LAPORAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Melayani, Profesional, Terpercaya
2020
Jl. R.A. Kartini No. 110 Palu
[email protected] 0451-424142 www.atrbpn.go.id
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan
izin-Nya
menyelesaikan
lah
Laporan
kami
telah
Kinerja
(LKj)
Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020. Laporan ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Pertanahan Kota Palu atas penggunaan anggaran yang dikelola sepanjang Tahun Anggaran 2020 kepada pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu masyarakat dengan melaksanakan nilai-nilai organisasi “Melayani,
Profesional,
Terpercaya”. Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2020. Hasil evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang. Meskipun penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu tahun 2020 telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga, namun dalam penyusunannya masih dijumpai kekurangan disana sini. Selanjutnya besar harapan, kiranya Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 diapresiasi seluruh masyarakat sehingga upaya menjadikan tanah dan pertanahan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia segera terwujud.
Laporan Kinerja 2020 | i
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kota Palu dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.
Palu, 04 Januari 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu,
Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H. NIP. 196604081992031001
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | ii
DAFTAR ISI
BAB I
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
v
Daftar Gambar
vii
Pendahuluan
A. Penjelasan Umum
1
B. Permasalahan dan Aspek Strategis
9
C. Metode Pengumpulan Data Kinerja
9
D. Tujuan Penulisan Laporan Kinerja
10
BAB II
Perencanaan Kinerja
A. Visi, Misi dan Motto Kantah Kota Palu
11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
11
C. Target Kinerja Lainnya
14
D. Program Strategis Nasional
14
BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi
21
B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
32
C. Realisasi Anggaran
36
D. Capaian Kinerja Lainnya
39
BAB IV
Penutup
A. Kesimpulan
44
B. Saran
45
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | iii
LAMPIRAN 1. Dokumen Perjanjian Kinerja
46
2. Rencana Kinerja Tahunan
47
3. Rencana Aksi
48
4. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan I
49
5. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan II
50
6. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan III
51
7. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan IV
52
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Pembagian Jumlah Bidang Tanah dan Luas Bidang Tanah Berdasarkan Kelurahan di Kota Palu
3
Tabel 2
PNS Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi
7
Tabel 3
PPNPN Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi
8
Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020
12
Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
15
Tabel 6
Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL Per Kelurahan
15
Tabel 7
Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
16
Target dan Realisasi Program Redistribusi Tanah Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
17
Target dan Realisasi Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
18
Tabel 5
Tabel 8 Tabel 9
Tabel 10 Target dan Realisasi Program Validasi Data LP2B Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
18
Tabel 11 Target dan Realisasi Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020
19
Tabel 12 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 1
21
Tabel 13 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 1
23
Tabel 14 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 2
25
Tabel 15 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 2
25
Tabel 16 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 3
26
Tabel 17 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 3
27
Laporan Kinerja 2020 | v
Tabel 18 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 4
28
Tabel 19 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 4
28
Tabel 20 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 5
29
Tabel 21 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 5
29
Tabel 22 Persentase Capaian Fisk Sasaran Program 6
30
Tabel 23 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 6
30
Tabel 24 Capaian Fisik Sasaran Program 7
31
Tabel 25 Capaian Anggaran Sasaran Program 7
31
Tabel 26 Jenis Program Strategis dan Realisasi Input dan Output Tahun 2020
34
Tabel 27 Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Strategis
35
Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020
37
Tabel 29 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2016-2020
38
Tabel 30 Rincian Pensertipikatan Hak Atas Tanah Lahan Huntap I Kota Palu melalui kegiatan PTSL
43
Tabel 31 Rekapitulasi Penetapan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah
44
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Peta Administrasi Kota Palu
1
Gambar 2
Luas Wilayah Per Kecamatan Kota Palu
2
Gambar 3
Fungsi Kantor Pertanahan
5
Gambar 4
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palu
6
Gambar 5
Proporsi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
7
Gambar 6
Proporsi PPNPN Berdasarkan Jabatan
8
Gambar 7
Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi
Gambar 8
20
Persentase Penyelesian Perkara Pertanahan di Lembaga Peradilan
20
Gambar 9
Realisasi Belanja Per Sumber Dana
36
Gambar 10
Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
37
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | vii
PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum B. Permasalahan dan Aspek Strategis C. Metode Pengumpulan Data Kinerja D. Tujuan Penulisan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja 2020 | 1
PENDAHULUAN
A.
Penjelasan Umum Kota Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada
kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36”-0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45” – 121°,1” Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut.
Gambar 1 Peta Administrasi Kota Palu Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut: Utara
:
Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
Selatan
:
Kecamatan Marawola dan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
Barat
:
Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
Timur
:
Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.
Laporan Kinerja 2020 | 1
Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dibagi menjadi 3 (tiga) zona ketinggian yaitu: 1. Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0 – 100 m di atas permukaan laut. 2. Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut. 3. Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Kota Palu berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu, dengan ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,05 km² dan berpenduduk sebanyak 371.365 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,47% per tahun (Kota Palu dalam angka, 2020). Pada tahun 2019, wilayah administrasi Kota Palu dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 46 (empat puluh enam) wilayah kelurahan seperti gambar dan tabel sebagai berikut:
LUAS WILAYAH PER KECAMATAN (KM2) Tawaeli, 59.75, 15%
Palu Barat, 8.28,Tatanga, 14.95, 2% 4% Ulujadi, 40.25, 10%
Palu Utara, 29.94, 8%
Palu Selatan, 27.38, 7% Palu Timur, 7.71, 2%
Mantikulore, 206.8, 52% Sumber : https://palukota.bps.go.id/
Gambar 2 Luas Wilayah Per Kecamatan Kota Palu
Laporan Kinerja 2020 | 2
Tabel 1 Pembagian Jumlah Bidang Tanah dan Luas Bidang Tanah Berdasarkan Kelurahan di Kota Palu Luas Jumlah No. Kecamatan Kelurahan Bidang Bidang Tanah Tanah (m2) 1. Palu Barat 1. Ujuna 1.201 248.546 2. Balaroa 1.921 565.733 3. Kamonji 2.021 642.232 4. Baru 961 244.282 5. Lere 1.892 1.137.556 6. Buluri 138 456.586 7. Siranindi 474 123.453 2. Palu Timur 1. Besusu Barat 982 318.426 2. Besusu Tengah 552 225.455 3. Besusu Timur 517 211.899 4. Lolu Selatan 948 353.516 5. Lolu Utara 784 339.006 6. Besusu 1.670 730.363 3. Palu Selatan 1. Tatura Utara 1.989 624.646 2. Birobuli Utara 3.668 1.557.662 3. Petobo 7.972 4.874.019 4. Birobuli Selatan 2.339 1.037.491 5. Tatura Selatan 1.443 572.738 6. Lolu 2.102 923.263 7. Birobuli 2.741 2.347.309 8. Tatura 2.309 1.151.224 9. Tamalanja 80 29.362 10. Sambale Juraga 23 7.426 4. Palu Utara 1. Mamboro 2441 2.643.509 2. Taipa 631 1.133.379 3. Kayumalue 423 1.288.500 Ngapa 4. Kayumalue 317 541.293 Pajeko 5. Mamboro Barat 86 34.965 6. Kayumalue 5 9.326 5. Mantikulore 1. Lasoani 2.560 1.381.024 2. Poboyo 342 295.771 3. Talise 4.797 2.327.566 4. Tondo 5.533 3.999.398 5. Tanamodindi 2.985 20.327.770 6. Kawatuna 1.311 924.484
Laporan Kinerja 2020 | 3
No.
Kecamatan
6.
Tawaeli
7.
Tatanga
8.
Ulujadi
1.619 132
Luas Bidang Tanah (m2) 3.328.822 56.006
1.146 1.906 939 1.019 52 1.932 1.407 1.640 1.564 2.056 3.624 1.565 1.966 1.950 430 233 249
813.449 2.859.713 1.755.252 2.265.905 17.209 1.023.682 601.256 763.362 878.813 571.977 1.590.906 790.806 1.159.948 927.027 428.785 409.785 251.358
Jumlah Bidang Tanah
Kelurahan 7. Layana Indah 8. Talise Valangguni 1. Panau 2. Lambara 3. Baiya 4. Pantoloan 5. Pantoloan Boya 1. Duyu 2. Nunu 3. Boyoage 4. Tavanjuka 5. Palupi 6. Pengawu 1. Donggala Kodi 2. Silae 3. Kaboena 4. Tipo 5. Buluri 6. Watusampu
Sumber : https://palukota.bps.go.id/
Kantor Pertanahan Kota Palu merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan.
Kantor
Pertanahan
Kota
Palu
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Kantor
Pertanahan
menyelenggarakan
9
(sembilan)
fungsi
sebagaimana gambar 3 berikut.
