Cover

1

KATA PENGANTAR Sebagai bentuk akuntabilitas pada unit kerja eselon II, diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020. Laporan tersebut digunakan sebagai sarana evaluasi guna meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome). Berdasarkan analis dan evaluasi yang dilakukan, diharapkan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 ini menjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian Laporan Kinerja (LKj) ini masing belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik membangun demi perbaikan sistem kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta,

Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dwi Budi Martono NIP. 19700305 199703 1 004

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Target Kinerja Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berkontribusi terhadap visi, misi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagaimana terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Visi Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Upaya Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat DKI Jakarta yaitu dengan melaksanakan pelayanan pertanahan berstandar dunia yaitu perbaikan peringkat registering property dalam Ease of Doing Business. Oleh karena itu, perbaikan layanan dan peningkatan kualitas data administrasi pertanahan menjadi fokus utama kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dalam Katagori S A N G A T B A I K dengan nilai kinerja 93,20 dengan realisasi anggaran sebesar 98,04%. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dalam upaya untuk mewujudkan 2 sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif dan Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik. Upaya-upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Perkotaan yaitu melalui penataan kampung kumuh di DKI Jakarta. Pada tahun 2020 dilaksanakan penyusunan naskah akademik penataan 22 kampung, diantaranya Kampung Kunir, Kampung Walang, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Krapu, dan Kampung Akuarium. Road map selanjutnya terhadap kampung-kampung tersebut akan dilakukan penataan sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sistem administrasi pertanahan terintegrasi yang mendukung kemudahan berinvestasi (registering property dalam EoDB) yaitu peningkatan kualitas data administrasi pertanahan. Kota Administrasi jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki nilai desa lengkap > 95% yang dibuktikan dengan persentase validasi buku tanah, validasi persil, dan scan warkah lebih besar dari 90%. Namun demikian pada Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan peningkatan validasi persil karena nilainya masih berada pada kisaran 20%. Adanya peningkatan kualitas data pertanahan juga merupakan upaya dalam rangka peningkatan resolusi sengketa tanah selain upayaupaya preventif dalam mengatasi permasalahan, sengkata, dan perkara pertanahan khususnya Mafia Tanah di Provinsi DKI Jakarta.

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Penjelasan Umum Organisasi 1.2. Aspek Strategis 1.3. Permasalahan Utama BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perjanjian Kinerja 1.2. Metode Pengukuran Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini 3.1.2. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang diklasifikasikan Berdasarkan Sasaran Kegiatan 3.1.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3.1.4. Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan 3.2. Realisasi Anggaran 3.3. Capaian Kinerja Lainnya BAB IV PENUTUP

iii

i ii iii iv v 5 5 9 14 17 17 23 24 24 24 27 54 58 59 60 72

DAFTAR TABEL Tabel 1. Luas DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi ..................... 10 Tabel 2. Rincian Aparatur Sipil Negara dan Konsultan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ..................................... 13 Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ................................................. 21 Tabel 4. Capaian Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 ......................................................................... 24 Tabel 5. Capaian Realisasi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 ................................................. 26 Tabel 6. Rekapitulasi Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ............................................. 36 Tabel 7. Realisasi Kegiatan Sertipikasi BMN Tahun 2020 ....................... 37 Tabel 8. Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ................................................................. 45 Tabel 9. Rekapitulasi Sengketa di Lingkungan kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta .............................................................................. 51 Tabel 10. Rekapitulasi Efisiensi Pegawai pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ........................................................... 55 Tabel 11. Rekapitulasi Efisiensi Anggaran pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 .............................................. 58 Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ..................................................................................... 59 Tabel 13. Rincian Pendapatan Layanan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ................................................................ 61 Tabel 14. Rincian Penerimaan Umum Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ................................................................. 62 Tabel 15. Rincian Pajak Penghasilan Final Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 .............................................. 63 Tabel 16. Rincian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ...................................... 63 Tabel 17. Layanan Hak Tanggungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 .............................................................................. 64 Tabel 18.Nilai Hak Tanggungandi Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 .............................................. 64 Tabel 19. Capaian Pembangunan Zona Integritas .................................. 66 Tabel 20. Daftar Kerjasama pada Kantor Wilayah BPN Provisni DKI Jakarta Tahun 2020 .............................................................................. 68 Tabel 21. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah tahun anggaran 2020 ......................................................................................... 71

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang.......................... 5 Gambar 2.Fungsi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2020 ................................................................ 6 Gambar 3. Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Permen ATR/ Ka. BPN Nomor 17 Tahun 2020 ........ 8 Gambar 4. Struktur Organisasi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ....................................................................................... 8 Gambar 5. Peta Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ... 9 Gambar 6. Rincian Kontribusi Pertanahan Tahun 2020 ......................... 12 Gambar 7. SDM pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berdasarkan pendidikan .................................................. 13 Gambar 8. Gambaran Permasalahan yang di Hadapi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ......................................................... 14 Gambar 9.Visi Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional periode tahun 2020-2024 ........................................... 17 Gambar 10. Tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional periode tahun 2020-2024 ........................ 18 Gambar 11. Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun periode 2020-2024. 19 Gambar 12. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2020 ..................... 20 Gambar 13. Penanganan Penyebaran Pandemi COVID-19 tahun 2020 .. 28 Gambar 14. Perekrutan PPNPN di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 .......................................................... 29 Gambar 15. Peningkatan Kapasitas SDM tahun 2020............................ 29 Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran I tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dalam persen ....................... 30 Gambar 17. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan II tahun 2020 dalam persen .... 32

Gambar 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan tahun-tahun sebelumnya dalam persen ........................................................ 32 Gambar 19. Perbandingan Capaian Kinerja per kegiatan pada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam persen ........................................... 33 Gambar 20. Kegiatan Layanan Pertanahan Tanah di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta .............................................................................. 33 Gambar 21. Perbandingan Capaian Kinerja Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Peta Bidang Tanah K4 pada kegiatan Peta Bidang Tanah tahun 2020 ........................................................ 34 Gambar 22. Data Data Bidang Tanah Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1960-2019 ..................................................................... 36 Gambar 23. Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran III tahun 2020 dalam persen ............................................................................ 37 Gambar 24. Pembinaan PPAT tahun 2020 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ................................................................. 38 Gambar 25. Lokasi Penataan Kampung Akuarium, Tongkol, Lodan, Krapu dan Kunir ...................................................................... 40 Gambar 26. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015-2020 ........................................................... 41 Gambar 27. Peta Administrasi Pulau Tidung Besar ................................ 42

v

Gambar 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya ............................................. 43 Gambar 29. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Bidang Tanah yang Diinventarisasi IP4T tahun 2020 .. 43 Gambar 30. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional Kegaitan Neraca PGT Tahun 2020 ............................................ 43 Gambar 31. Perbandingan Capaian Kinerja Kanwil dengan Standar Nasioanl Kegiatan Neraca PGT tahun 2020 ............................... 44 Gambar 32. Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Tanah Tahun 2020 . 46

