SUB KOORDINATOR KINERJA & REFORMASI BIROKRASI BAGIAN ORGANISASI 2022 OLEH :

DASAR HUKUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeritah Daerah 2020-2024.

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI SASARAN REFORMASI BIROKRASI TATA KELOLA PEMERINTAH YG BAIK DENGAN APARATUR BERINTEGRITAS YANG TINGGI, PRODUKTIF & MELAYANI SECARA PRIMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT/PUBLIK 1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL PENGUATAN PENGAWASAN 2 BIROKRASI YANG KAPABEL MANAJEMEN PERUBAHAN DEREGULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN TATA LAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR BIROKRASI PUBLIK YANG PRIMA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3 DEREGULASI KEBIJAKAN PENGUATAN AKUNTABILITAS

JUNI - JULI JUL I MEI APRIL MARET PEBRUARI JANUARI TIMELINE REFORMASI BIROKRASI PEMKAB. BULELENG *Sumber : PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB ✓ Submit LKE PMPRB melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id ✓ Membuat paparan RB Pemkab dan Setda Batas Akhir 30 APRIL Penyampaian PMPRB Pusat dan Unit Ke KEMENPANRB ✓ Pelatihan /Penunjukkan asesor RB dilingkup Pemkab Buleleng ✓ Asesmen LKE PMPRB oleh Asesor Pemkab/Unit ✓ Penyampaian PMPRB Pusat dan Unit ke Inspektorat ✓ Ekspose hasil evaluasi LKE PMPRB Pusat dan Unit oleh TPI ✓ Penyampaian ke PD Terkait Pengisian LKE PMPRB Unit ✓ Pembahasan Action Plan Rekomendasi RB Pusat dan Unit ✓ Sosialisasi Pengisian LKE PMPRB Unit dan Pusat oleh Prov. Bali ✓ Rapat TIM RB (Pemkab&Setda) ✓ Menyusun surat keputusan TIM RB (Pemkab&Setda) ✓ Bersurat permintaan data realisasi renaksi RB (Pemkab&Setda) SM II Th Sebelumnya ✓ Penyusunan Renaksi RB (Pemkab&Setda) Th Berjalan ✓ Sosialisasi RB ✓ Asistensi Capaian Renaksi SMT II (Monev RB) Th Sebelumnya ✓ Persiapan Evaluasi RB (Evaluasi Melalui Telecoference) ✓ Asistensi Capaian Renaksi SMT I (Monev RB) Th Berjalan

AREA REFORMASI BIROKRASI 1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2 DEREGULASI KEBIJAKAN 3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 5 4 PENATAAN TATA LAKSANA 6 7 8 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PMPRB •Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja •Komitmen dalam Perubahan •Komitmen Pimpinan •Membangun budaya kerja REFORM •Harmonisasi •Sistem Pengendalian dalam penyusunan Per UU DEREGULASI KEBIJAKAN •Peran Kebijakan •Penyelesaian Kebijakan REFORM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI •Penataan Organisasi •Evaluasi Kelembagaan •Tindak Lanjut Evaluasi •Organisasi Berbasis Kinerja •Penyederhanaan Organisasi •Hasil Evaluasi Kelembagaan REFORM • Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) • Keterbukaan Informasi Publik • SPBE • Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolan Arsip • Pengelolaan Keuangan & Aset •Proses Bisnis Mempengaruhi penyederhanaan jabatan •SPBE Terintegrasi •Transformasi Digital PENATAAN TATA LAKSANA REFORM

