Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 1

26 Kelayakan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara bukan hanya berbatasan langsung dengan IKN. Namun banyak aspek lain yang membuat Kalsel layak sebagai gerbang Ibu Kota Negara TIMREDAKSI DAFTAR ISI 4 TAHUN 100 PENGHARGAAN HPN 2020 dimeriahkan lomba foto bertemakan wisata kalsel. PEMBANGUNAN BENDUNGAN TAPIN TUNTAS LAHAN KRITIS BERKURANG, IKLH KALSEL MENINGKAT Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, mengatakan perlu sinergi lebih erat dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil Menengah ANGGARKAN BOSDA KOMITMEN BANGUN PENDIDIDKAN Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura REVOLUSI HIJAU, KONTRIBUSI KALSEL UNTUK DUNIA Mess Atlet Bergerak peresmiannya dilakukan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di GOR Hasanuddin HM. Pada saat acara peresmian juga dihelat Festival Olahraga Pelajar se-Kalsel. Peringatan hari wafat atau haul KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, Martapura, RANCANG PEMULIHAN WISATA DI MASA PANDEMI 4 8 16 22 29 34 Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai meresmikan pemanfaatan jembatan Pendidikan dan Jembatan Bincau di kawasan Sekumpul Martapura 4 TAHUN PROGRES PEMBANGUNAN KEPEMIMPINAN BIRIN-RUDY PEMRAKARSA Drs. Abdul Haris Makkie, MSi PENGARAH Pj. Sekretaris Daerah Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalsel Kurnadiansyah, S.Sos PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan Widi Gunawan, S.PT, M.I.Kom. PEMIMPIN REDAKSI Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Jumri, S.Ag. M.I.Kom WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan Bambang Dedi Mulyadi, S.Sos, M.AP REDAKTUR PELAKSANA Moh Mahfud REDAKTUR UTAMA Mazfiar Amriarriza Belinda Devi Larasati Erma Safitri LAYOUTER Rifky Nanang Raponggati Muhammad Ali Furqan Mazfiar Amriarriza REPORTER Roniansyah Fahriansyah Endy Reza Pradana Cindy Vinnalarika S. P FOTOGRAFER Surianata M. Badraini M. Yusnadian Noor Donny Sophandi Naimah Mahmuda Muhammad Alfian SIRKULASI DAN DISTRIBUSI, Marisa Sofia ALAMAT Jl. Dharma Praja, No. 1 Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru-Kalsel email: [email protected]

Assalamu’alaikum wr.wb,. Alhamdulillah, era kepemimpinan H. Sahbirin Noor dan H. Rudy Resnawan memasuki tahun keempat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Februari tahun 2016 di Istana Negara Jakarta. Sejak dilantik, “Paman Birin” sapaan akrab bagi Gubernur Kalsel sangat terkesan dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar pemimpin jangan hanya duduk dibelakang meja, turun kelapangan, kenali masalah dan temukan solusi, yang kemudian dipraktekkan oleh “Paman Birin” dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Berbaur dan menyatu bersama masyarakat petani, nelayan, pedagang, kalangan pondok pesantren dan struktur lapisan masyarakat dari mana saja bukan pemandangan yang asing bagi rakyat Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu empat tahun ini, H. Sahbirin Noor dan H. Rudy Resnawan tak kenal lelah dalam upaya membangun banua dan menyejahterakan rakyat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan disektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, pertanian dan perikanan terus dibangun secara berkelanjutan, sehingga mengantarkan Kalsel menuju daerah yang mandiri dan dan terdepan. Era H. Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan berhasil melahirkan program penghijauan yang mendapat pengakuan Presiden Jokowi sebagai program penghijauan terbaik di Indonesia, yaitu Program Revolusi Hijau. Sejumlah program yang langsung dirasakan langsung oleh rakyat juga banyak bergulir, baik dalam bentuk penganggaran maupun regulasi. Anggaran kesehatan rata-rata dialokasikan sebesar 15 persen KATA PENGANTAR Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kurnadiansyah S.Sos dari APBD, sedang undang-undang hanya mensyaratkan 10 persen. Kalsel satu-satunya provinsi di wilayah Kalimantan yang menganggarkan Bantuan Operasional Daerah atau BOSDA. Pemprov Kalsel di era kepemimpinan Paman Birin juga melahirkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dengan berbagai keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima lebih dari 100 penghargaan selama empat tahun. Dalam kurun 4 tahun itu pula, Paman Birin mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan peringatan-peringatan hari besar nasional dilaksanakan di Kalimantan Selatan, seperti Hari Pangan Sedunia, Hari Keluarga Nasional atau Harganas, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Hari Pers Nasional dan hari-hari besar nasional lainnya. Even-even nasional ini kemudian meningkatkan kunjungan wisatawan dan sekaligus mendorong perkembangan pariwisata yang lebih maju di Kalimantan Selatan. Sekilas peristiwa demi peristiwa pembangunan di Kalsel akan dikemas secara ringkas dalam terbitan Majalah Wasaka dengan bahasan utama ”Duet Birin Rudy, Empat Tahun Membangun Banua. Semoga tulisan yang terangkum dalam Majalah Wasaka ini menjadi bahan bacaan dan dokumentasi yang bermakna untuk menyimak perjalanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam fakta yang sebenarnya.

FOKUS UTAMA Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 4 Empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan berhasil mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus meningkat dan mencapai angka 70,72, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) membaik dengan nilai 62,06. Karena itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengutarakan pada 2021 tema PROGRES PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN SELATAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalsel mengangkat tema ‘Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi sebagai Gerbang Ibu Kota Negara’. Dirinya berharap pembangunan di wilayah ‘Banua’ --sebutan Kalsel-- lebih berkembang. “Mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti pembangunan di Banua kita lebih berkembang dan lebih maju lagi,” kata dia, belum lama ini. Keberhasilan meningkatkan IPM tak lepas pula dari keberhasilan Pemprov Kalsel dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran pada 2019 sudah berada diangka 4,31%. Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran terbuka Kalsel pada 2018 tercatat sebesar 4,50%. Bila dibandingkan tingkat pengangguran 2019, berkurang sebanyak 19%. Pencapaian signifikan juga tampak pada angka kemiskinan di Banua yang terus menurun. Pada 2018, tingkat kemiskinan sebanyak 4,54%, dan 2019 mengalami penurunan menjadi 4,47%. “Angka kemiskinan di daerah kita, jauh berada di bawah rata-rata nasional,” kata pria yang akrab disapa Paman Birin. Pencapaian tersebut tak akan terwujud, menurut dia, tanpa sinergi dan kebersamaan dari seluruh stake holder maupun DPRD Kalsel. “Pencapaian yang telah diraih pada tahun anggaran 2019 berkat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan semua pihak, khususnya dengan DPRD

