LAW 103

MODUL ILMU NEGARA

Sesi 7 TIPE, JENIS DAN BENTUK NEGARA

Disusun Oleh: ANNA TRININGSIH, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL | 2022 1

Tipe, Jenis dan Bentuk Negara

Setelah

mempelajari

modul

ini,

diharapkan

mahasiswa

mampu

menjelaskan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan negara.

1.

TIPE NEGARA Teori tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan

negara didasarkan pada ciri-ciri khas yang ada pada suatu negara. Berdasarkan sejarah teori kenegaraan Eropa Barat maka pembagian tipe-tipe negara secara kronologis adalah sebagai berikut: Negara Timur Purba/Kuno; Negara Yunani Purba/Kuno; Negara Romawi Purba/Kuno; Negara Abad Pertengahan; Negara Hukum. 1) Tipe Negara Timur Purba (Alt Orientalische Staaten) Sebagai alasan dikemukakan bahwa Negara Timur Purba itu diperintah raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. Pendapat mereka itu tidak bisa dibenarkan seluruhnya oleh karena tinjauan mereka dilihat dari segi kacamata Barat yang kurang mengenal latar belakang dari struktur masyarakat Timur. Raja dianggap sebagai pusat sumber kekuatan atau central wrachtbon sedangkan Negara itu merupakan pencerminan dari pada makrokosmos dan mikrokosmos. Raja berdiri di tengah-tengahnya, dan oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap segala suka duka rakyat dan negaranya. Dalam tugasnya raja dibantu oleh menteri2

menterinya yang merupakan jari-jari daripada raja. Karena itu pula para menteri tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan yang bertanggung jawab itu tetap raja. Dari kerajaan-kerajaaan di Barat dikenal kalimat yang berbunyi: The King can do no wrong artinya bahwa raja itu tidak bisa berbuat salah. Kalau raja itu tidak bisa berbuat salah. Kalau raja itu dipersalahkan atas perbuatannya, jadi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ciri-ciri negara Timur Purba adalah: 1) Bersifat terokratis/theocraties (keagamaan) Negara teokrasi adalah negara yang hanya mendasarkan satu agama saja dalam negaranya. Negara teokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a)

Teokrasi langsung - raja dianggap juga sebagai Tuhan atau dewa oleh warganegaranya.

b) Teokrasi tidak langsung - Pemerintahan bersifat absolut. b.

Negara Yunani Purba/Kuno Negara Yunani Kuno mempunyai tipe sebagai kota atau polis. Negara kota ini mempunyai wilayah sebesar kota yang dilingkari oleh tembok-tembok yang merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Penduduknya sedikit jumlahnya dan pemerintahannya demokratis. Negara-negara kota ini misalnya Athena, Sparta dan sebagainya. Jumlah penduduknya sedikit, hanya sekitar 300 ribu penduduk. Rakyat langsung ikut serta dalam pemerintahan, dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung. Untuk melaksanakan demokrasi langsung itu rakyat harus memiliki pengetahuan yang cukup, dan dari sinilah istilah asal encyclopaedia yang artinya lingkaran pengetahuan. Dalam negara Yunani Kuno demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung, hal ini disebabkan karena: 1) Wilayahnya tidak terlalu luas 2) Jumlah penduduk yang masih sedikit, dan dari jumlah yang sedikit tersebut hanya warga polis saja yang berhak ikut demokrasi, para pedagang dari luar polis dan budak belian

3

tidak mempunyai hak untuk ikut melaksanakan demokrasi. Pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di satu tempat yang disebut ecclesia. Dalam rapat itu dikemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan bersama. Fakta-fakta menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan sebagai demokrasi lansung itu tidak benar, Faktor-faktor ini di ataranya adalah sebagai berikut: 1) Tidak semua rakyat Yunani adalah bebas karena itu tidak semua rakyat Yunani mempunyai hak suara dalam ecclesia. 2) Demokrasi di Yunani dilaksanakan dengan musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat, tapi dalam kenyataannya tidak semua warga polis dapat ikut serta, bahkan sebagian besar akan menyerahkan hak suaranya itu kepada orang-orang yang pandai berbicara, berdiskusi atau menyerahkan kepada pemimpin- pemimpin yang lebih pandai memainkan lidahnya yang disebut dengan “rethorica”. c.

