Pengadilan Agama Ngamprah www.pa-ngamprah.go.id Jl. Gadobangkong No 167C, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH TAHUN 2022 TIM PENYUSUN

BABVIIPENUTUP Kesimpulan Rekomendasi BABIPendahuluan SejarahPengadilanAgamaNgamprah Visidan Misi TujuandanSasaranStrategis StrukturOrganisasi BABIIKEADAAN PERKARA KeadaanPerkaradiPengadilanAgama Ngamprah PenyelesaianPerkara AkreditasiPenjaminan Mutu BABIIISUMBERDAYA MANUSIA KomposisiSumberDaya Manusia Mutasi Promosi Pensiun Diklat BABIVPENGELOLAAN KEUANGANSARANA PRASARANADAN TEKNOLOGI INFORMASI PengelolaanKeuangan SaranaPrasarana Teknologi Informasi BABVPENINGKATAN PELAYANANPUBLIK AkreditasiPenjaminan Mutu(APM) PelayananTerpaduSatuPintu(PTSP) InovasiPelayananPublik BABVIPENGAWASAN Internal Evaluasi 1 7 9 11 13 17 19 29 30 31 34 40 57 61 63 66 72 75 77 78 22 DAFTAR ISI 26

Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara meresmikan berdirinya Pengadilan Agama Ngamprah bersama dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Sebagai tindaklanjut dari acara peresmian itu, lalu pada 25 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH. MH, melantik dan mengambil sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah bersamaan dengan Ketua PA Soreang dan PA Cianjur di Aula PTA Jawa Barat. Pada tanggal 5 November 2018, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, S.IP. meresmikan operasional Pengadilan Agama Ngamprah. Sementara waktu Pengadilan Agama Ngamprah mendapatkan pinjam pakai gedung dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Lantai 1 Masjid Agung Ash Shiddiq Komplek Pemda Bandung Barat. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Ngamprah mendapatkan anggaran Sewa Gedung, dan menempati gedung di Jl. Raya Gadobangkong No. 167C Cimareme Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan Agama Ngamprah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Ngamprah bersama dengan Pengadilan Baru lainnya, diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dalam siaran pers, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian operasionalisasi 85 Pengadilan Baru Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice). Dari keluarnya Kepres tersebut, Mahkamah Agung melakukan berbagai persiapan, baik sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia untuk pengadilan-pengadilan baru tersebut. Pada tanggal 22 Oktober 2018, akhirnya Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di

Pada 04 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 804/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas yang ditandangani di Jakarta, Pengadilan Agama Ngamprah secara resmi mengalami kenaikan kelas dari sebelumnya kelas II ” menjadi Kelas IB. “ Pada pertengahan tahun 2022, Pengadilan Agama Ngamprah mengalami pergantian pimpinan, berdasarkan hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, pucuk pimpinan Pengadilan Agama Ngamprah berganti dari Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. menjadi Dr. Muhammad Iqbal S.H.I., M.A. (sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibadak) dan posisi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngamprah diisi oleh Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. (sebelumnya Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Soreang)

Kemiringan wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut : YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM², terletak antara 60º 41’ s/d 70º 19’ lintang Selatan dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.429 M dari permukaan laut. UTARA SELATAN BARAT TIMUR Kabupaten Cianjur Kabupaten Purwakarta & Kabupaten Subang Kabupaten Bandung & Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi

Kecamatan Rongga, terdiri dari 8 desa Kecamatan Gununghalu terdiri dari 9 desa Kecamatan Sindangkerta, terdiri dari 11 desa Kecamatan Cililin, terdiri dari 11 desa Kecamatan Cihampelas, terdiri dari 10 Desa Kecamatan Cipongkor, terdiri dari 14 Desa Kecamatan Batujajar, terdiri dari 7 Desa Kecamatan Saguling, terdiri dari 6 Desa Kecamatan Cipatat, terdiri dari 12 Desa Kecamatan Padalarang, terdiri dari 10 Desa Kecamatan Ngamprah, terdiri dari 11 Desa Kecamatan Parongpong, terdiri dari 7 Desa Kecamatan Lembang, terdiri dari 16 Desa Kecamatan Cisarua, terdiri dari 8 Desa Kecamatan Cikalongwetan, terdiri dari 13 Desa Kecamatan Cipeundeuy, terdiri dari 12 Desa. Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri dari :

