Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, Shalawat serta Salam kepada Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kerjasama dari seluruh anggota tim dalam melakukan penyusunan sesuai bidang tugas masing - masing. Laporan ini merupakan rangkaian kegiatan sekaligus wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2022. Uraian pelaksanaan kegiatan ini meliputi Bab I. Pendahuluan, Bab II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan Akreditasi Penjaminan mutu yang terkait Layanan Masyarat, Bab III Sumber Daya Manusia, Bab IV. Pengelooan Keuangan, saran Prasarana dan Teknologi Informasi, Bab V Peningkatan Pelayanan Publik, Bab VI. Pengawasan, Bab VII. Penutup. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, dengan tujuan sebagai media pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2022 dan sebagai bahan tolak ukur pencapaian kinerja (performence result), guna perumusan rencana kerja tahun berikutnya, sekaligus sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pihak lain yang memerlukan. Tim penyusun Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Kota Madiun ini telah berupaya menyajikan

laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, agar lebih baik dan berkuwalitas, namun kami menyadari adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan ini. Oleh karena itu koreksi yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian penyusunan laporan kegiatan ini, baik dari hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kesekretariatan dan tenaga tidak tetap lainnya, khususnya tim penyusun. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri. Semoga laporan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, aamiin ya robbal’alamiin. Wassalamuaikum Warahamtullahi Wabarakatuh. Madiun, 02 Januari 2023 Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nur Chotimah, S.H.I., M.A. NIP. 197702232013121001

Halaman Kata Penganta ......................................................................................................i Daftar Isi .................................................................................................................ii Bab I Pendahuluan A. Sejarah ........................................................................................1 B. Visi Misi ........................................................................................6 C. Kebijakan ........................................................................................7 D. Renstra ........................................................................................13 E. Program Kerja .................................................................................14 Bab II A. Keadan Perkara - Keadaan Perkara Tingkat Pertama ………………………….. 23 - Keadaan Perkara Tingkat Banding……………………………25 - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi……………………………… 27 - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali …………… 28 B. Penyelesaian Perkara - Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.........................................29 - Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.........................29 - Jumalah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK ..........................................................31 - Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi ..............32 - Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.............33 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Srtifikasi Iso Pengadilan) - Posbakum.................................................................................33 - Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu......................................33 - Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)....................34

Bab III Sumber Daya Manusia - Mutasi .......................................................................................45 - Promosi .....................................................................................46 - Pensiun .....................................................................................47 - Diklat ( SDM Teknis / Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat )..................................................................................... 48 Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi A. Pengelolaan Keuangan ...............................................................57 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana...........................................62 C. Pengelolaan Teknologo Informasi - Implementasi E-Court..............................................................80 - Implementasi SIPP....................................................................82 Bab V Peningkatan Pelayanan Publik - Akreditasi Penjaminan Mutu .................................................84 - Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP)..................................86 - Inovasi Pelayanan Publik .......................................................90 - Prestasi/ Penghargaan ...........................................................94 Bab VI Pengawasan A. Internal ........................................................................................97 B. Evaluasi ........................................................................................104 Bab VII Penutup A. Kesimpulan .....................................................................................107 B. Rekomendasi/Saran......................................................................108 C. Pendapat .......................................................................................110

1

1 Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten Madiun dan Kotamadya Madiun. Pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua), yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan pemecahan tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai Wilayah Yurisdiksi yaitu Kota Madiun, yang mencangkup 3 (tiga) Kecamatan.

2 Pengadilan Agama Kota Madiun semula berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No. 2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Pada tahun 2008 resmi menempati Gedung baru yang telah di resmikan pada tanggal 16 juli tahun 2008 oleh ketua Mahkamah Agung RI. Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan, Rentang temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C.