Negara Romawi Purba/Kuno Tipe dari Negara Romawi Purba digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah yang luas sekali karena jajahan- jajahannya. Pada saat itu di Romawi terdapat suatu ajaran yang diperolehnya dari Yunani sebagai hasil daripada proses akulturasi. Akibat daripada jajahan tersebut timbul pertemuan antara dua kebudayaan dari orang-orang Romawi yang pulang kenegeri asalnya sambil membawa kebudayaan Yunani yang mereka lihat sendiri untuk dijalankan di Romawi. Karena struktur masyarakat Romawi itu berbeda-beda, ajaran yang mereka bawa pulang untuk dipraktekkan menemui kegagalan. Jadi ajaran-ajaran itu tetap merupakan ajaran- ajaran saja. Ajaran-ajaran yang di bawa dariYunani di antaranya adalah mengenai demokrasi atau kedaulatan rakyat.

4

Tipe negara Romawi adalah Imperium. Yunani sendiri kemudian menjadi negara jajahan Romawi. Ciri tipe negara Romawi Kuno adalah: 1) Primus inter pares (yang terkemuka diantara yang sama); 2) Adanya raja-raja yang absolut (Caesar) Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat (Caesarismus). Pemerintahan Caesar adalah mutlak atau absolut. 3) Adanya kodifikasi hukum. Undang-undang di Romawi dinamakan Lex Regia. d. Negara Abad Pertengahan Juga Negara-negara pada abad pertengahan sudah merupakan country state yang bersifat mendua. Dua lisme itu disebabkan oleh karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar bagi terbentuknya, yaitu: 1) Hak raja untuk memerintah yang disebut Rex; 2) Hak rakyat yang disebutkan Regnum; Hak raja untuk memerintah (heersersrechten) bisa berpindah tangan misalnya karena para bangsawan telah banyak berjasa terhadap rajanya, dan sebagai balas jasanya mereka diberi tanah, sebagai akibat maka segala hak atas tanah itu berpindah kepada kaum bangsawan. Karena itu tipe dari Negara abad pertengahan ialah Feodalistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Dan karena itu pula tidak mengherankan jika hak milik atas tanah menurut hukum Perdata Barat sifatnya mutlak, sebab semuanya itu bersumber kepada hak perseorangan yang tidak bisa digangu gugat. Ciri khas tipe negara pada abad pertengahan adalah : 1) Teokratis 2) Feodalisme 3) Dualisme dalam bernegara, yaitu dualisme (pertentangan) antara: a)

Penguasa dengan rakyat.

b) Pemilik

dan

penyewa

timbulnya feodalisme).

5

tanah

(yang

menyebabkan

c)

Negarawan

dan

gerejawan

(yang

menimbulkan

sekularisme). Akibat adanya dualisme ini timbul keinginan dari rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban raja dan rakyat. Hal ini dikemukakan oleh aliranmonarchomachen (golongan anti raja yang mutlak). Perjanjian yang mereka sepakati diletakkan dalam leges fundamentalis yang berlaku sebagai undang-undang. e.

Negara Hukum Negara hukum itu diartikan sebagai Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur- unsur klasik, yang dipakai dalam Negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolut, oleh karena itu tujuan dari hukum mula-mula hendak membebaskan diri dari campur tangan Negara. Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur baru sehingga kini Negara hukum mempunyai empat unsur yaitu: 1) Hak-hak asasi; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Adanya UU bagi tindakan pemerintah; 4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri; Unsur yang ketiga dimaksud bahwa pemerintah boleh bertindak setelah ada peraturan undang-undangannya. Jadi pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan undang-undangnya. Stelsel pemerintah semacam ini adalah pelaksanaan dari pada paham Trias Politica Montesqieu dimana pemerintah sebagai badan eksekutif tugasnya sebagai pelaksana UU yang disebut oleh badan legislative untuk mencegah adanya kekuasaan Negara didalam suatu tangan.

