MEWUJUDKAN PEMILU DAMAI TANPA INTOLERANSI DAN POLITIK IDENTITAS BUNGA RAMPAI PERIODE JANUARI 2023

Penulis : Angga Setiawan Editor : Agung Wijayanto ©2023 by JEJAK MEDIA All right reserved BUNGA RAMPAI MEWUJUDKAN PEMILU DAMAI TANPA INTOLERANSI DAN POLITIK IDENTITAS

DAFTAR ISI Mencegah Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024 ......................................... 1 Perangi Politik Identitas, Pemilu 2024 Harus Damai............................... 4 Wujudkan Pemilu Damai Bebas Hoaks................................................... 7 Tokoh Masyarakat Berperan Ciptakan Suasana Damai Jelang Pemilu 2024...................................................................................................... 10 Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024, Rumah Ibadah Bukan Te mpat Kampanye.................................................................................... 13 Wujudkan Kelancaran Pemilu Ditengah Potensi Ketidakpastian Global 2023...................................................................................................... 16 Pemilu 2024 Harus Mengutamakan Persatuan Bangsa ....................... 19 Menolak Politisasi Tempat Ibadah Jelang Pemilu 2024........................ 22 Wujudkan Pemilu Berjalan Secara Aman dan Damai ........................... 25 Pemilu Damai Cegah Perpecahan........................................................ 28 Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024 ................................................... 31 Tolak Politisasi Agama pada Pemilu 2024............................................ 34 Media Massa Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai 2024.................. 37 Wujudkan Pemilu Damai dan Bebas Hoaks.......................................... 40 Tingkatkan Kolaborasi Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Damai .......... 43 Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai ................... 46 Generasi Muda Berperan Aktif Tolak Politik Identitas Pada Pemilu 2024 .............................................................................................................. 49 Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai Demi Jaga Semangat Reformasi . 52 Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai ............................................. 55 Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas .......... 58 Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas ................................................................................................ 61 Masyarakat Berperan Besar Ciptakan Pemilu Damai ........................... 64 Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Hoax dan Ujaran Kebencian .............. 67

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 1 Mencegah Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024 Oleh : Samuel Christian Galal )* enjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks dan propaganda yang umumnya beredar di media sosial. Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai. Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet. Salah satu program pemerintah yang terancam hoaks adalah Pemilu 2024. Pada pemilihan umum tahun depan, masyarakat wajib untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena bisa berpotensi mengobarkan permusuhan. Provokator sengaja membuat hoaks dan propaganda agar rakyat Indonesia terpecah-belah, sesuai dengan keinginan mereka. M

2 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Untuk mencegah hoaks jelang Pemilu 2024 maka Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang. Dalam rapat ini, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata. Berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial. Irjen Dedi Prasetyo meneruskan, semoga pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar. Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam artian, Kepolisian RI menyadari bahaya hoaks yang bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat dan skeptis pada Pemilu. Jika hoaks tidak dicegah maka akan sangat berbahaya karena bisa memicu golput (golongan putih) dan Pemilu terancam gagal. Oleh karena itu hoaks harus diberantas dan Polri meminta agar masyarakat menyadari bahaya hoaks dan bisa membedakan antara berita asli dan palsu. Masyarakat wajib menyadari bahwa salah satu cara melawan hoaks adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebar berita/gambar palsu tentang Pemilu 2024. Klik saja tanda ‘report this account’ dan pihak Facebook dan Instagram akan membaca laporan tersebut. Jika terbukti hoaks, maka akunnya akan dibekukan. Kemudian, cara menangkal hoaks yang selanjutnya adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini Polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya. Polri juga bekerja sama dengan Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat agar membendung hoaks Pemilu. Semoga dengan kolaborasi ini hoaks dan propaganda bisa dicegah, agar masyarakat bisa mengikuti Pemilu dengan lancar. Para provokator juga bisa dicokok karena terbukti menyebarkan berita hoaks Pemilu 2024.

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 3 Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2023-2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan. Dalam artian, Pemilu amat rawan hoaks, apalagi di media sosial. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna terbesar media sosial dan mereka rawan sekali terkena hoaks. Propaganda dan hoaks tidak hanya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Namun juga ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai Pemilu jadi kacau-balau gara-gara hoaks, terutama di media sosial. Pemilu adalah gelaran akbar dan jangan sampai gagal karena ulah provokator yang menyebarkan propaganda dan hoaks. Masyarakat diharap bekerja sama agar Pemilu lancar dan penjagaannya bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan percaya 100% berita yang di-share di timeline Facebook, karena bisa jadi itu hoaks. Periksa kebenaran berita atau foto, sebelum disebarkan. Mengeceknya mudah karena ada situs khususnya, jadi wajib untuk cek dan ricek sebelum terlanjur dishare. Hoaks yang dibaca masyarakat tersebar dengan bebas di media sosial dan koran online abal-abal. Berita palsu ini menyusahkan karena bisa memperlambat persiapan Pemilu 2024. Periksa kebenaran suatu berita di internet dan jangan mempercayainya mentah-mentah. Masyarakat dihimbau untuk waspada akan hoaks dan propaganda di dunia maya karena bisa mengacaukan Pemilu 2024. Jangan sembarangan membuka suatu berita dan periksa validitas media online tersebut. Untuk mencegah hoaks maka wajib untuk teliti dan cerdas dalam membuka media sosial, serta jangan share sembarangan. Dengan ketenangan dan kepintaran masyarakat maka hoaks akan dicegah untuk tersebar luas. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Gala Indomedia

4 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Perangi Politik Identitas, Pemilu 2024 Harus Damai Oleh : Stefanus Putra Imanuel )* ajib bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam memerangi adanya praktik politik identitas, agar terjadinya gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang bisa terlaksana dengan penuh kedamaian dan kegembiraan. Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras serta budaya. Di negeri ini juga menyimpan berbagai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama serta suku yang berbeda-beda, justru menjadi sangat rawan adanya gesekan horizontal yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, persatuan dan kesatuan diantara masyarakat Indonesia banyak menghadapi ancaman, entah itu merupakan ancaman yang berasal dari eksternal maupun internal bangsa sendiri. Politik dalam negeri sendiri juga sering berada dalam keadaan yang tidak stabil, walaupun kini negara ini sudah menganut sistem demokrasi, namun ada satu hal yang masih W

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 5 belum dapat dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yakni adanya praktik politik identitas. Politik identitas tersebut juga sama sekali tidak bisa terlepas dari makna identitas itu sendiri, yang mana menjadi suatu jati diri sebagai pengakuan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh dan ditandai dengan masuk atau terlibatnya dalam suatu kelompok atau golongan tertentu. Penggabungan tersebut terjadi lantaran adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas yang melekat, yang mana identitas atau jati diri itu terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti pada identitas gender, agama, suku, profesi dan lain sebagainya. Sedangkan politik identitas sendiri berarti adalah penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang mereka miliki. Terkait hal ini, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty memprediksi bahwa praktik tersebut masih akan digunakan oleh sejumlah oknum politisi pada kontestasi pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan terselenggara pada tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya berharap supaya ada dukungan dari para tokoh agama dalam mencegah politik identitas agar tidak kembali terjadi di Indonesia. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu tersebut juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwa sangat bahaya adanya praktik politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) apabila terus dibiarkan begitu saja. Dari sudut pandangnya, politik identitas merupakan sebuah upaya kampanye hitam yang sebenarnya mudah dikerjakan dan digunakan dengan biaya yang murah. Maka dari itu, tindakan pencegahan harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang secara konkret telah dilakukan oleh pihak Bawaslu, telah terselenggara Diskusi Kelompok Terpimpin (DKT) Penyusunan Agenda Pencegahan Politisasi Sara dan Hoax pada Pemilu Tahun 2024 bersama dengan para tokoh agama sebelum tahapan kampanye dimulai. Adanya diskusi tersebut bertujuan untuk bisa membentengi umat. Selain itu, dengan keberadaan para tokoh agama selama Pemilu juda dinilai dapat lebih menenangkan situasi krisis. Tokoh agama juga, menurut Lolly Suhenty bisa memberikan penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.

