PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG JL. LINTAS RIAU-SUMUT KM 167 KELUARAHAN BANJAR XII, KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU-28983 Email: kepaniteraa @paujungtanjung.net/[email protected] Website: paujungtanjung.net Telpon: 08117065144 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NOMOR : W4-A16/ /Kp.07.6/01/2023 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG PADA TAHUN 2023 KETUA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama; 3. Berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 173/KMA/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2021 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2022. Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 173/KMA/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, maka Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TAHUN 2023: PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB tahun 2023, untuk menetapkan Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja 2023 dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ROKAN HILIR pada tanggal, 30 Desember 2022 Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung H. Ahmad Mus’id Yahya Qadir, L.c., M.H.I.

REVIU INDIKATOR KINER PENGADILAN AGA NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PE 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Jumlah perkara yang disele Jumlah perkara yang Catatan : • SEMA nomor 2 Tahun TentangPenyelesaianPerkara di Banding pada 4 (empat) Lingkung • Perkara diselesaikantepatwaktumenggun a SIPP. • Jumlahperkara yang dise diputusdandiminutasipadatahun yang diputustahunberjalan) berj Tingkat Pertama paling lambat 5 • Jumlahperkara yang diputusdandiminutasipadatahun Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara yang Tidak Mengaj Jumlah Perkara D Catatan : • Jumlahperkara yang tidak meng perkara tahun berjalan yg tidak d • Jumblah perkara yg diselesaikan pada tahun berjalan.

RJA UTAMA PADA TAHUN 2023 AMA UJUNG TANJUNG ENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA esaikan tepat waktu 100% g diselesaikan 2014 tanggal 13 Maret 2014 Pengadilan Tingkat Pertamadan Tingkat ganPeradilan yang nakaninformasijangkawaktupenyelesaianpad elesaikantepatwaktuadalahperkara yang (termasukperkarasisatahunsebelumnya alansesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada (lima) bulan. diselesaikanadalahperkara yang berjalan. Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan jukan Upaya Hukum Banding 100% Diselesaikan gajukanupayahukum banding adalah jumlah di ajukan upaya hukum banding. adalah perkara yang di putus dan dimunitasi Majelis Hakim/ Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi. Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Banding Jumlah Perkara Catatan : • Jumlah perkara yang tidak jumlah perkara tahun ber banding. • Jumlah perkara yang diseles Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah Perkara Yang Tidak D Jumlah Perkara yang Diputu Catatan : • Jumlah perkara yang tidak (perkara voluntair yang dip perkara tahun berjalan yang • Jumlah perkara yang disel dimunitasi pada tahun berja Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi Jumlah perkara pidana anak ya Jumlah perkara pidana ana Diversi Catatan : Jumlah perkara pidana anak ad berjalan yang di ajukan secara divers Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Index kepuasan pen Catatan: • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2 kepuasan Masyarakat Unit Penye • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan

k Mengajukan Upaya Hukum g 100% a Diputus mengajukan upaya hukum banding adalah rjalan yang tidak di ajukan upaya hukum saikan adalah munitasi pada tahun berjalan. Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Diajukan Hukum Kasasi 1 00% s pada tahun berjalan mengajukan upaya hukkum kasasi adalah putus dan dimuntasi tahun berjalan) jumlah g tidak diajukan upaya hukum kasasi. esaikan adalah perkara yang di putus dan alan yaitu perkara voluntair. Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan ang di selesaikan secara dengan diversi 100% k yang memenuhi syarat dalah jumlah perkara pidana anak pada tahun si. Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan ncari keadilan. 100% 2017 tentang pedoman penyusunan Survay elenggara publik. n nilai konversi internal IKM Index harus 80. Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke pada pihak tepat waktu. Jumlah Salinan Putusan yang disa waktu Jumlah Dipu Catatan : • SEMA Nomor 14 Tahun 2011 putusan . • Jumlah salinan putusan yang dis salinan putusan/penetapan sesu perdata pengadilan menyediak pengadilan menyampaikan salina (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah tahun berjalan. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Diseles Jumlah Perkara yang Di Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 201 • Jumlah yang di selesaikan mediasi yang berhasil se berhasil dengan akta perdam • Jumlah perkara yang di med yang masuk pada tahun berj • Apakah perlu disebutkan ju (meskipun otomatis = berha sebagian,pencabutan denga

ampaikan Para Pihak tepat 100% utusan tentang penyampaian salinan dan petikan sampaikan tepat waktu adalah penyampaian uai ketentuan yang berlaku, untuk perkara an salinan putusan untuk perkara pidana an putusan kepada para pihak paling lama 14 perkara yang di putus dan diminutasi pada Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan saikan Melalui Mediasi 100% ilakukan Mediasi 6 tentang prosedur mediasi di pengadilan. n melalui mediasi adalah jumlah perkara ebagian,berhasil dengan pencabutan dan maian. diasi adalah jumlah perkara perdata gugatan jalan. uga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya asil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil an akta dan berhasil seluruhnya. Hakim Mediator Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo y Jumlah Perkara Catatan : • PERMA Anomor 1 tahun 2014 masyarakat tidak mampu di peng • Definisi prodeo sesuai di PERM pemberian layanan hukum bag adalah pembebasan biayaya perk • Perkara prodeo yang di selesai proses penyelesaian prodeo term • Bagi satker yang tidak tersedia perlu mencantumkan dalam IKU Presentasi perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan Di Pengadil Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 masyarakat tidak mampu di peng • Diluar gedung pengadilan adala pengadilan (zetting plaatz, sidang • Bagi satker yang tidak ada mencantumkan dalam IKU nya pe Jumlah Pencari Keadilan Golonga Layanan Bantuan H Jumlah Permohonan Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentan Masyarakat Tidak Mampu di Peng • Golongan tertentu adalah setiap mampu secara ekonomi dan a konsultasi hukum yang memerluk • Jumlah layanan hukum adalah ju

yang Diselesaikan 100% a Prodeo pedoman pemberian layanan hukum Bagi gadilan. MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman gi masyarakat tidak mampu di pengadilan kara. kan adalah (jumlah perkara prodeo murni) masuk prodeo murni. anggaran perkara prodeo pengadilan tidak nya pengadilan. Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan n di Luar Gedung Pengadilan iselesaikan di Luar Gedung 100% an pedoman pemberian layanan hukum bagi gadilan. h perkara yang di selesaikan diluar gedung g keliling maupun gedung-gedung lainya). sidang di luar gedung pengadilan tidak engadilan. Ketua/ Majelis Sidang Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan n Tertentu yang Mendapat ukum hukum 100% layanan hukum g Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi gadilan. p orang atau kelompok orang yang tidak atau tidak memiliki akses pada informasi kan layanan hukum. umlah pencari keadilan yang terdaftar pada Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

register posbakum .(jumlah penc hukum dengan jumlah layana posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayan surat gugatan/tidak mampu mem • Bagi satker yang tidak ada angg dalam IKU nya pengadilan. 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah Putusan Perkara Perda (Diekseku Jumlah Putusan Perkara perdata y eksekus Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti a dapat dilaksanakan,perkara yang ajukan permohonan eksekusi.

ari keadilan /pihak yang mendapat bantuan n hukum yang terdaftar pada register ni semua orang yang tidak mampu membuat bayar jasa pengecara. aran posbakum tidak perlu mencantumkan ata yang Ditindak lanjuti usi) 100% yang diajukan permohonan si. . dalah perkara permohonan eksekusi yang g sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak di Ketua/ Majelis Sidang/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ujung Tanjung, 02 Januari 2023 Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung H. Ahmad Mus’id Yahya Qadir, L.c., M.H.I.