Gambar 33. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya ............................................. 46 Gambar 34. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Penilaian Bidang Tanah tahun 2020 ........................... 47 Gambar 35. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional tahun 2020 ......................................................................................... 47 Gambar 36. Kegiatan Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar tahun 2020 .............................................................................. 48 Gambar 37. Perbandingan Kinerja Sasaran VI pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya ......................................................... 49 Gambar 38. Perbandingan Kinerja Kanwil dengan Standar Nasional pada Kegiatan Penertibaan tanah Reindikasi Terlantar tahun 2020 ... 49 Gambar 39. Nilai Presentase Pengaduan Masyarakat pada tahun 2020 . 51 Gambar 40. Rapat Koordinasi dengan Mabes Polri berkaitan dengan Pemberantasan Mafia Pertanahan ............................................ 52 Gambar 41. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran VII Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya ............................................. 52 Gambar 42. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan tahun 2020 .......... 53 Gambar 43. ABK Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ................................ 57 Gambar 44. Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya .............................................................................. 60 Gambar 45. Perbandingan antara Realisasi Kementerian ATR/ BPN dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020........................... 60 Gambar 46. Grafik Perbandingan Pelayanan Pertanahan tahun 2020 dibanding tahun 2019 .............................................................. 61 Gambar 47. Instumen Strategi Komunikasi Publik ................................ 67

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Penjelasan Umum Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebelumnya merupakan dua instansi yang terpisah. Direktorat Tata Ruang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan non departemen. Tepatnya pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo, keduanya digabungkan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hingga tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih terbentuk. Ketentuan mengenai Kementerian Agraria Tata Ruang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020, tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan

dan

tata

ruang

untuk

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini

Gambar 1. Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang

5

Terkait Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dengan tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi yang dijalankan dengan fungsi pendukung seperti : koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif. Secara Singkat ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini

Gambar 2. Fungsi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas dan fungsi yang bersesuaian mengenai kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Dengan demikian, unsur BPN menggunakan unsur dari

6

kementerian dan pelaksanaan

Registering Property

sejalan dengan

perencanaan tata ruangnya. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah sebagai mandat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dibentuklah Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan pada tingkat kabupaten/ kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal. Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan

Provinsi

DKI

Jakarta

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu menyelenggarakan fungsi pengorganisasian, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah dan 5 (lima) Kantor Pertanahan yang terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Secara rinci fungsi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ditunjukkan pada gambar 3 dibawah ini.

7

Gambar 3. Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Permen ATR/ Ka. BPN Nomor 17 Tahun 2020

Gambar 4. Struktur Organisasi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

8

1.2.

Aspek Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta berada di jantung Kota Jakarta. Tepatnya di Kompleks Dinas Teknis Jatibaru, Jl. Taman Jatibaru Nomor 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, diantaranya: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Gambar 5. Peta Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9

Secara

astronomis

Provinsi

DKI

Jakarta

terletak

antara

6⁰12‘ Lintang Selatan dan 106⁰48‘ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten (Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2020). Secara rinci, luas Kabupaten/ Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam tabel 1 dibawah ini. Tabel 1. Luas DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi No

Kabupaten/ Kota Administrasi

Luas Km2

Presentase (%)

1.

Kepulauan Seribu

10,18

1,53

2.

Jakarta Selatan

154,32

23,34

3.

Jakarta Timur

182,70

23,34

4.

Jakarta Pusat

52,38

7,89

5.

Jakarta Barat

124,44

18,74

6.

Jakart Utara

139,99

21,08

664,01

100

Jumlah Sumber. Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2020

Menyandang predikat sebagai ibukota negara, Provinsi DKI memikul tanggung jawab menampilkan citra bangsa dan negara bagi dunia luar. Tidak hanya lembaga pemerintah daerah yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, namun berbagai lembaga/ instansi pemerintah yang bersifat nasional, perwakilan konsulat negara-negara asing, hingga berbagai kantor pusat perusahaan yang bersifat nasional maupun internasional memilih berkedudukan di Kota Jakarta. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Jakarta lebih cepat dibandingkan provinsi lainnya. Mewakili citra Indonesia di mata dunia dan barometer pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta terus berbenah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.

10

Peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di level provinsi yakni menciptakan layanan pertanahan dan tata ruang berstandar EoDB (Ease of Doing Business) dengan indikator Registering Property. Dimana layanan pertanahan tidak hanya dinilai dari biaya, prosedur, dan waktu yang jelas tetapi dengan tambahan indikator reliabilitas infrastruktur, transparansi informasi, cakupan geografis, dan penyelesaian sengketa tanah. Dalam rangka mewujudkan layanan pertanahan yang berstandar EoDB dengan indikator Registering Property, upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, meliputi legalisasi aset, digitalisasi data pertanahan, dan peningkatan kualitas data pertanahan. Terhadap upaya-upaya tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan dari Pemerintah

Provinsi

DKi

Jakarta,

meliputi

pembenahan

regulasi,

dukungan pembiayaan melalui dana hibah yang diterima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, dan dukungan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pertanahan dan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta diantaranya terkait Pengitegrasian Data dan Layanan Administrasi Pertanahan serta Legalisasi Aset yang didalamnya selain memuat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga memiliki ruang lingkup dalam Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Provinsi DKI Jakarta dan Pemetaan Nilai Tanah berbasis bidang yang dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL). Kota Jakarta tidak hanya menjadi ibukota negara dan pusat pemerintahan, namun berkembang pesat sebagai pusat bisnis, jasa dan perdagangan. Kondisi ini telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda dimana Sunda Kelapa (sebutan Kota Jakarta pada zaman kolonial) menjadi pusat

perdagangan

karena

lokasinya

berada

di

persilangan

jalur

perdagangan nusantara. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kota Jakarta lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Salah satu upaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat dengan

11

memberikan

akses

permodalan

kepada

masyarakat

dengan

Hak

Tanggungan. Selain itu, kontribusi bidang pertanahan dan ruang dalam pertumbuhan ekonomi berasal dari BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Gambar 6. Rincian Kontribusi Pertanahan Tahun 2020

Sebagai ibukota negara, pembangunan Kota Jakarta berkembang sangat pesat yang dilengkapi sarana dan prasana untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagai unit pelaksana di tingkat provinsi, yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan kepada seluruh Kantor Pertanahan se- Provinsi DKI Jakarta terhadap pelayanan pendaftaran tanah secara rutin dan pelaksanaan Legalisasi Aset. Sampai dengan tahun 2020, tercatat 1.778.649 bidang telah terdaftar dengan jumlah keseluruhan bidang tanah di Provinsi DKI jakarta sebanyak 1.803.782. Dengan demikian, jumlah bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 28.113 bidang. Terhadap bidang tanah yang telah terdaftar, presentase bidang tanah yang telah terpetakan sebesar 95,82% dengan persentase persil valid sebesar 90,63%. Persentase sertipikat terpetakan sebesar 98,47% dengan persentase buku tanah valid sebesar 98,47%. Sertipikat di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar sudah

12

dilakukan digitalisasi yaitu sebesar 86,41% dan sudah dinyatakan valid sebesar 80,62%. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, merupakan aset utama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Jumlah keseluruhan SDM di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan Konsultan dengan rincian tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2. Rincian Aparatur Sipil Negara dan Konsultan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 No

Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

Jumlah PNS

PPNPN

Konsultan

1.

Bagian Tata Usaha

24

4

-

2.

Bidang Survei dan Pemetaan

17

-

-

3.

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

9

-

-

4.

Bidang Penataan dan Pemberdayaan

9

-

2

5.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan

8

1

-

6.

