Nama : Intan Nuraini Kelas : XI.2 Mapel : Pendidikan Pancasila G.p : Eka Aprita rati

Pengertian regulasi: Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Topik Bahasan Yang akan kita pelajari tentang meditasi hari ini

Memahami Meditasi Cara bermeditasi yang populer Mengapa belajar bermeditasi? Membiasakan meditasi setiap hari. Menepis mitos umum tentang meditasi.

Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan Pasal 7 Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat; undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang; peraturan pemerintah; (e) peraturan presiden; peraturan daerah provinsi; dan peraturan daerah kabupaten/kota kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 kewenangan provinsi sebagai daerah otonom menolak kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewarganegaraan dalam bidang pemerintah tertentu lainnya. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan politik dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 10 daerah berwenang mengelola sumber nasional yang tiada di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan daerah di wilayah laut. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; pengaturan kepentingan administratif.

Peraturan tata ruang: Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan bantwan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Pasal 11 Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal dan yang diatur dalam. Pasal 9 Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, Lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12 Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 ditetapkan dengan peraturan pemerintah Pasal 13 Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugastugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembayaran sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Regulasi mempunyai arti penting dalam penyelenggara pemerintah daerah, baik perannya sebagai pondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, dalam mengurangi persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah