Drs. KARNA SUSWANDI, M.M

Bupati Situbondo

HJ. KHOIRANI, S.Pd, M.H

Wakil Bupati Situbondo

WAWAN SETIAWAN, S.H, M.H.

Sekretaris Daerah Kab. Situbondo

PENGANTAR Nyaman dan Ramah Investasi yang selanjutnya disebut NYARAH INVESTASI di Kabupaten Situbondo merupakan cita-cita, harapan dan keinginan Bupati Situbondo (Bung Karna) dalam upaya mewujudkan masyarakat Situbondo BERJAYA. Melalui pengembangan investasi baik bidang industri dan pariwisata maupun bidang lain, akan berdampak langsung pada masyarakat yaitu adanya penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru yang berakibat perputaran roda perekonomian hidup. Dengan berkurangnya angka pengangguran dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang dapat mengurangi dan sedapat mungkin mencegah terjadinya INFLASI di Kabupaten Situbondo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kepedulian dan dukungan semua pihak mutlak dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera lahir dan batin.

Situbondo, November 2022 Penyusun,

AJI SUBARNO, S.Sos. M.Si

1. KAWASAN INDUSTRI Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo alternatif pengembangan investasi adalah pembangunan kawasan industri, karena pendirian industri yang dibangun dalam 1 (satu) kawasan akan mengurangi gejolak sosial yang kemungkinan timbul dan dampak positifnya adalah peciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan dibangunnya kawasan industri akan lebih cepat menarik investor datang ke daerah karena kewajiban AMDAL dan perizinan menjadi satu yaitu dalam Izin Kawasan Industri. KAWASAN INDUSTRI di Situbondo dengan memperhatikan bentuk wilayah yang membujur dari arah barat ketimur, maka akan sangat ideal dibangun dalam 3 (tiga) Wilayah strategis yaitu wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur sebagai berikut: a. Wilayah barat (KAWASAN INDUSTRI TAMPORA – KIT) Dibangun di wilayah Kecamatan Banyuglugur dengan memanfaatkan potensi lahan kawasan Perum Perhutani yang terletak di Desa Kalianget dan sekitarnya. Luas Kawasan Industri yang dibangun dapat mencapai 500 hektar lebih, dapat dibangun dermaga/pelabuhan karena berbatasan langsung dengan laut yang memiliki kedalaman yang layak untuk jenis kapal dengan tonase besar, serta berada dalam akses jalan nasional. Kondisi hutan produksi dengan tegakan yaitu kayu kesambi yang mulai tidak produktif sehingga sangat memungkinan dilakukan alih fungsi lahan dengan tujuan lebih bermanfaat bagi masyarakat, negara dan daerah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo). Adapun wilayah kecamatan yang terdampak penyerapan tenaga kerja yang berakibat

bertambahnya

uang

yang

beredar

dan

perputaran

roda

perekonomian dalam masyarakat dengan adanya pembangunan industri wilayah barat adalah : - Kecamatan Banyuglugur ; - Kecamatan Besuki ; - Kecamatan Jatibanteng ; - Kecamatan Sumbermaang ; - Kecamatan Mlandingan, dan - Kecamatan Bungatan.

Adapun dampak negatif yang kemungkinan timbul dari pembangunan kawasan industri di Wilayah Barat adalah adanya pemotongan pohon bakau untuk akses pembangunan dermaga (ada Izin khusus dari KLHK), sedangkan dampak negatif pada masyarakat hampir tidak ada, karena lokasi berada dalam satu hamparan dan tidak ada relokasi penduduk. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

7

Tahun

2021

tentang

Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. KAWASAN INDUSTRI & KAWASAN PELABUHAN yang dibangun melalui sistem Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Hutan, tercantum dalam huruf j dan k pasal 274 Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Masa persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan industri sama dengan HGU/HBG yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali, diatur dalam pasal 406 ayat (5) dan pasal 407 ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, sedangkan untuk kawasan pelabuhan adalah termasuk kategori fasilitas umum berdasarkan pasal

406 ayat (6) berlaku selama

digunakan untuk kegiatan. KETENTUAN, PROSEDUR & SYARAT-SYARAT: proses perubahan fungsi hutan diatur mulai pasal 271 dan seterusnya. Perbedaan

dengan

aturan

sebelumnya

adalah

ketentuan

pemohon

perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan Permen LHK 7/2021 tanpa menyediakan lahan pengganti untuk proses tukar menukar dengan kawasan hutan. b. Wilayah Tengah (KAWASAN INDUSTRI HIJAU SITUBONDO – KIHS) KAWASAN INDUSTRI wilayah tengah sangat strategis dibangun di Wilayah Kecamatan Mangaran, tepatnya di Desa Tanjung Pecinan, dan Tanjung

