAI 2041 JUGA STABILITAS PAJAK DAN HUKUM. JADI SEMUANYA HAPPY. DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEMERINTAH SEBESAR 51,23 PERSEN MAKA MANFAAT YANG DITERIMA OLEH NEGARA MENJADI LEBIH BESAR LAGI. VOL CIII | 2022 37

30 persen pada tahun 2030. Sekarang kami sudah mencapai lebih dari 22 persen. Caranya dengan melakukan konversi. Pada tambang terbuka kami lebih banyak menggunakan truk-truk bermesin diesel dan berbahan bakar solar untuk mengangkut bijih tembaga di ketinggian 4200 meter. Solar yang digunakan tidak bisa yang B-30 atau B-20 karena bisa membeku di ketinggian 4000 meter. Sekarang dengan melakukan penambangan under ground, pengangkutan bijih itu menggunakan kereta listrik yang tidak berawak. Kereta listrik ini bisa mengangkut 110.000 ton bijih per hari. Dan listriknya akan dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang menggunakan biofuel. Di situlah salah satu cara penerapan kegiatan operasional tambang yang berkelanjutan. Kereta listriknya zero emission, pembangkitnya juga jauh lebih rendah emisi karbonnya dibandingkan dengan fossil fuel. Ini adalah bagaimana cara kami untuk mengurangi emisi ke arah penggunaan energi yang lebih bersih. Perlu diingat juga, produksi utama kami adalah tembaga yang digunakan sekitar 70 persen kebutuhan di dunia untuk mengantar listrik. Seluruh ekosistem renewable energy yang akan menggunakan solar, angin, air, mobil listrik membutuhkan tembaga jauh lebih banyak untuk mengantar listrik. Mobil listrik dari charge untuk ke baterainya memakai kabel dan dari baterai ke mesin penggeraknya juga memakai kabel lebih banyak. di sebagian besar dari pencapaian tujuan tersebut. Ini suatu keniscayaan dan kami memang bukan karena dipaksa tapi menyadari bahwa kami harus menjadi bagian dari itu. Kami harus turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Pada awal September 2022 Freeport meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan, yaitu 5G underground smart mining. Apa yang melatarbelakangi perusahaan untuk menerapkan teknologi terbaru tersebut, bagaimana sistem pengoperasiannya, dan apa manfaatnya? Kami membangun sistem tambang bawah tanah yang kami kelola sekarang ini dari tahun 2004. Mulai 2006 kami sudah merencanakan bahwa pengoperasian tambang ini perlu dikelola dengan cara yang advance secara digital. Program keseluruhannya dinamai Advance Digital Technology Smart Mining. Kami sudah mempersiapkan di tambang bawah tanah ini sebagian besar pengoperasiannya akan dilakukan secara remote yang dikendalikan melalui control unit dalam satu ruangan yang sejuk tidak berdebu dan pekerja tidak perlu memakai helm. Lebih dari 50 persen karyawan yang mengendalikannya adalah warga asli Papua khususnya kaum perempuan karena mereka lebih teliti. Program Advance Digital Technology Smart Mining ini memproses mulai dari data eksplorasi yang semuanya sudah secara digital termasuk prosesproses selanjutnya. Belakangan teknologi 5G kami adopsi juga untuk ditambahkan Foto: Dok. PTFI Foto: Dok. PTFI Jadi, yang kami produksi adalah bagian dari ekosistem renewable energy. Tentu saja green economy menuju ekonomi yang lebih hijau dan kami untuk area-area tambang yang tidak aktif lagi langsung direklamasi. Sehingga untuk tailing-tailing yang tidak aktif dalam waktu kurang dari sepuluh tahun sudah menjadi hutan kembali. Bagaimana Freeport menjalankan prinsipprinsip keberlanjutan dan berinvestasi pada bidang lingkungan, social, dan tata kelola (environment, social, governance/ESG)? Kalau dilihat dari ESG kami berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) lewat berbagai aspek operasional. Ada enam area, yakni pengembangan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup yang kami kelola dengan baik, sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan, supply chain management dan juga pemanfaatan tailing. Ini semua kami lakukan dengan standar-standar nasional dan internasional, terutama yang diterapkan oleh International Council for Mining and Metals (ICMM) karena kami adalah anggota ICMM. Saya juga dari dulu aktif di Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD). Saya pernah menjadi presidennya dan sekarang sebagai board member. IBCSD adalah bagian dari World Business Council for Sustainable Development. Dalam SDGs ada banyak tujuan pencapaian dan kami berkontribusi UP CLOSE 2 38 VOL CIII | 2022