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa

8

3

-

75

9

2

Jumlah

Sumber. Sistem Informasi Kepegawaian Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 10

9 8

8 6

5

4 2

0

5

4

4 3

2

3

4

3

3

2

3 2

TU

1

S&P

PH&P

SD

SMP

SMA

3

3

2

1

1

3

1

P&P

D1

D3

PT&P

S1

P&PS

S2

Gambar 7. SDM pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berdasarkan pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengusulkan pendidikan dan

13

pelatihan (diklat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Hingga tahun 2020, tercatat pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 50 (lima puluh) orang, meliputi 15 (lima belas) orang mengikuti Diklat Pimpinan, 20 (dua puluh) orang mengikuti Diklat Teknis, 15 (lima belas) orang mengikuti Diklat Fungsional.

1.3.

Permasalahan Utama

Gambar 8. Gambaran Permasalahan yang di Hadapi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

Permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong diuraikan sebagai berikut: 1. Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis, serta pusat perdagangan dan jasa berakibat pada melonjaknya jumlah penduduk di Kota Jakarta. Hal tersebut terjadi karena Kota Jakarta dijadikan tujuan masyarakat dari berbagai daerah baik Pulau Jawa maupun Luar Jawa

untuk

mencari

pekerjaan.

Seperti

dilansir

pada

portal

www.statistik.jakarta.go.id pada bulan Maret 2020, tercatat 7.421 jiwa penduduk bermigrasi ke kota ini. Semakin lama tanah dan ruang di Kota

Jakarta

tidak

mampu

menampung

keseluruhan

jumlah

penduduknya sehingga masyarakat harus mencari alternatif untuk permukiman pada wilayah penyangga kota. Namun pada kenyataannya

14

banyak masyarakat yang melanggar aturan tata ruang. Sebagai contoh menjadikan

sempadan

sungai

untuk

permukiman

dengan

menggunakan dalil kemiskinan. Pelanggaran penggunaan tanah pada sempadan

sungai

ini

mengakibatkan

terjadinya

banjir

karena

terganggunya aliran sungai. Upaya yang telah dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan naturalisasi atau normalisasi sungai. Pelanggaran tata ruang di Kota Jakarta tidak hanya di sempadan sungai, namun merambah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dengan demikian,

penataan dan pengelolaan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi; 2. Kondisi saat ini data-data administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta masih dikerjakan secara sektoral dan belum ada standar data spasial yang digunakan. Fungsi administrasi pertanahan yang terdiri atas land tenure, land use, land value, dan land development memiliki standar data yang berbeda. Pada fungsi land tenure yang berupa penguasaan dan pemilikan tanah digunakan Peta Pendaftaran yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional. Fungsi land value yang berkaitan

dengan

perpajakan

berupa

PBB-P2

dan

BPHTB

menggunakan Peta Blok PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Fungsi land use yang mengatur penggunaan dan penataan ruang menggunakan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Peta Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) yang

diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Capaian kinerja Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan selama 5 tahun terakhir sudah cukup baik dengan penilaian WTP dari hasil audit oleh BPK, tetapi pada sisi yang lain berdasarkan performance management perlu ditingkatkan. Indikator yang mewakili manajemen tata kelola pemerintahan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta juga dapat dilihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB), yang mencakup 6 area perubahan, di mana sampai pada tahun 2019 capaian Indeks RB baru mencapai 72,32. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang agraria dan tata

15

kelola

memiliki

pengelolaan

aspek

tanah.

strategis

Keberadaan

dalam

mendukung

sumber

daya

pencapaian

manusia

yang

berkualitas, tentunya dengan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai

baik

dari

aspek

manajemen

operasi

maupun

aspek

pengendalian internal. Kondisi saat ini nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 54, angka tersebut menunjukan masih rendahnya kualitas aparatur sipil negara di Provinsi DKI Jakarta dan mendesak untuk dilakukan pembenahan.

16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian Visi dan Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKi Jakarta merupakan turunan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dilaksanakan pada lingkup provinsi. Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional

merupakan

Visi dan

Misi

yang

mendukung

pencapaian Visi dan Misi Presiden selama periode tahun 2020-2024. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, yakni: “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadiaan Berlandaskan Gotong Royong.”

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan 2 (dua) misi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2020-2024, meliputi:

Gambar 9.Visi Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional periode tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan misi tersebut perlu disusun tujuan, sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk

17

dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran

Tujuan

ke

dalam

Sasaran

Strategis

disusun

dengan

memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Adapun tujuan dari misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dapat dilihat pada gambar X berikut ini

Gambar 10. Tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional periode tahun 2020-2024

Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional diarahkan ke dalam Sasaran Strategis. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang menjadi tanggung jawab Menteri dan Wakil Menteri. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja (performance Management) yang mengalirkan (cascade) visi dan misi pada tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerjanya, akan dikelola berdasarkan 4 (empat) perspektif untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi. Keempat perspektif adalah perspektif consumer dan stakeholders serta perspetif internal dan manajemen. Secara lebih lengkap elaborasi keempat perspektif tersebut dijelaskan pada gambar berikut:

18

Gambar 11. Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun periode 2020-2024

Perspektif stakeholders

dan consumers akan menjadi alat ukur

kinerja bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, agar kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu

menghasilkan

dan

memberikan

impact

yang

positif

bagi

masyarakat. Dukungan manajemen dan perspektif internal yang akan selalu dikembangkan melalui institutional building dan capacity building merupakan agenda yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan impact

dari

kinerja

Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. Dalam rangka mewujudkan dan mendukung visi, misi, dan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI pada tahun anggaran 2020 menyelenggarakan 2 (dua) program kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah dengan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang diuraikan pada gambar berikut ini.

19

Gambar 12. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah di bidang pertanahan yang bersifat akuntabel, efektif dan efisien, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta perlu melaksanakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Salah satu bagian dari penyelenggaraan SAKIP adalah Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembaran/dokumen yang berisi penugasan antara atasan dan bawahan, atau kesepakatan antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) serta anggaran yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu pada Pedoman

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang

diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pimpinan unit eselon II di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mengalami 4 (empat) kali Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Namun yang mengalami perubahan target fisik dan pagu anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada Revisi DIPA I, DIPA II, dan DIPA III sehingga perjanjian kinerjanya mengalami perubahan. Revisi DIPA I pada tanggal 20 Mei 2020, perubahan target fisik dan pagu anggaran terjadi karena adanya Recofucing Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan penanganan Pandemi COVID-19. Revisi II pada tanggal 5 November 2020, mengalami perubahan target fisik dan anggaran dikarenakan adanya Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai kegiatan Peta K4 dalam rangka peningkatan kualitas data bidang tanah. Revisi III pada tanggal 3 Desember 2020, terjadi perubahan karena adanya pagu anggaran minus untuk keluaran Gaji dan Tunjangan sehingga dilaksanakan pergeseran anggaran antar satker di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Pada bulan September 2020, terdapat mutasi dan rotasi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 No 1

2

Sasaran Kegiatan Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel

Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang mendukung Penegakan Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Indeks Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kanwil BPN Tingkat capaian manajemen di lingkungan Kantor Wilayah a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker b. Jumlah Layanan Perkantoran

80

Tingkat capaian Program Pertanahan Bidang Infrastruktur Pertanahan a. Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi b. c.

Jumlah Layanan Pertanahan Infrastruktur Keagrariaan Peta Bidang Tanah K4

21

Bidang

1 Layanan 1 Layanan 100% 1 Satker 20 Bidang 23.924 Bidang

3

4

5

6

7

No

Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan legalisasi Aset Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Tingkat capaian Program pertanahan bidang Hubungan Hukum Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi b. c.

Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Katagori VII Gugus Tugas Reforma Agraria

d.

Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah

100% 1 Satker

6 Satker 1.000 Bidang 1 Satker 1 Neraca

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi

1 Satker

b.

Data dan Informasi Pengadaan Tanah

1 Satker

c.

Penilaian Bidang Tanah

1 Satker

d.

Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Pemuktahiran Data Tanah Terindikasi Terlantar b. Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT

10 Sertipikat

73 Bidang 10 Bidang

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi

1 Satker

b.

24 Kasus

Penanganan Pertanahan

dan

Penyelesaian

Kegiatan

Kasus

Anggaran

1.

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

2.

Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah

Rp1.730.510.000,00

3.

Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah

Rp258.000.000,00

4.

Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

Rp949.279.000,00

22

Rp46.579.548.000,00

5.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah

Rp156.276.000,00

6.

Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah

Rp200.990.000,00

7.

Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah Jumlah

Rp549.054.000,00

1.2.

Rp50.423.657.000,00

Metode Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menggunakan metode Evaluasi Pengukuran Kinerja. Evaluasi Pengukuran Kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/ program/ kegiatan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Model yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah Model Gap Analysis dengan tahapan evaluasi sebagai berikut: 1.

Identifikasi kondisi aktual dan pencapaian kinerja dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan target Rencana Aksi tahun 2020;

2.

Melakukan

analisis

kesenjangan

(Gap

Analysis)

dengan

membandingkan capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi tahun 2020 dengan target kinerja; 3.

Melakukan reviu masalah/ faktor keberhasilan serta strategi yang digunakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

4.

Menentukan tindak lanjut terhadap hasil reviu. Secara

singkat,

pengukuran

kinerja

dihitung

dengan

membandingkan target fisik dan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan dengan realisasi fisik dan anggaran setiap 3 (tiga) bulan. Terkait dengan hasil penilaian yang memiliki gap (-) minus, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta menyusun strategi untuk pencapaian target dan anggaran untuk triwulan berikutnya. Untuk hasil penilaian

yang bernilai (+) positif, tetap

dilaksanakan sesuai denga perencanaan yang telah ditetapkan.

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian/realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pengukuran dilakukan terhadap setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai agregasi dari kinerja setiap output kegiatan yang tercermin dalam indikator output kegiatan. Capaian Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi DKI Jakarta pada

Tahun Anggaran 2020, dapat diuraikan sebagai berikut. 3.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini Capaian kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pada tahun anggaran 2020, diuraikan pada tabel di bawah ini. Tabel 4. Capaian Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 No 1

2

3

Sasaran Kegiatan Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel

Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang mendukung Penegakan Hukum

Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kanwil BPN Tingkat capaian manajemen di lingkungan Kantor Wilayah a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker b. Jumlah Layanan Perkantoran Tingkat capaian Program Pertanahan Bidang Infrastruktur Pertanahan a. Pembinaan/Sosialisasi /Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan c. Peta Bidang Tanah K4 Tingkat capaian Program pertanahan bidang Hubungan Hukum Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi /Evaluasi/Konsultasi

24

Target

Realisasi

%

80

80

80

100%

100%

100

1 Layanan

1 Layanan

100

1 Layanan

1 Layanan

100

100%

99,95%

99,95

1 Satker

1 satker

100

20 Bidang

9 bidang

45

23.924 Bidang 100%

23.924 Bidang 100&

100 100

1 Satker

1 Satker

100

No

4

5

6

7

Sasaran Kegiatan Redistribusi dan legalisasi Aset Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

%

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi /Evaluasi/Konsultasi b. Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Katagori VII c. Gugus Tugas Reforma Agraria d. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah

100%

100&

100

6 Satker

6 Satker

100

1.000 Bidang

1.000 Bidang

100

1 Satker

1 Satker

100

1 Neraca

1 Neraca

100

100%

69,23%

69,23

1 Satker

1 Satker

100

1 Satker

1 Satker

100

1 Satker 10 Sertipikat

1 Satker 6 Sertipikat

100 60

100%

100%

100

73 Bidang

73 Bidang

100

10 Bidang

10 Bidang

100

100%

100%

100

1 Satker

1 Satker

100

24 Kasus

24 Kasus

100

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi /Evaluasi/Konsultasi b. Data dan Informasi Pengadaan Tanah c. Penilaian Bidang Tanah d. Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Pemuktahiran Data Tanah Terindikasi Terlantar b. Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi /Evaluasi/Konsultasi b. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Sumber. Aplikasi SKMPP Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020

Dalam menyelenggarakan kegiatan pada tahun anggaran 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta memperoleh anggaran sebesar Rp 50.423.657.000,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

25

DKI berasal dari APBN dan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan dengan mekanisme Hibah dalam bentuk uang. Terkait Dana Hibah diperuntukkan untuk Pembayaran Honorarium PPNPN Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Peta Bidang Tanah K4 yang (dijelaskan lebih lanjut pada Target Kinerja lainnya). Berikut ini adalah capaian realisasi anggaran tahun 2020 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Capaian Realisasi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 No 1

2

3

4

5

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

46.579.548.000

45.825.771.757

98,38

1.408.162.000

1.271.725.500

90,31

45.171.386.000

44.554.046.257

98,63

Tingkat capaian Program Pertanahan Bidang Infrastruktur Pertanahan a. Pembinaan/Sosialisasi/Eval uasi/Konsultasi b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan

1.730.510.000

1.511.117.814

87,32

59.000.000

58.986.250

99,98

403.539.000

184.210.765

45,65

c.

1.267.971.000

1.267.920.799

100

Tingkat capaian Program pertanahan bidang Hubungan Hukum Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Eval uasi/Konsultasi

258.000.000

255.398.116

98,99

258.000.000

255.398.116

98,99

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Eval uasi/Konsultasi b. Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Katagori VII c. Gugus Tugas Reforma Agraria

949.279.000

943.315.983

99,37

30.600.000

29.619.983

96,80

270.780.000

270.730.900

99,98

565.034.000

560.103.800

99,13

82.865.000

82.861.300

100

156.276.000

148.397.224

94,96

59.638.000

57.525.224

96,46

Sasaran Kegiatan Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel

Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah yang mendukung Penegakan Hukum Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan legalisasi Aset Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kanwil BPN Tingkat capaian manajemen di lingkungan Kantor Wilayah a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker b. Jumlah Layanan Perkantoran

d.

Peta Bidang Tanah K4

Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Eval uasi/Konsultasi

26

No

Sasaran Kegiatan untuk Kepentingan Umum

Indikator Kinerja Kegiatan b. c.

