2022 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Disusun Oleh: Nama : Heni Navisa Nim

: 2234021037

Kelas : SABTU Jam

: 14.45 WIB

Dosen Pengampu: Drs. Arief Syah Safrianto, MM 1

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan modul ini dengan judul “Pancasila Sebagai Dasar Negara”. Modul ini dibuat untuk memenuhisalah satu tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Drs. Arief Syah Safrianto, MM. Dalam penyusunan modul ini, ditulis berdasarkan website yang berkaitan denganPancasila, dan serta informasi dari media massa yang berhubungan dengan Pancasila. Penulis menyadari bahwa modul ini masih kurang sempurna. Untuk itu diharapkan berbagai masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga modul ini dapat membawa manfaat untuk pembaca.

Bekasi, 21 November 2022

Heni Navisa

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................................... 1 1.3 Tujuan ............................................................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................... 2 2.1 Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Menghadapi Persoalan .............. 2 2.1.1

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Radikalisme Ektremisme dan Terorisme .. 2

2.1.2

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Isu Sara ................................ 4

2.1.3

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ideologi Transnasional ........ 6

2.2 Hubungan Pancasila Dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika .................. 7 2.2.1

Pancasila Dengan UUD 1945........................................................................................ 7

2.2.2

Pancasila Dengan NKRI ............................................................................................... 8

2.2.3

Pancasila Dengan Bhineka Tunggal Ika........................................................................ 9

2.3 Hubungan Pancasila Dengan Rumusan Kebijakan Pemerintah .................................... 10 2.3.1

Bidang Ekonomi ................................................................................................... 10

2.3.2

Bidang Teknologi.................................................................................................. 10

2.3.3

Biang Hukum ........................................................................................................ 12

BAB III PENUTUP.................................................................................................. 13 3.1 Kesimpulan ................................................................................................................ 13 3.2 Saran.............................................................................................................................13 PERTANYAAN ............................................................................................................................ 14 JAWABAN.....................................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................... 16

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pancasila adalah suatu dasar negara dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Mulai sejak itu kita menjadi warga negara yang dimana segala penyelenggaraan negara didasarkan atas Pancasila. Dalam perumusan Pancasila terjadi berbagai perdebatan yang akhirnya diputuskan suatu dasar negara yaitu Pancasila. Dengan itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai segala jasa para pahlawan yang telah membentuk suatu falsafah yang dapat menyatukan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari suku, agama, ras, adat istiadat yang beragam. Hal ini membuat berbagai tantangan muncul didalam negara ini. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan bentuk berkembangnya peradaban dunia ini. Setiap perkembangan yang ada menimbulkan suatu dampak positif dan negatif . Degradasi moral bangsa Indonesia adalah dampak dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Kebhinekaan Indonesia merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Indonesia dapat bersatu karena kemajemukan bangsa Indonesia baik suku, etnis, agama, ras, golongan maupun adat istiadat. Dalam perkembangannya, kebhinekaan justru dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan. Pancasila menghadapi berbagai tantangan di tengah era globalisasi dan derasnya arus informasi. Kondisi saat ini menunjukkan menurunnya toleransi antarsuku, antarras, antaragama, dan golongan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

1.2 Rumusan Masalah 1. Menjelaskan Tentang Tantangan yang dialami pancasila sebagai ideologi bangsa 2. Mengjelaskan hubungan antara pancasila dengan UUD 1945,NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika 3. Menjelaskan Hubungan Pancasila Dengan Rumusan Kebijakan Pemerintah

1.3 Tujuan 1. Mengetahui Tentang Peran Pancasila dalam Menghadapi Berbagai Tantangan 2. Mengetahui Hubungna Pancasila dengan UUD 1945, NKRI, Dan Bhineka Tunggal Ika 3. Mengetahui Hubungan Pancasila dengan Rumusan Kebiakan Pemerintah

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Menghadapi Persoalan Radikalisme berasal dari kata radikal. Kata radical dalam kamus Bahasa Inggris, diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. 8 Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. 9 Persoalan radikalisme adalah persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. fenomena ini dapat menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antardua kelompok yang berhadapan.11 Radikalisme merupakan suatu gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan sarana kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka Paham radikalisme harus segera ditanggulangi mengingat paham tersebut telah menyerang kepentingan hukum masyarakat. Menurut Adami Chazawi ada tiga kepentingan hukum yang perlu dilindungi yakni: a. Kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik enda, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya. b. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap kenyamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya. c. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap kepala negara dan wakil-wakilnya, dan lain sebagainya. Moh. Yamin mengatakan persatuan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila merupakan fondamen yang kuat dan abadi. Banyaknya ancaman terhadap persatuan seperti ancaman agama, golongan, aliran, suku, dan ancaman lainnya, harus diberikan suatu dasar yang sama (Pancasila).

