KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun. Buku ini disusun agar dapat membantu para teman teman dalam mempelajari kebijakan Gus Dur dan mempermudah mempelajari materi kebijkan pemerintah pada masa presiden Gus Dur Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.

KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR Abdurrahmah Wahid atau biasa disebut Gus Dur, adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat, yakni antara 1999-2001. Masa pemerintahan Gus Dur sebagai Presiden RI berakhir dalam waktu dua tahun, setelah dilengserkan pada 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR). Sebelum dilengserkan, Gus Dur terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial, yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Lantas, apa kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa Reformasi? • KEBIJAKAN SOSIAL Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan, yaitu: 1. Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pemulihan Hak Sipil Penganut Agam Khonghucu 2. Menetapkan Tahun Baru China atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut. 1. Mencopot Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi 2. Mencopot Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat 3. Mencopot Menkopolkam Wiranto 4. Mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 5. Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua • KEBIJAKAN POLITIK Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966. Reformasi yang dilakukan

pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Baca juga: Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi, salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian, pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Inpres No.14/1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan, Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. • KEBIJAKAN EKONOMI Indonesia sempat mengalami krisis moneter 1997-1998, yang masih meninggalkan sisa pada masa Reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 6.700 dan indeks harga saham (IHSG) berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Baca juga: Dampak Reformasi dalam Bidang Ekonomi Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund (IMF) tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF.