KKAASSTTRRAATT RREEWWIINNDD H I M A - A P F I S I P U L M # E d i s i 2 0 2 2 Menyikapi Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM, Dilema atau Sebuah Solusi? Vaksin Booster Lanjut Diberlakukan, Tuntutan atau Kebutuhan? Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Apa Alasan Ditundanya Pemilu 2024? Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia Menimbulkan Polemik Pro dan Kontra RKUHP Tak Transparan, Demokrasi Pemerintah Diragukan #SemuaBisaKena Polemik Kuliah Luring Di FISIP ULM : Antara Jumlah Mahasiswa dan Ruangan Yang Tersedia Koruptor Bebas, Rakyat Gemas HIMA-AP FISIP ULM himaapfisipulm himaap.fisip.ulm.ac.id [email protected]

D A F T A R I S I Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Apa Alasan Ditundanya PEMILU 2024? ......................................... 7 Menyikapi Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM, Dilema atau Sebuah Solusi? ................... 9 Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia Menimbulkan Polemik Pro dan Kontra ............................................. 12 RKUHP Tak Transparan, Demokrasi Pemerintah Diragukan .................................................................... 15 Sekilas Info .................................................................. 19 Vaksin Booster Lanjut Diberlakukan, Tuntutan atau Kebutuhan? ................................................................. 21 Polemik Kuliah Luring : Antara Jumlah Mahasiswa dan Ruangan yang Tersedia ................................................ 24 Koruptor Bebas Rakyat Gemas ................................... 30 Teka Teki Silang .......................................................... 33 Daily Public : Cara Mengekspresikan Diri Dalam Berpendapat ................................................................ 34 Daily Public : Cara Membangun Personal Branding ... 35

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Salam Administrator Muda Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat-Nya lah kepengurusan HIMAAP FISIP ULM 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Pada periode ini, kabinet yang kami gaungkan adalah RAGAM dengan makna perbedaan yang menyatu dalam satu tujuan yang sama untuk mencapai visi dari organisaai yaitu "Mewujudkan HIMA-AP FISIP ULM sebagai sarana pengembangan potensi dalam bidang akademik maupun non-akademik yang berlandaskan kekeluargaan serta mencapai kebermanfaatan yang berdedikasi". HIMA-AP FISIP ULM dituntut untuk terus selalu beradaptasi dalam setiap keadaan, di tahun ini yang merupakan peralihan dari masa pandemi menuju masa yang normal kembali, sehingga kegiatan yang kami lakukan perlu penyesuaian dengan mengoptimalkan pelaksanaan secara tatap muka atau offline. Rasa bangga kami rasakan atas segala tantangan dan tanggung jawab yang besar dapat dilewati dengan berkesan, tujuan utama dari organisasi yang harus selalu dikedepankan untuk menciptakan kebermanfaatan dalam peningkatan potensi, pengawalan aspirasi, pengkajian isu terkini, penyebaran informasi yang diperlukan. Kontribusi dan capaian yang luar biasa telah ditorehkan dalam periode ini pada bidang kemasyarakatan, pengembangan minat bakat, pengkajian isu sosial politik yang utamanya dalam keilmuan Administrasi Publik. Penerbitan Majalah Kastrat Times Rewind 2022 adalah salah satu bukti nyata capaian dalam pengkajian isu sosial politik. Majalah ini merupakan rangkuman tulisan kastrat times dari periode ini dengan tujuan mengingat kembali isu-isu yang terjadi dan pernah kami jadikan tulisan dalam sebuah kastrat times bulanan. Harapannya dengan adanya ini dapat membuat kita lebih peka dan peduli terhadap permasalahan yang pernah terjadi. Walaupun penerbitan majalah Kastrat Times Rewind 2022 ini adalah pertanda bahwa kepengurusan HIMA-AP FISIP ULM 2022 sudah menjelang akhir periode, namun keberlanjutan dalam pengkajian semestinya akan terus dilakukan pada perieode-periode selanjutnya guna selalu mengasah wawasan dan pengetahuan kita sebagai mahasiswa yang salah satu tugas nya adalah social control. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bersama HIMA-AP FISIP ULM dalam menebar kebaikan kepada sesama. Semoga kedepan kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya, Aamiin. Wassalamualaikum Wr. Wb. MUHAMMAD IRFANI Ketua Umum HIMA-AP FISIP ULM SAMBUTAN

RAHMATUN NISA Pemimpin Redaksi Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuangkan hasil karya berupa tulisan dalam majalah Kastrat Rewind. Kastrat Rewind merupakan rangkuman kajian-kajian strategis yang dilaksanakan oleh Departemen Kajian yang isinya muatan-muatan terkait isu-isu strategis yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Setelah Pandemi Covid-19 berakhir, ada banyak tatanan-tatanan baru yang merubah kehidupan masyarakat di Indonesia salah satunya diberlakukannya vaksin booster dosis 3 maupun dosis 4. Selain itu setelah hampir 2 tahun Kampus FISIP tidak melaksanakan perkuliahan offline dan dengan keluarnya SK dari Rektor ULM terkait perkuliahan tatap muka, Kampus FISIP pelan-pelan membenahi pelaksanaan perkuliahan secara hybrid, dikarenakan masih terbatasnya ruang perkuliahan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, jumlah penerimaan mahasiswa FISIP semakin bertambah namun nyatanya tidak sebanding dengan jumlah ruang perkuliahan yang ada. Sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Serangkaian isu atau masalah-masalah strategis juga kami bahas dalam majalah kastrat rewind edisi 2022 ini. Kami harap dengan adanya majalah kastrat rewind ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca dari sudut pandang yang kami hadirkan termasuk bagaimana sudut pandang Administrasi Publik itu sendiri. REDAKSIONAL PENGANTAR

STEERING COMMITE ERING COMMITE Rahmatun Nisa Taufik Hidayat Banatul Maslakhah Aulia Azizah Ervina Rahmayanti Salma Arini Ilma Minda Safitriyani Supriansyah Andi Oksa Eka Sakti Destri Ana Sari Hijjatin Mardhatina Agisna Rahmatika Sinta Novia Muhammad Riswan Rahmawan TIM PENULIS DAN PENYUSUN

Penundaan Pemilu 2024 sebagai "akses kekuasaan" konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Artinya, memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi dan dalam UUD 1945 Pasal 7 sudah dijelaskan secara gamblang bahwa masa jabatan presiden dan wakilnya pada intinya, hanya berlaku selama lima tahun, dan hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Wacana dari para elit politik tidak dapat serta merta memutuskan untuk menunda pemilu tetapi perlu adanya aturan yang absah mengatur hal tersebut. Meskipun ada ruang untuk menunda tahapan melalui UU Pemilu, tapi tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar terkait dengan masa jabatan Presiden, dan regulasi penyelenggaraan pemilu. otif dibalik penundaan pemilu 2024? Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal, mengatakan adanya penundaan Pemilu ini sebagai upaya pemulihan ekonomi. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengklaim memiliki bigdata 110 juta warganet yang menginginkan pemilu ditunda. KPU dan BAWASLU RI dengan lantang menolak dan menegaskan dari pihak penyelenggara tidak ada isu ini, sehingga mereka lebih berfokus pada persiapan pemilu 2024. Sumber : detikcom ISU PERPANJANGAN MASA JABATAN JOKOWI, APA ALASAN DITUNDANYA PEMILU 2024? M 7 KASTRAT TIMES REWIND 202 APRIL

Berdasarkan prinsip negara demokrasi yang telah dianut Indonesia, sudah jelas bahwasanya jabatan presiden maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun dan tidak boleh diperpanjang dengan landasan peraturan yang mengikatnya. Logika penundaan pemilu itu datang dari negara yang bukan demokratis. Jikalau ditinjau dari perspektif administrasi publik juga menyangkut kaitannya dengan dampak legitimasi politik terhadap isu penundaan pemilu. Legitimasi adalah pengakuan atau pengukuhan suatu Undang-Undang sebelum diundangkan. Sebelum adanya legalitas, tidak dapat dikatakan bahwa peraturan itu efektif, termasuk juga terhadap isu penundaan pemilu yang kita ketahui bersama masih belum ada dikukuhkan UndangUndangnya. Oleh karenanya pada negara demokrasi, legitimasi politik merupakan hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan dari legitimasi politik di negara demokrasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kewarganegaraan. Ditinjau dari perspektif etika administrasi publik terhadap penundaan pemilu juga tentu ada kaitannya. Pelanggaran etika administrasi publik atau juga bisa disebut mal administrasi. Mal administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi (Widodo, 2001: 259). Salah satu contoh diantara pelanggaran etika administrasi publik ialah melakukan suatu pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan, di mana ketika pemilu ditunda maka secara tidak langsung itu melanggar peraturan yang telah mengikat akan hal tersebut, yaitu salah satunya penundaan pemilu merupakan pembangkangan konstitusi yang melanggar Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kacamata Administrasi Publik Terhadap Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Sumber : Sinar Harapan 8

