SKRIPSI_102118110123_FITRIYANI Flipbook PDF

BAB 1,2,3,5

41 downloads 105 Views 2MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh: Fitriyani NIM 102118110123

PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN BANDUNG 2023

ABSTRAK

Fitriyani, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung). Dibawah bimbingan Bapak Kasir, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP., ASEAN CPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan sumber yang didapat dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 11.700 dengan sampel sebanyak 100 responden wajib pajak PBB. Hasil penelitian secara parsial (Uji t) adalah Kesadaran Wajib pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian secara simultan (Uji F) Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan koefisien determinasi sebesar 90% sedangkan sisanya 10% dipengaruhi variabel lain seperti pengetahuan pajak, kondisi keuangan, dan kewajiban moral. Dan secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan koefisien determinasi sebesar 95% dan sisanya 5% dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak.

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)”. Rasa Hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada Bapak Kasir, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP., ASEAN CPA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan perhatian serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M. selaku Rektor Universitas Indonesia Membangun 2. Ibu Dr. Erna Herlinawati, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. 3. Ibu Hj. Devyanthi Syarif, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi. 4. Bapak Deni Hamdani, S.E., M.AK. selaku Dosen Wali. 5. Para Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia Membangun yang telah memberikan pembelajaran, membimbing, mengarahkan dan membantu penulis selama perkuliahan. 6. Kedua orangtua tercinta Bapak dan Mamah, adik-adikku, nenekku dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 7. Teman-teman dekatku, Amalia Rizki W, Delinda Lazuardi A, Melly Fitri A, Riska Siti Nur A’fifah, Riyanti D, Rizki Anggi Fauzi, Shenny Intania M, yang

ii

telah memberikan semangat kepada peneliti untuk memulai perjalanan hingga menyelesaikan studi di Universitas Indonesia Membangun. 8. Teman-teman seperjuangan semangat kalian luar biasa untuk bisa berjuang dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. 9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknis penelitian, struktur bahasa ataupun persepsi ilmiah. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandung,17 Februari 2023 Penulis,

Fitriyani

iii

DAFTAR ISI ABSTRAK .............................................................................................................. i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1.Latar Belakang Penelitian................................................................. 1 1.2.Rumusan Masalah .......................................................................... 10 1.3.Tujuan Penelitian ............................................................................ 11 1.4.Kegunaan Teoritis dan Praktis ........................................................ 12 1.4.1.Kegunaan Teoritis ................................................................... 12 1.4.2.Kegunaan Praktis .................................................................... 12 1.5.Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................................... 13 1.5.1.Lokasi Penelitian..................................................................... 13 1.5.2.Waktu Penelitian ..................................................................... 13 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS....... 14

2.1.Kajian Pustaka .................................................................................. 14 2.1.1. Pajak .... .................................................................................. 14 2.1.1.1.Pengertian Pajak ....................................................... 14 2.1.1.2.Fungsi Pajak ............................................................. 15 2.1.1.3.Jenis-jenis Pajak ....................................................... 16 2.1.1.4.Tata Cara Pemungutan Pajak ................................... 17 2.1.1.5.Syarat Pemungutan Pajak......................................... 19 2.1.1.6.Tarif Pemungutan Pajak ........................................... 19 2.1.2. Pajak Daerah........................................................................... 20 2.1.2.1.Pengertian Pajak Daerah .......................................... 20 2.1.2.2.Jenis dan Objek Pajak Daerah .................................. 21 2.1.2.3.Tarif Pajak Daerah ................................................... 21 2.1.2.4.Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah....................... 23 2.1.2.5.Kadaluwarsa Penagihan Pajak ................................. 23 2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan ..................................................... 24 2.1.3.1.Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ..................... 24 2.1.3.2.Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .................................................................. 25 2.1.3.3.Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan ............... 25 2.1.3.4.Objek Pajak Bumi dan Bangunan ............................ 25 2.1.3.5.Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan .......................... 27 2.1.3.6.Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .......... 27 2.1.3.7.Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ... 28 2.1.3.8.Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) .................... 29

iv

2.1.3.9.Pergolongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ...........................................29 2.1.3.10.Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.30 2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak .......................................................... 31 2.1.4.1.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.......................... 31 2.1.4.2.Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak .......................... 31 2.1.4.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .............................................................. 32 2.1.4.4.Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .............................. 33 2.1.4.5.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak ............................ 34 2.1.5. Sanksi Perpajakan................................................................... 34 2.1.5.1.Pengertian Sanksi Perpajakan .................................. 34 2.1.5.2.Jenis-jenis Sanksi Pajak ........................................... 35 2.1.5.3.Indikator Sanksi Pajak ............................................. 36 2.1.6.Kesadaran Wajib Pajak ........................................................... 36 2.1.6.1.Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .......................... 36 2.1.6.2.Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak ..................... 36 2.1.6.3.Indikator Kesadaran Wajib Pajak ............................ 36 2.1.7. Sosialisasi Perpajakan ............................................................ 37 2.1.7.1.Pengertian Sosialisasi Perpajakan ............................ 37 2.1.7.2.Bentuk Sosialisasi Perpajakan ................................. 37 2.1.7.3.Indikator Sosialisasi Perpajakan .............................. 38 2.1.8. Kualitas Pelayanan ................................................................. 39 2.1.8.1.Pengertian Kualitas Pelayanan ................................. 39 2.1.8.2.Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pajak ......................................................................... 39 2.1.8.3.Indikator Kualitas Pelayanan ................................... 40 2.2.Kerangka Pemikiran.......................................................................... 40 2.2.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ......................... 40 2.2.2. Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ......................... 41 2.2.3. Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan .............. 42 2.2.4. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Sanksi Pajak......................... 42 2.2.5. Penelitian Terdahulu............................................................... 43 2.3.Hipotesis Penelitian .......................................................................... 46 BAB III METODE PENELITIAN …………………………………………………48 3.1.Metode Penelitian yang Digunakan .................................................. 48 3.2.Operasionalisasi Variabel ................................................................. 49 3.3.Jenis Data dan Sumber Data ............................................................. 52 3.3.1. Jenis Data ............................................................................... 52 3.3.2. Sumber Data ........................................................................... 52 3.4.Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 52

v

3.5.Teknik Penarikan Sampel ................................................................. 53 3.5.1.Populasi .................................................................................. 53 3.5.2.Sampel . .................................................................................. 53 3.6.Pengujian Instrument Penelitian ....................................................... 55 3.6.1.Uji Validitas ............................................................................ 55 3.6.2.Uji Realibilitas ........................................................................ 56 3.7.Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ................................. 57 3.7.1.Analisis Data Statistik Deskriptif ........................................... 57 3.7.2.Analisis Statistik Verifikatif ................................................... 60 3.7.2.1.Uji Asumsi Klasik .................................................... 60 3.7.2.1.1.Uji Normalitas ............................................60 3.7.2.1.2.Uji Multikolinearitas ..................................61 3.7.2.1.3.Uji Heteroskedastisitas ...............................61 3.7.2.2.Uji Regresi Linear Berganda.................................... 62 3.7.2.3.MRA (Moderated Regression Analysis) .................. 62 3.7.2.4.Analisis Koefisien Korelasi Product Moment ......... 64 3.7.2.5.Analisis Koefisien Determinasi (𝑅2) ....................... 65 3.7.2.6.Pengujian Hipotesis.................................................. 66 3.7.2.6.1 Uji Parsial (t-test) .......................................66 3.7.2.6.2 Uji Simultan (f-test) ...................................67 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................................... 69 4.1.Hasil Penelitian ................................................................................. 69 4.1.1.Gambaran Umum Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung . 69 4.1.1.1.Kondisi Georafis Kecamatan Ujung Berung .............. 70 4.1.1.2.Kondisi Pemerintahan di Kecamatan Ujung Berung . 70 4.1.1.2.1 .Wilayah Administratif................................70 4.1.1.2.2 .Visi dan Misi Kecamatan Ujung Berung ...70 4.1.2.Identitas Responden ................................................................ 71 4.1.2.1.Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................... 71 4.1.2.2.Responden Berdasarkan Usia................................... 72 4.1.3.Pengujian Instrumen ............................................................... 73 4.1.3.1.Uji Validitas ............................................................. 73 4.1.3.2.Uji Realibilitas Data ................................................. 75 4.1.4.Mode Analisis Data ................................................................ 76 4.1.4.1.Analisis Statistik Deskriptif ..................................... 76 4.1.4.1.1.Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ......................... 76 4.1.4.1.2.Analisis Deskriptif Sanksi Pajak ................79 4.1.4.1.3.Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak ........................................................... 80 4.1.4.1.4.Analisis Deskriptif Sosialisasi Pajak ..........82 4.1.4.1.5.Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Pajak ........................................................... 85 4.1.4.2.Analisis Statistik Verifikatif..................................... 87 4.1.4.2.1.Uji Asumsi Klasik ......................................87

vi

4.1.4.2.2.Analisis Regresi Linear Berganda ..............93 4.1.4.2.3.MRA (Medorated Regression Analysis) ....94 4.1.4.2.4.Analisis Koefisien Korelasi Product Moment....................................................... 97 4.1.4.2.5.Analisis Koefisien Determinasi (𝑅2) .......100 4.1.5.Pengujian Hipotesis ...............................................................102 4.1.5.1.Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) ............... 102 4.1.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)............ 108 4.2.Pembahasan..................................................................................... 111 4.2.1.Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Deskriptif ..................112 4.2.1.1.Analisis Deskriptif Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung……………………………………..112 4.2.1.2.Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Ujung Berung………………………...112 4.2.1.3.Analisis Deskriptif Sosialisasi Pajak di Kecamatan Ujung Berung……………………………………..112 4.2.1.4.Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Pajak di Kecamatan Ujung Berung………………………...113 4.2.1.5.Analisis Deskriptif Sanksi Pajak di Kecamatan Ujung Berung……………………………………..113 4.2.2.Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Verifikatif .................113 4.2.2.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung..113 4.2.2.2.Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung…………..114 4.2.2.3.Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung…………………………………………….114 4.2.2.4 .Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi………………………………...114 4.2.2.5.Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi…………………………………………..115 4.2.2.6.Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi………………………………...115 4.2.2.7.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan

vii

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan………………………………………….115 4.2.2.8.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi…………………………………………..116 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………..117 5.1.Kesimpulan ..................................................................................... 117 5.2.Saran .............................................................................................. 120 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………….122 DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….126

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PBB Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017 - 2021 .................................................................................................... ..3 Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian ................................................. 13 Tabel 3.1 Operasional Variabel............................................................................. 50 Tabel 3.2 Kriteria Realibilitas ............................................................................... 56 Tabel 3.3 Skala Likert ........................................................................................... 58 Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi ............................................. 65 Tabel 3.5 Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi ....................................... 65 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Kelurahan tahun 2020-2021 ............................................................................................. 69 Tabel 4.2 Batasan Wilayah Kecamatan Ujung Berung ......................................... 70 Tabel 4.3 Luas Wilayah Keluarahan di Kecamatan Ujung Berung ...................... 70 Tabel 4.4 Jumlah RT dan RW menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Berung 71 Tabel 4.5 Ringkasan Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner ............................ 72 Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 72 Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .......................................... 73 Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas................................................................................. 75 Tabel 4.9 Kriteria Uji Reabilitas ........................................................................... 76 Tabel 4.10 Hasil Uji Realibilitas ........................................................................... 76 Tabel 4.11 Pedoman kategori Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ....... 78 Tabel 4.12 Rekapitulasi Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 78 Tabel 4.13 Pedoman Kategori Sanksi Pajak ......................................................... 80 Tabel 4.14 Rekapitulasi Kategori Sanksi Pajak .................................................... 80 Tabel 4.15 Pedoman Kategori Kesadaran Wajib Pajak ........................................ 82 Tabel 4.16 Rekapitulasi Kategori Kesadaran Wajib Pajak ................................... 82 Tabel 4.17 Pedoman Kategori Sosialisasi Pajak ................................................... 84 Tabel 4.18 Rekapitulasi Kategori Sosialisasi Pajak .............................................. 84 Tabel 4.19 Pedoman Kategori Kualitas Pelayanan Pajak ..................................... 87 Tabel 4.20 Rekapitulasi Kategori Kualitas Pelayanan Pajak ................................ 87 Tabel 4.21 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov ................................................ 90 Tabel 4.22 Uji Multikolinearitas ........................................................................... 91 Tabel 4.23 Regresi Linear Berganda ..................................................................... 94 Tabel 4.24 Hasil Perhitungan MRA (Moderated Regression Analysis) ............... 96 Tabel 4.25 Uji Koefisien Korelasi ........................................................................ 98 Tabel 4.26 Uji Koefisiensi Determinasi Sebelum Moderasi ............................... 101 Tabel 4.27 Uji Koefisiensi Determinasi Setelah Moderasi ................................. 102 Tabel 4.28 Uji Parsial (Uji t) ............................................................................... 105 Tabel 4.29 Uji F (Simultan) Sebelum Moderasi ................................................. 110 Tabel 4.30 Uji F (Simultan) Setelah Moderasi ................................................... 111