Laporan Kinerja 2020 | 4
02 pelaksanaan survei dan pemetaan;
01 penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
03 pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
04 pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
09 pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;
FUNGSI KANTOR PERTANAHAN
08 pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan;
06 pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
07 pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
05 pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
Gambar 3 Fungsi Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, susunan organisasi kantor pertanahan terdiri atas: 1. Subbagian Tata Usaha; 2. Seksi Survei dan Pemetaan; 3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 4. Seksi Penataan dan Pemberdayaan; 5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan 6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2020 | 5
Gambar 4 Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palu Kantor Pertanahan Kota Palu berlokasi di Jalan R.A. Kartini No. 110, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penyelengaraan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan Kota Palu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 94 orang, terdiri dari 28 orang PNS dan 66 orang PPNPN. Berdasarkan data kepegawaian, 28 orang PNS tersebut terbagi menjadi 9 (sembilan) pangkat/golongan yang terdiri dari Pengatur Muda (II/a) sejumlah 3 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sejumlah 1 orang, Pengatur (II/c) sejumlah 4 orang, Penata Muda (III/a) sejumlah 7 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sejumlah 5 orang, Penata (III/c) sejumlah 2 orang, Penata Tingkat I (III/d) sejumlah 4 orang, Pembina (IV/a) sejumlah 1 orang, dan Pembina Tingkat I (IV/b) sejumlah 1 orang. Berikut grafik persentase proporsi PNS berdasarkan pangkat/golongan:
Laporan Kinerja 2020 | 6
PROPORSI PNS BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN III/a; 7 7
JUMLAH (ORANG)
6 III/b; 5 5 II/c; 4
III/d; 4
4 II/a; 3 3 III/c; 2 2
VI/a; 1
II/b; 1
IV/b; 1
1 0 Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Gambar 5 Proporsi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pejabat struktural pada Kantor Pertanahan Kota Palu terdiri dari eselon III sejumlah 1 orang, 6 orang eselon IV, dan 21 orang pejabat fungsional. Persebaran PNS berdasarkan Subbagian/Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2 PNS Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi
Jabatan
Seksi Sub Seksi Penetapan Bagian Survei dan Hak dan Tata Pemetaan PendaftaUsaha ran
Seksi Seksi Seksi Penataan Pengadaan Pengendalian dan Tanah dan dan Jumlah Pember- Pengemba- Penanganan dayaan ngan Sengketa
Eselon III
1
-
-
-
-
-
Eselon IV
1
1
1
1
1
1
6
Fungsional
5
7
3
3
1
2
21
CPNS
-
-
-
-
-
-
-
7
8
4
4
2
3
28
Jumlah
1
Sumber: https://simpeg.atrbpn.go.id/
PPNPN pada Kantah Palu sejumlah 66 (enam puluh enam) pegawai terbagi menjadi 7 (tujuh) jabatan yang terdiri dari Asisten Pengadiministrasi Umum sejumlah 32 orang, Operator Komputer sejumlah 18 orang, Asisten Verifikator Berkas sejumlah 4 orang, Customer Service Officer sejumlah 1 orang, Pengemudi sejumlah 2 orang, Pramubakti sejumlah 3 orang, dan Satpam sejumlah 6 orang. Berikut grafik proporsi jumlah PPNPN berdasarkan jabatan:
Laporan Kinerja 2020 | 7
Proporsi PPNPN Berdasarkan Jabatan
3%
Asisten Pengadiministrasian Umum Operator Komputer
9%
5%
6% 2%
Asisten Verifikator Berkas
48%
CSO
27%
Pramubakti Pengemudi Satpam
Gambar 6 Proporsi PPNPN Berdasarkan Jabatan Persebaran 66 orang PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Palu pada tiaptiap Subbagian/Seksi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3 PPNPN Kantor Pertanahan Kota Palu Per Subbagian/Seksi
Jabatan
Seksi Sub Seksi Penetapan Bagian Survei Hak dan Tata dan PendaftaUsaha Pemetaan ran
Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Seksi Pengendalian dan Jumlah Penanganan Sengketa
Satpam
6
-
-
-
-
-
6
Pengemudi
2
-
-
-
-
-
2
Pramubakti Operator Komputer Customer Service Officer Asisten Verifikator Berkas Asisten Pengadministrasi Umum
3
-
-
-
-
-
3
4
-
10
1
-
1
16
1
-
-
-
-
-
1
1
-
3
-
-
-
4
10
15
5
1
2
1
34
27
15
18
2
2
2
66
Jumlah
Laporan Kinerja 2020 | 8
B.
Permasalahan dan Aspek Strategis Permasalahan dalam pengelolaan pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Palu adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; 2. Kurangnya
pemahaman
terhadap
permasalahan
tata
laksana
administrasi; 3. Pada dasarnya, biaya pelaksanaan PTSL telah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi, masyarakat masih merasa berat terhadap beban biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan bea materai, sehingga antusias masyarakat kurang; 4. Pada beberapa daerah tertentu masih ditemukan ketidakjelasan antara batas-batas kawasan hutan dengan perkampungan masyarakat, tidak jelasnya tanah-tanah aset instansi pemerintah maupun BUMN yang belum bersertipikat dan dikuasai masyarakat sebagai perkampungan sehingga mengakibatkan overlapping hasil pendaftaran tanah dengan kawasan hutan atau instansi pemerintah. Adapun aspek strategis dalam pengelolaan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu adalah terbangunnya dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, Kejaksaan dan pihak Kepolisian).
C.
Metode Pengumpulan Data Kinerja Dalam mengumpulkan data kinerja, Kantor Pertanahan Kota Palu
menggunakan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Kementerian ATR/BPN yang dimana sistem pelaporan ini dipakai secara nasional di seluruh unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang sifatnya real-time dengan tingkat kepercayaan dan kebenaran data yang bisa diandalkan. Beberapa aplikasi online lainnya yang dapat digunakan seperti Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (SiRUP), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Selain itu terdapat beberapa aplikasi offline seperti aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker), aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), serta aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Sumber data
Laporan Kinerja 2020 | 9
utama juga berasasl dari laporan bulanan, laporan triwulan, baik fisik maupun keuangan, serta data pendukung lainnya.
D.
Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kota Palu disusun
dengan tujuan: 1. Memberikan
informasi
kinerja
bagi
pimpinan
dan
publik
yang
membutuhkan informasi kinerja; 2. Sebagai
upaya
perbaikan
yang
berkesinambungan
bagi
Kantor
Pertanahan Kota Palu untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 10
PERENCANAAN KINERJA A. Visi, Misi, dan Motto Kantor Pertanahan Kota Palu B. Perjanjian Kinerja C. Target Kinerja Lainnya D. Program Strategis Nasional
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 11
PERENCANAAN KINERJA
A.
Visi, Misi, dan Motto Kantor Pertanahan Kota Palu Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Palu merupakan penjabaran dari
Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dimana secara umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai organisasi pada tingkat kota, Kantor Pertanahan Kota Palu bersifat aplikatif yang substansinya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Visi
Kantor
Pertanahan
Kota
Palu
adalah
Terselenggaranya
Pengelolaan Pertanahan Yang Transparan, Efisien, Akurat dan Mampu Berperan Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Misi dari Kantor Pertanahan Kota Palu adalah: 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat; dan 2) Mengurangi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan melalui sistem penataan pengelolaan. Motto Kantor Pertanahan Kota Palu yaitu, “Bersama Kita Bisa”.
B.
Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berisikan pernyataan dari Kepala
Kantor Pertanahan dalam hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2020, yang memuat hal-hal sebagai
berikut:
1)
Sasaran
Program
Suboutput;
2)
Indikator
kinerja
program/kegiatan; dan 3) Target. Lebih jelas, isi dari dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 No. 1
Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN a. Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen) b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen) d. Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen) e. Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen) f. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen) g. Jumlah Dokumen SAI (Dokumen) h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi (Dokumen) i. Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen) j. Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen) k. Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi, dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o. Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p. Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi (Layanan) Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung t. dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan)
Target
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 12
Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan) Meningkatnya Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kepastian Infrastruktur Keagrariaan di Daerah Letak, Batas a. Layanan Pertanahan dan Luas - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) Bidang Tanah yang - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (Bidang) Mendukung - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) Penegakan - Jumlah Peta Bidang Tanah K4 (Bidang) Hukum - Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang) Terwujudnya Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Kepastian Agraria di Daerah Hukum Hak a. Layanan Pertanahan atas Tanah dan - Jumlah Dokumen Pemberdayaan Pembinaan/Sosialisasi/ Masyarakat Evaluasi/Konsultasi (Satker) Penerima - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Redistribusi dan Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) Legalisasi Aset - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha Bersama) Meningkatkan Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah Kesejahteraan a. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Masyarakat (Neraca) melalui b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Pengaturan dan Penataan Agraria (Bidang) Penataan, c. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Penguasaan, Evaluasi/Konsultasi (Satker) Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah Pelaksanaan a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan Pengadaan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker) Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terwujudnya Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Pelaksanaan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Pengendalian a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Pemanfaatan Atas Tanah/DPAT (Bidang) Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah z.
2
3
4
5
6
1 1 1
1 2.100 7.000 1.845 20
1 33.692 5.000 1
2 50 1
1
4
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 13
7
C.
Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
a. b.
Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) Jumlah Dokumen Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus)
1 3
Target Kinerja Lainnya Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana perjanjian kinerja, Kantor
Pertanahan Kota Palu juga menargetkan kinerja lainnya dalam rangka mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis, yaitu: 1. Kegiatan Pelayanan Pertanahan yang didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2. Pengadaan Hunian Tetap (Huntap) Palu.
D.