Data dan Informasi Pengadaan Tanah Penilaian Bidang Tanah

d. 6

7

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaa n tanah Negara bekas tanah terlantar Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah a. Pemuktahiran Data Tanah Terindikasi Terlantar b. Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT

Tingkat capaian Program Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah a. Pembinaan/Sosialisasi/Eval uasi/Konsultasi b. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Jumlah

Pagu Anggaran (Rp) 74.687.000

Realisasi (Rp)

%

74.687.000

100

12.035.000

12.035.000

100

9.916.000

4.150.000

41,85

200.990.000

200.990.000

100

160.600.000

160.600.000

100

40.390.000

40.390.000

100

549.054.000

549.024.000

99,99

1.910.000

1.910.000

100

547.144.000

547.114.000

99,99

50.423.657.000

49.434.014.894

98,04

Sumber. Aplikasi SAS Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang diklasifikasikan Berdasarkan Sasaran Kegiatan Dalam mewujudkan Laporan Kinerja yang bersifat sistematis, lengkap dan ringkas, Capaian Kinerja diklasifikasikan berdasarkan Sasaran Kegiatan yang memuat penjabaran kegiatan tahun 2020, Perbandingan

dengan

capaian

pada

tahun-tahun

sebelumnya,

Perbandingan dengan target nasional, Analisa mengenai keberhasilan/ kegagalan kegiatan, dan Upaya yang harus dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

27

Dalam mewujudkan Sasaran Kegiatan I, yaitu Tersedianya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel di masa Pandemi COVID-19, menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang berada di zona merah . Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menangani penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan desinfektan secara berkala, melakukan Rapid Test dan SWAB PCR secara berkala, pemberian Medical-Kit kepada seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 13. Penanganan Penyebaran Pandemi COVID-19 tahun 2020

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta memiliki kompetensi, integritas, dan kejujuran menjadi modal utama membangun Organisasi yang Adatif dan Akuntabel. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

(PPSDM)

Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang/

Badan

Pertanahan Nasional dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test). Upaya

ini dilaksanakan untuk

mewujudkan

Good

Governance dan menyaring bibit unggul dan bagi PPNPN di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

28

Gambar 14. Perekrutan PPNPN di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Dalam rangka peningkatan kompetensi bagi SDM di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, diadakan acara Peningkatan Kapasitas SDM yang bertempat di Hotel Grand Mercure pada bulan September 2020 dengan standar Protokol COVID-19. Dalam kegiatan tersebut membahas mengenai pola jenjang karier bagi JFT dan pelatihan penggunaan E-Office.. Per tanggal 20 September 2020, Kantor Wilayah dan jajaran Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan E-Office sebagai aplikasi persuratan dan absensi pegawai.

Gambar 15. Peningkatan Kapasitas SDM tahun 2020

29

102 100 98.38

98 96 94 92

92.06

90 88.55

88 86 84 82 2018

2019 Kinerja

2020 Anggaran

Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran I tahun 2020 dengan tahuntahun sebelumnya dalam persen

Berdasarkan gambar 15 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2020, capaian kinerja selama 3 tahun mencapai angka 100%. Dengan demikian, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan kinerjanya. Berdasarkan capaian realisasi anggaran pada Sasaran Tersedianya Organisasi yang Adatif dan Akuntabel memperoleh serapan anggaran tertinggi dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan di tengah Pandemi COVID-19.

Realisasi Anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Keberhasilan ini dipengaruhi beberapa aspek, meliputi: 1. Aspek Perencanaan dan Evaluasi, pada bulan Oktober 2020 dilaksanakan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terdapat pagu anggaran minus pada

30

keluara Gaji dan Anggaran dengan hasil terdapat pagu anggaran minus pada

keluaran

Gaji

dan

Tunjangan.

Oleh

karena

itu,

segera

direncanakan pergeseran anggaran antar satker di lingkungan Kantor Wilayah

BPN

Provinsi

DKI

Jakarta.

Dengan

demikian,

dapat

meningkatkan realisasi dan serapan anggaran baik bagi Kantor Wilayah BPN maupun jajaran Kantor Pertanahan. 2. Aspek Koordinasi dan Pemantauan, setiap 2 (dua) minggu sekali secara berkala pada jajaran Bagian Tata Usaha di lingkungan Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

DKI

Jakarta

melaksanakan Evaluasi dan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran dengan sebutan NGOBRAS (Ngobrol Bareng Seru Asyik). Tentunya, dalam pelaksanaannya memperhatikan Protokol COVID-19 3. Aspek Teknologi, selama masa Pandemi COVID-19 kegiatan yang bersifat berkumpul dilarang sehingga pelaksanaan rapat dilaksanakan dengan video conference.

Dalam rangka meningkatkan kepastian letak, batas, dan luas bidang tanah yang mendukung penegakan hukum, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan pelayanan pertanahan pada bidang infrastruktur pertanahan. Pada tahun 2020, kegiatan Peta Tematik mengalami Recofucing Kegiatan dan Anggaran yang dialihkan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Terhadap kegiatan Peta Bidang Tanah, pada tahun 2020 digunakan untuk kegiatan Peta Bidang K4 sebagai upaya peningkatan kualitas data bidang tanah sehingga valid baik secara bentuk, letak, luas, serta kepemilikan tanahnya. Kegiatan tersebut dibiayai oleh Dana

Hibah

Pemerintah

Provinsi

DKI Jakarta

sebagai

dukungan

pembenahan layanan pertanahan guna mendukung pelayanan pertanahan berstandar dunia.

31

Target

Capaian Kinerja

120 100 80 60 40 20 0 Pembinaan/ sosialisasi/ Evaluasi dan Konsultasi

Layanan Pertanahan

Peta Bidang Tanah K4

Gambar 17. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan II tahun 2020 dalam persen

120 100 80

99.98

93.43

99.95 87.32

73.23

60

60.09

40 20 0 2018

2019 Kinerja

2020

Anggaran

Gambar 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan tahun-tahun sebelumnya dalam persen

Menunjuk grafik pada gambar 18 di atas, terlihat bahwa Capaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun secara spesifik, kegiatan Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrarian mengalami penurunan kinerja dari tahun 2019

32

yang ditunjukkan pada gambar 19. Hal ini perlu menjadi evaluasi dalam penyelenggaran kegiatan ini.

2020

2019

2018

0

20

40

60

80

100

120

Peta Bidang Tanah Layanan Pertanahan Peta Tematik

Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Konsultasi

Gambar 19. Perbandingan Capaian Kinerja per kegiatan pada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam persen

Gambar 20. Kegiatan Layanan Pertanahan Tanah di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

33

120 100 80 60 40 20 0 2020 Capaian Kanwil

Standar Nasional

Gambar 21. Perbandingan Capaian Kinerja Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Peta Bidang Tanah K4 pada kegiatan Peta Bidang Tanah tahun 2020

Berdasarkan grafik pada gambar 18, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 baik secara fisik maupun anggaran. Capaian kinerja kegiatan Peta Bidang Tanah K4 memenuhi target standar nasional dengan presentase 100%. Kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Hibah dalam Bentuk Uang. Output kegiatan Peta Bidang Tanah K4 adalah Jumlah bidang tanah yang valid secara bentuk, luas, letak dan riwayat tanahnya meningkat. Outcame bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah meningkatnya nilai indeks Ease of Doing Business (EoDB) indikator Registering Property sehingga pelayanan pertanahan dan tata ruang berstandar dunia terselenggarakan. Terkait Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Pertanahan selama 3 (tiga) tahun presentasenya di bawah angka 60 %. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kegiatan tersebut, meliputi:

34

1. Aspek Regulasi, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertaahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 77, angka (a) bahwa pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha. sampai dengan 1000 Ha.dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Untuk Provinsi DKI Jakarta, objek tanah dengan luasan

tersebut sangat jarang sehingga penyerapan pagu anggaran untuk kegiatan pengukuran batas bidang tanah dan pengembalian batas sulit untuk mencapai targe. 2. Aspek Ekonomi, selama masa Pandemi COVID-19 kegiatan produksi menurun sehingga tingkat Layanan Hak Tanggungan sebagai akses modal menurun. Secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya pemohon yang mengajukan layanan pertanahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kegaitan Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrarian yaitu dengan mengajukan Revisi target dan anggaran dengan pertimbangan bahwa bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,61%. Selain itu, pagu anggarannya dialihkan pada kegiatan Peta Bidang Tanah K4 agar jumlah bidang tanah terpetakan meningkat dan valid baik secara bentuk, luas, letak dan riwayat tanahnya.