sehingga memperkuat sistem. Prosesnya kompleks sekali karena ada sekian banyak data atau informasi yang harus dikumpulkan menjadi satu. Misalkan setiap hari ada 1 juta e-mail yang keluar–masuk di lingkungan kerja kami. Ada 360 server yang mesti dikelola. Sekarang ini 70 persen sudah menerapkan teknologi cloud based dan nantinya akan mengarah ke 100 persen. Jumlah karyawan PTFI saat ini hampir 30 ribu orang. Semua komunikasinya harus dibuat terintegrasi dengan sistem digital dan back-bone yang cukup. Termasuk supply chain sampai dengan proses pengapalan. Inilah yang disebut smart mining. Kami melakukan ini, pertama untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, meminimalkan risiko mengingat tambang bawah tanah memiliki risiko lebih tinggi, sehingga kalau dilakukan secara remote, risikonya hanya terhadap alat. Sedangkan manusia yang mengoperasikannya relatif aman. Ketiga, untuk memantau keadaan alam yang sangat menantang. Kalau ada potensi banjir, sistem akan memberikan sinyal alert. Pemantauan cuaca juga dilakukan secara digital dengan Artificial Intelligence sehingga apa yang akan terjadi bisa terdeteksi. Demikian juga pergerakan tanah bisa terdeteksi semua. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke PTFI baru-baru ini, Beliau menyampaikan kekagumannya bahwa tambang sebesar Freeport saat ini dikendalikan oleh sebagian besar orang Papua dan 98 persen orang Indonesia. Bagaimana pola rekrutmen dan penguatan sumber daya manusia di PTFI? Pada era 1980-an tidak banyak orang yang mau dan bisa bekerja di Freeport. Saat itu informasinya masih minimal, sekolah tambang juga masih minim. Tapi dengan berlalunya waktu kami terus merekrut orang-orang mulai dari ring 1, yakni Kabupaten Mimika. Saat Freeport baru beroperasi, kabupaten ini belum ada. Timika menjadi bagian dari Kabupaten Fakfak yang ibu kotanya berjarak 400 km. Kawasan ini dulunya tidak ada apa-apa. Sistem perekrutan dilakukan mulai dari UP CLOSE 2 Foto: Dok. PTFI PRODUKSI UTAMA KAMI ADALAH TEMBAGA. SELURUH EKOSISTEM RENEWABLE ENERGY YANG AKAN MENGGUNAKAN SOLAR, ANGIN, AIR, MOBIL LISTRIK MEMBUTUHKAN TEMBAGA JAUH LEBIH BANYAK UNTUK MENGANTAR LISTRIK. JADI YANG KAMI PRODUKSI ADALAH BAGIAN DARI EKOSISTEM RENEWABLE ENERGY. VOL CIII | 2022 39

lokal kabupaten, lalu ke provinsi. Kalau tidak ada di provinsi, baru kemudian mengambil angkatan kerja antardaerah dari luar Papua. Secara bertahap jumlah ekspatriat akan berkurang. Komposisi pekerja PTFI sekarang 98 persen orang Indonesia dan posisi-posisi kunci dipegang orang Indonesia. Ini yang menjadi satu kebanggaan bagi Presiden Jokowi, termasuk yang mengepalai tambang bawah tanah adalah orang asli Papua. Beliau juga berpesan secara khusus kepada saya bahwa ini dijaga secara hatihati. Karena ini dampak ekonominya besar sekali bagi Papua. Lebih dari 30 persen Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua adalah dari kontribusi PTFI. Dan lebih dari 60 persen untuk Kabupaten Mimika itu dari PTFI. Freeport sedang membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2024. Bagaimana perkembangan pembangunan proyek smelter tersebut sejauh ini dan apa urgensinya bagi sektor industri pengolahan hasil tambang Indonesia? Smelter itu tempat pemurnian. Sedangkan proses pengolahan tembaga menjadi konsentrat sudah ada di Papua. Smelter Gresik akan beroperasi pada pertengahan 2024 dan seratus persen beroperasi di akhir 2024. Smelter baru yang sedang kami bangun ini kapasitasnya adalah 1,7 juta ton konsentrat dan dengan total biaya 3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 45 triliun. Pencapaian saat ini sudah lebih dari 40 persen dan di akhir tahun 2022 bisa mencapai 50 persen dengan total biaya 1,5 miliar dollar AS. Pada akhir 2023 diharapkan pada akhir 2023 konstruksi fisiknya sudah selesai, sehingga pada Mei 2024 sudah mulai produksi. Smelter ini diharapkan selesai dibangun masih di pemerintahan yang sama dengan ketika mulai dibangun. Hilirisasi seperti pemurnian tembaga memang adalah hal yang harus kita lakukan. Masing-masing mineral itu berbeda nilai tambahnya. Contohnya dari nikel ore nilai tambahnya hanya sekitar 10 persen. Tapi begitu diproduksi menjadi UP CLOSE 2 feronikel akan bertambah sekitar 40 persen. Tembaga di saat masih berupa bijih tidak ada harganya. Begitu dioleh jadi konsentrat, nilai tambahnya meningkat 95 persen. Dari konsentrat tembaga dimurnikan di smelter menjadi katoda tembaga, nilai tambahnya meningkat lagi sekitar 5–7 persen. Manfaat smelter adalah untuk industri hilirnya. Namun akan lebih bermanfaat lagi jika industri yang lebih hilir misal pabrik kabel, pabrik mobil listrik, dan semua renewable energy juga tumbuh di Indonesia supaya katoda tembaganya tidak harus diekspor lagi dan tetap digunakan di dalam negeri. Hilirisasi ini adalah untuk menciptakan suatu ekosistem renewable energy dan ekosistem mobil listrik. Sebagai logam yang paling ringan, paling lentur, namun paling tidak korosif, tembaga memainkan peranan penting dalam membangun ekosistem renewable energy. Terkait pembangunan smelter di KEK JIIPE Gresik, Freeport