MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (S.B.Y) Masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004-2014. Di masa pemerintahannya, ada 2 wakil presiden yakni Jusuf Kalla dan Boediono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode, Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Era Kepresidenan SBY Periode Pertama (2004-2009)- Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, Bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Memenangkan pemilu secara langsung, SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinannya, SBY memprioritaskan pada pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakannya. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body yaitu KPK. Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-4009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut : Visi 1) .Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, Bersatu, rukun, dan damai. 2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum, SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. KPK diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Ditambah lagi dengan masalah Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu, banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya, termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Namun di samping masalah-masalah yang terjadi, pemerintahan SBY memiliki prestasi baik terutama pada bidang ekonomi. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan terbukti solid. Didukung oleh peningkatan komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014) Pada tanggal 22 Oktober 2009, berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar dan empat partai Islam PKS, PAN, PKB dan PPP. Selain menunjuk menteri dari enam mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional (tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat) pada posisiposisi kementerian kunci seperti kementerian dalam negeri, luar negeri, keuangan, perdagangan, pendidikan nasional, dan kesehatan. Hanya dua mantan jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini. Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi, yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. Kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin. Lebih parah lagi, PD sendiri jadi sangat terlibat dalam skandal korupsi ketika beberapa anggotanya, termasuk Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dituduh dan diadili untuk kasus korupsi Southeast Asian Games 2011. Diduga dalam even olahraga ini, uang suap telah dibayar sehubungan dengan pembangunan perkampungan atlet. Kemudian, Ketua PD Anas Urbaningrum ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini – semakin mendekat pada Yudhoyono – sangat merusakkan popularitas Yudhoyono maupun partainya. Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Mallarangeng (Menteri Olahraga dan Pemuda), Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Suryadharma Ali (Menteri Agama). Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut opini publik pada umumnya munculnya kasus-kasus korupsi dalam PD

adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Apalagi, Yudhoyono juga dianggap bertindak lemah berhubungan dengan hal lain. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Yudhoyono tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang reformis dan sangat dihormati ketika dia – bersama dengan Wakil Presiden Boediono – dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout Bank Century pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai managing director. Kendati begitu, kebanyakan orang menganggap bahwa kepergiannya terhubung dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan bisnis besar karena kebijakan reformisnya telah menyebabkan konflik dengan kepentingan-kepentingan ini. Kelemahan lain dalam kepemimpinan Yudhoyono berkaitan dengan kecamannya yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama-agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011 ketika gerombolan orang yang mengatasnamakan Islam membunuh beberapa anggota sekte Ahmadiyah lokal yang kecil di Provinsi Banten. Kendati diawali dengan menjanjikan, pemerintahan satu dekade Yudhoyono sekarang dianggap sebagai periode kesempatan-kesempatan yang hilang (missed opportunities). Yudhoyono menikmati dukungan besar di parlemen (di periode kedua) tetapi dia gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan (misalnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak). Di satu sisi, Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat tetapi di sisi lain gaya kepemipinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dan karenanya meletakkan dasar yang kuat bagi orang lain untuk membangun negaranya.

KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN DALAM PEMERINTAHAN S. B. Y KEGAGALAN • pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen. • Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013. • Ketiga, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. • Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu. • kelima yakni efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. • Keenam, turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013. • Ketujuh, kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen. • Kedelapan, nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk. • Kesembilan, defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83 persen pada 2014 menjadi defisit 1,19 persen pada 2013. • Kesepuluh, tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen. KEBERHASILAN • Pertama, dalam 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5 persen-6 persen. • Kedua, sektor investasi juga meningkat dari 23 persen pada 2004 menjadi 31 persen pada 2013.

• Ketiga, kinerja sektor perbankan menunjukan peningkatan yang cukup. Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,88 persen serta penyaluran kredit sebesar 21,62 persen. • Keempat, persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014. • Kelima, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerja formal naik dari 29,38 persen menjadi 39,90 pada 2013. • Keberhasilan keenam yaitu meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang sebelumnya tercatat mencapai 68,7 naik menjadi 73,45 pada 2013.