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Pra-Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Ujung Berung .............................................................................................. ..5 Gambar 1.2 Hasil Pra-Kuesioner Sosialisasi Pajak di Kecamatan Ujung Berung . 6 Gambar 1.3 Hasil Pra-Kuesioner Kualitas Pelayanan Pajak di Kecamatan Ujung Berung .............................................................................................. ..7 Gambar 1.4 Hasil Pra-Kuesioner Sanksi Pajak di Kecamatan Ujung Berung ....... 9 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 43 Gambar 2.2 Model Penelitian .............................................................................. 43 Gambar 3.1 Garis kontinum ..................................................................................59 Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................... 72 Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia ........................................................... 73 Gambar 4.3 Uji Normalitas P-Plots ..................................................................... 90 Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas ..................................................................... 93 Gambar 4.5 Pengujian Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak (X1) ......................... 105 Gambar 4.6 Pengujian Hipotesis Sosialisasi Pajak (X2) ................................... 106 Gambar 4.7 Pengujian Hipotesis Kualitas Pelayanan Pajak (X3)...................... 106 Gambar 4.8 Pengujian Hipotesis variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderasi……………………... 107 Gambar 4.9 Pengujian Hipotesis variabel Sosialisasi Pajak (X2) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderasi .............................................. 108 Gambar 4.10 Pengujian hipotesis variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderasi .................................. 108 Gambar 4.11 Kurva Uji F Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) ................. 110 Gambar 4.12 Kurva Uji F Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) dengan Sanksi Pajak (Z) terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) ................................................................................. 111

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner .................................................................................... 126 Lampiran 1.2 Hasil Data Responden Kepatuhan Wajib Pajak ......................... 132 Lampiran 1.3 Hasil Data Responden Kesadaran Wajib Pajak .......................... 134 Lampiran 1.4 Hasil Data Responden Sosialisasi Pajak ..................................... 137 Lampiran 1.5 Hasil Data Responden Kualitas Pelayanan Pajak ....................... 140 Lampiran 1.6 Hasil Data Responden Sanksi Pajak ........................................... 143 Lampiran 1.7 Uji Validitas Data Kepatuhan Wajib Pajak ................................ 146 Lampiran 1.8 Uji Validitas Data Kesadaran Wajib Pajak................................. 146 Lampiran 1.9 Uji Validitas Data Sosialisasi Pajak ........................................... 147 Lampiran 1.10 Uji Validitas Data Kualitas Pelayanan Pajak ............................. 148 Lampiran 1.11 Uji Validitas Data Sanksi Pajak ................................................. 148 Lampiran 1.12 Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak ..................................... 149 Lampiran 1.13 Uji Realibilitas Kesadaran Wajib Pajak ..................................... 149 Lampiran 1.14 Uji Realibilitas Sosialisasi Pajak ................................................ 149 Lampiran 1.15 Uji Realibilitas Kualitas Pelayanan Pajak .................................. 149 Lampiran 1.16 Uji Realibilitas Sanksi Pajak ...................................................... 149 Lampiran 1.17 Uji Normalitas Komolgorv Smirnov .......................................... 150 Lampiran 1.18 Uji Normalitas P-Plots ................................................................ 150 Lampiran 1.19 Uji Multikolinearitas .................................................................. 151 Lampiran 1.20 Uji Heteroskedastisitas ............................................................... 151 Lampiran 1.21 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda .............................. 152 Lampiran 1.22 Uji MRA ..................................................................................... 152 Lampiran 1.23 Uji Koefisien Korelasi Product Moment .................................... 153 Lampiran 1.24 Uji Koefisien Determinasi Sebelum Moderasi ........................... 154 Lampiran 1.25 Uji Koefisien Determinasi Setelah Moderasi ............................. 154 Lampiran 1.26 Uji Parsial (Uji t) ........................................................................ 154 Lampiran 1.27 Uji F (Simultan) Sebelum Moderasi........................................... 155 Lampiran 1.28 Uji F (Simultan) Setelah Moderasi ............................................. 155 Lampiran 1.29 Titik Persentase Distribusi t (df = 81 - 120) ............................... 156 Lampiran 1.30 Titik Persentase Distribusi F untuk probabilitas 0,05................. 157

xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian Sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional berasal dari

penerimaan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo (2019:1)). Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak telah membuat sistem perpajakan di Indonesia belum berjalan efektif dan optimal. Dari data yang ketahui ekstrasi CITA dari pemerintah, tingkat kepatuhan hanya ada di angka 8,5% dibandingkan kawasan sekitar yang sudah mencapai 12%. (https://www.idxchannel.com, diakses oktober 2022). Di Kota Bandung kepatuhan wajib pajak masih kurang dimana hal ini menyebabkan ketetapan PBB-P2 yang ditetapkan pemerintah tidak tertagih atau ketetapaan yang sudah di tetapkan pemerintah tidak terealisasi dimana perolehan pajak daerah kota bandung per 31 oktober 2021 hanya mencapai Rp. 1,340 triliun atau sama dengan 74% dari target Rp. 1,808 triliun untuk perolehan pajak daerah periode 2021, yang pada artinya perolehan pajak daerah periode 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. (www.jabar.inews.id, diakses oktober 2022). Pajak yang dipungut oleh pemerintah dibedakan menjadi dua jenis salah satunya adalah Pajak Daerah. Menurut Mardiasmo (2019:14) “Pajak daerah ialah luran yang harus dibayarkan pada suatu wilayah dan diatur secara hukum kekuasaan pada pemerintah wilayah masing-masing untuk mengembangkan sistem tersebut.”

1

2

Salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1994 pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi seperti sekarang. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk meningkatkan peranan PBB sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Riskiana & Furqon, 2021). Menurut Rismawati dan Antong (2016:391) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.” Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang berperan aktif untuk kemajuan pembangunan suatu daerah, karena pajak ini akan dikembalikan sepenuhnya untuk daerah dimana 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah pusat. (Gani dan Manalu, 2022). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktorfaktor yang ada dalam diri wajib pajaknya dengan adanya kepatuhan wajib pajak (Fitrianingsih dkk, 2018). Kepatuhan pajak merupakan kewajiban bagi semua wajib pajak. Kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu sikap moral dari warga negara untuk berkontribusi dalam menunjang pembangunan. Kepatuhan pajak mencakup

sikap dan perilaku dalam menaati

peraturan-peraturan perpajakan (Wiguna, 2022). Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak lepas dari kondisi behavior dari wajib pajak itu sendiri (Yustina, dkk, 2020) Dibawah ini adalah data fenomena kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

3

Target Dan Realisasi PBB Kecamatan Ujung Berung No Tahun Tahun 2017-2021 Sppt Nominal Target Realisasi % Target Realisasi

%

1

2017

14.502

14.114

97,32

4.820.933.801 4.423.354.298 91,75

2

2018

19.560

15.029

76,84

7.160.165.059 4.666.425.793

3 4 5

2019 2020 2021

17.000 17.764 11.700

18.711

110,06

12.449

70,08

8.100

69,23

6.115.642.726 5.160.551.215 84,38 4.947.887.263 4.357.708.508 88.07 4.720.436.465 3.253.213.862 68,92

65,17

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PBB Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, (Data diolah) Dari Tabel 1.1 diatas menunjukan jumlah persentase kepatuhan PBB di Kecamatan Ujung Berung, dimana tingkat kepatuhan di Kecamatan Ujung Berung mengalami fluktuatif yaitu naik turun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam realisasi jumlah SPPT di Kecamatan Ujung Berung untuk tahun 2017 sebesar 97,32% dengan penerimaan nominal sebesar 91,75%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam realisasi jumlah SPPT PBB mengalami penurunan menjadi 76,84% dengan penerimaan nominal sebesar 65,17%. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam realisasi jumlah SPPT PBB mengalami kenaikan menjadi 110,06%, dengan penerimaan nominal sebesar 84,38%. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam realisasi jumlah SPPT PBB sebesar 70,08%, dengan penerimaan nominal sebesar 88.07%. Sedangkan Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam realisasi jumlah SPPT PBB mengalami penurunan yaitu menjadi 69,23%, dengan penerimaan nominal sebesar 68,92% hal ini terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak di kecamatan Ujung Berung rendah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumu dkk (2020) menunjukan adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta yang dilakukan oleh Oktavianti dkk (2021) menunjukan bahwa sosisalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan

4

oleh Sugeha (2022) menunjukkan bahwa kualitas pajak pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi, penyebabnya yaitu mereka tidak mengetahui kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak, bagaimana menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bagaimana cara membayarnya, dimana tempat membayarnya, serta alasan lainnya. Kesadaran wajib pajak mempunyai artian bahwa wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup akan selalu bersentuhan dengan pajak. Kemudian mampu menunjukkan tindakannya dengan membayar pajak (Arfamaini dan Amelia, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy (2014:128)). Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. Maka dari itu penulis melalukan pra-survei berupa wawancara kepada setiap wajib pajak yang berada di kecamatan ujung berung dengan sampel sebanyak 30 responden. Dalam penentuan sampel menurut Sugiyono (2020:143) menyatakan “Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500”. Tujuan dari pra-survei ini adalah untuk mengetahui apakah Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak, dan Kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau tidak. Berikut persentase kesadaran wajib pajak di Kecamatan Ujung Berung dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang wajib pajak.

5

Gambar1.1 Hasil Pra-Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Ujung Berung Dapat dilihat pada gambar 1.1 dari hasil survey 30 wajib pajak yang ada di Kecamatan Ujung Berung sebanyak 16% responden sangat tidak setuju, 13% responden tidak setuju dan 46% responden kurang setuju. Namun sebanyak 13% responden setuju dan 12% responden sangat setuju bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara dan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajak serta penting dan manfaatnya pajak itu sendiri sehingga menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi Perpajakan juga berguna agar menyadarkan masyarkat khususnya wajib pajak yang belum terbuka pemikirannya akan manfaat yang akan didapat. Kaitannya dalam perpajakan, adanya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. (Prameswari dkk, 2021). Sosialisasi perpajakan juga dilakukan oleh UPT Bandung Timur dan Kecamatan Kecamatan Ujung Berung dengan cara menempel Spanduk, sosialisasi ke warga secara langsung dan penyebaran berita lewat sosial media. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan tetapi perubahannya memang tidak terasa secara

6

langsung. Berikut persentase dampak sosialisasi terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang wajib pajak.

Gambar 1.2 Hasil Pra-Kuesioner Sosialisasi Pajak di Kecamatan Ujung Berung Dapat dilihat pada gambar 1.2 dari hasil survey 30 wajib pajak yang ada di Kecamatan Ujung Berung sebanyak 33% sangat tidak setuju, 26% tidak setuju dan 13% kurang setuju. Namun sebanyak 16% setuju dan 12% sangat setuju tentang sosialisasi yang dilakukan pihak UPT Bandung Timur dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan baik sosialisasi langsung maupun melalui media massa, sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami mengenai ketentuan pajak dan menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas Pelayanan Pajak berguna agar masyarakat memiliki keinginan yang tinggi dalam membayar pajak. kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan presepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diterima sesuai bahkan lebih dari harapan wajib pajak maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima

7

kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas (Siwi dkk, 2020). Pihak UPT Bandung Timur maupun Kecamatan Ujung Berung sendiri melakukan pelayanan semaksimal mungkin dengan cara melakukan pelayanan yang ramah, penyediaan tempat dan fasilitas, membuka pembayaran secara online, serta dapat melakukan pembayaran melalui Bank BJB ataupun mengunakan Qris (Barcode) yang dapat dipindai oleh wajib pajak. Meskipun pelayanan yang diberikan sudah semaksimal mungkin namun tetap saja ada sisi positif dan sisi negatif yang didapat dari masyarakat. Ada masyarakat yang sudah puas dengan pelayanan yang diberikan dan merasa cukup dengan semua fasilitas yang diberikan namun ada juga masyarakat yang masih kurang puas dengan pelayanan yang diberikan terkait kurangnya petunjuk yang diarahkan oleh petugas. Berikut persentase kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak di Kecamatan Ujung Berung dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang wajib pajak.