zSasaran ini ditopang oleh beberapa aspek yaitu aspek penyediaan infrastruktur informasi kadastral dan aspek penguasaan dan pemilikan tanah (tenureship). Dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur informasi kadastral berupa Peta Bidang Tanah Kadastral Provinsi DKI Jakarta telah terdaftar sebanyak 98,61%. Jumlah bidang tanah terdaftar hingga tahun 2017 adalah sebesar 1.199.046 bidang yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah ajudikasi, prona/pronada, swadaya massal, sporadik, dan wakaf. Pada tahun 2017-2019 pendaftaran tanah di DKI Jakarta dilanjutkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan jumlah bidang tanah terdaftar 579.603 bidang. Berdasarkan hasil inventarisasi masih terdapat sebanyak kurang lebih 35

28.133 bidang tanah yang belum terdaftar, namun demikian pada Tahun 2020 tidak lagi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terdapat pada gambar 22 berikut.

Gambar 22. Data Data Bidang Tanah Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 19602019

Pada tahun 2020 terhadap bidang-bidang tanah terdaftar di Provinsi DKI Jakarta (di luar hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017-2019) dilakukan validasi data tekstual maupun spasial menuju DKI Jakarta Lengkap dalam rangka peningkatan kualitas data (accuracy) dan menambah cakupan (completeness) dari bidang tanah terdaftar di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan layanan elektronik dan dalam rangka perbaikan indeks registering property dalam EoDB (Ease of Doing Business) di Provinsi DKI Jakarta. Target bidang tanah yang dilakukan peningkatan kualitas data pada tahun 2020 adalah sebesar 1.180.000 bidang, dengan hasil sebagaimana terdapat pada gambar 23 berikut. Tabel 6. Rekapitulasi Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: ptsl.atrbpn.go.id

36

Berdasarkan gambar 23 tersebut capaian validasi Buku Tanah di Provinsi DKI Jakarta adalah rata-rata sebesar 79,23% dan persentase validasi persil rata-rata sebesar 91,76%. Kantah Kota Jakarta Timur masih memiliki persentase validasi Buku Tanah yang masih rendah hal ini menunjukkan bahwa kegiatan validasi tekstual masih harus ditingkatkan lagi. Secara umum nilai Desa Lengkap di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 55,74, dengan nilai tertinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebesar 96,49% yang disusul dengan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu sebesar 88,07%. Capaian Sertipikasi BMN di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020 hanya 60% dari total target sebesar 10 bidang dengan rincian sebagaimana gambar 24. Kegiatan sertipikasi BMN tidak dapat tercapai 100% sehingga mempengaruhi capaian Kinerja Anggaran yang hanya tercapai 41,85%. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan waktu penerbitan Revisi DIPA Kedua telah diajukan Bulan Agustus, namun terbit Bulan November 2020. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan menghambat pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun penyerapan anggaran. Tabel 7. Realisasi Kegiatan Sertipikasi BMN Tahun 2020

150 100

100 50

0

77.4 42.31

65.03

2018

2019

98.99

50.07

Kinerja

2020

Anggaran

Gambar 23. Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran III tahun 2020 dalam persen

37

Grafik pada gambar 25 menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pada Sasaran III, yaitu komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal di tengah Pandemi COVID-19. Salah satu kegiatan Sasaran III adalah Pembinaan PPAT yang tetap dilaksanakan secara luring namun tetap sesuai protokol.

Gambar 24. Pembinaan PPAT tahun 2020 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

Terhadap

sasaran

Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah secara Optimal terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja. yaitu Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Konsultasi, Bidang Tanah yang Di Inventarisasi P4T Kategori VII, Gugus Tugas Reforma Agraria, dan Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah. Berdasarkan Rencana Aksi yang disusun pada awal tahun 2020, masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut memiliki target pencapaian sebesar 100% pada akhir Triwulan IV. Keempat indikator tersebut tercapai seluruhnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

38

1. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Perwujudan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga dilaksanakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). GTRA di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaanya sedikit berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. GTRA yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta merupakan GTRA dalam rangka penataan kawasan kampung kumuh. Pada Tahun 2020, target GTRA di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 1 (satu) data yang berupa tahapan kegiatan inventarisasi identifikasi, pengolahan, analisis, dan updating. Data GTRA dimaksud mencakup informasi mengenai data by name by address di masing-masing lokasi kegiatan yang diperlukan dalam rangka penataan aset dan pemberian akses. Tahun 2020 progress yang dilakukan oleh Kanwil BPN DKI Jakarta adalah Pembentukan Tim Penggerak GTRA Provinsi DKI Jakarta. Tim Penggerak GTRA dibentuk berdasarkan pada Surat Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 347/-082.74 tanggal 17 September 2020 tentang Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria, melibatkan unsur akademisi dan unsur masyarakat. Output pelaksanaan GTRA di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah Naskah Akademik Penataan Kampung terhadap 6 kampung di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kampung Kunir, Kampung Walang, Kampung Tongkol, Kampung Lodan, Kampung Krapu, dan Kampung Akuarium. Naskah akademik tersebut akan ditindaklanjuti dengan penataan 6 (enam) kampung tersebut pada tahun 2021 yang diawali dengan kegiatan identifikasi selanjutnya

penguasaan,

pemilikan,

ditindaklanjuti

dengan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

39

penggunaan, penataan

pemanfaatan kampung

dan

bersama

Gambar 25. Lokasi Penataan Kampung Akuarium, Tongkol, Lodan, Krapu dan Kunir Sumber: Naskah Akademik GTRA

2. Neraca Penatagunaan Tanah Pelaksanaan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Analisa yang dilakukan berkaitan dengan kondisi wilayah yang dihubungkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah dengan menganalisa penggunaan tanah lama dan terakhir, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta menganalisa perubahan tanah, kesesuaian dan ketersediaan tanah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan

dan

pemanfaatan

tanah

menurut

fungsi

kawasan

sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memantau penyelenggaraan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan peruntukan dalam RTRW. Berdasarkan

hasil

analisa

data

penggunaan

tanah

Kota

Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015-2020 terdapat perubahan penggunaan tanah di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana terdapat pada Gambar X berikut. Berdasarkan peta tersebut terlihat bahwa terdapat terdapat penggunaan tanah yang berubah dan tidak berubah dengan perubahan yang sesuai dengan RTRW. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa seluas 50,10 Hektar penggunaannya tanahnya tidak berubah dan sebesar 48,76 Hektar mengalami perubahan

40

dimana sebesar 45,69 Hektar perubahan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sebesar 3,07 Hektar perubahannya tidak sesuai dengan RTRW.