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 5 Kalimantan Selatan. Kita meraih beberapa keberhasilan dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar dia. Kesejahteraan meningkat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Provinsi Kalsel berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat pada beberapa bidang pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan data statistik di atas rata rata nasional. Anggota VI BPK, Harry Azhar Aziz menyatakan selama 2019, ada empat indikator kesejahteraan yang meningkat di Kalsel. Yaitu, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan pengendalian inflasi. “Berdasarkan data BPS tahun 2019 beberapa indikator kesejahteraan meningkat di antaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68%. Ini menunjukan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9%,” katanya Harry pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan secara virtual, Kamis (18/6). Menurut Harry, tingkat pengangguran terbuka 2019 di Kalsel sebesar 4,31% jauh lebih baik di rata rata nasional 5,28%. Tingkat kemiskinan pada 2019 di angka 4,55%, jauh lebih baik dari rata-rata nasional 9,22%, angka gini ratio 0,334 lebih baik di banding nasional 0,380. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,72, masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92. Sedangkan inflasi di Kalsel pada April 2020 mencapai 1,49% jauh lebih baik dibanding nasional 2,60%. Kondisi tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. “Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya. Terkait raihan opini WTP 2019, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut sejak 2012. Harry Azhar Azis mengaku bersyukur karena telah merampungkan pemeriksanaan selama dua bulan dalam kondisi pandemi dan dapat diserahkan hasilnya kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel. Perolehan opini WTP, berdasarkan penilaian profesional tim auditor, antara lain penyajian/penyusunan LKPD Kalsel berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. “Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Harry. Gubernur mengaku bersyukur atas perolehan WTP juga mengajak jajarannya agar mempertahankan opini tersebut. Orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu bertekad memperbaiki kinerja jajaranya serta akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap LKPD 2019.

FOKUS UTAMA Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 6 Bantu untuk UMKM Untuk mendukung pembangunan perekonomian, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran SKPD agar membantu sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu agar sektor perekonomian Kalsel segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. “Kita harus bangkit, kita bantu perusahaan, serta UMKM agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan, kita dorong para pemilik modal untuk berinvestasi di Kalsel, sehingga perekonomian di daerah kita bisa tumbuh dan kembali stabil,” serunya. Sejak pandemi covid-19 melanda lima bulan terakhir, sektor perekonomian ‘Banua’ terpuruk. BPS Kalsel mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau minus 2,61% dibandingkan dengan triwulan II-2019 (yoy). Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, terpuruknya perekonomian Kalsel pada triwulan II-2020 dipengaruhi oleh covid-19 yang mewabah di dunia. “Belum teratasinya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian secara global, bukan hanya Kalsel,” katanya melalui channel Youtube BPS Kalsel. Di sisi lain, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Pemprov Kalsel, Awang Pramila menyatakan, dari data mereka sejak 10 tahun terakhir baru tahun ini pertumbuhan ekonomi Kasel terjadi kontraksi atau tumbuh negatif. Dia memprediksi, jika pandemi masih berlangsung lama maka kontraksi kemungkinan akan tetap terjadi pada kuartal selanjutnya. “Kecuali permintaan komoditas unggulan Kalsel ke negara tujuan eksportir kembali normal, mungkin ekonomi Kalsel masih bisa tumbuh,” katanya. Menurutnya, secara umum pemerintah dan masyarakat telah berupaya untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Selama itu tidak dipatuhi maka penyebaran akan meluas, sehingga anggaran yang pada awalnya untuk menggerakkan ekonomi menjadi tertunda karena fokus untuk mencegah maupun membiayai kesehatan masyarakat,” ujarnya. (Adpim)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 7

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 8 PEMERINTAHAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan meraih Bhumandala Award, sebuah penghargaan atas prestasinya dalam membangun Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2020 ini Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan meraih Bhumandala Ariti yakni medali perunggu untuk kategori Provinsi. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, H Nurul Fajar Desira mengatakan pada penilaian tahun 2020 ini Kalsel masuk tiga besar secara nasional. “Ada peningkatan prestasi, sebelumnya masuk lima besar, penghargaan ini diterima karena Kalsel memiliki portal informasi Geospasial dengan baik dan juga telah dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat,” kata Fajar di Banjarbaru baru-baru tadi. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi yang mendapat fasilitasi pembangunan simpul jaringan Geospasial melalui program lumbung. Hal tersebut menunjukkan perhatian Pemprov Kalsel terhadap kegiatan penyelenggaraan IG 4 TAHUN 100 PENGHARGAAN (Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor ) (informasi Geospasial) dan pemanfaatan yang terus berlanjut. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam 4 Tahun terakhir (2016-2020) telah banyak meraih berbagai penghargaan. Setidaknya ada penghargaan Bhumandala Award melengkapi 100 penghargaan di kepemerintahan Birin-Rudy, baik itu penghargaan mulai dari Presiden, TNI/POLRI, Internasional, Kementerian dan Lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintah Nonstruktural, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, MURI, Organisasi, PKK, Pramuka hingga Lembaga Konservasi. (Adpim) BHUMANDALA AWARD, LENGKAPI 100 PENGHARGAAN SELAMA 4 TAHUN KEPEMERINTAHAN BIRIN-RUDY Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 8 PEMERINTAHAN