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: Utara : Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta);Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang; Timur : Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi); Selatan : Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur); Barat : Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan melalui efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan akse peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ngamprah berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Ngamprah Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Ngamprah menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Meningkatnya Penyelesaian Perkara Eksekusi Terlaksananya penataan arsip perkara

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Pengadilan Agama Ngamprah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang Peraturan Makamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Panitera Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB. terdiri atas : a. Panitera Muda Permohonan; b. Panitera Muda Gugatan; dan c. Panitera Muda Hukum Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Umum dan Keuangan

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH ugas pokok Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kewenangan Peradilan T Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kewenangannya tersebut.

Tahun 2022, Pengadilan Agama Ngamprah menerima perkara sebanyak 4573 perkara yang terdiri dari 3841 perkara Gugatan dan 732 perkara permohonan dengan perbandingan 3 tahun terakhir sebagai berikut: Gugatan Permohonan 4573

JENIS PERKARA Cerai Gugat 2957 Menurut data Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: Cerai Talak 830 Adalah perkara terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Ngamprah

WILAYAH KECAMATAN 301 499 Permohonan Terbanyak Kecamatan Cipongkor Gugatan Terbanyak Kecamatan Lembang Yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah terdiri dari 16 kecamatan dengan perkara gugatan terbanyak diajukan oleh Kecamatan Lembang sebanyak 499 perkara dan Permohonan terbanyak diajukan oleh Kecamatan Cipongkor sebanyak 301 perkara

NO JENIS PERKARA SISA 2021 MASUK 2022 JUMLAH BEBAN JUMLAH PUTUS 2022 JUMLAH SISA 2022 RASIO PRODUKTIVITAS 1 Perdata Gugatan 229 3841 4070 3842 228 94,5% 2 Perdata Permohonan 25 732 757 741 16 97.9% 3 Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 - Jumlah 254 4573 4827 4583 244 94.95% Terhitung pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Ngamprah menerima sebanyak 4573 perkara yang masuk dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan sisa perkara pada tahun 2022 sejumlah 244 perkara. PENYELESAIAN PERKARA Berikut adalah data jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022: 99.8% 94.95% RASIO PENYELESAIAN PERKARA PERSENTASE PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU Diputus 1-5 bulan Diputus > 5 bulan Perkara Diputus Tepat Waktu 5.05% PERSENTASE SISA PERKARA 1. Sisa Perkara Putus 2. Perkara Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Ngamprah telah melaksanakan PERMA tersebut dengan jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2022 sejumlah 305 perkara dengan rincian sebagai berikut: Dari jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Ngamprah sebanyak 4587 perkara ada sebanyak 6 (enam) perkara yang diajukan upaya hukum Banding dan 1 (satu) perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi 3. Upaya Hukum 4. Mediasi 6 1 PERKARA BANDING PERKARA KASASI 170 135 305

Posbakum Posbakum Pengadilan merupakan layanan hukum yang memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2022 melakukan kerjasama dengan penyedia jasa Pos Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Mathla'ul Anwar (LASMA) sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : W10- A26/010/HK.05/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022. NO BULAN JUMLAH MASYARAKAT YANG DILAYANI BIAYA PELAYANAN (RP) 1 JAN 55 0 2 FEB 55 5.500.000 3 MAR 55 5.500.000 4 APR 55 5.500.000 5 MEI 55 5.500.000 6 JUN 55 5.500.000 7 JUL 55 5.500.000 8 AGU 55 5.500.000 9 SEP 55 5.500.000 10 OKT 55 5.500.000 11 NOV 55 5.500.000 12 DES 55 11.000.000 JUMLAH 660 66.000.000 Berikut adalah data pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Ngamprah sepanjang tahun 2022.