6 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Menurutnya, organisasi keagamaan memang menjadi garda terdepan untuk terus memastikan bahwa seluruh proses informasi yang diterima umat adalah sebuah informasi yang tepat dan sama sekali tidak menjurus kepada politik identitas. Dirinya juga berharap agar organisasi keagamaan bisa bergabung dalam komunitas tersebut, sehingga nantinya tercipta sebuah komunitas digital kepemiluan yang mampu secara bersama-sama bekerja untuk mengantisipasi adanya politisasi SARA berbasis penyebaran informasi di media digital. Lolly Suhenty juga berharap supaya segala jenis informasi bukan hanya disampaikan melalui tatap muka semata, melainkan informasi yang benar tentang kepemiluan juga tetap dapat menyebar di ruang digital. Target dari adanya komunitas digital ini adalah untuk bisa menutupi banyaknya disinformasi atau berita bohong yang terbesar di media sosial, sehingga Pemilu 2024 tidak dikuasai oleh politik SARA. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepada semua pihak untuk menghadirkan gelaran kontestasi pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan penuh akan kedamaian dan menyenangkan atau menggembirakan bagi semua orang. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar menyampaikan bahwa selayaknya memang pesta demokrasi menjadi sebuah ajang untuk memilih pemimpin pilihan rakyat harus disambut oleh seluruh elemen bangsa dengan penuh suka cita. Adanya gelaran pesta demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 mendatang harus terjadi dengan penuh situasi yang damai, sejuk dan penuh akan kegembiraan dan bisa disambut dengan suka cita oleh segenap elemen bangsa. Untuk itu, wajib bagi seluruhnya bersatu supaya bisa terus memerangi adanya praktik politik identitas yang sangat berbahaya dan merusak NKRI. )* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 7 Wujudkan Pemilu Damai Bebas Hoaks Oleh : Ananda Prameswari )* emilu harus disiapkan agar tidak ada kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Saat Pemilu wajib untuk memberantas hoaks dan propaganda agar tidak ada black campaign serta kekacauan di dunia maya. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya ituitu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Masyarakat berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan memberantas hoaks P

8 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas dan propaganda yang bisa menyesatkan dan membuat panas hati masyarakat, karena mereka diperdaya oleh provokator yang membuat berita palsu tersebut. Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Hal ini disampaikan saat mengisi acara 'Jagongan' bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Kamis 22 Desember 2022 di Burza Hotel Yogyakarta. Sumadi melanjutkan, ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan. Dalam artian, menjelang Pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks Pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan. Hoaks tentang Pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali. Kemudian juga ada hoaks Pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA. Jangan sampai Pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan Pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya. Untuk menjaga perdamaian Pemilu dan mencegah hoaks maka diperlukan kecerdasan dalam berliterasi, terutama di media sosial. Jika ada kawan yang men-share suatu berita maka wajib dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai terlanjur tersebar baru ketahuan jika itu hoaks semata.

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 9 Masyarakat perlu memahami ciri-ciri berita hoaks yang beredar di media sosial maupun grup WA. Pertama, memakai judul yang bombastis atau bahkan clickbait demi menggaet viewers, padahal isinya hanya berita ‘sampah’. Kedua, berita itu hanya plintiran atau suatu pernyataan tokoh politik yang ‘digoreng’, maksudnya adalah ia bicara tentang A tetapi dibuat seolah-olah bicara B dan yang sebaliknya. Berita hoaks dan propaganda biasanya diberi pengantar berupa kata-kata “awas, urgent, harap disebar”, atau yang semacamnya. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memilah informasi di dunia maya. Tujuannya agar mereka tidak terjebak hoaks dan Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan damai. Sementara itu, Henri Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di Internet, termasuk hoaks. Henri melanjutkan, satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat. Dalam artian, pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dengan membentuk satgas khusus pemberantas hoaks. Namun masyarakat juga diminta untuk membantu kinerja satgas dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan Pemilu jadi kacau-balau. Pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dan bebas hoaks. Propaganda dan berita hoaks harus diberantas agar tidak ada berita palsu yang menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengacaukan Pemilu. Pemilihan umum harus disukseskan dan seluruh warga negara Indonesia diharap ikut menjaga Pemilu damai yang bebas hoaks. )* Penulis adalah Kontributor Ruang Media

10 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Tokoh Masyarakat Berperan Ciptakan Suasana Damai Jelang Pemilu 2024 Oleh : Alfisyah Dianasari )* emilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pesta demokrasi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia saat memilih kepala negara, kepala daerah ataupun perwakilan di parlemen. Tentu saja gesekan sosial mungkin terjadi, sehingga diperlukan peran dari Tokoh Masyarakat termasuk Ulama untuk menciptakan suasana damai jelang Pemilu 2024. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, mengajak ulama hingga tokoh agama untuk turut serta menyukseskan Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, peran mereka membuat suasana damai di masyarakat amatlah penting. Ganjar menjelaskan, peran tokoh masyarakat juga penting untuk memberikan edukasi. Tokoh agama, ulama, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Dirinya juga menyebut pesan yang disampaikan ulama dan tokoh masyarakat selalu menyejukkan. Sehingga, masyarakat dapat memahami pentingnya persatuan Indonesia. Di samping ulama dan tokoh agama, Gubernur Jateng 2 periode tersebut juga mengatakan bahwa pihak aparat juga selalu memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Di mana aparat penegak hukum juga memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menciptakan suasana damai jelang pemilu 2024. P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 11 Ganjar juga menyatakan bahwa provinsi Jawa Tengah siap menyelenggarakan Pemilu 2024 mendatang. Ganjar mengatakan, kesiapan itu didasari dengan pengalaman mengawal pesta demokrasi di tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan berbeda, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasuruan menyambangi MUI Pasuruan guna audiensi dan silaturahmi. Agenda tersebut bertujuan untuk membangun koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan kulitas dan integritas Pemilu 2024. Bawaslu Pasuruan yang diwakili oleh Misbahul Munir, menyampaikan kepada MUI Kabupaten Pasuruan tentang fungsi pengawasan dan pencegahan yang menjadi kewajiban Bawaslu. Dalam tugas mencegah agar potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti tidak terjadi. Munir berujar, Tokoh agama dan ulama merupakan aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Melalui MUI Kabupaten Pasuruan, para ulama dan tokoh agama menjadi bagian utama untuk menyampaikan pentingnya menjaga kedamaian antar umat beragama sehingga tercipta pemilu 2024 yang aman dan berkualitas. Munir menambahkan, pihaknya juga memberikan contoh tentang pentingnya kalangan pemuka agama untuk memahami potensi-potensi pelanggaran dalam Pemilu, misalnya larangan menyelenggarakan kampanye di tempat ibadah. Sementara itu, Ketua MUI Kab. Pasuruan. KH. Nurul Huda, menyatakan bahwa pihaknya merespon dengan baik kedatangan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Pasuruan dan menyertakan tokoh agama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Nurul Huda menilai, terdapat banyak kesamaan antara MUI dan Bawaslu dalam proses pemilu, yaitu kesepakatan dalam menjaga kebhinekaan dalam menjalankan proses demokrasi. Sementara itu, Indonesia juga memiliki forum yang sangat penting untuk diajak berperan, yakni Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Forum ini perlu diajak serta dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024. FKUB merupakan lembaga kerukunan terbesar, baik secara nasional maupun internasional. Tercatat saat ini ada 545 lembaga FKUB di 34 provinsi, 98 kota dan 413 Kabupaten. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., dalam Webinar Pemberdayaan FKUB dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024 yang aman dan damai, mengatakan bahwa salah satu kekuatan