Dalam beberapa hari terakhir banyak media massa yang memberitakan terkait kenaikan harga BBM. Alasan pemerintah memberikan kebijakan terkait kenaikan harga BBM dianggap merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi inflasi serta pembengkakan dari APBN akibat subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Alasan lain juga dikarenakan minyak dunia yang terus mengalami lonjakan sebagai variabel terikat yang diimpor oleh Indonesia. Dilansir dari bbc.com (01/04/22), PT Pertamina Patra Niaga mengatakan kenaikan Pertamax dipicu oleh harga minyak dunia yang melambung, sehingga mendorong harga minyak mentah Indonesia pun mencapai mencapai US$114,55 (Rp1,64 juta) per barel pada 24 Maret 2022. Kondisi itu dapat menekan keuangan Pertamina, sehingga penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak terelakkan. Konsumsi Pertamax sendiri hanya berkisar 14%, jauh lebih kecil apabila dibandingkan konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 83%. Jika dilihat dari sisi konstitusi/UU kenaikan harga BBM dinilai melangar hukum. Dilansir dari Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan, MENYIKAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KENAIKAN HARGA BBM, DILEMA ATAU SEBUAH SOLUSI? “Dari salah satu UU Pakar Hukum Energi dan Pertambangan menjelaskan berdasarkan pasal 8 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komonditas vital dan menguasai hajat hidup orang, artinya rakyat berhak mendapatkan jaminan ketersediaan BBM dengan harga yang adil dan pro rakyat”. Sumber : CNN Indonesia 9 KASTRAT TIMES REWIND 202 MEI Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Masyarakat Harga bahan pokok semakin mahal Munculnya tangan-tangan usil/curang yang dapat melanggar hukum dalam proses distribusi BBM, yang mengakibatkan pemasokan BBM menjadi susah untuk tersalurkan. Daya beli masyarakat menurun

Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh akan naiknya harga BBM pada menjelang lebaran. Kenaikan harga BBM justru membuat para tangan usil, curang dan melanggar hukum dalam proses distribusi BBM, yang mengakibatkan pemasokan BBM menjadi susah untuk tersalurkan. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Jika harga BBM naik pasti akan berakibat pada menurunnya ekonomi masyarakat, berkurangnya daya beli masyarakat, dan juga naiknya beberapa harga bahan pokok rumah tangga. Ted Robert Gurr (1979) mengatakan bahwa situasi seperti ini disebut dengan depresiasi relative kolektif. Artinya, orang-orang merasa sangat tertekan sehingga mereka bersatu untuk melakukan demonstrasi sepanjang waktu. Untuk menyiasatinya pemerintah telah menempuh berbagai cara agar bahan bakar tidak habis, apalagi menjelang Idul Fitri seperti saat ini. Dilansir dari okezone.com (05/04/22), Bareskrim Polri melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Arahan itu diteruskan ke Polda di seluruh daerah. Tidak hanya sebatas penertiban pendistribusian, polisi juga akan mengantisipasi adanya oknum atau pihak nakal dan ilegal dalam proses pendistribusian BBM. Dengan begitu, pasokan BBM ke masyarakat bisa berjalan lancar tanpa adanya kendala. Perspektif Administrasi Publik Terhadap Kenaikan Harga BBM 10 Paradigma Administrasi Publik New Public Service menganggap bahwa rakyat sebagai “warga negara” bukan sebagai “pelanggan” (Denhart & Denhart (2003)). Peran pemerintah pun dikembalikan sebagai “pelayan publik” yaitu harus mengedepankan kepentingan umum yang dipisah dengan kepentingan bisnis. Dengan naiknya harga BBM sudah pasti menjadi hal yang sangat membebani rakyat. Harga BBM dinilai tidak pro terhadap rakyat dan juga di ikuti dengan kenaikan bahan makanan. Kenaikan harga BBM ini juga merupakan bagian dari mal administrasi. Dilansir dari ombudsman.go.id (03/07/21), bentuk-bentuk mal administrasi yaitu, penyimpangan prosedur, tindakan diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, permintaan imbalan, dan lainnya. Dimana kenaikan ini menyebabkan masyarakat/publik dalam pemenuhan kebutuhan dinilai tidak efektif dan berupa hal yang tidak di inginkan. Kenaikan harga Pertamax berlaku mulai Jumat (01/04) dari Rp 9.000 – Rp 9.400 per liter menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per liter. Kenaikan BBM bukan menjadi hal yang baru di Indonesia saat ini. Bahkan sejak zaman pemerintahan Soeharto hingga sampai di pemerintahan Joko Widodo harga BBM terus menerus naik.

Alasan kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi inflasi dan juga dikarenakan harga minyak dunia yang terus mengalami lonjakan bukanlah salah satu alasan yang tepat dalam memberikan keputusan terkait masalah yang ada. Meskipun kenaikan BBM bukan menjadi hal yang baru di Indonesia saat ini. Pemerintah diharapkan melakukan penyusunan perencanaan dan perumuskan strategi kebijakan BBM yang tepat bagi masyarakat. Selain itu diharapkan juga Pemerintah dan jajarannya melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Tidak hanya sebatas penertiban pendistribusian, tapi juga sebagai bentuk mengantisipasi adanya oknum atau pihak nakal dan ilegal dalam proses pendistribusian BBM. 11 Contoh kebijakan BBM yang dapat dipilih yaitu kebijakan formula Automatic Pricing Mechanism (APM) dalam penetapan harga. Kebijakan formula APM ini dirancang sebagai instrumen yang dapat menstabilkan harga BBM bensin dan jenis solar smpai batas tertentu melalui pemberlakuan pajak penjualan dan subsidi dalam jumlah yang bervariasi. Perubahan harga eceran dipengaruhi oleh besaran pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan seperti ini telah diambil oleh Malaysia, yang menjaga BBM melalui pemberian insentif. Suatu permasalahan yang ada ini perlu diatasi dan Pemerintah diharapkan terus mengorientasikan pelayanan kepada publik. Dikutip dari mediaindonesia.com (05/04/22), perlu adanya penyusunan perencanaan dan perumusan strategi kebijakan BBM yang terintegrasi antara kepastian pasokan, price strategy, sasaran dan mekanisme subsidi, serta insentif, yang diharapkan mampu meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan gejolak ekonomi nasional. Sumber : Suara Banua News