Program Strategis Nasional 1. Program PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Strategis
Nasional merupakan salah satu konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar rangkaian data bidang-bidang tanah yang terdaftar lengkap dan akurat. Dalam menentukan Penetapan Lokasi, Kepala Kantor Pertanahan memperhitungkan seluruh faktor yang menghambat dan mendukung kelancaran kegiatan PTSL berdasarkan prioritas yang tertuang dalam Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor
35/SK-72.71/HHP.02.02/VI/2020
Keputusan
Kepala
Kantor
Pertanahan
tentang Kota
Perubahan Palu
Nomor
Pertama 15/SK-
72.71/HHP.02.02/I/2020 Tanggal 5 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 menetapkan 11 Kelurahan sebagai lokasi PTSL Kota Palu Tahun 2020 sebagai berikut: 1) Kawatuna; 2) Tanamodindi; 3) Talise; 4) Tondo; 5) Tatura Selatan; 6) Tatura Utara; 7) Duyu; 8) Lambara; 9) Baiya; 10) Pantoloan; 11) Pantoloan Boya.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 14
Jumlah target PBT, SHAT, dan K4 di 11 kelurahan tersebut berturut-turut sebanyak 7.000 PBT, 5.000 SHAT, dan 1.845 K4. Adapun, dalam pelaksanaan program PTSL ini realisasi terhadap target PBT, SH4T, dan K4 yang berhasil dicapai berturut-turut sebanyak 7.000 bidang PBT, 5.000 bidang SHAT, dan 1.835 bidang K4. Berikut rincian target dan realisasi fisik PTSL Tahun 2020. Tabel 5 Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 Target (Bidang) Penyuluhan 20 Paket Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 7.000 K4 1.845 Pengumpulan Data Yuridis 5.000 Panitia Pemeriksaan Tanah 5.000 Penerbitan SK Hak 5.000 Penerbitan Sertipikat 5.000 Kegiatan
Realisasi (Bidang) 20 Paket 7.000 1.835 5.000 5.000 4.870 4.870
Persentase 100,00% 100,00% 99,46% 100,00% 100,00% 97,40% 97,40%
Sumber: ptsl.atrbpn.go.id (Data Diolah)
Tabel 6 Target dan Realisasi Fisik Kegiatan PTSL Per Kelurahan No.
Kelurahan
Target (Bidang)
Realisasi (Bidang)
1.
Kawatuna
PBT 443
2.
Tanamodindi
700
570
138
700
570
184
3.
Talise
155
155
272
155
155
367
4.
Tondo
1000
848
317
1000
848
345
5.
Tatura Selatan
324
320
82
324
320
56
6.
Tatura Utara
233
232
82
233
232
82
7.
Duyu
704
527
26
704
527
26
8.
Lambara
426
290
130
426
290
130
9.
Baiya
146
146
200
146
146
151
1.419
770
417
1.419
770
328
10.
Pantoloan
No.
Kelurahan
11.
Pantoloan Boya Jumlah
SHAT 341
K4 169
PBT 443
SHAT 341
K4 166
Target (Bidang) PBT 1450
SHAT 801
12
7.000
5.000
1.845
Realisasi (Bidang) 1450
PBT 801
SHAT 0
7.000
5.000
1.835
Sumber; kkp2.atrbpn.go.id (Data Diolah)
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 15
Total realisasi anggaran kegiatan PTSL Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan
Kota
Palu
sejumlah
Rp3.408.759.450
dari
total
anggaran
Rp3.427.055.000 atau sebesar 99,47 persen, yang dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut. Tabel 7 Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyuluhan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah K4 Pengumpulan Data Yuridis Panitia Pemeriksaan Tanah Penerbitan SK Hak Penerbitan Sertipikat Total
Target (Rp) 133.720.000 1.873.080.000
Realisasi (Rp) 133.720.000 1.873.000.000
Persentase 100,00% 100,00%
309.755.000 355.500.000
305.839.450 355.250.000
98,74% 99,93%
679.000.000
678.900.000
99,99%
16.500.000 59.500.000 3.427.055.000
13.200.000 48.850.000 3.408.759.450
80,00% 82,10% 99,47%
Sumber; kkp2.atrbpn.go.id (Data Diolah)
2. Program Redistribusi Tanah Pelaksanaan Redistribusi Tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
dalam
rangka
pembagian
dan/atau
pemberian
tanah
yang
bersumber dari objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertipikat). Tujuan Redistribusi Tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subyek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 16
Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kota Palu melaksanakan Kegiatan Redistribusi Tanah pada Kelurahan Pantoloan Boya dan Lambara dengan target sebanyak 300 bidang dan secara keseluruhan terealisasi sejumlah 100 persen. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 8 Target dan Realisasi Program Redistribusi Tanah Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 No.
Kecamatan
Kelurahan
1.
Tawaeli
Pantoloan Boya
2.
Tawaeli
Lambara Jumlah
Target (Bidang) 186
Realisasi (Bidang) 186
114
114
300
300
3. Program Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 23 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 ayat (2).
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah harus memperhatikan arahan
dalam Rencana Tata Ruang (RTR).
Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
sebagaimana pasal 22 PP Nomor 16 tahun 2004 dilakukan kegiatan antara lain penyusunan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang disebut Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT).
NPGT meliputi neraca perubahan
penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTR, dan prioritas ketersediaan tanah. Neraca Penatagunaan Tanah menyajikan informasi mengenai dinamika perubahan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTR, dan ketersediaan
serta
kebutuhan
tanah
sebagai
arahan
program
strategis
pertanahan (reforma agraria, pendaftaran tanah positif dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum) dalam rangka menunjang pembangunan dan menjadi referensi dalam menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan pada dasarnya merupakan kegiatan menyediakan data/informasi spasial administrasi wilayah, penggunaan tanah, status penguasaan/pemilikan tanah, rencana detail tata ruang (RDTR)/rencana tata ruang wilayah (RTRW), kesesuaian penggunaan tanah dan ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dan arahan lokasi program-program pertanahan.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 17
Kegiatan
Neraca
Penatagunaan
Tanah
Kecamatan
di
Kota
Palu
dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Utara. Adapun rincian target dan realisasi kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 9 Target dan Realisasi Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 Kegiatan NPGT
Target
Realisasi
Fisik
Anggaran
Fisik
Anggaran
2 SP
Rp238.718.000,00
2 SP
Rp222.470.000,00
Kecamatan
4. Program Validasi Data LP2B Penyusutan luas penggunaan tanah sawah terutama sawah irigasi teknis menyebabkan terjadinya kerugian materi (investasi) yang cukup besar terutama dalam tidak berfungsinya sarana prasarana yang dibangun masa lalu dan menyebabkan terjadinya instabilitas di bidang pangan. Penyusutan luas tanah pertanian sawah, terjadi akibat perubahan penggunaan tanah pertanian (sawah) menjadi non pertanian seperti hunian/tempat tinggal/permukiman, industri, jasa dan lainnya. Penyiapan
Data
Lahan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
(LP2B)
merupakan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Penyiapan Data LP2B dilaksanakan melalui Kegiatan inventarisasi,
identifikasi dan pengolahan data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Program LP2B Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Pertanahan Kota Palu dengan target sebanyak 8 (delapan) kecamatan, terealisasi sejumlah 100 persen. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 10 Target dan Realisasi Program Validasi Data LP2B Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyiapan Data LP2B
Target
Realisasi
8 Kecamatan
8 Kecamatan
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 18
5. Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan Permasalahan pokok yang menyebabkan perselisihan pertanahan terkait dengan alas dasar perolehan hak pemilik tanah, status hukum tanah, dan/atau terkait legalitas proses peralihan tanah. Macam-macam kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 yaitu, sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah. Sengketa tanah merupakan kasus pertanahan yang tidak berdampak luas, konflik tanah mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas,
sedangkan perkara
tanah
merupakan kasus pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Adapun penanganan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan/atau
kebijakan
pertanahan. Target dan realisasi kegiatan penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 11 Target dan Realisasi Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2020 Target
Realisasi
Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang
Penanganan Perkara Tanah dan Ruang
Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang
Penanganan Perkara Tanah dan Ruang
1
2
33
35
Penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu dilakukan melalui proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu pihak membantu para pihak dalam proses perundingan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik
tanpa
menggunakan
cara
memutus
atau
memaksakan
sebuah
penyelesaian. Dari 33 (tiga puluh tiga) total kasus sengketa pertanahan yang ditangani Kantah Palu, terdapat 25 (dua puluh lima) proses mediasi yang gagal, 6 (enam) proses mediasi yang berhasil/damai, dan 2 (dua) kasus sengketa yang masih dalam proses. Lebih rinci persentase jumlah sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada grafik berikut:
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 19
Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan
6% 18% Gagal
Damai
76%
Dalam Proses
Gambar 7 Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi
Jumlah perkara pertanahan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri berjumlah 30 kasus, sedangan jumlah perkara pertanahan yang ditangani oleh Pengadilah Tata Usaha Negara berjumlah 5 kasus. Jumlah perkara yang diadili pada tingkat pertama, banding dan kasasi berturut-turut berjumlah 22, 5, dan 8 perkara pertanahan.