6

Sebutan lainnya untuk Negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “rule of law” menurut paham Dicey. Unsur dari rule of law adalah: 1) Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama. 2) Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. 3) Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada UUD. Ini adalah pengaruh dari pada ajaran John Locke yang berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak-hak asasi itu dicamtumkan dalam UUD. Ciri-ciri negara modern adalah : 1) Berlakunya asas demokrasi Kedaulatan ada di tangan rakyat dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. 2) Dianutnya paham negara hukum 3) Susunan negaranya adalah kesatuan. Di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan,yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

A. Tipe Negara Ditinjau Dari Sisi Hukum. Jika ditinjau dari sisi hukum maka penggolongan tipe negara didasarkan pada hubungan antara penguasa dan rakyat. Tipe negara dapat dibedakan dalam: 1) Tipe Negara Policie (Polizei Staat) Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib, dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarchi absolut. Pengertian policie mencakup dua arti, yaitu : a)

Penyelenggara negara positif (bestuur)

b) Penyelenggara negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara) 2)

Tipe Negara Hukum (Rechstaats)

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari rechstaat. Istilah rechtstaat mulai 7

populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme. Ciri-ciri rechtstaat adalah : a)

Adanya UUD atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

b) Adanya pembagian kekuasaan negara. c)

Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari rechstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung akan disalahgunakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah semua alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya baik terhadap warganegara maupun dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan yang lain tidak boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2.

JENIS NEGARA a.

Negara Jajahan Negara dimana kekuasaan dipegang oleh bangsa asing. Rakyat yang dijajah tidak mempunyai hak untuk mengaturnya, tetapi segalanya diatur oleh mereka yang menjajah. Hal ini tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang pada intinya mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Contoh: Inggris pernah menjajah Malaysia, Australia, Hongkong, Singapura. Negara yang belum pernah dijajah: Thailand, Islandia, Saudi Arabia, Swedia, Denmark, Norwegia, Liberia, Turki, Nepal.

b.

Negara Feodal Asas negara feodal ini adalah asas ketidaksamaan warga

8

negaranya. Dalam negara feodal semua orang dinilai menurut kedudukan, golongan, lapisan atau kasta dimana mereka menjadi anggotanya. Manusia tidak dinilai sebagai manusia dalam situasi kedudukan sosial yang bemartabat sama, baik karena kelahiran dan golongannya. c.

Negara Agama Dalam negara agama, negara diatur menurut dalil atau hukum salah satu agama. Akibatnya mereka yang tidak atau tidak sepenuhnya memeluk agama yang satu itu dengan sendirinya akan merasa menjadi warga negara kelas dua. Jadi mereka tidak seperti dirumahnya sendiri. Contoh: negara kristen romawi.

d.

Nagara Liberal Dalam negara liberal ini menempatkan martabat manusia didalam kemerdekaannya. Nilai tertinggi bagi liberalisme menolak segala usaha masyarakat atau negara untuk mengatur lebih dari pada apa yang secara minimal perlu demi keamanannya. Tugas negara dibatasi pada penjagaan hak-hak individu, jadi pada penjaminan keamanan ke dalam dan ke luar. Contoh: Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Italia, Perancis.

e.

Negara Komunis Negara komunis adalah negara yang: - Berdasarkan ideologi marxisme-Leninisme, artinya bersifat materialis, atheis, dan kolektivistik. - Merupakan sistem kekuasaan satu partai atau seluruh masyarakat; - Ekonomi komunis bersifat etatis Contoh: RRC, Kuba, Korea Utara, Laos, Vietnam, Russia.

f.

Negara Kota Kelompok ekonomis yang mandiri itu kemudian membangun desadesa. Dari desa-desa inilah kota-kota mandiri yang besar lahir. Kota-kota tersebut membentuk pemerintahan otonom dengan sendirinya. Negara kota itu semakin besar dan jaya ketika perkembangan ekonomi semakin maju disebabkan usaha-usaha

9

niaga dan perisdustrian yang sangat berhasil. Contoh: Singapura, Monaco, Vatikan. g.