Gambar 26. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2015-2020

Jika dibandingkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Administrasi Jakarta Pusat, arah perubahan penggunaan tanah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu: Sesuai 36,91 Hektar (0,76 %), Bersyarat 7,02 Hektar (0,14 %), Terbatas 1,76 Hektar (0,04 %) sedangkan Tidak Sesuai 3,07 Hektar (0,06 %) 3. Bidang Tanah yang Di Inventarisasi P4T Kategori VII Kegiatan Bidang tanah yang di inventarisasi P4T Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu dengan luas 106,90 Ha. Pulau Tidung terbagi menjadi 7 (tujuh) Pulau, yaitu Pulau Tidung Besar, Tidung Kecil, Payung Besar, Payung Kecil, Laki, Karang Besar, dan Pulau Karang Kecil. Pulau Tidung Besar diperuntukan untuk perumahan penduduk dan dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Terdapat sarana infrastruktur penunjang di pulau Tidung yaitu sarana transportasi, sarana umum dan air bersih, sarana peribadatan, sarana bangunan vital, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga. Gambaran umum penguasaan tanah di Pulau Tidung berupa penguasaan tanah oleh Pemerintah, oleh Pemilik dan penguasaan bukan pemilik secara legal oleh perseorangan.

41

Kegiatan PTSL di Pulau Tidung dilaksanakan pada Tahun 2019. Pemilikan Tanah di Pulau Tidung, yaitu Pemilikan Tanah Terdaftar dengan Hak Milik Perseorangan, Pemilikan Tanah Terdaftar dengan Hak Guna Bangunan Perseorangan, Pemilikan Tanah Terdaftar dengan Hak Milik Wakaf, Pemilikan Tanah Terdaftar dengan Hak Pakai Instansi Pemerintah dan Pemilikan Tanah Belum Terdaftar yang merupakan Tanah Milik Adat. Bidang-bidang tanah tersebut dimanfaatkan untuk budidaya air laut, sarana kesehatan, sarana aktivitas sosial kemasyarakatan, sarana keagamaan/peribadatan, sarana pendidikan dan lain lain.

Gambar 27. Peta Administrasi Pulau Tidung Besar

42

120 100

100

100 99.37

95.77 95.26

80 65.07

60

40 20 0 2018

2019 Kinerja

2020 Anggaran

Gambar 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV pada tahun 2020 dengan tahuntahun sebelumnya

100.2

120

100

100

100

99.8 99.6

100

80

99.4 99.2

100

60 99.05

99

40

98.8

20

98.6 98.4

0

2020 Target Nasional

2020 Kanwil

Target Nasional

Gambar 29. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Bidang Tanah yang Diinventarisasi IP4T tahun 2020

Kanwil

Gambar 30. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional Kegaitan Neraca PGT Tahun 2020

43

120 100 80

60 40 20 0 2020 Target Nasional

Kanwil

Gambar 31. Perbandingan Capaian Kinerja Kanwil dengan Standar Nasioanl Kegiatan Neraca PGT tahun 2020

Pada grafik yang ditunjukkan pada Gambar 30, terlihat bahwa kinerja pada Sasaran IV terus meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang semakin baik antara Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya dalam kegiatan GTRA. Pada kegiatan ini dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada sector pertanahan sangat besar dalam rangka penataan kampung-kampung kumuh. Pada masa Pandemi COVID-19, pelaksanaan kegiatan/rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara online dengan menggunakan video conference sedangkan kegiatan lapangan tetap bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan pelaksanaannya memperhatikan pengaturan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.

44

Sasaran kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) output yaitu Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi,

Data

dan

Informasi

Pengadaan Tanah, dan Penilaian Bidang Tanah. Data dan Informasi Pengadaan Tanah berupa kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah dengan output sebanyak 1 kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penguasaan Tanah Instansi Pemerintah Pusat sebanyak 18 terdaftar dan 1 bidang tanah belum terdaftar. Penguasaan Tanah Instansi Provinsi sebanyak 45 bidang tanah semuanya terdaftar dan Tanah BUMN/BUMD sebanyak 7 bidang terdaftar. Total jumlah bidang tanah instansi pemerintah di Kecamatan Matraman adalah sejumlah 72 bidang tanah dan berdasarkan hasil inventarisasi penggunaan tanahnya sesuai dengan peruntukan tanahnya dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTRW). Pada fungsi Pengadaan Tanah, kondisi saat ini belum secara konsisten dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga beberapa SK Penetapan Lokasi dikalahkan dalam gugatan PTUN. Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah melalui APBD belum disusun berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, sehingga target fisik belum tentu sesuai dengan anggaran yang tersedia. Adapun uraian pengadaan tanah PSN yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 8. Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 No 1. 2.

Instansi yang Memerlukan Tanah

6.

Kementerian PUPR Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta Kementerian PUPR Kementerian PUPR PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia Kementerian PUPR

7. 8.

Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR

3. 4. 5.

Rencana Penggunaan Tanah Tol Semanan Suner MRT II Tol Cibitung-Cilincing Tol Becakayu Kereta Cepat JakartaBandung Tol Sunter Pulogebang LRT Tol Depok Antasari

45

Fisik (Ha) 31,5 3,2

Target Bidang Tanah 383 4.233

35,52 7,3 5,3

135 1.882 479

16,8

251

1,09 24,58

28 791

Gambar 32. Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Tanah Tahun 2020

200

182.63

180

160 140 120 100 80

100 83.66

81.09

94.96 69.23

60 40 20 0 2018

2019

Kinerja

2020

Anggaran

Gambar 33. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V pada tahun 2020 dengan tahuntahun sebelumnya

46

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20 0

0

2020

2020 Standar Nasional

Standar Nasional

Kanwil

Gambar 35. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasionaltahun 2020

Kanwil

Gambar 34.Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional kegiatan Penilaian Bidang Tanah tahun 2020

Keberhasilan pelaksanaan sasaran pada kegiatan Pengadaan Tanah dikarenakan adanya koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kanwil BPN DKI Jakarta sehingga kegiatankegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah bisa terlaksana dengan baik karena telah digunakannya aplikasi Sipetik dalam pengambilan data di lapangan sehingga memudahkan dalam pengambilan data spasial. Kegiatan sertipikasi BMN tidak dapat mencapai target 100% dikarenakan adanya penambahan target yang semula 3 bidang menjadi 10 bidang dan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2020, selain itu kadangkala instansi yang melakukan sertipikasi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas bidang tanah dilapangan, sehingga menghambat proses sertipikasi BMN.

47

Salah satu tugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup wilayah provinsi adalah menyelenggarakan fungsi pemantauan dan fungsi evaluasi. Terhadap sasaran ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta perlu melaksanakan fungsi tersebut untuk mengendalikan hak atas tanah agar sesuai dengan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Tercatat Data Pengendalian Hak Atas Tanah pada Provinsi DKI Jakarta sampai

dengan

tahun

2020

sebanyak

3.074

bidang

tanah.

Penyelenggaraan sasaran Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana

Tata

Ruang,

Tertib

Pemanfaatan

Hak

Atas

Tanah

dan

Pendayagunaan pada tahun anggaran 2020 mencapai persentase sebesar 100% baik realisasi fisik maupun realisasi anggaran.

