Mendukung Penyesuaian Harga BBM DAN PENYALURAN BLT BAGI RAKYAT PERIODE NOVEMBER 2022 BUNGA RAMPAI

BUNGA RAMPAI MENDUKUNG PENYESUAIAN HARGA BBM DAN PENYALURAN BLT BAGI RAKYAT Penulis : Angga Setiawan Editor : Agung Wijayanto ©2022 by JEJAK MEDIA All right reserved

DAFTAR ISI BLT BBM Telah Didistribusikan di Berbagai Daerah......................................... 1 Pemerintah Optimalkan Penyaluran BLT BBM Tahap II ................................... 4 BLT dan BSU Dongkrak Daya Beli Masyarakat ................................................ 7 Masyarakat Bisa Mengajukan Diri Sebagai Penerima BLT BBM .................... 10 Mengapresiasi Penyaluran BLT BBM Tahap II ............................................... 13 Penyaluran BLT dan BSU BBM Mendapat Apresiasi Masyarakat................... 17 BLT dan BSU BBM Demi Jaga Daya Beli Mesyarakat.................................... 20 Pemerintah Antisipasi Tekanan dan Dampak Inflasi Melalui BLT BBM........... 23 BLT Cegah Ancaman Inflasi ........................................................................... 26 BLT dan BSU BBM Upaya Mitigasi Inflasi ...................................................... 29 Apresiasi Percepatan Distribusi BLT BBM di Daerah Terpencil ...................... 32 BLT dan BSU Efektif Mencegah Inflasi........................................................... 35 BLT BBM dan BSU Formulasi Peredam Dampak Inflasi................................. 39 Penyaluran BLT BBM Merata Hingga ke Wilayah 3T...................................... 42 Pemerintah Mampu Kendalikan Inflasi Akibat Penyesuaian Harga BBM ........ 45 Realisasi Penerima BLT BBM Terus Meningkat ............................................. 49 BLT BBM Lindungi Rakyat dari Gejolak Global............................................... 53 Mengapresiasi Percepatan Penyaluran BLT BBM Bagi Masyarakat Terdampak ....................................................................................................................... 56 Penyesuaian Harga BBM Strategi Atasi Keterbatasan Kuota ......................... 59 Penyesuaian Harga Demi Kurangi Beban Subsidi BBM ................................. 62 Peningkatan Alokasi Anggaran Subsidi Energi Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat..................................................................................................... 65 Penyesuaian Harga BBM Sebuah Kebijakan Tepat........................................ 68

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 1 BLT BBM Telah Didistribusikan di Berbagai Daerah Oleh : Abdul Rozak )* antuan Langsung Tunai (BLT) BBM merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah yang bertujuan agar masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Penyaluran BLT ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Untuk melancarkan distribusi bantuan kali ini, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki andil dalam menyalurkan BLT BBM ke berbagai daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terpencil dan terdepan (3T). Adapun daerah 3T yang sarat akan tantangan terkait kondisi geografis dan topografinya yang berupa perairan dan pegunungan. Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau (Kepri) merupakan salah satu daerah 3T yang didatangi petugas juru bayar Pos Indonesia. Sebagai daerah 3T, kecamatan Belakang Padang memiliki beberapa pulau dengan keunikannya tersendiri. Adapun pulau terluar yang masuk dalam wilayah kecamatan Belakang Padang adalah Pulau Nipah, Pelampong dan Batu Berhenti. Pulau tersebut tidak berpenduduk dan hanya terdapat mercusuar. Namun saat ini Pulau Pelampong terdiri dari tiga kepala keluarga (KK) dengan 11 jiwa. Meski hanya 3 KK, perhatian pemerintah tetap sampai di pulau tersebut. B

2 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Camat Belakang Padang, Kota Batam, Yudi Admadjianto mengatakan bahwa petugas Pos Indonesia mengunjungi rumah warga kategori keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menyerahkan bantuan sebesar Rp 500.000. Rinciannya, BLT BBM sebesar Rp 300.000 dan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 200.000. Dalam rilisnya Yudi mengatakan bahwa BLT BBM diserahkan kepada 2.900 KPM yang berada di enam kelurahan. Kini seluruh KPM sudah menerima BLT BBM yang didistribusikan oleh Pos Indonesia. Selain disalurkan secara langsung, petugas juru bayar juga menyalurkannya melalui komunitas di tingkat kelurahan. Yudi menilai, penyaluran melalui komunitas dapat mempermudah masyarakat dalam menjemput bantuan tersebut. Yudi mengucap terima kasih kepada Pos Indonesia yang telah mampu menyalurkan BLT BBM hingga ke kelurahan sehingga sangat memudahkan masyarakat. Sebab, jika masyarakat mengambilnya ke kantor pos di kecamatan mereka pun tetap harus mengeluarkan biaya tambahan. Di mana biaya pulang pergi untuk melintasi pulau-pulau sebesar Rp 100.000 Yudi memaparkan, koordinasi lintas stakeholder merupakan kunci penting dalam menyukseskan penyaluran BLT. Hal tersebut mengingat keberadaan beberapa kelurahan di kecamatan tersebut berlokasi di pulau terdepan. Pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berjaga di perbatasan pun krusial. Sementara itu, Executive General Manager Pos Batam Elan menjelaskan, BLT BBM di Kota Batam telah mencapai 95% yakni untuk 29,059% Daerah kepulauan memiliki karakteristik khusus sehingga penyaluran BLT BBM kepada KPM harus dilakukan dengan cara tepat. Pihaknya telah melakukan strategi percepatan penyaluran guna memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM. Hal ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada masyarakat atau jemput bola. Elan menjelaskan, tim yang dibentuk oleh Pos Indonesia, terdiri dari 20 petugas untuk melayani 10-12 pulau di tiga wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, petugas menggunakan moda transportasi air untuk menyalurkan bantuan. Mekanisme penyaluran di wilayah terdepan mempunyai strategi khusus karena kerap terkendala sinyal. Pihaknya melakukan mitigasi dengan mode offline tanpa mengurangi keabsahan validasi penerima bantuan. Elan berharap, agar kerjasama serta koordinasi yang sudah terjalin baik dengan

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 3 pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan dan aparat keamanan TNI serta Polri terus terjalin. Kolaborasi tersebut tentu saja akan memudahkan kinerjanya dalam menyalurkan bantuan kepada penerima. Sejumlah KPM penerima BLT BBM, mengaku bersyukur karena dirinya tidak luput dari perhatian pemerintah, meski mereka tinggal di kawasan 3T. Salah satunya adalah Rusmiana, warga pulau Kasu, Kota Batam. Rusmiana mengaku uang BLT BBM sebesar Rp 500.000 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Dirinya mengaku senang karena ada petugas Pos Indonesia yang datang langsung ke pulau tersebut, Rusmiana dan para warga tinggal datang dan antre, lalu mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 secara utuh. Ia bercerita, pada penyaluran BLT sebelumnya, dirinya dan warga pulau terluar harus pergi ke kecamatan. Biaya transportasi yang dibutuhkan pulang pergi mencapai Rp 80.000. Ongkos tersebut belum termasuk uang makan selama berada di kecamatan. Alhasil, uang BLT yang mereka terima berkurang lantaran digunakan untuk nombok biaya tambahan tersebut. Tak hanya Rusmania, Mazlanm, warga Pulau Pelampong Kota Batam juga mengaku bersyukur atas BLT BBM yang diterima oleh pihaknya. Kolaborasi antara pemerintah dengan PT Pos Indonesia telah menghasilkan satu bentuk nyata kehadiran program pemerintah untuk masyarakat yang tinggal di berbagai daerah. Adanya program BLT BBM tersebut juga menunjukkan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. )* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

4 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Pemerintah Optimalkan Penyaluran BLT BBM Tahap II Oleh : Aprilia Harahap )* antuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap kedua akan dibagikan mulai awal November 2022. Pemerintah terus mematangkan strategi penyaluran bansos tersebut agar dapat lebih tepat sasaran. BLT BBM tahap 1 disalurkan pada bulan September 2022 dan bulan November ini dilanjutkan dengan tahap 2. Nominal BLT sebesar Rp. 600.000, dibagi dalam 2 kali penyaluran. Masyarakat senang karena dana BLT sangat membantu untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Apalagi penyaluran BLT melalui Kantor Pos sehingga relatif lebih dekat dengan kediaman mereka, dan sangat membantu bagi warga yang tidak punya rekening bank. Pemerintah akan menyalurkan BLT BBM tahap 2 mulai awal November 2022. Nominalnya Rp. 300.000 dan diharap akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, misalnya untuk membeli sembako atau kebutuhan dapur lain. Sama seperti tahap 1, pada tahap 2 ini penyalurannya masih melalui Kantor Pos. Sementara bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dana BLT akan diberikan langsung ke rumah mereka. B