12 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain adalah adanya FKUB. FKUB telah terbukti dari waktu ke waktu menjadi salah satu pilar yang mengelola harmoni kehidupan kebangsaan Indonesia. Untuk itu, Drs. Bahtiar, sangat berharap agar penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan FKUB yang ada di daerah. Bahtiar juga menyebutkan, potensi-potensi kerawanan menjelang pemilu 2024 bisa saja terjadi jika penyelenggara pemilu tidak membangun kerja sama dengan FKUB, karena sebagian besar masalah timbul di luar dari masalah pemilu itu sendiri. Potensi kerawanan inilah yang menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. Bukan hanya perihal elektoral semata, tetapi justru banyak sekali masalah di luar masalah elektoral yang di luar jangkauan penyelenggara pemilu itu sendiri. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FPKUB), Dr. H. Wawan Djunaedi, MA., mengatakan bahwa FKUB sangat penting untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan kebangsaan di Indonesia, termasuk kegiatan pesta demokrasi, Pemilu 2024. Kekuatan FKUB terbukti karena beranggotakan para pemuka lintas agama, di mana mereka telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini tentu saja diperlukan guna meredam politisasi agama yang rawan menyebabkan polarisasi. Harapannya, FKUB dapat mewujudkan kampanye damai jelang pemilu 2024, serta dapat menyebarkan pesan-pesan kerukunan antar-umat beragama. Tokoh Masyarakat hingga ulama memiliki peran penting dalam menciptakan suasanya yang aman, tenang dan damai jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka memiliki kemampuan untuk mengajak serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berperan dalam menjaga perdamaian jelang pesta demokrasi. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 13 Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024, Rumah Ibadah Bukan Tempat Kampanye Oleh : Devi Putri Anjani )* asyarakat Indonesia harus bisa menolak adanya praktik politik identitas pada ajang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Apalagi terkait dengan rumah ibadah, justru jangan sampai tempat suci tersebut malah digunakan untuk ajang berkampanye dan mencapai tujuan politik praktis. Politik identitas sendiri secara umum biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas dan gerakan sosial-politik, baik itu dilakukan oleh perorangan/individu maupun kelompok untuk bisa mendapatkan pengakuan yang jauh lebih luas dari publik. Jelas sekali bahwa dalam aktivitas tersebut, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari maka identitas itu sendiri. Sedangkan identitas atau jati diri merupakan sebuah pengakuan terhadap seorang individu ataupun suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan secara menyeluruh. Hal tersebut biasanya ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Dengan adanya penggabungan ke dalam kelompok tersebut, maka membuat identitas sama sekali juga tidak bida terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah M

14 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas kesamaan identitas. Umumnya, identitas memiliki beberapa macam bentuk dan jenis, yakni seperti pada identitas gender, agama, suku, profesi dan lain sebagainya. Sedangkan politik identitas sendiri lair dari sebuah kelompok sosial yang umumnya mereka merasa diintimidasi hinga didiskriminasi oleh negara atau pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Lantaran ada rasa bahwa kelompok itu sedang didiskriminasi, maka mereka menggunakan politik identitas tersebut sebagai suatu cara di mana anggota masyarakatnya bisa berjuang dengan tujuan untuk bisa memperoleh sebuah pengakuan publik atau unsur budaya tertentu terkait dengan identitas mereka. Mengenai hal tersebut, kemudian sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dengan tegas menyepakati bahwa mereka menolak adanya praktik politik identitas, utamanya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Ketua FKUB Provinsi Lampung, Dr. Moh Baharuddin dan didampingi oleh perwakilan dari para tokoh agama menegaskan komitmen kuat dari mereka untuk sama sekali tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kampanye dan juga segala aktivitas politik praktis lainnya. Bukan tanpa alasan, pasalnya, dia melanjutkan bahwa ternyata larangan untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai ajang kampanye memang telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Deklarasi yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Lampung beserta dengan para tokoh agama tersebut juga disertai dengan adanya penegasan akan komitmen kebangsaan, termasuk juga komitmen untuk lebih menguatkan moderasi beragama serta bagaimana caranya mampu menghindari segala bentuk ujarang kebencian yang masih banyak beredar di tengah masyarakat, utamanya melalui penyebaran di media sosial. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Lampung, Puji Raharjo menilai bahwa deklarasi yang dilakukan itu telah memberikan pesan yang sangat kuat tentang betapa pentingnya untuk bisa saling berbuat baik dan terus menjaga kedamaian antar umat beragama pada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, dirinya juga menambahkan bahwa adanya deklarasi yang dilakukan tersebut menjadi sebuah upaya untuk mengantisipasi pesta demokrasi 2024 mendatang supaya bisa berjalan dengan lancar.

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 15 Lebih lanjut, Kakanwil Kemenag Lampung tersebut menjelaskan bahwa sejatinya segala hal yang baik sudah ada dalam agama. Sehingga justru menurutnya jangan sampai agama digunakan untuk hal-hal yang buruk, berpotensi untuk memecah belah dan menebar kebencian seperti pada praktik politik identitas. Puji Raharjo juga menerangkan bahwa agama sendiri sejatinya justru terus mengajarkan kepada seluruh umatnya tentang cinta kasih dan juga bagaimana mampu memuliakan Tuhan yang sudah sangat baik kepada manusia dan umatnya. Dia menambahkan bahwa Tuhan telah mengajarkan hal baik kepada semua umat manusia dan hanya menginginkan seluruh umatnya bisa berbuat baik pula sesuai dengan ajaran-Nya. Dirinya juga berpesan bahwa jangan sampai pada tahun politik seperti sekarang ini hingga pada kontestasi Pemilu di tahun 2024 mendatang justru agama digunakan untuk kepentingan pribadi saja, apalagi kepentingan perorangan atau kepentingan untuk meraih tujuan politik praktis tertentu. Sebab, menurut Puji, agama merupakan sebuah hal yang mampu mendatangkan kesejukan hati, kedamaian dan juga kegembiraan. Sehingga dirinya mengimbau kepada semua masyarakat Tanah Air untuk bisa beragama dengan penuh rasa gembira. Memang rumah ibadah sendiri merupakan sebuah tempat yang seyogyanya hanya diperuntukkan untuk segala aktivitas terkait peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sama sekali tidak bisa digunakan untuk aktivitas lain, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan politik praktis dan malah justru digunakan untuk berkampanye. Seluruh masyarakat Indonesia harus mampu mengetahui bagaimana dampak buruk yang akan terjadi apabila politik identitas dilakukan pada bangsa ini, untuk itu, wajib menolak adanya segala praktik politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang. )* Penulis adalah Kontributor Duta Media

16 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Wujudkan Kelancaran Pemilu Ditengah Potensi Ketidakpastian Global 2023 Oleh : Aldia Putra )* emilu 2024 merupakan momentum besar rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpinnya. Kendati demikian, hajatan demokrasi itu masih dibayangi oleh berbagai ancaman antara lain resesi dan ketidakpastian global 2023, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak agar Pemilu berjalan lancar. Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Kendati demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 masih dibayangi sejumlah ancaman antara lain, ketidakpastian global 2023. Terkait ketidakpastian global 2023, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyebut bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada analisa Intelijen. KepalaBIN memaparkan kalau pada tahun 2023 ini ternyata akan menjadi sebuah tahun yang gelap dan juga dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kepala BIN tersebut mengajak semua pihak untuk P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 17 mempersiapkan diri secara matang. Pandangan Kepala BIN tersebut memang tidak berlebihan dan merupakan bentuk peringatan dini agar semua pihak dapat mawas diri. Pasalnya, hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Hal itu berdampak secara global dan juga mempengaruhi berbagai sektor baik dari segi ekonomi maupun politik global. Kepala BIN tersebut kemudian menilai bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu mengganggu pasokan energi dan pangan di dunia. Belum lagi, menurutnya juga kegelapan yang terjadi pada tahun 2023 ini diperparah pula dengan adanya konflik geopolitik yang terjadi di China dan Taiwan pada Selat Taiwan sehingga juga turut berpengaruh pada jalur logistik dunia. Tidak hanya itu, menurut Kepala BIN, bahwa pada tahun 2023 ini juga dunia akan terus dihantui oleh banyak ancaman resesi hingga inflasi, yang mana keseluruhan ancaman tersebut akan mampu berdampak pada banyak sektor di Tanah Air termasuk sektor terkecil yakni di pelosok desa. Menurut Kepala BIN, berbagai konflik geopolitik tersebut berdampak pada terhambatnya beberapa pasokan logistik dunia tersebut, kemudian pada akhirnya memaksa berbagai negara di dunia untuk menerapkan pola nasionalisme yang sempit dan juga menerapkan proteksionisme. Oleh sebab itu, Kepala BIN mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tahun 2023 ini. Karena berbagai ancaman global bukan tidak mungkin akan dirasakan dan mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Air, utamanya menjelang Pemilu 2024. Tidak hanya itu, ancaman Pemilu lain yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Isu ini sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokator agar merusak perdamaian. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024. Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang (mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat). Oleh karena itu MUI dan segenap pihak diminta untuk ikut menjaga perdamaian menjelang Pemilu 2024.

