Rosmiati Sain LBH APIK Sulsel

Landasan Hukum 

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



PP. No.9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO



Peraturan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Berbasi masyarakat dan Komunitas.



Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 3 tahun 2016 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang



Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan & Penanggulangan Perdagangan Perempuan & Anak.



SK Gubernur Sulsel No. 1427/VI/2010 ttg Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi Trafiking (Pasal 1 UU No. 21 tahun 2007) • Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Unsur-unsur TPPO PROSES A PEREKRUTAN atau PENGANGKUTAN atau PEMINDAHAN atau PENAMPUNGAN (PENYEKAPAN) atau PENERIMAAN

&

CARA

&

TUJUAN

B ANCAMAN atau KEKERASAN atau PAKSAAN atau PENCULIKAN atau PENIPUAN/BUJUK RAYU atau PENYALAH GUNAAN WEWENANG

C EKSPLOITASI SEKSUAL, atau  PENGHAMBAAN/PER BUDAKAN atau  PORNOGRAFI, PORNOAKSI , atau  PENYALAHGUAAN OBAT, atau  PEKERJAAN TERBURUK ANAK, atau  TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

Catatan : 1. Persetujuan Korban (sekalipun dewasa) tidak Relevant; 2. Untuk Korban Anak, Cara Tidak Relevant;

Area Perdagangan Orang • Makassar sudah menjadi kota 3 area yakni Kota Transit, Asal dan Tujuan. • Strategi pencegahan dilakukan bersama oleh semua pihak. • Strategi Penanganan dengan memastikan unsur-unsur terpenuhi (pasal 1 ayat 1).

Berbagai modus yang dilakukan oleh Pelaku • Menjanjikan/iming-iming pekerjaan seperti : SPG, Iming-iming sebagai Karyawan dengan upah yang tinggi, ternyata hanya sebagai pelayan yang harus melayani tamu sampai larut malam. • Uang Panaik yang tinggi juga kadang jadi modus trafiking, dengan memaksa anak dibawah umur untuk menerima pinangan. • Istri jadi taruhan, digadaikan, dipekerjakan paksa oleh suami untuk mendapatkan sejumlah uang. • Anak dibawah umur diberi perhatian berlebihan, diajak jalan-jalan oleh paman atau kerabat, dibelikan baju atau kebutuhan lainnya.

Contoh Kasus Trafiking Anak di Makassar • Seorang remaja perempuan berinisial In (17 tahun) nyaris jadi korban perdagangan manusia lintas provinsi, kabur setelah mendengar kata booking 15 juta dan berhasil menelpon saudara untuk dijemput di salah satu wisma dekat Bandara Hasanuddin Makassar. • Seorang gadis inisial LL (17 tahun) asal Makassar berhasil melarikan diri dari sebuah wisma saat akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Maluku Tenggara. Ia saat ini ditampung di rumah aman di P2TP2A Kota Makassar. Saat itu LL memiliki masalah keluarga, dikenalkan temannya dengan seseorang yang menjanjikan pekerjaan sebagai pendamping karaoke.

Bagaimana Peran Gugus Tugas • Siapa melakukan apa ? Perlu ada Mekanisme/SOP. • Penyebaran Media KIE ke sekolah, pasar, terminal atau ruang publik lainnya. • Bagaimana peran Dinas Kesehatan, Petugas RS, Dokter, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Pariwisata, dan Dinas terkait lainnya. • Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum, Psikolog/Konselor, Pendamping/Paralegal. • Bagaimana Peran orang tua, masyarakat, anak muda/Forum Anak, dll.

Strategi/Upaya yang dilakukan ? • Upaya Pencegahan  Peran serta masyarakat; Masyarakat harus memahami ciri-ciri, unsur-unsur TPPO dan memberikan informasi serta melaporkan ke pihak yang berwajib. Pasal 60  Ditingkat Kelurahan/Desa; Pembuatan SKUB berdasarkan pasal 26 (2) Perda No.9 tahun 2007 yang menyatakan : “Setiap orang yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya harus memperoleh SKUB dari Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dikenakan biaya”.

• Upaya Penanganan Memastikan unsur-unsur TPPO terpenuhi. Memberikan pemahaman kepada korban bahwa kasus yang dialami adalah Trafiking bukan tindak pidana biasa. Mendampingi korban melaporkan kasusnya ke polisi. Rehabilitasi korban – pemulihan terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial korban. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan.

Penanganan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan • Memastikan unsur-unsur terpenuhi untuk menjerat pelaku/sindikat. • Sosialisasi Trafiking sampai di tingkat Polsek. • Pengamanan terhadap korban/saksi. • Mengusut tuntas pelaku/sindikat kasus Trafiking.

Kendala saat pendampingan Kasus TPPO • Aparat Penegak Hukum khususnya polisi ketika melakukan proses penyidikan dikarenakan kesulitan dalam menerjemahkan sebuah kasus rekruitmen tenaga kerja yang mengarah pada eksploitasi (PTPPO), pada akhirnya menjadi sengketa normatif ketenagakerjaan yakni upah yang tidak dibayarkan. • Perbedaan persepsi dengan APH dalam menerjemahkan unsur-unsur TPPO.

Bagaimana memahami Unsur-unsur dalam Undang-Undang TPPO (pasal 1) • Proses awal : Ada perekrutan sampai penerimaan seseorang • Penyalahgunaan Wewenang, • Eksploitasi : Bisa Seksual, tenaga kerja, atau ekploitasi lainnya.

Salah Satu Upaya Pencegahan TPPO ditingkat Kelurahan/Desa adalah : • Pembuatan SKUB berdasarkan pasal 26 (2) Perda No.9 tahun 2007 yang menyatakan : “Setiap orang yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya harus memperoleh SKUB dari Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dikenakan biaya”. • Pembuatan Peraturan Desa terkait Pencegahan Trafiking/Perdagangan Orang.

Pasal 26 UU TPPO • Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. • Sekalipun kasus yang menyertai kasus Trafiking misalnya pelaku sudah dihukum karena persetubuhan atau sudah membayar ganti rugi / bayar sisa utang Gaji, tetapi kasus Trafiking juga tetap harus diusut dan diproses.

STOP !!! Perdagangan Perempuan dan Anak  Terima Kasih