NO BULAN REALISASI ANGGARAN REALISASI PERKARA RUPIAH KEGIATAN 1 JAN 0 0 0 2 FEB 0 0 0 3 MAR 0 0 0 4 APR 2.300.000 2 72 5 MEI 0 0 0 6 JUN 3.200.000 2 18 7 JUL 0 0 0 8 AGU 0 0 0 9 SEP 1.800.000 1 31 10 OKT 0 0 0 11 NOV 2.700.000 2 109 12 DES 0 0 0 JUMLAH 10.000.000 7 230 SIDANG DILUAR GEDUNG Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut antara lain, minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pelayanan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya. Tahun 2022 Pengadilan Agama Ngamprah memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 166 perkara. Berikut adalah data pelaksanan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ngamprah sepanjang tahun 2022 :

NO BULAN PRODEO REALISASI PRODEO ANGGARAN DIPA PRODEO MURNI 1 JAN 0 0 - 2 FEB 0 0 - 3 MAR 128 0 1.981.600 4 APR 128 0 17.062.500 5 MEI 17 0 4.887.500 6 JUN 44 0 12.627.100 7 JUL 35 0 6.300.000 8 AGU 51 0 11.685.000 9 SEP 63 0 15.578.800 10 OKT 104 0 17.274.000 11 NOV 17 0 26.100.000 12 DES 0 0 46.504.500 JUMLAH 587 0 160.000.000 Salah satu layanan peradilan bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah layanan pembebasan biaya perkara. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cumacuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni. Tahun 2022, Pengadilan Agama Ngamprah menerima permohonan pembebasan biaya perkara sebanyak 587 perkara dengan rincian 587 perkara prodeo DIPA Total anggaran DIPA yang telah terealisasi untuk pembebasan biaya perkara adalah sebesar Rp.160.000.000,- dengan besaran pagu Rp 160.000.000,-, sehingga penyerapan dana DIPA untuk pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Ngamprah mencapai 100%. prodeo (pembebasan biaya perkara)

SumberDayaManusia(SDM)merupakanfaktoryangsangatpentingbagiorganisasiMahkamahAgungRIdanbadanperadilan dibawahnya.Untukmengikutiperkembanganduniayangsemakindinamis,PengadilanAgamaNgamprahterusberupayauntuk meningkatkankemampuandanpotensipegawainyaagarmampubersainguntukmenciptakanmanajemenaparaturyang profesionaldalamrangkamewujudkanbirokrasiberkelasduniatahun2024. Saat ini, Hakim beserta Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Ngamprah berjumlah 33 orang dibantu oleh 6 orang tenagaPPNPNuntuk mendukungkinerjaorganisasi. Di bidang Sumber Daya Manusia --- Pengadilan Agama Ngamprah merealisasikan pembinaan dan pengelolan SDMnya pada arah kebijakan dan upaya mewujudkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayananprima(excellenceservice)demi terwujudnya PengadilanAgamaNgamprahYangAgung.

Gol IV Gol III Gol II TOTAL PEGAWAI 33 Orang 3 Orang 28 Orang 2 Orang 9% 6% 85% "Tidak ada sebuah keberhasilan yang besar dapat diwujudkan oleh tangan dan kaki kita sendiri, melainkan selalu membutuhkan peran dan kontribusi orang lain untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kebersamaan adalah kunci untuk meraih kesuksesan" Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H.,M.H. Ketua Mahkamah Agung RI

PANITERA PANITERA MUDA GUGATAN PANITERA MUDA PERMOHONAN PANITERA MUDA HUKUM 13Hakim Kepaniteraan 5PaniteraPengganti 1 Jurusita 1 JurusitaPengganti 2AnalisPerkaraPeradilan 3CPNS Kesekretariatan 1PranataKomputer SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 6PPNPN

S3 S2 S1 D3 6% 2 pegawai 6 pegawai 23 pegawai 2 pegawai 18% 70% 6% "Belajar tanpaberfikir tidakadagunanya, tapiberfikir tanpabelajarsangatberbahaya" Ir.Soekarno

MUTASI Pengadilan Agama Ngamprah U N D A N G - U N D A N G R I N O M O R 5 T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G A P A R A T U R S I P I L N E G A R A M E N G A T U R B A H W A P R O M O S I P N S D I L A K U K A N B E R D A S A R K A N P E R B A N D I N G A N O B J E K T I F A N T A R A K O M P E T E N S I , K U A L I F I K A S I , D A N P E R S Y A R A T A N Y A N G D I B U T U H K A N O L E H J A B A T A N , P E N I L A I A N A T A S P R E S T A S I K E R J A , K E P E M I M P I N A N , K E R J A S A M A , K R E A T I F I T A S , D A N P E R T I M B A N G A N D A R I T I M P E N I L A I K I N E R J A P N S P A D A I N S T A N S I P E M E R I N T A H , T A N P A M E M B E D A K A N J E N I S K E L A M I N , S U K U , A G A M A , R A S , D A N G O L O N G A N .