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 5 Penyaluran BLT tahap 2 masih sama seperti tahap 1 dan masyarakat senang karena diperhatikan oleh pemerintah. Ketika pandemi, mereka mendapat berbagai bantuan. Mulai dari bansos sembako, BSU (bantuan subsidi upah) bagi pekerja, sampai BLT BBM. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih pro rakyat kecil. Tri Rismaharini, Menteri Sosial, menyatakan bahwa dana BLT BBM merupakan kompensasi dari penyesuaian harga bensin. Dalam artian, subsidi memang dikurangi sehingga harga BBM mengalami perubahan, tetapi dananya dialihkan menjadi BLT sehingga lebih tepat sasaran ke rakyat kecil. Sementara jika masih ada subsidi maka akan dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu, karena mereka akan mengisi mobilnya dengan Pertalite. BLT BBM sengaja diberikan dalam 2 periode agar uangnya tak langsung dihabiskan begitu saja. Dengan 2 kali pemberian BLT maka masyarakat bisa membelanjakannya sebanyak 2 kali. Selain membuat mereka senang karena menghemat uang bulanan, BLT BBM akan menggerakkan roda perekonomian Indonesia, sebab memicu naiknya daya beli masyarakat. Oleh karena itu BLT diberikan dalam 2 kali periode. Risma menambahkan, jika masyarakat ingin tahu bahwa ia berhak menerima BLT BBM atau tidak, bisa memeriksanya disitus Kementerian Sosial. Orang tersebut bisa memasukkan nama dan nomor KTP-nya, lalu akan tertera bahwa ia berhak menerima dana BLT atau tidak. Dalam artian, ketika akan ada penerimaan dana BLT BBM, maka orang yang berhak menerimanya masih bisa memeriksanya sendiri. Jika ia ternyata masuk dalam daftar penerima tetapi belum mendapatkannya, maka bisa bertanya langsung ke aplikasi Cek Bansos atau datang langsung ke Kantor Pos untuk membetulkannya. Aplikasi Cek Bansos merupakan terobosan terbaru agar rakyat bisa melihat, apakah ia berhak menerima BLT BBM. Selain itu, ia juga bisa mengajukan diri sebagai penerima BLT BBM. Tentu jika ia memenuhi syarat, di antaranya memiliki gaji di bawah Rp. 3,5 juta rupiah dan bukan anggota TNI/Polri atau PNS. Saat memenuhi syarat maka ia berhak menerima BLT pada penyaluran tahap II November mendatang. Sementara itu, untuk membantu kelancaran distribusi BLT BBM, maka aplikasi

6 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Cek Bansos sangat bermanfaat. Penyebabnya karena dalam aplikasi itu tersedia fitur sanggahan, sehingga masyarakat yang sudah menerima BLT BBM tahap pertama bisa disanggah. Penyebabnya karena ternyata ia orang kaya meski rumahnya terlihat sangat sederhana. Dengan fitur ini maka ia tidak berhak menerima BLT BBM tahap II. Pendistribusian dana BLT BBM akan dilakukan sejak awal November dan targetnya akan selesai pada akhir bulan. Pemerintah ingin agar penyaluran BLT BBM tahap II berjalan dengan lancar, dan diberikan ke rakyat di seluruh Indonesia. Untuk di tempat yang terpencil maka distribusi BLT BBM juga dibantu oleh aparat keamanan. Hendra Sari dari PT Pos Indonesia menyatakan bahwa jelang penyaluran BLT BBM tahap II, pihaknya membuat berbagai persiapan. Pertama adalah komunikasi yang intens antar anggota satgas BLT BBM se-Indonesia. Komunikasi harus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan, dan jangan sampai rakyat yang jadi korbannya. Kemudian, diadakan evaluasi harian setelah BLT BBM disalurkan. Diharap dengan evaluasi ini maka akan zero mistake dan membuat pemberian bansos ini berjalan lancar. Tidak akan ada antrian yang kacau-balau di Kantor Pos, karena semua penerima BLT BBM mengantri dengan sabar dan sangat tertib. BLT BBM akan disalurkan pada tahap kedua, di awal November 2022. Masyarakat pun menyambut positif bansos ini karena mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penyaluran tahap II diharap jauh lebih baik daripada tahap I, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terbantu secara optimal. ) *Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 7 BLT dan BSU Dongkrak Daya Beli Masyarakat Oleh Saiful Anwar )* enyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan dampak bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, dan untuk menangani hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendongkrak daya beli masyarakat. BLT dan BSU menjadi bantalan sosial bagi masyarakat, terlebih dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Dewan Penasihat sekaligus peneliti senior pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN, Prof. Ali Munhanif menuturkan jika penyesuaian kenaikan BBM dikarenakan membelokkan subsidi ke pembangunan infrastruktur, membangun pendidikan dan kesehatan lebih baik lagi. Mengingat bahwa BBM dapat membuat masyarakat terlena dan jauh dari kata mandiri. Selain itu, BBM yang disubsidi juga tidak sesuai target yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk pemerataan harga di setiap daerah. P

8 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surya Vandiantara menyebutkan, sering terjadi mispersepsi seolah subsidi BBM digantikan oleh BLT. Padahal BLT merupakan stimulus perangsang pertumbuhan ekonomi, yang awalnya kebutuhan konsumtif menjadi produktif. Kunci utama dalam meningkatkan ekonomi adalah memperbaiki produktifitas masyarakat dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim menilai apabila subsidi BBM dicabut, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dapat menimbulkan daya beli masyarakat yang kurang sehingga akan terjadi efisiensi yang berdampak pada PHK karyawan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dirinya juga mengatakan, BLT hanya didapatkan oleh masyarakat dalam beberapa bulan, sedangkan dampak dari kenaikan BBM bisa bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan subsidi BBM. Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa total penerima BLT pengalihan subsidi BBM di seluruh Indonesia telah mencapai 20,6 juta. Dirinya juga berharap agar penyaluran BLT ini dapat memperbaiki konsumsi masyarakat. Pada kesempatan berbeda, Ekonom Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa program BLT BBM mampu menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut berdasarkan program yang diluncurkan memang program sejenis BLT yang berhasil dalam konteks menjaga daya beli masyarakat khususnya untuk kelompok pendapatan bawah. Ditambahkannya, bantuan tersebut berpotensi memberikan dampak dalam konteks menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun jika berbicara tentang dampak tentu juga perlu dilihat bagaimana dampak kenaikan harga akibat dari kebijakan BBM ini dapat memengaruhi tidak hanya kelompok pendapatan bawah tetapi juga kelompok pendapatan menengah. Berkaitan dengan bantuan yang akan tepat sasaran atau tidak, dirinya menilai belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sejenis tentu saja akan ada eror dalam penyaluran di tahap ini.

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 9 Namun, seharusnya dengan mengacu pada data baru yang sudah diperbaharui tentu eror yang terjadi bisa diminimalisasi ke level yang lebih kecil. Sehingga bantuan ini diharapkan sudah lebih tepat sasaran apabila dibandingkan dengan panyaluran bantuan sejenis di tahun lalu ataupun di dua tahun lalu ketika awal pandemi covid-19 terjadi. Pengalihan subsidi BBM ke BLT merupakan langkah yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, subsidi BBM selama ini hampir 70% tidak tepat sasaran dan hal ini membuat APBN tidak sehat akibat dari membengkaknya anggaran subsidi. Pakar Ekonomi Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat menilai, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial dan BLT harus diterima karena subsidi BBM sudah membengkak dan tidak baik untuk kesehatan APBN ke depannya. Artinya, suka tidak suka penyesuaian harga BBM harus diterima, hal ini bertujuan agar APBN tetap sehat. Pemerintah harus memiliki mekanisme pelaporan secara mudah, transparan dan bertingkat agar bisa mengawasi penyaluran bantuan dengan baik dan tidak salah sasaran. Selain itu perlu juga melibatkan aparat penegak hukuk agar penyaluran bantuan dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Analisis Utama Ekonomi dan Politik, Reyhan Noor menyatakan bahwa BLT BBM efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT. Untuk mengamankan keberlanjutan kebijakan ke depan, maka strateginya adalah dengan memberikan BLT BBM dan mengamankan persediaan bahan pangan. BLT serta BSU merupakan program dari pemerintah yang bertujuan agar masyarakat kalangan bawah memiliki daya beli demi memenuhi kebutuhannya di tengah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