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 9

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 10 PEMERINTAHAN Mulai dari Tuan Rumah Hari Pangan Sedunia, Tuan Rumah Hari Pers Nasional, Tuan Rumah Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Tuan Rumah Hari Keluarga Nasional, Tuan Rumah Hari Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental, Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional, Tuan Rumah Ijtima Ulama, Tuan Rumah Debat SLTA Tingkat Nasional, Tuan Rumah Kejuaraan Nasional Karate Lemkari, Tuan Rumah Lokakarya BPIP RI, Tuan Rumah Hari Kesehatan Jiwa Dunia, Tuan Rumah LKS Tingkat Nasional, hingga sifatnya yang regional seperti Tuan Rumah Festival Pesona Budaya Borneo pernah di gelar di Bumi Lambung Mangkurat ini. Tentu saja, Penunjukan Kalsel sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, Kalsel memiliki tempat-tempat yang sesuai standar dalam penyelenggaraan acara serta memiliki ciri khas yang menarik untuk diketahui masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Disamping itu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah dalam beberapa acara merupakan upaya untuk memperkenalkan potensi besar yang dimiliki Kalimantan Selatan baik dari segi ekonomi, budaya maupun ragam sosial kemasyarakatannya. Digelarnya acara-acara tersebut memberikan manfaat besar tidak hanya bagi pemerintah selaku penyelenggaraan tetapi juga kepada masyarakat dan kalangan usaha di Kalsel. Salah satunya seperti Hari Pangan Sedunia beberapa waktu yang lalu, telah berhasil memperkenalkan potensi besar Kalsel sebagai sentra pangan nasional. Mulai dibukanya Kalsel melalui pagelaran acara nasional dan internasional bukan tidak mungkin akan memberikan pengalaman dan peluang berarti bagi daerah serta masyarakat secara umum. Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2016-2020), Provinsi Kalimantan Selatan menggelar berbagai acara-acara besar baik regional, nasional bahkan internasional Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVI digelar selama 3 hari tanggal 4 -6 Juli 2019 di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai macam rangkaian acara. Salah satunya diberikan layanan gratis berupa pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada ribuan anak yang ada di Kalimantan Selatan. Pada acara tersebut, dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia. KALSEL DIPERCAYA TUAN RUMAH BERBAGAI EVEN NASIONAL Tuan Rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 11 Puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 dilaksanakan pada tanggal 18-21 Oktober 2018 dengan sederet rangkaian acara yang meriah. Dimulai dari pembukaan yang disuguhkan dengan pameran tanaman holtikultura, penanaman ribuan bibit pohon, pemecahan rekor MURI memberi makan 2018 ibu hamil dengan makanan kaya nutrisi, hingga sederet seremoni pelatihan dengan tajuk pemanfaatan teknologi di bidang pertanian. Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) digelar pada tanggal 8-9 September 2019 dengan sederet rangkaian acara yang sangat meriah. Mulai dari Pemecahan Rekor MURI Karate yang diikuti 5000 Karateka, Pameran Olahraga Tradisional, Simposium E-Sports, Gowes Nusantara, hingga Gebyar Puncak Haornas. Ditunjuknya Kalsel sebagai Tuan Rumah Olahraga Nasional tahun 2019 sebagai bukti perhatian pemerintah dalam memajukan olahraga, khususnya perhatian gubernur pada atlet-atlet yang ada di Banua. Tuan Rumah Hari Pangan Sedunia (HPS) Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (Haornas)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 12 PEMERINTAHAN Ratusan peserta dari Komisi Fatwa MUI se Indonesia berdatangan melalui Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru. Kedatangan tersebut untuk mengikuti rangkaian kegiatan Ijtima’ Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah, Kota Banjarbaru pada tanggal 7-10 Mei 2018. Menjadinya Kalsel sebagai Tuan Rumah Ijtima’ Ulama sebagai bukti bahwa Kalimantan Selatan selain memiliki ragam budaya, juga sebagai daerah yang terkenal dengan kereligusannya yang tinggi. Tuan Rumah Ijtima’ Ulama

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 13 Kalimantan Selatan menjadi Tuan Rumah Peringatan Hari Pers Nasional dari Tanggal 3-9 Februari tahun 2020. Puncak peringatan HPN dihadiri perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ratusan wartawan seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga hadir dan meresmikan Hutan Pers yang ada di kompleks Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tuan Rumah Hari Pers Nasional (HPN)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 14 INFRASTRUKTUR Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melanjutkan konektivitas pembangunan Jalan Bebas Hambatan (JBH) Banjarbaru – Tanah Bumbu dengan menuntaskan pembangunan jembatan. Tahun ini ada 3 buah jembatan yang sedang dibangun yaitu jembatan Kusan II sepanjang 60 meter, kemudian jembatan Temurih II sepanjang 35 meter dan pembangunan jembatan Aranio sepanjang 120 meter. “Untuk tahun anggaran 2020 ini ada beberapa paket pembangunan di jalan bebas hambatan yang melintasi kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Bumbu. Diantara paket pembangunan yang dianggarkan adalah pembangunan 3 buah jembatan senilai 62,8 miliar lebih,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar di ruang kerjanya, kamis (11/6). Untuk diketahui, Pembangunan JBH yang digagas oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui visi misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Kegiatan ini dimulai dengan tahap kajian dan perencanaan dari tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya pengalokasian dana melalui KPBU dengan membuat kajian OBC (Outline Business Case) untuk menjaring investor dalam pendaan untuk pembangunan jalan. Tahun 2019 kegiatan fisik pada ruang Jalan Bebas Hambatan mulai dilaksanakan dengan membangun 4 jembatan yakni jembatan Apuy 1 dan 2, jembatan temunih 1 dan 2, serta pembangunan jalan sepanjang 1 km beserta dengan box culvert sebanyak kurang leih 30 buah, kata Roy menjelaskan. Jika nantinya pembangunan Jalan Bebas Hambatan selesai, lanjut Roy, maka jarak dari Banjarbaru- Tanah Bumbu yang semula sekitar 260 kilometer menjadi 160 kilometer. Waktu tempuh yang biasanya 5 sampai 6 jam akan dipangkas menjadi 2 hingga 3 jam perjalanan. Pembangunan JBH Banjarbaru-Tanah Bumbu ini nantinya juga akan berdampak terhadap percepatan distribusi barang dan jasa, peningkatan perekonomian masyarakat, memajukan dunia pariwisata, serta menciptakan interkoneksi Banjarbakula-Batulucin dan Jembatan Pulau Laut. (Adpim) PEMPROV KALSEL TUNTASKAN PEMBANGUNAN 3 JEMBATAN

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 15

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 16 INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menambah pembangunan bendungan baru di sejumlah provinsi untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Salah satu bendungan yang sudah rampung dan mulai melakukan pengisian air (impounding) adalah Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelolaan sumber daya “Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Fikri Abdurrachman mengatakan, proses impounding telah dimulai sejak 2 Oktober 2020 lalu dan direncanakan akan berlangsung hingga Maret 2021.” PEMBANGUNAN - Bendungan Tapin tampak dari atas.