FOKUS 8 AREA REFORMASI BIROKRASI Sumber : PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR • Perencanaan Kebutuhan • Penerimaan Pegawai • Pengembangan Pegawai • Promosi Jabatan • Penetapan Kinerja Individu • Kinerja Individu • Evaluasi Jabatan • Assesment pegawai • Pelanggaran Disiplin Pegawai REFORM •Indeks Perencanaan •Keterlibatan Pimpinan (Renstra, Renja, PK, LKjIP •Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (PK Individu) PENGUATAN AKUNTABILITAS •Efektifitas dan Efesiensi Anggaran • Pemanfaatan Aplikasi AKIP Terintegrasi • Pemberian Reward dan Punishment • Kerangka Logis Kinerja REFORM PENGUATAN PENGAWASAN • Gratifikasi • Penerapan SPIP • Pengaduan Masyarakat • WBS (WhistleBlowing System) • LHKPN & LHKASN • SPIP • Pengaduan Masyarakat • APIP • Zona Integritas REFORM •Standar Pelayanan •Budaya Pelayanan Prima (Sosialisasi, Inovasi) •Kepuasan Pelayanan •Inovasi Pelayanan •Penanganan Pengaduan dan Konsultasi PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK REFORM • Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai • Pelaksanaan Evaluasi Jabatan • Sistem Informasi Kepegawaian • Kebutuhan Pegawai • Penyetaraan Jabatan • Manajemen Talenta • Penanganan Benturan Kepentingan • APIP • Zona Integritas

PMPRB PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PMPRB PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN DATA DUKUNG LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & UNIT FOLDER FOLDER

PENYUSUNAN LKE PMPRB LEVEL INSTANSI & UNIT DATA DUKUNG MELALUI LINK PADA SETIAP PERTANYAAN LKE WAJIB DISERAHKAN KE INSPEKTORAT DILAKUKAN ASESMEN NILAI RB INSTANSI & UNIT VALIDASI (Pengesahan/Penandatanganan) LKE OLEH ASESOR UNIT KETENTUAN STRUKTUR LAPIS 2 (DUA) PENUNJUKKAN ASESOR UNIT UNTUK MELAKUKAN PMPRB UNIT

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN LKE PMPRB LEVEL INSTANSI

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN LKE PMPRB LEVEL INSTANSI

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN LKE PMPRB LEVEL INSTANSI

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN LKE PMPRB LEVEL UNIT

PENGISIAN LKE PMPRB BAIK LEVEL INSTANSI & PENGISIAN LKE PMPRB LEVEL UNIT

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link A. PENGUNGKIT 60.00 46.04 I. PEMENUHAN 20.00 18.98 1 2.00 2.00 i. 0.40 0.40 a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi A/B/C A 1.00 Setiap tahun dilakukan update terhadap Surat Keputusan TIM Pengarah dan TIM Pelaksana RB Pemkab, sesuai data dukung terlampir. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/136/HK/2022 Tentang TIM Pengarah dan TIM Pelaksanan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten buleleng tahun 2022 Tanggal 21 Januari 2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/91/HK/2021 tentang TIM Pengarah dan TIM Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Tanggal 17 Maret 2021. https://drive.google.com/drive/f olders/15w0L074bop4hmOtx_ul K0TSLcu7T6TBn?usp=sharing b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja A/B/C/D A 1.00 Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan rencana kerja, sesuai BUKTI DUKUNG terlampir. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 pada tanggal 22 November 2021 2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara pada Tanggal 8 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1679/Org/2021 tanggal surat 7 Juni 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) 3. Surat PMPRB Tahun 2022 terkait pengisian LKE RB Pusat dan Unit PD Tanggal 26 April 2022 4. Undangan Membahas PMPRB Tahun 2022, Pusat dan Unit pada tanggal 27 April 2022 (Daftar hadir, foto, laporan) 5. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 ( Surat, Foto, laporan) https://drive.google.com/drive/f olders/14WFOJV3euDBbxmyYUX qscI5E2dinxYMu?usp=sharing Penilaian MANAJEMEN PERUBAHAN Tim Reformasi Birokrasi

