IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dosen Pembimbing Prof.Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed.Ed.D Prof. Dr. Syufyarma Marsidin, M.Pd Masri NIM. 21324005 Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

1

Pendahuluan • Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. • Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. • Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. • Suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. • Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

2

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu: 1) tujuan yang hendak dicapai, 2) sasaran yang spesifik, dan 3) cara mencapai sasaran tersebut.

Cara mencapai sasaran → Implementasi, biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

3

Apa itu Implementasi…..????? • Kamus Webster : implementasi → “to implementation" (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu); “to give practical effect to” (menimbulkan dampak / berakibat sesuatu). • Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. • Jika dihubungkan dengan pemahaman kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan kebijakan melalui sarana yang disediakan dalam rangka menimbulkan suatu dampak berdasarkan tujuan kebijakan tersebut • Jones (1984) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)

Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

4

• Van Meter dan Horn →implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan • Mazmanian dan Zabatier → implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secar tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya • Fokus perhatian implementasi (Mazmanian dan Sabatier): memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwaperistiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

5

Apa yg dapat disimpulkan…??? • Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan • Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan • Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. • Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

6

Mengapa implementasi kebij. dianggap penting…??? • Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan

• Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan • Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. • Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.

• Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi • Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya • Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

7

•

Pada umumnya pemerintah di dunia baru mampu mengesahkan kebijakan dan belum mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu.

•

Hal ini merupakan suatu gejala yang disebut dengan implementation gap, yaitu istilah yang menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

•

Perbedaan tersebut akan tergantung pada implementation capacity dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplemetasikan kebijakan tersebut. (Walter William dalam Abdul Wahab, 2005)

•

Implementation capacity → kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

8

Bagaimana mengimplementasikan kebijakan……??? Mazmanian dan Zabatier menyatakan beberapa tahapan : • mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, • menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, • menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan: • pengesahan peraturan perundang-undangan, • output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, • kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, • dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari output tersebut, • dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badanbadan yang mengambil keputusan, • perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap peraturan-peraturan yang Masri_S3 AP 21_Implementasi 9 bersangkutan kebijakan

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. • Perspektif proses → program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. • Perspektif hasil → program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. • Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

• M. darwin menyatakan proses implementasi → Pendayagunaan sumber; pelibatan orang/sekelompok orang; intrepretasi, manajemen program, dan penyediaan layananan dan manfaat pada publik Masri_S3 AP 21_Implementasi 10 kebijakan

Lineberry menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi : 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana 2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP) 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana 4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

11

•

Lester dan Stewart menyatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.

•

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu hasil (outcomes). Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan kebijakan bisa dijalankan.

•

•

Dalam konteks keluaran, implementasi melihat sejauh mana tujuan-

•

pada tingkat abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknikteknik pengendalian

•

tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan

Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

12

1. 2. 3. 4. 5.

Prinsipnya.... aktivitas implementasi meliputi : Siapa pelaksananya? Berapa besar dana dan darimana diperoleh? Siapa sasarannya? Bagaimana manajemennya? Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur? Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

13

Model-model Implementasi: Pendekatan Top-Down & Pendekatan Bottom-Up Pendekatan TOP-DOWN Top-Down (model rasional)

• Pendekatan digunakan untuk mengidentifikasi faktor–faktor yang membuat implementasi sukses. • Berusaha menjelaskan bagaimana proses suatu kebijakan diimplementasikan untuk dapat mencapai sasaran-saran kebijakan yang telah ditetapkan. • Cara pendekatan yang demikian ini sering disebut sebagai pendekatan command and controll, dimana implementasi dipahami sebagai proses administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. • Pencapaian tujuan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah atasan kepada bawahan dan bagaimana cara atasan mengawasi para bawahan tersebut. • Muncul dengan rekomendasi tetang bagaimana cara terbaik untuk dapat mencapai berbagai sasaran kebijakan yang telah Masri_S3 AP 21_Implementasi 14 ditetapkan tersebut dalam model-model yang mereka buat kebijakan

Pendekatan BOTTOM-UP • Pendekatan ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari street level bureaucrats (the bottom) sampai pada pembuatan keputusan tertinggi (the top) disektor publik maupun privat.