3 (Foto Gedung Lama) Sejak dibentuknya Pengadilan Agama Kota Madiun telah mengalami perubahan kepemimpinan dari masa ke masa sebagai berikut : KH. Abidullah Periode Jabatan di Pengadilan Agama Kota Madiun Th. 1979 – Th. 1981 Drs. H. Muh Jamhur, S.H. Periode Jabatan di Pengadilan Agama Kota Madiun Th. 1981 – Th. 1983 Abdul Malik, BA Periode Jabatan di Pengadilan Agama Kota Madiun Th. 1983 – Th. 1983 Dr. H. Misro Ahmadi, S.H. Periode Jabatan di Pengadilan Agama Kota Madiun Th. 1988 – Th. 1988

4 Drs. Ahmad, S.H. Th. 1997 – Th. 2000 Drs. Thoyib. M, S.H. Th. 2000 – Th. 2003 Drs. Achjarul Umam Th. 2003 – Th. 2008 Hj. Sri Astuti, S.H. Th. 2009 – Th. 2010 Drs. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H. Th. 2010 – Th. 2012 Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. Th. 2013 – Th. 2015 Drs. Mochamad Djauhari, M.H. Th. 2015 – Th. 2017 Dra. Hj. Muslihah Th. 2017 – Th. 2018

5 Dr. H. Ahmad Zaenal F, S.H.I., M.Si. Th. 2019 – Th. 2020 H. Jamadi, Lc., M.E.I. Februari – Juli Th. 2021 Nur Hamid, S.Ag., M.H. Juli Th. 2021 – Februari Th. 2022 Dr. Hermin S, S.H.I., S.H., M.S.I. Februari – September Th. 2022 Nur Chotimah, S.H.I., M.A. Periode Jabatan di Pengadilan Agama Kota Madiun September Th. 2022 – Sekarang

6 Pengadilan Agama Kota Madiun menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035. Visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun Yang Agung”. Maka dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan misi, dan motto. Independent : Tidak Memihak, Cerdas : Tajam Dalam Berpikir, Obyektif : Tanpa Pandang Bulu, Nyaman : Kenyamanan Pelayanan, Inklusif : Ramah Kaum Rentan, Cashless : Pembayaran Dengan Elektronik.

7 Lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 semakin mempertegas dan memantapkan keberadaan lembaga Peradilan Agama dalam hal fungsi, kedudukan dan kewenangannya di Indonesia. Peradilan Agama mempunyai fungsi, kedudukan dan kewenangan yang sejajar dengan Badan Peradilan lainnya baik dalam bidang Yudisial maupun Non Yudisial. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blueprint) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan - penyimpangan yang mungkin timbul. Volume pekerjaan yang semakin meningkat dan berkwalitas, khususnya dalam penerimaan perkara pada tahun 2022, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi perkara, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Kota Madiun, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional

8 serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicialpower) khusus bagi orang - orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural terhadap Pengadilan Agama Kota Madiun yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal dan prima terhadap para masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun. Lahirnya

9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan khususnya Masyarakat kurang mampu pada tahun 2022 ini Pengadilan Agama Kota Madiun menyelenggarakan program unggulan berupa Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu dimana layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung

10 Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/2009, dan Undang - Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Salah satu bentuk pertanggung jawaban Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI adalah kewajiban untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, (gambar ruang sidang sebelum dan sesudah renovasi) Tentang Transparansi dan akuntabilitas publik, juga Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Bahwa setiap tingkat Pengadilan dituntut mempertanggung-jawabkan

11 pelaksanaan tugas kepada Negara dan masyarakat. Pencari keadilan (justiciabelen) dan masyarakat luas seyogyanya diberi akses untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan akan dilakukan pe ngadilan dalam pelaksanaan tugas selaku pelaksanan kekuasaan kehakiman. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, Sebagaimana Surat KMA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 di atas. Informasi yang diberikan kepada masyarakat luas diantaranya gambaran umum tentang Peradilan Agama, proses beracara, hak-hak pencari keadilan, biaya proses penyelesaian perkara dan hakhak kepaniteraan, agenda persidangan, putusan dan penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum, hak untuk memperoleh informasi dan pengaduan serta informasi lainnya. (Gambar ruang tunggu prioritas sebelum dan sesudah renovasi) Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan kewenangannya senantiasa berusaha untuk mengembangkan strategi berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2022.