Gambar 1.3 Hasil Pra-Kuesioner Kualitas Pelayanan Pajak di Kecamatan Ujung Berung Dapat dilihat pada gambar 1.3 dari hasil survey 30 wajib pajak yang ada di Kecamatan Ujung Berung sebanyak 16% sangat tidak setuju tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, 33% tidak setuju tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Dan 20% kurang setuju tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Namun sebanyak 16% setuju tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, 13% setuju tentang

8

kualitas pelayanan yang didapatkan kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat di Kecamatan Ujung Berung masih kurang puas terkait pelayanan yangdiberikan oleh pihak pemungut pajak bumi dan bangunan sehingga menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Terkait dengan penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak, penulis menemukan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mumu dkk (2020) menunjukan adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Novita Wulandari, Djoko Wahyudi (2022) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Eka Suryani (2022) menunjukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Tessy Oktavianti dkk (2021) menunjukan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2021) menunjukan bahwa kualitas pelayanan tidak perpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Moh. Fresal Sugeha (2022) menunjukkan bahwa kualitas pajak pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu penulis membuat variabel penghubung “Sanksi Pajak” sebagai variabel moderasi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan

kata

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Diharapkan

pemberian sanksi pajak ini dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk

9

memenuhi kewajiban perpajakannya (Handayani dkk, 2022). Berikut persentase dampak sanksi pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujung Berung dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang wajib pajak.

Gambar 1.4 Hasil Pra-Kuesioner Sanksi Pajak di Kecamatan Ujung Berung Dapat dilihat pada gambar 1.4 dari hasil survey 30 wajib pajak yang ada di Kecamatan Ujung Berung sebanyak 20% sangat tidak setuju tentang sanksi perpajakan yang tegas, 46% tidak setuju tentang sanksi perpajakan yang tegas, dan 16% kurang setuju tentang tentang sanksi perpajakan yang tegas. Namun sebanyak 12% setuju tentang sanksi perpajakan yang tegas, 6% sangat setuju tentang sanksi perpajakan yang tegas. Hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak bumi dan bangunan yang diterapkan masih kurang tegas dan tidak membuat efek jera pada wajib pajak bumi dan bangunan ketika melanggar norma perpajakan serta menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak tetap tidak patuh terhadap pajak meskipun ada sanksi yang diterapkan. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dituturkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)”

10

1.2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan rumusan

masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Ujung Tahun 2017-2021? 2. Bagaimana Sanksi Perpajakan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021? 3. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021? 4. Bagaimana Sosialisasi Pajak Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021? 5. Bagaimana Kualitas Pelayanan Perpajakan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021? 6. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Parsial ? 7. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Simultan ? 8. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Parsial? 9. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Perpajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Simultan ?

11

1.3.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas,

maka dapat ditarik tujuan penelitian untuk dapat menggambarkan penelitian ini. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 20172021. 2. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021. 3. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 20172021. 4. Untuk mengetahui Sosialisasi Pajak Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021. 5. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Perpajakan Pada Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021. 6. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Parsial. 7. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Simultan. 8. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 2017-2021 secara Parsial. 9. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

12

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Ujung Berung Tahun 20172021 secara Simultan. 1.4.

Kegunaan Teoritis dan Praktis

1.4.1.

Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baik secara

teori maupun praktek dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan 1.4.2.

Kegunaan Praktis 1. Bagi Peneliti Penelitian ini sebagai sarana dalam menambah dan memberi wawasan dalam hal pengetahuan perpajakan sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diterutama selama perkuliahan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. 2. Bagi Pihak Lain Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, masukan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang sejenis dimasa yang akan datang dan memberikan saran yang dapat membangun bagi khalayak umum yang membaca penelitian ini dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada dalam penelitian. 3. Bagi Universitas INABA Penelitian ini dapat berguna sebagai kelengkapan kepustakaan dan sebagai referensi untuk mengetahui data secara informasi mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

13

1.5.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat atau untuk diadakan suatu penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 1.5.2.

Waktu Penelitian Waktu penelitian yang dilaksanakan penulis dimulai dari Oktober 2022

sampai dengan Februari 2023. Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian Tahun 2022 – 2023 No

Jenis Kegiatan

Oktober

November

1 2 3 4 1 2 3 1

Pengajuan judul

2

Pengumpulan data

3

Penyusunan UP

4

Seminar UP

5

Pengolahan data

6

Analisis data

7

Sidang skripsi

4

Desember 1 2 3 4

Januari

Februari

1 2 3 4 1 2 3 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1.

Kajian Pustaka Menurut Fitrah dan Luthfiyah (2017:138), kajian pustaka adalah :

“Kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian pustaka akan mengarah pada pandangan kritis terhadap penlitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian dengan penelitian yang sedang kita lakukan.” Menurut Sugiyono (2020:5), “Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan peelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teoriteori dan kosep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti”. Berdasarkan teori ditasa dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan tujuan mengumpulkan data referensi mengenai teori atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. 2.1.1.

Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak Menurut Mardiasmo (2019:1), pajak merupakan “iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Undang-undang pasal 1 ayat No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak merupakan “Pajak adalah kontribusi wajibkepada kas negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

14

15

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang atau badan berdasarkan suatu kepemilikan atau penggunaan yang mana tarifnya telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah yang bersifat wajib dan memaksa, serta pembayaran tersebut diperuntukan untuk kepentingan negara. 2.1.1.2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2019:4) pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu: 1.

2.

Fungsi anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salahsatu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluannya. Fungsi mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2018) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya. Fungsi Retribusi Dalam fungsi retribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadila dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi. Fungsi Demokrasi Pajak Dalam fungsi demokrasi merupakan system gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemrintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulka bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi retribusi dan fungsi demokrasi.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa fungsi pajak yaitu: Fungsi Anggaran,

16

Fungsi Mengatur, Fungsi Penerimaan, Fungsi Retribusi, serta Fungsi Demokrasi Pajak.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak Menurut Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 1. Menurut Gologan a. Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan. b. Pajak Tidak Langsung Pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. 2. Menurut Sifat a. Pajak Subjektif Pajak yang pengenaanya mem[erhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. b. Pajak Objektif Pajak yang pegenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya keewajiban mebayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. 3. Menurut Lembaga Pemungut a. Pajak Negara Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerag masingmasing. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:8) penggolongan pajak dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Menurut Golongannya a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

17

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilau dan Pajak Penjualan atas Barang Mewang (PPnBM). 3. Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yan dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Resyoran, dan pajak Hiburan. 2.1.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2019:8) : 1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : a. Stelsel nyata (Riel Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b. Stelsel anggapan (Fictive Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

18

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 2. Asas Pemungutan pajak a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak c. Asas Kebangsaan d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 3. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutangg oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2) Wajib pajak bersifat pasif 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi. c. With Holding System Adalah suatu system pemungutan pajak yan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan0 untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau

19

memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 2.1.1.5. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2019:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diataranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis perbandingan pajak. 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan yan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 2.1.1.6. Tarif Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2019:13) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu: 1. Tarif Sebanding/proposional Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajaknya yang terutang tetap. 3. Tarif Progresif

20

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semaakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut Setyawan (2020:12) untuk memudahkan perhitungan berapa jumlah pajak harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Biasanya tarif pajak itu dalam bentuk Persentase. Berikut ini beberapa tarif pajak yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya pajak tersebut. 1. Tarif Pajak Proposional Tarif pajak proposional adalah tarif yang persentasenya tetap, besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar secara proposional dari jumlah dasar pengenaan pajak. 2. Tarif Pajak Progresif Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang menaikkan persentase sejalan dengan kenaikan pajak, semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka persentasi tarifnya akan mengalami kenaikan. 3. Tarif Pajak Degresif Tarif ini berlawanan dengan tarif progresif karena tarif ini persentase tarifnya akan menjadi semakin menurun dari jumlah dasar pengenaan pajak. Tarif ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak yang penghasilan besar, tujuan tarif ini akan mendorong wajib pajak lebih produktif memperoleh penghasilan. 2.1.2.

Pajak Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah “ Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.” Menurut Mardiasmo (2019:16) pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribasi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

21

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi pajak terutang oleh orang pribasi atau badan yang bersifat memaksa kepada daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 2.1.2.2. Jenis dan Objek Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2019:17) pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1. Pajak Provinsi, terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak air permukaan e. Pajak rokok 2.Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak mineral bukan logam dan batuan g. Pajak parker h. Pajak air tanah i. Pajak sarang burung wallet j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan. k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 2.1.2.3. Tarif Pajak Daerah Mardiasmo (2019:18) tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 1.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

22

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagaaman, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) Khusus Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bemotor untuk kendaraan pribadi. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)

23

17. Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) 19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). 2.1.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. (Mardiasmo, (2018:20)) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah: 1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini: a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak b. Ditetapkan oleh kepala daerah c. Dipungut oleh pemungut pajak 2. Pemungut Pajak Daerah Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: a. Percetakan formulir perpajakan b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tatacara pemungutan pajak ada berbagai cara yaitu : membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Ditetapkan oleh kepala daerah, Dipungut oleh pemungut pajak, Percetakan formulir perpajakan, Serta Penghimpunan data objek dan subjek pajak. 2.1.2.5. Kadaluwarsa Penagihan Pajak Menurut Mardiasmo (2019:20) menyatakan “Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

24

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah”. Sedangkan menurut Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa kadaluwarsa penagihan pajak yaitu : Hak untuk melakukan penagihan termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan: 1. Surat Tagihan Pajak 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 4. Surat Keputusan Pembetulan 5. Surat Keputusan Keberatan 6. Putusan Banding 7. Putusan Peninjauan Kembali. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kadaluwarsa penagihan pajak yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Peninjauan Kembali. 2.1.3.

Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.3.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD): “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang digunakan terhadap bumi dan bangunan”. Menurut Hidayat dan Purwana (2017:258) Bumi dan Bangunan adalah “Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dipedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.” Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah atau perairan) dan bangunan.

25

2.1.3.2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut Mardiasmo (2019:389) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah: “Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah “Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkanoleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. 2.1.3.3. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Dasar hukum pajak bumi dan bangunan sebagai berikut: 1. Undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan besarnya NJOP tidak kena pajak. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 553/PJ/2000 Tentang Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan,dan penilaian objek dan subjek pajak PBB dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP. 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan 6. Direktur jenderal pajak Nomor PER-64/PJ/2010 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 7. Peraturan Daerah Kota Bandung No.20/Tahun 2011, Tentang Peraturan Daerah. 2.1.3.4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Mardiasmo (2019:383) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

26

a. Bumi Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang berada di bawahnya seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klarifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktorfaktor sebagai berikut: 1. Letak 2. Peruntukan 3. Kondisi dan lingkungan b. Bangunan Bangunan adalah konstrusi teknik yang di tanam atau di letakan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam menentukan klasifikasi banguan harus memperhatikan faktor-faktor berikut: 1. Bahan yang digunakan. 2. Rekayasa. 3. Letak. 4. Kondisi lingkungan Termasuk dalam bangunan adalah: 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan terebut. 2. Jalan tol. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal, dermaga. 7. Taman mewah. 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak. 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Menurut Mardiasmo (2019:383) sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (dikecualikan) adalah objek pajak yaitu: 1. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan; 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik; dan

27

6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 2.1.3.5. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”. Menurut Mardiasmo (2019:407) subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah “Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.” Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak bumi dan bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. 2.1.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Mardiasmo (2019:387) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obje Pajak (NJOP) 2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. 3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%, dan setinggi-tingginya 100%, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Menurut Mardiasmo (2019:408) nilai jual objek pajak, adalah “Harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan memalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.” Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Dasar pengenaan untuk pajak bumi dan bangunan menurut Pasal 79 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah “Dasar

28

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah”. 2.1.3.7. Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi dan Daerah pasal 80 ayat (1): “Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak (bumi dan bangunan) adalah paling tinggi 0,3%.” Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 55, tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut: “a. Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). b. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah“Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.” Menurut Mardiasmo (2019:408) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah: Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan memalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya. Sedangkan nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batasan Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi/atau Bangunan yang tidak kena pajak.