10 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Masyarakat Bisa Mengajukan Diri Sebagai Penerima BLT BBM Oleh : Saiful Anwar )* asyarakat bisa mengajukan dirinya sendiri sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). Dengan adanya kemudahan ini, maka BLT BBM diharapkan dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika pemerintah menyesuaikan harga BBM, maka sebagai kompensasinya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000 . BLT tersebut diberikan ke lebih dari 20 juta rakyat yang masuk kategori membutuhkan, dan berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Penyaluran dana BLT dilakukan melalui Kantor Pos, dan hal ini sangat diapresiasi karena kenyataannya tidak semua orang memiliki rekening bank. Kategori penerima BLT ada beberapa, bisa seorang pengangguran, atau pekerja dengan gaji yang tidak sampai UMR. Namun jika seseorang masuk dalam kategori terdampak penyesuaian harga BBM dan belum menerima BLT BBM dari pemerintah, ia bisa mengajukan dirinya sendiri. Tentu berdasarkan prosedur sehingga semuanya tertib. M

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 11 Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa warga bisa mengusulkan dirinya sendiri untuk mendapatkan BLT BBM melalui program usul sanggah. Program ini ada dalam fitur aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini menjadi solusi permasalahan data orang yang berhak, tetapi tidak mendapatkannya. Cara untuk mengajukan diri sebagai penerima BLT BBM adalah sebagai berikut: buka ponsel lalu download aplikasi Cek Bansos di Playstore. Kemudian, klik tombol ‘daftar usulan’ pada daftar menu. Lantas isi formulir sesuai dengan data kependudukan misalnya nama, alamat sesuai KTP, nomor KTP, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya dalam pengajuan diri via aplikasi Cek Bansos adalah memfoto bagian depan rumah dan juga KTP, lalu meng-uploadnya. Selain via aplikasi, pengajuan untuk jadi penerima BLT BBM adalah dengan menelepon hotline Kementerian Sosial. Dengan pengajuan diri via aplikasi maka sangat praktis karena rakyat kecil bisa meminta BLT BBM dengan cara cepat. Tidak perlu mengisi formulir secara manual di Dinas Sosial dan menunggu sampai lama sekali. Namun formulirnya diakses secara online dan bisa dilakukan via gadget sehingga tidak butuh waktu lama dan proses yang bertele-tele. Datanya juga tidak bisa disalahgunakan oleh oknum karena dipastikan sangat aman. Sementara itu, dalam aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan sanggahan. Jadi ketika ada orang yang menerima BLT BBM tetapi ternyata tidak layak (misalnya bergaji besar atau ternyata memiliki mobil), maka bisa disanggah. Dalam aplikasi terlihat mereka yang sudah menerima BLT di sekitar warga tersebut, dan jika dinilai tidak layak, bisa memberikan tanda jempol ke bawah. Sanggahan merupakan fitur yang penting juga untuk evaluasi dari Kementerian Sosial. Pasalnya, bisa saja ada yang ternyata pura-pura miskin demi mendapatkan dana BLT BBM. Padahal sebenarnya tergolong mampu, misalnya rumahnya terlihat sederhana tetapi sang anak bekerja di luar negeri, sehingga gajinya jauh di atas UMR. Kementerian Sosial terus melakukan update data penerima BLT, sehingga yang menerimanya benar-benar masuk kategori terdampak akibat penyesuaian harga BBM. Jika ada fitur sanggahan maka diharap masyarakat

12 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat memanfaatkannya dengan baik, karena bisa menolak dan bersaksi bahwa yang menerima sebenarnya orang mampu. Maka data akan diperbarui dan pada periode berikutnya, orang tersebut tak lagi mendapatkan BLT atau bansos manapun. Namun jika warga yang benar-benar kurang mampu tidak memiliki smartphone, maka ia bisa meminta tolong ke tetangganya untuk diunduhkan aplikasi Cek Bansos. Dengan demikian ia bisa mengajukan diri sebagai penerima BLT BBM dan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000 dari pemerintah. Masyarakat pun diharapkan dapat terbantu karena diperhatikan oleh pemerintah, dan mendapatkan kompensasi dari pengalihan subsidi BBM. Penyaluran BLT BBM pada bulan September 2022 sudah 100% dan diberikan ke seluruh Indonesia. Sementara pada bulan Oktober juga hampir selesai. Namun jika ada seseorang yang mengajukan diri sebagai penerima BLT BBM, maka ia akan mendapatkan uang dengan nominal yang sama, karena yang diutamakan adalah prinsip keadilan. Masyarakat bisa mengajukan diri sebagai penerima BLT BBM dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos di HP, dan cara pengajuannya cukup mudah. Dengan mengisi data yang jujur dan lengkap, serta mengunggah foto KTP dan foto rumah, maka ia bisa menerima dana BLT. Kemudahan yang diberikan Pemerintah ini patut untuk diapresiasi agar Bansos benar-benar dapat dinikmati kalangan masyarakat terdampak. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 13 Mengapresiasi Penyaluran BLT BBM Tahap II Oleh : Herman Sudrajat )* elanjutan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) tahap kedua sebagai strategi pemerintah dalam rangka mitigasi dampak penyesuaian harga BBM sudah dipastikan akan disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya karena membuktikan secara nyata bahwa pemerintah memang hadir di tengah masyarakat. Pemerintah memastikan BLT BBM tahap II akan mulai disalurkan pada November 2022 mendatang. BLT BBM diberikan selama dua tahap dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu setiap pembagiannya. Penyaluran sudah dilakukan selama bulan September, dan akan berlanjut pada November 2022. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah memang merupakan bentuk strategi dari realokasi APBN daripada harus terus memberikan subsidi BBM (energi), karena harga minyak dunia yang terus melambung, selain itu justru subsidi tersebut di lapangan justru kurang tepat sasaran karena sekitar 70 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat yang mampu. K

14 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Maka dari itu, pemerintah memiliki strategi lainnya, yakni melakukan penyesuaian harga BBM agar APBN tidak terlalu terbebani, namun sisa dananya digunakan untuk memberikan beragam bantalan sosial kepada masyarakat rentan, guna menjamin bahwa bantuan hanya akan menyasar kepada mereka yang membutuhkan saja, sehingga hal tersebut menegakkan asas keadilan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat sempat mengecek langsung penyaluran BLT BBM. Berdasarkan catatan Jokowi, penyaluran BLT tahap I sebentar lagi akan selesai. Dirinya memastikan masyarakat akan kembali menerima bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) tahap 2 pada akhir November 2022. Dengan jaminan tersebut, berarti menunjukkan bahwa pemerintah memang hadir di tengah rakyat untuk bisa menjawab segala keluh kesah masyarakat, utamanya adalah mereka kelompok rentan. Kebijakan penyesuaian harga BBM yang telah ditetapkan tidak mungkin begitu saja dibiarkan tanpa adanya upaya untuk mitigasi dampaknya. Setidaknya perkiraan BLT BBM jilid kedua yang akan disalurkan kepada masyarakat menurut Jokowi adalah sekitar akhir November atau awal Desember 2022. Selain itu, sebelumnya beliau mengaku bahwa memang pada penyaluran BLT BBM tahap pertama, masyarakat sudah menerima dengan besaran Rp 300 ribu, kemudian nanti pada jilid kedua juga akan mendapatkan besaran yang sama. Selain bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak dalam rangka penyaluran anggaran APBN yang berlandaskan asas keadilan, namun di sisi lain pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga daya beli mereka agar ancaman inflasi yang meninggi tidak terjadi di Indonesia, sehingga ketahanan fiskal nasional masih terus terjaga. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga melempar sinyal akan menambah besaran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat. Menurutnya, jika memang misalnya APBN masih dalam kondisi yang cukup, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali memberikan bantuan lainyya kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 15 dampak penyesuaian harga BBM. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mengucurkan Rp18,4 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler berupa sembako, dan program keluarga harapan (PKH) pada Oktober 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan besaran itu terdiri dari Rp11,2 triliun untuk bansos sembako, dan Rp7,2 triliun untuk PKH. Bansos sembako diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Nominalnya sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM. Hingga Januari-September sudah terealisasi sebesar Rp33,41 triliun dari Rp45,12 triliun anggaran yang disediakan di 2022. Sedangkan, bansos PKH menyasar 10 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp28,71 triliun. Realisasi sampai dengan kuartal III 2022 sebesar Rp21,33 triliun. Isa Rachmatarwata menambah bahwa BLT BBM tahap 1 sudah disalurkan kepada 20,65 juta KPM dan sudah terealisasi untuk dua bulan (SeptemberOktober) sebesar Rp300.000 per KPM kepada 20,65 juta KPM senilai Rp6,2 triliun atau 50 persen. Selain mendapat BLT BBM sebesar Rp300 ribu, masyarakat juga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu. Jika ditotalkan maka masyarakat mendapat sebesar Rp500 ribu. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran maka Pos Indonesia dijadikan sebagai sambungan tangan. Dengan adanya BLT BBM, masyarakat diharapkan dapat menanggung beban berat karena penyesuaian harga BBM. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyaluran Dana BLT BBM PT Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari menjelaskan, menjelang penyaluran BLT BBM tahap II, pihaknya telah mempersiapkan berbagai strategi agar penyaluran berjalan cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Strategi menyukseskan penyaluran BLT BBM adalah dengan mengumpulkan satgas-satgas di provinsi maupun kabupaten atau kota. Satgas ini menjadi tempat berkoordinasi hingga level paling ujung. Seluruh upaya memang sedang terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya adalah melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM setelah kebijakan tersebut diresmikan sejak awal September lalu. Pemerintah membuktikan kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan dengan terus