Dilansir dari BBC News Indonesia, Partai Mahasiswa Indonesia resmi berbadan hukum sejak 21 Januari 2022 dan telah tercantum dalam surat penyampaian data partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, keberadaannya baru mengemuka ke publik belakangan ini. Partai ini diketuai oleh Eko Pratama, yang merupakan Koordinator Pusat BEM Nusantara, salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang paling dikenal di Indonesia dan belakangan pecah menjadi dua kubu. Partai Mahasiswa Indonesia sendiri diketahui masuk dalam deretan partai politik yang telah berbadan hukum dalam Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Februari 2022. Tertera nama Eko Pratama sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia. Partai ini disahkan lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-6.AH.11.01 Tahun 2022 pada 21 Januari 2022. Partai itu berada pada urutan ke 69 dalam daftar partai politik yang dinyatakan telah berbadan hukum. Sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menolak dikaitkan dengan Partai Mahasiswa Indonesia yang dianggap "tidak mewakili perjuangan" mereka dan justru dicurigai "ditunggangi kepentingan politik tertentu untuk memecah gerakan mahasiswa". Ketua BEM Seluruh Indonesia (SI), Kaharuddin, juga menolak partai politik tersebut mengatasnamakan mahasiswa. Sebab menurut dia, orientasi partai politik yang mengarah pada kekuasaan bertentangan dengan perjuangan mahasiswa yang berbasis pada gerakan moral, bukan kepentingan tertentu. "Ini tidak merepresentasikan kepentingan mahasiswa Indonesia, di sana ada kepentingan politik atau segelintir orang yang ingin memakai nama mahasiswa Indonesia. Kami dari BEM SI tegaskan untuk menolak keras pemakaian nama mahasiswa Indonesia dari partai yang dibentuk, karena perlu menjaga independensi dari mahasiswa itu sendiri, baik dari politik praktis atau kepentingan partai politik," kata Kaharuddin kepada BBC News Indonesia, Minggu (24/04). Terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) menuai berbagai diskursus di masyarakat, terkhusus di kalangan mahasiswa. Kata mahasiswa” dalam partai politik kini sontak menuai berbagai tanggapan mahasiswa. Pembentukan partai ini telah mengkhianati gerakan dan roh mahasiswa sekaligus mencederai status universitas yang melarang mahasiwa untuk terlibat dalam politik praktis. Dalam tayangan akun YouTube Kompas TV pada Senin, 25 April 2022, Ichwan Nugraha Budjang sebagai perwakilan BEM SI menjelaskan bahwa kehadiran partai mahasiswa bisa menghilangkan peran-peran penting mahasiswa seperti agent of control, agent of change, dan orator. Menurutnya partai politik berorientasi pada kekuasaan yang tidak sesuai dengan kodrat mahasiswa beserta peran dan fungsinya. Ichwan juga menyatakan skeptis saat mendengar wacana pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia, karena menurutnya partai politik memerlukan modal yang tidak sedikit. Menurut Ridho, munculnya partai ini merupakan upaya penggembosan serta pembungkaman yang sangat terstruktur terhadap suara kritis mahasiswa. Ridho mengajak kelompok mahasiswa lain turut bersuara kompak menolak partai ini. Ia juga menegaskan bahwa partai tersebut sama sekali tidak mempresentasikan mahasiswa Indonesia sebagai agent of control dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. M U N C U L N Y A P A R T A I M A H A S I SWA I N D O N ES I A M E N I M B U L K A N P O LE M I K P R O D A N K O N T R A 12 KASTRAT TIMES REWIND 202 JUNI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) angkat bicara atas munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang diketuai Eko Pratama. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan, mahasiswa sebagai individu dewasa, tidak dilarang untuk mengikuti politik praktis. "Mahasiswa adalah insan dewasa. Sebagai bagian dari masyarakat tentu punya hak politik yang dilindungi UU. Jadi kalau mahasiswa akan terjun di dunia politik tidak ada larangan," kata Nizam kepada suara.com, Senin (25/4/2022). Namun, dia menegaskan mahasiswa tersebut dilarang melakukan aktivitas politiknya di dalam kampus yang merupakan lembaga akademik yang bertugas menjaga dan mencari kebenaran ilmiah. Karenanya kampus tidak boleh berpolitik praktis agar ilmunya tidak partisan. Politik praktis tidak boleh dibawa masuk kedalam kampus untuk menjaga marwah kampus sebagai lembaga ilmiah pencari kebenaran. Mahasiswa harus melek politik tetapi tidak harus berkecimpung di dunia praksis partai politik. Tidak ada yang salah dengan mahasiswa yang aktif berpolitik. Justru seorang mahasiswa yang berpolitik adalah mereka yang memiliki daya pikir kritis dan aktif dalam setiap permasalahan yang terjadi terhadap bangsa ini. Mahasiswa tidak boleh apatis apalagi pesimis melihat masa depan. Menjadi mahasiwa aktivis adalah pilihan bagi mahasiswa yang ingin berpolitik setelah lulus. Tetapi lebih dari itu, mahasiswa yang aktif di organisasi adalah sosok yang memiliki nilai lebih terhadap seni manajemen hidup. Dampak jika mahasiswa menjadi anggota atau pengurus sebuah partai politik akan berpengaruh terhadap peran mahasiswa sebagai agent of change yang selalu diharapkan dan kemungkinan akan mengganggu prioritas kuliahnya. Padahal masih banyak mahasiswa yang menyukai kegiatan ekstrakurikuler agar terus mengasah kepekaaan sosialnya. Masih banyak mahasiswa yang berkutat menekuni kuliahnya sembari kerja sampingan untuk menambal biaya kuliah dan membantu kehidupan orang tuanya. Jika mereka sudah menamatkan kuliah, boleh saja mendirikan partai politik karena hak setiap bangsa. Pilihannya tinggal memperkuat instrumen partai politik yang sudah ada atau membentuk yang baru. Tantangan hidup di masa kini dan masa yang akan datang begitu kompleks dan cepat berubah. Mahasiswa harus menyiapkan diri untuk memasuki zaman yang tidak bisa dihindari. Butuh spesialisasi keilmuan dan keahlian serta passion. Jangan lalaikan jiwa sosial, pluralisme, dan toleransi. Sumber : Medium.com 13

Melembagakan mahasiswa dalam partai politik menyebabkan esensi kampus sebagai laboratorium peradaban tereduksi. Ketika mahasiswa membentuk partai politik, permasalahan bangsa akan dibahas di meja partai politik. Kebebasan akademik pun hilang. Garis perjuangan tak tegak lurus lagi. Mahasiswa seharusnya mendiskusikan permasalahan bangsa di meja kampus, bukan di meja partai politik. Lagi pula begitu banyak wadah yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat seperti NGO atau non governmental organization, aliansi-aliansi rakyat, dan komunitas nonprofit yang mengangkat suatu isu tertentu. Selain itu, harus ditegaskan, Partai Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai hak mengatasnamakan perwakilan mahasiswa Indonesia. Atas dasar apa partai politik ini biasa mengaku sebagai muara gerakan mahasiswa seluruh Indonesia? Gerakan mahasiswa tak harus dilembagakan melalui partai politik. Gerakan mahasiswa adalah gerakan mahasiswa, bukan gerakan partai politik. Partai politik selalu bergerak dengan berbagai pertimbangan kepentingan, antara lain perolehan kursi maupun pundi-pundi untuk memenuhi kebutuhan politik. Gerakan mahasiswa hanya memiliki satu kepentingan, yaitu kepentingan rakyat. Saat partai politik telah melenceng dari garis perjuangan atau mengeluarkan anasir-anasir politik yang tak pro rakyat, mahasiswa menjadi garda terdepan untuk menentang dan menumbangkannya. Siapa pula yang bias menjamin partai politik yang membawa-bawa nama mahasiswa ini bukan “mainan” dari kekuasaan? Bukan mudah membentuk partai politik, diperlukan modal yang besar. Selain modal sosial dan elektabilitas, urusan logistik juga menjadi hal yang penting. Ketiadaan logistik akan memberikan celah pada kekuatan oligarki dan kekuasaan. Akhirnya, partai baru hanya akan menjadi instrument baru bagi kekuasaan dan gerakan mahasiswa pun akhirnya menjadi komoditas politik. Tahukah Kamu? Tulisan Dicky Dwi Ananta yang berjudul "Gerakan Mahasiswa: Berangkat dari Mana dan Menuju ke Mana?" menggambarkan tentang gerakan rakyat di berbagai belahan dunia ketika mahasiswa bersekutu dengan kelas pekerja. Tidak sedikit dari gerakan tersebut yang berbuah kemenangan. Meski berbagai contoh yang diberikan adalah kasus-kasus yang terjadi di negara jauh, namun hal tersebut juga merupakan pelajaran yang dapat kita pelajari. Gerakan mahasiswa saat ini memang perlu terus belajar dan memiliki landasan teori yang kuat sebagai pondasi gerak. Termasuk pembelajaran historis dari gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi di Indonesia maupun negara luar. Ini menjadi penting, sebab “tak mungkin ada pergerakan revolusioner tanpa teori revolusioner”. 14

#Semuabisakena DAMPAK ADANYA RKUHP Maksud dan tujuan adanya pembuatan RKUHP adalah untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Karena KUHP saat ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat. Meski demikian, RUU KUHP yang baru ini menuai polemik besar dari masyarakat. RKUHP merupakan RUU yang dirancang oleh DPR untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Meski demikian, tindakan ini berbuah penolakan besar dari masyarakat. Salah satu alasannya adalah banyaknya pasal karet yang tidak jelas syarat keberlakuannya sehingga rawan multi tafsir. Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), mengkritik RKUHP dan menuntut proses pembahasan RKUHP dilakukan secara terbuka serta harus melibatkan pertisipasi masyarakat. Selain itu Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa proses legislasi terkesan tertutup dan tidak membuka susunan konsep RKUHP secara utuh. Ia juga mengatakan 14 poin draf RKUHP yang beredar di masyarakat membawa paradigma konservatif. Sudut Pandang Pemerintah/ Masyarakat Mengenai RKUHP Urgensi/Kepentingan Dari Pembuatan RKUHP RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang tentunya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas lantaran menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat menghambat demokratisasi di Indonesia. Beberapa pasal yang menuai banyak penolakan misalnya terkait penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa. RKUHP TAK TRANSPARAN, DEMOKRASI PEMERINTAH DIRAGUKAN Sedangkan dari Komisi III DPR RI, Johan Budi, mengatakan bahwa telah memberikan ruang partisipasi dari masyarakat yakni dengan melibatkan banyak tokoh masyarakat dan mengundang berbagai elemen untuk mengkritisi RKUHP pada periode sebelumnya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa produk RKUHP ini seharusnya sudah disahkan, namun tertunda hingga masa DPR saat ini. RKUHP pada saat ini adalah pilihan terbaik, bukan karena konstitusionalitas anggota DPR yang membahasnya menurun karena banyaknya anggota DPR terlibat korupsi. Melainkan karena merevisi peraturan sepenting KUHP haruslah dilakukan dengan seksama dan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan karena hasilnya akan mengikat kita semua. Kita perlu mengubah KUHP karena ketertinggalannya melindungi hak-hak kita namun keterbatasan yang ada membuat tak mungkin untuk mengharapkan dituntaskan dalam masa persidangan DPR sekarang. 15 KASTRAT TIMES REWIND 202 JULI