18 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja. Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program nasional, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti. Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 terus dimutakhirkan dan perlu untuk diantisipasi secara disini. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu semata mengingat Pemilu adalah pesta bersama. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta masyarakat menjadi sangat berarti untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 19 Pemilu 2024 Harus Mengutamakan Persatuan Bangsa Oleh : Bimo Ariyan Beeran emilihan umum (Pemilu) yang diadakan 5 tahun sekali menjadi peristiwa yang mendebarkan. Penyebabnya karena rawan sekali kerusuhan dan perpecahan dari para pendukung calon presiden (capres) atau calon legislatif (caleg) tertentu. Pemilu 2024 harus berlangsung damai dan mengutamakan persatuan bangsa. Jangn mudah tercerai-berai karena masyarakat akan mudah diadu domba oleh provokator. Pemilu 2024 sudah di depan mata dan beberapa saat lagi mulai masa kampanye. Pemilu tahun depan sangat mendebarkan karena ada banyak calon presiden baru, yang beberapa tahun ini diprediksi oleh masyarakat. Begitu juga dengan calon legislatif yang bertekad untuk memajukan Indonesia dengan menjadi wakil rakyat. Namun pemilu mendatang membuat sebagian masyarakat khawatir karena berpotensi rawan kerusuhan. Penyebabnya karena para pendukung capres dan caleg ada yang sangat fanatik. Dengan alasan cinta, mereka tak hanya mempromosikan jagoannya saat masa kampanye pemilu. Akan tetapi juga P

20 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas menjelekkan calon lain. Ketika ada pihak yang saling menjelekkan maka akan terjadi peperangan, meski hanya di media sosial. Penyebabnya karena makin banyak buzzer politik yang melakukan black campaign dan menjelekan calon lain yang dianggap sebagai musuh besar. Situasi ini harus dihindari agar pemilu berlangsung damai. Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 jangan menggunakan narasi perpecahan dan memecah belah bangsa. Seluruh elite politik dan masyarakat harus bersama-sama menjaga persatuan bangsa pada pemilu mendatang. Dalam artian, pemilu adalah masa yang penting dan harus dihormati. Masyarakat wajib untuk menjaga persatuan demi masa depan Indonesia. Masa kampanye jangan dikotori dengan penyerangan terhadap calon presiden atau caleg tertentu. Apalagi jika yang diserang adalah hal yang sensitif seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Isu SARA berbahaya karena bisa merembet ke manamana dan membuat kerusuhan. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Selain itu penyerangan terhadap caleg atau capres perempuan masih sering terjadi. Perempuan masih dianggap kurang cocok untuk menjadi pemimpin. Padahal Indonesia sudah pernah memiliki presiden wanita yakni Ibu Megawati. Masyarakat dihimbau untuk mengutamakan persatuan bangsa. Caranya dengan berkampanye dengan positif. Tak hanya mengunggulkan capres atau caleg idolanya. Namun juga membuat program-program yang berkualitas. Misalnya dengan menanam pohon, membuat hidroponik atau aquaponik, dll. Masa kampanye juga bisa dilakukan dengan menyumbang buku-buku bacaan ke perpustakaan sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Di sana pasti butuh banyak bantuan. Para caleg akan mendapatkan simpati masyarakat dan beramal sehingga jalannya menuju DPR mulus. Dengan kampanye damai maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Masyarakat diuntungkan oleh kampanye dan tidak ada fase saling menyerang dengan pendukung capres atau caleg lain. Pemilu harus damai agar Indonesia lebih maju. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melanjutkan, berkaca pada pengalaman 2019 di mana masyarakat terpolarisasi dan terpecah hingga saat ini. Luka (polarisasi) ini belum kering, jangan sampai luka yang belum kering di

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 21 masyarakat kita, lalu ditambah lagi 2024 diisi oleh narasi perpecahan. Dalam artian, pemilu 2014 dan 2019 benar-benar barbar ketika dua pendukung capres bertikai di media sosial. Bahkan ada sebutan buruk bagi masing-masing pendukung. Peperangan bahkan dilanjutkan setelah pemilu usai dan tidak ada habisnya. Pertikaian seperti ini tidak boleh diteruskan karena bisa memecah-belah bangsa. Ingatlah bahwa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin baru, bukannya peperangan di dunia maya alias twitwar. Masyarakat perlu memahami bahwa media sosial digunakan untuk hal-hal positif seperti menambah pengetahuan atau mempromosikan dagangan. Jangan menyalah-gunakannya untuk menjelekkan capres atau caleg tertentu. Rakyat Indonesia wajib menjaga persatuan saat pemilu. Ketika ada calon pemimpin baru maka ia akan membuat Indonesia jauh lebih baik dengan berbagai programnya. Saat masyarakat tak mau mendukung tetapi malah bertikai, bahkan setelah pemilu usai, dikhawatirkan program pemerintah yang baru tersebut akan gagal total. Masyarakat diharap untuk menjaga etika di media sosial saat masa kampanye. jangan malah nekat jadi buzzer politik dan sibuk black campaign. Ingatlah bahwa ada UU ITE yang siap menjerat. Persatuan adalah di atas segalanya dan jangan rusak gara-gara pemilu. Para alim ulama dan tokoh agama dari keyakinan lain, diharap untuk membantu dalam menjaga kondusivitas dan persatuan selama kampanye sampai pasca pemilu. Penyebabnya karena ucapan mereka akan langsung dituruti oleh umat. Masyarakat pasti akan mengikutinya dan oleh karena itu tokoh agama wajib membantu pemerintah dalam mengamankan situasi saat pemilu. Sudah semestinya dan seharusnya tokoh agama menjaga kondusivitas, melakukan tugasnya untuk mengajak umat taat pada aturan undang-undang. Sekaligus juga taat pada aturan agama. Kan aturan agama juga melarang untuk memecah belah bangsa. Bahkan agama menganjurkan untuk menjaga negara ini, bangsa ini agar aman, damai tenteram, agar semua sejahtera. Pemilihan umum adalah ajang yang sakral dan positif. Ketika masa kampanye, masyarakat dihimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan malah bertikai dan diadu domba oleh provokator.

22 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas )* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara Menolak Politisasi Tempat Ibadah Jelang Pemilu 2024 Oleh : David Falih Hansa )* emilu tahun 2024 sudah di depan mata dan masa kampanye sebentar lagi dimulai. Masyarakat bersiap-siap karena masa kampanye akan meriah. Namun mereka menolak keras kampanye yang diselenggarakan di tempat ibadah karena tidak etis dan melanggar peraturan. Pemilu 2024 diprediksi berlangsung dengan seru karena calon-calon presidennya baru dan diharap membawa banyak perubahan positif di Indonesia. Sebelum pemilu tentu ada masa kampanye untuk memperkenalkan dan mempromosikan calon presiden dan calon legislatif. Masyarakat berharap kampanye berjalan secara tertib dan damai tanpa ada potensi kerusuhan antar pendukung. Namun tetap saja ada pendukung caleg (calon legislatif) nakal yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan berkampanye di tempat ibadah. Tindakan ini dikecam oleh masyarakat karena mereka datang untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi dipaksa untuk mendengarkan ceramah berbalut kampanye caleg yang tidak tahu malu. Tokoh-tokoh agama dan penganut kepercayaan menolak kampanye maupun manuver politik praktis di rumah ibadah, menjelang Pemilu 2024. Deklarasi tersebut disuarakan saat aksi Jalan Sehat Kerukunan di Jakarta, Sabtu 14 Januari 2023 pagi, dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 23 Kementerian Agama. Penceramah Habib Husein Jakfar menyatakan bahwa ia dan sejumlah tokoh agama lain berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Sejumlah tokoh lintas agama lainnya yang hadir antara lain KH Aunullah A'la Habib (Islam), Pendeta Jimi MI Sormin (Kristen), Romo Agustinus Heri Wibowo (Katolik), Wisnu Bawa Tenaya (Hindu), Asun Gautama (Buddha), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Khonghucu). Mereka pun secara bergantian tampil membacakan doa. Masyarakat mengapresiasi deklarasi yang diselenggarakan para tokoh agama. Penyebabnya karena mereka peduli terhadap masa depan Indonesia dan menginginkan pemilu damai. Mereka menolak keras kampanye di rumah ibadah karena memang melanggar UU Pemilu. Pelanggaran UU Pemilu tentu bisa dipidana dan seharusnya caleg lebih berhati-hati untuk memilih tempat kampanye, dan tidak menyalahgunakan fungsi rumah ibadah. Selain itu, penggunaan rumah ibadah untuk kampanye caleg tentu tidak etis karena melanggar fungsi dari rumah ibadah. Seharusnya umat lebih tenang karena bisa ibadah dengan khusyuk, tetapi ada kampanye terselubung saat ada ceramah jumatan atau ceramah yang lain. Tidak seharusnya kegiatan ibadah dicampur-adukkan dengan politik. Jika ada pelanggaran maka masyarakat jangan ragu untuk melaporkan ke KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Saat ada laporan maka Bawaslu akan menyemprit caleg dan tim yang bersangkutan sehingga mereka tidak akan mengulanginya lagi. Namun jika caleg masih saja bandel maka akan ada tindakan selanjutnya dan ia bisa tersangkut UU Pemilu. Para pelanggar baik itu caleg maupun tim suksesnya saat dilaporkan harus ikhlas dan menyadari kesalahannya. Jangan menyalahkan pihak yang melaporkan tindakannya yang melakukan kampanye di rumah ibadah. Ia harus diperingatkan agar tidak melanggar UU Pemilu dan juga etika. Pembacaan Deklarasi Damai Umat Beragama ini diapresiasi oleh salah satu selebriti Indonesia Olga Lidya. Menurutnya, deklarasi ini memberi pesan yang sangat kuat tentang pentingnya saling berbuat baik dan terus menjaga kedamaian. Olga Lidya melanjutkan, segala hal yang baik ada dalam agama. Jangan agama