12 Sepanjang Tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Madiun berjuang keras dalam melaksanakan tugas untuk menopang perbaikan kinerja peradilan dalam rangka mencapai kepada kesempurnaan kehendak reformasi birokrasi, dan good governance badan Peradilan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Madiun dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Kebijakan Umum Pengadilan Agama Kota Madiun tetap mengacu pada kebijakan Umum dengan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap perlu dan urgent yaitu : 1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang terbuka dan transparan serta akuntable, berwibawa dan bermartabat. 2. Peningkatan penyelesaian administrasi perkara yang diterima da n diputus dengan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan Penerapan Sistem Bindalmin Berbasis Teknologi Informasi (SIPP)

13 3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim, para pejabat fungsional, struktural dan pegawai dalam melaksanakan tugas demi penegakan hukum dan kedisiplinan. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja untuk memperoleh input dan output sesuai perencanaan. 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai dalam rangka menunjang kinerja pegawai secara optimal dan berhasil guna. Dengan adanya kebijakan umum yang ingin dicapai, maka Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan rencana strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat atau pihak-pihak pencari keadilan khususnya ditujukan kepada peningkatan Sumber Daya Manusia bagi hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun.

Pengadilan Agama Kota Madiun juga telah membu Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nom program kerja Pengadilan Agama Kota Madiun. NO PROGRAM TUJUAN KEG 1 Manajemen Kepemimpinan dan Organisasi 1. Meningkatkan fungsi perencanaan dan tata kelola organisasi ➢ Meningkatkan koord sinkronisasi antara Ke Panitera, dan Sekreta program kerja ➢ Melaksanakan tugas administrasi kepanite kesekretariatan sesuaketentuan yang berla

14 uat program kerja tahun 2022 yang didasarkan pada Surat mor : W13-A34/530/OT.01.2/SK/2/2022 tentang penetapan GIATAN PELAKSANAAN PENANGUNG JAWAB BIAYA dinasi, integrasi dan etua, Wakil Ketua, aris dalam perencanaan s-tugas teknis yustisial, eraan, dan ai dengan ketentuanaku. Setiap Bulan Ketua ➢ DIPA 01 ➢ DIPA 04 ➢ Biaya Perkara

2. Meningkatkan fungsi pengendalian peradilan ➢ Melaksanakan peng pembinaan baik tekn kepaniteraan, dan k ➢ Menyampaikan hasil dan pembinaan ke P Agama Surabaya 3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pengadilan ➢ Melaksanakan pemb aparatur pengadilan ➢ Melaksanakan pelat kompetensi aparatur internal atau ekstern ➢ Menentukan kegiata kerja sama tim ➢ Membangun motiva aparatur pengadilan ➢ Melaksanakan olahra diantaranya tenis lap futsal. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ➢ Menentukan pemba prasarana gedung k ➢ Menentukan program pelayanan publik ➢ Melakukan kerja sam Kota Madiun dan ins percepatan penyele publik

15 awasan dan nis yudisial, esekretariatan. l evaluasi pengawasan Pengadilan Tinggi Setiap Triwulan bangunan karakter n ihan peningkatan r pengadilan secara al an dalam pembangunan asi dan semangat kerja n. aga bersama, yang pangan, senam, dan Setiap Tahun angunan sarana dan kantor m prioritas dalam ma dengan Pemerintah tansi eksternal terkait enggaraan pelayanan Setiap Semester

2 Teknis Yudisial 1. Melaksanakan pengawasan ➢ Memimpin pengawa pengawas bidang 2. Percepatan penyelesaian Perkara ➢ Penyelesaian sisa pe yang diterima pada 3. Meningkatkan sistim informasi perkara ➢ Mengefektifkan peng ➢ Memaksimalkan pen media sosial 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas putusan ➢ Penyelesaian perkara minutasi paling lamb ➢ Penyelesaian perkara diselesaikan. ➢ Minutasi berkas perka yang ada. ➢ Menyampaikan salinlambatnya 14 hari se hukum tetap. ➢ Menerbitkan akta ce ➢ Melaksanakan beda ➢ Melakukan eksamina ➢ Melakukan diskusi te materiil ➢ Melaksanakan Rapa ➢ Melaksanakan eksam Sidang

16 asan tim hakim Setiap Triwulan Wakil Ketua ➢ DIPA 01 ➢ DIPA 04 ➢ Biaya Perkara erkara 2021 dan perkara tahun 2022. Setiap Bulan ggunaan SIPP nggunaan website dan Setiap Bulan a sejak diterima hingga bat 5 bulan. a minimal 80% dapat ara sesuai ketentuan nan putusan selambatetelah berkekuatan erai. ah putusan. asi putusan. matik hukum formil dan at Pleno Hakim minasi Berita Acara Setiap Bulan

