KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama

(BBGRM)

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT 2023

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA (BBGRM) TAHUN ANGGARAN 2023

PA/KPA

:

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI JAWA BARAT

NAMA PPK/KPA

:

LISA AVIANTY, M.K.M.

NAMA SUB KEGIATAN

:

FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

ANGGARAN

:

Rp. 1.194.100.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

A. Latar Belakang Pembangunan masyarakat perdesaan adalah salah satu gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta masyarakat dan keswadayaan serta gotong royong masyarakat yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab sebagai kewajiban bersama dalam pembangunan. Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai sistem nilai budaya bangsa, perlu terus dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan. Upaya mendukung keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan melalui nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan adanya upaya pelestarian secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi

sosial

masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh pemerintahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Untuk mewadahi aspirasi dan aktivitas segenap lapisan masyarakat di desa atau kelurahan

sebagai

upaya

peningkatan

partisipasi

masyarakat

maka

dilaksanakanlah program kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan dengan cara gotong royong. Menilai keberhasilan tersebut, perlu adanya upaya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mendorong dan memberikan motivasi yang tinggi agar masyarakat Desa dan Kelurahan melalui nilai-nilai gotong royong turut berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Penilaian pelaksana terbaik gotong royong masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap perkembangan pembangunan yang dilakukan melalui usaha pemerintah bersama masyarakat Desa dan Kelurahan yang bersangkutan melalui gerakan bergotong royong. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat secara Nasional guna memperkokoh integritas bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertuang dalam misi ke lima, yaitu dalam mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan, merupakan kebijakan yang tepat dan perlu didukung pelaksanaannya oleh semua pihak. Kebijakan tersebut dilakukan guna mengurangi dampak dari krisis multi dimensional yang telah menimbulkan berbagai perubahan sosial dan perilaku dikalangan masyarakat yang cenderung menimbulkan keresahan dan kerusuhan di berbagai tempat. Keadaan tersebut mengindikasikan menurunnya semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang

terkandung dalam nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat sebagai budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang sangat luhur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPM-Desa Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang membantu mewujudkan Visi Provinsi Jawa barat yaitu “ Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi “. Diharapkan melalui fasilitasi BBGRM ini memiliki dampak yang muncul di masyarakat Jawa Barat, diantaranya : 1.

Menumbuhkembangkan kegotong royongan masyarakat;

2.

Terbukanya akses wilayah, sarana dan prasarana desa (fisik) dan terbinanya masyarakat;

3.

Sinergitas dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa;

4.

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam membangun desa.

B. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1272); c. Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Penjelasan atas UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); e. Peraturan

Pemerintah Nomor 38

Urusan Pemerintahan

Tahun

2007

tentang Pembagian

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; i.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/556/SJ tanggal 30 Januari 2014 tentang Dukungan Dana APBD Untuk Program TMMD; Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat; j.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Desember 2022;

k. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2019 tentang Gerakan membangun desa (Gerbang Desa); dan l.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Desember 2022; dan

m. Surat Telegram Pangdam III/Siliwangi Nomor: ST/118/2022 tanggal 26 Januari 2022 hal Rencana Sasaran Program Terpadu (TMMD ke-116, ke-117 dan ke118) dan TMMD Imbangan Tahun Anggaran 2023.

C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Membantu percepatan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong yang melibatkan peran serta unsur masyarakat, pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi dan TNI sebagai kemanunggalannya bersama rakyat. 2. Tujuan Adapun tujuan dari kegiatan Fasilitasi BBGRM yaitu : a. Penguatan dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/LKK dalam pembangunan desa. b. Fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh membangun masyarakat desa; c. Fasilitasi kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dalam

rangka

percepatan

pembangunan

guna

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non fisik; d. Pemberdayaan Masyarakat di DAS Citarum dalam menyusun Strategi Penguatan atau Pengembangan Kegiatan Berbasis Komunitas atau masyarakat sebagai upaya pelestarian lingkungan di kawasan DAS Citarum dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan di kawasan DAS Citarum; e. Monitoring dan Evaluasi guna memastikan penggunaan Bantuan Keuangan sesuai dengan kebutuhan, Rencana Anggaran Biaya, dan Tujuan yang tercantum dalam proposal Usulan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

D. Target /Sasaran Kegiatan Fasilitasi BBGRM ditujukan kepada Pemerintah Provinsi, TNI, Pemerintah Kab/Kota, masyarakat Jawa Barat pada umumnya, Masyarakat dikawasan DAS Citarum, Pemerintah Desa melalui peran serta LKD, dan unsur lainnya yang berkaitan.