• Perlu memperhatikan birokrat pada level bawah (street level bureaucrat) yang justru menduduki posisi kunci yang akan menentukan implementasi suatu kebijakan. • Implementasi hanya akan berhasil apabila mereka yang terkena dampak utama dari implementasi kebijakan ini dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan kebijakan maupun implementasinya. • Untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih detail para peneliti harus memulainnya dari level yang paling bawah, yaitu dengan memahami konstelasi politik aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. • Pemahaman peneliti tentang konstelasi politik antar aktor inilah yang akan mampu memberikan penjelasan mengapa implementasi suatu implementasi kebijakan berhasil diimplementasikan di suatu lokasi sementara gagal di tempat lain. • Pendekatan ini disebut juga descriptive approach karena kecenderungannya untuk mendeskripsikan berbagai masalah implementasi suatu kebijakan tanpa berpretensi untuk membuat preskripsi cara mengatasi masalah tersebut. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

15

Model-model Top-Down • Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa substansi proses implementasi dapat dijabarkan melalui jawaban terhadap pertanyaan:

1. sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut?; 2. sejauh mana tujuan kebijakan tercapai?; 3. faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan?; dan 4. bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan? • Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauh mana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan pada level atas. • Fokus tersebut membawa konsekuensi perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

16

Model Proses Implementasi Van Meter & Van Horn • •

Mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance) Model ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program atau tujuan dari kebijakan itu sendiri (Kinerja Kebijakan)

1. Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur 2. Sumber- sumber Kebijakan → sumber daya manusia dengan kompetensi dan kapabilitasnya, sumber daya finansial, serta fasilitas pendukung yang dapat menunjang keberhasilan implementasi 3. Karakteristik badan pelaksana → karakteristik, norma dan pola hub yang ada. Dalam hal ini yg harus dicermati adalah : kompetensi dan jumlah staff, Rentang kendali (hierarki), dukungan politik yg dimiliki, kekuatan organisasi, derajad keterbukaan dan kebebasan komunikasi, keterkaitan dg pembuat kebijakan 4. Sikap pelaksana, → pesepsi pelaksana atas masalah, standard dan tujuan yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) 5. Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan, → khususnya mengkomunikasikan standard aturan, dan dapat dipahami sebagai hubungan koordinasi antar unit dalam satu organisasi pelaksana maupun antar lembaga yang berada dalam lingkup pelaksana kebijakan 6. Kondisi sosial ekonomi dan politik, → dianggap sebagai pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap karakter-karakterMasri_S3 agen-agen pihak pelaksana AP 21_Implementasi 17 kebijakan

Model Kerangka Kerja Implementasi Kebij. Oleh Mazmanian & Zabatier • Pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik yang dilakukan dalam konteks manajemen adalah berada di dalam kerangka organizingleading-controling yang dapat diartikan bahwa ketika kebijakan sudah dirumuskan, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan implementasinya, serta melakukan pengendalian pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut • variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi: 1. Variabel independent, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksanaan dan keterbukaan kepada pihak luar. 3. Variabel dependent, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk kebijakan pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan kebijakan yang Masri_S3 AP 21_Implementasi 18 bersifat mendasar. kebijakan

• • • • • •

Untuk mengimplementasikan kebijakan secara optimal ada enam syarat yaitu : Adanya tujuan yang ditetapkan secara legal atau sah, jelas dan konsisten, Adanya landasan teori sebab akibat yang tepat pada setiap perumusan dan implementasi kebijakan yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan akhir yang diinginkan, Proses implementasi yang distruktur secara legal guna mendorong adanya atau timbulnya kepatuhan dari para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran, Adanya komitmen dan kecakapan (politik dan manajerial) yang dimiliki oleh para aparat pelaksana untuk memanfaatkan sumber–sumber bagi tercapainya tujuan kebijakan, Adanya dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan (eksekutif, dan legislatif) dan kelompok kepentingan, dan Prioritas pelaksana tujuan kebijakan pokok atau utama tidak boleh terganggu oleh adanya kebijakan lain yang bertentangan, atau adanya perubahan kondisi sosial ekonomi tidak boleh mengganggu secara substansial terhadap pelaksanaan teknis dan dukungan politik serta teori sebab–akibat dari pelaksanaan kebijakan atau program yang ada. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

19

Model Implementasi George Edward III • Pendekatan ini dianggap lebih kondusif di dalam memahami kompleksitas persoalan implementasi yang seringkali terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi kebijakan publik • Pendekatan dalam studi implementasi kebijakan dimulai dengan pertanyaan: – Apa saja prakondisi-prakondisi bagi keberhasilan implementasi kebijakan? – Apa saja hambatan-hambatan utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan? • Jawabannya berdasarkan tampilan 4 variabel yaitu: – Komunikasi, – Dukungan Sumber Daya, – Disposisi (sikap) aparat pelaksana dan – Struktur Birokrasi Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