MUTASI MASUK Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hidayat, S.H. Siti Lisna Wati, S.H. Encep Solahuddin, S.Ag. Wakil Ketua PA Cibadak Kelas IB Diangkat Sebagai Ketua PA Ngamprah Kelas IB Ketua PA Soreang Kelas II Diangkat Sebagai Wakil Ketua PA Ngamprah Kelas IB Ketua PA Pandan Kelas II Diangkat Sebagai Hakim PA Cimahi kelas IA yang diperbantukan pada PA Ngamprah Kelas IB Panitera PA Pandeglang Kelas II Diangkat Sebagai Panitera PA Ngamprah Kelas IB Pelaksana PTA Bandung Diangkat Sebagai Kasubbag PTIP PA Ngamprah Kelas IB Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan mutasi masuk pada Pengadilan Agama Ngamprah sebanyak 5 (lima) orang

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. Zuhairi Bharata, S.H.I., M.H. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. Asep Kustiwa, S.H. Ajat Ahmad Jaelani, S.Ag. Karina Dian Afyani, S.E. Ketua PA Ngamprah Kelas II Mutasi Sebagai Wakil Ketua PA Cilegon Kelas IB Wakil Ketua PA Ngamprah Kelas II Mutasi Sebagai Wakil Ketua PA Klungkung Kelas II Hakim PA Ngamprah Kelas II Diangkat Mutasi Wakil Ketua PA Sendawar Kelas II Hakim PA Ngamprah Kelas II Mutasi Sebagai Hakim PA Jombang Kelas IB Panitera PA Ngamprah Kelas IB Mutasi Sebagai Panitera PA Purwakarta Kelas IA Kasubbag Kepegawaian PA Ngamprah Kelas II Mutasi Sebagai Analis SDM PA Garut Kelas IA Analis SDM PA Ngamprah Kelas II Mutasi Sebagai Analis Protokol PTA Bandung Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan mutasi keluar pada Pengadilan Agama Ngamprah sebanyak 7 (tujuh) orang

Data pada Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Pengadilan Agama Ngamprah menunjukkan terdapat 9 (sembilan) orang pegawai yang mendapatkan Promosi Kenaikan Pangkat / Golongan Ruang pada Tahun 2022 yakni: Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Siti Erlania Fitrianingsih, S.H. Penata / III c TMT 1 April 2022 Wawan Mulyawan, Lc. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Rivaldi Fahlepi, S.H. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Riana Elfriyani, S.H. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Khoirun Nisa, S.H.I. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Nashihul Hakim,S.H.I. Hakim Pratama / III b TMT 1 April 2022 Dewi Afiyani, S.H. Penata Muda TK I / III b TMT 1 Oktober 2022 Imbar Priyatna, S.Sy. Penata / III c TMT 1 April 2022 Promosi Kenaikan Pangkat

CPNS Dea Rahmawaty Ruhiat, S.H. CPNS Golongan III Analis Perkara Peradilan TMT 1 Maret 2022 Fahri Gunawan Siagian, S.H CPNS Golongan III Analis Perkara Peradilan TMT 1 Maret 2022 Seli Widianti, A.Md. CPNS Golongan II Pengelola Perkara TMT 1 Maret 2022 Pensiun Meninggal Dunia Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ngamprah menerima alokasi 3 (tiga) orang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yaitu 2 (dua) orang Analis Perkara Peradilan dan 1 (satu) orang Pengelola Perkara Selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Ngamprah belum ada pegawai yang memasuki usia masa purnabakti atau pensiun Sepanjang tahun 2022 pada Pengadilan Agama Ngamprah tidak ada pegawai yang meninggal dunia