145,50 hingga puncak mercu spillway,” tuturnya. Bendungan Tapin dibangun dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak dan memiliki kapasitas tampung 70,52 m3. Dengan selesainya pembangunan bendungan ini akan berpotensi memberikan layanan irigasi di Kabupaten Tapin sebesar 5.472 hektar. Keberadaan bendungan ini diharapkan juga dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Tapin sebesar 500 liter/detik, mereduksi banjir sebesar 107 m3/detik, konservasi air (ground water recharge), destinasi wisata di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin, dan sumber air untuk PLTA sebesar 3,30 MW. Pembangunan bendungan telah dimulai akhir 2015 dengan biaya sebesar Rp1,058 triliun. Bendungan Tapin dilengkapi dengan akses jalan masuk sepanjang 21 Km dengan lebar 7 meter, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpahan) sepanjang 234 meter dan lebar 10-19 meter. Selain bendungan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Pitap di Kabupaten Balangan untuk meningkatkan suplai air ke area pertanian. Daerah Irigasi (DI) Pitap dibangun dengan biaya Rp258 miliar yang akan menjadi penyuplai air irigasi untuk area seluas 4.755 Ha. Selanjutnya tahun 2018 telah diselesaikan pembangunan DI Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyuplai 5.000 Ha dengan biaya Rp227 miliar dan DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyuplai area pertanian 5.472 Ha dengan biaya Rp88 miliar. (Adpim)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 18 INFRASTRUKTUR Untuk memantapkan fungsi jalan nasional yang merupakan jalan umum dan memperlancar distribusi hasil pertambangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan tiga overpass dan satu jembatan dengan empat perusahaan batu bara yang melintasi ruas jalan nasional Marabahan – Margasari di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). PKS dilaksanakan sejak 2017 dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 189 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jembatan dengan skema CSR dapat menjadi model baru pembiayaan infrasfruktur terutama di bidang jalan dan jembatan. Keberadaan jembatan dan overpass tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat “Selama saya jadi Menteri baru pertama kali saya resmikan sarana dan prasarana di jalan nasional yang dibangun oleh pengusaha melalui program CSR. Biasanya pembangunan jembatan menggunakan APBN atau KPBU. Jadi ini program yang patut kita apresiasi dan bisa dijadikan model,” kata Menteri Basuki saat meresmikan 3 overpass dan 1jembatan yang dipusatkan di Jembatan Sei Puting di Kabupaten Tapin, Kalsel, Sabtu (8/2/2020). Jembatan Sei Puting dibangun dengan dana CSR PT. Antang Gunung PEMBANGUNAN 4 JEMBATAN MELALUI SKEMA CSR DI KALSEL “Pembangunan jembatan dengan skema CSR dapat menjadi model baru pembiayaan infrasfruktur terutama di bidang jalan dan jembatan. Keberadaan jembatan dan overpass tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat”

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 19 Meratus, mencakup pelebaran penampang kanal untuk perlintasan kapal angkut batu bara. Biaya pembangunannya sebesar Rp 66,5 miliar dengan masa pelaksanaan 540 hari kalender sejak kontrak 18 April 2018. Pengerjaan konstruksinya terdiri dari pile slab (300 m), gelagar beton (31,46 m), dan rangka baja (61,4 m). Sebelum ada jembatan tersebut, dua kabupaten yang berbatasan yakni Tapin dan Barito Kuala terpisahkan oleh sungai dan hanya bisa dilewati menggunakan perahu. “Mudah-mudahan tidak hanya menghubungkan dua kabupaten, tapi juga menyambungkan hati antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di kawasan ini,” ujar Menteri Basuki. Bupati Tapin Muhammad Arifin Arpan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan para 4 perusahaan tambang yang membangun jembatan serta overpass, sehingga akses masyarakat Kabupaten Tapin semakin terbuka. “Kami sebelumnya untuk menyeberang menggunakan (kapal) feri. Dengan adanya jembatan ini bisa menguhubungkan 2 kabupaten. Sebelumnya, masyarakat kabupaten Tapin merasa terasingkan,” ujarnya. Total panjang pembangunan overpass dan jembatan sepanjang 1,507 meter meliputi overpass PT. Talenta Bumi sepanjang 393,3 meter di KM 46,9, overpass PT. Binuang Mitra Bersama sepanjang 364,51 meter di KM 54, overpass PT. Hasnur Jaya International sepanjang 357,12 meter di KM 60, dan jembatan PT. Antang Gunung Meratus sepanjang 392,8 meter di KM 61.9. Masa pelaksanaan pekerjaan overpass PT. Talenta Bumi 300 hari kalender sejak tanggal kontrak 24 Agustus 2017 dengan nilai Rp 36,4 miliar. Pengerjaan konstruksinya terdiri dari pembangunan jalan pendekat atau oprit sepanjang 193,6 meter, pile slab (168 m), dan gelagar beton (31,7 m). Selanjutnya pembangunan overpass PT. Binuang Mitra Bersama menelan biaya Rp 41,7 miliar dengan masa pelaksanaan 245 hari kalender sejak kontrak 6 Juni 2018. Konstruksinya terdiri dari oprit (189 m), pile slab (144 m), dan gelagar baja (31,5 m). Sedangkan overpass PT. Hasnur Jaya International sepanjang 357,1 meter dengan biaya Rp 35,4 miliar. Pengerjaannya terdiri dari oprit (179,8 m), pile slab (146,5 m), dan gelagar beton (30,8 m) dengan masa pelaksanaan 300 hari kalender sejak 13 Juli 2017. Selain memantapkan fungsi jalan nasional dan memperlancar distribusi hasil pertambangan, pembangunan overpass dan jembatan di Kalsel akan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas lalu lintas Jalan Marabahan – Margasari, mengurangi waktu tempuh pengguna jalan mengingat ruas tersebut merupakan jalan alternatif penghubung di Kalsel, dan mendukung aktivitas industri pertambangan menuju terminal batu bara di Kota Banjarmasin, Batu Licin dan sekitarnya. Dengan harapan, pembangunan infrastruktur tersebut akan membawa efek positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah kota/kabupaten di Provinsi Kalsel. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPR RI Dapil Kalsel 1 Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin Budi Harimawan Semihardjo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Adpim)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 20 INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR AKAN GARAP Foto ilustrasi Pembangunan Bendungan Riam Kiwa