20

• Komunikasi (communication): perintah untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). • Sumberdaya (resources): masalah sumber daya harus memadai terutama SDM dan yang penting meliputi staf dengan ukuran/jumlah yang cukup dan tepat dengan keahlian yang diperlukan; selain itu berhubungan dengan wewenang, dan fasilitas; • Disposisi atau sikap (dispositions): perilaku, sikap dari para implementor dan disposisi dari atasan (superior) mesti tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekunsi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. • Struktur birokrasi (bureaucratic structure): organisasi harus terstruktur secara jelas. Prinsipnya berhubungan dengan Prosedur kerja dan ukuran dasarnya (SOP), Hierarkhis struktur organisasi, koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

21

Model Implementasi sbg Proses Administrasi dan Politik oleh Merile S. Grindle • Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih

• Pengukuran ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya; b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. • Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek konteks implementasi kebijakan (context of policy implementation) Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

22

• Isi kebijakan (content of policy) meliputi: 1. kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan , 2. jenis manfaat yang akan dihasilkan,

3. derajat perubahan yang diinginkan, 4. kedudukan pembuat kebijakan ,

5. siapa pelaksana kebijakan; dan 6. sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan • Konteks implementasi kebijakan (context of policy implementation) meliputi: 1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

2. karakteristik lembaga dan penguasa dan 3. kepatuhan dan daya tanggap Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

23

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebij •

Van Meter dan Van Horn : terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai penghubung antara kebijakan dan prestasi kerja, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber-sumber kebijakan, c) karakteristik badan atau lembaga pelaksana, d) komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan,

e) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan f) sikap para pelaksana kebijakan.

•

Edward III : ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu a) komunikasi,

b) sumber daya, c) disposisi atau sikap, dan

d) struktur birokrasi .

Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

24

Hogwood dan Gunn, agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini yaitu: 1) kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan dan kendala; 2) untuk melaksanakan kebijakan harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai; 3) keterpaduan antar sumber daya yaitu manusia, dana dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya; 4) kebijakan yang di implementasikan harus didasari hubungan kausalitas yang erat; 5) hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6) hubungan saling ketergantungan harus kecil; 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8) tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat; 9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna dan 10) pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan kewenangan. Masri_S3 AP 21_Implementasi 25 kebijakan

Kegagalan Implementasi…. Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) atas non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). • Tidak terimplementasikan → suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak–pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Kegagalan ini lebih pada faktor teknis pelaksanaan dan unsur pelaksana. • Implementasi yang tidak berhasil → tidak mencapai hasil tertentu manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba–tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. • Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri jelek (bad policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck)

Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

26

Hoogerwerf menyatakan terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi : 1) Isi kebijakan; implementasi kebijakan dapat gagal karena : (a) tujuan atau isi kebijakan tidak cukup terperinci, saran dan penentuan perioritas, program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. (b) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (c) kadang-kadang perundang-undangan yang begitu banyak kelemahan, sehingga objek kebijakan dapat mengelaknya, (d) terbatasnya sumber daya (waktu, uang, dan tenaga manusia); 2) Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan; 3) Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan untuk bekerjasama dengan pelaksana serta objek-objek kebijakan terikat kegiatan tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit, bilamana isi kebijakan bertentangan pendapat atau keputusan mereka; 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas Masri_S3 AP 21_Implementasi 27 kebijakan

Perlu diperhatikan………….. Analisis terhadap implementasi kebijakan publik, dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni : (1) pemrakarsa atau pembuat kebijakan, (2) pejabat–pejabat pelaksana di lapangan, (3) aktor–aktor perorangan diluar badan–badan pemerintahan (target group / kelompok sasaran) • Pembuat kebijakan → fokus analisis implementasi kebijakan akan mencakup usaha–usaha yang dilakukan pejabat atasan atau lembaga di tingkat pusat untuk mendapat kepatuhan dari lembaga / pejabat yang lebih rendah dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau menerapkan kebijakan/ program untuk sampai ke kelompok sasaran. Atau fokus utama analisis mplementasi biasanya berkenaan dengan masalah sejauh manakah tujuan–tujuan atau sasaran–sasaran resmi kebijakan telah tercapai dan alasan–alasan yang menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai. • Pelaksana program/kebijakan di lapangan → kajian implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku instansi/pelaksana kebijakan di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi masalah yang terjadi yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. • Kelompok sasaran (target group), → pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran sangat penting artinya bagi policy makers dan implementators, karena pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan dan perbaikan setiap program kebijakan. Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

28

Ada Pertanyaan..???

Masri_S3 AP 21_Implementasi kebijakan

29