Lebih rinci persentase jumlah perkara pertanahan yang
diadili pada tingkat pertama, banding dan kasasi dapat dilihat pada grafik berikut:
Persentase Penyelesaian Perkara Pertanahan
5% 18%
Tingkat Pertama
Tingkat Banding Tingkat Kasasi
77%
Gambar 8 Persentase Penyelesaian Perkara Pertanahan di Lembaga Peradilan
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 20
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Efisiensi Penggunanan Sumber Daya C. Realisasi Anggaran D. Capaian Kinerja Lainnya
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 21
AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan
perwujudan kewajiban Kantor Pertanahan Kota Palu dalam hal melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Dimana dalam prosesnya, dilakukan perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Bagian ini khusus kan menguraikan capaian kinerja setiap sasaran program, akuntabilitas penggunaan anggaran, maupun capaian kinerja lainnya yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Palu. Capaian kinerja Kantor pertanahan Kota Palu Tahun 2020, diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran program suboutput. 1. Sasaran Program 1: Terciptanya Organisasi
yang Adaptif dan
Akuntabel Tabel 12 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 1 Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN a. Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen) b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen) d. Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen) e. Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen) f. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen) g. Jumlah Dokumen SAI (Dokumen) h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi (Dokumen)
Tahun 2020 Target Realisasi Capaian
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 21
Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen) j. Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen) k. Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi, dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o. Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p. Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi (Layanan) Jumlah Pemeliharaan Bangunan t. Gedung dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan) z. Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan)
Tahun 2020 Target Realisasi Capaian
i.
TOTAL
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
0
0%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1 28
0
0%
26
92,85%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 22
Tabel 13 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 1 Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2020
Target (Rp) Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN a. Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen) 3.260.000 b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran 6.000.000 (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP 2.000.000 (Dokumen) 7.150.000 d. Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen) e. Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan 3.400.000 (SKMPP) (Dokumen) f. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 3.200.000 SAKIP (Dokumen) g. Jumlah Dokumen SAI 14.900.000 (Dokumen) h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 19.800.000 dan Verifikasi (Dokumen) i. Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan 1.800.000 (Dokumen) j. Jumlah Dokumen 2.600.000 Sinkronisasi LK (Dokumen) k. Jumlah Dokumen 2.250.000 Pengelolaan BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi, 2.900.000 dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen 3.500.000 Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) 70.090.000 o. Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) 3.150.000
Realisasi (Rp) Capaian
2.068.000
63,43%
5.999.807
99%
2.000.000
100%
6.658.000
93,11%
3.375.000
99,26%
3.200.000
100%
12.945.000
86,97%
15.750.000
79,54%
450.000
25%
2.450.000
94,23%
2.100.000
93,3%
2.450.000
84,48%
3.500.000
100%
26.023.000
37,12%
0
0%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 23
Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target (Rp)
p. Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) q. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan / Dokumentasi (Layanan) t. Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan) z. Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan)
TOTAL
20.600.000
Realisasi (Rp) Capaian 9.550.000
46,35%
1.904.128.000 1.747.133.132 91,75% 31.200.000
31.200.000
100%
19.152.000
17.994.130
93,95%
103.351.000
102.230.000
98,91%
125.780.000
87.587.000
69,63%
102.587.000
96.751.808
94,31%
63.274.000
54.022.390
85,37%
465.558.000
413.859.530
88,89%
137.640.000
137.640.000
100%
1.894.860.000 1.872.450.000 98,81%
60.000.000
59.716.550
99,52%
400.000
0
0%
4.991.928.000 4.719.103.347 94,53%
Dari total 28 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 1, persentase rata-rata capaian fisik sebesar 100%, sedangkan persentase
rata-rata
capaian
anggaran
sebesar
94,53%.
Secara
umum,
persentase rata-rata capaian kinerja baik fisik maupun anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 90% naik menjadi 92,85% di Tahun 2020, dengan total kenaikan sebesar 2,58%. Selanjutnya, persentase rata-rata capaian anggaran untuk sasaran program 1 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, yaitu 84,96% naik menjadi
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 24
94,53% di Tahun 2020 dengan total kenaikan sebesar 9,56%. Kenaikan persentase capaian kinerja fisik dan realisasi anggaran ini dikarenakan, berkurangnya total indikator kinerja dari 30 indikator kinerja pada Tahun 2019 menjadi 28 indikator kinerja pada Tahun 2020 dan terlaksananya indikator penyusunan Renstra. 2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang Mendukung Penegakan Hukum Tabel 14 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 2 Sasaran Program Suboutput Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang Mendukung Penegakan Hukum
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah a. Layanan Pertanahan - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (Bidang) - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) - Jumlah Peta Bidang Tanah K4 (Bidang) - Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang)
TOTAL
Realisasi Capaian
1
1
100%
2.100
1.007
48%
7.000
7.000
100%
1.845
1.835
99%
20
20
100%
10.966
9.863
89,94%
Tabel 15 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 2 Sasaran Program Suboutput Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang Mendukung Penegakan Hukum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2020 Target (Rp)
Realisasi (Rp) Capaian
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah a. Layanan Pertanahan - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) 56.939.000 42.907.125 75,35% - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (Bidang) 274.806.000 172.430.500 62,74% - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) 1.985.640.000 1.948.850.000 98,14%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 25
-
Jumlah Peta Bidang Tanah K4 (Bidang) Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang)
TOTAL
309.755.000
305.839.450
98,73%
133.720.000
133.720.000
100%
2.760.860.000 2.603.747.075
94,3%
Dari total 5 sub indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 2, persentase rata-rata capaian fisik sebesar 89,94%, sedangkan persentase rata-rata capaian anggaran sebesar 94,3%. Secara umum, persentase rata-rata capaian kinerja baik fisik maupun anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 72,5% naik menjadi 89,94% di Tahun 2020, dengan total kenaikan sebesar 17,44%. Selanjutnya, persentase rata-rata capaian anggaran untuk sasaran program 2 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, yaitu 49% naik menjadi 94,3% di Tahun 2020 dengan total kenaikan sebesar 45,3%. Meskipun jumlah sub indikator kinerja bertambah dari 2 pada tahun 2019 menjadi 5 pada tahun 2020, terjadi kenaikan persentase capaian fisik dan realisasi anggaran pada indikator yang sudah ada maupun yang baru.
3. Sasaran Program 3: Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset Tabel 16 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 3 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2020 Target Realisasi Capaian
Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah a. Layanan Pertanahan - Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) 1 1 - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) 33.692 10.360 - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) 5.000 4.870 - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha 1 0 Bersama) TOTAL
38.694 15.231
100%
31,55% 97,4%
10% 39,36%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 26
Tabel 17 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 3 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target (Rp)
Realisasi (Rp) Capaian
Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah a. Layanan Pertanahan - Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosi alisasi/Evaluasi/ Konsultasi (Satker) 21.082.000 1.890.000 8,96% - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) 752.261.000 211.912.900 28,17% - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) 1.110.500.000 1.096.200.000 98,71% - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha 57.060.000 0 0% Bersama) TOTAL
1.940.903.000 1.310.002.900 67,49%
Dari total 5 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 3, persentase rata-rata capaian fisik sebesar 39,49%, sedangkan persentase
rata-rata
capaian
anggaran
sebesar
67,49%.
Secara
umum,
persentase rata-rata capaian kinerja baik fisik maupun anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 39,49% naik menjadi 33,25% di Tahun 2020, dengan total kenaikan sebesar 6,24%. Selanjutnya, persentase rata-rata realisasi anggaran untuk sasaran program 3 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, yaitu 32,87% naik menjadi 67,49% di Tahun 2020 dengan total kenaikan sebesar 33,36%. Kenaikan persentase capaian kinerja fisik dan realisasi anggaran ini dikarenakan, berkurangnya total indikator kinerja dari 8 pada Tahun 2019 menjadi 4 indikator kinerja pada Tahun 2020 dan terlaksananya indikator kinerja khususnya sertipikat HAT dengan persentase rata-rata capaian fisik dan realisasi anggaran sebesar 99%.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 27
4. Sasaran Program 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Tabel 18 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 4 Sasaran Program Suboutput Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Realisasi Capaian
Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah a. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca) b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Penataan Agraria (Bidang) c. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker)
TOTAL
2
2
100%
50
8
16,2%
1
1
100%
53
11
20,75%
Tabel 19 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 4 Sasaran Program Suboutput Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal
Tahun 2020 Realisasi Target (Rp) (Rp)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah a. Jumlah Neraca 238.718.000 Penatagunaan Tanah (Neraca) b. Jumlah Layanan 22.950.000 Pertanahan Bidang Penataan Agraria (Bidang) c. Jumlah Dokumen 7.715.000 Pembinaan/Sosialisa si/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) TOTAL
Capaian
222.470.000
93,19%
2.070.000
9,01%
5.913.000
76,64%
269.383.000 230.453.000 85,54%
Dari total 3 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 4, persentase rata-rata capaian fisik sebesar 20,75%, sedangkan persentase
rata-rata
capaian
anggaran
sebesar
85,54%.