Gambar 36. Kegiatan Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar tahun 2020

48

102 100

100

100

100 100

98 96

95.34

94 92

91.31

90 88 86

2018

2019 Kinerja

2020 Anggaran

Gambar 37. Perbandingan Kinerja Sasaran VI pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

120 100 80

60 40 20 0 2020 Target Nasional

Series 2

Gambar 38. Perbandingan Kinerja Kanwil dengan Standar Nasional pada Kegiatan Penertibaan tanah Reindikasi Terlantar tahun 2020

49

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Sasaran IV, meliputi: 1. Obyek tanah yang telah masuk dalam database sedang dalam sengketa/perkara di pengadilan; 2. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan data berupa Buku Tanah dan warkah yang disimpan di Kantor Pertanahan sehingga memerlukan waktu; 3. Memerlukan penjadwalan untuk peninjauan ke lapangan dengan pemegang hak atas tanah sehingga memerlukan waktu. Berdasarkan grafik pada gambar 39, terlihat bahwa kinerja Sasaran IV meningkat secara signifikan, strategi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan meliputi 1. Dengan

meningkatkan

koordinasi

dengan

Kantor

Pertanahan

dan

mengoptimalkan Aplikasi KKP untuk mengetahui data Buku Tanah sehingga dapat mempercepat proses kegiatan sebelum Buku Tanah secara Fisik dikirimkan kepada Kantor Wilayah;

2. Meningkatkan komunikasi dengan pemegang hak melalui pemberitahuan surat

Sebagai permasalahan

ibukota

negara,

pertanahan

dan

Provinsi tata

ruang

DKI yang

Jakarta lebih

memiliki kompleks

dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti penyerobotan hak atas tanah, tumpang tindih kepemilikan tanah, hingga munculnya oknum yang mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah. Sebagai upaya untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan mediasi dengan bertindak sebagai penghubung bagi para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah dan tidak berlanjut menjadi perkara pertanahan .

50

Nilai indeks pengaduan terhadap kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan seProvinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai presentase -55%. Sedangkan untuk jumlah sengketa pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 44 (eempat puluh empat) perkara dibandingkan tahun 2019. Secara rinci rekapitulasi jumlah perkara di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut.

Gambar 39. Nilai Presentase Pengaduan Masyarakat pada tahun 2020 Tabel 9. Rekapitulasi Sengketa di Lingkungan kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No

SATKER

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

31

38

69

132

88

1

Kanwil BPN DKI Jakarta

2

Kantah Jakarta Pusat

-

-

1

21

29

33

3

Kantah Jakarta Barat

-

-

3

16

18

16

4

Kantah Jakarta Selatan

4

5

8

17

52

16

5

Kantah Jakarta Timur

-

-

-

16

130

5

6

Kantah Jakarta Utara

-

-

-

3

56

23

51

Gambar 40. Rapat Koordinasi dengan Mabes Polri berkaitan dengan Pemberantasan Mafia Pertanahan

120

100

80

60

40

20

0 2018

2019 Kinerja

2020 Anggaran

Gambar 41. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran VII Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

52

120 100

100

100

80

60 40 20 0 2020 Target Nasional

Kanwil

Gambar 42. Perbandingan Capaian Kanwil dengan Standar Nasional Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan tahun 2020

Berdasarkan grafik pada gambar 43, terlihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran VII dalam 3 (tahun) terakhir terus meningkat. Namun dalam pelaksanaan mengalami kendala, meliputi: 1.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan data berupa Buku Tanah dan warkah yang disimpan di Kantor Pertanahan sehingga memerlukan waktu;

2.

Kegiatan ini memerlukan koordinasi dengan pihak pengadilan mengenai jadwal sidang perkara; Adapun strategi yang dilaksanakan untuk meengatasi kendala

tersebut, yakni: 1. Dengan meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan

mengoptimalkan Aplikasi KKP untuk mengetahui data Buku Tanah

53

sehingga dapat mempercepat proses kegiatan sebelum Buku Tanah secara Fisik dikirimkan kepada Kantor Wilayah; 2. Menjalin kerja sama untuk meningkatkan koordinasi dengan panitera

pengadilan setempat; 3. Melakukan rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya.

3.1.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mempunyai kompetensi, integritas, dan profesionalisme menjadi modal utama dalam penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing. SDM dapat dikatakan efektif dan efisien apabila jumlahnya tidak kurang atau tidak lebih dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi Sumber Daya Manusia dengan membandingkan ketersediaan SDM dengan Kebutuhan SDM . Kebutuhan Sumber Daya Manusia dihitung tiap tugas per jabatan yang duraikan sebagai berikut.

n merupakan rincian tugas per jabatan Apabila hasil dari seluruh tugas per jabatan nilainya desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas untuk memperoleh angka bulat. Efisiensi Sumber Daya Manusi dihitung dengan menggunakan rumus

54

Berdasarkan Rekapitulasi Analisa Beban Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, Efisiensi SDM dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 10. Rekapitulasi Efisiensi Pegawai pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 Unit Kerja

Kebutuhan

Ketersediaan

Efisiensi

Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Analis SDM Aparatur

2

2

1

Pengelola Kelembagaan

1

2

2

Pengadministrasi Umum

1

0

0

Analis Tata Usaha

1

0

0

Pengelola Informasi Pertanahan

1

1

1

Pengelola Sistem dan Jaringan

1

0

0

Sekretaris

2

1

0,5

Pengadministrasi Umum

8

3

0,37

Analis Perencanaan dan Kerjasama

1

2

2

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Kepala Subbagian Umum dan Informasi

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Keuangan dan BMN

`

Analis Keuangan

1

1

1

Bendahara

1

1

1

Pengelola Keuangan

1

2

2

Pengelola BMN

1

2

2

Pengadministrasi Umum

1

0

0

Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan

1

2

2

Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

1

1

1

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan

1

2

2

Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

1

1

1

Petugas Ukur

1

1

1

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan

1

1

1

Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

1

2

2

Petugas Ukur

1

1

1

Analis Hukum Pertanahan

3

1

0,33

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Hukum Pertanahan

1

0

0

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar

Kepala Seksi Pemetaan Tematik

Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah

55

Unit Kerja

Kebutuhan

Ketersediaan

Efisiensi

Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Analis Hukum Pertanahan

1

1

1

Pengolah Data Yuridis Pertanahan

2

1

0,5

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Pertanahan

2

2

1

Pengelola Pertanahan

3

1

0,33

Pengadministrasi Pertanahan

1

0

0

Analis Pertanahan

1

1

1

Pengelola Pertanahan

1

0

0

Pengadministrasi Pertanahan

1

0

0

Analis Pertanahan

4

2

0,5

Pengelola Pertanahan

1

0

0

Pengadministrasi Pertanahan

2

0

0

Analis Hukum Pertanahan

7

1

0,14

Pengadministrasi Pertanahan

1

0

0

Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Hukum Pertanahan

6

1

0,16

Pengadministrasi Pertanahan

1

0

0

Analis Hukum Pertanahan

5

2

0,4

Pengadministrasi Pertanahan

1

1

1

Analis Pertanahan

5

1

0,3

Pengadministrasi Pertanahan

1

0

0

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

Kepala Seksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah

Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu

Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah

Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Kepala Seksi Perkara Pertanahan

Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan

Asumsi Nilai 0 s.d. 1

= Sangat Efisien

Berdasarkan hasil penghitungan Efisiensi tersebut pada tabel 8 terdapat 24 jabatan yang kurang efektif artinya membutuhkan sumber daya manusia untuk per Subbagian/ per `Seksi dengan jenis jabatan yang memperoleh nilai 0 s.d. 100. Menurut jumlah SDM yang dibutuhkan pada

56

Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta per Desember 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian pada gambar sebagai berikut.

88

53 31

4 Kebutuhan Pegawai Rutin

Bezetting

PPNPN

Kekurangan Pegawai

Gambar 43. ABK Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

2. Efisiensi Anggaran Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan standar Good Governance, perlu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Efisien anggaran dihitung dengan rumus

Asumsi Nilai = 1, artinya Efisien Nilai > 1, artinya Sangat Efisien Nilai