Glugur dan sangat memungkinkan untuk dibangun pelabuhan/dermaga sendiri. Lokasi berhimpitan langsung dengan laut dan akses jalan menuju lokasi sudah tersedia walaupun masih membutuhkan pelebaran. Lahan milik pengusaha dan atau/ milik masyarakat melalui tahapan pembebasan lahan, dengan kondisi lahan saat ini berupa tambak dan lahan pertanian. Kendala yang kemungkinan muncul adalah adanya alih fungsi lahan pertanian untuk Industri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dan ini harus mendapat pemikiran dengan bijaksana. ALTERNATIF kedua lokasi Kawasan Industri di Wilayah tengah adalah dengan memanfaatkan lahan marginal yang terletak di Wilayah Kecamatan Kapongan dan Arjasa. Adapun dampak penyerapan apabila kawasan industri dibangun di wilayah tengah, antara lain berasal dari Kecamatan Panarukan, Situbondo, Panji, Mangaran, Kapongan dan Arjasa. c. Wilayah Timur (KAWASAN INDUSTRI BANONGAN – KIB) Terdapat 2 (dua) alaternatif lokasi pembangunan kawasan industri di wilayah timur yaitu : Lokasi I : 1) Terletak dalam 1 (satu) hamparan di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa dan Desa Agel/Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar. 2) Lokasi berhimpitan langsung dengan jalan Nasional dan pantai selat madura berupa lahan pertanian dengan luas lahan dapat mencapai 400 hektar yang pengairannya rata-rata menggunakan pompanisasi. 3) Apabila dalam hamparan lokasi tersebut terdapat lahan Kas Desa, hal tersebut bukan menjadi masalah akan tetapi menjadi potensi sumber pendapatan desa dengan sistim kemitraan dengan perusahaan.

Lokasi II : 1) Kawasan Industri dibangun di Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus lahan milik Pemerintah Kabupaten Situbondo (ex. Perusda Banongan). 2) Lokasi sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan Jangkar dan sangat berpotensi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, adapun sistim pengelolaannya dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha dan atau/ dengan sistim lain yang lebih menguntungkan bagi upaya peningkatan penerimaan PAD Situbondo. 3) Daerah terdampak positif dengan adanya pembangunan kawasan industri di Wilayah timur antara lain, Kecamatan Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih. 2. KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT) Situbondo merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar dan sudah selayaknya didirikan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau), dan sesuai tahapan kajian dalam program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sudah pada tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design) sehingga dapat dipercepat pembangunan infrastrukturnya sehingga paling lambat tahun 2024 sudah dapat berproduksi. KIHT adalah suatu Kawasan Industri khusus yang syarat-syarat pendiriannya tidak jauh berbeda dengan persyaratan Kawasan Industri lainnya yaitu harus terletak pada Zona Kawasan Industri sesuai dengan RT-RW, namun ada kemudahan-kemudahan perizinan termasuk batasan luas minimal lahan dalam 1 (satu) hamparan yaitu 5 (lima) hektar yang diperuntukkan bagi usaha industri kecil dan menengah. KIHT dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan atau / dapat berupa kerjasama dengan pihak lain termasuk lahan milik Pemerintah Desa. Alokasi anggaran Pembangunan dan sarana penunjang KIHT berasal dari DBHCHT Kabupaten Situbondo dan dapat juga mengajukan permohonan DAK Provinsi Jawa Timur yang sumber dananya berasal dari DBHCHT.

Pengelola KIHT dapat berupa BUMD / Koperasi / Kerjasama / disewakan pada Industri Kecil. Apabila Pemerintah Kabupaten masih belum mampu membangunan KIHT, maka dapat diawali dengan membangunan SIHT (Sentral Industri Hasil Tembakau) dengan persyaratan bangunan gudang minimal 200 M2. Keuntungan dibangunnya KIHT/SIHT yang berasal dari DBHCHT, adalah : -

Adanya PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo

-

Penciptaan lapangan kerja, karena KIHT umumnya dikelola oleh Industri kecil/menengah dengan teknologi manual yang banyak menyerap tenaga kerja utamanya tenaga kerja wanita.

