TUGAS KELOMPOK SEJARAH INDONESIA *KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PRESIDEN SBY

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 8 Daniel Ferara Ferdyawan Laila nurul Istiqomah Moh Romadhoni Yehezkiel Yudistira

SMA NEGERI 1 BATURETNO

1.KATA PENGANTAR Tiada kalimat yang pantas penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas kelompok “KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PRESIDEN SBY Tidak lupa pula dukungan baik secara materil dan nonmateril yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tugqws ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada allah dan guru pengampau

Jenderal TNI Prof. Dr. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., atau lebih dikenal dengan istilah SBY adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan Presiden pertama di masa Reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PRESIDEN SBY 1.Kebijakan Pajak yang dianut SBY pun mirip kebijakan rezim George W Bush yang menganut sistem Neoliberalisme. Orang-orang menengah bawah dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara pajak bagi orang kaya justru dikurangi. 2.Tingginya Anggaran Pendidikan yang 20% dari APBN (Rp 400 ribu/siswa/bulan), tapi hasilnya tidak terasa karena masuk PTN seperti UI tetap mahal (Standar Uang Masuk Rp 25-75 juta dan Iuran Rp 15 juta/tahun) harusnya jadi indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki. 3.Di antaranya Bensin Premium ketika SBY baru berkuasa tahun 2004 hanya Rp 1.800/liter. Namun oleh SBY dinaikkan jadi RP 2.400, kemudian jadi Rp 4.500, dan akhirnya Rp 6.000/liter mengikuti harga

pasar NYMEX yang dimainkan para Spekulan Pasar Komoditas. Akhirnya harga barang-barang naik dan membuat rakyat menderita. Banyak pabrik dan kantor akhirnya bangkrut sehingga konsumsi BBM dunia pun turun dan harga minyak NYMEX juga turun. 4.Saat ini orang yang penghasilannya Rp 1,32 juta/bulan wajib bayar pajak. Jika tidak, bisa dipenjara. Padahal di Jakarta, untuk orang yang berkeluarga jangankan Rp 1,32 juta/bulan, Rp 3 juta/bulan saja tidak cukup karena biaya hidup terus mengalami kenaikan. Ironisnya uji materi terhadap pajak agar wajib pajak adalah yang penghasilannya minimal Rp 5 juta/bulan ditolak oleh MK.

3. KEGAGALAN PRESIDEN SBY

1.Ketimpangan melebar, gini ratio naik 0,5. 2.Deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. 3.Neraca perdagangan dari surplus US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar. 4.Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000.