Pandangan Administrasi Publik Dalam Polemik Pengesahan RKUHP Proses penyusunan produk legislasi RKUHP merupakan pelanggaran atas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menguraikan ruang lingkup Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, dimana salah satu asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Beberapa pasal yang dimuat dalam draf RKUHP itu juga dinilai multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan mempidanakan para aktivis yang menyuarakan kritiknya, padahal jika ditinjau dari asas good governance yang diantaranya ialah asas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dimana partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, yang mana hal ini akan terhambat jikalau pasal multitafsir tentang kritik disahkan menjadi Undang-Undang. Pasal-pasal itu mengatur pidana pada perbuatan penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, penghasutan untuk melawan penguasa umum, hingga penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal yang dimuat dalam draf RUU itu dinilai multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan mempidanakan para aktivis yang menyuarakan kritiknya, baik itu melalui aksi demonstrasi maupun melalui sarana teknologi informasi seperti media sosial. Padahal, kritik itu menyehatkan demokrasi dan tidak semua kritik merupakan penghinaan. Protes keras publik terhadap pembahasan RKUHP pada 2019 lalu seharusnya menjadi perhatian khusus Pemerintah dan DPR dalam membahas RKUHP kali ini. 16

PASAL-PASAL KONTROVERSIAL RKUHP Pasal 252 : Santet. Ancaman Pidana Mengenai Santet yang Sulit Dibuktikan & Menimbulkan Penyakit/Kematian Orang Lain Dapat Dipidana Dipenjara. Pasal 251, 470, 471 & 472 : Aborsi pengguguran Kandungan. Sengaja Gugurkan Kandungan Termasuk bagi Korban Pemerkosaan Bisa Dipidana Penjara. Pasal 432 : Gelandangan. Setiap Orang yang Bergelandangan di Jalan dan Tempat Umum Dikenai Denda Rp 1 Juta. 10. Pasal 604 : Korupsi. Koruptor Terancam Pidana Minimal 2 Tahun Penjara & Denda Paling Banyak Kategori 4 (Rp 200 Juta). Pasal 2 : Pelanggaran Adat. Pelanggaran Hukum Kewajiban Adat di Masyarakat Bisa Dipidana Pasal 417 & 419 : Perzinaan. Hubungan Seks Di luar nikah/ Kumpul Kebo Dapat Dipidanakan. Perempuan Menginap dengan Lawan Jenis untuk Hemat Biaya Terancam Pidana. Pasal 287 : Unggas Berkeliaran.Membiarkan Unggas Ternak Berkeliaran di Kebun/Lahan Tanaman Orang Lain Bisa Dipidanakan Hingga Rp 10 Juta. Pasal 304 : Penistaan Agama. Pelaku Penodaan Agama Dapat Dipidana 5 Tahun Penjara. Pasal 414 & 416 : Alat Kontrasepsi. Orang tua Sengaja Perlihatkan n Alat Kontrasepsi di Depan Anak Didenda Rp 1 Juta. Pasal 218, 291, 220, 241, 247, 262, 263, 305, 354, 440 & 444 : Pengekangan Kebebasan Pers Dan Berpendapat. Setiap Orang Yang Dianggap Menghina Kehormatan Presiden/Wapres Terancam Hukuman Pidana Paling Lama 3 Tahun. 17

Jadi, RKUHP merupakan RUU yang dirancang oleh DPR untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Meski demikian, tindakan ini berbuah penolakan besar dari masyarakat. Salah satu alasannya adalah banyaknya pasal karet yang tidak jelas syarat keberlakuannya sehingga rawan multitafsir. Sudut pandang pemerintah/ masyarakat mengenai RKUHP yaitu Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), mengkritik RKUHP dan menuntut proses pembahasan RKUHP dilakukan secara terbuka serta harus melibatkan pertisipasi masyarakat. RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang tentunya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas lantaran menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat menghambat demokratisasi di Indonesia. Beberapa pasal yang menuai banyak penolakan misalnya terkait penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa. Proses penyusunan produk legislasi RKUHP merupakan pelanggaran atas pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menguraikan ruang lingkup asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, dimana salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Beberapa pasal yang dimuat dalam draf RKUHP itu juga dinilai multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan mempidanakan para aktivis yang menyuarakan kritiknya. Padahal jika ditinjau dari asas good governance yang diantaranya ialah asas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dimana partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, yang mana hal ini akan terhambat jikalau pasal multitafsir tentang kritik disahkan menjadi Undang-Undang. Sumber : detikNews 18

19 Kriteria Anggota BPK Pengecekan peralatan dan Fasilitas Pemberian gaji dan Asuransi Insiden kecelakaan kerja yang melibatkan BPK dengan pengguna jalan sangat marak terjadi di Kota Banjarmasin. Kejadian ini terus berulang tejadi dan sangat meresahkan masyarakat. Seperti yang kita tahu, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga jumlah BPK pun juga banyak. Ketika terjadi kebakaran, unit-unit BPK tersebut kebut-kebutan di jalan agar segera sampai di TKP. Namun, terkadang mereka kurang menjaga keamanan dijalanan sehingga beimbas terjadinya kecelakaan. Di kota Banjarmasin sendiri, pihak yang menaungi BPK adalah Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran (DPKP). Dinas ini masih tergolong baru karena baru disahkan pada 25 Januari 2022 melalui keputusan Walikota. Dulunya dinas ini tergabung dengan dinas Satpol PP, namun agar lebih terkhusus dan memilki wewenang yang besar untuk menaungi BPK maka terbentuklah dinas ini. Untuk saat ini unit BPK yang telah terdaftar sebanyak 302 organisasi dengan jumlah anggota 5322 orang. Dalam mengatasi maraknya insiden kecelakaan BPK dengan pengguna jalan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, yakni masyarakat, BPK, dan DPKP. Untuk itulah, dalam hal ini kami mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat dan BPK, serta tanggapan DPKP mengenai insiden kecelakaan dan keresahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat dan BPK. Dalam hal ini, DPKP Merespon bahwa peraturan mengenai hal ini sedang di proses yang mana nantinya akan menjadi Perda, selain itu sopir disetiap BPK akan ditentukan 2-3 orang dan tidak boleh digantikan orang lain apabila sopir ini tidak ada. Dalam hal ini DPKP sudah melakukan pengecekan dan monitoring terhadap peralatan beberapa BPK di Kota Banjarmasin. Tetapi, nantinya pengecekan ini akan dilakukan secara bertahap sehingga menjangkau seluruh BPK. Dalam hal pemberian gaji menurut DPKP hal ini tidak memungkinkan karena tidak ada aturan mengenai itu, namun dalam hal pemberian gaji DPKP rencananya kan memberikan kepada BPK. Sekilas Info Sumber : 123RF

Bantuan uang tunai dan peralatan Sistem zonasi Pembinaan dan tata tertib Pengkoordinasian Bekerjasama dengan kepolisian dalam pengamanan di jalan Penyalahgunaan sumbangan sukarela masyarakat Bantuan uang tunai tidak dapat diberikan oleh DPKP, mereka hanya bisa memberikan bantuan berupa peralatan kepada BPK yang sudah terdaftar dan berbadan hukum. Mengenai hal ini, DPKP mengatakan bahwa nanti akan ada sistem zonasi. Sehingga BPK yang bisa berangkat ke TKP hanya BPK yang memiliki respon time 15 menit dan untuk BPK yang memiliki respon time 20 menit akan bersiaga apabila diperlukan. Jumlah unit yang berangkat pun hanyalah 15 atau 20 unit saja. Pembinaan nantinya akan dilakukan yang bekerja sama dengan ahlinya. Sedangkan untuk tata tertib masih menyusun konsep-konsep mengingat Perda belum selesai. Terkait pengkoordinasian, DPKP mengatkan bahwa setiap hari ada kordinasi dengan unit- unit BPK dilapangan, selain DPKP juga memiliki situs resmi benrama e-damkar. Dalam hal ini, DPKP mengatakan nanti di dalam Perda akan ada pembagian tugas antara kepolisian dengan BPK saat terjadi kebakaran. Terkait sumbangan sukarela ini bukanlah ranah DPKP, tetapi perizinannya kepada dinas Sosial. 20 Gimana nih, kalau kalian ada juga ga yang pengen disampaikan kepada DPKP? Sumber : Dreamstime