Secara
umum,
persentase rata-rata capaian anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2019,
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 28
sedangkan persentase capaian fisik mengalami penurunan. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 25,49% turun menjadi 20,75% di Tahun 2020, dengan total penurunan sebesar 4,74%. Selanjutnya, persentase rata-rata realisasi anggaran mengalami kenaikan dari 33,66% menjadi 85,54% di Tahun 2020 dengan total kenaikan sebesar 51,88%. Penurunan persentase capaian kinerja fisik dikarenakan, bertambahnya total target yang harus dipenuhi dari 51 menjadi 53, sedangkan angka realisasi target menurun dari 13 menjadi 11. Sebaliknya, kenaikan persentase rata-rata realisasi anggaran dikarenakan besarnya persentase realisasi anggaran indikator Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) yang mencapai 93,19%. 5. Sasaran Program 5: Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tabel 20 Persentase Capaian Fisik Sasaran Program 5 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Realisasi Capaian
Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker)
1
1
100%
Tabel 21 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 5 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2020 Realisasi Target (Rp Capaian (Rp)
Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker) 10.433.000 2.705.000 25,92%
Dari total 1 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 5, persentase capaian fisik sebesar 100%, sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 25,92%. Secara umum, persentase capaian fisik menunjukkan angka statis seperti tahun 2019, sedangkan persentase capaian anggaran mengalami penurunan. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 29
sama dengan capaian fisik di Tahun 2020. Adapun, persentase capaian anggaran mengalami penurunan dari 49% menjadi 25,92% di Tahun 2020 dengan total penurunan sebesar 23,08%.
6. Sasaran
Program
6:
Terwujudnya
Pelaksanaan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Tabel 22 Persentase Capaian Fisk Sasaran Program 6 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
Target
Tahun 2020 Realisasi Capaian
1
4
25%
Tabel 23 Persentase Capaian Anggaran Sasaran Program 6 Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
Tahun 2020 Target (Rp)
12.200.000
Realisasi Capaian (Rp) (Rp)
0
0%
Dari total 1 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 6, persentase capaian fisik sebesar 25%, sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 0%. Secara umum, persentase capaian fisik dan capaian anggaran mengalami penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 100% turun menjadi 25% di Tahun 2020, dengan total penurunan sebesar 75%. Selanjutnya, persentase rata-rata capaia anggaran juga mengalami penurunan dari 81% menjadi 0% di Tahun 2020 dengan total penurunan sebesar 81%.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 30
7. Sasaran Program 7: Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah Tabel 24 Capaian Fisik Sasaran Program 7 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
Tahun 2020 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Realisasi Capaian a. Jumlah Dokumen 1 1 100% Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) b. Jumlah Dokumen 3 3 100% Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus) TOTAL 4 4 100%
Tabel 25 Capaian Anggaran Sasaran Program 7 Sasaran Program Suboutput Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2020 Target (Rp)
a. Jumlah Dokumen 8.550.000 Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) b. Jumlah Dokumen 102.640.000 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus) TOTAL
Realisasi (Rp) 7.083.885
Capaian 82,85%
74.446.768 72,53%
111.190.000 81.530.653 73,32%
Dari total 2 indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran program 7, persentase capaian fisik sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 73,32%. Secara umum, persentase capaian fisik menunjukkan angka statis dengan tahun 2019, sedangkan capaian anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase capaian fisik sebesar 100% sama dengan Tahun 2020. Selanjutnya, persentase rata-rata capaian anggaran mengalami kenaikan dari 59% menjadi 73,32% di Tahun 2020 dengan total kenaikan sebesar 14,32%. Kenaikan persentase capaian anggaran dikarenakan jumlah indikator kinerja yang berkurang dari 4 pada tahun 2019 menjadi 2 di tahun 2020, serta jumlah target dari 6 menjadi 4 di tahun 2020.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 31
B.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Penggunana Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana kantor menjadi perhatian yang sangat
serius, baik penyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Oleh karena volume pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palu cukup tinggi, sehingga untuk menunjang kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai diantaranya gedung arsip dan alat ukur. Untuk melihat tingkat efisiensi pemanfaatan gedung arsip dan alat ukur, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 =
Σ 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 100% Σ 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 =
1 𝑥 100% 1
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 = 100%
Kantor Pertanahan Kota Palu merupakan satu satuan kerja yang memiliki satu gedung arsip. Dari hasil perhitungan diatas, efisiensi pemanfaaatan gedung arsip untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tingkat efisiensi sebesar 100%, hal ini menandakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Palu memiliki efisiensi gedung arsip yang baik dan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Σ 𝑃𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑈𝑘𝑢𝑟 𝑥 100% Σ 𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑈𝑘𝑢𝑟 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘 5 𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑈𝑘𝑢𝑟 = 10
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑈𝑘𝑢𝑟 =
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑈𝑘𝑢𝑟 = 50%
Kantor Pertanahan Kota Palu memiliki 10 unit alat ukur dalam kondisi baik yang dapat digunakan oleh sejumlah 5 orang petugas ukur. Tingkat efisiensi dari segi pemanfaatan alat ukur sebesar 50%.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 32
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakan pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan dalam mendukung kinerja. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Palu adalah keterbatasan jumlah petugas ukur, analisis efisiensi penggunaan SDM menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑈𝑘𝑢𝑟 =
Σ 𝐵𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑡ℎ. 2020 𝑥 100% Σ 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑈𝑘𝑢𝑟 𝑡ℎ. 2020
Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalah
melakukan
pengukuran bidang tanah dari berbagai kegiatan (PTSL, Redis dan PNBP). Hasil perhitungan efisiensi sebagai berikut: Jumlah total beban pekerjaan/tahun
= 13.845 Bidang
Jumlah total petugas ukur
= 5 Orang
Asumsi hari Kerja
= 22 hari/bulan
Jumlah Bulan Efektif/tahun
= 10 bulan
Pekerjaan lain selain Pengukuran bidang
= 0 bidang
Beban kerja/hari
= 13 bidang/orang/hari
Kemampuan Normal petugas ukur/hari
= 13 Bidang/hari
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran Efisiensi penggunaan
anggaran sangat
bermanfaat
dalam
rangka
melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik dengan alokasi anggaran yang
ada,
sehingga
potensi
capaian
output
program/kegiatan
dapat
dipertahankan pada level target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi pada dasarnya merupakan rasio antara output dan input. Selanjutnya, untuk menghitung efisiensi pada penggunaan anggaran program/kegiatan strategis Kantor Pertanahan Kota Palu yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat digunak rumus berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
Output …. Input
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 33
Dengan asumsi yang digunakan sebagai berikut: •
Jika E = 1, artinya Penggunaan anggaran untuk program strategis adalah efisien.
•
Jika E > 1, artinya penggunaan anggaran untuk program strategis adalah sangat efisien.
•
Jika E < 1, artinya penggunan anggaran untuk program strategis adalah tidak efisien. Lebih rinci berikut tabel perhitungan efisiensi penggunaan anggaran
pelaksanaan program-program strategis Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020: Tabel 26 Jenis Program Strategis dan Realisasi Input dan Output Tahun 2020 Realisasi / Capaian
No.
1 2
3.
Program/ Kegiatan
PTSL Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan Rata-Rata
Anggaran (Input)
%
Fisik/ Bidang (Output)
%
Rp3.427.055.000 Rp238.718.000
99,47 93,19
13.845 2
99,28 100
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output yang dihasilkan 1,0 1,0
Rp111.190.000
73,32
3
100
1,3
Rp3.446.048.000
88,28
99,76
1,1
Dari perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa: •
Ketiga program/kegiatan strategis Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 tersebut memiliki tingkat efisiensi E > 1 yang berarti Sangat Efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah E = Output/Input = 1,1;
•
Dengan tingkat Efisiensi sebesar rata-rata 1.1 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keluaran (output) dari program/kegiatan strategis ini dapat dilaksanakan dan mencapai target dengan proporsi output (capaian fisik) lebih besar dari input (anggaran yang digunakan);
•
Dengan masing-masing program/kegiatan strategis tersebut masih memiliki proporsi “persentase anggaran yang tidak terserap” maka dapat disimpulkan bahwa masih ada potencial improvement area variables dan potencial risk area variables; Potencial improvement area variables tersebut adalah variabelvariabel pot
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 34
•
Efisiensi kinerja yang bisa meningkatkan jumlah capaian fisik (output) jika serapan anggaran (input) bisa ditingkatkan sebesar volume sisanya. Misalnya: Desa/Kelurahan sebagai lokasi baru atau tambahan, Juru Ukur Tambahan, Penggunaan Teknologi tambahan dan lain sebagainya;
•
Potencial risk area variables adalah variabel-variabel potensi resiko yang bisa menurunkan kualitas hasil (output) jika serapan anggaran (input) terlalu efisien. Misalnya: Kualitas hasil ukur, kualitas data yuridis, motivasi dan lain sebagainya;
•
Keuntungan (advantages) dan resiko (risks) kedua potensi diatas masingmasing
harus
mendapatkan
perhatian
selain
dari
tingkat
efisiensi
penggunaan anggaran.
4. Perbaikan Varibel Input dan Output Meskipun memiliki tingkat efisiensi penggunaan anggaran program strategis yang cukup baik (E > 1) namun demikian, hasil analisis efisiensi ini juga sekaligus dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap variabel input dan output seperti yang tergambar di dalam tabel dibawah ini: Tabel 27 Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Strategis No.