24 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas sampai digunakan untuk hal yang buruk, memecah belah, dan menebar kebencian. Agama justru mengajarkan umatnya tentang cinta kasih dan memuliakan Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan mengajarkan hal baik kepada kita dan menginginkan kita berbuat baik. Dalam artian, Jangan sampai di tahun politik ini, agama digunakan untuk kepentingan pribadi, perorangan atau kepentingan politik. Sebab agama harus adem, damai, dan gembira. Mari beragama dengan gembira. Politik tidak bisa dicampurkan dengan agama karena jalurnya berbeda dan UUnya berbeda. Para calon legislasi dan tim suksesnya diharap memahami hal itu dan tidak sembarangan dalam memilih tempat kampanye. Mereka bisa memilih untuk kampanye di aula, pasar, lapangan, atau di media sosial. Namun jangan berkampanye di rumah ibadah karena salah besar. Saat ada kampanye di rumah ibadah maka tidak etis dan bisa disemprot oleh Bawaslu. Penyebabnya karena kampanye di sana bisa memicu pertengkaran berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan audience-nya berasal dari 1 keyakinan yang sma dan bisa diadu domba dengan umat dengan keyakinan lain. Oleh karena itu kampanye tersebut dilarang keras dan dikecam oleh masyarakat. Masyarakat menolak keras penggunaan rumah ibadah untuk kampanye politik. Jelang tahun 2024 maka kampanye makin semarak tetapi rawan untuk disalahgunakan. Kampanye harus teratur, sesuai dengan UU Pemilu, dan tidak boleh melanggar etika. Oleh karena itu tidak boleh diselenggarakan di rumah ibadah umat dengan keyakinan manapun. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 25 Wujudkan Pemilu Berjalan Secara Aman dan Damai Oleh : Arzan Malik Narendra )* emilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan pesta demokrasi yang harus diwujudkan secara aman dan damai. Kesuksesan acara tersebut tidak hanya bergantung pada Pemerintah dan institusi penyelenggara Pemilu semata, namun juga pada masyarakat Indonesia secara umum. Pemilu adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (Capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti. Namun sayangnya setelah gerbang reformasi dibuka dan warga negara Indonesia boleh memilih pemimpinnya sendiri, ada potensi terjadi kekacauan sosial. Di mana para pendukung calon A bertikai dengan calon B, calon C, dan seterusnya. Mereka juga bertengkar dengan terang-terangan di dunia maya, bahkan melakukan black campaign. Padahal hal ini jelas dilarang oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Anggota KPU Kepulauan Riau Priyo Handoko menyatakan bahwa pihaknya P

26 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas telah menandatangani deklarasi Pemilu Damai 2024. Deklarasi ini dilakukan di Gedung FISIP Universitas Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Riau. Pemilu harus berlangsung dengan damai karena masyarakat, khususnya warga Riau, berkaca dari pengalaman 2 Pemilu lalu (2014 dan 2019). Saat itu persaingan antar pendukung capres sangat sengit. Padahal sang tokoh biasabiasa saja dan tidak ada psy war atau yang lain. Namun para pendukungnya ada yang cinta berlebihan sampai menjelek-jelekkan pihak lain. Situasi makin runyam karena satu pihak menghina pihak lain dengan sebutan yang kurang pantas. Mereka melakukan black campaign di media sosial dan membuat tagar (hashtag) khusus. Peperangan ini tentu membuat rasa tidak nyaman bagi pengguna media sosial lain. Penyebabnya karena mereka tidak fanatik, dan malas melihat twitwar tiap hari. Oleh karena itu KPU meminta seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai. Jangan sampai situasi buruk beberapa tahun lalu terjadi kembali. Pemilu harus damai agar masyarakat bersatu-padu dan rela melihat siapapun presidennya, meski bukan jagoannya. Untuk itu, KPU memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan hal ini dibuktikan dengan penandatangan deklarasi perdamaian di kampus. Tempatnya memang sengaja di sana karena mahasiswa diharap ikut jadi pengawas agar Pemilu berlangsung dengan damai, tanpa kericuhan. Para mahasiswa dipilih karena mereka adalah agen perubahan. Mereka memiliki tenaga kuat sehingga bisa mengajukan diri sebagai relawan saat pencoblosan berlangsung. Jika ada relawan dari mahasiswa maka tiap kecurangan akan terekam dan bisa viral di media sosial. Pemilu akan selalu aman dari penggelembungan suara, serangan fajar, dan berbagai kejahatan lain. Kemudian para mahasiswa juga bisa ‘jaga gawang’ alias mengamati media sosial dan menjadi penengah ketika ada 2 atau lebih pihak yang bertikai. Dengan kecakapan dan kecepatan berpikir maka mereka bisa jadi juru damai sehingga tidak ada pihak yang bertengkar atau melakukan twit war ketika Pemilu berlangsung. Kerusuhan di media sosial harus dicegah karena dampaknya buruk sekali. Pertama, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh provokator. Kedua, hoaks akan mudah menyebar dengan cepat. Oleh karena itu KPU memastikan bahawa Pemilu tahun depan akan aman, dengan mengutus para mahasiswa sebagai

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 27 perpanjangan tangan. Mereka mendukung pengamanan Pemilu karena memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadri Putra menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen merupakan garda depan mengawal pelaksanaan demokrasi langsung pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mereka tidak hanya sebagai pemilih produktif, tetapi juga memiliki kapasitas menjaga pesta demokrasi agar berjalan damai. Zulhadri Putra melanjutkan, salah satu program Bawaslu Kepri meningkatkan pengawasan yakni menggalang pihak kampus terlibat langsung dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu berupaya meningkatkan pengawasan melalui program pengawasan partisipatif. Ini program untuk meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah terjadi pelanggaran Pemilu. Dalam artian, selain mahasiswa, para dosen juga diharap untuk berperan aktif dalam mengawasi Pemilu dan menjaga perdamaian saat pesta demokrasi. Baik saat kampanye maupun sampai sesudahnya. Sebagai akademisi maka mereka memiliki wibawa di masyarakat sehingga bisa mensosialisasikan Pemilu damai tanpa ada permusuhan dan isu SARA. Para dosen juga bisa memastikan Pemilu berlangsung damai dengan menyebarkan broadcast beirisi himbauan agar warga di sekitar rumahnya, mahasiswanya, dan semua orang yang di dalam kontak HP-nya Untuk memastikan Pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman dan damai maka KPU berkolaborasi dengan Bawaslu, mahasiswa, dan dosen. Mereka bertekad untuk menjaga perdamaian sebelum sampai sesudah Pemilu, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Jika ada kerja sama dari berbagai pihak maka Pemilu akan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa

28 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Pemilu Damai Cegah Perpecahan Oleh : Fabian Aditya Pratama )* emilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sudah semestinya dijalankan secara damai tanpa gangguan serta terbebas dari sikap saling menjatuhkan. Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tentu saja harus menjadi Pemilu yang damai demi mencegah adanya perpecahan yang terjadi di antara masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerukan kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah yang nantinya terlibat dalam proses Pemilu 2024 untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Proses dan tahapan demokrasi melalui Pemilu diharapkan tidak menggunakan cara yang tidak sehat sehingga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua MUI DIY, Prof. Machasin mengatakan, memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, fenomena dan potensi gesekan antar masyarakat wajib diantisipasi. Para peserta baik itu unsur partai politik, sukarelawan dan tokoh yang terlibat diminta untuk tidak menggunakan ajang Pemilu hanya sebagai alat P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 29 untuk meraih tujuan jangka pendek semata yang bisa berakibat fatal bagi perjalanan demokrasi. Prof Machasin mengatakan, Pemilu merupakan pesta rakyat, pesta demokrasi. Beda pilihan tentu tidak salah, namun bagaimana perbedaan pilihan itu tidak membuat masyarakat terkoyak. Jangan menggunakan apa pun, baik itu agama, budaya atau apapun untuk kepentingan jangka pendek yangg merugikan perjalanan bangsa dalam waktu yang panjang. Dirinya menambahkan, nilai dan ideologi tertentu yang diusung setiap calon atau partai politik tentu saja sah-sah saja untuk digunakan sebagai alat untuk meraih simpati konstituen. Hanya saja janga sampai berujung pada penafsiran yang keliru dan digunakan secara eksklusif. Potensi meningkatnya fenomena seperti itu wajib diwaspadai tidak hanya di tataran akar rumput namun juga di dunia maya atau sosial media. Prof Machasin juga mengungkapkan, bahwa pihaknya meminta agar masyarakat bisa lebih cerdas dan kritis serta dewasa dalam menanggapi apa yang disebarkan di media massa, online atau sosial media. Semua orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jangan lupa bahwa kita semua adalah saudara. Sementara itu, Wakil Ketua MUI DIY Zuhdi Muhdlor menyebut, sejalan dengan fungsinya MUI kan mengedepankan implementasi amar ma’ruf nahi munkar dala menghadapi tahun Pemilu ke depan. Politik transaksional dengan imingiming janji, uang dan lain sebagainya tentu saja harus dihindari lantaran cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berharap agar bentuk kampanye dalam Pemilu legislatif maupun pemilihan presiden (Pilpres) tidak berbasis identitas tetapi berbasis program. Selain itu, dalam menyampaikan programnya, para kontestan Pemilu harus mengutamakan kesantunan dan saling menghargai satu sama lain. Tentu saja harus ada sikap siap menang dan siap kalah ketika mengikuti Pemilu 2024. Ma’ruf juga berbesan bahwa pilihan politik merupakan hak masing-masing warga negara. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghujat atas pilihan orang lain sehingga menyebabkan saling bermusuhan. Sudah semestinya Indonesia menjadi negara yang patut dijadikan contoh karena keberagaman suku, bahasa dan agama yang begitu banyak, bisa disatukan dengan bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

30 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional tidak boleh dikorbankan demi memenuhi syahwat dari politik golongan tertentu. Pada kontestasi seperti pilpres ataupun pilkada, konflik antarkandidat masih sering terjadi dan hal ini melibatkan pendukung baik di dunia nyata seperti intimidasi oleh simpatisan gara-gara berbeda kaos, maupun intimidasi di dunia maya yang sering diwarnai dengan berita hoax maupun upaya delegitimasi KPU sebagai lembaga independen. Model kampanye hitam juga masih sering ditemukan dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Mulai dari politisasi masjid hingga penyebaran ujaran kebencian, serta berita hoax yang santer mewarnai jagat dunia maya. Sejatinya Pemilu merupakan sarana untuk menyeleksi calon pemimpin yang kredibel. Dengan begitu, kualitas calon pemimpin sangat ditentukan oleh proses Pemilu. Oleh karena itu, penting adanya bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang dipandang kredibel, tentu masyarakat tidak boleh golput, karena hal tersebut hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredibel. Sudah sepantasnya para elit politik maupun peserta Pemilu menyatakan bahwa dirinya siap menang dan siap kalah, dengan landasan menerima kekalahan dengan sportivitas tinggi, dan menang tanpa merendahkan derajat lawan. Pada kesempatan berbeda, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, menyatakan kesiapannya untuk mengawal tahapan Pemilu 2024 mendatang. Di hadapan para anggota KPU Lampung, PWI Lampung berkomitmen untuk berpegang teguh terhadap independensi dan netral dalam Pemilu 2024. PWI Lampung juga siap untuk berkolaborasi dengan KPU Lampung, jika dibutuhkan untuk mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024. Baik itu dari sisi pemberitaan, diskusi dan lain sebagainya. Mengupayakan Pemilu damai agar terselenggara secara damai merupakan tugas dari berbagai elemen masyarakat, menjaga kedamaian sama halnya dengan menjaga Indonesia. )* Penulis adalah kontributor Kontributor Nawasena Institute

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 31 Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024 Oleh : Barra Dwi Rajendra )* emilu serentak akan dilaksanakan pada 2024 dan masyarakat Indonesia akan memiliki presiden baru. Seluruh rakyat pun diminta untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat jelang Pemilu. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Salah satu yang rawan dalam Pemilu adalah isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokator gar merusak perdamaian di Indonesia. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024. Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan P

32 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Borneo. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi. MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja. Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program pemerintah, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti. Ketika ulama MUI mengajak umat untuk menjaga perdamaian sebelum Pemilu maka tidak akan ada perselisihan gara-gara isu SARA, karena isu ini sangat sensitif, apalagi saat ada statement ngawur bahwa seorang calon presiden harus dari keyakinan dan suku tertentu. Ulama MUI diharap untuk menjaga perdamaian dan meredakan isu-isu liar seperti itu. Sebaliknya, para ulama MUI jangan mengobarkan isu SARA demi kepentingan kelompok atau partainya sendiri. Apalagi pernah ada peristiwa berdarah di Kalimantan yang disebabkan oleh isu SARA. Jangan sampai peristiwa kelam ini terulang dan Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali menjadi momen yang mengerikan untuk diingat oleh masyarakat. Jangan sampai ada kerusuhan sebelum dan sesudah Pemilu hanya gara-gara ada yang mengobarkan permusuhan dan tidak dicegah oleh ulama MUI. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian di masyarakat. Termasuk jelang Pemilu 2024. Sementara itu, Ketua MUI Kalteng Khairil Anwar mengatakan, menghadapi 2023-2024 yang merupakan tahun politik dengan adanya Pemilu serentak, pihaknya siap berpartisipasi dalam menjaga serta memelihara kerukunan maupun toleransi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kerukunan dan toleransi adalah kunci untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024.