Vaksin Booster Lanjut Diberlakukan, Tuntutan atau Kebutuhan? Kebijakan vaksin booster sendiri dinilai mempunyai banyak manfaat tidak hanya dari sisi kesehatan saja melainkan dari sisi ekonomi juga. Kebijakan ini diterapkan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (booster). Berdasarkan keterangan resmi pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa sudah ada penelitian resmi tentang manfaat vaksinasi booster 2 atau vaksin Covid-19 dosis keempat yang mampu meningkatkan level antibodi dan imunitas. Diluar dari manfaat bagi kesehatan juga terdapat manfaat bagi perekonomian. Dimana vaksin booster secara tidak langsung dapat menjadi modal untuk penguatan pemulihan ekonomi. Kondisi kasus yang melonjak dapat ditekan dengan mencegah kemunculan gelombang baru dengan pemberian vaksin booster ini. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, saat ini Kemenkes masih mendorong cakupan vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat terus ditingkatkan. Pasalnya, cakupan vaksinasi booster masih belum sempurna. Pemerintah sendiri baru mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat masuk mall, perkantoran, hingga syarat perjalanan sejak 17 Juli 2022. "Sampai saat ini pemerintah/Kemenkes masih mendorong cakupan booster pertama," ucap Maxi Rein mengenai vaksin saat di hubungi kompas.com. Tahukah Kamu? Dikutip dari DLHK Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (booster) bagi Masyarakat pada Senin (11/7/2022). Aturan ini dikeluarkan seiring meningkatnya kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, SE ini sebagai bentuk dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster secara nasional melalui strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir. “Vaksinasi booster juga digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan mengikuti kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Senin (11/7/2022). Sumber : Dinas Kesehatan Kukar 21 KASTRAT TIMES REWIND 202 AGUSTUS

ampak Positif dan Negatif Kebijakan Vaksin Booster Belum lama ini pemerintah mengumumkan ada varian Covid-19 yang masuk ke indonesia pada akhir Desember 2021. Pemerintah belum lama ini membuat kebijakan untuk pemberian vaksin booster kepada masyarakat umum. Ini menyusul penyebaran Omicron, varian baru Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tau Pandemi ini sudah berjalan lama sekitar 2 Tahun Indonesia, bahkan dunia berperang mengalami situasi ini. Vaksin pun, menjadi salah satu kebijakan penanganan dari pemerintah. Sudah banyak beberapa jenis vaksin yang digunakan seperti Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Pfizer. Dilansir dari halodoc.com dampak positif pemberian vaksin booster ini yaitu: 1.Mencegah infeksi virus Corona; 2.Mempertahankan tingkat kekebalan tubuh; 3.Memperkuat antibodi yang sudah terbangun; 4.Memperpanjang masa perlindungan dari virus. Vaksin menjalani beberapa tahap ada vaksin pertama, kedua, ketiga, dan yang menjadi kontroversi adalah vaksin ke empat atau vaksin booster kedua. Masyarakat mulai banyak yang mengungkapkan keluhan harus sampai vaksin ke berapa diberikan. Anak-anak pun sudah diwajibkan vaksin untuk keperluan belajar tatap muka di sekolah. D Sumber : FISIP UMSU Dilansir dari tempo.co ini efek samping vaksin booster yaitu, nyeri pada lengan bekas suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam yang ditandai suhu diatas 37,8 derajat celsius, gejala mirip flu, menggigil selama 1 - 2 hari. Sumber : Covid.19.go.id Berdasarkan beberapa hasil temuan yang ditemukan di beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan vaksinasi booster ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Melandainya pertumbuhan Covid19 di Indonesia menurut beberapa pendapat pemerintah dan masyarakat agar tidak terbuai dikarenakan jika tidak ditangani dengan tepat akan dapat menimbulkan klaster-klaster baru dan berkemungkinan menciptakan gelombang pertumbuhan virus yang baru. Sehingga kebijakan vaksinasi booster dianggap tetap perlu di situasi sekarang ini. Dilansir dari republika.co.id, Ketua Tim Pokja Penyakit Infeksi Emerging Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Pompini Agustina mengakui, kasus Covid-19 di Indonesia kini tengah melandai. Kendati demikian, masyarakat dihimbau tetap mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap, termasuk penguat (booster). Data Covid-19 di Indonesia 22

"Dengan situasi seperti ini, kalau tidak melakukan prokes dengan ketat dan sekitar lebih dari 8 ribu orang terinfeksi virus bisa saja tanpa gejala dan ketika isolasi mandiri kemudian kita kontak dengan mereka (orang sedang isoman) kemudian mudah terjadi penularan," katanya. Ditambah dengan kondisi sekarang ini pemerintah juga menerapkan pelonggaran terhadap kebijakan pembatasan masyarakat di Covid-19 diharapkan vaksinasi booster bisa menjadi bekal bagi masyarakat agar dapat terhindar dari paparan virus serta varian baru dari Covid-19 sehingga pemutusan rantai penyebarannya bisa segera tercipta di negeri kita tercinta ini. Dengan menerapkan prokes, sebenarnya masyarakat memutus mata rantai penularan virus. acamata Administrasi Publik terhadap Kebijakan Vaksin KBooster di Indonesia Namun dalam membuat sebuah kebijakan publik tidak dapat melakukan dengan semenamena, harus melibatkan banyak hal. Ada beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah menurut William Dunn yang dikutip oleh Winarno (2007), untuk membuat sebuah kebijakan seperti : tahapan penyusunan agenda, tahapan formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, tahap evaluasi kebijakan. Apabila dikemudian hari kebijakan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, pemerintah harus mengkaji ulang apa yang salah dalam formulasi kebijakan vaksin booster ini. Kebijakan vaksin booster ini diharapkan mampu mengatasi lonjakan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kebijakan ini. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan dari keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Jadi kebijakan pubik merupakan serangkaian tindakan yang lakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalahmasalah publik atau demi kepentingan publik. Sumber : CNBC Indonesia 23

KASTRAT TIMES REWIND 202 SEPTEMBER POLEMIK KULIAH LURING : ANTARA JUMLAH MAHASISWA DAN RUANGAN YANG TERSEDIA Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2086/UN8/DT.00.01/2022 entang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 bahwa perkuliahan akan dilaksanakan secara luring dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini dikembalikan lagi kepada masing-masing fakultas yang akan menyelenggarakan perkuliahan tatap muka atau masih secara daring. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM khususnya Program Studi Administrasi Publik mengikuti aturan tersebut, namun dalam implementasinya terdapat masalah keterbatasan ruangan, sehingga ini berdampak kepada mahasiswa serta dosen yang tidak dapat melaksanakan perkuliahan dengan maksimal dan nyaman. Menurut Ibu Avela Dewi, S.Sos., M.Si (selaku KPS Administrasi Publik) saat diwawancarai pada Kamis, 1 September 2022 bertempat di ruangan program studi Administrasi Publik FISIP ULM, beliau mengatakan bahwa pihak program studi tidak bisa bergerak sendiri, mereka pasti mengikuti kebijakan dari fakultas. Setiap pimpinan baik itu Dekan, Wakil Dekan, dan KPS sudah mengadakan rapat secara formal maupun informal, mereka menyatakan sikap terkait permasalahan keterbatasan ruangan ini belum dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Ini bukanlah masalah yang baru muncul setelah peralihan era pandemi Covid-19, tetapi dari dulu pun masalah yang dihadapi itu sama. Seluruh Civitas Akademika selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dari segi sarana dan prasarana kampus sebaik mungkin. Selama dua minggu perkuliahan offline telah berlangsung, para pimpinan dan dosen selalu memantau perkembangan perkuliahan dan melakukan evaluasi guna perbaikan kedepannya. Terkait sistem pembagian kelas setiap mata kuliah yang telah tertera di jadwal Simari, pada awal semester informasi dari masing-masing fakultas harus cepat dilaporkan ke pihak rektorat, jadi saat perkuliahan semester baru telah dimulai kenyataannya kelaskelas tersebut tidak sesuai dengan yang ditempati mahasiswa. Menurut penuturan beliau dalam manajemen ruangan dengan program studi lain di FISIP, jadi seperti “rebutan siapa cepat dia dapat” untuk menggunakan ruang kelas tersebut, disinilah gunanya ketua kelas untuk mengkomunikasikan dengan pihak akademik ruangan mana yang dapat digunakan untuk perkuliahan dengan jumlah mahasiswa sekian orang. Tanggapan pihak program studi mengenai penerimaan mahasiswa baru disetiap awal tahun ajaran, mereka tidak dapat menentukan berapa kuota yang akan diterima, semua itu sudah mutlak ditentukan oleh pihak rektorat universitas. Sumber : prodisosiologi.fisim.ulm.ac.id 24

