LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2 0 2 2 P ENGADI LAN AGA M A ARGA M AK M UR k E LAS I B

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan taufik, kodrat dan iradat-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian kinerja, keberhasilan, kendala dan tantangan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2022, sekaligus menjadi umpan balik (feedback) bagi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun men >[email protected], diharapkan para pencari keadilan setiap saat dapat memantau informasi yang disajikan tersebut. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakanperubahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan- kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan yang dijalankan di Pengadilan Agama Arga Makmur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B

3 Dalam literatur hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan (tugas)penegakan hukum dan keadilan disebutperadilan, sedangkan institusi atau lembaga yang melakukannya disebut pengadilan. Peradilan merupakan salah satu pranata untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dalam bernegara dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan salah satu organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan penegakan merupakan satuan organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Dari uraian di atas terlihatkorelasi antara peradilan dan pengadilan sebagaisatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan harus diselenggarakan dengan baik sehingga cita-cita peradilan yang luhur sebagaimana didambakan masyarakat dapat terwujud. Untuk itu sebuah pengadilan harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, efisien dan efektif menurut dasar-dasar manajemen administrasi peradilan yang maju dan modern Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai peradilan tingkat pertama untuk lingkungan peradilan agama mempunyai wilayah yurisdikisi meliputi wilayahhukum Kabupaten BengkuluUtara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia Wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur meliputi 2 wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Wilayah Bengkulu Utara dengan luas ± 4.324,60 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samudra Hindia Wilayah Bengkulu Tengah dengan luas ± 1.223,94 Km2 dengan batasbatas sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur meliputi 2 Kabupaten yaitu Bengkulu Utara 193 (sembilan belas) Kecamatan yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) Desa dan 5 (lima) Kelurahan, dan Bengkulu tengah 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B

4 TABEL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR Wilayah Bengkulu Utara : Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B 5

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B 6

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B 7 TABEL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR Wilayah Bengkulu Tengah :

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B 8

9 Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ujung tombak pelaksana supremasi hukum di wilayah 2 kabupaten tersebut telah menyusun kebijakan umum yang hendak dicapai. Kebijakan umum ini pada intinya merupakan kerangka kerja yang didasari semangat reformasibirokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI yang lazim disebut program “quick wins”, meliputi transparansi keuangan, publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, kode etik hakim, PNBP, dan manajemen SDM. Kebijakan umum tersebut dirumuskan dalam beberapa programkerja yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan, tapi juga mencakuphal-hal yang berhubungan dengan non teknis, misalnya masalah sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kerja dan disiplin pegawai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam terlaksananya reformasi birokrasi demi meningkatnya kinerja dan kualitas layanan publik pada Pengadilan Agama Arga Makmur Visi Pengadilan Agama Arga Makmursebagai pengadilan tingkatpertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmendan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benarserta dicintai masyarakat. Berpedoman pada visi Mahkamah Agung RI Visi Pengadilan Agama Arga Makmuryaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR YANG AGUNG” B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B a. Visi

10 Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan tranparansi serta akuntabel; Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilanyang berbasis Teknologi Informasi. 1. 2. 3. 4. Rencana Strategis disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, melalui strategi yang mencakup kebijakan, perencanaan dan program kerja, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurunwaktu 1 (satu)tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendalayang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan AgamaArga Makmur , maka hal tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. C. Rencana Strategis Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 3. Meningkatnya aksesperadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan Indikator Kinerja Utama tujuan telah sesuai dengan surat Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator KinerjaUtama Pengadilan Tingkat Bandingdan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut: Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B b. Misi

D. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Arga Makmur menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan Peningkatankuntabilitas dan kualitas pela Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan adanya program Badilag dengan One Day One Minute One Day Publish maka penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur dilakukan dengan efektif dan cepat sesuai peraturan yang berlaku. 11 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Dengan adanya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berkoordinasi untuk melaksanakan dan merealisasikan anggaran tersebut sehingga masyarakat tidak mampu dapat berperkara di Pengadilan Agama Arga Makmur secara Cuma-Cuma. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Pengadilan Agama Arga Makmur sangat mengutakan kepuasan masyarakat termasuk terhadap setiap putuan yang dikeluarkan oleh hakim. Sehingga putusan yang dikeluarkan merupakan putusan yang berkualitas sehingga putusan tersebut diterima dan dipatuhi oleh setiap para pencari keadialn. Hal lain yang mendukung arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut; Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan implementasi APM Badilag meliputi: Pelaksanaan Tupoksi Pimpinan Pengadilan yang terdiri pembentukan TIM penjaminan mutu pencanangan zona integritas (WBK, dan WBBM), pembinaan dan pengawasan pimpinan pengadilan. -

12 Bidang Non Yudisial Dan Administrasi Kesekretariatan Program kebijakan di Pengadilan Agama Arga Makmur dalam bidang non yudisial dan administrasi kesekretariatan sebagai berikut: Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B Implementasi Budaya Kerja (5R dan 3S). Pelaksanaan Fungsi Hakim Pengawas Bidang dan Asesor Internal Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelaksanaan Manajemen Resiko Pelaksanaan Tupoksi Kepaniteraan. Pelaksanaan Tupoksi Kesekretariatan Zona Integritas: Selanjutnya sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 3229/DJA/HM.00/9/2020 tertanggal 03 September 2020 tentang Pelaksanaan observasi/ wawancara assessment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020, disamping menyiapkan 7 kategori APM di atas ada tambahan yaitu: 1. a. Area Proses b. Area Hasil 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Zona Integritas (ZI) Sebagai tindak lanjut dari APM, pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan Startegi di Pengadilan Agama Arga Makmur, dan PTSP Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut: Bidang Yudisial Dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman mengenai perkara per >[email protected]