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 21 BENDUNGAN RIAM KIWA Pengisian Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin resmi dimulai, Jumat (9/10). Usai pekerjaan Bendungan Tapin, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali akan menggarap pembangunan Bendungan Riam Kiwa, di Kabupaten Banjar. Direktur Bendungan dan Danau, Ditjen SDA Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono mengatakan, pembangunan lain yang segera digarap di Kalsel dan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) adalah Bendungan Riam Kiwa, di Kabupaten Banjar. Airlangga menjelaskan, untuk Bendungan Rian Kiwa saat ini sudah masuk tahap analisa studi kelayakan. Diharapkan tahun 2021 akan masuk tahap pekerjaan sesuai standar pekerjaan umum lainnya. Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fathurahman mengungkapkan terima kasih atas perhatian Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR. “Kegiatan pembangunan infrastruktur di Kalsel ini merupakan salah satu bukti perhatian pemerintah bagi upaya peningkatan kemajuan pembangunan pertanian di Kalsel, lebih khusus lagi kesejahteraan petani,” tulis Rudy Resnawan. (Adpim) Usai pekerjaan Bendungan Tapin, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali akan menggarap pembangunan Bendungan Riam Kiwa, di Kabupaten Banjar.

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 22 LIINGKUNGAN HIDUP I ndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkat tajam dari urutan 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Keberhasilan program Revolusi Hijau mengurangi luasan lahan kritis di wilayah tersebut ikut membantu pencapaian peningkatan IKLH Kalsel. Keberhasilan Kalsel meningkatkan IKLH ini dikemukakan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat pelantikan Kepala Resort Pengolahan Hutan dan pengukuhan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan, Dinas Kehutanan Kalsel, Selasa (1/1). “Program revolusi hijau yang kita galakkan sejak tiga tahun terakhir telah membuahkan hasil menggembirakan. Saat ini IKLH Kalsel meningkat dari posisi 26 menjadi 19,” ungkapnya. Program revolusi hijau berupa kegiatan penanaman pohon besar-besaran guna mengurangi lahan kritis, pemulihan DAS serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tersebut juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK untuk kategori Kepala Daerah Peduli Lingkungan. Kalsel juga dinilai berhasil memerangi penebangan liar dan menangani Karhutla. “Komitmen kita dalam menjaga hutan lestari melalui revolusi hijau ini harus dipertahankan. IKLH kita harus semakin meningkat dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan,” tuturnya. Sahbirin juga mengingatkan program revolusi hijau tidak bisa dibilang berhasil jika pembalakan liar dan karhutla masih terjadi. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (2/1), mengatakan indikator penilaian IKLH meliputi areal tutupan lahan, pencemaran udara dan air semakin membaik. “Nilai IKLH Kalsel naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkapnya. Menurutnya upaya pemulihan DAS berpengaruh pada kualitas air sungai yang semakin baik. Demikian juga dengan kegiatan revolusi hijau telah berhasil menambah areal tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis. Dikatakannya dalam kurun waktu tiga tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare. “Setiap tahun kita menargetkan penanaman minimal 35 ribu hektare,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan Hanif, Kalsel terus memperkuat pengamanan hutan. Selain menambah personil Polisi Hutan juga melibatkan masyarakat desa sekitar hutan melalui program pemberdayaan. Saat ini di Kalsel ada 9 UPT Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membawahi 29 resort dan UPT Taman Hutan Raya (Tahura). “Pelantikan kepala resort KPH ini merupakan bagian dari upaya kita mengamankan dan mengelola hutan,” bebernya. Sejauh ini Dishut Kalsel baru memiliki 120 orang personel Polhut untuk menjaga 1,7 juta hektare kawasan hutan di wilayah tersebut. Idealnya diperlukan 300 orang personel Polhut dengan luas areal pengamanan tiap personil seluas 5.000 hektare di luar kawasan Tahura. Menurut catatan Walhi Kalsel dari 3,75 juta hektare wilayah Kalsel, sebanyak 1,2 juta hektare (33%) menjadi lokasi pertambangan batubara dan 618 ribu hektare (17%) berubah menjadi perkebunan sawit berskala besar. (Adpim) LAHAN KRITIS BERKURANG, IKLH KALSEL MENINGKAT “Dalam kurun waktu tiga tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare”

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 23 Foto ilustrasi lahan kritis

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 24 LIINGKUNGAN HIDUP S alah satu komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mewujudkan lingkungan di Kalsel tetap lestari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Syaifullah Azhari didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra serta Forkopimda Tanah Laut melakukan penanaman 5 ribu bibit mangrove di Ekowisata Hutan Magrove Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Tala, Senin (14/9) sore. Penanaman ribuan mangrove tersebut merupakan program Padat Karya kerja sama Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel dan Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai Hutang Lindung (BPDAS HL) Barito Kementerian Lingkungan Hidup. Acara launching tersebut dihadiri juga oleh UPT Kemen-LHK, KPH se Kalsel dan Tokoh Masyarakat/Ormas/LSM/ Asosiasi/Yayasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelompok Tani Mangrove. Kalsel sendiri mendapat alokasi penanaman mangrove seluas seribu hektar, dari program nasional sebanyak lima belas ribu hektar. Alokasi bagi Kalsel, menjadi yang terluas di Indonesia, yang tersebar di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Plt Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra menjelaskan Program Padat Karya Penanaman Mangrove di Kalimantan Selatan seluas 1.000 ha tersebar di 8 KPH. “Delapan KPH yang termasuk dalam program ini diantaranya KPH Kayutangi 52 ha, KPH Tanah Laut 382 ha, KPH Kusan 50 ha, KPH PLS 150 ha, KPH Cantung 122 ha, KPH Sengayam 143 ha dan sisanya berada di kawasan Suaka Margasatwa BKSDA Kalimantan Selatan seluas 101 ha,” ujar Aya – begitu sapaan akrabnya. Ia menjelaskan bahwa program kegiatan penanaman mangrove dengan metode pemberdayaan masyarakat sekitar diharapkan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (± 30 kelompok tani/kelompok perhutanan sosial/kelompok koservasi/proklim). Masyarakat (kelompok tani) akan mendapatkan insentif harian/mingguan, mulai dari penyiapan bibit hingga penanaman, termasuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar lokasi penanaman. Sasaran penanaman mangrove adalah vegetasi mangrove kerapatan “sangat jarang” 1.082 ha dan “jarang” 5.663 ha dari total 82.934 ha luasan mangrove di Kalimantan Selatan (One Map Mangrove 2019). Jenis Mangrove yang ditanam di lokasi Desa Pagatan Besar ini adalah jenis Rhizophora mucronata. (Adpim). PEMPROV KALSEL TANAM 5 RIBU MANGROVE Kalsel sendiri mendapat alokasi penanaman mangrove seluas seribu hektar, dari program nasional sebanyak lima belas ribu hektar. Alokasi bagi Kalsel, menjadi yang terluas di Indonesia, yang tersebar di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru LINGKUNGAN HIDUP - Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Hanifah Dwi Nirwana saat acara penanaman pohon mangrove

