1.Kebebasan Pers Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undangundang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya.
Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999.
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.
Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin
Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie terlihat dari usaha menaikkan tingkat suku bunga Serifikat Bank Indonesia (SBI), mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, menaikkan nilai tukar rupiah, restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pembentukan Bank Indonesia yang independen, penyelesaian utang luar negeri, mengesahkan Undang-Undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang perlindungan konsumen,
memperketat pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), serta kerjasama internasional, dan (3) Tingkat keberhasilan kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie belumlah berhasil dengan maksimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik
membuka program-program pelatihan, sertifikasi, serta kuliah jarak jauh yang dikelola dengan logika kolaboratif, yaitu ketersambungan dunia bisnis dan pendidikan
. "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha." -Bj Habibie-