2.1.1 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Radikalisme Ekstremisme dan Terorisme implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian tiga message berikut : 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu. 2. Aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum. 2

3. Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka. Dr. KH. Fahmy Akbar Idries, SE, MM dari Forum Komunikasi Penanganan Terorisme (FKPT) DIY menjelaskan bahwa Gerakan-gerakan radikal-ekstrem-terorism yang banyak terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: mentalitas yang tidak stabil sehingga ingin mencari hal baru, ketimpangan ekonomi yang kian hari kian melebar, persoalan budaya yang dianggap harus dirombak secara radikal , serta wawasan keilmuan keagamaan yang kurang. Langkah-langkah yang disarankan adalah membiasakan dan menyerukan pandangan yang menghargai, menghormati, terbuka, dan moderat, memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Wawasan Kebangsaan menurut beliau adalah kunci kesamaan pandangan dan Pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang, dalam menghadapi tantangan Bangsa Indonesia baik dari dalam, maupun dari luar negeri. R. Chaniago Iseda dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY mengingatkan pentingnya kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia didalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas, merdeka, dan bersatu yang cinta tanah air. Keberagaman Indonesia adalah final saat didirikan para Founding Fathers, tidak dapat ditiadakan atas nama demokrasi. Simbol-simbol keindonesian yang tercermin dalam Bahasa Indonesia, Lagu Kebangsaan, Sang Saka Merah Putih, Pancasila dan UUD’45, serta Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menbantu mengingatkan wawasan kebangsaan yang mempererat persatuan anak-anak bangsa, agar mampu menangkal aksi-aksi intoleransi yang memunculkan ideologi radikalisme menjadi ekstremisme yang mengarah pada bentuk terorisme. Salah satu unsur ketahanan nasional adalah Ketahanan Ideologi. Ketahanan Ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk : 

Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif



Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru



Pengembangan dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat.

Membentengi Pemuda Dari Radikalisme Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumpu pada kualitas mereka. Namun ironisnya, kini tak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Serangkaian aksi terorisme mulai dari Bom Bali-1, Bom Gereja Kepunton, bom di JW Marriot dan Hotel RitzCarlton,hingga aksi penembakan Pos Polisi Singosaren di Solo dan Bom di Beji dan Tambora, melibatkan pemuda. Sebut saja, Dani Dwi Permana, salah satu pelaku Bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, yang saat itu berusia 18 tahun dan baru lulus SMA. Fakta di atas diperkuat oleh riset yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dalam risetnya tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jabodetabek, LaKIP menemukan sedikitnya 48,9 persen siswa menyatakan bersedia terlibat dalam aksi 3

kekerasan terkait dengan agama dan moral. Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Untuk membentengi para pemuda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggunakan upaya pencegahan melalui kontra-radikalisasi (penangkalan ideologi). Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah, Pelatihan anti radikal-terorisme bagi ormas, Training of Trainer (ToT) bagi sivitas akademika perguruan tinggi, serta sosialiasi kontra radikal terorisme siswa SMA di empat provinsi. ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda : 1. memperkuat pendidikan kewarganegaraan (civic education) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar-umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar-warga masyarakat. 2. mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. 3. memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. 4. memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia.

2.1.2 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Isu Sara 

Nilai Pancasila di sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yaitu mengutamakan aspek spiritualisme tetapi bukan aspek materialisme, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan lebih mengedepankan sikap religius karena hidup ini bukan hanya mencari kekayaan dan kesenangan tapi ada tanggung jawab terhadap Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan hendaknya berpikir dahulu apakah sesuai dengan kaidah agama. Memperkuat keimanan salah satu contoh upaya membentengi diri dari tindakan tercela seperti menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya/hoax. (Latif, 2011)



Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) yaitu: mengandung tentang pemberdayaan manusia agar tidak semena-mena terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini berarti setiap manusia harus memiliki keadaban dalam setiap bertingkah laku didalam kehidupan 4

sosial yang didalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lain. Nilai kemanusiaan didalam sila ini menunjukan kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras. Nilai ini diterapkan dalam bentuk meningkatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. (Fuad, 2012) 

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) yaitu mengandung makna persatuan yang bertujuan mempersatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Yang dimaksud dalam sila ini yaitu kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang didasarkan persatuan/ wujud Bhinneka Tunggal Ika.