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Draf Peraturan Bupati Buleleng Nomor ...... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 2. Rapat penyusunan action plan RB dan Penyusunan Rencana Aksi Roadmap RB Tahun 2020-2024 pada Tanggal 5 Mei 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1350/Org/2021 tanggal surat 29 April 2021, , Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat) 3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara pada Tanggal 8 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1679/Org/2021 tanggal surat 7 Juni 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) 4. Sosialisasi Pengisian LKE RB Oleh Biro Organisasi Setda Propinsi Bali pada Tanggal 7 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1608/Org/2021 tanggal surat 27 Mei 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Belum ada rencana kerja yang dimonitoring dan di evaluasi A/B/C/D A 1.00 Seluruh rencana kerja telah di monitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 2. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 3. Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 4. Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 https://drive.google.com/drive/f olders/1Ir764S6pwg7y8DXkJP3d EIyL-veq-63A?usp=sharing BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 2. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 3. Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 4. Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 5. Monev Rencana Aksi RB Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link ii. 0.40 0.40 a. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Ya/Tidak Ya 1.00 Telah ditetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020- 2024 Tanggal 29 Juli 2020. Dengan dikeluarkannya PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, kemudian dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Kabuputen Bueleleng dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 29 Juli 2020; 2. Draf Peraturan Bupati Buleleng Nomor ...... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 https://drive.google.com/drive/f olders/1YDhRPVAOnXbYM_PE9T MnO57wwgEQ43ww?usp=sharin g b. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi a. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan yang terintegrasi b. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan namun belum terintegrasi c. Road Map Reformasi Birokrasi Tidak mencakup 8 area perubahan A/B/C A 1.00 RoadMap Reformasi Birokrasi Kabupaten Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021, sudah mencakup 8 area perubahan dan sudah terintegrasi BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 29 Juli 2020; 2. Draf Peraturan Bupati Buleleng Nomor ...... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 https://drive.google.com/drive/f olders/1hb8JWPTlmpMS7d5nr56G0_nslcttn8?usp=sharing Road Map Reformasi Birokrasi

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup "quick win " a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win A/B/C A 1.00 Quick Win Pemkab Buleleng sudah dicantumkan dalam Roadmap RB Kabupaten Buleleng baik yang merupakan mandatory maupun yang bersifat kebijakan prioritas daerah (mandiri). BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021 2. Rekap Peraturan Daerah yang dicabut dan diubah pertahun 2021- 2022 3. Rekap Peraturan Bupati yang dicabut dan diubah pertahun 2021-2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Dokumen Penyederhanaan Birokrasi (Transformasi Jabatan Pengawas ke dalam jabatan fungsional kabupaten buleleng sesuai hasil verifikasi biro organisasi setda provinsi bali) https://drive.google.com/drive/f olders/1a1ckeXbtfmXJh3XgA3Rlt MncjhSLTzbu?usp=sharing d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit organisasi a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng semua unit organisasi dan keterlibatan pimpinan. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021. 2. Rapat penyusunan action plan RB dan Penyusunan Rencana Aksi Roadmap RB Tahun 2020-2024 pada Tanggal 5 Mei 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1350/Org/2021 tanggal surat 29 April 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat) 3. Rapat Pembinaan Penyusunan Rencana Aksi RB Perangkat Daerah Kab. Buleleng Th 2020-2021 pada Tanggal 27 Januari 2021 ( Surat Surat Undangan Nomor 005/386/Org/2021 tanggal surat 21 Januari 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat) https://drive.google.com/drive/f olders/1JW266eLY1cZ16XLQPHAG_nM_1zQWnnn?usp=sh aring BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Draf Peraturan Bupati Buleleng Nomor ...... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 2. Rapat penyusunan action plan RB dan Penyusunan Rencana Aksi Roadmap RB Tahun 2020-2024 pada Tanggal 5 Mei 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1350/Org/2021 tanggal surat 29 April 2021, , Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat) 3. Rapat Pembinaan Penyusunan Rencana Aksi RB Perangkat Daerah Kab. Buleleng Th 2020-2021 pada Tanggal 27 Januari 2021 ( Surat Surat Undangan Nomor 005/386/Org/2021 tanggal surat 21 Januari 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat)