Program/Kegiatan
% Input
% Sisa
%
%
Tingkat
Output
Sisa
Efisiensi
1
PTSL
98,34
1,66
99,28
0,72
1,0
2
Neraca Penatagunaan
93,19
6,81
100
0
1,0
73,32
26,68
100
0
1,3
Tanah (NPGT) 3
Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan
Secara berturut-turut, efisiensi penggunaan anggaran dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk program/kegiatan strategis Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 yaitu: 1) PTSL (1,0); 2) Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) (1,0); dan 3) Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pertanahan (1,3). Berdasarkan perspektif dan asumsi efisiensi, maka seluruh program/kegiatan sangat efisien menggunakan anggaran.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 35
C.
Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 mencapai
Rp9.099.997.095,00 dari total anggaran sebesar Rp10.332.586.000,00 atau sebesar 88,07%. Laporan pagu dan realisasi dana per sumber dana dapat dilihat pada grafik berikut:
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id/
Gambar 9 Realisasi Belanja Per Sumber Dana Realisasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni mencapai 95,87 persen sedangkan realisasi anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya mencapai 51,48 persen. Rendahnya realisasi anggaran
yang
bersumber
dari
PNBP
disebabkan
menurunnya
jumlah
masyarakat yang melakukan pelayanan pertanahan sehingga penerimaan negara yang bersumber dari PNBP juga berkurang. Masyarakat lebih tertarik untuk mensertipikatkan tanahnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bebas dari biaya pendaftaran dan biaya pengukuran. Realisasi
anggaran
Kantor
Pertanahan Kota Palu Tahun 2020
berdasarkan jenis belanja terbagi menjadi tiga yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Realisasi anggaran untuk jenis belanja pegawai
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 36
sebesar 91,76%, persentase anggaran untuk jenis belanja barang sebesar 87,04%, dan persentase realisasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar 93,14%. Adapun realisasi anggaran Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut:
REALISASI BELANJA PER JENIS BELANJA 9,000,000,000.00 87,04%
8,000,000,000.00 7,000,000,000.00 6,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 91,76%
3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
93,14%
1,000,000,000.00 Pagu Realisasi
BELANJA PEGAWAI 1,904,128,000. 1,747,132,729.
BELANJA BARANG 8,185,840,000. 7,124,703,963.
BELANJA MODAL 242,618,000.00 225,970,000.00
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id/
Gambar 10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Untuk realisasi anggaran per kegiatan pada Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5 berikut: Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020 No. 1
2 3
4
Kode | Nama Kegiatan 5527 | Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 5529 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) 5816 | Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah 5817 | Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Pagu 5.223.717.000
3.900.000
Total Realisasi 4.865.868.064
3.500.000
% 93,15%
89,74%
2.760.860.000
2.603.747.075
94,31%
1.940.903.000
1.310.002.900
67,49%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 37
5
5818 | Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah
6 7
8
269.383.000
230.453.000
85,55%
5819 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah
10.433.000
2.705.000
25,93%
5820 | Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah 5821 | Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
12.200.000
-
111.190.000
81.530.653
0,00%
73,33%
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id/
Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui penyerapan anggaran tertinggi pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah sebesar 94,31 persen, sedangkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah tidak terdapat realisasi anggaran, disebabkan kendala dan masalah sebagai berikut: 1. Pemegang Hak atas Tanah/DPAT berada di luar kota/daerah sehingga membutuhkan koordinasi waktu yg cukup lama; 2. Adanya objek/lokasi yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan pemegang haknya berada di luar kota; serta 3. Waktu pelaksanaan yang sudah mendekati akhir tahun. Selama 5 (lima) tahun terakhir, jumlah realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada Kantor Pertanahan Kota Palu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 29 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2016-2020
No. 1
2 3
4
5 6
Kode | Nama Kegiatan 5527 | Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 5529 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) 5816 | Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah 5817 | Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah 5818 | Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah 5819 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah
2016
2017
2018
2019
2020
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
80,58%
95,08%
94,96%
94,75%
93,19%
97,09%
99,00%
99,11%
97,46%
89,74%
50,07%
72,99%
94,77%
75,91%
94,31%
51,45%
56,11%
87,59%
36,13%
67,49%
60,40%
88,66%
86,71%
41,75%
85,55%
69,03%
Tidak Ada
100,00%
49,29%
25,93%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 38
7
8
5820 | Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah 5821 | Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
Tidak Ada
94,35%
100,00%
80,72%
0,00%
95,62%
80,03%
92,03%
58,07%
73,33%
74,92%
87,35%
93,68%
91,84%
88,07%
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id/
D.
Capaian Kinerja Lainnya 1. Zona Integritas Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan
wewenang,
praktek
KKN,
dan
lemahnya
pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025. Pada tahun 2025 diharapkan tercapai tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f.
komunikasi dengan publik baik;
g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan
reward
dan
punishment
secara
konsisten
dan
berkelanjutan; i.
hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan)
Pelaksanaan program reformasi birokrasi secara konkret pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
melalui
reformasi
birokrasi,
khususnya
dalam
hal
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 39
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria
dalam
manajemen
sistem
perubahan,
penataan
tatalaksana,
penataan
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan
publik. Capaian pembangunan Zona Integritas sampai dengan saat ini yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu pada tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp70.090.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.023.000 atau 37,12 persen yang terbagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan rapat internal pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Palu yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020; b. Pelaksanaan kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh semua ASN baik PNS, PPNPN maupun Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi (ASK) pada Kantor Pertanahan Kota Palu pada tanggal 19 November 2020; c. Pengadaan Spanduk, Baliho dan Pin Zona Integritas; d. Pelaksanaan kegiatan eksternalisasi ZI dengan mengundang Walikota Palu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu, Kepala Kepolisian Resort Palu, Komandan Resor Militer (Danrem) Donggala, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Radio Republik Indonesia Palu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah beserta para Pejabat Eselon 3 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Desember 2020. Masih rendahnya capaian pembangunan zona integritas pada Kantor Pertanahan Kota Palu, sehingga diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan pembangunan zona integritas yang pada akhirnya Visi Kementerian dapat terwujud.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 40
2. Penanggulangan COVID-19 Dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan kebijakan, demikian pula halnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu juga membuat beberapa kebijakan dengan tetap mengacu pada kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang mana kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2. Adanya kebijakan Work From Home (WFH) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan membuat jadwal bekerja dari kantor sebanyak 50% pegawai secara bergantian selama bulan Maret-Mei 2020; 3. Membentuk
Gugus
Tugas
Pencegahan
dan
Pemantauan
Persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor
Pertanahan
Kota
Palu
dengan
SK
Nomor
28/SK-
72.71.KP.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, begitupun juga dengan Kantor Pertanahan Kota Palu terus berusaha menekan angka penyebaran penularan virus. Adapun langkah yang dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus antara lain: 1. Membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 guna mencegah dan mengendalikan penyebaran virus di lingkungan kantor. 2. Menyediakan sarana cuci tangan (wastafel) menggunakan air, menyediakan Loket Shield, menyediakan hand sanitizer, wajib menggunakan masker dilingkungan kantor serta memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan. 3. Melakukan pengecekan suhu menggunakan thermo gun kepada setiap pegawai maupun pemohon yang akan masuk ke lingkungan Kantor Pertanahan Kota Palu.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 41
Kantor Pertanahan Kota Palu melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 mengalokasikan anggaran sebesar Rp163.087.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp162.310.240
atau
99,52
persen
untuk
penanganan
pencegahan penyebaran virus Corona, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pagu sebesar Rp149.187.000 dengan realisasi sebesar Rp148.955.120 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan rincian pengadaan vitamin untuk pegawai, hand sanitizer, sanitizer gedung dan pengadaan wastafel (tempat cuci tangan); 2. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangungan dengan pagu sebesar Rp10.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.855.120 untuk pengadaan Loket Shield; 3. Belanja modal dengan pagu sebesar Rp3.900.000 yang terealisasi sebesar Rp3.500.000 untuk pengadaan thermogun. Tujuan
dan
maksud
diadakan
upaya
pencegahan
dan
pengendalian COVID-19 di Kantor Pertanahan Kota Palu yaitu diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemic dunia sehingga kita bisa bebas dari COVID-19 yang telah melemahkan kesehatan dan bahkan ikut melemahkan perekonomian di Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Palu terus berupaya ikut serta dalam pencegahan pengendalian penyebaran COVID-19 dan segala sumbangsih yang dapat kami lakukan demi kebaikan bersama.
3. Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan serta sepanjang pesisir pantai kelurahan Talise, Kelurahan Tondo dan Kelurahan Mamboro Kota Palu, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat sasaran dari Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka
kegiatan
penanggulangan
bencana
serta
rehabilitasi
dan
rekonstruksi pasca bencana dilakukan. Kegiatan tanggap darurat telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 April 2019, penanganan kegiatan tanggap darurat tersebut dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 42
dengan salah satu penanganan mendesak yang harus dilakukan adalah penyediaan lahan hunian tetap (HUNTAP) bagi para korban bencana. Untuk kegiatan awal pembangunan HUNTAP telah diterbitkan SK Gubernur
Sulawesi
Tengah
Nomor:
369/516/Dis.BMPR-G.ST/2018
tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, dan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 360/167/BPBD-G.ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam dan Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahap II. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2019 telah dilakukan kesepakan bersama antara PT. Lembah Palu Nagaya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tentang Pelepasan Hak Atas Tanah, dan pada tanggal 13 November 2019 dilakukan lagi kesepakatan
bersama
antara
PT.