Nagara Kebangsaan Negara kebangsaan disebut nations state, yang tidak ubahnya juga sebagai suatu persekutuan bersama dimana kehidupan rakyat seperti pada kehidupan polis. Contoh: Islandia, Republik Irlandia, Jepang. Bangsa merupakan bagian dari rakyat. Menurut Ernest Renan, bangsa merupakan kesatuan dari kelompok manusia yang memiliki beberapa kesamaan kemauan untuk hidup bersama, juga adat istiadat, memiliki persamaan sejarah dan citacita yang sama. Suatu bangsa pada akhirnya harus terikat dalam wadah tanah air yang sama.

h.

Negara Islam Negara islam bersumber dari 3 (tiga) jurusan yaitu: - Teori yang muncul dengan mengacu pada teori kilafah yang timbul dari realitas sejarah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. - Teori yang bertolak pada teori immamah yang berkembang di lingkungan syiah. - Teori yang berkembang dari teori pemerintahan. Definisi lain: negara yang menjadikan syariat Islam atau Al-Quran sebagai dasar negara, konstitusi dan segala perundangundangannya. Beberapa penerapan konstitusi hukum islam: - Hukum rajam atau cambuk bagi para pezina dan pemerkosa; - Hukuman potong tangan bagi para pencuri dan koruptor; - Hukum khisos, hukuman mati bagi para pembunuh (nyawa dibayar dengan nyawa) Hak rakyat dalam negara islam: - Hak untuk membuat konstitusi - Hak untuk memilih kepala negara Kedaulatan tertinggi dalam negara islam berada sepenuhnya ditangan rakyat. Legislator suci Islam adalah satu-satunya

10

kekuasaan legislatif, jadi hanya ada satu legislator yaitu: Tuhan. Contoh: Arab Saudi, Iran, Afganistan, Pakistan, Somalia, Yaman. i.

Negara Modern Negara yang pada masa kini dianggap suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yakni negara hukum yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bentuk negara yang cita-citanya berdasarkan hukum demokrasi modern. Contoh: Amerika Serikat, Indonesia, Australia, dll. Alasan mengapa negara berdasar hukum: - Kepastian hukum; - Tuntutan perlakuan yang sama; - Legitimasi demokrasi;

3.

- Tuntutan akal budi. BENTUK NEGARA a.

Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1) Sentralisasi, dan 2) Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya

11

menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Keuntungan sistem sentralisasi: 1) adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara 2) adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya 3) penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Kerugian sistem sentralisasi: 1) bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan 2) peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah 3) daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat

sehingga

melemahkan

sendi-sendi

pemerintahan

demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat 4) rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya 5) keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Keuntungan sistem desentralisasi: 1) pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri 2) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri 3) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar

12

4) partisipasi

dan

tanggung

jawab

masyarakat

terhadap

daerahnya akan meningkat; 5) penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. b.

Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1) tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian 2) tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat 3) hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

13

1) hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum

internasional,

misalnya:

masalah

daerah,

kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik 2) hal-hal

yang

mutlak

mengenai

keselamatan

negara,

pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai 3) hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian 4) hal-hal tentang uang dan keuangan, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter). 5) hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: 1) cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. 2) badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: 1) negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949). 2) negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India. 3) negara

serikat

yang

memberikan

wewenang

kepada

mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di

14

antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia. 4) negara

serikat

yang

memberikan

kewenangan

kepada

parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss. Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1)

Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar.

2)

Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan

perbedaannya

adalah:

mengenai

asal-asul

hak

mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. c.

Serikat Negara (Konfederasi). Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya. 1)

Perserikatan Negara Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negaranegara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada: 

Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)



Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-

1866)

Perbedaan

antara

negara

serikat

dan

perserikatan negara: 

Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh

15

pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian, sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. 

Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu, sedangkan

dalam serikat negara, negara-negara

anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu. 

Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam, sedangkan dalam serikat negara, negaranegara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

2)

Koloni atau Jajahan Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.

3)

Trustee (Perwalian) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.

4)

Dominion Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara 16

jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara- negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antar anggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama “Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, dll. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner. 5)

Uni Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan

negara

bersama

yang

telah

ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama.

17

Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949). 

Uni Personil,

yaitu

suatu

uni

yang

memiliki

seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg

(1839-1890),

Swedia

–

Norwegia

(18141905), Inggris – Skotlandia (1603-1707). Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB. 6)

Protektorat Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu: 

Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum

internasional.

Contoh:

Brunei

Darussalam

sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. 

Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

18

7)

Mandat Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

19

1.

Apakah

Indonesia

menganut

teori

Montesqueu,

yang

memisahkan fungsi negara secara ketat? 2.

Jelaskan mengenai trias politika yang dianut oleh Montesque? Apakah Indonesia menganut Trias Politica (Montesqioueu) yang kaku

1.

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembagalembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan lembaga

untuk

membuat

Yudikatif.

Legislatif

adalah

undang-undang; Eksekutif adalah

lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa,

serta menjatuhkan

sanksi bagi lembaga ataupun

perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari

korupsi

pemerintahan

oleh

satu

lembaga,

dan

akan

memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Indonesia merupakan Negara yg menganut paham trias politica yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu : 20

a.

Kekuasaan legislatif yaitu DPR.UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 sudah tertulis “memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

b.

Kekuasaan eksekutif yaitu presiden.UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”.Secara implicit kita dapat memahami bahwa presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut undang undang yang berlaku.

c.

Kekuasaan yudikatif yaitu MK & MA.UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 sudah jelas menyatakan institusi tersebut “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gune menegakkan hukum dan keadilan. Konsep trias politica merupakan sebuah konsep Barat.Sedikit pengetahuan saya Ia lahir mulanya akibat keinginan kaum bangsawan

&

pemilik modal di Eropa Barat untuk membatasi kekuasaan raja(monarkimen). Konsep trias politica yg kini mainstream di dunia adalah versi Montesquieu,jika ingin mengetahui lebih lanjut contoh Negara yg menganut trias politica ini silahkan browsing karena disini saya akan lebih membahas lebih spesifik mengenai Keabsahan trias politica yang berlaku hingga detik ini di NKRI. Indonesia menganut pemisahan kekuasaan ala Montesquieu,tetapi ada sedikit perbedaan. Montesquieu

menghendaki

ketat(zakelijk).Sementara

pemisahan

banyak

yang

Negara-negara

dunia,utamanya di Negara dengan demokrasi yang mapan(seperti

Indonesia),trias politica

di belum

yang berlaku bukan

pemisahan melainkan pembagian. Sehingga antara ke-3 lembaga tersebut mempunyai hubungan yg erat dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden adalah eksekutif yang mendistribusikan kekuasaan baik kepada Yudikatif (Mahkamah Agung & Pengadilan-pengadilan dibawahnya)

serta

parlemen).Dengan

itu

Legislatif

(pengangkatan

saja,presiden

hadir

selaku

anggota lembaga

eksekutif yang superior ketimbang dua lembaga trias politica

21

lainnya didukung juga oleh system presidensiil. Sedikit Referensi yang menguatkan bahwa Indonesia menganut trias politica fleksibel antara lain : a.

UUD 1945 Pasal 5 ayat(1),UUD 1945 Pasal 5 ayat(2) ; Terkait Eksekutif dlm hal ini presiden dan wapres mengajukan RUU dan menetapkan PP

b.

UUD 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1) hingga (7); Terkait pemakzulan dan/atau pemberhentian Presiden oleh MPR atas usul DPR dan kemudian diajukan ke Yudikatif yaitu kepada Mahkamah

Konstitusi

untuk

memeriksa,mengadili,dan

Pasal

ayat(1)

sampai

memutus. c.