16 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat memberikan banyak bantalan sosial. Bahkan bantuan tersebut juga akan diperpanjang, termasuk kepastian adanya penyaluran BLT BBM jilid kedua kepada masyarakat yang memang patut mendapatkan apresiasi setinggitingginya. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 17 Penyaluran BLT dan BSU BBM Mendapat Apresiasi Masyarakat Oleh : Abdullah )* emerintah memberikan bantuan berupa BLT (bantuan langsung tunai) dan BSU (bantuan subsidi upah). Pemberian bantuan ini diapresiasi oleh masyarakat, karena mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pandemi membuat kemampuan ekonomi masyarakat menurun karena ada yang di-PHK oleh perusahaan. Ditambah lagi dengan penyesuaian harga BBM yang otomatis juga mengubah harga barang-barang di pasar. Kondisi ini bisa membuat daya beli menjadi menurun, namun dicegah oleh pemerintah dengan penyaluran BLT dan BSU BBM. Pemerintah memberikan uang sebesar Rp.600.000 rupiah dalam program BLT, yang diberikan kepada 20 juta rakyat kecil, dan disalurkan via Kantor Pos. Sedangkan BSU adalah bantuan subsidi upah, yang diberikan kepada para pekerja yang terkena dampak pandemi. Kedua bantuan ini diapresiasi masyarakat karena pemerintah masih memperhatikan nasib mereka. P

18 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Pengemudi ojek online juga merasakan manfaat BLT setelah mereka mendapatkannya. Fadel Bahler, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Driver cabang Samarinda, menyatakan bahwa BLT BBM membantu para pengemudi ojek online yang terdampak oleh penyesuaian harga BBM. Ia bersyukur akan pemberian BLT, berarti ada perhatian dari pemerintah ke para pengemudi ojek. Dalam artian, BLT sangat membantu masyarakat karena mereka memang membutuhkan bantuan, termasuk para pengemudi ojek online. Pendapatan driver tidak menentu dan bisa jadi di bawah upah minimum kota. Oleh karena itu mereka berhak menerima bantuan dari pemerintah berupa BLT BBM. Apalagi ketika harga BBM mengalami penyesuaian, maka otomatis tarif ojek juga berubah. Hal ini mengakibatkan pesanan bisa berkurang drastis dan penumpang lebih memilih moda transportasi lain daripada ojek online. Para pengemudi ojek sangat membutuhkan bantuan berupa BLT, agar mereka tetap bisa membeli sembako meski pesanannya menurun. Masyarakat mengapresiasi penyaluran BLT BBM karena benar-benar mereka butuhkan. Ketika harga meroket, mereka masih bisa makan nasi, karena membeli beras dengan uang BLT. Apalagi pemerintah juga rajin memberikan bansos sejak awal pandemi, sehingga rakyat kecil merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan merana karena kelaparan. BLT diberikan via Kantor Pos dan hal ini dipuji oleh masyarakat, karena tidak semua orang memiliki rekening bank. Apalagi Kantor Pos ada di seluruh Indonesia dan memudahkan warga yang tinggal di pelosok. Dengan pemberian BLT secara tunai juga memudahkan karena masyarakat tidak usah menariknya di ATM. Sementara itu, masyarakat juga menerima bantuan subsidi upah (BSU) yang nominalnya sama seperti BLT, yakni Rp. 600.000. BSU diberikan kepada para pekerja yang terdampak efek pandemi, dan syaratnya adalah bergaji di bawah 3,5 juta rupiah. Warga yang mendapatkan BSU tidak berstatus PNS, TNI, atau Polri. Namun pegawai biasa dan memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan yang aktif. Bantuan akan disalurkan langsung ke rekening mereka, tanpa harus mengisi formulir apa-apa. Diharap BSU bisa membantu masyarakat agar tetap eksis dan tidak

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 19 terlalu terdampak oleh pandemi dan perubahan harga BBM. Anti, seorang pekerja di media elektronik, merasa senang karena mendapatkan dana BSU. Ia menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia sangat terbantu akan dana BSU karena turut merasakan efek pandemi, dan tabungannya sempat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Dalam artian, saat ada penyaluran BSU maka para pekerja bisa belanja tanpa harus memakai uang tabungan. Mereka bisa membeli beras dan kebutuhan lain tanpa kebingungan karena gajinya hampir habis. Apalagi tidak semua pekerja memiliki gaji sesuai dengan UMK, atau gajinya standar tetapi harus berkurang tiap bulan karena punya banyak cicilan. Para pekerja berhak menerima dana BSU karena mereka juga terkena dampak penyesuaian harga BBM. Ongkos transportasi akan berubah karena harga bensin juga berubah. Pemberian BSU akan meng-cover sebagian kebutuhan mereka, sehingga kondisi keuangan akan tetap stabil. Pemberian BSU kepada para pekerja menunjukkan bahwa pemerintah tidak pilih kasih. Penyebabnya karena tak hanya rakyat kecil yang diberi bantuan, tetapi juga pegawai dengan gaji tertentu. Selama pandemi, yang terdampak bukan hanya masyarakat dari kalangan bawah, tetapi juga menengah, sehingga semua berhak diberi bantuan oleh pemerintah. Apresiasi dari masyarakat sangat wajar karena mereka mendapatkan bantuan berupa BLT atau BSU. Mereka bisa mendapatkan informasi apakah berhak menerima bansos tersebut, melalui situs resmi Kementerian Sosial. Jika berhak maka bisa datang ke Kantor Pos sambil membawa KTP dan kartu identitas lain. BLT dan BSU diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak terlalu sengsara atas dampak perubahan harga BBM. Subsidi memang dikurangi tetapi dialihkan jadi BLT dan BSU, sehingga lebih tepat sasaran. Masyarakat senang karena pemerintah terus memperhatikan rakyatnya. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

20 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat BLT dan BSU BBM Demi Jaga Daya Beli Mesyarakat Oleh : Oka Rizki )* antuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan program bantuan dari pemerintah, yang bertujuan untuk menambah daya beli masyarakat setelah pertamina resmi melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal penyaluran. Mardiansyah menilai, bantuan kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut sudah sangat berarti bagi masyarakat. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, dirinya berharap bantuan tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat kalangan bawah untuk tetap stabil dan membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Hal tersebut dijelaskan saat deklarasi dan pelantikan pengurus RN Provinsi Bengkulu. Mardiansyah juga meminta kepada pengurus RN Bengkulu untuk B

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 21 membuat posko pengaduan BLT. Pihaknya juga berharap kehadiran RN di Bengkulu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN Bengkulu Hendri Satrio akan segera menindaklanjuti amanah dan arahan dari ketum dan segera membahas bersama jajaran pengurus. Pihaknya akan segera mematangkan kerja-kerja ke depan, tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh ketua umum akan menjadi perhatian penuh. BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp 150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp 300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa BLT BBM yang diberikan pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Analisis Utama Ekonomi dan Politik, Reyhan Noor menyatakan bahwa BLT BBM efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT. Untuk mengamankan keberlanjutan kebijakan ke depan, maka strateginya adalah dengan memberikan BLT BBM dan mengamankan persediaan bahan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa BLT BBM bisa dibilang efektif karena dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Penyesuaian harga BBM tentu saja membuat mereka harus berpikir ulang sebelum belanja, karena harga-harga barang juga berubah. Namun ketika ada pemberian BLT BBM, mereka bisa membelanjakannya dan stok sembako serta bahan pangan lain aman. Rakyat kecil tentu akan sangat mengapresiasi adanya program BLT BBM, hal ini dikarenakan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, BLT BBM juga bisa menjaga daya beli sehingga pasar tetap dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa BLT BBM merupakan pemicu agar transaksi dapat terus terjadi sehingga ada perputaran uang, dan roda perekonomian negara terus berputar. Transaksi di pasar memang hars dilakukan agar perekonomian terjaga, karena jika tidak ada aktivitas jual beli, berbahaya bagi kesehatan ekonomi negara. Oleh karena itu pemerintah berpesan agar BLT BBM langsung dibagikan