Pelatihan Teknis Yudisial Hisab Rukyat Kegiatan Pengalihbahasaan Publikasi Resume Putusan Penting (Landmark Decision) Ahmad Luthfi Maghfurin,S.H.I., M.Ag. DIKLAT Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Champion Meeting-Court Exellence Training Pada Pusdiklat Menpim MA RI Manajemen Risiko Sektor Publik Training of Trainers (TOT) Reguler Pengajar Muatan Lokal Angkatan IV Pelatihan Professional Trainer bagi Pengajar Muatan Lokal di MA RI Pelatihan ESQ 3.0 Coaching bagi Pengajar Muatan Lokal di MA RI Diklat Hakim Berkelanjutan I Pelatihan Mentoring Leadership Pelatihan Teknis Hisab Rukyat Pelatihan Teknis Hisab dan Rukyat Nur Latifah Hanum, S.H.,M.H. Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. Pelatihan Online Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Muhammad Sofri Muhajir, S.E., S.H., M.H. Bimtek Mandiri Calon Panitera Pengganti Siti Erlania Fitrianingsih, S.H. Bimtek Mandiri Calon Panitera Pengganti Diklat SPIP Integratif Bimbingan Teknis Pengelola Kepegawaian Siti Lisna Wati, S.H. Bimtek Mandiri Calon Panitera Pengganti Bimtek Bidang Perencanaan Program dan Anggaran 2022 Ridwan C. Banyuaji, S.H.I., M.M. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Jaenudin Ramdhan, S.H.I. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Bimtek Bidang Perencanaan Program dan Anggaran 2022 Asri Srikanti H, S.H. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Bimtek Administrasi Perkara Secara Elektronik Yoni Muhammad Luthfan Nairi, S.Kom. Bimtek Bidang Keuangan Tahun 2022 Wawan Mulyawan, Lc. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Triningsih Subekti, S.H. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Sirajuddin Haris, S.H. Muhammad Arysi, S.H. Uyung Fajarudin, S.H.I. Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti Bunga Tri Hastuti, S.T. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian Suci Hidayah, S.H. Diklat Bendahara Penerimaan Khomsanah, A.Md.T. Diklat Bendahara Pengeluaran Awal Pada Sakti Tahun 2022 Fahri Gunawan Siagian, S.H Diklat Latsar Golongan III Dea Rahmawaty Ruhiat, S.H. Diklat Latsar Golongan III Seli Widianti, A.Md. Diklat Latsar Golongan II Bimtek Administrasi Perkara Secara Elektronik Dewi Afiyani, S.H. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Imbar Priyatna, S.Sy. Pelatihan Singkat Panitera Pengganti DIKLAT

T

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dari Pengadilan Agama Ngamprah sebagai kuasa pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang telah menekankan bahwa manajemen aset negara secara modern tidak lagi dijalankan dengan mindset "administrator", tetapi sebagai "manajer". Hal ini berarti pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang valid dan transparan), dan dapat dioptimalkan potensi BMN tersebut (revaluasi dan optimalisasi). Sebagai satuan kerja baru, tentunya sarana dan prasarana pendukung operasional masih terbatas, namun hal tersebut tidak menghalangi upaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bandung Barat.

Rp 1.870.000 Rp 332.012.210 Rp 355.727.734 Pengadilan Agama Ngamprah mencatatkan nilai BMN Tahun 2022 sebesar Rp 38.097.990.068 naik dari nilai BMN tahun 2021 sebesar Rp 1.568.874.705. Adapun perbandingan sarana dan prasarana BMN berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut : Rp 35.705.374.424 Rp 857.221.767 Rp 117.583.650 Rp 428.803.058 Rp 73.180.820 Rp 673.519.044 Rp 240.437.305 Rp 0 Rp 0 Rp 528.981.767 Rp 101.859.480 Rp 19.499.000 Rp 230.437.305 Rp 0 Rp 357.209 Tanah persil Alat angkutan darat bermotor Alat kantor Alat rumah tangga Alat studio Komputer unit Peralatan Komputer Alat kedokteran Bahan perpustakaan tercetak