29

Menurut Mardiasmo (2019:408): “Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 51: “Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.” Besarnya Pajak terutang PBB-P2 dapat dihitung menggunakan rumus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut: 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 × (𝑁𝐽𝑂𝑃 − 𝑁𝐽𝑂𝑃𝑇𝐾𝑃)

2.1.3.8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Menurut Mardiasmo (2019:390) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah: “Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk diisi oleh wajib pajak saat wajib pajak akan mendaftarkan Objek pajaknya.” Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 34 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak”. 2.1.3.9. Pergolongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Penggolongan jenis buku ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1997 tentang Pengadministrasian Penetapan PBB adalah: a. Buku 1, yaitu untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan ≤ Rp. 100.000; b. Buku 2, yaitu untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 100.000 s/d Rp. 500.000; c. Buku 3, yaitu untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 500.000 s/d Rp. 2.000.000;

30

d. Buku 4, yaitu untuk ketetapan pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000; dan e. Buku 5, yaitu untuk ketetapan pajak Bumi dan Bangunan ≥ Rp. 5.000.000. 2.1.3.10. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2007. diatur tempat dan tata cara pembayaran PBB sebagai berikut: 1. Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak: a. Pedesaan dan Perkotaan dilakukan di: 1) Tempat Pembayaran (TP), yaitu Bank Umum/Kantor Pos ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan memindah bukukan ke Bank Presepsi/Pos Presepsi. 2) Tempat Pembayaran Elektronik, yaitu Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindah bukukan ke Bank Presepsi Elektronik/Pos Presepsi Elektronik. Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Non Migas di Bank/Pos Presepsi. b. Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dilakukan di Bank/Pos Presepsi yang merangkap sebagai Bank Operasional (BO) III, yaitu Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Pos Presepsi Elektronik, melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan membayar pengembalian kelebihan pembayaran PBB. 2. Dalam hal PBB dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP, kecuali untuk daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan. a. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil). b. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah sebagai berikut: 1) SPPT (Surat Pemberitahuan pajak Terutang) Jatuh Tempo 6 bulan sejak diterima 2) SKP (Surat Ketetapan Pajak) Jatuh Tempo 1 bulan sejak diterima 3) STP (Surat Tagihan Pajak) Jatuh Tempo 1 bulan sejak diterima. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:344) tata cara pembayaran penagihan PBB, diantaranya: 1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

31

2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. 3. Pajak yang terutang yang pada saat tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hasil pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 2.1.4.

Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan perpajakan merupakan: Ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2015:148) “Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dari melaksanakan perjakan”. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 Kepatuhan Perpajakan adalah “Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sessuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku umum dalam suatu negara.” Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam mendaftarkan diri dan menyetor SPT dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 2.1.4.2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:138) yaitu sebagai berikut: 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

32

perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. 2.1.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017:196) faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan perpajakan merupakan masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara sistem administrasi perpajakan akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula. 2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung. 3. Kualitas penegakan hukum perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu teguran kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. 4. Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahap pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah. 5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan tarif pajak yang tinggi tentunya memberi dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak

33

sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak. 6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 7. Perilaku wajib pajak hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. 2.1.4.4. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Pandiangan (2014:245) kriteria sebagai WP Patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi: a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir; b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (long form report), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

34

Sedangkan

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 2.1.4.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017:193) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri. 2. Tepat waktu dalam melaporkan pajak terutang. 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakan 4. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 5. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 6. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga). 2.1.5.

Sanksi Perpajakan

2.1.5.1. Pengertian Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Rahayu (2017:170)). Sedangkan menurut Kurniawan (2019:1) Sanksi pajak merupakan “Sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.

35

Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu pengawasan dari pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang atau badan yang telah lalai dalam melakukan pembayaran pajak dengan hukuman sesuai aturan yang berlaku. 2.1.5.2. Jenis-jenis Sanksi Pajak Adapun menurut Mardiasmo (2019:63) sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut : “1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara,khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. 2. Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.” Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perpajakan sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Sanksi pidana Sanksi pidana di dalam undang-undang perpajakan meliputi : a. Denda pidana, diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan pajak. b. Pidana kurungan, dijatuhkan atas tindak pidana yang melanggar peraturan. c. Pidana penjara, hukuman atas perampasan kemerdekaan dan ancaman ini hanya diberikan kepada pejabat dan wajib pajak. 2. Sanksi administrasi Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran hukum berdasarkan UU KUP, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. Bunga merupakan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban perpajakan. b. Denda merupakan sanksi administrasi atas pelanggaran terkait kewajiban atas pelaporan. c. Pertumbuhan adalah berupa kenaikan jumlah pajak terutang yang disebabkan adanya pelanggaran mengenai kewajiban yang telah ditetapkan peraturan UU perpajakan.

36

2.1.5.3. Indikator Sanksi Pajak Menurut Mardiasmo (2019:62) indikator sanksi perpajakan ada 2, yaitu : “1. Sanksi administrasi yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan kenaikan. 2. Sanksi pidana yang terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara.” 2.1.6

Kesadaran Wajib Pajak

2.1.6.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak Menurut Suandy (2014:128), “kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya”. Menurut Rahayu (2017:191), definisi kesadaran wajib pajak adalah “Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi”. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap sadar dari dalam diri sendiri untuk melakukan pembayaran pajak atas kepemilikan atau kepenggunaannya. 2.1.6.2. Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017:191), faktor yang memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu: “1. Sosialisasi perpajakan 2. Kualitas pelayanan 3. Kualitas individu wajib pajak 4. Tingkat pengetahuan wajib pajak 5. Tingkat ekonomi wajib pajak 6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang ditetapkan”. 2.1.6.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017:191) indikator kesadaran wajib pajak merupakan : “1. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak 2. Kesadaran akan fungsi pajak

37

3. Kesadaran akan tujuan pajak”. 2.1.7.

Sosialisasi Perpajakan

2.1.7.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan Menurut Devano (2016:98) Sosialisasi Perpajakan adalah “Pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan” Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Istilah lain dari sosialisasi pajak yang digunakan dalam peraturan tersebut adalah penyuluhan perpajakan, yaitu: Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 2.1.7.2. Bentuk Sosialisasi Perpajakan Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik. Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-30/PJ/2013 menjelaskan bahwa : Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain: a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan b. Mangadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta. c. Memasang spanduk yang bertemakan pajak. d. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. e. Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pamahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain

38

mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara tax education road show. 2.1.7.3. Indikator Sosialisasi Perpajakan Indikator sosialisasi perpajakan yang perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan adalah : 1. Media Informasi Merupakan sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. 2. Slogan Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan. Slogan lebih ditekankan pada “manfaat pajak” yang diperoleh. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria di atas :“Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya” 3. Cara penyampaian Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat, misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 4. Kualitas Sumber Informasi Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah: a. Call center b. Penyuluhan c. Internet d. Petugas pajak e. Televisi f. Iklan bis 5. Materi Sosialisasi Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit. 6. Kegiatan penyuluhan Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah: a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi b. Media yang dipergunakan adalah proyektor c. Materi yang disampaikan adalah pengisian Surat Pemberitahuan dan pengetahuan perpajakan

39

d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi. 2.1.8.

Kualitas Pelayanan

2.1.8.1. Pengertian Kualitas Pelayanan Pengertian pelayanan perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2011 Pasal 1 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan sebagai berikut: “Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Sedangkan Menurut Kasmir (2017:47), “kualitas pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan dan juga pimpinan”. Menurut Tjiptono (2016:59), “kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan pelanggan atas jasa yang diberikan oleh suatu instansi ataupun layanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.1.8.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pajak Menurut Kasmir (2017:6), Faktor yang mempengaruhi pelayanan di antaranya adalah: 1. Jumlah tenaga kerja; banyaknya tenaga kerja yang ada dalam suatu perusahaan. 2. Kualitas tenaga kerja; meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. 3. Motivasi karyawan; suatu dorongan yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. 4. Kepemimpinan; proses mempengaruhi individu, biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan supaya dapat bertindak sesuai dengan kehendak atasan demi tercapainya tujuan perusahaan. 5. Budaya organisasi; sebuah sistem dalam suatu perusahaan yang dianut oleh semua anggota organisasi dan menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. 6. Kesejahteraan karyawan; pemenuhan kebutuhan kebutuhan karyawan oleh suatu perusahaan.

40

7. Lingkungan kerja dan faktor lainnya meliputi sarana dan prasarana yang digunakan teknologi, layout gedung dan ruangan, kualitas produk dan lain sebagainya. 2.1.8.3. Indikator Kualitas Pelayanan Menurut Tjiptono dan Chandra (2016:51) indikator kualitas pelayanan adalah : 1. Kehandalan Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 2. Ketanggapan Keinginan para staf dan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 3. Jaminan Mencakup pengetahuan,kemampuan,kesopanan dan sfat dapat dipercaya yang dimiliki para sfat, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan-raguan. 4. Empati Meliputi kemudahan melakukan hubungan,komunikasi yang baik perhatian pribadi dan memahami para kebutuhan pelanggan. 5. Bukti langsung Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi 2.2.

Kerangka Pemikiran Menurut Nurdin dan Hartati (2019:125), “kerangka berfikir atau kerangka

pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintetiskan dari faktafakta, observasi dan kajian kepustakaan”. Menurut Sugiyono (2020:60), “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antar teori-teori yang diteliti. 2.2.1.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Rahayu (2017:191), kesadaran wajib pajak merupakan“Kondisi

dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.”

41

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian Mumu dkk (2020), hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyono (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu akan meningkat. 2.2.2.

Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-03/PJ/2013 tentang

Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Istilah lain dari sosialisasi pajak yang digunakan dalam peraturan tersebut adalah penyuluhan perpajakan, yaitu “Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.” Menurut Gunadi (2013:10), sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hal tersebut karena tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Oktavianti dkk, 2021). Namun penelitian terdahulu (Suryani 2022) menunjukan bahwa sosisalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

42

2.2.3.

Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Tjiptono (2016:59), “kualitas pelayanan adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Menurut Rahayu (2017-140) faktor kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh “pelayanan kepada wajib pajak, dimana dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan bagi wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu (Hidayat dkk, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pajak pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin meningkat. Namun penelitian terdahulu (Sari dkk, 2021) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.2.4. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Sanksi Pajak Menurut Rahayu (2017:191), definisi kesadaran wajib pajak adalah “Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk (2021) menyatakan bahwa Sanksi pajak tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian Ghassani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah penelitian tersebut:

43

Pajak Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak

Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak

Sanksi Pajak

Gambar 2.2 Model Penelitian

2.2.5.

Penelitian Terdahulu Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu

menghasilkan kesimpulan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

44

membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak yang terdapat pada tabel berikut: Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu No

Peneliti/Nama Jurnal/Tahun

1

Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti dan Desak Ayu Sriary Bhegawati (2021). Jurnal Kharisma Vol.3(2021) E ISSN 27162710 Februari 2021

2

Ranti Dela Arrasi, Dwi Fionasari, Rama Gita Suci. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 10 No. 1, 2022 ISSN 2337 – 7852, E-ISSN 2721 – 3048. Jan 2022 Rachmat Hidayat, Suci Rahma Wati.

3

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh NJOP, Sikap,Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara

Perbedaan

1. NJOP, Sikap,Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak , SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 4. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap,kesadaran Wajib Pajak, SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Pengetahuan Hasil penelitian ini Perpajakan, Sosialisasi menunjukkan bahwa Perpajakan, Dan variabel pengetahuan, Sanksi Pajak Terhadap sosialisasi dan sanksi Kepatuhan perpajakanberpengaruh Wajib Pajak Dalam positif dan signifikan Membayar PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

1. Tempat 2. Variabel 3. Waktu

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan

1. Tempat 2. Variabel 3. Waktu

1. Kesadaran dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan

1. Tempat 2. Variabel 3. Waktu

45

No

Peneliti/Nama Jurnal/Tahun

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Perbedaan

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia. e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022

pajak terhadap berpengaruh signifikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak Dalam membayar Pajak Bumi dan pajak bumi dan bangunan Bangunan di kota 2. kualitas pelayanan Bandung perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap wajib pajak Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4

Rahma Eka Suryani Universitas Wijaya Putra Surabaya Jmm Online Vol.6,No. 1, 39-52. 2022 Kresna Bip. ISSN 26140365, E-ISSN 2599-087 12 Februari 2022

5

Novita Wulandari, Djoko Wahyudi Universitas Stikubank, Semarang

Pengaruh Sosialisasi 1. Hasil analisis data 1. Tempat Pemerintah, Sanksi mengguna kan Uji t 2. Variabel Pajak, Kesadaran diketahui bahwa secara 3. Waktu Wajib Pajak Dan parsial variabel sanksi Kualitas Pelayanan pajak, dan kualitas Terhadap Kepatuhan Pelayanan berpengaruh Wajib Pajak Dalam secara signifikan Membayar Pajak Bumi terhadap Kepatuhan DanBangunan wajib pajak, sedangkan (Rw 4 Simo Mulyo variabel sosialisasi Baru Kota Surabaya) Pemerintah, dan kesadaran wajib pajak tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Uji f dapat diketahui bahwa secara simultan Variabel sosialisasi Pemerintah, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Pengetahuan Pengetahuan perpajakan 1. Tempat Perpajakan, Sanksi berpengaruh signifikan 2. Variabel Pajak, Kesadaran terhadap kepatuhan wajib 3. Waktu Wajib Pajak, Dan pajak, sanksi pajak tidak Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan Pajak Terhadap terhadap kepatuhan wajib Kepatuhan Wajib pajak, kesadaran wajib

46

No

Peneliti/Nama Jurnal/Tahun Issn: 26146754 (Print), Issn: 26143097(Online) Volume 6 nomor 2 tahun 2022

2.3.