Adanya pengurangan anggaran pagu minus belanja pegawai Penambahan anggaran belanja operasional dari eselon 1 BUA MA RI, optimalisasi anggaran. Dalam perjalanan anggaran DIPA 01 BUA MARI mengalami beberapa kali revisi diantaranya karena : Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (308035) PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB IV A. PENGELOLAAN KEUANGAN 1 DIPA 01 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program Dukungan Manajemen, kegiatan dalam program ini didukung oleh pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pengesahan DIPA 01 tertanggal 17 November 2021. dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.308035/2022 dengan pagu awal anggaran sebesar Rp.4.921.340.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tabel 4.1 Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (308035) 33

Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara 1. Pengelolaan Keuangan DIPA 04 (309122) 53.032.000 14.754.000 (99,39%) 50.000.000 (100%) 11.725.000 (97,91%) 53.032.000 (100%) 90.000 (0,61%) 0 275.000 (0,29%) 0 JENIS BELANJA/ MAK PAGU DIPA REALISASI SISA DANA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Pos Bantuan Hukum 3. Pembebasan Biaya Perkara 4. Sidang Diluar Gedung Pengadilan 129.876.000 129.511.000 (99,72%) 365.000 (0,28%) 14.844.000 50.000.000 12.000.000 2 BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIPA 04 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Pengesahan DIPA 04 Tertanggal 17 November 2021 dengan Nomor: SP DIPA -005.04.2.309122/2922 berisikan total pagu anggaran sebesar Rp.129.876.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rpiah), yang meliputi belanja barang sebagai penunjang Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang terdiri dari kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama di wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur. Badan Peradilan Agama Tabel 4.1 Pengelolaan Keuangan DIPA 04 (309122) Anggaran DIPA 04 tahun 2022 digunakan untuk mendukung tercapainya masingmasing indikator sasaran strategis dengan rencana aksi kegiatan/aktivitas yaitu Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara, Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan. Dalam perjalanan anggaran DIPA 04 Badilag MA RI mengalami revisi untuk optimalisasi anggaran, adapaun realisasi anggaran tahun 2022 masih sisa pembebasan biaya perkara disebabkan 1 perkara dicabut sehingga anggaran tidak terealisasi secara optimal. 34

Kendaraan Dinas B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1 BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 35

Sarana/ Prasarana Gedung 2 BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Bangunan 36

Sarana/ Prasarana Gedung 2 BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 2. Ruangan 37

Sarana/ Prasarana Gedung 2 BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 3. Peralatan & Mesin 38

Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, (e-Filing) pembayaran biaya perkara (ePayment), panggilan sidang (eSummons), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik (e-Putusan) serta untuk memproses layanan administrasi lainnya secara elektronik yakni proses persidangan secara elektronik (e-Litigasi) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. ESkum adalah transaksi panjar biaya secara elektronik melalui e- Court. C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PengelolaanTeknologi Informasi Pengadilan Agama Arga Makmur PengelolaanTeknologi Informasi sebagai informasi melalui Elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur terbagi 2 bagian kepaniteraan dan kesekretariatan adalah yang kepaniteraan yang terintegrasi dengan administrasi pelayanan khusus keperkaraan, sedangkan kesekretariatan pelayanan lainnya secara umum 1. Pengelolaan Teknologi Informasi Bagian Kepaniteraan Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Agama Perkara perdata agama yang didaftarkan melalui system eCourt sepanjang tahun 2022 berjumlah 357 perkara dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 173 perkara. Perincian perkara e-Court adalah sebagaimana tabel berikut : Perkara e-Court pada tahun 2022 Perkara e-Court pada tahun 2021 39

BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Implementasi SIPP Peradilan Agama Arga Makmur Sistim Informasi penelusuran perkara (SIPP) adalah system informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk mendukung proses administrasi perkara dan pelayanan terhadap pencari keadilan. Pada tahun 2022 SIPP Pengadilan Agama Arga Makmur mengalami peningkatan berdasarkan penilaian pertriwulan II adalah sebagai peringkat ke II. Implementasi Gugatan Mandiri Peradilan Agama Arga Makmur Perdata agama yang didaftarkan melalui Gugatan Mandiri sepanjang tahun 2022 berjumlah 445 perkara dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 25 perkara. Sedangkan gugatan sederhana kategori Pengadilan Agama dengan beban perkara 1001-2500 mendapat anugerah Peringkat 3 Tahun 2022 dari MARI. Perincian Gugatan Mandiri adalah sebagaimana tabel di bawah : 40

BAB IV - PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Implementasi Si Virus Ancam Si Arma (Sidang Virtual Antar Kecamatan dalam Yuridiksi PA Arga Makmur) Peradilan Agama Arga Makmur Persidangan perkara dengan jarak jauh yang dilaksanakan di PA Arga Makmur, telah dilak sanakan menggunakan persidangan virtual kerjasama dengan Pemda Bengkulu Tengah Kecamatan Karang Tinggi, pada tahun 2022 sidang secara virtual sebayak 10 perkara. 41