Sila keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan) yaitu mengandung makna untuk mencegah adanya kesalah pahaman dan kecenderungan individualis yang dapat memicu adanya konflik isu SARA dan hoax. Dalam sila ini kita dapat membina diri kita dan orang lain dengan bergotong- royong agar mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Selain itu Indonesia menganut sistem demokrasi yang berrti proses musyawarah yang demokrasi tidak sekedar mengutamakan suarah rakyat tetapi juga mengedepankan aturan hukum. Jadi segala sesuatu yang dianggap dapat merugikan orang lain akan diproses pihak hukum (Maftuh, 2008).



Sila kelima yaitu: mengandung makna tentang mengupayakan suatu kebijakan yang dapat dinikmati dan dihargai oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam hal ini diupayakan agar setiap manusia mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Dumanhuri, 2016; Juliswara, 2017; Lonto, 2015).

Faktor Penyebab Timbulnya Isu SARA dan Hoax apabila bangsa ini tidak berpendirian pada nilai toleransi maka akan menimbulkan suatu dampak yaitu adanya Primordialisme.(Hutabarat danPanjaitan, 2016; Maryati dan Priatna, 2017). Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adatistiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya lebih baik dari budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan budayanya. Hal ini terjadi karena nilainilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang sangat melekat dalam diri dan sangatlah sulit untuk merubahnya dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Terdapat dua jenis etnosentris yaitu: Etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. Sedangkan Etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain. Kedua jenis etnosentrisme ini lebih mengarah pada lahirnya isu SARA. Isu SARA dalam kehidupan masyarakat yang multireligius, menempati tingkatan politik yang menyediakan isu agama dan etnik pada tempat yang lebih sempit, tetapi jelas dalam sistem sosiokultural, aktualisasi agama ini sering terkait dengan konflik-konflik isu SARA. (Supriadi, 2015). 5

2.1.3 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ideologi Transnasional Ideologi Transnasional versus Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diangkat untuk memperjelas pandangan bahwa Negara harus mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan suatu Negara. Ideologi Transnasional di ibaratkan sebilah pedang yang akan merobek kesepakatan yang sudah lama di rajut. Maka ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia mulai dari dulu, kini, nanti dan seterusnya adalah Pancasila. Pengertian secara bahasa ideologi adalah asas haluan atau pandangan hidup. kira-kira begitu, artinya sebuah ideologi yang akan dijadikan pandangan hidup dalam suatu Negara harus mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan suatu Negara. Kemudian Ideologi transnasional merupakan suatu pandangan hidup saat ini diidentikan dengan ajaran agama Islam ketimuran yang membawa ajaran – ajaran baru dan apakah hanya islam yang dianggap sebagai satusatunya ideologi transnasional. Ideologi transnasional merujuk kepada pergerakan ideologi global yang melintasi batas-batas antar negara dan bangsa. Ideologi itu bukan hanya sebuah dakwah atau kampanye keyakinan melainkan juga gerakan politik untuk mempengaruhi sebuah kebijakan politik suatu negara. paham ini lebih berorientasi pada aspek ideologis politis ketimbang aspek spiritual-teologisnya. Radikalisme agama direpresentasikan oleh kelompok radikal-ekstrem selalu mempropagandakan berdirinya negara Islam (daulah Islamiyyah) berdasar sistem khilafah. Kelompok yang mengusung adalah sejumlah organisasi keislaman seperti Jamaah Islamiyyah, Hizbut Tahrir dan ISIS. Paham radikalisme agama menumbuhkan ormas-ormas Islam transnasional yang akan mengancam kebhinekaan Indonesia. Ancaman ini datang tidak secara fisik melainkan ideologi transnasional. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita akan digerus oleh ideologi-ideologi transnsional radikalisme agama. Perlunya kewaspadaan nasional terhadap masuknya paham transnasional radikalisme agama. Apabila tidak diantisipasi maka masyarakat akan cenderung ikut arus paham tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila akan terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka memori kolektif bangsa Indonesia tentang sejarah Pancasila harus terus dihidupkan. Pentingnya mempertahankan ideologi Pancasila dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana literasi dan edukasi. Kita isi ruang-ruang publik media sosial dengan narasi ideologi, nilai dan konten Pancasila, konten toleransi serta