22 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat sampai habis. Jangan disimpan atau dibelanjakan benda yang bersifat konsumtif, misalnya seperti membayar cicilan HP. Presiden Jokowi menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM harus dipercepat demi menjaga daya beli masyarakat. Hingga pertengahan September 2022, baru 40% BLT BBM yang disalurkan. Oleh karena itu Kementerian Sosial wajib untuk menyalurkan ke seluruh Indonesia. Pemerintah memikirkan cara agar daya beli masyarakat tetap bagus walau ada perubahan harga barang-barang di pasar, sebagai efek dari penyesuaian harga BBM. Daya beli masyarakat dari Sabang sampai Merauke wajib untuk dijaga, karena menjadi cara pemerintah untuk bersikap adil. Tidak hanya masyarakat di Jawa yang merasakan efek positifnya, tetapi juga di luar Jawa. Terlebih harga barang di luar jawa relatif lebih tinggi, sehingga diharapkan pemberian BLT BBM dapat membantu perputaran uang agar tetap lancar, meskipun harga bahan pokok mengalami penyesuaian. Di sisi lain, UMKM yang terdampak juga memerlukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya agar menjadi UMKM yang profesional. Daya beli masyarakat menjadi titik perhatian pemerintah karena evaluasi dari awal masa pandemi, di mana ada larangan keluar rumah karena PPKM dan hal tersebut menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Pengamat Sosial Universitas Airlangga (UNAIR), Bagong Suyanto menuturkan, kehadiran BLT diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM. Menurut Bagong, pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan serta up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BLT BBM merupakan upaya konkrit dari pemerinta untuk memberikan dukungan materiil kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat dari penyesuaian harga BBM bersubsidi, penyesuaian harga BBM tersebut merupakan opsi paling masuk akal untuk menyelamatkan APBN, meski demikian, BLT BBM disalurkan sebagai dukungan kepada masyarakat guna memperlancar transaksi di pasar. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 23 Pemerintah Antisipasi Tekanan dan Dampak Inflasi Melalui BLT BBM Oleh : Savira Ayu )* emerintah berusaha maksimal menekan dampak inflasi global. Salah satunya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). Bantuan ini akan meringankan ekonomi masyarakat dan tekanan inflasi akibat penyesuaian harga BBM. Setelah pandemi mereda, dunia bergejolak karena ada ancaman resesi dan inflasi global yang diprediksi datang tahun 2023. Kondisi ekonomi banyak negara telah kacau-balau dikarenakan faktor pandemi. Pemerintah tidak ingin Indonesia mengalami resesi dan inflasi parah seperti yang telah terjadi di Inggris. Oleh karena itu ada langkah-langkah jitu untuk menyelamatkan perekonomian, salah satunya dengan pemberian BLT BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah memberikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tujuannya untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan harga global, juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. P

24 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Dalam artian, BLT BBM diberikan untuk mensejahterakan masyarakat. Penyebabnya karena mereka yang paling terdampak oleh inflasi global. Sementara inflasi di Indonesia pada bulan Agustus mencapai 4,6%. Namun masyarakat jangan memandang miring karena pada ini sudah ada penurunan, mengingat pada bulan Juli inflasinya 4,9%. Tingkat inflasi di bawah 10% dalam ilmu ekonomi masih tergolong aman, dan masyarakat diminta untuk tidak panik dan takut akan kena dampak dari resesi dan inflasi global. Sementara tingkat inflasi yang sedang adalah 10%-30%. Untuk makin menurunkan inflasi maka pemerintah memberikan BLT BBM sebagai bantalan sosial. Masyarakat menerima Rp.600.000 dan mereka bisa membelanjakannya untuk membeli kebutuhan pokok. Dengan cara ini maka masyarakat tidak terdampak inflasi, karena harga beras dan lain-lain mengalami kenaikan, tapi masih bisa dibeli. Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk memberikan BLT BBM karena memikirkan efek jangka panjangnya. BLT adalah stimulus agar kondisi dompet masyarakat sehat dan mereka masih bisa membeli beras dan sembako lain. Walau nominalnya 600.000 tetapi sudah cukup besar bagi rakyat kecil, dan mereka mensyukurinya. Pemberian tersebut adalah bukti bahwa pemerintah masih pro rakyat kecil. Apalagi penyaluran BLT BBM dipermudah, karena melalui Kantor Pos, bukannya bank swasta atau BUMN. Belum tentu semua warga negara Indonesia punya rekening di bank. Oleh karena itu penyaluran via pos memudahkan mereka, apalagi Kantor Pos ada di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok Indonesia Timur. Jika tidak ada BLT BBM maka berbahaya, karena banyak yang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dapur mereka. Akibatnya barang-barang di pasar tidak ada yang membeli. Roda perekonomian berjalan dengan lambat dan ekonomi Indonesia bisa tersendat-sendat, dan bisa terkena resesi global. Tentu pemerintah tidak ingin ada situasi buruk seperti ini. Sementara itu, akademisi dari Universitas Indonesia Arthur Subroto, menyatakan bahwa BLT BBM bisa mengatasi dampak inflasi dan meyakinkan para penanam modal asing. Kalkulasi BLT BBM sudah diperhitungkan oleh pemerintah dengan sangat tepat.

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 25 Dalam artian, pemberian BLT BBM tidak memberatkan APBN karena sudah dihitung. Anggaran untuk bantuan sosial sudah diadakan sejak awal masa pandemi, dan pemerintah memaklumi keadaan rakyat kecil. APBN akan seimbang walau masih masa pandemi. Selain itu, BLT BBM bisa mengatasi dampak inflasi karena saat terjadi inflasi, maka harga-harga barang mengalami kenaikan. Namun masyarakat tidak protes karena mereka bisa membelinya. Tidak dengan uang pribadi mereka sendiri, tetapi menggunakan BLT BBM. Inflasi dan resesi harus dikendalikan karena jangan sampai terjadi seperti di negara-negara Eropa, saat ada anak kecil yang terpaksa makan karet karena kelaparan. Pemecatan terjadi di mana-mana dan banyak yang terpaksa bekerja di sektor haram hanya sekadar untuk mencari makan. Kondisi ini tentu sangat mengerikan dan jangan sampai menular ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai rakyat Indonesia kelaparan, dan mereka terselamatkan berkat dana BLT BBM dari pemerintah. Perut rakyat kecil harus diselamatkan, karena kebutuhan sandang dan pangan adalah yang utama. Meski harga BBM mengalami penyesuaian tetapi rakyat harus diselamatkan, dan mereka bisa bernafas lega karena mendapatkan BLT BBM. Masyarakat mendukung optimalisasi upaya pemerintah dalam memberikan BLT BBM, sebagai salah satu cara untuk menghindari inflasi dan resesi global. Pandemi belum berakhir dan saat ini ada ancaman inflasi. Namun pemerintah bergerak cepat dan menyelamatkan rakyat, melalui pemberian BLT BBM. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

26 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat BLT Cegah Ancaman Inflasi Oleh: Putri Ganeswari)* enyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rupanya berdampak pada banyak hal, sehingga diperlukan program untuk mampu meredam ancaman inflasi. Salah satunya adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tentu saja skema pendistribusian BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah haruslah sebaik mungkin dan tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini jelas akan mampu mengatasi dampak inflasi dan juga bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (UI) Athor Subroto. Dalam sebuah diskusi dirinya pernah menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Athor menjelaskan, Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak masyarakat tidak akan kehilangan daya beli. P

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 27 Dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat hargaharga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi. Dampak dari inflasi ini tentu saja harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Hal ini tentu saja akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah. Athor mengatakan, BLT sebaiknya tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia. Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa PBNU sangat memaklumi kebijakan penyesuaian Harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan memang kebijakan itu sudah sangat sesuai dengan asas kemaslahatan rakyat. Meski demikian, dirinya juga menambahkan bahwa bagaimanapun pemerintah juga harus berfokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian harga BBM. Oleh karena itu, Kiai Fahrur Rozi menegaskan bahwa harus ada pengawalan agar penyaluran BTL BBM bisa dijamin tepat sasaran. Kebijakan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni merealokasi APBN subsidi BBM kemudian di samping itu juga meemberikan BLT kepada masyarakat. Dirinya menilai bahwa BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang, sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat harus mulai berhemat dan bijak dalam melakukan mana yang lebih penting. Justru, PBNU sendiri juga akan menjadi pionir yang mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan justru tidak merugikan keberlangsungan bangsa Indonesia.