meraih penghargaan Peringkat 1 dalam Capaian Realisasi Investasi kategori Penanaman Modal Asing di Jawa Timur. Seberapa besar dampak ekonomi dari pembangunan smelter tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur? Kami belum melakukan studi makro ekonomi tentang dampak pembangunan smelter di Gresik terhadap perekonomian Jawa Timur. Namun pembangunan smelter di Jawa Timur ini yang terbesar. Realisasi investasinya sampai hari ini mencapai 1,3 miliar dollar AS dan akan mencapai 1,5 miliar dollar AS sampai akhir tahun 2022. Tenaga kerja yang akan bekerja saat konstruksi proyek, totalnya 40 ribu orang. Lebih dari 50 persen adalah dari tenaga kerja lokal di Jawa Timur dan hampir 100 persennya adalah orang Indonesia. Orang asingnya hanya sekitar 200 pekerja. Tentu saja ini memberikan dampak ekonomi yang besar dan terasa sekali bagi daerah terutama Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur. Lahan di lokasi KEK luasnya 100 hektare dan proyek kami yang paling besar sebagai major tenant. Smelter Gresik akan menjadi smelter tembaga single line terbesar di dunia. Jadi, dari tambang bawah tanah PTFI terbesar di dunia, lalu dibawa ke smelter tembaga single line terbesar di dunia. Menurut Anda, apa saja tantangan dalam hilirisasi sektor pertambangan yang digencarkan pemerintah dan bagaimana menghadapi berbagai tantangan itu? 40 VOL CIII | 2022

Masing-masing mineral mempunyai keunikan sendiri. Jadi kebijakannya harus dibuat masing-masing misalnya kebijakan untuk nikel sendiri, bauksit sendiri, tembaga dan besi juga sendiri. Hilirisasi ini dalam satu payung besar tapi masing-masing mempunyai kebijakan khusus. Apa pun itu kalau bicara investasi untuk hilirisasi, ujung-ujungnya investor pasti menghitung untung dan tingkat kemudahannya. Investor di seluruh dunia mencari dua hal itu, untung dan mudah. Kalau untungnya lebih besar walau lebih sulit tidak apaapa. Tapi kalau untungnya sedikit dan juga sulit, investor akan cari tempat lain. Maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi di sektor hilirisasi ini yang mudah dan margin yang cukup. Ini bukan berarti pengusaha mau serakah, tapi ada batasanbatasannya. Kalau sekarang suku bunga di Amerika Serikat 3,5 persen sedangkan return investasi hanya 2,5 persen, pengusaha lebih memilih menyimpan dananya di bank yang ada di AS. Tentu bukan seperti ini yang kita inginkan, tapi harus ada aliran foreign direct investment masuk ke Indonesia yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lebih banyak investasi yang masuk, lebih bagus lagi manfaatnya untuk bangsa dan negara. PTFI memiliki business plan sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus sampai 2041 sebagaimana kesepakatan dengan pemerintah tahun 2018. Kegiatan operasional yang kami lakukan adalah sustainable safe production yakni produksi yang aman, lancar, berkelanjutan dengan cara yang maksimal. Cara menambang kami sesuai sequence. Kalau kadarnya tinggi, jumlah produksi metalnya lebih banyak. Ketika kadarnya rendah, jumlah produksi metal lebih sedikit. Kapasitas volume yang kami tambang adalah sekitar 230 ribu ton bijih per hari. Kami mengupayakan kapasitasnya bisa konsisten sebesar itu, mengingat batuan yang ditambang tidak semuanya sama. Terkadang bijihnya dalam kondisi basah atau keras. Ini karena faktor alam, bukan seperti fabrikasi. UP CLOSE 2 Foto: Dok. PTFI PEKERJA PTFI SEKARANG 98 PERSEN ORANG INDONESIA DAN POSISI-POSISI KUNCI DIPEGANG ORANG INDONESIA, TERMASUK YANG MENGEPALAI TAMBANG BAWAH TANAH. INI YANG MENJADI SATU KEBANGGAAN BAGI PRESIDEN JOKOWI. VOL CIII | 2022 41

SPECIAL REPORT LAYANAN PLUS BUAT YANG PATUH Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry, Dok. Kanwil DJP Jakut, dan Dok. KPP Pademangan Kanwil DJP Jakut memberikan pelayanan pajak yang berkeadilan berdasarkan tingkat kepatuhan WP. Kepatuhan pajak pun menjadi kebutuhan yang mengkristal menjadi budaya Foto: Dok. Kanwil DJP Jakut 42 VOL CIII | 2022

LAYANAN PLUS BUAT YANG PATUH SPECIAL REPORT T ome Pires, penulis asal Portugis mencatat dalam karyanya berjudul Suma Oriental mencatat, Sunda Kelapa di Jakarta Utara (Jakut) merupakan pelabuhan yang terbesar sejak abad ke-5. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk milik Kerajaan Sunda. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India, Selatan, Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang, seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempahrempah. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang Kota Batavia dan Hindia Belanda. Hingga saat ini Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini menangani lebih dari 30 persen komoditas nonmigas Indonesia. Selain itu, 50 persen dari seluruh arus barang yang keluar/masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Bahkan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia. Memerhatikan jejak sejarah dan eksistensi yang demikian, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut) berupaya memberi layanan sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak (WP) dan aktivitas usaha yang bineka, dinamis, dan keras. Menurut Kepala Kanwil DJP Jakut Edi Slamet Irianto, WP perlu diberikan keadilan pelayanan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa kepatuhan pajak itu merupakan sebuah kebutuhan. “Kita, sebagai aparatur negara harus dalam posisi menghormati rakyat sebagai pemilik negara. Sebagai aparatur, kita juga ditugaskan untuk melayani masyarakat. Dalam konteks pelayanan pajak, yaitu melayani masyarakat untuk membangun kesadaran hukum, hukum pajak, dan hukum bernegara,” kata Edi kepada Majalah Pajak, (9/10). Konsep itu diejawantahkan melalui pelayanan berbasis kepatuhan. WP dikelompokkan menjadi tiga klaster. Pertama, WP baru, yakni WP yang baru terdaftar 0–3 tahun. Kedua, WP patuh. Ketiga, WP kurang dan tidak patuh. “Bagaimana untuk membedakan (pelayanan) di antara WP tersebut? Kita menerbitkan kartu berwarna putih untuk WP yang baru punya NPWP, kemudian WP patuh itu kartunya warna biru, sementara kurang dan tidak patuh diberikan kartu warna kuning,” jelas Edi. Meski begitu, ia memastikan, Kanwil DJP Jakut tidak akan mendiskriminasi pelayanan pajak, semua masyarakat berhak mendapatkan layanan yang sama. Layaknya di bank, WP patuh ini ibarat nasabah prioritas yang menerima pelayanan lebih istimewa. Bedanya, kriteria WP patuh yang akan didaulat oleh Kanwil DJP Jakut bukan semata-mata dinilai dari nominal pajak yang disetorkan, melainkan juga dari kepatuhan formal maupun materialnya. Penentuan tiga kelompok WP itu juga ditentukan berdasarkan sistem yang sudah dikembangkan Kantor Pusat DJP, yaitu Compliance Risk Management (CRM). CRM adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP, serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis. “Sebagai institusi publik, kami bertugas memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Tapi khusus untuk WP patuh, Kanwil DJP Jakut memberikan pelayanan yang lebih—lebih cepat, lebih komunikatif. WP Patuh mendapat prioritas meraih informasi lebih cepat ketika ada insentif pajak.” —Edi Slamet IriantoFoto: Rivan Fazry Foto: Dok. Pribadi VOL CIII | 2022 43

SPECIAL REPORT “Sebagai institusi publik, kami bertugas memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Tapi khusus untuk WP patuh, Kanwil DJP Jakut memberikan pelayanan yang lebih—lebih cepat, lebih komunikatif. WP Patuh lebih mendapat prioritas mendapat informasi lebih cepat ketika ada insentif. Sekarang insentif pajak diberikan hanya berdasarkan sektor, dalam sektor itu pelakunya ada yang patuh dan ada yang tidak patuh, masa yang tidak patuh dapat insentif?” kata Edi. Padahal insentif pajak diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada WP yang selama ini sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, WP akan berkomitmen selalu melaksanakan kepatuhan perpajakannya. “Dengan menjadi WP patuh, dia akan nyaman. Salah satu contoh, saat mendapat SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), WP pada umumnya diberi waktu satu minggu. Tapi WP patuh, kita kasih kelonggaran menjadi 2 minggu, atau dari 2 minggu jadi 1 bulan,” kata Edi. Konsep pelayanan ini telah dijumpai pada transportasi publik. Seluruh masyarakat tetap mendapatkan pelayanan keamanan yang sama, namun ada perbedaan fasilitas. Pesawat atau kereta api kelas ekonomi dan eksekutif tetap memastikan keamanan penumpangnya, hanya saja fasilitas tempat duduk atau makanan yang diberikan berbeda. “Dengan memberi pelayanan prioritas, WP patuh benar-benar merasa dihargai. Tapi kalau misalkan patuh dengan tidak patuh di KPP disuruh ngantre sama, ketika ada insentif semua dapat, ini menimbulkan pertanyaan WP patuh, ‘Terus beda saya apa?’ Kalau begitu, kita ikuti dia (WP tidak patuh) saja,” pungkas Edi. Taat pajak Secara simultan, predikat WP patuh akan menumbuhkan kebanggaan yang bermuara pada voluntary compliance (kepatuhan sukarela), lalu mengkristal menjadi budaya taat pajak. “Taat pajak adalah fase di mana WP membayar pajak sebagai sebuah EDI SLAMET IRIANTO Kepala Kanwil DJP Jakut “Membayar pajak merupakan kebutuhan mendasar sebagai warga negara. Karena setiap warga negara ingin bermanfaat bagi negaranya untuk memperoleh kebaikan hidup berbangsa dan bernegara,” —Edi Slamet Irianto Foto: Rivan Fazry kebutuhan, utamanya kebutuhan hukum karena ingin hidup nyaman, tenang, dan tidak diganggu oleh hal-hal yang memang tidak perlu. Kalau tidak taat bakal bermasalah, tidak