konten kebhinnekaan. Wakil

Ketua MPR RI Ahmad Basarah, mengatakan bahwa untuk melawan ideologi transnasional yang saat ini berkembang di Indonesia diperlukan kerja konkrit di segala bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, sampai bidang budaya. Jika bangsa Indonesia pandai menjaga memori mereka tentang sejarah bangsa, sesungguhnya tak ada alasan lain buat mereka untuk lari dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara pada ayat ini memiliki arti yang sangat luas, tidak selalu berkaitan dengan upaya perang angkat senjata, namun juga dengan segala upaya yang mampu mempertahankan dan menjaga ideologi Pancasila. Seluruh elemen diharapkan untuk berkomitmen untuk 6

menjaga Pancasila dari ancaman paham transnasional yang masuk di negara ini. Paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila harus segera disingkirkan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu diperlukan aksi nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menunjang keutuhan NKRI dengan beragam upaya yang dapat dilakukannya.

2.2 Hubungan Pancasila dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal ka 2.2.1 Pancasila Dengan UUD 1945 Hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 secara formal menunjuk pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lebih lanjut, Kaelan menjelaskan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Karena itu, rumusan dan yurisdiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. 1. Pokok Pikiran Pertama Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga.NPembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan perseorangan. 2. Pokok Pikiran Kedua Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara berkeadilan sosial mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Pokok Pikiran Ketiga Pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat mencerminkan sila keempat. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat, yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. 4. Pokok Pikiran Keempat Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa dan kemanusiaan yang adil serta beradab 7

2.2.2 Pancasila Dengan NKRI Nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah : 

Kebangsaan dan persatuan



Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia



Ketuhanan dan toleransi



Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan



Demokrasi dan kekeluargaan

Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Pancasila Sebagai Sumber Nilai Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara yang memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara. Sebagai gambaran, di dalam tata nilai kehidupan 9 bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. • Nilai dasar Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. • Nilai instrumental Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud nilai sosial atau nilai hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. • Nilai praktis Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguhsungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Di dalam Pancasila tergantung nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ideal, nilai material, nilai positif, nilai logis, nilai estetis, nilai sosial dan nilai religius atau keagamaan.

8

2.2.3 Pancasila Dengan Bhineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Seperti menurut Bhiku Parekh, dalam Azra A. (2006) mengatakan bahwa Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentukorganisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa yang semula merupakan masyarakat yang berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang beraneka ragam itu perlu diperkokoh dengan kerangka acuan yang bersifat nasional, yaitu kebudayaan nasional. Suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian, akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Kebudayaan Indonesia secara sempit dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia adalah merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India dan kebudayaan Arab (Nurgiansah, 2019). Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan- kerajaan yang bernafaskan agama Hindu dan Buddha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, Kutai sampai pada penghujung abad ke-15 Masehi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Amir syaefullah (2012) memandang bahwa kemajemukan masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Dalam masyarakat majemuk, terdapat kekuatan besar dalam berbagai adat istiadat, agama dan kepercayaan, serta berbagai bentuk bahasa yang mengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu melawan penjajahan. Namun keberagaman juga menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Seperti menurut Rianny Puspita dan Dikdik Baehaqi (2014) mengatakan contohnya Institusi pendidikan sangat rentan terhadap konflik terkait ras, gender, budaya dan pemahaman agama. Menurut Djaka Soetapa (1998) kemajemukan itu juga dapat menjadi bencana bagi bangsa Indonesia, karena kemajemukan dapat menjadi sumber dan potensi konflik yang dapat mengganggu dan bahkan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan dan saling hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan umum lokal, dan dengan kebudayaan nasional.

9

2.3 Hubungan Pancasila dengan Rumusan Kebijakan Pemerintah 2.3.1 Bidang Ekonomi Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas[4]. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34[5]. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. [4] Mubyarto,1999 [5] PASAL 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto(1999), sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000:239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melankan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan 2.3.2 Bidang Teknologi Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas, rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral (etika). Atas dasar kreatifitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Mahaesa. Oleh karena itu tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasardasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. 