28 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat PBNU juga mengajak serta masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, Indonesia bisa bangkrut dan akan menjadi beban bagi anak cucu. Mengenai validasi data penerima BLT BBM, menurutnya juga hal yang sangat penting untuk terus dipastikan dan dipantau. Fahrur juga memberikan imbauan kepada pemerintah agar dalam pengawasan pendistribusian BLT tersebut, melibatan ormas dalam hal pengawasan. Pada kesempatan berbeda, Menteri Sosial (Mensos) megatakan, hingga saat ini BLT pengalihan subsidi BBM tersebut sudah tersalurkan kepada 40% penerima dan sudah dilakukan di 461 kabupaten/kota di Indonesia. Agar bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, pemerintah mulai dari tingkat desa tentu saja harus transparan dalam memberikan informasi terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan. Pemerintah desa harus bisa melibatkan pengurus RT/RW, karena mereka-lah yang lebih mengetahui kondisi siapa saja masyarakat yang berhak atau tidak untuk menerima bantuan. Pendistribusian BLT BBM tentu saja merupakan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak akan adanya penyesuaian harga BBM. Daya beli masyarakat harus terus dijaga, sehingga para pelaku usaha dapat tetap memproduksi barang tanpa khawatir akan adanya penurunan daya beli dari masyarakat. Sementara itu, Peneliti Bidang Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iwan Hermawan mengatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) akan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah penyesuaian harga BBM. Menurutnya, bansos akan berdampak terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0067 persen. Bansos dinilai mampu menekan potensi naiknya tingkat kemiskinan karena dana Rp 24,17 triliun ini di antaranya dioperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga dengan ekonomi terbawah. Di sisi lain BLT juga terbukti telah mencegah ancaman dari adanya inflasi akibat dari penyesuaian harga BBM. )* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 29 BLT dan BSU BBM Upaya Mitigasi Inflasi Oleh : Panji Saputra )* emi bisa meredam dampak inflasi di Indonesia, pemerintah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tepat sasaran beserta banyak strategi lainnya sebagai bukti konkret kehadiran pemerintah ditengah rakyat. Penyesuaian harga BBM yang sudah diberlakukan oleh pemerintah memang nyatanya sudah tidak bisa dihindari lagi. Pasalnya sejauh ini ternyata pemberian subsidi dan kompensasi BBM dengan skema lama, dilapangan sama sekali belum tepat sasaran karena justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu. Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa lebih dari 70 persen subsidi yang selama ini telah digelontorkan pemerintah untuk energi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yakni mereka pemilik mobil pribadi. Padahal menurutnya seharusnya subsidi itu diprioritaskan untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. D

30 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus saja terbebani karena harus terus memberikan subsidi, padahal sama sekali tidak tepat sasaran. Maka dari itu untuk bisa menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi tersebut, akhirnya pemerintah berinisiatif untuk melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM. Sebagai informasi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 ini saja sudah meningkat tiga kali lipat, dari sebelumnya Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Sehingga memang sudah sepatutnya bisa segera dicarikan solusinya, yakni dengan mengalihkan subsidi BBM dan melakukan penyesuaian harga. Namun bukan hanya sekedar menyesuaikannya semata, melainkan pemerintah juga berusaha untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan merubah atau merealokasi dana sehingga bisa lebih digunakan secara tepat sasaran dengan memberlakukan skema bantuan langsung kepada masyarakat terdampak dan rentan sehingga seluruh subsidi saat ini bisa jauh lebih tepat sasaran serta sesuai dengan asas keadilan. Lebih lanjut, pemerintah sendiri juga sudah membuat sekian perhitungan dengan sangat cermat mengenai dampak apa saja yang akan terjadi ketika penyesuaian harga BBM telah dilakukan, beserta apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam meredam seluruh dampak tersebut. Mengenai adanya kenaikan inflasi, sebagaimana tertulis dalam website resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, bahwa akan ada kenaikan inflasi hingga sekitar 1,88% sampai 2,2%. Akibat kenaikan tersebut, maka diperkirakan pula outlook pada tahun 2022 akan menjadi 6,3% hingga 6,7%, yang mana sebenarnya angka itu masih tergolong moderat bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana meningkatnya inflasi dibanyak negara. Untuk bisa terus menjaga agar angka inlfasi tidak semakin melambung, pemerintah Pusat dan Daerah terus bersinergi, bersama dengan Bank Indonesia (BI) untuk bisa melakukan pengendalian terhadap harga pangan, sehingga akan mampu mengantisipasi dampak rambatan inflasi. Bukan hanya itu, strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah fokus melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan dengan memberikan

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 31 bantuan sosial tambahan hingga sebesar Rp 24,17 triliun untuk bisa menekan angka kemiskinan. Dalam rangka mengurangi dampak negatif yang mungkin saja berimbas kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya bagian 40 persen Rumah Tangga, pemerintah menyiapkan bantalan sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk juga dukungan Pemda melalui 2% Dana Transfer Umum (DTU). BLT yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah akan disalurkan kepada sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp 150 ribu selama 4 bulan. Kemudian untuk penyaluran BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta dan diberikan satu kali dengan besaran Rp. 600 ribu. Sementara untuk dukungan Pemda melalui 2% DTU dipergunakan untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan juga subsidi bagi sektor transportasi seperti ojek, angkutan umum, nelayan hingga UMKM. Terbukti, dengan pemberian bantalan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, nyatanya angka kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan hingga 0,3%. Mengenai bagaimana skema penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia karena mampu menjangkau masyarakat secara luas hingga ke level Kelurahan dan bahkan bisa mencapai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemberian BLT dan BSU kepada masyarakat membutuhkan hingga menggandeng lembaga lain dalam penyaluran bantalan sosial memang semuanya sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi rakyat, selain itu juga sangat berdampak positif untuk bisa meredam dampak inflasi di Indonesia. )* Penulis adalah Kontributor Ruang Baca Nusantara

32 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Apresiasi Percepatan Distribusi BLT BBM di Daerah Terpencil Oleh : Lisa Pamungkas )* embagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM terus berlanjut dan menyasar daerah terpencil di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah sendiri telah menargetkan penyaluran BLT dan pemberian semmbako tahap pertama di Provinsi Maluku Utara bisa segera dituntaskan dengan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Tercatat, penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako tahap pertama sebesar Rp 500.000 di Maluku Utara kini telah mencapai 84,11% dari sasaran 70.019 penerima manfaat (KPM). Saat berkunjung ke Maluku Utara pada 28 September 2022, Presiden Joko Widodo meminta kepada PT Pos Indonesia dan pemerintah Daerah setempat untuk segera menuntaskan penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako kepada seluruh penerima. Bantuan sosial kompensasi harga BBM itu harus segera sampai ke tangan warga penerima untuk mempertahankan daya beli mereka, dampak naiknya P

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 33 harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi menyusul adanya kenaikan harga BBM. Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Kepedulian serupa juga diberikan kepada karyawan perusahaan yang berpenghasilan kurang dari Rp. 3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan syarat perusahaan tempat karyawan bekerja telah mendaftarkannya di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di daerah masing-masing. Saat berkunjung ke Kantor Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat serta berpesan agar bantuan tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misal untuk anak sekolah, gizi anak, dan tidak untuk beli handphone, pulsa atau baju baru Keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM sebagai alternatif terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi melonjaknya subsidi BBM akibat harga minyak dunia yang melambung. Subsidi BBM yang semula Rp 172 triliun lebih melonjak menjadi Rp 502 triliun lebih. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi akan terus bertambah, dan itu pasti akan semakin membebani APBN serta menyulitkan pemerintah untuk membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat. Sesuai hasil kajian subsidi BBM, sekitar 80 persen di antaranya justru dinikmati oleh mereka yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM langsung ke masyarakat yang berhak, seperti dalam bentuk BLT BBM agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, PT Pos Indonesia di Ternate dan seluruh Maluku Utara telah berupaya menyalurkan BLT BBM dan pembelian sembako sesuai arahan pemerintah meskipun menghadai sejumlah tantangan, terutama untuk penyaluran di daerah 3T. Proses pembayaran BLT BBM dan pembelian

34 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat sembako, menurut Kepala Kantor Pos Ternate, M Agusalim Masnur, harus dicocokkan identitas penerima dengan data dalam aplikasi. Jika tidak ada jaringan telekomunikasi, maka tidak bisa mencocokkan dan melakukan pembayaran. Kendala yang dihadapi untuk penyaluran di daerah 3 T, seperti di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur, di antaranya tidak tersedianya jaringan telekomunikasi d daerah itu. Namun demikian, PT Pos Indonesia telah menyiapkan sejumlah alternatif penanganannya, di antaranya memindahkan titik pembayaran ke lokasi terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi. Jika di lokasi tersebut tidak tersedian jaringan listrik, dapat diatasi dengan menyediakan genset. PT Pos Indonesia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memobilisasi warga penerima BLT BBM dan pemberikan sembako ke lokasi pembayaran yang ditentukan. Dengan demikian, penyaluran bentuan sosial tersebut dapat segera dituntaskan paling lambat pertengahan Oktober. Anggota DPRD Maluku Utara, Malik Silia, mengakui bahwa pembayaran BLT BBM dan pemberian sembako kepada warga penerima melalui kantor pos teradang terkendala jaringan telekomunikasi. Untuk di daerah 3T, sebaiknya pembayaran BLT BBM dan penyaluran sembako langsung di kantor desa setempat dengan pengawasan dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, mereka tidak mengeluarkan biaya transportasi ke kantor pos yang lebih besar dari nilai bantuan yang diterima. Pemerintah saat ini terus menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat ademi mendukung daya beli mereka sekaligus upaya akan pengalihan subssidi BBM. Kesungguhan pemerintah dalam pemberian BLT BBM oleh patut didukung dan diapresiasi, di mana pemerintah juga menyediakan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 35 BLT dan BSU Efektif Mencegah Inflasi Oleh : Dimas Putra Airlangga )* residen Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bermanfaat untuk mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan sehari-hari tidak naik terlalu tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tahunan pada September 2022 mencapai 5,95 persen (year-onyear/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69 persen (yoy). Pada bulan lalu, inflasi tercatat 1,17 persen (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21 persen (mtm). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan Inflasi bersumber dari peningkatan harga kelompok administered prices, di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Bank P