UUD

1945

11

(3);

Hubungan

Internasional presiden harus atas persetujuan DPR (Perjanjian Internasional,menyatakan perang) d.

UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dan (2); Terkait pemberian grasi dan

rehabilitasi

oleh

presiden

dgn

memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung juga Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. e.

UUD 1945 Pasal 20 ayat(1) sampai (5) ; Terkait pembentukan UU ,persetujuan bersama presiden terhadap rancangan UU

f.

UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) sampai (3); Presiden menetapkan Perppu dgn persetujuan DPR.

g.

UUD 1945 Pasal 24 ayat 1; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan yg dimaksud Merdeka ada di UU no.4 tahun 2004 ttg kekuasaan kehakiman adalah bebas dari intervensi ekstra yudisial.

h.

UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) dan ayat (3); terkait keberhakan pengeujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah UU thdp UU dan serta Perekrutan calon hakim diusulkan KY kepada DPR utk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

i.

UUD 1945 Pasal 24B ayat (3); Terkait anggota KY diangkat

22

dan diberhentikan oleh presiden dgn persetujuan DPR. j.

UUD 1945 Pasal 24C ayat (2) dan (3) ; Terkait MK memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

oleh

Presiden

dan/atau

wapres

menurut

Konstitusi. Juga dlam perekrutan Hakim MK yang ditetapkan oleh Presiden,yg diajukan masing-masing 3 org oleh MA, 3 org oleh DPR dan 3 org oleh Presiden. Berangkat

dari

beberapa

referensi

diatas

maka

dapat

menyimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem trias politica tetapi tidak murni kita ambil 1 contoh dari atas; Lembaga eksekutif kita tidak hanya semata- mata sebagai pelaksana UU saja dalam UUD 1945 pasal 5 menyatakan presiden berhak mengajukan undang-undang, namun kekuasaan pembentuk UU ada pada DPR dan jika dikaitkan dengan ajaran trias politika murni seharusnya presiden sebagai eksekutif tidak dapat mencampuri dalam hal pembuatan

UU,Karena

walaupun

Dalam

konstitusi

kita

dimungkinkan presiden untuk mengajukan RUU,juga presiden dapat membuat Perpu yang nantinya akan menjadi UU apabila DPR menyetujuinya sebagai,dan jika tidak maka Perpu tersebut harus dicabut. Salah satu factor pendukung kenapa Indonesia tidak menganut trias politica yang kaku adalah masyarakat Indonesia yang menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan adat musyawarah utk mencapai mufakat serta pembagian kerja pemerintahan yang hendak disesuaikan dengan prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Atas dasar sila ke-4 Pancasila saya mengatakan Indonesia masih tidak mendekati Trias Politica murni dan didukung oleh 45 butirbutir Pancasila yg lebih spesifik terdapat di sila ke-4 butir ke 3”Mengukatamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama” dan butir selanjutnya.Kemudian juga setiap lembaga (legislative,eksekutif,yudikatif) dalam kerja seharihari tidaklah berdiri sendiri.Mereka baru bias bekerja jika saling bekerja sama satu dengan yang lain( Lewat musyawarah berupa 23

rapat- rapat,sidang-sidang,dan sejenisnya). Berdasarkan Kajian diatas timbul sedikit kekhawatiran dari saya setiap badan dalam trias politica menjadi poliarki-poliarki yang saling bersaing satu sama lain,Namun Kekhawatiran ini saya rasa wajar akibat setiap badan diasumsikan otonom punya kewenangan spesifik yg setiap badan dalam trias politica saling bergantung satu sama lain.Padahal secara teoritis setiap badan dalam trias politica saling bergantung satu sama lain. 2.