Judul Penelitian Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi DanBangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak

Hasil Penelitian

Perbedaan

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2020 : 99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya sementara,maka perlu dibuktikan kebenarannya melalu data empirik yang terkumpul.” Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut: 1. Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Terdapat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. 5. Terdapat Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan sebagai variabel moderasi. 6. Terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan sebagai variabel moderasi.

47

7. Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Secara Simultan. 8. Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Secara Simultan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian yang Digunakan Metode penelitian yang digunakan perlu ditentukan terlebih dahulu untuk

mempermudah langkah-langkah dalam penelitian, dengan demikian pemecahan sebuah permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2020:2) metode penelitian yaitu “Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantispasi masalah”. Sedangkan, menurut Sudaryono (2018:69) “Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap pemecahan pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitan yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan: 1. Metode deskriptif untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 – 5. 2. Metode verifikatif untuk menjawab rumusan masalah nomor 6 – 9. Sugiyono (2020:16) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

48

49

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif-statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sugiyono (2020:48) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai berikut “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain”. Menurut Sugiyono (2020:36) metode penelitian verifikatif adalah “Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 3.2

Operasionalisasi Variabel Menurut Sugiyono (2020:67), “variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan judul penelitian, maka ditentukan variabel penelitian sebagai berikut: 1. Variabel Independen (X) Menurut Sugiyono (2020:69) variabel independen adalah “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3). 2. Variabel Dependen (Y) Menurut Sugiyono (2020:69) variabel dependen adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 3. Variabel Moderasi (Z) Menurut Sugiyono (2020:69) variabel moderasi adalah “variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen”. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak (Z).

50

Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkan ke dalam bentuk operasional variabel yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Operasional Variabel Variabel

Konsep Variabel

Indikator

Skala

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2017:193) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri. 2. Tepat waktu dalam melaporkan pajak terutang. 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakan. 4. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 5. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 6. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Ordinal

No Kuesioner 1-6

1. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak. 2. Kesadaran akan fungsi pajak. 3. Kesadaran akan tujuan pajak.

Ordinal

7-9

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

51

Variabel

Sosialisasi Pajak (X2)

Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Sanksi Pajak (Z)

Konsep Variabel lebih tinggi. Rahayu (2017:191) Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dunia usaha dan lembaga pemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER/03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Tjiptono (2016:59) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa

Skala

No Kuesioner

1. Media informasi 2. Slogan 3. Cara Penyampaian Informasi Perpajakan 4. Kualitas Sumber Informasi 5. Materi Sosialisasi 6. Kegiatan Penyuluhan

Ordinal

10-15

1. Berwujud (tangible) 2. Empati (empathy) terjaga 3. Cepat tanggap (responsiveness) 4. Keandalan (reliability) 5. Kepastian (assurance)

Ordinal

16-20

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan kenaikan. 2. Sanksi pidana yang terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara.

Ordinal

21-22

Indikator

52

Variabel

Konsep Variabel

Indikator

Skala

No Kuesioner

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2019:62)

3.3

Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1.

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2020:10) “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (scoring)”. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan dengan cara membagikan kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan alat uji statistik. 3.3.2.

Sumber Data Sugiyono (2020:194) menyatakan bahwa sumber data primer adalah

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui kuesioner kepada wajib pajak pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Ujung Berung. 3.4

Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2020:401) Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang harus diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penulis melakukan penelitian lapangan (Field Research) dengan teknik pengumpulan data: 1.

Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono (2020:291):

53

“Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah” 2.

Kuesioner Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Sugiyono (2020:219). Pernyataan-pernyataan yang sudah di persiapkan oleh peneliti secara tertulis dengan cara menyebarkan beberapa angket dan disertai dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden .

3.5

Teknik Penarikan Sampel

3.5.1

Populasi Menurut Sugiyono (2020:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka

Populasi yang akan digunakan

sebagai penelitian sebesar 11.700 wajib pajak yang obyeknya terletak di Kecamatan Ujung Berung. 3.5.2

Sampel Menurut Sugiyono (2020:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Maka sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Menurut Sugiyono (2020:82) terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:

54

1. Probability Sampling Probability sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratifies random sampling, sampling area (cluser). 2. Non Probability Sampling Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball”. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2020:85) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan ketentuan rumus Slovin (Sujarweni, 2016:8) sebagai berikut:

𝑛=

𝑁 1 + 𝑁𝑎2

Keterangan: n N 𝑎

= ukuran sampel = ukuran populasi = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%. Dengan jumlah populasi sebanyak 11.700 wajib pajak dan margin of error

sebesar 10% maka sampel yang diambil berdasarkan rumus diatas adalah sebagai berikut : 𝑛=

𝑁 1 + 𝑁𝑎2

𝑛=

11.700 1 + 11.700(0,1)2

𝑛=

11.700 1 + 117

55

𝑛=

11.700 118

𝑛 = 99,51 𝑛 = 100 Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah sebanyak 100 responden di Kecamatan Ujung Beurung. 3.6

Pengujian Instrument Penelitian Instrument yang digunakan dalam penelitian harus terlebih dahulu diuji

validitas dan realibilitas untuk memastikan instrument tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dipercaya. Menurut Sugiyono (2020:175), “instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan pula, dalam hubungan ini instrument penelitian harus memenuhi kriteria validitas dan realibilitas agar penggunaannya dalam suatu penelitian dapat menghasilkan data/informasi yang akurat dan objektif. 3.6.1

Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan nilai maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan nilai maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

56

Menurut Sugiyono (2020:180), “syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat (valid) adalah jika r = 0,3”. Sehingga jika korelasi antara butir pertanyaan dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir pertanyaan dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Statistik yang digunakan untuk menguji validitas adalah korelasi Product Moment (pearson), dengan rumus yang disajikan sebagai berikut: 𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖) √𝑛 {∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖)2 } {𝑛 ∑ 𝑌𝑖 2 − (∑ 𝑌𝑖)2 }

Sugiyono (2020:246) Keterangan: r n Xi Yi

= koefisien korelasi pearson = jumlah sampel = skor tiap item = skor total

3.6.2

Uji Realibilitas Menurut Sugiyono (2019:121): “Instrument yang reliable berarti instrument

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.” Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2018:46), “jika koefisien Cronbach Alpha > 0,60 maka pertanyaan dinyatakan andal atau suatu konstruk maupun variabel dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha < 0,60 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal”. Tabel 3.2 Kriteria Realibilitas Koefisien

Kriteria

Realibilitas >0,9

Sangat reliabel

0,7 – 0,9

Reliabel

0,4 – 0,7

Cukup reliabel

0,2 – 0,4

Kurang reliabel

57

Koefisien

Kriteria

Realibilitas < 0,2

Tidak reliabel

Sumber: Ghozali (2018) 3.7

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Menurut Sugiyono (2019:232), teknik analisis data adalah: Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah

analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif 3.7.1

Analisis Data Statistik Deskriptif Menurut Sugiyono (2019:147) Statistik deskriptif adalah “statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Statistik deskriptif ini digunakan pada masing-masing variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi yaitu kepatuhan wajib paka, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak di kecamatan Ujung Berung, yang kemudian diklasifikasikan dengan jumlah total skor responden yang telah diperoleh kemudian disusunlah kriteria atau karakteristik penilaiannya. Untuk setiap pilihan jawaban responden diberi skor, maka responden harus menggambarkan dan mendukung pernyataan untuk digunakan sebagai jawaban yang dipilih dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2020:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun

58

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan maupun pertanyaan. Adapun skala pengukuran yang dimuat pada tabel 3.2 berikut: Tabel 3.3 Skala Likert No

Alternatif Jawaban

Keterangan

Bobot Skor

1

SS

Sangat setuju

5

2

S

Setuju

4

3

KS

Kurang setuju

3

4

TS

Tidak setuju

2

5

STS

Sangat tidak setuju

1

Sumber: Sugiyono (2020:93) Selanjutnya untuk menentukan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan skor actual dengan skor ideal. Skor aktual merupakan jawaban seluruh responden atas kuesioner yang diajukan, skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4,5). Skor ideal adalah prediksi bobot tertinggi jawaban dari responden. Sedangkan untuk menghitung presentase skor total menggunakan cara: 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑋 100%

Sugiyono (2020:94) Menurut Malhotra (2017:560) distribusi frekuensi adalah “distribusi matematis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hitungan jumlah respon yang terkait dengan nila-nilau berbeda dari satu variabel dan menyajikannya dalam bentuk presentase”. ∑𝑝 =

∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 X ∑ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

Sugiyono (2020:95) Setelah diketahui skor rata-rata, maka hasil tersebut dimasukan kedalam garis kontinum dengan kecenderungan jawaban responden yang didasarkan pada nilai rata-rata skor yang selanjutnya dikategorikan pada rentanf skor sebagai berikut: 𝑁𝐽𝐼 (𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐽𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙) =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

59

Sugiyono (2020:95) Keterangan : Nilai tertinggi Nilai terendah

=5 =1 5−1 NJI (Nilai Jenjang Interval) = = 0,8 5 Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut : 1. Jika memiliki kesesuaian 1,00 – 1,80 : Sangat tidak setuju 2. Jika memiliki kesesuaian 1,81 – 2,60 : Tidak setuju 3. Jika memiliki kesesuaian 2,61 – 3,40 : Kurang setuju 4. Jika memiliki kesesuaian 3,41 – 4,20 : Setuju 5. Jika memiliki kesesuaian 4,20 – 5,00 : Sangat setuju Sangat Tidak Setuju

1,00

Kurang Setuju

Tidak Setuju

1,80

2,60

Sangat Setuju

Setuju

3,40

4,20

5,00

Gambar 3.1 Garis kontinum Hasil perhitungan diatas dikonfirmasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melihat tabel mengenai kriteria persentase skor. Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini digukanan data skala ordinal karena pengambilan datanya diambil berdasarkan ranking, dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah atau sebaliknya. Menurut Pandoyo & Sofyan (2018:169) “Skala ordinal adalah angka yang diberikan, dimana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan, skala nominal digunakan untuk mengurutkan obyek dari yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya”.

60

3.7.2

Analisis Statistik Verifikatif Menurut Sugiyono (2020:36) menjelaskan bahwa analisis statistik

verifikatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode statistik verifikatif yang digunakan seperti uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi. 3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik Menurut Santoso (2018:358) Uji Asumsi Klasik adalah “Sebuah model regresi yang akan digunakan untuk melakukan peramalan, sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi yang biasa disebut asumsi klasik”. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heretoskedasitas dan uji multikolineritas 3.7.2.1.1.Uji Normalitas Menurut Ghozali (2018:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan program SPSS dengan uji kolmogrov smirnov, yaitu: Menurut Ghozali (2018:161) dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji kolmogrov smirnov adalah sebagai berikut: “a. Jika nilai signifikan 0,05 maka distribusi data normal Hipotesis yang digunakan: 1. 𝐻0 : data residual berdistribusi normal

61

2. 𝐻𝑎 : data residual tidak berdistribusi normal”. Rumus Kolmogrov Smirnov menurut Sugiyono (2020:257) adalah:

𝐾𝐷 = 1,36

√𝑛1 + 𝑛2 𝑛1 × 𝑛2

Keterangan: KD 𝑛1 𝑛2

= jumlah kolmogrov smirnov yang akan dicari = jumlah sampel yang diperoleh = jumlah sampel yang diharapkan

3.7.2.1.2 Uji Multikolinearitas Menurut Ghozali (2018:160): Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari: 1. Tolerance value 2. Nilai variance inflation factor (VIF) Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cut off yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dilakukan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. 3.7.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2018:137), “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya”. Jika nilai signifikansinya >0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam model regresi ini adalah metode white yang dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambah lagi dengan perkalian dua variabel.