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00 Sudah dilakukannya sosialisasi/ internalisasi Road Map RB ke seluruh unit organisasi. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Sosialisasi melalui WAG PMPRB Kabupaten Buleleng terkait Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 Tanggal 22 November 2021. 2. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 (Surat, Foto, laporan) BUKTI DATA DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Telah melaksanakan rapat finalisasi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 2020-2024 tanggal 18 Mei 2020 (surat undangan No. 005/1328/org/2020 tanggal 14 Mei 2020, Daftar hadir, Notulen Rapat, Foto) 2. Screenshot Sosialisasi Perbup Roadmap RB Pemkab Tahun 2020-2024 3. Screenshot Sosialisasi Draf Perubahan Perbup Roadmap RB Pemkab Tahun 2020-2024 https://drive.google.com/drive/u /4/folders/11TYxTcwGjXHLA6U0 aIcBvkpZF858EFZB iii. 0.80 0.80 a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik A/B/C/D A 1.00 Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Tugas Nomor 094/156/Itda/2022 dalam rangka melaksanakan evaluasi PMPRB Tanggal 27 April s/d 15 Juni 2022 2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/ 200/Hk/2022 Tentang Program Kerja Pembinan Pengawasan Dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 3. Surat pengiriman data LKE ke unit oleh Inspektorat. 4. Surat nomor 061/1208/IV/ORG-SETDA tentang persiapan PMPRB tahun 2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Surat Tugas Nomor 094/121/Itda/2021 dalam rangka melaksanakan PMPRB Tanggal 9 s/d 30 Juni 2021 https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1sFKNQrs8CgPyCCzvPCIdP-BRzKdwl3L Pemantauan dan Evaluasi Reformasi

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masingmasing unit kerja a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi A/B/C/D A 1.00 Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi baik melalui e-surat, WAG, Rapat Tim RB. https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1cNDnGYDDUStmsLtj ZJr6NNme0lh4gSZG c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan A/B/C/D A 1.00 Seluruh Tim Assesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan. BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 ( Surat, Foto, laporan) BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Undangan Pelatihan Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkup Setda. Buleleng pada tanggal 14 Juni 2021 (Surat Nomor: 005/1650/Org/2021 tanggal surat 2 Juni 2021, Foto, Daftar Hadir, Laporan) 2- Sosialisasi Pengisian LKE RB Oleh Biro Organisasi Setda Propinsi Bali pada Tanggal 7 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1608/Org/2021 tanggal surat 27 Mei 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/14u7qyw-dX_ynpNc-- ydED1Qc4yOtr5It BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Undangan Pengisian LKE PMPRB Pusat/Pemkab. Buleleng Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 (Surat Nomor: 005/1817/Org/2021 tgl surat 21 Juni 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen) 2. Sosialisasi Pengisian LKE RB Oleh Biro Organisasi Setda Propinsi Bali pada Tanggal 7 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1608/Org/2021 tanggal surat 27 Mei 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) 3. Surat Persiapan Penyampaian LKE RB awal Nomor : 061/895/ORGSETDA/III/2022 Tgl 17 Maret 2022 4. Undangan Membahas PMPRB Tahun 2022, Pusat dan Unit pada tanggal 27 April 2022 (Daftar hadir, foto, laporan) 5. Surat PMPRB Tahun 2022 terkait pengisian LKE RB Pusat dan Unit PD Tanggal 26 April 2022 6. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 ( Surat, Foto, laporan) BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Undangan Pengisian LKE PMPRB Pusat/Pemkab. Buleleng Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 (Surat Nomor: 005/1817/Org/2021 tgl surat 21 Juni 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen) 2. Sosialisasi Pengisian LKE RB Oleh Biro Organisasi Setda Propinsi Bali pada Tanggal 7 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1608/Org/2021 tanggal surat 27 Mei 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat)