Dalam teori tujuan negara klasik terdapat 3 tokoh yang dikenal sebagai filsuf pada masa itu yaitu Shang Yang, Niccolo Macchiavelli dan Dante Allegheire. Menurut Shang Yang setiap Negara terdapat subyek yang selalu berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Kalau yang satu lemah maka yang lainnya kuat. Dalam hal itu sebaiknya pihak pemerintahlah yang lebih kuat daripada rakyat supaya jangan timbul kekacauan dan anarchism. Jadi Tujuan Negara yang utama adalah suatu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat. Sedangkan menurut Niccolo Macchiavelli tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Menurutnya pemerintah harus selalu berusaha agar tetap berada di atas segala aliran yang ada, ia harus lebih berkuasa, dan kadang-kadang harus bersikap sebagai singa terhadap

rakyat,

supaya

Adapun

menurut

Dante

rakyat

takut

Allegheire

kepada

tujuan

pemerintah.

negara

adalah

menciptakan perdamaian dunia, dengan jalan menciptakan undangundang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaiknya berada ditangan raja/kaisar supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Dengan demikian maka secara tersirat tujuan Negara menurut Dante adalah menciptakan “kerajaan dunia” (world emperium). Tokoh-tokoh pada masa Teori Tujuan Negara Modern yaitu Immanuel Kant, Jacobsen dan Lipman, J.Barents, dan Padmo Wahyono. Menurut Immanuel Kant tujuan negara menurut Kant adalah menegakkan hak- hak dan dan kebebasan warga Negara

24

atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu harus berupa jaminan perlindungan HAM dan harus diadakan pemisahan

kekuasaan

dalam

Negara.

Sedangkan

menurut

Jacobsen dan Lipman, tujuan dari Negara yaitu: Pemeliharaan ketertiban, Memajukan kesejahtraan individu dan kesejahtraan umum, dan Mempertinggi moralitas. Adapun menurut J.Barents, tujuan Negara dikelompokkan dalam 2 klasifikasi yakni: Tujuan Negara yang sebenarnya (asli dan utama), meliputi: pemeliharaan keteriban dan keamanan serta pemeliharaan kesejahteraan umum; dan

Tujuan

Negara

mempertahankan Wahyono,

dalam

yang

tidak

sebenarnya,

kedudukan

kelas

yang

bukunya

“Negara

yaitu

berkuasa.

Republik

untuk Padmo

Indonesia”,

menyatakan ada 4 kelompok teori tujuan Negara yaitu Teori Kekuasaan, bahwa tujuan Negara adalah semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan (machtstaat); Teori Kemakmuran Negara (etatisme). Menurut teori ini pusat segala kehidupan ada pada Negara, karena itu yang paling penting adalah Negara. Jadi Negara itu adalah tujuan itu sendiri, dan bukan alat untuk mencapai kemakmuran (tipe polizeistaat ); Teori Kemakmuran Individu. Menurut teori ini, tujuan Negara hanya dapat dicapai melalui kebebasan individu (HAM) yang dijamin oleh UU; dan Teori Kemakmuran Rakyat. Tujuan Negara mengutamakan kemakmuran rakyat, yang harus dicapai secara adil. Dengan demikian maka dari segi tujuan Negara, tipe Negara yang diidealkan adalah tipe Negara hukum- materiil (Social Service State).

G.S. Diponalo, Ilmu Negara, jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1975. Suhino, Ilmu Negara, Jogyakarta: Liberty, 1980. Deliar Nur, Pemikiran Politik di Negara Barat, Jakarta: Rajawali Press.

25

Abu A’la Al-Mududi, Al-Khilafah wa Al-Mulk diterjemahkan oleh Muhammad AlBakir dengan judul Khilafah dan Kerajaan, cet. 4 Bandung: Mizan, 1996. Mukhtar Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan, Bandung: Alumni, 1971. Mac. Ivar, Negara Modern, ,Jakarta: Aksara Baru, 1984. Moh. K.usnadi dan Bintang Saragi, Ilmu Negara, Jakarta: Perintis Press, 1985. Moh. Kusnardi & Bintan R Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. M Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1990. J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Rajawali Press dan LSIK, 1997. Ibnu Taimiyah, Al-Siyasat Al-Syar’iyat fi Islah Al-Ra’i wa Al Rai’yat, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyat, 1966. Ibnu Taimiyah, Siyasah Syari’ah, Etika Politik Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995. Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintah, Terjemahan Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

26

27

28