E. Output Output dari fasilitasi kegiatan BBGRM ini yaitu : 1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan TMMD, BSMSS, dan BBGRM di 21 Kab/Kota; 2. Kegiatan BSMSS di 21 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi;

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di DAS Citarum di 11 Kabupaten wilayah DAS Citarum; 4. Kegiatan TMMD ke-116, 117, dan 118 di 9 kabupaten Provinsi Jawa Barat wilayah Kodam III Siliwangi.

F. Outcome Persentase pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau kelurahan serta masyarakat dalam semua tahapan pembangunan desa/kelurahan di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

G. Tahapan Kegiatan 1.

2.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tujuan

: Membantu Pemerintah Daerah kab/kota dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI-rakyat dlm rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yg tangguh.

Sasaran

: 9 kabupaten wilayah Kodam III Siliwangi

Lokasi

: 9 kabupaten wilayah Kodam III Siliwangi di Jawa Barat

Tahapan Kerja

: a. Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-116, 117, dan 118; b. Pembukaan TMMD; c. Pelaksanaan kegiatan selama 30 hari; d. Penutupan; dan e. Rapat Paripurna.

Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tujuan

: Membantu Pemerintah Daerah kab/kota dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI-rakyat dlm rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yg tangguh.

Sasaran

: 21 kabupaten/kota wilayah Kodam III Siliwangi

Lokasi

: 21 kabupaten/kota wilayah Kodam III Siliwangi di Jawa Barat

Tahapan Kerja

:

a. Rapat Koordinasi Teknis BSMSS; b. Pembukaan BSMSS;

c. Pelaksanaan paling lama 14 hari; d. Penutupan. 3.

4

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di DAS Citarum Tujuan

: Pemerintah Desa bersama LPM, Patriot Desa dan Penggerak Lokal Desa serta tokoh masyarakat lainnya dapat menyusun Strategi Penguatan atau Pengembangan Kegiatan Berbasis Komunitas sebagai upaya pelestarian lingkungan di kawasan DAS Citarum dan Mendorong Pemerintah Desa dalam mendukung kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan di kawasan DAS Citarum.

Sasaran

: 11 kabupaten

Lokasi

: 11 kabupaten di Jawa Barat

Tahapan Kerja

: a. b. c. d.

Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Tujuan

5.

Kerangka Acuan Kerja Rapat Persiapan; Pelaksanaan Kegiatan secara daring; Laporan Kegiatan.

Sasaran

: Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam semua tahapan pembangunan desa. : 27 kabupaten

Lokasi

: 27 kabupaten di Jawa Barat

Tahapan Kerja

: a. b. c. d.

Kerangka Acuan Kerja Rapat Persiapan; Pelaksanaan Kegiatan secara luring; Laporan Kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD, BSMSS, dan BBGRM Tujuan

: Memastikan penggunaan Bantuan Keuangan sesuai dengan kebutuhan, Rencana Anggaran Biaya, dan Tujuan yang tercantum dalam proposal Usulan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran

: 21 kabupaten/Kota di Jawa Barat

Lokasi

: 21 kabupaten/Kota di Jawa Barat

: a. b. c. d.

Tahapan Kerja

Kerangka Acuan Kegiatan Rapat Persiapan; Pelaksanaan Kegiatan; Laporan Hasil Monev.

H. Sumber Pendanaan Kegiatan Fasilitasi BBGRM Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2023 sebesar

Rp.

1.194.100.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

I. Waktu Pelaksanan Pekerjaan Waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : URAIAN

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun Jul 2023

Agt

Sep

Okt

Nov

Kegiatan TMMD ke 116, 117, dan 118 Kegiatan BSMSS Rakor Pemberdayaan Masyarakat di DAS Citarum (daring) Rapat Koordinasi LKD (luring) Monev Bankeu TMMD, BSMSS dan BBGRM

J. Penutup Demikian yang dapat kami sampaikan, mengenai Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Barat.

Bandung,

Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Lisa Avianty, M.K.M. NIP. 19720928 199203 2 006

Des