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor A/B/C/D A 1.00 Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 ( Surat, Foto, laporan) 2, ST Penunjukan Asessor pusat. BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Surat Tugas Nomor 094/121/Itda/2021 dalam rangka melaksanakan PMPRB Tanggal 9 s/d 30 Juni 2021 2- Surat Tugas Asesor Pusat Registrasi PMPRB Online Pemkab Tahun 2021 (Surat Nomor: 094/398/Itda/2021, tgl surat 22 Juni 2021 ) 3- Sosialisasi Pengisian LKE RB Oleh Biro Organisasi Setda Propinsi Bali pada Tanggal 7 Juni 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1608/Org/2021 tanggal surat 27 Mei 2021, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat) 4- Undangan Pembinaan Penyusunan Rencana Aksi RB Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng 2020-2024 Pada Tanggal 27 Januari 2021 melalui zoom meeting (Surat Nomor: 005/386/Org/2021 Tanggal surat 21 Januari 2021, Foto, Daftar Hadir, Laporan Hasil Pembinaan) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/11PUZfVkk6zg12KaFD 1KFSYeu6zg--AzZ e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja A/B/C A 1.00 Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Laporan Hasil Reviu LKE PMPRB Unit 2. LKE PMPRB yang telah direviu para Assesor (pak sekda dan pak inspektur) BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1 Undangan Pelatihan Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkup Setda. Buleleng pada tanggal 14 Juni 2021 (Surat Nomor: 005/1650/Org/2021 tanggal surat 2 Juni 2021, Foto, Daftar Hadir, Laporan) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1sX7ent6nMrjkLsg9M GaeYpGbz4VknuXt f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB instansi dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas A/B/C A 1.00 Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Undangan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Provinsi/Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Mei 2022 ( Surat, Foto, laporan) 2. Laporan Hasil Reviu LKE PMPRB BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1-Undangan Pengisian LKE PMPRB Pusat/Pemkab. Buleleng Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 (Surat Nomor: 005/1817/Org/2021 tgl surat 21 Juni 2021, Foto, Daftar Hadir, Notulen) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1MW0NJQtjy4Li_RaYe o5tgF6JJquuDcmp

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) A/B/C A 1.00 Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) telah dikomunikasikan melalui, monev, dan surat/nota dinas keseluruh satuan kerja. 1- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 2- Monev Rencana Aksi RB Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1EePy43DWUciXkfns QUfAN8bTx6zqk7_3 iv. 0.40 0.40 a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Belum ada dalam jajaran pimpinan tertinggi yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00 seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Undangan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 pada Tanggal 20 April 2022 (Daftar hadir, foto,laporan) 2. Undangan Membahas PMPRB Tahun 2022, Pusat dan Unit pada tanggal 27 April 2022 (Daftar hadir, foto, laporan) 3. Surat Nomor 005/140/I/Bapppeda/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Hal Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencanan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 (Tanggal Surat 26 Januari 2022, Daftar Hadir, Foto, Berita Acara) BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Rapat penyusunan action plan RB dan Penyusunan Rencana Aksi Roadmap RB Tahun 2020-2024 pada Tanggal 5 Mei 2021 ( Surat Undangan Nomor 005/1350/Org/2021 tanggal surat 29 April 2021, , Foto, Daftar Hadir, Notulen Rapat) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1AHmA7x9R3WX7Krgl UgsxKkKqYE9J93MV Perubahan pola pikir dan budaya

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi A/B/C/D/E A 1.00 Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Foster Launching WEB RB 2. SC Launching WEB RB di grup WA PMPRB Buleleng 3. SC Launching WEB RB di grup WA E-SAKIP Buleleng 4. SC Launching WEB RB di FB Bagor Setda 5. SC Launching WEB RB di Web Bagian Organisasi 6. SC Launching WEB RB di grup WA agen perubahan 7. Upload Perbup Roadmap di web RB pada link : https://rb.bulelengkab.go.id/roadmap-rb 8. SC Sosialisasi Roadmap RB di grup WA PMPRB Buleleng BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala dengan bukti dukung: 1. Melalui media website www.bulelengkab.go.id; 2. Wa Grup PMPRB Kab Buleleng; 3. Website PPID. https://drive.google.com/drive/u /4/folders/191ZReFLkTnTtGv82A PtrGWlWi9oVBGJz c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model A/B/C/D A 1.00 Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1ivE8Ykq2ntirTdSwOu jY9_KkWqGLFy9S BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/74/ORG-SETDA/I/2022 tentang Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan tanggal 25 Januari 2022; 2. Surat dan Laporan Desk Proposal Sinovik Tahun 2022 : 1. DPUTR "Memanen Matahari" dan "Perda Mama Bule" 2.DKPP "E-SKT" 3. DISTAN "Sisvara" 4. Kec Kubutambahan "Banana Smart Village" 5. BPKPD "Yan Starpa" 6. Kec. Tejakula "Marine Class" 7. Kec. Sukasada " Panji Digital" 3. Laporan Hasil Desk Sinovik Tahun 2021 . BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Telah dibentuk Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/33/Org/2021 tentang Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan tanggal 3 Maret 2021; 2. Undangan Sosialisasi Pemberdayaan Agen Perubahan Perangkat Daerah tanggal 10 Pebruari 2021 (Surat Nomot : 005/559/ORG/2021, tgl surat 28 Januari 2021, foto, daftar hadir, laporan rapat, SK Agen Perubahan) 3. Renaksi Agen Perubahan SETDA Kabupaten Bulelemg Tahun 2020- 2024 4. Renaksi Agen Perubahan Perangkat Daerah 5. Screenshot WA Grup Agen Perubahan Pemkab Buleleng