akan tiba-tiba disidik, buper (bukti permulaan), dan lain-lain. Jadi, membayar pajak merupakan kebutuhan mendasar sebagai warga negara. Karena setiap warga negara ingin bermanfaat bagi negaranya untuk memperoleh kebaikan hidup berbangsa dan bernegara,” jelas Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum (Politik Hukum Pajak) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) ini. Negara dan masyarakat harus memiliki kepentingan yang sama, yaitu mewujudkan kepastian dukungan hukum, fasilitas/public service, public goods demi kepentingan bersama. Syukurnya, saat ini secara sistem, regulasi, konsensus global sudah serempak tengah membangun ekosistem ketaatan pajak. Cita-cita itu bertahap terakselerasi oleh Reformasi Perpajakan Jilid III yang dilakukan oleh DJP dengan memperbarui proses bisnis perpajakan di segala lini. Dari sisi regulasi, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan sistem yang lebih baik dengan adanya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (PSIAP)/core tax. Selain itu, Kanwil DJP kini telah menerima macam-macam data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) dan automatic exchange of information (AEoI). “Tapi petugas pajak juga harus jujur memanfaatkan data. Kalau memang WP itu mendapatkan hak pengkreditan pajak, ya kita berikan. Jadi, tidak boleh mencari-cari kesalahan WP, tidak boleh meniadakan data WP. Jangan sampai WP menyangka orang pajak mau menang sendiri, orang pajak merasa WP selalu menghindar bayar pajak. Untuk menghilangkan barrier itu, maka kita selalu diskusi dengan terbuka di atas meja, komunikasi dan saling terbuka,” kata Edi. “Misalnya, meskipun WP diberikan SP2DK, ya kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi WP untuk menjelaskan kondisinya, hingga titik WP mengakui atau tidak mengakui,” ujar Edi. 44 VOL CIII | 2022

SPECIAL REPORT Dengan seluruh pendekatan dan strategi yang dilakukan, per 26 Oktober 2022, Kanwil DJP Jakut mampu melebihi target penerimaan sekitar Rp 47,33 triliun atau 100,06 persen dari target Rp 47,30 triliun (tumbuh 58,62 persen). Sektor dominan penopang penerimaan 2022 adalah perdagangan dan eceran (48,38 persen), industri pengolahan (14,35 persen); kegiatan jasa lainnya (11,90 persen); pergudangan dan transportasi (8,85 persen); pertambangan dan penggalian (4,18 persen). Dengan pencapaian ini, maka di bawah nakhoda Edi, Kanwil DJP Jakut mampu melampaui target untuk kedua kalinya setelah selama 12 tahun target tidak tercapai. KADARISMAN Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan “WP akhirnya memahami bahwa DJP memiliki akses data ke lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.” —Kadarisman. Foto: Rivan Fazry Pengistimewaan Sebagai unit vertikal Kanwil DJP Jakut, KPP Pratama Jakarta Pademangan mempunyai kategori pelayanan kepada WP prioritas dan WP nonprioritas. Selain dibedakan dengan fasilitas fisik di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), WP prioritas akan mendapat ragam keistimewaan, antara lain layanan Pemindahbukuan (PBK) dipercepat. “Di KPP Pratama Jakarta Pademangan, WP prioritas kita berikan keistimewaan, salah satunya pelayanan PBK yang biasanya tujuh hari, menjadi tiga hari selesai,” jelas Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Kadarisman, kepada Majalah Pajak, di ruangannya, (20/10). Proses pemilihan WP prioritas dilakukan melalui pelbagai metode, baik berdasarkan rekomendasi Kanwil DJP Jakut maupun berdasarkan sistem CRM. Ke depan, layanan akan disempurnakan dengan disediakannya ruangan khusus bagi WP prioritas layaknya di perbankan. Foto: Dok. KPP Padeamangan VOL CIII | 2022 45

SPECIAL REPORT KPP Pratama Jakarta Pademangan juga melakukan ragam strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pertama, melakukan pengawasan WP berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah dirumuskan dengan matang di awal periode di setiap triwulan. DPP dilakukan karena wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pademangan meliputi Kecamatan Pademangan dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan jumlah total 125.966 WP yang terdiri dari 11.242 WP badan, 114.436 WP orang pribadi, dan 288 WP pemungut. “DPP fokus pada kepada Wajib Pajak yang ketidakpatuhannya tinggi berada di CRM kuadran X3Y3, X3Y2, dan X2Y3, serta memiliki ability to pay yang tinggi,” jelas Kadarisman. Kedua, strategi pengawasan penggalian potensi pajak dengan prioritas per sektor usaha dengan kriteria yang tidak terlalu terdampak Covid-19 dan mempunyai pemulihan ekonomi yang tinggi saat ini, seperti transportasi, pergudangan, jasa pengurusan, perdagangan besar, perdagangan elektronik, dan sebagainya. Karakter WP yang aktif di KPP adalah yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, dengan wilayah kerja yang dekat ke pelabuhan, sehingga WP perdagangan pun banyak yang melakukan perdagangan dari hasil impornya. Dari sektor konstruksi yang juga merupakan sektor dominan KPP, timbul kegiatan bisnis yang dilakukan rekanan pemerintah, yakni perusahaan konsorsium Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia, yang terkait sarana transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta proyek pemerintah lainnya. Ketiga, KPP Pratama Jakarta Pademangan melakukan pengawasan serentak bersamaan atas tahun pajak yang sama secara komprehensif kepada beberapa WP dalam satu grup. Upaya ini didorong oleh data dan informasi yang diberikan oleh Kantor Pusat DJP dari lintas lembaga. Selanjutnya, KPP Pratama Jakarta Pademangan juga melakukan pemanfaatan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara otomatis maupun melalui permintaan khusus. "KPP juga bisa memanfaatkan data kependudukan untuk memvalidasi identitas WP serta untuk mengetahui data keluarga dan hubungan istimewa yang ada dari transaksi transaksi WP,” sebut Kadarisman. KPP Pratama Jakarta Pademangan juga fokus kepada penguasaan wilayah dengan strategi pengamatan wilayah, khususnya di sentral bisnis dan visitasi ke lokasi Wajib Pajak, sehingga semakin dapat menggali potensi pajak yang masih belum tersentuh. Dengan segala strategi dan inovasi ini membuat KPP Pratama Jakarta Pademangan mampu meraih target penerimaan 100 persen di Oktober 2022 sebesar Rp 1,84 triliun. Penerimaan disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil Foto: Rivan Fazry 46 VOL CIII | 2022

“SPT tahunan bukan hanya sekadar angka, melainkan cerita bersambung yang memerlukan kejelian yang diiringi oleh efektivitas waktu untuk segera menghasilkan keputusan pengawasan.” —Ponti Kurniawan Mawardi. SPECIAL REPORT PONTI KURNIAWAN MAWARDI Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Periode Juni 2022 - November 2022. Foto: Rivan Fazry dan sepeda motor sebesar 36,17 persen; kegiatan jasa lainnya 28,56 persen; industri pengolahan 11,23 persen; transportasi dan pergudangan 7,43 persen; konstruksi 3,87 persen. Kapasitas dan efektivitas Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading periode Juni 2021- November 2022 Ponti Kurniawan Mawardi menekankan perlunya meningkatkan kapasitas account representative (AR) untuk bekerja lebih efektif dan strategis di tengah data dan informasi yang berlimpah dari segala penjuru. Secara langsung, Ponti intensif melakukan pembinaan kepada AR, khususnya dalam penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan efektif, simpel, terbuka, jujur, tapi tetap memberi WP ruang diskusi. Ia mengakui, AR merupakan ujung tombak dari pelayanan prima. Maka, rasa kepercayaan diri dan mentalitas AR perlu selalu dibangkitkan dengan asupan pengetahuan dan strategi di bidangnya. “Kuncinya, AR harus mengetahui setiap transaksi pada SPT tahunan dengan betulbetul, baru judgement, bukan nyalahin WP. Perhatikan apa kewajiban yang muncul, peredaran usahanya apa, biaya, sewa, gudang. Itulah penelitian SPT tahunan, menyandingkan apa yang WP declare dengan yang dibayar,” jelasnya kepada Majalah Pajak, di ruangannya, (15/10). Menurutnya, SPT tahunan bukan hanya sekadar angka, melainkan cerita bersambung yang memerlukan kejelian yang diiringi oleh efektivitas waktu untuk segera menghasilkan keputusan pengawasan. Meskipun Kantor Pusat DJP telah membantu AR dalam memilih WP yang diawasi melalui sistem CRM, AR tetap perlu memiliki fondasi itu. Misalnya, AR bisa menemukan potensi SPT tahunan yang berisi kerugian dari sisi Pasal 23 atau PPh final. “Dengan basis membaca SPT tahunan dengan benar, WP enggak ngerasa dizalimi. WP juga tidak lagi mengisi SPT tahunan untuk menggugurkan kewajiban saja. Karena WP mungkin enggak sadar bahwa apa pun transaksi itu ada sisi kewajiban (pajak). Makanya, AR perlu memberikan edukasi dan konsultasi,” kata Ponti. Di sisi lain, kenyamanan pegawai KPP juga menjadi fokus perhatian Ponti. Kantor secara bertahap direnovasi menjadi lebih rapi dan tertata, meja kerja tanpa sekat sehingga memudahkan pegawai saling koordinasi, dan digitalisasi berkas. Ponti meyakini kantor adalah rumah kedua bagi pegawai, maka kenyamanan diharapkan menjadi semangat untuk bekerja optimal. “Karena Pak Edi (Kepala Kanwil DJP Jakut) selalu memberikan kebebasan kita, sehingga kita enggak merasa ragu untuk menuangkannya. Apalagi kantor lama kita dulunya gelap dan berantakan,” kata Ponti. Selain itu, khusus WP prioritas, KPP Pratama Kelapa Gading juga memberi layanan plus berupa TPT khusus; semua proses permohonan WP dpercepat seperti, layanan PBK, Surat Keterangan Bebas (SKB), angsuran Pajak Penghasilan (PPh), dan tax clearance. Hingga 26 Oktober 2022, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga telah melampaui target penerimaan, yakin mencapai 103 persen atau sebesar Rp 2,97 triliun. VOL CIII | 2022 47

