PENDAHULUAN GUS DUR (ABDURAHMAN WAHID)

Dr. (H.C.). K.H. Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil 7 September 1940 – 30 Desember 2009, atau yang akrab disapa Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur. Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahid Hasjim. Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001.Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak 1999 hingga 2001.Gus Dur menggantikan posisi BJ Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sewaktu kecil, Gus Dur gemar membaca dan kerap menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik sang ayah.Selain itu, ia juga senang berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Ketika menginjak usia remaja, referensi bacaannya kian bertambah, mulai dari majalah, surat kabar, dan novel.

1

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SELAMA PEMERINTAHAN GUS DUR 

KEBIJAKAN POLITIK :

1. Pembubaran Departemen Penerangan Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Satu arah ini maksudnya adalah, pada masa itu Departemen Penerangan mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan. 2. Penggantian Nama Irian Jaya Menjadi Papua Gus Dur diangkat sebagai Presiden Indonesia, ia kemudian berkunjung ke Papua yang pada saat itu masih bernama Irian Jaya. Pada saat itu Gus Dur menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya secara langsung untuk mendengarkan suara mereka. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Gus Dur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Irian Jaya. Dialog tersebut berjalan baik dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya untuk berpendapat. Nah, setelah masyarakat Irian Jaya menyampaikan pendapatnya, tentunya Gus Dur memberi tanggapan. Salah satu tanggapannya adalah Gus Dur mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok, karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. 3. Pengusulan Pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Yaitu, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah Negara Republik Indonesia.

2

Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. 4. Memisahkan TNI dengan Polri. 5. Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional. 6. Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 7. Menerapkan Otonomi Daerah. 

KEBIJAKAN EKONOMI :

1. Melawan tekanan IMF 2. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi 3. Ketimpangan turun. 

KEBIJAKAN SOSIAL :

1. Keputusan Presiden (KEPRES) No 6 Tahun 2000, berisi mengenai pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. 2. Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional, hal ini untuk menghormati adat dan budaya dan warga keturunan Cina di Indonesia. 3. Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia. 4. Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, bendera Papua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri.

3



KEBIJAKAN PENDIDIKAN :

Desentralisasi pendidikan, merupakan salah satu cara di masa "pendidikan otoriter" tidak lagi dianut, alias masa pendidikan di era otonomi daerah. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 dimana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dankabupaten/kota) serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dimana implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sisi lain. Sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas dimana beberapa muatan dalam kebijakan ini secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan. Sekolah dan pendidikan adalah dua hal yang bertentangan. Pendidikan tidak bisa disempitkan pada pendidikan formal semata. Ia mencakup aspek yang begitu luas, yang oleh Johannes Muller dicatat sebagai "segala upaya masyarakat serta hasilhasilnya yang bertujuan meneruskan dan menyediakan pengetahuan dan keterampilan, sikap dan polatingkah laku yang perlu demi kelangsungan ataupun perubahan masyarakat itu, denganmenawarkan kesempatan yang sebaik mungkin kepada semua orang demi perkembangan manusia seutuhnya". Muller mengatakan bahwa Pendidikan menyangkut masyarakat seluas-luasnya: Pendidikan informal (keluarga, tempat kerja, agama), Pendidikan formal di sekolah(termasuk perguruan tinggi), pendidikan luar sekolah yang dilembagakan (pendidikan orang dewasa), media massa (sebagai "guru tersamar"), dan segala kebijakan politik yang menyangkut medan pendidikan. Semakin jelas bahwa menyelenggarakan pendidikan(yang ideal) belumlah menjadi hal mudah. Kebijakan politik yang menyangkut pendidikan saja misalnya, Soedrajat Djiwandono masih menyimpan sejumlah catatan yang dituangkan secara tajam dalam artikel bertajuk "Politik Mandek, Pendidikan Pun Macet".Telah disebutkan dimuka bahwa pendidikan, dalam bahasa lain, mereformasi dirinya sendiri sesuai tuntutan demokratisasi dan dan terutama perbaikan institusi-institusi pencetak aset-aset masa depan bangsa ini agar tidak seperti pendahulunya. Konsep desentralisasi yang diusung pemerintah dan didukung berbagai elemen demokrasi dinegeri ini melahirkan berbagai kebijakan yang memiliki implikasi positif terhadap pendidikan nasional. Demokratisasi pendidikan terkait dengan beberapa masalah utama,antara lain desentralisasi pendidikan melalui perangkat kebijakan pemerintah yaitu Undang- undang yang mengatut tentang pendidikan di negara kita. 4

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG GAGAL/NEGATIF SELAMA PEMERINTAHAN GUS DUR Berikut adalah kegagalan kebijakan-kebijakan yang gagal dilaksanakan dalam pemerintahan Gus Dur : 1. Membubarkan departemen sosial dan departemen penengaran 2. Sambangi Soeharto pasca lengser 3. Usul agar TAP MPR tentang PKI dihapus 4. Memcat Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi 5. Ancam keluarkan dekrit pembubaran parlemen 6. Mengubah keangkeran istana

5