Penambahan mahasiswa program studi Administrasi Publik yang setiap tahun kian semakin banyak mungkin dikarenakan akreditasi kita adalah A. Jadi, kalau kita analogikan kasus ini seperti sebuah “rumah tangga”. Yang awalnya kedua orang tua hanya memiliki 2 orang anak, namun ditahun berikutnya anak pun semakin banyak, sedangkan rumah yang telah ditempati belum bisa untuk dikembangkan lebih besar dan luas. Sama halnya seperti kampus FISIP ULM, yang tahun ini saja hampir 1000 orang terdaftar menjadi mahasiswa baru, namun untuk fasilitas ruang kelas kita masih terbatas alias belum bisa menampung seluruh mahasiswa tersebut. Dan saat jam perkuliahan berlangsung, terdapat waktu-waktu krusial atau padat-padatnya setiap dosen itu memulai pembelajaran atau kelas dipagi hari, saat Ibu Avela memantau di sore hari, banyak terdapat ruangan-ruangan kosong yang sebenarnya bisa saja digunakan untuk perkuliahan, namun ini kembali lagi kepada kebijakan masing-masing dosen yang ingin melakukan perubahan jadwal atau tetap saja. Intinya, KPS dan dosen selalu berkoordinasi ke pihak akademik fakultas mengenai ketersediaan ruangan yang bisa digunakan Jika dosen yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkuliahan secara luring atau tatap muka dikarenakan alasan seperti terbatasnya ruangan Menurut Ibu Avela, hal tersebut bisa terjadi karena adanya kebijakan dari universitas berupa edaran yang sudah menetapkan untuk perkuliahan secara offline, sehingga fasilitas untuk perkuliahan online berupa zoom meeting tidak disediakan lagi oleh universitas, namun mereka mengarahkan untuk menggunakan fasilitas google meeting bagi perkuliahan yang masih dilaksanakan secara online ataupun hybrid sesuai kesepakatan bersama dosen pengampu mata kuliah. “Namun, sekarang mahasiswa dan dosen menyoroti kasus, Mengapa saat perkuliahan secara online fasilitas zoom meeting yang disediakan kampus tidak premium dan berbatas waktu?”. Tanggapan dari masingmasing Angkatan Administrasi Publik terkait minimnya ruang perkuliahan yang tersedia "Bagi saya, sebagai mahasiswa dari luar Banjarmasin, tentunya datang ke Banjarmasin adalah karna untuk berkuliah offline. Rencana untuk datang ke Banjarmasin langsung ada tepat setelah surat edaran bahwa perkuliahan semester ganjil ini akan di laksanakan secara luring. Namun pada kenyataannya masih banyak mata kuliah yang di laksanakan secara daring. Sejujurnya baik luring atau pun daring, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelas daring tetap bisa ada jika hujan deras datang jauh sebelum kelas dimulai, sehingga membuat mahasiswa kesulitan untuk datang ke kampus. Alasan terbesar saya datang dari jauh ke Banjarmasin adalah untuk mengikuti perkuliahan secara luring, yang tidak bisa saya ikuti jika saya masih di rumah. Sewa kost juga tidak murah. Jarak dari rumah ke Banjarmasin juga tidak dekat. Beberapa faktor yang membuat beberapa mata kuliah dilaksanakan secara daring adalah salah satunya karna kapasitas ruangan yang tidak memadai, tidak mampu menampung mahasiswa yang lebih dari 100 an orang. Saya rasa, masalah ruangan dapat diatasi dengan sebagianmana mestinya. Begitu pula dengan kelas daring, 25 yang tidak bisa menampung 100 lebih mahasiswa atau memang keadaan dosen tersebut lagi tidak memungkinkan, maka Koordinator Program Studi mentoleransi hal tersebut. Namun, sekarang mahasiswa dan dosen menyoroti kasus Mengapa saat perkuliahan secara online fasilitas zoom meeting yang disediakan kampus tidak premium atau berbatas waktu? Jikalau diberikan alternatif lain seperti google meeting pun, itu tidak dapat menampung lebih dari 100 akun mahasiswa.

Seharusnya menurut saya, FISIP harus bisa membenahi fasilitas yang kurang memadai, melengkapi fasilitas yang minim jumlahnya dan menambahkan fasilitas yang diperlukan demi kenyaman masyarakat FISIP itu sendiri khususnya dari kalangan mahasiswa. Kalaupun mengenai perkuliahan secara daring pun tidak masalah asal diberikan fasilitas yang khusus dan layak agar bisa memaksimalkan perkuliahan walaupun itu secara daring, karena pada hakikatnya kenyamanan seseorang dalam menuntut ilmu itu ditentukan pada fasilitas yang Ia punya dan disediakan". (Hasil wawancara dengan salah satu angkatan 2021). "Memang ada beberapa keluhan mahasiswa terkait ruangan yang tidak memadai sehingga harus berdesak-desakkan dan juga keterbatasan peserta dalam bergabung di zoom/google meet. Saya berharap dalam waktu dekat fasilitas dan akses perkuliahan dapat di tingkatkan untuk menunjang proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman baik antara dosen maupun mahasiswa". (Hasil wawancara dengan salah satu angkatan 2022). yang ternyata fasilitas zoom meeting dan google meet tidak lagi premium, sehingga membuat perkuliahan juga tidak mudah dilakukan, ini membuat perkuliahan offline lebih tepat dilaksanakan. Besar harapan kami untuk dapat melakukan perkuliahan secara luring, sehingga tidak hanya pembelajaran yang lebih efektif, namun juga kekeluargaan antar mahasiswa dapat lebih terbangun dan lebih erat". (Hasil wawancara dengan salah satu angkatan 2019). "Untuk pelayanan perkuliahan yang telah dijalankan beberapa minggu setelah memasukinya semester ganjil ini ada banyak yg perlu diperbaiki terkait ruangan karena ada beberapa ruangan yang kurang nyaman untuk dilaksanakannya sebuah perkuliahan sehingga mengganggu konsentrasi mahasiswa. Terlepas dari perkuliahan yang dilaksanakan offline atau secara tatap muka diruangan online pun memiliki kendala karena zoom yang memiliki keterbatasan waktu serta goggle meet yang memiliki keterbatasan peserta yang sangat menghambat perkuliahan. Tak hanya 2 metode yang memiliki sebuah kendala, metode hybrid (online & offline) pun menjadi masalah yang sedang terjadi karena yang saya tahu ruangan yang siap (fasilitas memadai) itu hanya berada 2 ruangan yang berada di gedung baru, ruangan-ruangan yang berada digedung lama tidak disiapkan untuk melaksanakan perkuliahan hybrid. Harapan untuk kedepan terkait ruangan agar lebih diperhatikan untuk fasilitas penunjang perkuliahan agar mahasiswa dapat dengan fokus untuk melaksanakan perkuliahan". (Hasil wawancara dengan salah satu angkatan 2020). "Menurut saya, mengenai sistem perkuliahan semester ganjil sekarang ini, membuat efektivitas mahasiswa dalam menuntut ilmu itu kurang maksimal. Ketika dihadapkan dengan perkuliahan luring maka berdampak fasilitas yang kurang memadai dan minimnya kapasitas ruangan yang tersedia sehingga membuat suasana perkuliahan luring kurang kondusif akibat fasilitas yang disediakan tidak berfungsi dengan semestinya atau kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Sumber : HIMA-AP FISIP ULM Kacamata Administrasi Publik Terhadap Kurangnya Fasilitas Ruang Kelas di FISIP ULM 26 "Mengenai keterbatasan fasilitas ruang kelas dan pelayanan itu semestinya harus diperhatikan lagi proses perencanaannya (planning), baik itu berkenaan dengan siapa yang mengelola dan mengatur (man),