62

3.7.2.2. Uji Regresi Linear Berganda Menurut Sugiyono (2020:307), Analisis Linear Berganda adalah sebagai berikut: Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator di manipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 𝑌 = 𝑎 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + … … + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝑒 Sugiyono (2020:305) Keterangan : Y : Kepatuhan Wajib Pajak 𝑎 : Konstanta b1, b2, b3, b4 : Koefisien Regresi X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Pajak e : Variabel Gangguan 3.7.2.3. MRA (Moderated Regression Analysis) Menurut Ghozali (2018:224), “Moderated Regression Analysis atau MRA merupakan aplikasi khusus dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independent”. Untuk menguji pengaruh variabel moderasi, maka didapatkan persamaan: 𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 [𝑋1 𝑍] + 𝛽5 [𝑋2 𝑍] + 𝛽6 [𝑋3 𝑍]

Sumber: Ghozali (2018:225) Dalam penelitian ini MRA digunakan untuk pengujian hipotesis yang menggunakan variabel moderasi. Terdapat empat model regresi dengan kepatuhan

63

wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Langkah-langkah dalam model MRA ini adalah variabel dependen diregresikan ke dalam variabel independen, variabel moderasi dan hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Persamaan regresi antara variabel dependen kepatuhan wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diregresikan ke dalam variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (Z). Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut: KP = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑍 + 𝑏3 𝑍. 𝑋1 + e 𝑋1

𝑌

Z 2.

Persamaan regresi antara variabel dependen kepatuhan wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diregresikan ke dalam variabel sosialisasi pajak (X2) dan sanksi pajak (Z). Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut: KP = 𝑎 + 𝑏1 𝑋2 + 𝑏2 𝑍 + 𝑏3 𝑍. 𝑋2 + e 𝑋2

𝑌

Z 3.

Persamaan regresi antara

variabel dependen kepatuhan wajib Dalam

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diregresikan ke dalam variabel kualitas pelayanan pajak (X3) dan sanksi perpajakan (Z). Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut:

64

KP = 𝑎 + 𝑏1 𝑋3 + 𝑏2 𝑍 + 𝑏3 𝑍. 𝑋3 + e 𝑋3

𝑌

Z Keterangan: Y = kepatuhan wajib pajak 𝑎 = konstanta b = koefisien regresi 𝑋1 = kesaradaran wajib pajak 𝑋2 = sosialisasi pajak 𝑋3 = kualitas pelayanan pajak Z = sanksi pajak 3.7.2.4.Analisis Koefisien Korelasi Product Moment Menurut Sugiyono (2020:224), korelasi merupakan: Angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besar koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan koefisien yang terkecil = 0. Menurut Sugiyono (2020:305), korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi product moment. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi product moment menurut Sugiyono (2020:183) yaitu: 𝑟𝑥𝑦

𝑛 ∑𝑋𝑖 𝑌𝑖 − (∑𝑋𝑖 )(∑𝑌𝑖 ) √(𝑛∑𝑋𝑖 2 − (∑𝑋𝑖 )2 ) (𝑛∑𝑌𝑖 2 − (∑𝑌𝑖 )2 )

Keterangan: 𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi antara item dengan variabel X dan Y X = 𝑥𝑖 − 𝑥 Y = 𝑦𝑖 − 𝑦 N = jumlah sampel yang diteliti

65

Untuk menentukan kuat atau lemahnya hubungan (korelasi) diantara variabel, maka dapat menggunakan pedoman interpretasi. Menurut Sugiyono (2020:231) sebagai berikut: Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Interval

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat lemah

0,20 – 0,399

Lemah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 0,1000

Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2020:278) 3.7.2.5 Analisis Koefisien Determinasi (𝑹𝟐 ) Analisis koefisien determinasi (𝑅 2 ) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (𝑅 2 ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Sedangkan rumus untuk menghitung koefisien determinasi menurut Sugiyono (2020:185) adalah sebagai berikut: 𝐾𝑑 = 𝑟 2 × 100%

Keterangan: Kd = koefisien determinasi 2 𝑟 = koefisien korelasi yang dikuadratkan Interpretasi dan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3. 5 Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi Nilai Koefisien Determinasi

Tingkat Hubungan

0% - 20%

Sangat rendah

21% - 40%

Rendah

41% - 60%

Sedang

66

Nilai Koefisien Determinasi

Tingkat Hubungan

61% - 80%

Tinggi

> 80%

Sangat tinggi

3.7.2.6 Pengujian Hipotesis Menurut Sugiyono (2020:99), hipotesis adalah: Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan merancang hipotesis nol (𝐻0 ) dan hipotesis alternatif (𝐻𝑎 ) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui arah pengaruh antar variabel yang diteliti. Untuk keperluan analisis statistik, hipotesisnya berpasangan dengan hipotesis nol. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinan dan korelasi pearson. 3.7.2.6.1 Uji Parsial (t-test) Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Menurut Sugiyono (2020:184) rumus untuk menguji uji t adalah: 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑟√𝑛 − 2 √1 − 𝑟 2

Keterangan: 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = nilai t dengan 𝑎 = 0,05 (5%) R = nilai koefisien korelasi N = jumlah sampel Kriteria pengujian: 1. 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa secara parsial, variabel independen (X) memiliki hubungan terhadap variabel dependen (Y).

67

2. 𝐻0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa secara parsial variabel independen (X) tidak memiliki hubungan terhadap variabel dependen (Y). Bila terjadi penerimaan 𝐻0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan 𝐻0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan keputusan sebagai berikut: 𝐻1 = Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan 𝐻2 = Terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan 𝐻3 = Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan 𝐻4 = Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak. 𝐻5 = Terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak. 𝐻6 = Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak. 3.7.2.6.2 Uji Simultan (f-test) Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat 𝛼 sebesar 5%. Jika nilai signifikan uji F < 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya, begitupun sebaliknya. (Ghozali, 2018:179) Menurut Sugiyono (2020:284) uji F digunakan untuk “menguji apakah koefisien korelasi dapat digenerasikan atau tidak, serta menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai

68

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat”. Adapun dirumuskan sebagai berikut: 𝑅 2⁄ 𝑘 𝐹ℎ (1 − 𝑅 2 ) ⁄(𝑛 − 𝑘 − 1)

Keterangan: 𝑅2 = koefisien korelasi berganda 𝑘 = jumlah variabel independen 𝑛 = jumlah anggota sampel Kriteria keputusan: 1. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

maka 𝐻0 ditolak, artinya secara statistik data yang

digunakan membuktikan bahwa secara simultan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 2. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima, artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa secara simultan variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dengan keputusan sebagai berikut: 𝐻7 = Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan. 𝐻8 = Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak secara simultan.

117

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi

Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Studi Pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Periode 2017-2021 didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kategori untuk tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk ke dalam kategori cukup baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tetap ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. 2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kategori untuk tanggapan responden mengenai Sanksi Pajak termasuk ke dalam kategori cukup baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sanksi yang diterapkan tidak membuat semua wajib pajak menjadi lebih patuh akan pembayaran pajaknya. 3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kategori untuk tanggapan responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak mendapat kategori cukup baik. Maka ditarik kesimpulan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban seorang subjek dan pemilik objek pajak. 4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kategori untuk tanggapan responden mengenai Sosialisasi Pajak mendapat kategori baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi pajak sudah berjalan dan sebagian wajib pajak sudah mendapatkan informasi dari sosialisasi pajak. 5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kategori untuk tanggapan responden mengenai Kualitas Pelayanan Pajak mendapat

118

kategori baik. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik namun tetap harus ditingkatkan lagi. 6. Hasil pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial: a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat lemah. b. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat kuat. c. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat lemah. 7. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi > 80% mempunyai hubungan yang sangat tinggi. 8. Hasil pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai secara parsial:

119

a. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sangat lemah. b. Sanksi pajak dapat memoderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Sosialisasi Pajak dengan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Sosialisasi Pajak dengan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sangat kuat. c. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan korelasi antara Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sedang. 9. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak dengan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan berdasarkan koefisien determinasi menunjukan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak. Sedangkan berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai hubungan yang tinggi.

120

5.2

Saran Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis

sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Bagi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung a. Untuk memeperbaiki kelemahan dalam kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya tepat waktu dalam pembayaran dan melaporkan pajak bumi dan bangunannya, disarankan agar wajib pajak diberi pemahaman lebih tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah. b. Untuk memperbaiki kelemahan sanksi perpajakan khususnya sanksi yang belum bisa dijadikan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar, wajib pajak berpendapat hal tersebut terjadi karena kurang tegasnya sanksi yang diterapkan. Disarankan agar diberikan sanksi yang tegas dan dapat membuat jera dan takut jika sewaktu-waktu melanggar. Hal tersebut diharapkan agar wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya Petugas harus lebih mampu menjelaskan pajak bumi dan bangunan dengan penyampaian yang lebih baik lagi, agar para wajib pajak lebih tertarik untuk membayar pajak sekaligus mengetahui wawasan tentang pajak bumi dan bangunan. c. Untuk memperbaiki kelemahaan Kesadaran Wajib pajak perlu adanya pengertian dari petugas kepada masyarakat agar masyarat terutama wajib pajak lebih terbuka lagi mengenai kesadarannya dalam membayar pajak itu sendiri. d. Untuk memperbaiki kelemahan sosialisasi perpajakan khususnya tentang manfaat dari pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan daerah. Para petugas disarankan agar mengadakan penyuluhan pajak sosialisasi pajak dengan cara melakukan survey secara langsung kepada warga disetiap wilayah e. Untuk memperbaiki kelemahan kualitas pelayanan, adanya sosialisasi maupun pelatihan kepada para petugas pemungut pajak yang ada di Kecamatan Ujung Berung sehingga dapat

meningkatkan kapasitas

121

pengetahuan dan lebih tanggap dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi wajib pajak dan juga dapat memahami kebutuhan wajib pajak. 2. Bagi peneliti selanjutnya a. Dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. b. Dapat meneliti pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah lainnya. Dapat meningkatkan jumlah responden agar dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku: Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). Perpajakan: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Kasmir. (2017). Customer Service Excellent. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Kurniawan. (2019). Pahami Ketentuannya Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi. Malhotra, N.K., Nunan, D. (2017). Marketing Research: An Applied Approach. Harlow: Pearson Education Limited. Nurmantu, S., (2015). Pengantar Perpajakan, Edisi Kedua. Jakarta: Granit. Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Fitrah, M., Luthfiyah. (2017). Metedologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak Pandiangan, L., (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Pandoyo, Sofyan. (2018). Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis. Jakarta: In Media. Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains. Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat. Rismawati, S., & Antong, A. (2016). Perpajakan, Pendekatan, Teori dan Praktek. Empatdua Media, Makassar

122

123

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Bandung. Suandy, E. (2014). Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Sudaryono. (2018). Metode Penelitian. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Santoso, S. (2018). Menguasai Statistik dengan SPSS 25. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Tjiptono, F., & Chandra G.(2016). Service, Quality Satisfaction. Jogjakarta: AndiOffset. Sumber jurnal: Arrasi, R dkk. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 10 No. 1, 2022 ISSN 2337 – 7852, E-ISSN 2721 – 3048 Fitrianingsih, F., dkk (2018). Analisis Pengaruh pengetahuan Perpajakan,Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kota Pasuruan. e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol (1), 3 ISSN: 23554665. Handayani, S., & Nisa, M.A.S. (2022). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Studi Kasus Pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan. Volume 5, Nomor 1 Hidayat, R., & Wati, S.R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bandung. Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia. e –ISSN : 2548-9224, p–ISSN : 2548-7507, Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan , sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa . Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 175-184. Nini, dkk (2022). Faktor-Faktor Yag Mempengaruhi Kepatuhanwajibpajak Dalam Membayar Pajak Bumi Danbangunanperdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajibpajaknpbb-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupatenagam). Jurnal UMSB Menara Pengabdian. Vol. 1, No.1. ISSN: 2797-0973, E-ISSN: 2797-9571

124

Petrus, G., & Manalu, Y.F. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP), Vol. 2, No. 1. E-ISSN: 27977161 Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). UBHARA Accounting Journal, 1(2), 332340. Riskiana, N., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajb Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan,3 (1) ISSN: 2686-1054. Siwi, C., Rawung, S. S., & Salindeho, M. (2020). The Effect of Income and Tax Knowledge upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax 135 in Pulutan Village . Interntional Journal of Applied and International Management , ISSN 2614-743. Suryani, R.E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi DanBangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). Jurnal Mitra Manajemen Online Vol.6,No. 1, 39-52. 2022 Kresna Bip. ISSN 2614-0365, E-ISSN 2599-087, 12 Februari 2022. Wiguna, A.T. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Mencapai Penerimaan Pajak Di Kecamatan Setiabudi Dki Jakarta . Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi. ISSN: 2541-6669 Wulandari, N. & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi DanBangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Universitas Stikubank, Semarang Issn: 2614-6754 (Print), Issn: 2614 3097(Online) Volume 6 nomor 2 tahun 2022. Jurnal Pendidikan Tambusai. Yanti, K.E.M dkk. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap,Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Jurnal Kharisma Vol.3(2021) E-ISSN 2716-2710.

