ANGGOTA KELOMPOK : 1. AGUSTIRA SAPUTRI 2. AMANDA YESY KURNIATY 3. ANDRI WIDIATMOKO 4. FEDORA ALVINEGA P W 5. MUHAMMAD HAMMAN AL HAFIDZH

XII MIPA 3

LATAR BELAKANG Dr. (H.C.). K.H. Abdurrahman Wahid (lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940), atau yang akrab disapa Gus Dur. Hasyim Asyari dan KH Wahid Hasyim merupakan kakek dan ayah Gus Dur. Keduanya merupakan pejuang dan pahlawan nasional. Bahkan, ayah Gus Dur yaitu KH. Wahid Hasyim merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Agama. Sedangkan, kakeknya merupakan seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ia merupakan tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. la menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Masa pemerintahan Masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober 1999, Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting Suara yang menolak 355 yang menerima 322, absen 9, dan tidak sah 4. Dengan demikian BJ Habibie tidak dapat maja mencalonkan dini menjadi Presiden RI selanjutnya. Akhirnya diadakan Pemilu 1999 dengan hasil PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR Namun, PDI P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB, Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Awal pemerintahan Kabinet pertama G Dar, Kabinet Peraman Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota hering partai politik PDI P. PKR, Gollar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-parruan dan TNI j ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mula melakukan dua reformasi pemerintahun. Reformasi pertama adalah membulatkan Departemen Penerangan senjata utas em Socharts dilam menguasai media Reformasi kedut dalah memudarkan Departemen Sosial yang kup Pads November 1999, Wahid mengunjung negara-negara anggota ASEAN, Jepang Atterika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina setelah satu bulan berada dalam Kabiner Persation National, Menten Menteri Kondinator Pengentasan Kemiskinan Menko Tasking Hamah Ha mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncal dugaan bahwa pengunduran dira diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggots kabinet melakukan korupsi selama masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduggs balms penguricatan diri Hamaah Har diakibatkan karena ketidaksenangannya utus pendekatan Gus Dur dengan Israel rencana Gas Dar adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referenham Timor Timur Gus Durga ingin mengadap pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah persond militer di Negen Semmbs Mekkah tersebut. Pals Desember, Gan Dur meninjung Jayapura di provinsi Irian Jaya, Selama kunjangannya, Abdurrahman Wahl berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papui bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjung Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjung India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam, Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjung Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya, Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Acch Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme- Leninisme dicabut.

la juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia, Isu ini changkat dalam pidato Ribbhi Awad, data besar Palestins unnak Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. fo lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pads Yayasan Shimon Peres Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shidub menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, dura besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Kebijakan gusdur Kebijakan - Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid :

• Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional • Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa * Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan * Melakukan negoisasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GIÁM) Melakukan beberapa kunjungan ke Luar Negeri Membubarkan Kementerian yang terlibat korupsi Memberikan Aceh referendum Otonomi • Ingin mereformasi militer

Kebijakan Politik Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi, salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian, pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Inpres No.14/1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan, Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.



Kebijakan Ekonomi

Indonesia sempat mengalami krisis moneter 1997-1998, yang masih meninggalkan sisa pada masa Reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 6.700 dan indeks harga saham (IHSG) berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund (IMF) tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF.

Kebijakan Sosial Budaya Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan, yaitu: 1. Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pemulihan Hak Sipil Penganut Agam Khonghucu 2. Menetapkan Tahun Baru China atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional.

PROGRAM KERJA

1. Pembubaran Departemen Penerangan (diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Infornmasi). 2. Penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. 3. Penghapusan Rangkaian Kebijakan yang bernilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. 4. Membekukan DPR dan MPR 5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

kEBIJAKAN NEGATIF

1. Pembubaran Departemen Penerangan (diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Infornmasi). 2. Penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. 3. Penghapusan Rangkaian Kebijakan yang bernilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. 4. Membekukan DPR dan MPR 5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

AKHIR MASA PEMERINTAHAN Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak clit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR. Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya memorandum I untuk presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam sidang tersebut, Karena DPR dianggap sebagai Taman Kanak-Kanak (TK), Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Namun hal ini tidak jauh beda dengan memorandum sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk melakukan sidang tersebut hanya sekedar datang lalu pulang. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli, TNI menurunkan 40,000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Di lain pihak pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati untuk menjadi presiden. Oleh karena itu Gus Dur mencogarai adanya persengkolan oleh para clit politik untuk menjatuhkannya. Akhirnya presiden mengeluarkan deknt presiden meski tidak mendapatkan dukungan yang penuh dan kabinetnya. Dekrit presiden tanggal 23 Juli 2001 sebagai perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR yang berisi: 1. Membekukan MPR dan DPR RI 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusan badan-badan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun. 3. Membekukan partai Golkar Amien Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekrit tersebut, dan ternyata dekrit tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri

Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz sebagai Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan Presiden K.H Abdurrahman Wahid.

KEBERHASILAN 1. Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. Wahid dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004. la juga mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. 2.Membubarkan Departemen Penerangan & Departemen Sosial 3.Mencabut Inpres No. 14/1967 tentang Agama Kepercayaan & Adat Istiadat Cina 4.Meliburkan sekolah selama Ramadan 5.Mendirikan Serikat Buruh (UU No. 21/2000) 6.Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut. Kepres No. 355 Thn 1999 Pada 23 November 2000, actrant Menjadi Departemen Kelautan & Perikanan. Kepres No. 165 Thn 2000. 7.Memisahkan TNI dan Polri 8. Mengganti nama Papua yang semula Irian Jaya kembali lagi menjadi Papua 9.Menyelesaikan kasus KKN 6 Desember 1999 dengan kasus KKN Masa Orba kembali dibuka yang menetapkan Soeharto sebagai terdakwa kasus KKN

KEGAGALAN 1.Gagasan mengcabut Tap MPRS No. XXV 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia (PKI)

2.Gagasan kerjasama perdagangan dengan Negara Israel yang dianggap melanggar isi Pembukaan UUD 1945

3. Mengangkat kapolri baru tanpa persetujuan DPR

4.Sering keluar negeri dan sulit untuk dihubungi para menteri yang menjadikan hubungannya dengan DPR dan menteri kabinet kurang harmonis

5. Diduga terlibat dengan kasus Buloggate (dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog) dan kasus Bruneigate (dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam)

6.Dianggap melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak memberikan pidato pertanggung jawabannya dalam Sidang Istimewa MPR

Sekian Terimakasih