5. Meningkatkan keberhasilan mediasi Melaksanakan media yang keduanya had 6. Percepatan tindaklanjut pengaduan masyarakat ➢ Melaksanakan monit pelaksanaan SKM da ➢ Melakukan sosialiasi ➢ Menindaklanjuti pen baik secara langsung langsung 7. Pengadaan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu ➢ Penyelenggaraan sid ➢ Melakukan kerja sam Bantuan Hukum di Ko berkompeten 8. Melayani permintaan pertimbangan hukum islam ➢ Bekerja sama denga Madiun terkait sosiali ➢ Melayani pertimbang tentang hukum islam ➢ Ikut serta melakukan

17 asi terhadap para pihak ir. Setiap Bulan toring dan evaluasi an media sosial aplikasi SIWAS-MARI. gaduan masyarakat g maupun secara tidak Setiap Triwulan dang prodeo ma dengan Lembaga ota Madiun yang Setiap Bulan an Pemerintah Kota isasi hukum. gan dan nasehat m apabila diminta pengisbatan rukyat hilal Setiap Semester

3 Administrasi Kepaniteraan 1. Meningkatkan tata kelola administrasi kepaniteraan ➢ Penerimaan perkara ➢ Menyediakan fomuli berkenaan dengan p ➢ Mengikuti dan meng perkara. ➢ Efektifitas pengisian b perkara. 2. Meningkatkan administrasi keuangan perkara ➢ Menertibkan pembu jawab biaya-biaya p ➢ Memanfaatkan jasa menerima panjar pe ➢ Menertibkan SK panj panggilan. 3. Meningkatkan penataan arsip berkas perkara ➢ Mengelola arsip berk bindalmin. ➢ Menjilid dengan baik Pengadilan Agama ➢ Mengarsipkan akta n 4. Melaksanakan laporan sesuai dengan ketentuan pola bindalmin ➢ Menyajikan data sta ➢ Menyampaikan lapo dan hard copy ke Pe Surabaya dengan te Peradilan Agama Ma ➢ Laporan bulanan khu Pengadilan Tinggi Ag

18 sistem loket. r/ instrumen yang perkara. gontrol alur penerimaan buku-buku register Setiap Bulan Panitera - Biaya Perkara kuan dan tanggung panjar perkara. perbankan dalam erkara. ar biaya perkara/ radius Setiap Bulan kas perkara sesuai pola k putusan perkara Kota Madiun tahun 2021. nikah Setiap Triwulan tistik perkara oran dalam soft copy engadilan Tinggi Agama embusannya ke Badan ahkamah Agung RI, usus dikirim ke gama Surabaya Setiap Bulan

5. Melaksanakan pelayanan informasi perkara ➢ Menyediakan inform Kota Madiun sesuai d ➢ Menyampaikan infor aplikasi laporan onlin 4 Administrasi Kesekretariatan 1. Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan dan pelaporan ➢ Menginvetarisir kebu prasarana. ➢ Melakukan penyusun ➢ Membuat rencana p ➢ Melakukan pengawa pertanggungjawaba ➢ Membuat dan meng keuangan dan realis ➢ Membuat dan meng realisasi anggaran ke ➢ Membuat laporan ta ➢ Membuat laporan A Instansi Pemerintah ( ➢ Mengupdate lapora Mahkamah Agung, K Bapenas, dan LKPP. 2. Meningkatkan penatausahaa n inventaris BMN dan barang persediaan ➢ Mencatat dan meng setiap kegiatan. ➢ Melaksanakan opna ➢ Melaksanakan pena sarana aplikasi SIMAK

19 masi Pengadilan Agama dengan KMA: 1-44/2010. rmasi perkara melalui ne. Setiap Bulan tuhan sarana dan nan RKAKL. penarikan dana asan laporan an keuangan. girimkan laporan asi ke KPPN Madiun. girimkan laporan manual e PTA Surabaya. ahunan. kuntabilitas Kinerja LAKIP). n pada aplikasi Monev Kementrian Keuangan, Setiap Tahun Sekretaris ➢ DIPA 01 ➢ DIPA 04 ginventarisir BMN pada ame fisik terhadap BMN. tausahaan BMN dengan K-BMN. Setiap Bulan