125

Peraturan Perundang-Undangan: Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2011 Pasal 1 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1997 tentang Pengadministrasian Penetapan PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Website: https://www.idxchannel.com, (Diakses Pada Oktober 2022) www.jabar.inews.id (Diakses Pada Oktober 2022) https://bandungkota.bps.go.id (Diakses Pada Januari 2023)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kuesioner KUESIONER

Yth, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden Wajib Pajak PBB di Tempat

Dengan Hormat, Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Tujuan diadakannya kuesioner ini adalah semata-mata untuk kepentingan akademis dalam rangka menyusun skripsi. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan agar setiap pernyataan yang disajikan untuk dijawab dengan jujur sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Informasi yang saya dapat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri: Nama

: Fitriyani

Program Studi

: S1 Akuntansi

Judul Penelitian : “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)” Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pengumpulan data dan informasi ini, saya mengucapkan terima kasih.

dalam

Bandung, 10 Januari 2023

126

127

A. JUDUL PENELITIAN: “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB-P2 KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG)”

A. IDENTITAS RESPONDEN Nama

: ……………………………………………………………

Umur

: ……………………………………………………………

Jenis Kelamin

: (

) Laki-laki

(

) Perempuan

B. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama. 2. Isilah dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Jawaban yang diberikan tidak mengandung jawaban benar dan salah. 4. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis dan identitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terjamin kerahasiaannya. 5. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

Keterangan kuesioner: SS

= Sangat setuju

TS

= Tidak setuju

S

= Setuju

STS

= Sangat tidak setuju

R

= Ragu-ragu

128

KUESIONER PENELITIAN Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Tepat waktu dalam mendaftarkan diri 1

Saya tepat waktu dalam mendaftarkan PBB serta melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakan. 2 Saya membayar pajak tepat waktu dan langsung melaporkannya. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan

perpajakan. 3 Saya tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 4 Saya membayar sesuai dengan tagihan. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 5 Perhitungan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan aturan perpajakan Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga). 6 Pajak bumi dan bangunan dipungut oleh pemerintah daerah.

129

Variabel 𝑋1: Kesadaran Wajib Pajak No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

KS

TS

STS

Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak. 7 Saya menyadari bahwa pajak harus dibayar karena merupakan kewajiban saya sebagai warga negara. Kesadaran akan fungsi pajak. 8

Saya menyadari pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional.

Kesadaran akan tujuan pajak. 9

Saya menyadari ketidak patuhan membayar pajak dapat merugikan negara.

Variabel 𝑋2: Sosialisasi Pajak No

Pernyataan

Media informasi 10 Saya menemukan billboard/poster di jalan ataupun internet tentang sosialisasi/penyuluhan pajak bumi dan bangunan. Slogan 11 Slogan yang digunakan dalam sosialisasi/penyuluhan pajak bumi dan bangunan menekankan tentang manfaat pajak. Kegiatan penyuluhan 12

Saya pernah mengikuti acara sosialisasi/penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan.

SS

S

130

Kualitas Sumber Informasi 13

Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak bumi dan bangunan dengan cepat dan mudah.

Cara penyampaian Penyampaian informasi perpajakan 14

Sosialisasi/penyuluhan pajak bumi dan bangunan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Materi Sosialisasi 15 Sosialisasi/penyuluhan pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak bumi dan bangunan.

Variabel 𝑋3: Kualitas Pelayanan Pajak No

Pernyataan

Berwujud 16

Fasilitas di kantor UPT Bandung Timur maupun Kecamatan Ujung Berung memadai (formulir dan data penting yang dibutuhkan wajib pajak tersedia lengkap, area parkir, ruang tunggu, toilet, musholla, dll).

Empati 17

Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.

Cepat tanggap

SS

S

KS

TS

STS

131

18

Petugas pajak cukup tanggap dalam membantu proses pembayaran pajak bumi dan bangunan

Keandalan 19

Petugas pajak mampu memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.

Kepastian 20

Petugas pajak menguasai pengetahuan perpajakan.

Variabel Z: Sanksi Pajak No

Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Sanksi administrasi yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan kenaikan. 21 Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi pidana yang terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. 22

Sanksi pajak membuat saya akan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

132

Lampiran 1.2 Hasil Data Responden Kepatuhan Wajib Pajak Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 2 5 4 3 4 5

3 2 4 5 2 2 4 2 4 3 4 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 3 3

2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 5 4 4 3 5 3 3 3 3 2

3 4 4 1 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 1 4 2 4 3 4

1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 2 4 2 2 3

2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3

Y.TOTAL 14 17 21 15 14 17 17 15 21 19 16 21 20 17 19 14 20 15 19 18 23 22 19 17 20 21 21 18 21 20 18 18 20

133

Responden 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

5 4 4 5 1 5 4 3 4 2 3 2 1 5 1 4 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 1 2 2 3 2 2 3 2

4 2 5 4 3 4 3 3 5 3 4 3 5 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 5 4 2 2 5 3 4 4

4 3 3 2 4 3 4 4 3 5 5 4 1 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 2 4 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2

5 2 4 3 3 4 3 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 4 4 2 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3

4 4 2 4 5 3 4 3 4 2 2 4 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4

3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 2 3 2 4 3 3 1 4

Y.TOTAL 25 19 22 23 20 23 22 19 22 16 21 19 16 22 16 19 20 20 22 20 22 23 20 23 19 24 18 24 24 17 18 13 18 19 16 16 19

134

Responden 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

5 2 1 2 1 2 5 4 4 3 5 5 5 3 4 3 2 4 5 3 5 2 4 1 2 4 5 2 4 4

2 3 2 4 3 3 5 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 5 2 3 4 4 3 2 2 2 1 2 3 2

4 4 2 3 2 2 1 5 3 3 4 4 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 5

4 2 2 4 2 5 5 4 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 2 1 2

2 3 2 2 4 1 1 3 5 4 3 4 5 5 2 2 3 2 5 3 3 2 3 4 5 3 2 3 5 3

4 5 2 1 1 4 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 4 5 3 3 3 5 2 3 1 5 2 3 2 2

Y.TOTAL 21 19 11 16 13 17 20 20 21 15 21 19 22 21 16 17 19 21 21 18 23 21 17 16 15 19 16 14 18 18

Lampiran 1.3 Hasil Data Responden Kesadaran Wajib Pajak Responden 1 2

Kesadaran Wajib Pajak X1.1 X1.2 X1.3

3 2

2 3

1 4

X1.TOTAL 6 9

135

Responden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Kesadaran Wajib Pajak X1.1 X1.2 X1.3

3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4

3 5 2 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 5 3 3 2 3 4 5 2 3 4 3 1 3 4 4 4 5

3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4

X1.TOTAL 9 10 7 10 10 8 8 8 11 11 9 9 10 10 9 12 9 8 10 9 12 9 6 9 9 9 11 8 9 9 10 6 8 9 10 10 13

136

Responden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kesadaran Wajib Pajak X1.1 X1.2 X1.3

3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 4 2 2 5 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 1 2 4 1 2 3 3 3 2 2 5 3

4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 5 2 2 3 4 3 5 2 2 3 2

3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 1 3 4 3 5 2 3 2 1 2 4 3 4 3 2 4 2 5

X1.TOTAL 10 10 10 12 7 10 8 10 9 8 11 9 11 13 12 10 9 11 10 7 9 12 11 11 10 6 9 7 5 9 10 10 11 6 8 10 10

137

Responden 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kesadaran Wajib Pajak X1.1 X1.2 X1.3

5 3 5 3 2 5 5 2 2 5 5 3 4 4 3 2 2 2 5 4 5 4 1 2

1 3 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 2 2 5 2 2 1 3

X1.TOTAL 8 11 10 9 7 9 9 9 9 12 14 9 9 13 9 8 10 7 10 11 8 8 5 10

2 5 3 4 3 2 2 3 3 5 5 2 3 5 3 2 5 3 3 2 1 2 3 5

Lampiran 1.4 Hasil Data Responden Sosialisasi Pajak Responden 1 2 3 4 5 6 7 8

X2.1

4 4 4 5 4 4 3 4

Sosialisasi Pajak (X2) X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

4 3 3 4 4 4 3 4

3 5 4 5 3 5 3 3

2 3 3 2 3 3 3 2

2 3 3 4 3 5 2 3

X2.6 4 4 4 5 4 3 4 4

X2.TOTAL 19 22 21 25 21 24 18 20

138

Responden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

X2.1

4 3 5 4 2 5 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4

Sosialisasi Pajak (X2) X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2

2 3 4 3 5 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 5 4 4 2 3 4 5 3 4

4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 5 4 4 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 5 5 4

2 2 4 4 3 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4

X2.6 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5

X2.TOTAL 20 19 25 23 19 25 21 21 22 18 17 25 23 23 22 23 24 24 22 21 22 23 23 22 19 22 22 19 22 24 24 21 22 23 26 23 23

139

Responden 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

X2.1

4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4

Sosialisasi Pajak (X2) X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 1 2 2 3 2 2 3 2 5 2 1 2 1 2 5 4 4 3 5 5

3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 2 3 2 5 2

1 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 2 4 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 4 2 3 2 2 1 5 3 3 4 4

3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 2 3 4 3 3 2

X2.6 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3

X2.TOTAL 21 24 24 21 22 24 19 21 20 19 22 21 25 25 24 22 20 17 18 18 20 22 16 20 21 26 20 17 19 19 22 17 22 21 20 25 20

140

Responden 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

X2.1

4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 3 4

Sosialisasi Pajak (X2) X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

5 3 4 3 2 4 5 3 5 2 4 1 2 4 5 2 4 4

4 5 3 3 5 4 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4

5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 5

3 4 5 2 3 3 4 3 5 2 3 2 2 4 4 3 5 4

X2.6

X2.TOTAL 24 25 24 17 21 21 26 20 25 17 20 17 19 26 26 19 22 25

3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4

Lampiran 1.5 Hasil Data Responden Kualitas Pelayanan Pajak Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kualitas Pelayanan Pajak (X3) X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 4 2 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3

3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3

3 5 4 5 3 5 3 3 2 3 4 3 5 4 3

4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3

X3.TOTAL 17 19 16 19 17 22 17 15 14 17 21 18 21 20 16

141

Responden 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Kualitas Pelayanan Pajak (X3) X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 1 3 2

3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4

4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4

3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 5 4 4 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3

3 5 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5

X3.TOTAL 15 20 14 14 19 17 19 18 16 22 16 16 17 21 22 18 19 13 19 21 17 22 21 21 15 14 16 21 18 21 18 16 22 17 17 19 15 15 18

142

Responden 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Kualitas Pelayanan Pajak (X3) X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 2

3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3

5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4

2 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 2 3 2 5 2 4 5 3 3 5 4 5 3 5 3 3

4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3

X3.TOTAL 16 20 17 20 19 23 20 16 19 16 18 20 21 20 19 20 21 14 19 18 18 22 16 16 18 14 20 14 17 21 21 17 19 16 19 17 22 17 15

143

Responden 94 95 96 97 98 99 100

Kualitas Pelayanan Pajak (X3) X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 2 2 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

3 4 5 5 5 5 3

2 3 4 3 5 4 3

3 4 5 3 4 4 3

Lampiran 1.6 Hasil Data Responden Sanksi Pajak Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sanksi Pajak (Z) Z1 Z2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 3 5 3 3 4 3 2 2 3 3