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 33 Jika tidak ada toleransi antar umat dengan keyakinan yang berbeda maka Pemilu bisa berubah jadi ajang perang, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu ulama MUI diharap untuk berdakwah dan materinya tentang toleransi, sehingga Pemilu bisa berlangsung dengan damai. Begitu pula dengan kerukunan yang juga jadi kunci kesuksesan Pemilu tahun depan. Para ulama MUI diharap untuk menjaga kerukunan, baik dengan umat dengan keyakinan yang sama maupun yang berbeda. Jagalah perdamaian dan kerukunan agar Pemilu tidak menjadi ajang balas dendam karena saat tahun 2014 dan 2019 lalu calon presidennya kalah pada Pemilu. Jika semua ulama sadar, bukan hanya yang tergabung dalam MUI, untuk menjaga perdamaian sebelum sampai sesudah Pemilu 2024, maka masyarakat akan rukun dan damai. Penyebabnya karena mereka menuruti nasehat para ulama untuk bertoleransi, rukun, damai, dan tidak terpancing oleh isu SARA. Indonesia akan tetap ber-Bhinneka Tunggal Ika dan bertoleransi. Ulama MUI diharap untuk mendukung pemerintah menjelang Pemilu 2024 agar gelaran akbar ini berlangsung dengan damai. Ulama adalah orang yang dihormati oleh umat dan ucapannya akan dituruti. Oleh karena itu mereka mengajarkan untuk menjaga kerukunan, perdamaian, dan toleransi, serta tidak memicu isu SARA yang bisa memantik berbagai kerusuhan di Indonesia. )* Penulis adalah kontributor Angkasa Media Satu

34 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Tolak Politisasi Agama pada Pemilu 2024 Oleh : Alif Fikri )* emilu sudah semestinya menjadi pesta demokrasi yang tidak membuat masyarakat terpecah belah, kalah menang adalah hal yang biasa dalam setiap kompetisi. Namun bukan berarti menggunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu, misalnya seperti politisasi agama yang rawan membuat masyarakat terpolarisasi. Perlu diketahui bahwa dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah, juga produk politisasi agama akan menghasilkan produk gagal. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas juga telah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi. Kedepannya, calon presiden, calon legislatif maupun calon kepala daerah harus memiliki siap mengutuk secara terang-terangan politisasi agama pada Pemilu 2024. Semua harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti yang diingatkan Presiden Jokowi. Hanya calon yang tidak memiliki prestasi dan kemampuan mumpuni yang membiarkan bahkan bekerja sama dengan kelompok yang memainkan politisasi agama. P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 35 Presiden Jokowi juga telah mengingatkan kepada para bakal calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pemilu 2024. Mereka diminta untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024. Jokowi mempersilakan debat gagasan, debat ide untuk membawa negara ini menjadi lebih baik. Tapi jangan sampai memanas. Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Dirinya mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Sehingga cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024, Kemenko PMK bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta untuk mengadakan kegiatan “Focus Group Discussion) (FGD) Penguatan Moderasi Beragama sebagai Antisipasi Politisasi Agama menjelang tahun Pemilu 2024. Mengawali kegiatan FGD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Cecep Khoirul Anwar menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Aris Darmansyah Edisaputra pada saat menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan FGD menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penguatan Moderasi Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Pemerintah mengusung Moderasi Beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagaman yang ada. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Moderasi Beragama adalah pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia. Nilai demokrasi mengakui bahwa perbedaan dan keragaman merupakan realitas yang harus diterima dan dirayakan. Karena keragaman akan menghasilkan inovasi dan kreatifitas adalah energi positif bagi kemajuan

36 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas bangsa. Sikap moderat dalam beragama harus dibangun dan diperkuat mengingat adanya sekelompok masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan/ekstrem, memaksakan kehendak atas tafsir agama disertai semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Kegiatan-Kegiatan penguatan Moderasi Beragama dalam bentuk FGD, workshop dan sejenisnya tentu diperlukan untuk menyasar akar rumput termasuk komunitas remaja yang umumnya memiliki akses luas terhadap internet dan informasi. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pramono Ubaid Thantowi menyoroti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pemilu 2024 nanti. Isu pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama akan semakin meningkat seiring dengan kontestasi politik yang semakin dekat. Komnas HAM akan menyoroti kandidat yang ikut dalam perhelatan Pemilu 2024 nanti, baik dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkirakan praktik politisasi agama untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 sudah tidak terlalu signifikan. Intensitas praktik politisasi agama pada Pemilu 2024 masih di bawah Pemilu 2019. Direktur pencegahan BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nurwakhid meyakini, politisasi agama atau eksploitasi agama untuk tujuan politik pada Pemilu 2024 lebih rendah karena indeks potensi radikalisme di Indonesia mengalami penurunan. Ia menyebutkan sepanjang tahun 2020 sampai 2021, indeks potensi radikalisme Indonesia tercatat 12,2 persen atau turun secara signifikan dibanding 2019 yang mencapai 38,3 persen. Politisasi agama untuk kepentingan Pemilu 2024 diperkirakan masih tetap ada. Masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah guna melakukan pencegahan karena politisasi agama bakal memicu polarisasi di tengah masyarakat, politisasi agama itulah yang akan mengalami distorsi informasi yang membuat masyarakat mudah untuk saling membenci terhadap orang yang berbeda pilihan. )* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 37 Media Massa Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai 2024 Oleh : Barra Dwi Rajendra )* edia massa memiliki peran sentral untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai. Selain melalui pemberitaan yang positif, media massa diharapkan dapat membantu masyarakat menyaring berita bohong yang berkembang di masyarakat. Dalam mensukseskan Pemilu 2024 diperlukan komitmen berbagai pihak karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024. Selain masyarakat, media massa juga berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai 2024. Penyebabnya karena mereka menyebarkan berita ke masyarakat. Berita yang ditampilkan harus yang sebenarnya dan berisi edukasi serta perdamaian. Jangan malah membuat media cetak atau online yang menyebar hoaks karena akan merusak Pemilu. M

38 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon mengajak media massa untuk mewujudkan pemilihan umum damai pada 2024. Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Supriyan, mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, peran media massa sangat dibutuhkan dalam Pemilu. Pihaknya mengajak seluruh media massa di Kota Udang untuk bersama-sama Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Supriyan melanjutkan, jajaran pengawas Pemilu di tingkatan kecamatan hingga kelurahan di Kota Cirebon sangat terbatas, sehingga butuh peran serta media massa. Harus diakui, dugaan pelanggaran Pemilu biasanya didapat dari pemberitaan media massa. Pasalnya, SDM yang tersedia di Bawaslu Kota Cirebon juga tidak cukup untuk mengkaver untuk mengawasi Pemilu 2024 di semua wilayah. Media jangan menyebar hoaks tetapi perdamaian saat Pemilu. Dalam artian, kesuksesan Pemilu berawal dari pengawalan media massa yang meliput acara pencoblosan dan penghitungan suara hingga ke desa-desa terpencil. Dari liputan tersebut maka terkuaklah banyak fakta di lapangan. Mulai dari pelanggaran berupa penggelembungan suara, pemaksaan pemilihan calon legislatif, hingga serangan fajar alias pemberian uang sogokan sebelum Pemilu dimulai. Media massa harus berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai. Penyebabnya mereka adalah corong masyarakat sehingga problem yang ada di tengah lapangan bisa terkuak. Ketika ada jurnalis maka pihak yang akan berbuat kecurangan akan takut karena akan ketahuan dan dilaporkan ke pihak berwajib. Sebaliknya, jika media massa menyebarkan hoaks maka Pemilu damai tidak akan terwujud. Janganlah demi menambah jumlah pembaca malah menuliskan berita yang tidak sesuai fakta, atau yang dibesar-besarkan judulnya. Berita yang click-bait adalah sebuah bentuk penipuan dan menyengsarakan masyarakat, karena mereka bisa skeptis terhadap Pemilu. Saat ini sudah ada UU ITE sehingga media massa harus hati-hati. Mereka wajib bekerja dengan hati nurani yang jernih dan menjaga perdamaian saat Pemilu. Jangan malah menyebar hoaks dan akan dilaporkan sebagai pihak yang bersalah, karena membuat kerusuhan di dunia maya saat Pemilu. Jangan menulis berita sembarangan karena bisa kena pasal di UU ITE. Sementara itu, politisi Surya Paloh menyatakan bahwa media massa wajib mengawal Pemilu dan menjaga perdamaiannya. Ajang ini butuh perhatian

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 39 semua pihak, termasuk para jurnalis. Dalam artian, saat Pemilu semua pihak berhak mengawal. Tidak hanya KPU dan Bawaslu tetapi juga para jurnalis. Media massa berperan penting dalam mensukseskan Pemilu. Penyebabnya karena masyarakat harus antusias dan partisipatif pada Pemilu 2024. Jangan masa bodoh dan golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif gara-gara ulah media massa. Mereka menyebarkan berita negatif tentang Pemilu dan para calon legislatif, sehingga masyarakat skeptis dengan Pemilu di Indonesia. Surya Paloh melanjutkan, masyarakat, tokoh agama, dan elite politik juga wajib berperan agar tidak ada residu Pemilu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga merugikan negara. Jika elite politik berdamai dan saling silaturahmi maka akan diikuti oleh masyarakat. Dalam artian, masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masingmasing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia. Media massa memiliki kontribusi pending dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Berita yang ditampilkan harus jujur dan sesuai dengan fakta. Jangan malah menyebar hoaks dan propaganda karena akan memanaskan Pemilu dan mengacaukan situasi sosial masyarakat. )* Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu

40 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Wujudkan Pemilu Damai dan Bebas Hoaks Oleh : Ananda Prameswari )* emilu harus disiapkan agar tidak ada kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Saat Pemilu wajib untuk memberantas hoaks dan propaganda agar tidak ada black campaign serta kekacauan di dunia maya. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya ituitu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Masyarakat berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan memberantas hoaks dan propaganda yang bisa menyesatkan dan membuat panas hati masyarakat, karena mereka diperdaya oleh provokator yang membuat berita palsu tersebut. Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota P

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 41 Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Hal ini disampaikannya saat mengisi acara 'Jagongan' bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Kamis 22 Desember 2022 di Burza Hotel Yogyakarta. Sumadi melanjutkan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 diharapkan tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah telah berupaya menciptakan kondisi aman saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan. Dalam artian, menjelang Pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks Pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan. Hoaks tentang Pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali. Kemudian juga ada hoaks Pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA. Jangan sampai Pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan Pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya. Untuk menjaga perdamaian Pemilu dan mencegah hoaks maka diperlukan kecerdasan dalam berliterasi, terutama di media sosial. Jika ada kawan yang men-share suatu berita maka wajib dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai terlanjur tersebar baru ketahuan jika itu hoaks semata. Masyarakat perlu memahami ciri-ciri berita hoaks yang beredar di media sosial maupun grup WA. Pertama, memakai judul yang bombastis atau bahkan clickbait demi menggaet viewers, padahal isinya hanya berita ‘sampah’. Kedua,

42 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas berita itu hanya plintiran atau suatu pernyataan tokoh politik yang ‘digoreng’, maksudnya adalah ia bicara tentang A tetapi dibuat seolah-olah bicara B dan yang sebaliknya. Berita hoaks dan propaganda biasanya diberi pengantar berupa kata-kata “awas, urgent, harap disebar”, atau yang semacamnya. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memilah informasi di dunia maya. Tujuannya agar mereka tidak terjebak hoaks dan Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan damai. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, menyatakan Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di Internet, termasuk hoaks. Henri melanjutkan, satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat. Pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dengan membentuk satgas khusus pemberantas hoaks. Namun masyarakat juga diminta untuk membantu kinerja satgas dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan Pemilu jadi kacau-balau. Pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dan bebas hoaks. Propaganda dan berita hoaks harus diberantas agar tidak ada berita palsu yang menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengacaukan Pemilu. Pemilihan umum harus disukseskan dan seluruh warga negara Indonesia diharap ikut menjaga Pemilu damai yang bebas hoaks. )* Penulis adalah Kontributor Ruang Media

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 43 Tingkatkan Kolaborasi Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Damai Oleh : Elisabeth Titania Dionne )* emilu (Pemilihan Umum) yang sukses tentu harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Keamanan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarkat. Guna menguatkan komitmen dalam upaya menjaga keamanan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan berkualitas. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama guna pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu. Selain itu, kerjasama juga terkait tugas-tugas kepolisian untuk pengamanan sejumlah tahapan yang khusus yaitu proses pencetakan distribusi surat suara dari perusahaan yang mencetak sampai TPS. Ditambahkannya, KPU menyambut baik kegiatan ini, di mana sebetulnya hal ini bukanlah situasi yang baru dari Polisi dengan KPU, dari setiap waktu memperbarui nota kesepahaman itu karena situasi-situasi yang akan dihadapi P

44 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas dalam penyelenggaraan Pemilu, merupakan situasi baru. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan nota kesepahaman itu merupakan wujud dari sinergitas Kepolisian Republik Indonesia dengan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tentunya sinergitas ini tidak hanya di pusat, tapi berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Rangkaian kegiatan penyelenggaraan yang akan dilaksanakan oleh KPU, KPUD, betul-betul bisa berjalan dengan baiknya, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kapolri juga menyampaikan harapan agar refleksi dari Pemilu 2019 dapat menjadi evaluasi bagi semua. Ketika itu, ratusan penyelenggara yang terlibat mengalami permasalahan kesehatan sampai meninggal dunia. Listyo mengatakan, kejadian pada 2019 lalu di mana penyelenggaraan Pemilu ada yang meninggal dunia, tentunya harus menjadi evaluasi bagi semua, karena jika dilihat saat ini jumlah parpol peserta juga bertambah, sehingga dari sisi masyarakat dalam memilih memerlukan waktu lebih banyak, proses selanjutnya juga mengikuti, oleh karena itu hal-hal tersebut tentunya harus betul-betul diantisipasi. Permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi yakni pengiriman logistik, politik identitas dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa berdampak pada kemunduran baik dalam demokrasi maupun kemunduran bangsa di sisi lainnya. Kapolri juga mengimbau kepada semua pihak termasuk kepada para peserta Pemilu untuk bersama-sama menyukseskan Pemilihan Umum 2024 menjadi pesta demokrasi yang berkualitas sehingga sosok-sosok yang terpilih bisa melanjutkan capaian-capaian positif yang telah diraih saat ini. Dengan terjaganya penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, bahwa nantinya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Diharapkan seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Sehingga di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan serta kesatuan bangsa. Di sisi lain, Indonesia saat ini berada di dalam posisi yang sangat bagus, berada di urutan kelima diantara Negara G-20. Diharapkan seluruh elemen masyarakat agar terus mempertahankan tren positif demi mewujudkan Indonesia Emas.

Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas | 45 Momen 2024 dan 2029 tentunya akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. Dua Pemilu ke depan, yakni tahun 2024 dan tahun 2029 harus menjadi tahapan konsolidasi demokrasi. Di mana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan Pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi ditigal dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis. Dalam pelaksanaan Pemilu pada 2024, para penyelenggra Pemilu diharapkan dapat berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap eksis dan semakin berkualitas, tentu saja Pemilu 2024 diharapkan dapat melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat. Penyelenggaraan kampanye baik secara langsung ataupun melalui media sosial, seringkali diwarnai oleh politik identitas. Hal tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia. Sehingga untuk mencegah terjadinya Politik Identitas dan polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang maka pemangku kebijakan perlu melakukan pemetaan serta menentukan langkah-langkah strategis untuk merduksi praktik politik Identitas tersebut. Politik identitas tentu saja menjadi ancaman tersendiri dan berpotensi mengganggu keamanan saat Pemilu bahkan setelah Pemilu. Apalagi politik identitas berpotensi memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Keberadaan politik identitas yang terus dibakar dengan beragam sentimen, tentu saja akan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 tentu saja patut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat tentu saja bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran yang ada pada Pemilu 2024. Hal ini dimaksudkan agar Pemilu dapat terus dijalankan dalam rangka mencari pemimpin baru. Pemerintah dan masyarakat sipil tentu saja memiliki kewajiban dalam menjaga Pemilu 2024, karena Pemilu bukanlah hajat 1 golongan saja, tetapi hajat banyak orang di Indonesia. )* Penulis adalah Kontributor Gelora Media Institute

46 | Mewujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai Oleh : Arzan Malik Narendra )* emanfaatan media sosial harus benar-benar dengan bijak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan kondisi Pemilu yang damai dan juga kodusif di Indonesia karena sudah tidak lagi banyak bertebaran isu-isu atau berita hoax. Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) akan segera datang pada tahun 2024 mendatang di Indonesia. Memang banyak harapan yang menyertai serta tidak sedikit pula rasa optimisme dari seluruh masyarakat supaya penyelenggaraa Pemilu tersebut bisa berjalan dengan penuh akan kedamaian dan kondusif. Tidak bisa dipungkiri bahwa menjaga Pemilu yang damai memang sebuah kewajiban dan kebutuhan serta keharusan yang dimiliki oleh segenap elemen masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyatakan bahwa salah satu hal paling krusial untuk terus menjaga kondusifitas dan juga kedamaian Pemilu adalah dengan tidak menyebarkan hoax. Bahkan dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan dan membudayakan verifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menerima dan P