SPECIAL REPORT TRANSPARAN DAN IKUT ATURAN TIDUR PUN ENAK Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry dan Dok. PT Apack International Sembari mengatasi tantangannya, PT Apack International bertekad menjadi spesialis tisu basah di Indonesia. Berkomitmen transparan dan taat aturan sejak didirikan. A walnya, PT Apack International merupakan perusahaan trading di bidang Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang berdiri sejak 2017. Namun, sejak 2021, ia merupakan perusahaan business to business (B2B) dan business to consumer (B2C) yang memproduksi dan mendistribusikan FMCG, seperti tisu basah dan tisu basah pembersih sepatu. PT Apack International memproduksi tisu basah dari merek-merek ternama di tanah air di samping merilis produk sendiri bermerek KICKS (Shoe Cleaning Wipes) dan LAPIN (Multipurpose Disinfectant Wipes & Hand Sanitizing Wipes). Kepada Majalah Pajak, Direktur PT Apack International Edwin Singgih Lie berkisah, perpindahan fokus perusahaannya terbilang tidak disengaja. “Ketertarikan saya justru bermula dari rasa bertanya-tanya—kenapa enggak ada pembuat tisu basah yang lokal dengan harga yang jauh lebih ekonomis? Karena tisu (basah) pembersih sepatu itu impor. Akhirnya, saya coba mencari-mencari. Sambil saya pelajari, mulai dari market-nya, kemudian cara proses produksinya, dan lainnya,” ungkap Edwin, (29/10). Peluang itu diambil lantaran Edwin memproyeksi masa depan industri manufaktur tisu basah cukup cerah. Permintaan tisu basah sebelum pandemi sudah bagus, meski belum menjadi kebutuhan primer di Indonesia. “Di negara maju, seperti singapura, Korea, Jepang bisa dibilang tisu basah sudah merupakan suatu produk primer. Di sana, ada tisu pembersih muka, tisu untuk pembersih toilet. Di luar negeri juga sangat umum dijual adalah tisu untuk ngepel,” ujar Edwin. Permintaan tisu basah melonjak di awal pandemi—dan melandai seiring meredanya kasus positif Covid-19. Fenomena ini dimaklumi oleh Edwin karena harga tisu basah yang cukup mahal dibandingkan tisu kering, ditambah lagi adanya perlambatan daya beli masyarakat akibat krisis global. 48 VOL CIII | 2022

SPECIAL REPORT EDWIN SINGGIH LIE Direktur PT Apack International Foto: Rivan Fazry “Salah satu kesulitan kita adalah karena material dipakai itu masih impor. Mulai dari bahan baku tisunya, sebenarnya tisu basah itu bahan bakunya bukan kertas tisu, tapi secara khusus disebut spunlace, salah satu bagian dari bahan nonwoven,” ujar Edwin. Kain nonwoven adalah kain yang tidak melalui proses pertenunan maupun rajut yang berbentuk, seperti karpet kain dan pada umumnya berbahan dasar polimer polyester atau polypropylene. Untuk menjamin kualitas dan kuantitas, PT Apack International tetap menggunakan bahan baku impor, termasuk bahan kimia untuk pengharum atau pembersih. Sayangnya, harga jual tisu basah di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di Malaysia, Singapura, Filipina, dan negara lain. Dengan demikian, kebergantungan pada bahan impor, biaya pengiriman, nilai tukar rupiah yang kurang stabil, masih menjadi risiko yang harus dihadapi produsen. Namun, di tengah tantangan itu, PT Apack International tetap ingin menjadi spesialis yang mampu melahirkan solusi dan memanfaatkan peluang. Perusahaan berencana mengembangkan penelitian dan pengembangan (R and D) untuk menemukan bahan baku lokal pembuat tisu basah. Edukasi Selain bahan baku, tantangan utama selanjutnya adalah memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat, seperti penerapan protokol pandemi, utamanya menjaga higienis tangan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tangan mengandung bakteri 39.000–460.000 bakteri colony forming units (CFU) per sentimeter kubik, yang berpotensi tinggi menyebabkan penyakit infeksi menular. “Anda pernah dengar penyakit namanya hand and mouth disease atau penyakit mulut dan tangan pada anak-anak, yang seperti biduran tapi banyak dan kecilkecil sampai masuk ke dalam mulut, kaya sariawan tapi banyak. Itu penyebabnya dari virus. Kenapa virus gampang nyebar di anak-anak? Karena kemungkinan anak anak tidak cuci tangan,” sebut Edwin. Ke depan, perusahaan berharap dapat berkolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan program edukasi penerapan pola hidup sehat yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat. Menurut Edwin, edukasi memerlukan keterlibatan multipihak karena harus dilakukan secara berkesinambungan. Kendati tantangan menerjang, PT Apack International memastikan, setiap produk yang