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 25 Penanganan perubahan iklim merupakan upaya kolektif bersama, bukan semata melalui proses negosiasi antara negara maju dan negara berkembang di tingkat internasional. Selain itu, yang lebih penting adalah menerapkan pengendalian perubahan iklim menjadi aksi nyata hingga ke tingkat tapak. Salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait PROKLIM KALSEL RAIH PENGHARGAAN dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penghargaan dari KLHK karena dinilai sukses berkontribusi secara nyata dalam pengendalian perubahan iklim. Pemberian Penghargaan berupa tropi, sertifikat dan insentif ini diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc kepada Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini Ada Tiga Desa di Kalimantan Selatan yang mendapat penghargaan Proklim Tingkat Utama ini, yaitu Desa Batulicin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Danda Jaya Kabupaten Batola dan Desa Bumi Jaya Kabupaten Tanah Laut di terima Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan di Auditorium Manggala Wanabakti KLHK Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (2/10). Ada Tiga Desa di Kalimantan Selatan yang mendapat penghargaan Proklim Tingkat Utama ini, yaitu Desa Batulicin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Danda Jaya Kabupaten Batola dan Desa Bumi Jaya Kabupaten Tanah Laut. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan mengatakan, Kalimantan Selatan patut berbangga karena turut aktif menjaga lingkungan. “Provinsi Kalsel turut bangga atas penghargaan KLHK di mana Kalsel termasuk provinsi yang peduli terhadap pengendalian Perubahan iklim dunia Berupa kampung iklim yang semakin tumbuh berkembang di Kalsel,” ucap Wagub. Enam Dari 34 Provinsi di Indonesia yang mendapat penghargaan ini ialah, Sulbar, Sulsel, Kalsel, Jatim, Sumsel dan Sumbar. Sementara tiga Pemerintah Kabupaten di Kalsel dari 44 kabupaten kota se Indonesia yang turut mendapat penghargaan adalah Bupati Kabupaten Batola, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berprestasi memajukan kampung iklim di daerahnya. (Adpim) IKLIM - Kampung iklim Irigasi Batu Licin Tanah Bumbu

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 26 LIINGKUNGAN HIDUP Program penanaman pohon yang digelorakan Pemrov Kalimantan Selatan bertema Revolusi Hijau sebagai bentuk sumbangsih untuk dunia. “Selain untuk anak cucu di kemudian hari, program Revolusi Hijau juga bagian dari komitmen Pemprov Kalsel ikut menjaga keseimbangan ekosistem dunia,” tegas Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor selepas launching Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kalsel Tahun 2018-2020 di Kota Banjarmasin, Senin (14/10/2019). Menurutnya, konsep Revolusi Hijau dengan menciptakan hutan kota, akan terus digelorakan hingga ke pelosok desa. “Dengan gencarnya Revolusi Hijau hingga ke pelosok Kalsel, setidaknya masyarakat provinsi ini telah memberi andil terjaganya oksigen bagi umat manusia, jika mengingat Kalimantan sebagai bagian dari paru-paru dunia” jelas Paman Birin. Namun demikian, program ini akan menjadi sia-sia selama beberapa negara lain di dunia tidak memiliki sikap yang REVOLUSI HIJAU KONTRIBUSI PENGHIJAUAN DARI KALSEL UNTUK DUNIA Selain untuk anak cucu di kemudian hari, program Revolusi Hijau juga bagian dari komitmen Pemprov Kalsel ikut menjaga keseimbangan ekosistem dunia PEMBANGUNAN - Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mendampingi presiden Joko Widodo dan mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melihat bibit yang disediakan Pemprov Kalsel untuk penghijauan