36 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Indonesia mengingatkan tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga bisa terjadi seiring menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan dan masih tingginya harga energi dan pangan global. Catatan inflasi Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang belakangan mencatatkan inflasi yang mengkhawatirkan. Misalkan Argentina melaporkan inflasi di angka 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga 3.700 basis poin (bps). Presiden Jokowi menggarisbawahi, inflasi domestik di Indonesia berada di kisaran 5,9 persen dengan suku bunga di level 75 bps. Artinya posisi moneter nasional masih dalam posisi terkendali. Di sisi lain, presiden juga meminta masyarakat bersama dengan pemangku kepentingan terkait untuk tetap waspada dengan capaian ekonomi makro saat ini. Alasannya karena sejumlah negara sudah melaporkan kesulitan ekonomi yang serius akibat kekhawatiran resesi saat ini. Demi mencegah inflasi di Indonesia, Presiden Jokowi telah membagikan BSU kepada pekerja di beberapa daerah yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Dari 14,6 juta BSU yang akan diberikan, sampai dengan saat ini telah tercapai 65,6 persen dari keseluruhan yakni sebesar 8,4 juta. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengatakan telah menyerahkan seluruh data penerima manfaat BLT BBM kepada PT. Pos Indonesia. Namun, terdapat beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan seperti di Papua dan Papua Barat, yang datanya belum lengkap. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman sekaligus penyaluran, khususnya di daerah yang sulit akses. Mensos juga menyampaikan pihaknya telah menerima anggaran tambahan sebesar lebih dari Rp.400 miliar dari Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai bantuan sosial yatim piatu dengan target 946.863 penerima. Dana tersebut akan dipergunakan pada bulan Desember. Pemerintah dalam satu bulan terakhir telah membagikan BLT BBM sebesar Rp. 600 ribu sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM kepada para pekerja.

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 37 Selain itu, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada angkutan umum, ojek online, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1,2 juta, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/2022. Aturan tersebut berkaitan dengan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 yang diteken Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. pada 05 September 2022. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Banten, Imaduddin Sahabat saat kegiatan Capacity Building di Yogyakarta mengatakan BLT dari Pemerintah bermanfaat untuk mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan sehari-hari tidak naik terlalu tinggi jika tepat sasaran, terutama diberikan kepada komoditas transportasi. Imaduddin menambahkan kementerian keuangan dan Bank Indonesia akan terus bersinergi menekan laju inflasi. Hal tersebut berhasil mendapat apresiasi Jokowi yang menilai bahwa BLT tepat sasaran. Program bantuan ini merupakan bagian dari instruksi Jokowi yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan 2% dana transfer umum (DAU) senilai Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, nelayan, dan UMKM. Terdapat sepuluh provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi dan mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 10 miliar lebih, salah satunya provinsi Banten yakni sebesar Rp10,37 miliar. Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten menjadi daerah pertama yang melakukan penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM di halaman Samsat UPTD Cikande pada 09 September 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 45 miliar. Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan dari APBD Pemprov Banten sebanyak 75.613 KPM. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan BSU akan efektif bila pemerintah menyesuaikan tiga aspek yang diharapkan dapat membantu para pekerja yang terdampak akibat kenaikan harga BBM yang berimbas pada harga pangan dan daya beli pekerja. Pertama besaran BSU, kedua kecepatan dari sisi waktu penerimaannya, dan yang ketiga adalah coverage dari seberapa banyak BSU ini mencapai sasarannya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pemberian BLT dan BSU merupakan upaya Pemerintah

38 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat menjaga kepentingan yang lebih besar baik yang terkait dengan stabilitas fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perbaikan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benarbenar efektif dan tepat sasaran. Begitu pun risiko inflasi akan dapat dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini. )* Penulis adalah Pengamat ekonomi dari FEB Universitas Sebelas Maret

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 39 BLT BBM dan BSU Formulasi Peredam Dampak Inflasi Oleh : Aldia Putra )* emerintah sudah menjalankan strategi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bahan Bakar Minyak BBM sebagai suatu formulasi untuk bisa meredam dampak inflasi setelah terjadinya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh negara. Penyaluran BLT BBM untuk 20,65 juta masyarakat terdampak disalurkan oleh pemerintah. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga hadir di tengah para buruh, yang mana sudah disiapkan pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para karyawan yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya. Selain itu, pemerintah juga langsung menginstruksikan Pemerintah Daerah setempat untuk bisa memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menunjang sektor transportasi. Anggaran negara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka penyaluran BLT BBM tersebut adalah Rp 12,4 triliun. Kemudian untuk penyaluran BSU sendiri dipersiapkan dana sebesar Rp 9,6 triliun. Penyaluran P

40 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat seluruh bantuan sosial tersebut sudah mulai dilakukan sejak September 2022 ini dalam kurun waktu empat bulan secara bertahap. Sebagai informasi, setelah penyesuaian harga BBM resmi diberlakukan oleh Pemerintah sejak tanggal 3 September 2022 lalu, hal tersebut kemudian menyumbangkan kenaikan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) di bulan yang sama menjadi 5,95% secara tahunan. Kemudian, akibat IHK yang meningkat, terjadi pula inflasi hingga sebesar 1,17% secara bulanan pada September itu. Pasca penyesuaian harga BBM itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi, berupa proteksi untuk menahan lesatan IHK. Alokasi perlindungan sosial disiapkan senilai Rp24,17 triliun. Anggaran subsidi dan kompensasi pun mencapai Rp502 triliun. Komponen dana di atas untuk menopang beberapa kebijakan itu, antara lain, subsidi atas kenaikan tarif transportasi umum dan subsidi biaya angkut/transportasi untuk komoditas, seperti telur, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Berikutnya, kebijakan BLT BBM, bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, bantuan pembelian bahan baku untuk UMKM, dan BSU. Dari aspek regulasi, misalnya, telah dirilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Tidak itu saja, gerak antisipasi pun dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, dan Kepmendesa PDTT nomor 97/2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa. Percepatan penyaluran bantuan sosial untuk seluruh masyarakat juga terus diimbau oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar segera dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Menurutnya, Pemda memang memiliki kewenangan untuk bisa menentukan arah fokus dari penyaluran bantalan sosial tersebut karena memang penyumbang inflasi pada tiap daerah berbeda, sehingga akan menjadi jauh lebih efektif. Mendagri Tito menambahkan bahwa pihak Pemda memang harus melakukan langkah yang detail termasuk dalam upaya berinovasi demi mencari solusi.

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 41 Lebih lanjut, menurutnya apabila Pemda bisa menjalankan semua arahan dan juga instruksi dari pemerintah pusat secara maksimal, maka tentunya pergerakan inflasi akan menjadi semakin jelas diprediksi. Pasalnya memang selama ini dalam penilaiannya, pihak Pemda beberapa diantara masih belum melaksanakan instruksi pusat secara maksimal. Sementara itu, Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa pemerintah beserta otoritas terkait akan terus melakukan penguatan sinergi komunikasi kebijakan agarr pengelolaan ekspektasi inflasi sehingga bisa tetap terkendali. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah sudah sangat memahami mengenai konsekuensi penyesuaian harga BBM yang disahkan tersebut, yakni adanya inflasi. Maka dari itu penanganan dampak inflasi terus gencar dilakukan. Selain itu dirinya juga meyakini suatu hal, bahwa pada beberapa bulan mendatang tingkat inflasi akan segera menurun dan menuju kepada level normal karena memang kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih cukup tangguh. Pemerintah sangat bersyukur atas kondisi ekonomi domestik yang masih cukup kuat sebagai imbas dari kinerja yang impresif dari aktivitas sektor riil. Meskipun, kondisi ekonomi global yang penuh tantangan bahkan diperkirakan mengalami resesi. Oleh karenanya, pemerintah akan terus memonitor dan mencermati rambatan dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga komoditas global yang ditransmisikan dalam bentuk kenaikan harga dan inflasi domestik. Selain tentunya, pemerintah dan otoritas terkait akan senantiasa memperkuat sinergi komunikasi kebijakan demi mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terkendali. Salah satu formulasi peredam inflasi sebagai dampak penyesuaian harga BBM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah digencarkannya penyaluran BLT dan BSU kepada seluruh masyarakat rentan yang terdampak. Hal tersebut akan bisa menopang kekuatan daya beli mereka sehingga membantu supaya laju inflasi tidak terlalu cepat terjadi. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