Sila Ketuhanaan yang Maha esa.

Sila ini mengklomentasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berasarkan pertimbangan antara 10

rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia disekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagi

pusatnya

melainkan

sebagai

bagian

yang

sistematik

dari

alam

yang

diolahnya.

Contoh perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan yang maha esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi kloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kotroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya “intervensi penciptaan” yang semestinya dilakukan oleh Tuhan YME. Bagi yang beragama muslim, pada surat An-naazi’aat ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. “apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?”, mereka berkata “kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi”. 

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan manusia namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. 

Sila persatuan Indonesia

Mengklomentasikan universal dan internasionalisme (kemanusiaan) dr sila-sila lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Artinya mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu dalam pengembangan IPTEK setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan oranglain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. 

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan IPTEK dewasa ini sangat pesat, dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini manusia tak dapat hidup tanpa bantuan teknologi. Di samping dampak positif terdapat juga dampak negatif dari perkembangan kemajuan IPTEK. Pelanggaran IPTEK pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan perkembangan IPTEK di Indonesia sepenuh-penuhnya sesuai dengan 11

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat, berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan pedamaian. Oleh karena itu perkembangan IPTEK di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia,yaitu Pancasila: 1. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Perkembangan IPTEK karena Nilai-nilai pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan Nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. 2.3.3 Bidang Hukum Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hakhak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 [7]. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran diatas, maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara di atur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan dengan kata lain, pertahanan dan keamanan indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. [7]PASAL 27 (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. PASAL 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat 12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara RI menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman dan landasan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia karena Pancasila mempunyai sifat mengikat yang artinya pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan bersifat keharusan atau imperatif. Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku dan tidak ketinggalan zaman. Pancasila sebagai idelogi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu antara berbagai kelompok, suku, ras, dan antar golongan dalam seluruh wilayah Nusantara Indonesia.

3.2 Saran keberadaan Pancasila saat ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari segenap anak bangsa dan negara karena Pancasila adalah perekat persatuan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Harapannya psts tokoh masyarakat serta generasi muda mampu menggelorakan nilai-nilai Pancasila agar dapat menepis sikap intoleransi, terkoyaknya kebhinekaan, paham terorisme, radikalisme, dan esktrimisme, menjaga keutuhan NKRI. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Agar pancasila tidak terbatas pada coretan tinta belaka tanpa makna

13

PERTANYAAN 1. Sebutkan tiga kepentingan hukum yang perlu dilindungi Menurut Adami Chazawi 2. Implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian apa saja? 3. Bagaimana Cara Mengatasi Persoalan Ideologi Transnasional 4. Sebutkan Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik 5. Apa Saja Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

JAWABAN 1. a) Kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik enda, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya. b) Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap kenyamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya. c) Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap kepala negara dan wakil-wakilnya, dan lain sebagainya. 2. I.

Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu.

II.

Aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum

III.

Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka

3. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka memori kolektif bangsa Indonesia tentang sejarah Pancasila harus terus dihidupkan. Pentingnya mempertahankan ideologi Pancasila dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana literasi dan edukasi. Kita isi ruang-ruang publik media sosial dengan narasi ideologi, nilai dan konten Pancasila, konten toleransi serta konten kebhinnekaan 14

4. Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34[5]. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. [4] Mubyarto,1999 [5] PASAL 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 5. 1. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Perkembangan IPTEK karena Nilai-nilai pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan Nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia.

15

DAFTAR PUSTAKA file:///C:/Users/dapodikmen/Downloads/1032-2009-2-PB.pdf https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/23192 file:///C:/Users/dapodikmen/Downloads/Implementasi%20Pancasila%20dalam%20Perumusan%20Kebijakan.pdf http://husadakaryajaya.ac.id/2017/11/02/implementasi-nilai-nilai-pancasila-menghadapi-radikalisme/ https://www.suaradewata.com/read/202105270012/menangkal-paham-transnasional-bertentangan-denganpancasila.html https://binus.ac.id/character-building/pancasila/nilai-nilai-pancasila-sebagai-dasar-perkembangan-iptek/ https://staff.universitaspahlawan.ac.id/upload/pengabdian/125-pengabdian.pdf

16