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 27 sama. Menurutnya, perlu sikap bersa - ma untuk memulihkan lingkungan. “Sama-sama membangun, sama-sama merasa memiliki terhadap bumi, harus ada sinkronisasi antar negara. Sehingga program-program seperti ini dapat ber - jalan di seluruh dunia,” tandas Paman Birin. Di kesempatan terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengapresiasi Program Revolusi Hijau inisiasi dari Gubernur Kalsel H Sahbirin itu. Program andalan ini telah ditetapkan lewat Perda Provinsi Kalsel Nomor 7/2008, yang bertujuan menggerakkan seluruh komponen rakyat di Kalsel untuk peduli lingkungan melalui pena - naman pohon. “Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur atas revolusi hijau Kalsel, KLHK pasti dan akan terus mendukung revolusi hijau itu, beberapa dari kon - sepnya sedang kita ramu dan rangkum untuk kemudian sedapatnya kita akan kembangkan secara nasional, kita se - dang berupaya untuk itu,” ujar Menteri Siti. (Adpim)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 28 SUMBER DAYA MANUSIA Pada ajang bergengsi Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional ke-XXVIII tahun 2020, delegasi dari Kalimantan Selatan berhasil meraih 3 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Pengumuman sekaligus penyerahan medali serta penghargaan kepada para pemenang dilakukan secara virtual melalui Command Center Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Sabtu (24/10). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, HM Yusuf Effendi mengatakan, dengan perolehan 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu tersebut menjadikan Kalsel menempati rangking 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. “Secara nasional kita berada di peringkat ke 5, tentu saja ini sangat membanggakan,” ujar Yusuf. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan dan bantuan Gubernur, Kepala SMK, Guru Pendamping, Para Pelatih, dan doa Masyarakat Kalsel untuk para siswa SMK yang mengikuti LKS SMK Tingkat Nasional ini. “Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan membantu siswa SMK saat mengikuti LKS SMK Tingkat Nasional ini, saya ucapkan terima kasih tak terhingga. Dan kepada para siswa SMK Kalsel yang meraih medali saya ucapkan selamat dan sukses, tentunya kami bangga atas prestasi yang telah mereka raih, dan semoga kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” paparnya. Untuk diketahui, 3 siswa peraih medali emas tersebut adalah Ahmad Ridwan Anshari dari SMKN 2 Kandangan (lomba Wall and Floor Tiling), Jhody Setiawan dari SMKN 2 Banjarbaru (lomba Cloud Computing), dan Akhmad Zailani dan M. Agus Hendrawan dari SMKN 2 Kandangan (lomba Landscape and Gardening). Sementara, 4 siswa peraih medali perak adalah Novia Dwi Astuti dari SMK 4 Banjarmasin (lomba Industri Pariwisata), Ahmad Sofyan dari SMK 2 Banjarbaru (lomba IT Network System), Khairunisa daro SMK 2 Amuntai (lomba Fashion Technology) dan Fahli Saputra dari SMK 2 Banjarbaru (lomba IT Software Solution) . Sedangkan 1 siswa peraih medali perunggu adalah Widya Purnama Indriani dari SMK 1 Banjarbaru (lomba Restaurant Service). (Adpim) KALSEL RANGKING LIMA LKS SMK TINGKAT NASIONAL 2020

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 29 ANGGARKAN BOSDA KOMITMEN GUBENUR MEMBANGUN PENDIDIKAN DI BANUA Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalokasikan dana bantuan bagi sekolah SMA/SMK yang ada di Kalsel. Besaran dananya mencapai 78,86 miliar, yang disalurkan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi, mengatakan besaran bantuan yang diperuntukkan bagi SMA mulai dari Rp 550.000/siswa dan untuk SMK sebesar Rp 1 juta/siswa. “Dengan adanya bantuan tersebut, mudah-mudahan dapat memupus angka putus sekolah dan meningkatkan angka harapan lama sekolah di Kalimantan Selatan,” ujar Yusuf saat ditemui Tim Tabloid Wasaka, Rabu (19/08/2020). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di Kalimantan Selatan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 misalnya, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,29. Tahun 2017 angkanya naik menjadi 12,46, lalu pada tahun 2018 angkanya juga mengalami kenaikan sebesar 12,5. Dan tahun 2019 angkanya naik lagi menjadi 12,52. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLK) di Kalimantan Selatan, tahun 2016 sebesar 7,89, tahun 2017 sebesar 7,99, tahun 2018 sebesar 8, dan tahun 2019 sebesar 8,2. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, ada ribuan siswa SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Kalsel. Rinciannya, 66.815 siswa SMA, 58.128 siswa SMK, dan 2.399 siswa SLB. Sedangkan jumlah sekolah SMA/ SMK/SLB yang ada di Kalsel sebanyak 354 unit. “Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga lulusan-lulusan SMA/SMK maupun SLB ini nantinya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain untuk masuk ke kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia” tambah Yusuf. (Adpim) FOTO - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Yusuf Effendy.

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 30 SUMBER DAYA MANUSIA Ribuan tenaga pendidik dan kependidikan di Kalimantan Selatan menerima pendapatan yang lebih besar dibandingkan saat pengelolaan pendidikan SMA/ SMK berada di kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 009 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemberian Honor pada SMA, SMK dan SLB sederajat, guru honor dan tenaga kependidikan seperti tata usaha, satpam dan penjaga kebun menerima honor antara 1 juta hingga 2,3 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi menjelaskan kepada Warta Wasaka di ruang kerjanya, selasa (1/09/2020), bahwa besaran honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di sekolah negeri naik menjadi Rp 2,3 juta dengan jumlah total penerima 3.915 orang, sementara untuk sekolah swasta masih sebesar Rp 1 juta yang diberikan kepada 1.927 orang. Besaran honor tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019, dimana untuk sekolah negeri sebesar Rp 1,5 juta sedangkan untuk sekolah swasta sebesar Rp 1 juta diberikan kepada 1.959 orang. ”Kenaikan gaji bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut sejalan dengan arahan dan harapan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor”, katanya. “Harapannya, mudah-mudahan dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut, dapat memotivasi para guru, agar lebih optimal lagi dalam menjalankan profesinya, sehingga dampaknya adalah meningkatkan mutu pendidikan yang di Kalsel. Tapi pada intinya, peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan kerja juga,” ujarnya. Dodi Mazuar (32), salah satu guru honorer mengatakan, kebijakan pemprov dengan menaikkan honor yang awalnya Rp 1,5 juta dan kini menjadi Rp 2,3 juta dinilai sangat tepat. “Lebih-lebih dimasa pandemi seperti sekarang, guru-guru honorer sangat terbantu dengan kebijakan tersebut,” kata Dodi saat diwawancara Wartawasa Wasaka, Selasa (1/09/2020). Dodi, satu dari sekian ribu guru honor yang menerima manfaat kebijakan pemprov tersebut, merupakan pengajar di SMAN 1 Banjarbaru. Sejak tahun 2015, ia mengabdikan diri dengan mengampu mata pelajaran Seni Budaya. Ia juga aktif di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPM) Kota Banjarbaru. (Adpim). PERHATIAN GUBERNUR BAGI KESEJAHTERAAN GURU HONOR “Besaran honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di sekolah negeri naik menjadi Rp 2,3 juta dengan jumlah total penerima 3.915 orang”