42 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Penyaluran BLT BBM Merata Hingga ke Wilayah 3T Oleh : Oka Rizki )* enyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh Pemerintah RI terus merata hingga menjangkau ke seluruh wilayah terluar, tertinggal, terdepan (3T) di Indonesia. Bukti nyata Pemerintah hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Data terbaru mengenai perkembangan proses penyaluran BLT BBM kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah RI adalah dari target penerima sebanyak 20,65 juta keluarga, saat ini sudah ada sekitar 96,23% masyarakat dari target tersebut yang bantuannya sudah tersalurkan. Bahkan belakangan ini pemerintah masih saja terus mengejar target percepatan penyaluran BLT BBM dengan menggandeng PT Pos Indonesia untuk benar-benar bisa menjangkau seluruh masyarakat terdampak di Indonesia, termasuk juga mereka yang berada pada daerah 3T. P

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 43 Tentunya penyaluran BLT BBM kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T) tersebut sama sekali bukanlah sebuah perkara yang mudah karena banyak ditemui tantangan, utamanya mengenai kondisi geografis dan juga topografi yang terus dihadapi oleh petugas juru bayar, bahkan bisa dikatakan cukup mengancam jiwa. Contoh kendala yang sempat dihadapi oleh pihak PT Pos Indonesia ketika menyalurkan BLT BBM adalah tidak tersedianya jaringan telekomunikasi di daerah-daerah tertentu. Padahal sebenarnya prosedur dari penyaluran BLT BBM sendiri harus ada kecocokan data identitas penerima dengan apa yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Namun karena sama sekali tidak ada jaringan telekomunikasi, maka PT Pos Indonesia melakukan strategi pendekatan lain dalam melakukan penyaluran bansos tersebut. Alternatif langkah yang dilakukan agar tetap menjamin supaya BLT BBM tepat sasaran kepada penerima yang memang membutuhkan adalah dengan memindahkan titik pembayaran ke lokasi terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi, atau jika memang tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan genset. Apresiasi pun patut diberikan pula kepada pihak Pemerintah Daerah setempat karena terus memberikan bantuannya untuk memobilisasi warga penerima BLT BBM hingga ke lokasi yang ditentukan. Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik, maka bukan tidak mungkin segara penyaluran akan bisa dituntaskan hingga setidaknya pada pertengahan Oktober 2022 ini. Meski begitu, Kepala Regional 1 PT Pos Indonesia (Persero), Dino Ariyadi menjelaskan bahwa pihaknya sangatlah optimis bahwa seluruh target penyaluran BLT BBM tersebut akan mampu diselesaikan dengan baik. Terlebih, memang sejauh ini Regional 1 sendiri masih mencatatkan rekor sebagai penyaluran bansos terbaik. Salah satu contoh yakni penyaluran BLM BBM dan juga pemberian sembako tahap pertama yang dilakukan di Provinsi Maluku Utara, yang mana termasuk ke dalam salah satu zona daerah 3T di Indonesia. Laporan menunjukkan sudah ada sekitar 84,11% dari total target, yakni 70.019 keluarga penerima manfaat yang sudah menerima bantuan tersebut.

44 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Tepat pada tanggal 28 September 2022 lalu, Presiden RI, Joko Widodo bahkan menyempatkan secara langsung untuk melakukan kunjungan ke Maluku Utara demi bisa mengawasi penyaluran BLT BBM benar-benar diterima oleh masyarakat secara langsung. Pada kesempatan tersebut, beliau meminta supaya PT Pos Indonesia dan juga Pemerintah Daerah setempat bisa sesegera mungkin menuntaskan seluruh target penyaluran BLT BBM. Menurut Jokowi, penyaluran BLT BBM sangat penting untuk bisa langsung dipercepat dan dipastikan sampai kepada tangan penerima. Hal ini akan sangat membantu untuk mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya mereka keluarga terdampak tatkala penyesuaian harga BBM resmi diberlakukan oleh Pemerintah sejak awal September 2022 lalu. Daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci utama yang paling penting untuk bisa terus mempertahankan konsumsi masyarakat. Karena konsumsi masyarakat pula yang sangat berpengaruh cukup besar bagi perekonomian nasional secara makro, yang mana saat ini oleh pemerintah juga terus digencarkan supaya ada percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah Indonesia diguncang oleh pandemi COVID-19 dan juga bagaimana guncangan yang terjadi pada kondisi geopolitik dunia yang berimbas pada ekonomi global yang mengalami ancaman krisis. Bukan hanya sekedar pemberian BLT BBM untuk 20,65 juta masyarakat terdampak saja, namun pemerintah juga hadir di tengah para buruh, yang mana sudah disiapkan pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para karyawan yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya. Selain itu, pemerintah juga langsung menginstruksikan Pemerintah Daerah setempat untuk bisa memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menunjang sektor transportasi. Dengan segala upaya yang terus dilakukan dan bantuan dari banyak pihak, pemerintah terus menggencarkan penyaluran BLT BBM kepada masyarakat terdampak bahkan hingga merata ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk juga pada masyarakat yang berada di daerah 3T untuk tetap bisa mendapatkan hak mereka. )* Penulis adalah kontributor Persada institute

Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat | 45 Pemerintah Mampu Kendalikan Inflasi Akibat Penyesuaian Harga BBM Oleh : Savira Ayu )* enyesuaian harga BBM membuat harga-harga di pasar mengalami perubahan. Namun pemerintah memiliki strategi jitu agar keadaan ini tidak memburuk dan menjadi inflasi parah. Salah satunya dengan pemberian BLT BBM sebagai bantalan sosial, sehingga masyarakat masih bisa belanja dengan menggunakan uang bantuan tersebut. Dunia terancam resesi karena efek pandemi selama lebih dari 2 tahun, dan ditambah dengan kenaikan harga minyak mentah. Keadaan ini tentu mengerikan, dan bisa memicu inflasi berkepanjangan. Pemerintah ingin agar keadaan ekonomi Indonesia tetap stabil dan tidak jatuh ke dalam jurang resesi dan terjadi inflasi yang parah, seperti negara-negara lain. P

46 | Mendukung Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran BLT Bagi Rakyat Inflasi adalah keadaan ketika harga barang dan jasa naik terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika harga BBM terpaksa disesuaikan (karena harga minyak mentah dunia juga mengalami perubahan), maka ada ancaman inflasi. Namun pemerintah bersiap-siap untuk mengendalikan perekonomian dan menghindari inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah meredam gejolak inflasi dan scarring effect alias efek luka pasca pandemi, dengan beberapa strategi. Pertama dengan menyehatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kedua dengan menyehatkan masyarakat, dan perekonomian. Diharap dengan strategi ini maka Indonesia terhindar dari inflasi parah dan tidak kena resesi seperti yang terjadi di negara-negara Eropa. Dalam artian, pemerintah menyehatkan APBN karena merupakan anggaran negara yang harus dipatuhi selama setahun. APBN tidak boleh merugi karena akan berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Setelah dikalkulasi maka ada potensi kerugian APBN sebesar 500 triliun rupiah karena harga minyak dunia naik drastis, dari 65 ke 100 dollar Amerika per barrelnya. Oleh karena itu pemerintah terpaksa mengambil jalan penyelamatan dengan mengurangi subsidi BBM, sehingga harga Pertalite dan Solar disesuaikan. Dengan cara ini maka APBN kembali seimbang dan tidak mengalami kerugian besar. Pemerintah Indonesia tidak akan menambah hutang negara karena kurangnya dana APBN. Penyesuaian harga BBM tentu membawa gejolak di masyarakat dan jika tidak tertangani, akan mengakibatkan inflasi. Penyebabnya karena harga barangbarang juga mengalami perubahan. Namun pemerintah tidak tinggal diam dan memberikan BLT BBM ke rakyat kecil yang terdampak efek perubahan harga bensin. BLT BBM diberikan ke lebih dari 20 juta rakyat yang membutuhkan. Mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000, dan bisa mengantri di Kantor Pos. Penyaluran BLT BBM dilakukan sejak awal bulan September 2022. BLT BBM diberikan sebagai bantalan sosial, sehingga rakyat kecil tidak terlalu terdampak oleh penyesuaian harga BBM. Mereka tidak mengalami inflasi karena masih bisa membeli beras dan kebutuhan lain, dan menggunakan dana