-

Adanya tambahan alokasi anggaran DBHCHT yang diterima Kabupaten Situbondo karena adanya penerimaan cukai yang berasal dari Industri rokok dari KIHT tersebut, dan selama ini yang diterima Situbondo adalah DBHCHT yang berasal hanya dari produksi tembakau

-

Stabilitas harga tembakau di Situbondo relatif akan terjaga

3. INDUSTRI MANUFAKTUR Pengembangan investasi yang lebih cepat lagi dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo adalah pembangunan industri dikantong-kantong wilayah situbondo sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan sosialnya dan yang terpenting adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW). Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang ada disekitar lahan marginal yang membentang dari arah barat ke timur dengan luasan yang cukup memadahi, sehingga rata-rata investor mencari lahan yang berhimpitan langsung dengan jalan nasional yang harganya sudah sangat mahal. JALUR LINGKAR UTARA (JLU), adalah solusi pengembangan industri/pabrik di Situbondo dengan akses jalan yang cukup memadai dan ketersediaan jaringan listrik dari PLN, namun lagi-lagi terhalang dengan RT-RW dan PLP2B yang berlaku di Situbondo dan ini membutuhkan kearifan semua pihak dan ini dianggap suatu kebutuhan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat

Situbondo saat ini dan yang akan datang, sehingga dapat dianggap sebagai suatu DISKRESI. 4. INDUSTRI PARIWISATA Sektor yang memiliki daya ungkit terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja baru setelah industri adalah sektor pariwisata, namun sarana pendukung pariwisata (hotel, mall, restoran dan lain-lain) akan terbangun dengan sendirinya apabila industri sudah berkembang di Situbondo. Dalam rangka pengembangan OBJEK WISATA adalah fasilitasi Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah mutlak dibutuhkan, utamanya adanya sharing pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh calon investor. Yang diuraikan disini adalah selain pengembangan objek wisata Baluran dan sekitarnya, yakni pengembangan objek wisata yang dapat menciptakan lapangan kerja dan wira usaha baru bagi masyarakat, antara lain: a. Objek Wana Wisata Tampora, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur; b. Objek Wisata Hyang Plateau (Puncak Rengganis/Argopuro) Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang; c. Objek Wisata Bukit Paralayang, Desa Selomukti, Kec. Mlandingan; d. Objek Wisata Bahari Pasirputih Desa Pasirputih, Kec. Bungatan; e. Objek Wisata Hutan Pendidikan dan Penelitihan Padekanmalang Desa Paowan, Kecamatan Kendit; f. Objek Wisata Terpadu Pantai Pathek Desa Gelung, Kec. Panarukan; g. Objek Wisata Waduk Samir Desa Bantal, Kecamatan Asembagus. Terhadap ketujuh objek wisata tersebut di atas apabila dibahas satu persatu akan menjadi thema diskusi dan kajian yang menarik yang pada akhirnya menjadi destinasi wisata yang akan diminati bagi Calon Penanam Modal di Situbondo dan dari ketujuh objek wisata dimaksud untuk pengembangannya 6 (enam) objek diantaranya berada dalam kawasan hutan, serta apabila dari ketujuh objek wisata tersebut dikembangkan akan mempunyai daya ungkit yang luar biasa terhadap penciptaan lapangan kerja baru, wirausaha baru dan pengembangan UMKM masyarakat.

a. WANA WISATA TAMPORA (WWT) Terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur dan berada dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perun Perhutani Unit II Jawa Timur, dan lokasi berhimpitan langsung dengan jalan nasional dan pantai selat madura, dengan potens iwisata berupa hutan berbukit, kawasan pantai pasirputih dan hutan mangrove. Pengembangan WWT ini akan dipadukan dengan pengembangan kawasan industri untuk wilayah barat, sedangkan infrastruktur pariwisata yang perlu dibangun meliputi pembangunan jalan menuju pantai yang memadai, pembangunan penginapan di bukit berupa bangunan rumah adat situbondo (tabbing tongko’) lengkap dengan fasilitasnya, pembangunan Taman Pemandian dan pembangunan jembatan titian disekitar hutan mangrove dan tentunya mempersolek keindahan pantai pasirputih, serta kegiatan budaya keariban lokal yang sudah ada perlu tetap dipertahankan keberadaannya. b. The HYANG PLATEAU Mempunyai Keindahan alam yang luar biasa dan berada dalam kawasan hutan, merupakan puncak Argopuro yang terletak di Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang dan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah adalah menyediakan infrastruktur jalan yang layak sampai lokasi, Destinasi wisata yang ada di Hyang Plateau selain ketinggian dan indahnya alam, antara lain adanya flora dan fauna yang khas, danau, bekas landasan lapangan terbang, padang savana dan situs peninggalan kraton Dewi Rengganis. Dalam rangka percepatan minat investor untuk mengimbangkan destinasi wisata