serta fasilitas yang ada (material) seperti ruangan dan perangkat pendukung lainnya itu harus disesuaikan dengan perhitungan mahasiswa yang akan dilayani,tetapi disinilah kelemahannya yakni pada saat manajemen merencanakan untuk kenyamanan ruangan perkuliahan namun tidak mengetahui persis berapa data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut (menunggu hasil data di Simari), semestinya dari fakultas itu sudah dapat memprediksi jumlah mahasiswa yang ada pada semester ini dengan berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi pada saat persiapan ruangan dan penyusunan mata kuliahnya (rapat fakultas dengan koordinator prodi dalam rangka penyusunan ruangan dan penataan mata kuliah). Dengan perencanaan yang baik dari fakultas membuat kegiatan perkuliahan mampu berjalan dengan baik. Dari sisi pengorganisasian (organize) masa pelaksanaan sekarang semua unsur bekerjasama sesuai fungsi-fungsinya dari Dekan FISIP, Wakil Dekan FISIP, dan Koordinator Program Studi, dosen, staff akademik dan mahasiswa agar selalu berkoordinasi melihat bagaimana proses perkuliahan selama minggu pertama agar bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk memberikan perbaikan-perbaikan kedepannya. Dari sisi keuangan (budgeting) ada juga yang menjadi hambatan bagi perkuliahan seperti pemanfaatan aplikasi zoom yang dulu dikelola pembayarannya oleh universitas, sekarang fakultas harus membeli sendiri. Kemudian “blok pencairan sementara untuk kegiatan fakultas masih belum dibuka” dan penataan lainnya pada perubahan Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Layanan Umum (BLU). Masa pelaksanaan perkuliahan sekarang pengawasannya (controlling), terutama dari Wadek I dan UPM harus memantau terus dilapangan sampai betul-betul proses perkuliahan luring dirasakan berjalan dengan lancar dan nyaman, seperti mata kuliah yang kami ampu (manajemen kinerja) dengan jumlah mahasiswa 200-an, sampai sekarang hanya bisa sistem hybrid dengan membagi pada pertemuan ganjil yang luring dengan nim ganjil, sedangkan nim genap dilaksanakan secara daring dan sebaliknya bila pertemuan genap, maka yang luring adalah nim genap”. Ucap Pak Sidderatul Akbar, S.Sos., M.Si dalamwawancara Kamis, 1 September 2022. Oleh karena itu, unit penjamin mutu dan struktur organisasi program studi harus bergerak untuk melakukan kontrol yang tidak hanya berada pada akhir saja, namun juga pada prosesnya. Dalam situasi sekarang tentunya juga pengambilan keputusan harus lebih diperhatikan agar bisa sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Kemudian dilihat juga dari aspek efektivitas, ketika semua aspek tidak nyaman maka perkuliahan yang dilaksanakan sia-sia saja. Dan apa yang kita sampaikan itu juga apakah bisa diterima mahasiswa dengan baik atau tidak. Dilihat Dari Segi Pelayanan Publik "Perkuliahan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu meliputi: dosen, mahasiswa, sarana dan prasarananya. Dan untuk ruangan dilihat dari segi kenyamanan dan segi rasio. Jikalau semua aspek telah merasa tidak nyaman berarti sudah dibawah standar pelayanan, salah satu ciri merasa tidak nyaman yaitu menggunakan kipas karena kepanasan didalam ruangan, maka tidak dapat dipaksakan kuliah diruangan tersebut dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak sekali. 27 Cara tercepat untuk menghadapi sistuasi sekarang adalah koordinasi antara ketua kelas dengan dosen mengenai jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah beliau dan mengatur kembali ruangan mana yang kira-kira cukup menampung dan tidak terpakai pada saat jam tersebut agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik.

Jika tidak dapat diterima dengan baik artinya kurang efektif”. Ucap Pak M. Nur Iman Ridwan, S.Sos., M.Si ditemui pada Kamis, 1 September 2022. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbanka, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan Publik menurut (Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), sekurang-kurangnya meliputi: Tangible (bukti fisik) Reliability (kepercayaan) Responsiveness (daya tanggap) Assuraence (jaminan) Emphaty (empati) (1) Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. (2) Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. (3) Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. (4) Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (5) Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. (6) Kompetensi petugas pelayanan. Lima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Hardiansyah, 2011) adalah : Aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara total, bahkan kepusan pelanggan lah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini pemerintah tidak boleh menghindar dari prinsip pelayanan dilakukan sepenuh hati (Sinambela, 2011). Efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acces, communication, understanding. Sekarang ini kita memasuki era disrupsi, dimana banyak terjadi perubahanperubahan akibat adanya kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cepat telah menyebabkan persaingan yang ketat dan tingkat percepatan perubahan yang inovatif. Selain era disrupsi kita juga sekarang ini memasuki era VUCA, VUCA merupakan akronim untuk Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambiguity (tidak jelas). Bekerja di lingkungan VUCA membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien dengan perubahan yang cepat. Setiap orang dituntut untuk menjadi lincah, cepat dan cekatan. Ya, inilah yang terjadi saat ini, segala hal terjadi dan berubah begitu cepat. 28

Dunia pendidikan sedang diuji oleh gelombang kehadiran pandemi, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah terprediksi. Peristiwa ini membawa konsekuensi-konsekuensi sosial di seluruh penjuru negeri. Pada masa di mana lembaga pendidikan kita menghadapi tantangan mendesak untuk melindungi keberlanjutan iklim belajar akibat pengaruh dari musibah yang bernama virus Corona. Dalam dunia perkuliahan, kuliah daring menjadi solusi untuk tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tengah penyebaran virus Corona. Sekarang kita sudah mulai bangkit dari masa pandemi virus Corona, kuliah mulai kembali dilaksanakan secara tatap muka atau daring dan mahasiswa dituntut untuk bisa adaptif dalam perkuliahan tatap muka atau daring tersebut. Harus ada inovasi-inovasi baru yang kita lakukan ketika ada persoalan seperti itu, kita coba terlebih dahulu di lapangan bagaimana sistem perkuliahan itu dilaksanakan. Dibuat sebuah kesepakatan kontrak kuliah, pelaksanaan kuliah dilakukan secara selangseling, hybrid sebagian masuk kelas sebagian lagi online, dan menggunakan cara lainnya. 29 Efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acces, communication, understanding. Sekarang ini kita memasuki era disrupsi, dimana banyak terjadi perubahanperubahan akibat adanya kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cepat telah menyebabkan persaingan yang ketat dan tingkat percepatan perubahan yang inovatif. Selain era disrupsi kita juga sekarang ini memasuki era VUCA, VUCA merupakan akronim untuk Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambiguity (tidak jelas). Bekerja di lingkungan VUCA membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien dengan perubahan yang cepat. Setiap orang dituntut untuk menjadi lincah, cepat dan cekatan. Ya, inilah yang terjadi saat ini, segala hal terjadi dan berubah begitu cepat.

K O R U P T O R B E B A S Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang telah disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022. UU ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Terdapat sejumlah perubahan dalam UU Pemasyarakatan, di antaranya, pemenuhan hak bagi narapidana dan tahanan yang meliputi pemenuhan hak dasar atau hak tidak bersyarat dan hak yang bersyarat, tidak terkecuali bagi narapidana korupsi. Sejauh ini, terdapat 23 narapidana kasus korupsi yang mendapat program pembebasan bersyarat dari Ditjenpas Kemenkumham dengan alasan para narapidana kasus korupsi tersebut telah memenuhi “persyaratan”. Persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) meliputi, berkelakuan baik; aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. R A K Y A T G E M A S Selain memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), para narapidana juga harus sudah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana atau paling sedikit sembilan bulan untuk mendapatkan hak remisi ataupun pembebasan bersyarat. indakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya inventasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, korupsi juga dapat merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di seluruh negara, kemiskinan absolut, dampak korupsi terhadap ketimpangan munculnya kemiskinan relatif. Korupsi sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan masyarakat, membuat masyarakat bodoh hingga kelaparan sampai mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat dibuat bertambah miskin, terbatas fasilitas pendidikan dan kesehatan, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin mendesak dan berbagai pembangunan terhambat, belum lagi dari sisi adat dan budaya, korupsi menggerus kearifan lokal dan menggantikannya dengan tabiat yang buruk akibat oknum penimbun harta dengan cara korupsi dengan menghalalkan segala cara bahkan dengan membunuh dirinya sendiripun dilakukan asalkan bisa untuk korupsi sifat seperti ini tidak akan bisa berubah karena telah melekat di diri orang tersebut. Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Sumber : Hukum Online 30 KASTRAT TIMES REWIND 202 OKTOBER

