Masa Pemerintahan Gus Dur Dr. (H.C.). K.H. Abdurrahman Wahid (lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil; 7 September 1940 – 30 Desember 2009), atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berikut program kerja Gus Dur di berbagai bidang : 1.Bidang Ekonomi Melawan tekanan IMF Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi Ketimpangan turun. 2.Bidang Politik - Memisahkan TNI dengan Polri. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik.

- Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. - Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional. Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. - Menerapkan Otonomi Daerah. 3.Bidang Sosial Budaya Keputusan Presiden (KEPRES) No 6 Tahun 2000, berisi mengenai pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional, hal ini untuk menghormati adat dan budaya dan warga keturunan Cina di Indonesia. Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia. Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, bendera Papua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri. 4.Hukum Upaya reformasi yang dilakukan oleh Gus Dur di bidang hukum dan pemerintahan meliputi amandemen UUD 1945, pemisahan TNI-POLRI, pengusutan pelanggaran HAM yang

dilakukan Orde Baru, membuka dialog dengan gerakan separatis, dan memulihkan hak minoritas. Di masa pemerintahannya, Gus Dur menorehkan berbagai prestasi. Berikut adalah beberapa prestasi yang diraih Gus Dur bersama dengan Dr. Rizal Ramli: - Harga beras stabil. Beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain. - Ekonomi Indonesia maju dari yang minus 3 hingga plus 7,5% kurun waktu 2 tahun. - Hutang berkurang 4,5 miliar dolar. Baik dengan suap, hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah. - Ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya. - Beras dan pangan stabil - Peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. - Ekonomi pulih kembali. - Modal PLN naik dari minus 9 triliun menjadi 104 triliun. - Hutang harga bikin listrik berkurang dari 85 miliar menjadi 35 miliar. Mendapat potongan 50 miliar. - Proyek Pak Habibie rugi ratusan miliar, menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. 5.Militer Ada lima kebijakan

Yang lain diambil oleh Abdurahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi Sipil, yaitu (Muhaimin, 2008): - Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota. - Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolrilangsung berada dibawah komando Presiden. - Membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPPHAM) dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI. - Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer. - Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.