dibuatnya telah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Edwin menegaskan, semua klaim yang dipromosikan pada kemasan disetujui terlebih dahulu oleh otoritas yang berwenang. “Kalau ada satu tisu basah di packaging mengatakan bisa membunuh 99,9 persen kuman atau bakteri di bawahnya, itu biasanya ada asteriknya atau di belakangnya nanti ada keterangannya kuman apa saja, sih, yang bisa mati. Dan, itu dipastikan sudah lolos satu persyaratan dari Kemenkes, harus ada bukti hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa produk kami memang bisa membunuh 99,9 persen terhadap bakteri atau kuman,” jelas Edwin. Bagi PT Apack International, jaminan dan kepuasan customer merupakan hal utama. Dengan segala tantangan, kandungan dan nilai lebih pada tisu basah wajib dijaga, bahkan ditingkatkan. Untuk itu, menjadi spesialis merupakan prospek bisnis terbaik bagi perusahaan. “PT Apack International ingin menjadi spesialis, di mana dan apa pun itu keperluan customer yang berhubungan dengan tisu basah, itu bisa kita penuhi,” jelas Edwin. Patuh pajak Selain itu, dalam mengembangkan perusahaan, Edwin memegang teguh transparansi di segala lini, baik kepada customer, supplier, karyawan, hingga otoritas pajak. Artinya, bagi PT Apack International, kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan merupakan suatu hal yang sudah semestinya. “Saya ingin malam itu tidur enak, istirahat dengan nyenyak. Jadi, memang prinsip saya ketika dari awal mendirikan perusahaan, kita harus transparan. Ada aturan mengenai produk, kita harus penuhi. Ada aturan mengenai perpajakan, kita harus penuhi,” Kata Edwin. PT Apack International mengapresiasi pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan yang selalu mengutamakan diskusi, penyuluhan, dan edukasi. “Kita sering berdiskusi dengan AR kami. Dia banyak memberikan penyuluhan mengenai aturan perpajakan secara teknis,” ujarnya. Ia mengapresiasi pelayanan pada Kring Pajak yang dinilai cepat tanggap merespons kendala atau keluhan. “Ketika dari mereka ada yang berhalangan atau belum bisa memberikan jawaban, mereka akan minta nanti bisa di-email ke mana, atau bisa dihubungi ke mana, mereka bisa menghubungi kembali. Kan menurut saya sesuatu yang secara improvement luar biasa,” ungkap Edwin. PT Apack International terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan, dan mendapat predikat WP prioritas berkat kepatuhannya. “PT Apack International berterima kasih dinobatkan menjadi WP patuh. Namun, tujuan saya dari pertama itu, saya bayar pajak memang sudah seharusnya, enggak mengharapkan apa-apa. Bayar pajak wajib karena ini soal hak dan kewajiban,” kata Edwin. VOL CIII | 2022 49

Penulis: Aprilia Hariani Foto: Dok. IBI Kwik Kian Gie dan Dok. Kanwil DJP Jakut IBI Kwik Kian Gie menjadi kampus pertama yang yang mengawali implementasi Inklusi Kesadaran Pajak ke Mata Kuliah Wajib Umum. Tebar edukasi pajak hingga ke luar Jakarta. LATIH DOSEN DIDIK RELAWAN TAX CENTER Foto: Dok. Kanwil DJP Jakut 50 VOL CIII | 2022 Di 2010, Tax Center Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kwik Kian Gie didirikan sebagai laboratorium bidang perpajakan bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi. Belakangan, lingkup program kian meluas dengan dijalinnya kolaborasi program bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Kanwil ini, menurut Ketua Tax Center IBI Kwik Kian Gie Amelia Sandra, memberi fasilitas penunjang edukasi dan literasi perpajakan, dan peningkatan kompetensi anggota tax center dan relawan pajaknya. “Dengan berdirinya tax center, mahasiswa yang belajar pajak mencari referensi ke sana. Kami merasa terbantu sekali karena dari awal Kanwil DJP Jakarta Utara memberikan banyak dukungan seperti buku-buku, bahkan ada Majalah Pajak,” ujar Amel, kepada Majalah Pajak, (9/10). Tax Center IBI Kwik Kian Gie dan Kanwil DJP Jakarta Utara intensif bersinergi menggelar kuliah umum secara rutin bagi mahasiswa baru untuk menanamkan fondasi pengetahuan mengenai fungsi pajak dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perannya untuk pembangunan negara. “Kami ingin mahasiswa baru memahami bukan hanya pajak secara hitung-hitungan, tetapi bagaimana peran pajak secara menyeluruh dalam pembangunan negara ini,” kata Amel. Kedua pihak juga rutin menghelat sosialisasi aturan pajak terkini sekitar dua hingga tiga kali dalam satu semester. Latih dosen Tax Center IBI Kwik Kian Gie bersama Fakultas Prodi Akuntansi juga menjadi koordinator yang melatih para dosen pengajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)—Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia—untuk mampu menyisipkan pengetahuan perpajakan ke dalam silabus atau rencana pembelajaran semester (RPS). Pembinaan