Lembah
Palu
Nagaya
dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tentang Pelepasan Hak Atas Tanah, yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kantor pertanahan kota palu melakukan kegiatan pensertipikatan lahan HUNTAP yang terletak di kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 622.1/72.AT.02.02/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Pensertipikatan Hak Atas Tanah Lahan Huntap I Kota Palu melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 30 Rincian Pensertipikatan Hak Atas Tanah Lahan Huntap I Kota Palu melalui kegiatan PTSL Belum Terproses Subyek Belum Menandatangani Form
Bidang Tanah Tumpah Tindih
Jumlah Subyek
Sertifikat
Surat Keputusan Walikota Palu No. 360/400/BPBD/2020 Tanggal 04/05/2020 Surat Keputusan Walikota Palu No. 360/702/BPBD/2020 Tanggal 17/09/2020
549
434
6
37
77
492
414
-
31
47
Total
1041
848
6
68
124
No.
Alas Hak
1.
2.
Subyek Telah Meninggal Dunia
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 43
Salah satu tugas dan fungsi seksi pengadaan tanah adalah melaksanakan penetapan hak atas tanah aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, termasuk Tindakan Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah instansi pemerintah. Pada tahun 2020 seksi pengadaan tanah telah melaksanakan penetapan hak atas tanah Aset Pemerintah Daerah Kota Palu, Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Aset Pemerintah Pusat/Kementerian dan aset PT. Perusahaan Listrik Negara, dengan rekapitulasi sebagai berikut: Tabel 31 Rekapitulasi Penetapan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah No. 1. 2. 3. 4. 5.
Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya Pemerintah Daerah Kota Palu Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng Pemerintah Pusat (Kementerian) Pemerintah Daerah Lainnya PT. PLN (Persero) (2019) TOTAL
Jumlah Sertifikat 9 Bidang 1 Bidang
Kegiatan PTSL Rutin 9 Bidang -
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
1 Bidang
3 Bidang
-
3 Bidang
35 Bidang 48 Bidang
-
35 Bidang 48 Bidang
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 44
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari uraian laporan kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Capaian kinerja secara keseluruhan adalah 61,23 persen dengan capaian realisasi keuangan 88,05 persen dan Realisasi Fisik sebesar 63,98 persen. 2. Pelaksanaan program strategis nasional yaitu: 1) PTSL; 2) Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT); dan 3) Penyelesaian Sengketa dan Perakara Pertanahan dengan rata-rata capaian fisik sebesar 99,76% dan realisasi anggaran sebesar 88,28%. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran terhadap output yang dihasilkan didapatkan nilai E>1, yang artinya penggunaan anggaran untuk ketiga program strategis tersebut adalah efisien. 3. Target kinerja lainnya yang dilaksanakan melalui kegiatan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kota Palu adalah Pengadaan Tanah Huntap Palu dengan total subyek penerima sertipikat sebanyak 848 bidang atau sebesar 81% dari total jumlah subyek terdaftar. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai dengan persentase efisiensi penggunaan sebesar 100%. 5. Hasil Laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kota Palu dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 44
B.
Saran
Dalam rangka mendukung dan memperlancar kinerja pada Kantor Pertanahan kami menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemuktahiran basis data terutama mengenai informasi pemohon atau pihak-pihak berkepentingan lainnya agar proses koordinasi dan pelayanan dapat berjalan dengan tertib sesuai administrasi dan standar pelayanan yang berlaku; 2. Untuk mendukung dan perbaikan kesiapan kinerja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan program kegiatan diharapkan bisa diterima pada awal tahun anggaran sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal; 3. Diperlukan adanya Tata Cara Kerja atau petunjuk teknis mengenai rincian jenis pekerjaan dan rincian besarnya pendanaan pekerjaan dan apa bentuk/jenis yang merupakan evidence terhadap kegiatan atau sub kegiatan yang dananya dialokasikan dalam DIPA, sehingga ada kepastian pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. 4. Dibutuhkan inovasi-inovasi terbaru terkait aplikasi pelayanan maupun aplikasi teknis lainnya guna meningkatkan proses pelayanan dan pengolahan data pertanahan.
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 45
1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Rencana Kinerja Tahunan 3. Rencana Aksi 4. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan I 5. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan II 6. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan III 7. Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan IV L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 46
LAMPIRAN 1 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 46
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu 94235 – Telp (0451) 424442, 422455 – Email:
[email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama
:
Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H.
Jabatan
:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
Dr. Ir. Doni Janartowidiantono, M.Eng.Sc
Jabatan
:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Palu, 6 Januari 2019 Pihak Pertama,
Dr. Ir. Doni Janartowidiantono, M.Eng.Sc NIP. 196401281993031001
Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H. NIP. 196604081992031001
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu 94235 – Telp (0451) 424442, 422455 – Email:
[email protected]
PERJANJIAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN 2020 No. 1
Sasaran Program Suboutpu t Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN a. Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen) b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen) Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen) d. e. Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen) f. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen) g. Jumlah Dokumen SAI (Dokumen) h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi (Dokumen) i. Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen) j. Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen) k. Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi, dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o. Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p. Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi (Layanan) Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung dan t. Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) Jumlah Operasional Perkantoran dan y. Pimpinan
Target
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu 94235 – Telp (0451) 424442, 422455 – Email:
[email protected]
Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan)
z.
2
Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang Mendukung Penegakan Hukum
3
Terwujudnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset
4
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
5
6
7
1 1 1
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah a. Layanan Pertanahan 1 Jumlah Dokumen Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) 1.100 Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (Bidang) 20.000 Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) 20 Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang) Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah a. Layanan Pertanahan Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ 1 Evaluasi/Konsultasi (Satker) Jumlah Layanan Pertanahan Bidang 41.880 Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) 7.500 Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) 1 1 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha Bersama) Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah d. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca) 3 e. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Penataan 50 Agraria (Bidang) f. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ 1 Evaluasi/Konsultasi (Satker) 1 Jumlah Dokumen Gugus Tugas Reforma g. Agraria Daerah (Satker)
Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah b. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker) c. Jumlah Dokumen Peta Zona Nilai Tanah (Pembaharuan) (Bidang) Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah b. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
c. d.
Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) Jumlah Dokumen Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus)
1 200
4
1 3
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu 94235 – Telp (0451) 424442, 422455 – Email:
[email protected]
KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ANGGARAN
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah
Rp.
5.227.617.000
Rp.
5.472.897.000
Rp.
2.626.721.000
Rp.
915.576.000
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah Jumlah
Rp. Rp.
33.452.000 12.200.000
Rp.
115.765.000
Rp.
14.404.228.000
Pihak Kedua,
Palu, 6 Januari 2019 Pihak Pertama,
Dr. Ir. Doni Janartowidiantono, M.Eng.Sc NIP. 196401281993031001
Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H. NIP. 196604081992031001
LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 47
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu 94235 – Telp (0451) 424442, 422455 – Email:
[email protected]
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Kantor Pertanahan Kota Palu telah membuat penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan
tugas dan
tanggung
jawab.
Penetapan
kinerja
ini
menjabarkan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan kinerja Kantor Pertanahan Kota Palu. Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 dapat dilihat pada halaman selanjutnya :
RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN 2020 No. 1
Sasaran Program Suboutput Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN a. Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen) b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen) d. Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen) e. Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen) f. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen) g. Jumlah Dokumen SAI (Dokumen) h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi (Dokumen) i. Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen) j. Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen) k. Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi, dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o. Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p. Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q. Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi (Layanan) t. Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor
(Layanan)
Target
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 49
2
3
4
v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) 1 w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) 1 x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) 1 y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan) 1 z. Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) 1 aa. Jumlah Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Layanan) 1 bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan) 1 Meningkatnya Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kepastian Infrastruktur Keagrariaan di Daerah Letak, Batas a. Layanan Pertanahan dan Luas - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Bidang Tanah Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi yang 1 (Satker) Mendukung - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Penegakan 1.100 Keagrariaan (Bidang) Hukum 20.000 - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) - Jumlah Dokumen Berita Acara 20 Penyuluhan (Paket) Terwujudnya Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Kepastian Agraria di Daerah Hukum Hak a. Layanan Pertanahan atas Tanah dan - Jumlah Dokumen Pemberdayaan Pembinaan/Sosialisasi/ Masyarakat Evaluasi/Konsultasi (Satker) 1 Penerima - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Redistribusi - Hubungan Hukum Keagrariaan dan Legalisasi (Bidang) 41.880 Aset - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) 7.500 - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha Bersama) 1 Meningkatkan Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah Kesejahteraan a. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Masyarakat (Neraca) 3 melalui b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Pengaturan dan Penataan Agraria (Bidang) 50 Penataan, c. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Penguasaan, Evaluasi/Konsultasi (Satker) 1 Pemilikan d. Jumlah Dokumen Gugus Tugas Reforma Tanah serta 1 Agraria Daerah (Satker) Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 50
5
6
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah 1
(Satker) b. Jumlah Dokumen Peta Zona Nilai Tanah
(Pembaharuan) (Bidang) Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
a. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) b. Jumlah Dokumen Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus)
KEGIATAN Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah Jumlah
200
4
1
3
Rp.
