BAHAN AJAR PERPAJAKAN Sekolah : SMA Negeri 9 Gowa Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas / Semester : XI / Genap A. Tujuan Pembelajaran 1. Setelah menyaksikan power point/video pembelajaran dan studi literature, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pajak dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara pajak dengan APBN dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu menelaah perbedaan antara Pajak dengan pungutan resmi lainnya dengan tepat. 5. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu menganalisis asas pemungutan pajak dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu menganalisis pengelompokan pajak dengan tepat. 7. Setelah berdiskusi dan studi literature, peserta didik mampu menyimpulkan hasil analisis tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak dengan tepat di depan kelas. B. Uraian Materi 1. Pengertian pajak Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pajak : a. Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara b. Bersifat memaksa c. Berdasarkan Undang-undang d. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung e. Untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat Dasar pemungutan pajak adalah UUD 1945 pasal 23A: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

2. Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN a. Fungsi pajak 1) Fungsi budgeter, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi alokasi, yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang 3) Fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan 4) Fungsi regulasi/stabilisasi, yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. b. Manfaat pajak Pajak merupakan sumber penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri, membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal dengan demikian peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal. c. Pajak hubungannya dengan APBN Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN, penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembengunan sangat tergantung kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Selain pajak pusat, juga terdapat Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan I, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan APBD. Hasil Pajak dialokasikan untuk : 1. Pembangunan infrastruktur, meliputi : Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi dan lainnya 2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat , meliputi : Layanan Pendidikan , Penanggulangan Kemiskinan , Layanan kesehatan, Ketahanan pangan dan Subsidi 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha, meliputi : Ketahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban

3. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya Selain pajak, penerimaan pemerintah lainnya (bea ekspor dan impor, retribusi, bea meterai, sumbangan wajib, cukai, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan negara atau daerah. Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya, sebagai berikut: Dilihat Dari Pajak Pungutan Resmi Lainnya Imbalan jasa (kompensasi) Tidak diterima secara langsung Diterima secara langsung Dasar pemungutan Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb. Cara perhitungan Sendiri oleh wajib pajak Oleh aparatur negara Jatuh tempo Sesuai dengan tahun pajak Sesuai dengan pemakaian Sanksi Sesuai yang tercantum dalam UU Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Surat ketetapan pajak (kohir) Ada Tidak ada Sifat pungutan Memaksa Sesuai kebijakan pemerintah 4. Asas pemungutan pajak Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. d. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

5. Jenis-jenis pajak atau Penggolongan Pajak a. Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pen-jualan atas Barang Mewah, (PPn.BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: a. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) b. Menurut sifatnya 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Golongannya atau Siapa yang Memungut Pajak 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibeban-kan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.