Hyang Plateau, perlu adanya langkah nyata yang harus segera

dilakukan oleh semua stageholter terkait. Langkah awal adalah pembangunan destinasi wisata di daerah penyangga (Desa Baderan) berupa Taman pemandian dan wisata alam dan homestay dengan melibatkan swasta/masyarakat/ BUMDes atau Konsorsium BUMDes.

c. BUKIT PARALAYANG SELOMUKTI (BPS). Terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan dengan potensi infrastruktur yang sangat mendukung: -

Landasan terbang berupa lereng bukit dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut, dengan akses jalan rintisin sudah ada tinggal ditingkatkan dan merupakan lahan yang di kelola Perum Perhutani Unit II Jawa Timur ;

-

Di puncak bukit berupa tanah datar yang sangat cocok untuk tempat perkemahan ;

-

Tempat pendaratan berupa lahan sawah milik masyarakat, potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata pendukung termasuk diantaranya adalah pengembangan homestay di masyarakat ;

-

Akses jalan kondisi baik dan tidak terlalu jauh dengan jalan negara / pantura ;

-

Angin laut berhembus setabil setiap hari mulai pukul 10.00 s/d 17.00 Wib, sehingga sangat mendukung kegiatan paralayang ;

-

Sebagai embrio berdirinya FASI (Federasi Aero Sport Indonesia) yang merupakan salah satu federasi olah raga yang di Situbondo masih belum terbentuk.

d. WISATA BAHARI PASIRPUTIH (WBP) Terletak di Desa Pasirputih, Kecamatan Bungatan dan sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda karena pada tahun 1947-1949 Pantai Pasirputih dijadikan sebagai salah satu tempat pendaratan pasukan sekutu/Belanda. Yang perlu dikembangkan adalah Penganekaragaman destinasi wisata termasuk akan sangat menarik apabila dipadukan dengan pengembangan wana wisata yang lokasinya ada disepanjang objek wisata pasirputih dan atau/ bersebelahan dengan WBP, termasuk menghidupkan kembali dan melestarikan budaya kearifan lokal berupa tarik tambang perahu dan lomba ayam sap-sap.

e. BUMI PERKEMAHAN PADEKANMALANG (BPP)