ANGGARAN 5.227.617.000
Rp.
5.472.897.000
Rp.
2.626.721.000
Rp. Rp. Rp.
915.576.000 33.452.000 12.200.000
Rp. Rp.
115.765.000 14.404.228.000
Palu, 22Januari 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu,
Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H. NIP. 19660408 199203 1 00
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 48
RENCANA AKSI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN 2020
No
Target
Sasaran Program Suboutput
1 Terciptanya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Fisik
TW I
Keuangan
Fisik
Keuan gan
TW II Keuan Fisik gan
TW III Keuan Fisik gan
TW IV Keuan Fisik gan
Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan
Organisasi Yang
Kementerian ATR/BPN
Adaptif dan
a.
Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen)
1
3,260,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Akuntabel
b.
Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu
1
6,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
2,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
7,150,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,400,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,200,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c.
Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen)
d.
Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen)
e.
Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen)
f.
Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen)
g.
Jumlah Dokumen SAI (Dokumen)
1
15,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
h.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
1
22,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
1,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Verifikasi (Dokumen) i
Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen)
j.
Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen)
1
2,600,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
k.
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen)
1
2,250,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
l.
Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi,
1
2,900,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,500,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Pemutakhiran Kepegawaian (Dokumen) m
Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen)
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 49
RENCANA AKSI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN 2020
No
Target
Sasaran Program Suboutput
1 Terciptanya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Fisik
TW I
Keuangan
Fisik
Keuan gan
TW II Keuan Fisik gan
TW III Keuan Fisik gan
TW IV Keuan Fisik gan
Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan
Organisasi Yang
Kementerian ATR/BPN
Adaptif dan
a.
Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra (Dokumen)
1
3,260,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Akuntabel
b.
Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu
1
6,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
2,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
7,150,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,400,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,200,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c.
Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen)
d.
Jumlah Dokumen Revisi Anggaran (Dokumen)
e.
Jumlah Dokumen Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) (Dokumen)
f.
Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen SAKIP (Dokumen)
g.
Jumlah Dokumen SAI (Dokumen)
1
15,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
h.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
1
22,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
1,800,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Verifikasi (Dokumen) i
Jumlah Dokumen Konsultasi Keuangan (Dokumen)
j.
Jumlah Dokumen Sinkronisasi LK (Dokumen)
1
2,600,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
k.
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN (Dokumen)
1
2,250,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
l.
Jumlah Dokumen Pengelolaan, Administrasi,
1
2,900,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
3,500,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Pemutakhiran Kepegawaian (Dokumen) m
Jumlah Dokumen Konsultasi Kepegawaian (Dokumen)
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 49
No
Target
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan n
Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi (Layanan) t. Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan) z. Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan)
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di 2 Meningkatnya Daerah Kepastian Letak, a. Layanan Pertanahan Batas dan Luas - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Bidang Tanah yang Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (Satker) Mendukung - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Penegakan Keagrariaan (Bidang) Hukum
TW I
TW II Keuan Fisik gan 50% 50%
TW III Keuan Fisik gan 75% 75%
TW IV Keuan Fisik gan 100% 100%
1
70,090,000
25%
Keuan gan 25%
1 1
3,150,000 20,600,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
1,904,128,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1 1
30,360,000 25,776,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
128,210,000
1
87,180,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
110,080,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1 1 1
180,990,000 504,933,000 123,000,000
25% 25% 25%
25% 25% 25%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
75% 75% 75%
75% 75% 75%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
1
1,837,440,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
60,020,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
65,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
56,939,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1,100
144,238,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Fisik
Keuangan
Fisik
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 50
No
Target
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan n
Jumlah Dokumen Pembangunan ZI Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Dokumen) o Jumlah Dokumen Advokasi (Dokumen) p Jumlah Dokumen Sosialisasi Melalui Beberapa Media (Dokumen) q Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) r Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Layanan) s. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi (Layanan) t. Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor (Layanan) u. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Layanan) v. v. Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas (Layanan) w. Jumlah Konsultasi/Koordinasi (Layanan) x. Jumlah Langganan Daya dan Jasa (Layanan) y. Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Layanan) z. Jumlah Pembiayaan Pegawai Pemerintah Hasil Pekerjaan (Layanan) aa. Jumlah Keperluan Sehari hari Perkantoran (Layanan) bb. Jumlah Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Layanan)
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di 2 Meningkatnya Daerah Kepastian Letak, a. Layanan Pertanahan Batas dan Luas - Jumlah Dokumen Pembinaan/ Bidang Tanah yang Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (Satker) Mendukung - Jumlah Layanan Bidang Infrastruktur Penegakan Keagrariaan (Bidang) Hukum
TW I
TW II Keuan Fisik gan 50% 50%
TW III Keuan Fisik gan 75% 75%
TW IV Keuan Fisik gan 100% 100%
1
70,090,000
25%
Keuan gan 25%
1 1
3,150,000 20,600,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
1,904,128,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1 1
30,360,000 25,776,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
128,210,000
1
87,180,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
110,080,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1 1 1
180,990,000 504,933,000 123,000,000
25% 25% 25%
25% 25% 25%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
75% 75% 75%
75% 75% 75%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
1
1,837,440,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
60,020,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
65,000,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
56,939,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1,100
144,238,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Fisik
Keuangan
Fisik
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 50
No
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) - Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang)
3
4
5
Terwujudnya Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Kepastian Hukum Daerah a. Layanan Pertanahan Hak atas Tanah - Jumlah Dokumen Pembinaan/ dan Pemberdayaan Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (Satker) Masyarakat dan - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Legalisasi Aset Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha Bersama) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal
Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah a. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca) b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Penataan Agraria (Bidang) c. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) d. Jumlah Dokumen Gugus Tugas Rerorma Agraria Daerah (Satker)
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah Pelaksanaan Pengadaan Tanah a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Bagi Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker) Pembangunan Untuk Kepentingan b. Jumlah Dokumen Peta Zona Nilai Tanah Umum (Pembaharuan) (Bidang)
Target Keuangan
Fisik
TW I Fisik Keuan gan 25% 25% 25% 25%
TW II Fisik Keuan gan 50% 50% 50% 50%
TW III Fisik Keuan gan 75% 75% 75% 75%
TW IV Fisik Keuan gan 100% 100% 100% 100%
20,000 20
5,138,000,000 133,720,000
1
21,082,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
41,880
882,829,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
7,500 1
1,665,750,000 57,060,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
3 50
358,077,000 22,950,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
7,715,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
526,834,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
10,433,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
200
23,019,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
No
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan - Jumlah Peta Bidang Tanah (Bidang) - Jumlah Dokumen Berita Acara Penyuluhan (Bidang)
3
4
5
Terwujudnya Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Kepastian Hukum Daerah a. Layanan Pertanahan Hak atas Tanah - Jumlah Dokumen Pembinaan/ dan Pemberdayaan Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (Satker) Masyarakat dan - Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Legalisasi Aset Hubungan Hukum Keagrariaan (Bidang) - Jumlah Dokumen Sertipikat HAT (Bidang) - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Usaha Bersama) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal
Terlaksananya Penataan Agraria di Daerah a. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca) b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Penataan Agraria (Bidang) c. Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) d. Jumlah Dokumen Gugus Tugas Rerorma Agraria Daerah (Satker)
Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan Tanah di Daerah Pelaksanaan Pengadaan Tanah a. Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemantauan dan Bagi Sosialisasi Pengadaan Tanah (Satker) Pembangunan Untuk Kepentingan b. Jumlah Dokumen Peta Zona Nilai Tanah Umum (Pembaharuan) (Bidang)
Target Keuangan
Fisik
TW I Fisik Keuan gan 25% 25% 25% 25%
TW II Fisik Keuan gan 50% 50% 50% 50%
TW III Fisik Keuan gan 75% 75% 75% 75%
TW IV Fisik Keuan gan 100% 100% 100% 100%
20,000 20
5,138,000,000 133,720,000
1
21,082,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
41,880
882,829,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
7,500 1
1,665,750,000 57,060,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
3 50
358,077,000 22,950,000
25% 25%
25% 25%
50% 50%
50% 50%
75% 75%
75% 75%
100% 100%
100% 100%
1
7,715,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
526,834,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
10,433,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
200
23,019,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
No 6
7
Target
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
a. b.
Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) Jumlah Dokumen Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus)
Fisik
TW I
Keuangan
Fisik
Keuan gan
TW II Keuan Fisik gan
TW III Keuan Fisik gan
TW IV Keuan Fisik gan
4
12,200,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
8,550,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
3
107,215,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
No 6
7
Target
Sasaran Program Suboutput
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Dokumen Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT (Bidang)
Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah
a. b.
Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi (Satker) Jumlah Dokumen Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Kasus)
Fisik
TW I
Keuangan
Fisik
Keuan gan
TW II Keuan Fisik gan
TW III Keuan Fisik gan
TW IV Keuan Fisik gan
4
12,200,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
1
8,550,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
3
107,215,000
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
LAMPIRAN 4 LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 49
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 58
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 58
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 59
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 59
LAMPIRAN 4 LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 50
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
LAMPIRAN 5 LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN III
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 51
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 53
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 53
LAMPIRAN 6 LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 52
i
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 53
i
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 53
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 54
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 54
L a p o r a n K i n e r j a 2 0 2 0 | 55