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 31 Hanya dalam kurun waktu empat tahun (2017-2020) setelah kewenangan pengelolaan pendidikan ditingkat SMA/SMK beralih ke provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun 9 buah SMA/SMK yang tersebar diberbagai daerah diantaranya dibangun di daerah terpencil. Selain membangun sekolah baru, Pemprov Kalsel juga menambah pembangunan ruang kelas baru sebanyak 129 unit yang terdiri dari penambahan ruang kelas baru pendidikan khsusus sebanyak 27 unit, SMK 42 unit, dan SMA 60 unit yang tersebar diseluruh pelosok Kalimantan Selatan. “Tahun 2021 direncanakan akan dibangun 5 Unit Sekolah Baru SMA. Cuma karena keterbatasan dana, jadi 4 unit saja yang dianggarkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi kepada Tabloid Wasaka, Rabu (19/08/2020) siang. Tidak hanya SMA, menurut Effendi, tahun 2021 pemprov juga sudah mengusulkan melalui dana APBN akan membangun 2 SMK, yakni SMKN 4 Amuntai (HSU) dan SMKN 1 Candi Laras (Tapin). “Dengan dibangunnya sekolah-sekolah di daerah apalagi di daerah terpencil, tentu harapannya agar siswa mudah mengakses pendidikan, sehingga meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah,” harapnya (Adpim) PEMPROV KALSEL BANGUN 9 SMA/SMK DI WILAYAH TERPENCIL “Dengan dibangunnya sekolah-sekolah di daerah apalagi di daerah terpencil, tentu harapannya agar siswa mudah mengakses pendidikan, sehingga meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Andka Rata-rata Lama Sekolah” FOTO - Ilustrasi Pembangunan sekolah

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 32 SUMBER DAYA MANUSIA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 33

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 34 PARIWISATA PEMPROV RANCANG PEMULIHAN SEKTOR WISATA DI MASA PANDEMI

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 35 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan kunci kebangkitan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 dengan patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Hal itu disampaikanya pada webinar Pariwisata Kalsel Bergerak dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Banjarmasin, Kamis (22/10/2020) siang. Menurut Kadis Pariwisata Kalsel yang juga menjabat Pjs Bupati Kotabaru ini , pelaksanaan protokol kesehatan dengan disiplin akan menimbulkan rasa aman bagi wisatawan. Dengan demikian, wisatawan mau berwisata tanpa rasa khawatir tertular Covid-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurutnya sudah merancang sejumlah strategi pemulihan pariwisata daerah di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yang tentunya mengedepankan ketatnya penerapan protokol kesehatan di tengah upaya membangun kembali sektor-sektor yang terpuruk, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Pelaku pariwisata akan didorong untuk menjaga destinasi pariwisatanya dengan baik dan menjalani standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu destinasi aman, destinasi sehat dan indah,” paparnya lagi. Disampaikannya, wisatawan juga diwajibkan melaksanakan 3 hal utama, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mewujudkan program CHSE (Clean, Healthy, Safety and Environment). Hal itu juga dilakukan dengan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, baik cetak dan elektronik serta melalui media sosial. Mantan Sekretaris Dispora Kabupaten Tapin, ini menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang panduan aman Covid-19. Dirinya juga mempersilakan kepada Kabupaten Kota untuk membuka tempat wisata dengan catatan mendapat izin dari Satgas Covid di masing-masing daerah. Sebelumnya, Nia Niscaya selaku Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, jika pariwisata ingin bangkit maka tempat pariwisata tersebut harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. “Bila mau bangkit lagi kita harus bisa meyakinkan pasar bahwa kita benar benar menerapkan protokol kesehatan, tempat wisata itu aman gak dari Covid 19,” katanya. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih agresif mengincar wisatawan domestik untuk memulihkan sektor pariwisata. (Biro Adpim)

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 36 PARIWISATA Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengunggulkan lima geoside Pegunungan Meratus untuk diusulkan menjadi Geopark Internasional. Kepala Dinas ESDM Kalsel Isyarwan5 UNGGULAN GEOSITE MERATUS DIUSULKAN JADI GEOPARK INTERNASIONAL to di Banjarbaru Rabu (5/8) mengatakan, ke lima geoside tersebut adalah Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Matan Keladan, Cempaka, Belangian dan Lempeng Samudera Batulicin. Menurut Isyarwanto, saat ini Pemprov Kalsel sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan sertifikat dari UNESCO agar Geopark Meratus menjadi Geopark Internasional dengan berupaya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, tersedianya sarana infrastruktur yang memadai menuju ke lokasi, adanya jurnal internasional dan seminar internasional yang mengangkat tentang potensi Geopark yang memungkinkan untuk dikembangkan, misalnya tentang bebatuan dan lainnya. Setelah beberapa persyaratan terpenuhi, akan dilakukan penilaian oleh tim Asesor dari UNESCO, untuk memastikan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari penilaian lapangan tersebut, akan ditentukan layak tidaknya Geopark Nasional Meratus mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Geopark internasional. Saat ini, tambah dia, juga sedang

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 37 dilakukan pengukuran zonasi geoside di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. “Khusus pengukuran tersebut, Pemprov Kalsel telah menganggarkan sebesar Rp1,2 miliar,” katanya. Sementara itu Peneliti Pegunungan Meratus UPN Yogyakarta Dr Joko Susilo saat berkunjung di kantor ESDM Provinsi kalsel di Banjarbaru mengatakan, Geopark Meratus memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan, karena keunikan yang tidak dimiliki oleh geopark di daerah maupun negara lainnya. Potensi tersebut, tambah dia, harus disadari masyarakat, bahwa objek wisata tentang kebumian maupun sosial budaya berpotensi besar untuk menjadi perhatian dunia. Hal ini sangat menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek wisata. Sehingga ke depan, harus dipersiapkan sumber daya manusia serta kesadaran tentang pentingnya merawat dan mengelola potensi tersebut melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di sekitar kawasan wisata. Saat ini, tambah dia, merupakan masa yang cukup krusial untuk melakukan berbagai persiapan menjadi Geopark Meratus sebagai Geopark Dunia. “Kemungkinan penetapan itu bisa dilakukan pada 2021, sehingga sekarang ini adalah masa krusial untuk melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” katanya.

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 38 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 39

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 40 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 41

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 42 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 43

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 44 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 45

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 46 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 47

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 48 PARIWISATA

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 49

Majalah WASAKA Edisi November - Desember 2020 50 PARIWISATA