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 2 2.00 2.00 i. 1.00 1.00 a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang akan direvisi/dihapus a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat A/B/C A 1.00 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Identifikasi Perda Tahun 2022 2. Identifikasi Perbup Tahun 2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. Identifikasi Perda/Perkada Tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 (3 Perda tidak harmonis) https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1UIVzNlqH0Zh9zxyvK xJ43S0TIu2ufdHZ b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat a. Revisi atas peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundanganundangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat A/B/C A 1.00 Revisi atas peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 2. Register Ranperda tahun 2021-2022 3. Register Ranperbup Tahun 2021-2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Draft Ranperda Perizinan Berusaha https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1qQ_- SmWa50xFo1FL4Wh12BJoMHJv NtG1 ii. 1.00 1.00 DEREGULASI KEBIJAKAN Harmonisasi Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundangundangan

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper , dan Paraf Koordinasi a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut A/B/C/D A 1.00 Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. SOP Legislasi Ranperbup dan Ranperda 2. Surat Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Perda dan Rancangan Perbup, daftar hadir, laporan 3. Naskah Akademis Ranperda Kab. Buleleng tentang Air Limbah Domestik 4. Naskah Akademis Ranperda Kab. Buleleng tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PPKP) 5. Penjelasan Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 6. Penjelasan tentang Ranperda Perubahan Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 7. Surat Pengantar Ranperda Tahun 2022 Kepada DPRD BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Surat Penyampaian Ranperda Seluruh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1cl6-RO-hHZ7En7TBUJ-LEXRbYqHDz_u b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan A/B/C A 1.00 Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Inventaris Perda yang perlu Tindak Lanjut Peraturan Bupati Tahun 2021 2. Inventaris Perda yang perlu Tindak Lanjut Peraturan Bupati Tahun 2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Surat Penyampaian Ranperda Seluruh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1bn4WTOHlNPuFpe9r 6JNHIZO3vw3sjY5s 3 3.00 2.76 i. 1.00 0.90 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Penataan Organisasi

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link a. Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis a. Telah disusun desain organisasi yang seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis b. Telah disusun desain organisasi yang sebagian unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis c.Desain organisasi belum disusun A/B/C A 1.00 Telah disusun desain organisasi yang seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis dengan Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1zd1hKBSLaZyt4Az7h AhtylYpECPNc1EC BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birokrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan DATA DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 2-Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3 - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 2 tingkat organisasi (eselon) b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 3 tingkat organisasi (eselon) c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 4 atau 5 tingkat organisasi (eselon) A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasai No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birkorakrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1sv9AyUa711Z7oJjNs uSnYHn8N0GNbGZa

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : '1-surat udangan rapat penyederhanaan birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 '2-Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 '3-surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 '4-Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 '5-surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link c. Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. a. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada seluruh unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi b. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada sebagian unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi c. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional belum dirumuskan A/B/C B 0.50 Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada sebagian unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dengan Telah disusun SOP ANJAB ABK Tahun 2021 dan Draf SOP ANJAB ABK Tahun 2022 BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. SOP Penyusunan ANJAB ABK Nomor 061/2698/ORG/2021 2. DRAF SOP ANJAB DAN ABK TH 2022 BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1. SOP ANJAB DAN ABK TH 2020 2. DRAF SOP ANJAB DAN ABK TH 2021 https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1JjVHxHNnNfV4DH7Q c8cBsxytIYHbcgZK d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan. a. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada seluruh unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan b. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada sebagian unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan c. Pengalihan jabatan jabatan struktural ke jabatan fungsional belum dilakukan A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasai No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birkorakrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1FC555D7j1sEtdOkGv bsMRiFP2pyy1v5h