KHDTK PADEKANMALANG SITUBONDO, COCOK UNTUK JENIS TANAMAN TAHAN KEKERINGAN ADMIN | Senin , 1-Agust-2016

YOGYA (biotifor.or.id) - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Padekanmalang Situbondo ditunjuk sebagai KHDTK berdasarkan Kepmenhut No. SK. 293/Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 seluas ± 21,4 ha. KHDTK Padekanmalang Situbondo terletak di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur dan secara Geografis terletak pada 70 43’ 51” – 70 43’ 57” LS dan 1130 57’ 00” – 1130 58’ 00” BT. Sedangkan berdasarkan ketinggian tempat ± 31 m dpl. KHDTK Padekanmalang dibangun tahun 1952 dengan luas ± 21,4 ha, pada awalnya dikelola oleh Lembaga Penelitian Hutan (LPH) Bogor dan diserahkan pengelolaannya kepada BP2TPDAS Surakarta tahun 1997. Selanjutnya dilimpahkan kepada B2P2BPTH Yogyakarta pada tahun 2000. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 294/KptsII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 ditetapkan penggunaan kawasan hutan seluas ± 21,4 ha sebagai KHDTK Padekanmalang Situbondo. Sarana dan prasarana yang ada antara lain Werekit dengan ukuran bangunan 4 x 6 meter sebagai pusat informasi KHDTK padekanmalang yang dilengkapi peta kerja, peta kontur, peta RBI, booklet, dan foto-foto kegiatan pengelolaan KHDTK padekanmalang Situbondo. Air bersih memadai dan sudah ada listrik dari PLN. Dilalui jalan desa yang diperkeras dengan lapisan aspal. KHDTK Padekanmalang berjarak ± 15 km sebelah selatan Ibukota Situbondo yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih 15 menit. Jenis tanah asol, latosol, litosol dengan warna coklat kemerahan dan masuk dalam tipe iklim c dengan curah hujan sedang (865,58 mm/tahun), maka cocok ditanami dengan jenis yang tahan kering. Ketersediaan air permukaan cukup pada aliran sungai besar. Namun letak aliran sungai dan mata air yang tidak mudah untuk dijangkau menjadi faktor pembatas tercukupinya kebutuhan air untuk budidaya tanaman pada waktu musim kering. Jumlah koleksi tanaman hutan sebanyak 26 jenis, berasal dari 13 lokasi baik dari dalam maupun dari luar negeri dan pada tahun 2003 dilakukan kegiatan rehabilitasi tanaman jati dengan luas 10 ha. Kawasan KHDTK Padekanmalang berbatasan langsung dengan area perhutani, perkampungan dan lahan pertanian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengamanan, pemeliharaan dan penataan ulang. Potensi satwa liar terdapat di dalam KHDTK Padekanmalang antara lain jenis burung, reptil dan yang spesifik adalah Musang Luwak. Jika potensi satwa liar ini bila dikelola dengan baik, maka mampu menjadi daya tarik bagi kegiatan pendidikan maupun wisata. Secara umum pengelolaan potensi-potensi tersebut belum dilakukan secara baik. Kegiatan sosialisasi manfaat KHDTK Padekanmalang dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dengan pengambilan rencek utuk kayu bakar, sistem tumpang sari dengan persyaratan tidak menggangu tanaman pokok kehutanan, destinasi wisata alam, dan jasa lingkungan, dan lain-lain. (BW) Editor: Lukman Hakim

Sesuai dengan sifat dan karakteristik hutannya dan juga ketentuan yang mengaturnya, maka lokasi tersebut aka

cocok dikembangkan sebagai

destinasi wisata Bumi Perkemahan dan juga dilengkapi dengan infrastruktur arena

Outbound,

dan

lahan

masyarakat

yang

ada

disekitar

bersebelahan/berhimpitan dengan KHDTK tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata pendukung melalui investasi. f. WISATA AGRO PATHEK (WAP) Terletak di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan dan Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki aset tanah dan bangunan yang ada disekitar lokasi wisata adalah sebagai modal besar dan akan lebih memudahkan dalam upaya mengembangkan destinasi Wisata Agro Pathek (WAP). Wisata Agro yang dikembangkan berupa Wisata Terpadu dan pusat edukasi masyarakat (peternakan, perikanan dan hortikulura) dengan modal dasar adalah keindahan wisata bahari, serta menyediakan pasar oleh-oleh bagi UMKM penghasil rengginang dan krupuk ikan serta produk lainnya. g. BENDUNGAN WADUK SAMIR (BWS) Four in One adalah konsep yang akan dikembangkan melalui BWS yang manfaatnya meliputi: 1. Irigasi pertanian; 2. Destinasi wisata; 3. Olah Raga Rafting, dan 4. Pembangkit Listrik Tenaga Air. Terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus dan pusat waduk dan bendungan berada di atas tanah yang dikelola Perun Perhutani Unit II Jawa Timur dan kearifan lokal yang perlu dijaga/dilestarikan adanya budaya “Kesenian Hodo” yakni budaya permohonan minta turun hujan oleh suku Pariopo yang merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Situbondo. Sedangkan

infrastruktur pendukung

lainnya

berupa lahan hak milik

masyarakat dapat dilakukan melalui pembebasan lahan oleh Pemerintah, BUMN dan atau/ investasi swasta.

PENUTUP Dalam rangka memberikan kepercayaan atau untuk menarik minat investor adalah adanya promosi investasi baik dibidang industri maupun pariwisata berupa penyusunan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) dari masingmasing objek industri atau pariwisata yang dipromosikan baik berupa brosur, leaflet, pamflet maupun dalam bentuk audio video visual yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. Lebih penting lagi adalah adanya upaya yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memberi insentive bagi Penanam Modal berupa kemudahan perizinan dan keringanan biaya, serta bersama-sama dengan Badan legislatif segera mungkin melakukan peninjauan kembali dan penyesuaian PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo.

Situbondo - JATIM,

November 2022