Tiongkok Salah satu asas yang masih belum bisa terpenuhi oleh aturan tersebut ialah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Prinsip dari asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya aturan tersebut tentu beberapa golongan penting sangat diuntungkan mengingat mudahnya pemenuhan syarat-syarat bebas bersyarat oleh yang sekarang diuntungkan yaitu para narapidana koruptor. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa para pelaku korupsi merupakan salah satu penghambat besar bagi negara ini untuk menjadi negara maju, peringanan akan hukuman yang diberikan sangatlah menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya saja berapa negara di bawah ini yang memberlakukan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi di negaranya masing-masing, yaitu : Malaysia Korea Utara (Korut) Vietnam Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Pembahasan undang-undang mengenai pembebasan masa tahanan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan negara. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap pemerintah serta pertanggunjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pada polemik bebasnya 23 narapidana koruptor akibat disinyalir dengan disahkannya UU No. 22 tahun 2022 sangatlah berkaitan erat terhadap beberapa asas yang seharusnya dipegang sebelum mengesahkan aturan ini. KACAMATA ADMINISTRASI PUBLIK Terhadap Pengurangan Masa Tahanan Sumber : Kompas.com 31

Sejalan dengannya maka kita pun menemukan bahwa polemik ini menyangkut terhadap kepercayaan publik dalam penanganan para narapidana kasus korupsi oleh pemerintah nya sendiri. Dimana dengan adanya banyak ditemukan pembebasan bersyarat terhadap para pelaku korupsi membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintahnya dikarenakan belum mampu memberikan efek yang signifikan dalam proses penghukuman pada pelaku korupsi yang sangat merugikan negara dengan jumlah kerugian yang sangat banyak. Dalam polemik ini juga kita bisa mengaitkannya dengan public interest theory, dimana Kepentingan umum adalah “kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat umum” dan masyarakat. Regulasi dalam konteks ini berarti penggunaan instrumen hukum (hukum dan aturan) untuk pelaksanaan tujuan kebijakan. Teori kepentingan publik bersaing untuk diterima dengan pilihan publik dan penangkapan regulasi dalam menjelaskan regulasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan publik. Dalam konsepsi ini, administrasi regulasi tidak menambah atau mengurangi kebijakan yang diambil oleh pembuat Undang-Undang. Kepentingan publik dapat dilayani, tetapi harus dilayani persis seperti yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang. Birokrasi tidak boleh merampas kepentingan publik dan juga tidak melindungi dari perampasan oleh kepentingan tertentu dengan melihat regulasi sebagai kendaraan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini menyatakan bahwa regulasi mengejar beberapa konsepsi tentang kebaikan umum. Kita harus mempertanyakan terkait pembuatan regulasi ini, dimana menurut teori kepentingan publik, diasumsikan selayaknya suatu regulasi menguntungkan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi tertentu. Regulator dianggap mewakili kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi regulator atau entitas tertentu yang diatur. Daftar Angka Pengurangan Masa Tahanan Sumber : Indigonews.id 32

1 2 3 6 5 4 7 Teka-Teki Silang Mendatar 2. Membantu publik dalam mengatasi masalahnya 3. Konsep berpengaruh atau memengaruhi 6. Teori yang mengatakan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya,harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara pemimpin dan pengikut-pengikutnya 7. Bekerjasama untuk meraih tujuan-tujuan bersama Menurun 1. Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik 3. Metode penelitian yang menggunakan daya penelitian berupa angka 4. Hasil pekerjaan/prestasi kerja 5. Teori fungsi manajemen 33

ara Mengekspresikan Diri C Dalam Berpendapat 5 Cara Mengekspresikan Diri. Terkadang, orang lain mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik dan lebih mudah diingat daripada anda. Namun untuk mengatasi hal ini, ada beberapa cara yang dapat anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan kata-kata anda. Dibawah ini adalah 5 cara mengekspresikan diri yang bisa anda ikuti: Setiap Kata Itu Penting Untuk seorang komunikator yang sangat baik, tidak ada yang disebut obrolan kosong. Setiap pembicaraan memiliki tujuan, apakah itu mempererat persahabatan, menyampaikan visi, atau membujuk orang lain. Jadikan itu Nyata Buatlah orang mudah memahami apa yang anda maksud. Jadikan itu nyata dengan membuat referensi ke pengalaman nyata anda, membuat skenario, dan menggunakan perumpamaan dan metafora untuk menyampaikan maksud anda. Pilih Kata-kata Anda Dengan Hati-hati Kecuali anda memiliki bakat untuk pidato spontan, pikirkan tentang apa yang ingin anda katakan sebelum anda diminta untuk mengatakannya. Pilih bahasa yang cocok dengan audiens anda. Terlalu banyak pebisnis menggunakan bahasa yang rumit, mereka berpikir itu terdengar lebih baik, namun tidak. Latihlah kemampuan berbicara anda dengan keras, dan bayangkan bahwa anda sedang berbicara dengan teman. Jujurlah Pada Dirimu Sendiri Untuk banyak orang, mengakui memiliki emosi, kadang-kadang tampak seperti mempunyai kelemahan, sehingga orang sering menolak untuk mengakui perasaan mereka, seperti rasa tidak aman, kecemburuan, atau kegugupan. Perhatikan baik-baik reaksi anda terhadap peristiwa, tantangan, dan orang lain. Pastikan bahwa anda jujur pada diri sendiri tentang sifat dan kedalaman emosi anda. Ceritakan Kisahnya Secara Utuh Menjadi jujur dengan perasaan anda dapat membuat pengamatan anda jauh lebih menarik. Dan itupun bisa mendorong orang lain untuk bertindak atas masukan anda. Dengan memasukkan informasi tentang apa yang anda rasakan, dan apa yang anda inginkan, ketika anda membuat pernyataan, anda dapat menciptakan kembali perasaan itu dalam benak orang-orang yang anda ajak bicara. Pada akhirnya, menjadi jujur akan memberi hasil yang memuaskan dalam cara mengekspresikan diri. Sumber : Irfan MalikA 34

Cara Membangun Personal Branding Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Dalam membangun hal ini harus dilakukan secara efektif, karena berkaitan dengan reputasi yang akan terbangun oleh orang lain. Berikut cara paling efektif dalam membangun personal branding: Cari tahu tentang diri sendiri Apa minat, bakat, keinginan yang dimiliki biasanya akan tercermin dari sebuah hasil karya. Kamu perlu mengenal diri sendiri terlebih dulu sebelum meminta orang lain mengenal kamu. Menemukan apa yang ingin dikenal orang lain Hal baik apa yang ingin ditonjolkan dan dikenal orang lain sebagai identitas kamu. Ini perlu digali, sehingga tepat hasilnya dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Seperti apa audiens Target konsumen yang ingin kamu jangkau harus jelas. Seperti apa audiens atau calon konsumen harus sesuai dengan tujuan pemasaran produk. Jadi tepat sasaran, efektif waktu dan tenaga. Memperluas jaringan Semakin banyak koneksi atau jaringan dibentuk, maka semakin mudah produk masuk ke berbagai segmen. Personal branding lebih cepat berhasil karena ada nilai yang kamu bawa dalam hubungan dengan banyak jaringan. Membangun kepercayaan orang lain Percaya dengan orang lain merupakan salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Walaupun tidak semua orang bisa dipercaya. Namun, dengan begitu kamu harus bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kamu terlebih dahulu. Konsisten Setiap orang mungkin akan berkembang setiap saat. Namun, tentunya kamu juga harus konsisten dalam pekerjaan atau juga kepribadian sehingga orang lain bisa terus mengingat kelebihan kamu. Konsisten di sini lebih baik ke arah yang positif seperti kamu selalu menepati janji, mengerjakan tugas tepat waktu, atau selalu berpenampilan rapi. Membangun relasi Membangun relasi ini sangat penting dilakukan agar kamu bisa bergabung dengan lingkaran yang lebih profesional. Apalagi jika ingin terus mengembangkan karir, memperluas relasi itu dapat membantu pertumbuhan karir kamu. Kamu bisa mengenal banyak orang di berbagai industri. Sehingga dari mereka juga bisa merekomendasikanmu. Sumber : Sainstron 35

G E T T O K N O W U S ! H I M A - A P F I S I P U L M # K A B I N E T R A G A M

H I M A - A P F I S I P U L M # K A B I N E T R A G A M