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : '1-surat udangan rapat penyederhanaan birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 '2-Surat udnagan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 '3-surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 '4-Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 '5-surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 '6-Surat Pengantar no 045.2/1373/ORG/2021 tgl 30 april 2021

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link e. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi a. Seluruh unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Belum ada kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1zkO_bGp3rA8rnKcKX Ud_ehHrtBM-T0Yj BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1- Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 2-Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Daerah 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 5- FORMAT IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ii. 1.00 0.86 Evaluasi Kelembagaan

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1PasA5XsE0fesLiVYzyj-AMszrBveHgd BUKTI DUKUNG TH 2020 (AKHIR) S/D TH 2021 (AWAL) : 1 - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DInas 2-Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/17Z2Y_f7eMXGiIld0e2 cUS-lnR_R-hOu7 BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah - Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah - Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja A/B/C A 1.00 Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja dengan Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1rF0WrVeVTjyRKZPgB qG-XzDp-XawFVnh BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah - Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah - Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1q1dSPVsWmgk78J1l YQFOJDxUmdIdzl9l BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1- Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DInas 2 -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan A/B/C B 0.50 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1VhkJbsGIH87dXKBNv pexr4A-CAbB5NyU BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1- Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2 -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada unit organisasi A/B/C A 1.00 Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada seluruh unit organisasi dengan Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1WMW8x1MPHgrud0 OgcyJnxVwR2D5omah6 BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah - Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah - Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1iZsGHaehIon7qreH8 BCGa1X6y6d-oV3f BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1 - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2 -Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan di seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan di sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1HHcP6p97tXFKHAVd pOksb3vxnVmx5XFs BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasai No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birkorakrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1'-surat udangan rapat penyederhanaan birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2'-Surat udnagan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 '3-surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 '4-Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 '5-surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. FORMAT IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di unit kerja A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasai No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birkorakrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1OKxjfvfyeKWT6jmO0 DjoAJf1LWQRFjjl

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : '-surat udangan rapat penyederhanaan birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 '-Surat udnagan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 '-surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 '-Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 '-surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 FORMAT IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi di seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi di sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi A/B/C A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://drive.google.com/drive/u /4/folders/117eI7xIQbMMm9djb uTkX37shtVWlrwN6 BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1- Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 2-Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaKecamatan 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link k. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis di seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis di sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis A/B/C C 0.00 Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : - Kematangan (11 Variabel) SETDA BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1. Laporan Hasil rapat Tingkat Kematangan organisasi perangkat daerah 2. Pembahasan tingkat kematangan organisasi melalui undangan rapat menindaklanjuti evaluasi perangkat daerah sesuai permenpan nomor 99 tahun 2018 tanggal 18 September 2019 sesuai surat nomor 00.5/5230/Org tanggal 12 September 2019 (Surat undangan, Daftar hadir, notulen rapat) . https://drive.google.com/drive/u /4/folders/12KnIh1XUoZuztvs0F Gfdol_L5z_mpr4l iii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00 a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 2. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 4. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 5. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1QCcbP2_80i3DPo5V Zv7RwWf0ZQQK2fqj