Z.TOTAL 7 5 6 8 6 6 5 7 5 8 6 5 6 5 6 4 7 6 7 5 7 6 8 6 7 4 6

X3.TOTAL 14 17 21 18 21 20 16

144

Responden 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Sanksi Pajak (Z) Z1 Z2 1 4 2 5 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3

4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5

Z.TOTAL 5 7 7 5 5 6 7 8 6 8 8 6 6 6 6 8 9 7 7 7 8 7 8 8 6 7 9 8 7 8 6 9 8 7 7 6 6 7 8

145

Responden 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Sanksi Pajak (Z) Z1 Z2 4 5 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3

5 3 4 3 4 4 5

1 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 3 3 5 3 4 3 5 2 2 3 3

Z.TOTAL 9 8 6 6 8 6 8 5 6 6 7 5 6 6 6 5 6 8 6 8 7 6 8 6 6 7 6 6 7 9 4 5 6 6

146

Lampiran 1.7 Uji Validitas Data Kepatuhan Wajib Pajak Correlations Y1.1 Y1.1

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

Y.TOTAL

100

Pearson Correlation

Y1.2 -,021

,836

N

100

Y1.4

,090 ,271

Y1.5

Y1.6

**

,102

,210

Y.TOTAL *

,659**

,836

,374

,006

,314

,036

,000

100

100

100

100

100

100

**

*

-,158

,172

,336**

,007

,020

,116

,088

,001

100

100

100

100

100

*

*

-,020

,280**

,029

,015

,841

,005

100

100

100

100

-,021

Sig. (2-tailed)

Y1.3

1 -,268

100 **

,233

Pearson Correlation

,090 -,268

Sig. (2-tailed)

,374

,007

N

100

100

100

,271**

,233*

-,219*

1 -,211*

,221*

,489**

Sig. (2-tailed)

,006

,020

,029

,035

,027

,000

N

100

100

100

100

100

100

100

Pearson Correlation

,102

-,158

,242* -,211*

1

,038

,364**

Sig. (2-tailed)

,314

,116

,015

,035

,704

,000

N

100

100

100

100

100

100

100

,210*

,172

-,020

,221*

,038

1

,578**

Sig. (2-tailed)

,036

,088

,841

,027

,704

N

100

100

100

100

100

,659**

,336**

Sig. (2-tailed)

,000

,001

,005

,000

,000

,000

N

100

100

100

100

100

100

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

1 -,219

,242

,000 100

100

,280** ,489** ,364** ,578**

1

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 1.8 Uji Validitas Data Kesadaran Wajib Pajak Correlations X1.1 X1.1

Pearson Correlation

X1.2

X1.2

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

X1.TOTAL

-,014

-,017

,565**

,889

,870

,000

100

100

100

100

-,014

1

,016

,587**

,878

,000

1

Sig. (2-tailed) N

X1.3

,889

147

N X1.3

X1.TOTAL

100

100

100

100

-,017

,016

1

,571**

Sig. (2-tailed)

,870

,878

N

100

100

100

100

**

**

**

1

Pearson Correlation

Pearson Correlation

,565

,587

,000

,571

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

100

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 1.9 Uji Validitas Data Sosialisasi Pajak Correlations X2.1 X2.1

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2.6

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2.6

X2.TOTAL

**

-,002

,473**

,147

,013

,055 ,268

,145

,899

,584

,007

,985

,000

N

100

100

100

100

100

100

100

Pearson Correlation

,147

1

-,089

,150

,081

-,040

,501**

Sig. (2-tailed)

,145

,377

,136

,422

,690

,000

N

100

100

100

100

100

100

**

,002

,445**

,734

,000

,980

,000

100

Pearson Correlation

,013

-,089

Sig. (2-tailed)

,899

,377

N

100

100

100

100

100

100

100

Pearson Correlation

,055

,150

-,034

1

,050

,021

,464**

Sig. (2-tailed)

,584

,136

,734

,619

,835

,000

N

100

100

100

100

100

100

1

*

,663**

,017

,000

Pearson Correlation

,268

**

1

,081 ,372

-,034 ,372

100

**

,050

,239

Sig. (2-tailed)

,007

,422

,000

,619

N

100

100

100

100

100

100

100

*

1

,344**

Pearson Correlation

-,002

-,040

,002

,021

Sig. (2-tailed)

,985

,690

,980

,835

,017

N

100

100

100

100

100

X2.TOTAL Pearson Correlation

,239

,000 100

100

,473** ,501** ,445** ,464** ,663** ,344**

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

N

100

100

100

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

100

148

Lampiran 1.10 Uji Validitas Data Kualitas Pelayanan Pajak Correlations X3.1 X3.1

Pearson Correlation

X3.2

1 ,257

Sig. (2-tailed) N X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

X3.3 ,219

X3.4

*

,256

X3.5 X3.TOTAL

*

,125

,553**

,010

,029

,010

,215

,000

100

100

100

100

100

**

**

*

,611**

100

Pearson Correlation ,257

**

**

1 ,262

Sig. (2-tailed)

,010

N

100

100

*

**

Sig. (2-tailed)

,029

,009

N

100

100

100

*

**

**

Sig. (2-tailed)

,010

,002

,000

N

100

100

100

,311

,252

,009

,002

,011

,000

100

100

100

100

**

**

,666**

,000

,002

,000

100

100

100

**

,757**

,000

,000

100

100

100

Pearson Correlation

,125 ,252* ,302** ,386**

1

,640**

Sig. (2-tailed)

,215

,011

,002

,000

N

100

100

100

100

100

100

**

**

**

**

**

1

Pearson Correlation ,219 ,262

Pearson Correlation ,256 ,311

X3.TOTAL Pearson Correlation ,553

,611

1 ,362

,362

,666

,302

1 ,386

,757

,000 ,640

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

N

100

100

100

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 1.11 Uji Validitas Data Sanksi Pajak Correlations Z1 Z1

Z2 -,040

,612**

,690

,000

100

100

100

-,040

1

,766**

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N Z2

Pearson Correlation

Z.TOTAL

Sig. (2-tailed)

,690

N

100

100

100

**

**

1

Z.TOTAL Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

,612

,000

,000 ,766

,000

149

N

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 1.12 Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

,650

6

Lampiran 1.13 Uji Realibilitas Kesadaran Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

,671

3

Lampiran 1.14 Uji Realibilitas Sosialisasi Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

,653

6

Lampiran 1.15 Uji Realibilitas Kualitas Pelayanan Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

,736

5

Lampiran 1.16 Uji Realibilitas Sanksi Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,735

N of Items 2

150

Lampiran 1.17 Uji Normalitas Komolgorv Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

100 ,0000000 50,86424712

Absolute

,064

Positive

,059

Negative

-,064

Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 1.18 Uji Normalitas P-Plots

,064 ,200c,d

151

Lampiran 1.19 Uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

1 (Constant) Kesadaran Wajib Pajak

36,713 16,721

Std. Error 12,465 5,812

Sosialisasi Pajak Kualitas Pelayanan Pajak Kesadaran Wajib Pajak*Z Sosialisasi Pajak*Z

22,097

,877

,749

25,184 ,000

,539

1,855

-2,834

2,827

-,029

-1,002 ,319

,570

1,754

,180

,225

,031

,799

,426

,316

3,166

,194

,026

,296

7,526 ,000

,308

3,250

Kualitas Pelayanan Pajak*Z

-,036

,189

-,007

-,189 ,851

,311

3,218

B

Beta

Tolerance

VIF

,101

2,945 ,004 2,877 ,005

,386

2,590

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 1.20 Uji Heteroskedastisitas

152

Lampiran 1.21 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Model 1

Standardized Coefficients

t

Sig.

5,678

,000

B 87,301

Std. Error 15,376

Beta

Wajib

36,170

5,226

,219

6,921

,000

Sosialisasi Pajak Kualitas Pelayanan Pajak

27,914 -,965

,926 3,120

,946 -,010

30,149 -,309

,000 ,758

(Constant) Kesadaran Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 1.22 Uji MRA Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model

Standardized Coefficients

B

Std. Error

36,713

12,465

Kesadaran Wajib Pajak

16,721

5,812

,101

2,877 ,005

Sosialisasi Pajak

22,097

,877

,749

25,184 ,000

Kualitas Pelayanan Pajak Kesadaran Wajib Pajak*Z Sosialisasi Pajak*Z

-2,834

2,827

-,029

-1,002 ,319

,180

,225

,031

,799

,194

,026

,296

7,526 ,000

1 (Constant)

Beta

t

Sig.

2,945 ,004

Kualitas Pelayanan -,036 ,189 -,007 Pajak*Z a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

,426

-,189 ,851

153

Lampiran 1.23 Uji Koefisien Korelasi Product Moment Correlations

Kepatuhan Pearson Wajib Correlation Pajak Sig. (2tailed) N Kesadaran Pearson Wajib Correlation Pajak Sig. (2tailed) N Sosialisasi Pearson Pajak Correlation Sig. (2tailed) N Kualitas Pearson Pelayanan Correlation Pajak Sig. (2tailed) N Kesadaran Pearson Wajib Correlation Pajak*Z Sig. (2tailed) N Sosialisasi Pearson Pajak*Z Correlation Sig. (2tailed) N Kualitas Pearson Pelayanan Correlation Pajak*Z Sig. (2tailed)

Kepatuhan Kesadaran Kualitas Kesadaran Kualitas Sosialisasi Sosialisasi Wajib Wajib Pelayanan Wajib Pelayanan Pajak Pajak*Z Pajak Pajak Pajak Pajak*Z Pajak*Z 1 ,131 ,928** -,122 ,380** ,792** ,403**

100 ,131

,193

,000

,225

,000

,000

,000

100 1

100 -,090

100 ,202*

100 ,668**

100 ,295**

100 ,615**

,371

,044

,000

,003

,000

100 1

100 -,166

100 ,182

100 ,605**

100 ,206*

,099

,070

,000

,040

100 1

100 ,422**

100 ,000

100 ,403**

,000

,998

,000

100 1

100 ,549**

100 ,676**

,000

,000

100

100

1

,621**

,193 100 ,928**

100 -,090

,000

,371

100 -,122

100 ,202*

100 -,166

,225

,044

,099

100 ,380**

100 ,668**

100 ,182

100 ,422**

,000

,000

,070

,000

100

100

100

100

**

,792

,295

**

,605

**

,000

100 ,549

**

,000

,003

,000

,998

,000

,000

100 ,403**

100 ,615**

100 ,206*

100 ,403**

100 ,676**

100 ,621**

,000

,000

,040

,000

,000

,000

100 1

154

N

100 100 100 100 100 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

100

100

Lampiran 1.24 Uji Koefisien Determinasi Sebelum Moderasi

Model

R

Model Summary Adjusted R R Square Square

Std. Error of the Estimate

1 ,953a ,908 ,905 74,25747 a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 1.25 Uji Koefisien Determinasi Setelah Moderasi Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate a 1 ,978 ,956 ,953 52,47939 a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak*Z, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*Z, Sosialisasi Pajak*Z b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 1.26 Uji Parsial (Uji t)

1

Model (Constant)

Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error 36,713 12,465

Standardized Coefficients Beta

t Sig. 2,945 ,004

Kesadaran Wajib Pajak

16,721

5,812

,101

2,877 ,005

Sosialisasi Pajak Kualitas Pelayanan Pajak Kesadaran Wajib Pajak*Z Sosialisasi Pajak*Z

22,097 -2,834

,877 2,827

,749 -,029

25,184 ,000 -1,002 ,319

,180

,225

,031

,799

,194

,026

,296

7,526 ,000

,426

155

Kualitas Pelayanan Pajak*Z

-,036

,189

-,007

-,189 ,851

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 1.27 Uji F (Simultan) Sebelum Moderasi ANOVAa

Regression

Sum of Squares 5245263,195

Residual Total

529360,477 5774623,672

Model 1

df

Mean Square

F

Sig.

3

1748421,065

317,078

,000b

96 99

5514,172

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 1.28 Uji F (Simultan) Setelah Moderasi ANOVAa Sum of df Mean Square F Sig. Squares 1 Regression 5518493,680 6 919748,947 333,958 ,000b Residual 256129,992 93 2754,086 Total 5774623,672 99 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak*Z, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*Z, Sosialisasi Pajak*Z Model

156

Lampiran 1.29 Titik Persentase Distribusi t (df = 81 - 120)

157

Lampiran 1.30 Titik Persentase Distribusi F untuk probabilitas 0,05

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.