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1 - Peratuiran Bupati No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 2-Peratuiran Bupati No 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 3- Peratuiran Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 4- Peratuiran Bupati No 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00 Telah disusun Peraturan Bupati tentang SOTK mengenai Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Surat Undangan Rapat Penyederhanaan Birokrasi no 005/1771/VI/ORG/2021 tgl 15 Juni 2021 2. Surat undangan rapat penyederhanaan birokrasi tno 005/1755/ORG tgl 14 Juni 2021 3. surat undangan rapat tim penataan evaluasi organisasi no 005/1741/ORG tanggal 11 juni 2021 4. Surat undangan rapat penyeerhanaan birokrasi no 005/1142/III/ORG/2021 tanggal 31 maret 2021 5. surat undangan rapat tim penataan dan evauasi organisasi no 005/1119/XII/ORG/2021 tanggal 30 maret 2021 6. Surat Pengantar Dokumen Penyederhanaan Birokrasi kepada Gubernur Bali No. 045.2/1808/ORG/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 7. Surat Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasai No. 045.2/2308/ORG/VI/2021 tgl 14 Juli 2021 8. Surat Pengantar Data Penyederhanaan Birkorakrasi dari Pemprov ke Mendagri No. B.43.061.1/16333/KLB/ORG tgl 18 Juni 2021 9. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.10.821/9292/MP/BKD tgl 30 Juni 2021 Mohon Validasi dan Persetujuan https://drive.google.com/drive/u /4/folders/13Sf8xaOFteVXxkT9A c08PpbdXFeVFPw_

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 10. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-18504-KLBB.ORG tanggal 7 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.123791- KLBB.ORG tgl 17 September 2021 tentang Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 12. Surat Rekomendasi dari Pemprov Bali No. B.43.061.1-24873-KLBB.ORG tgl 4 Oktober 2021 Rancangan Peraturan Bupati Buleleng 13. Surat Persetujuan dari Mendagri No. 800/8528/OTDA tgl 24 Des 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Bali 14. Peraturan Bupati No 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah 16. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satpol PP 17. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 18. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1-Surat Pengantar no 045.2/1808/ORG/2021 tanggal 17 juni 2021 2- FORMAT IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 4 2.50 2.01 i. 0.50 0.39 PENATAAN TATALAKSANA Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerint ah Daerah a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00 Peta Proses Bisnis sudah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Permenpan No.19 Tahun 2018, kemudian disusunlah Perbup Penyusunan Peta Proses Bisnis yang baru selesai tahun 2022 sehingga belum ada perubahan probis ditahun 2021 hanya dilakukan evaluasi saja. https://drive.google.com/drive/u /4/folders/1ThVwLWzespxF8lkAd2D7up8blKhO uRS BUKTI DUKUNG TH 2021 S/D TH 2022 (AWAL) : 1. Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis dari KEMENDAGRI; 2. SK Peta Proses Bisnis SKPD : - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng SK Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah No. 188/12/BAPPEDA/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng tanggal 4 Pebruari 2020 - Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng SK Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia No. 800/3.1/I/BKPSDM/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng tanggal 2 Januari 2020 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng SK Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng No. 050/54/KOMINFOSANTI/2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tanggal 10 Pebruari 2020 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng SK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng No. 061.1/555/DKPP-Sekt/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tanggal 8 Januari 2020 - Dinas Pertanian Kab. Buleleng SK Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng No. 188.4/255/SKRT/DISTAN/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tanggal 3 Pebruari 2020 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng SK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng No. 600/70/KPTS.A/DLHI/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tanggal 4 Pebruari 2020

Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Assessor Penilaian Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan Daftar Evidence/Bukti/Dokumen Link 3. Dokumen RENSTRA SKPD ( BAPPEDA, BKPSDM, Dinas Kominfosanti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian) 4. Peta Proses Bisnis SKPD ( BAPPEDA, BKPSDM, Dinas Kominfosanti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB No 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah tanggal 26 Maret 2018 , 6. Laporan evaluasi probis Tahun 2021 BUKTI DUKUNG TAHUN 2020 (AKHIR) S/D TAHUN 2021 (AWAL) : 1. Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis dari KEMENDAGRI; 2. SK Peta Proses Bisnis SKPD : - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng SK Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah No. 188/12/BAPPEDA/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng tanggal 4 Pebruari 2020 - Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng SK Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia No. 800/3.1/I/BKPSDM/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Pengembangan & Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng tanggal 2 Januari 2020 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng SK Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng No. 050/54/KOMINFOSANTI/2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tanggal 10 Pebruari 2020 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng SK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng No. 061.1/555/DKPP-Sekt/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tanggal 8 Januari 2020 - Dinas Pertanian Kab. Buleleng SK Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng No. 188.4/255/SKRT/DISTAN/2020 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tanggal 3 Pebruari 2020