➢ Membuat dan meng selaku UPB. ➢ Melakukan rekonsilia ➢ Melakukan rekonsilia ➢ Membuat DBR, DBL, ➢ Menyelenggarakan s manajemen dan aku ➢ Memelihara kendara roda 4. ➢ Memlihara barang m ➢ Melaksanakan belan keperluan kantor lain ➢ Melakukan pencata pendistribusiannya p manual dan mencat persediaan. ➢ Melakukan opname secara rutin dan berk ➢ Pengadaan perifera penggantian perala

20 girimkan laporan BMN si BMN ke KPKNL Madiun. si secara internal. dan KIB. sistim informasi untansi BMN. aan dinas roda 2 dan milik negara lainnya. nja alat tulis kantor dan nnya. tan dan persediaan secara tat melalui aplikasi fisik barang persedian kala. l unit untuk perbaikan/ tan yang rusak.

3. Penguatan sistim teknologi informasi dan digitalasi perkantoran ➢ Membuat sistim persu online. ➢ Membuat klasifikasi la secara berkala ➢ Menyusun kepengur Informasi dan Inovas ➢ Monitoring dan main internet dan wi-fi. ➢ Monitoring dan main ➢ Intalasi dan upgrade virus, operating syste ➢ Mengelola IP addres network. ➢ Upload berita dan ke media sosial. ➢ Pengelola data dan 4. Meningkatkan tata kelola administrasi kepegawaian ➢ Updating data kepe dan ABS atau secara ➢ Mengusulkan hakim mengikuti pendidika ➢ Mengusulkan pegaw dinas dan UPKP ➢ Mengusulkan kenaika reguler, impassing, d ➢ Meneruskan usulan p dan/atau pindah tug

21 uratan terpadu secara aporan persuratan usan Tim Teknologi i. ntenance jaringan ntenance hardware e application tools, anti m dan hardware driver s bagi pengguna kabel egiatan ke website dan CPanel Website Setiap Triwulan gawaian melalui SIKEP a manual. dan pegawai untuk n dan pelatihan. wai untuk mengikuti ujian an pangkat pilihan atau an pengahargaan promosi, mutasi, gas. Setiap Semester

➢ Peningkatan kompet pengadilan melalui D ➢ Mengakomodir lapo ➢ Menertibkan absensi serta sanksi. 5. Mewujudkan pengelolaan perpustakaan. ➢ Menerima, mencata sesuai klasifikasinya, d dengan jenisnya. ➢ Optimalisasi pengelo dengan sistim katalo SENAYAN 6. Meningkatkan 5R & 1S (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, dan Safety). ➢ Memaksimalkan keg setiap jum’at. ➢ Mengupayakan pen pegawai dan tenaga ➢ Melakukan penataa halaman kantor. ➢ Melakukan pemenuh masyarakat berkebu rentan lainnya.

22 tensi aparatur DDTK / pelatihan internal ran PKP i dan pemberian reward at, memberi penomeran dan menata buku sesuai olaan perpustakaan g melalui Aplikasi Setiap Tahun iatan gotong-royong nyediaan baju dinas a kontrak. n gedung, taman, dan han fasilitas bagi utuhan khusus dan kaum Setiap Tahun

23

23 A. 1. Tingkat Pertama engadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2021 masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 3 perkara terdiri dari 3 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan, sedangkan untuk perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 527 perkara, terdiri dari 431 Perkara Gugatan dan 96 Perkara Permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2022 sebanyak 530 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 519 Perkara (97,92%), dengan demikian sisa tundaan perkara sebanyak 11 perkara (2,08%) dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 420 perkara (97,44%) dan perkara permohonan diputus sebanyak 96 perkara (100%). Tabel I : Jumlah sisa perkara tahun 2021, perkara diterima tahun 2022, perkara diputus tahun 2022 dan sisa perkara 2022. No Nama Perkara Sisa Perkara TH 2021 Perkara Diterim a TH 2022 Perkara diputus TH 2022 Sisa Perkara TH 2022 1 2 3 4 6 7 A PERKAWINAN 1. Izin Poligami - - - - P

24 2. Cerai Talak 1 109 94 6 3. Cerai Gugat 2 306 270 4 4. Harta Bersama - 4 1 - 5. Penguasaan Anak/Hadhanah - 3 3 - 6. Pengesahan Anak - 2 1 - 7. Pencabutan kekuasaan orang tua - 1 1 - 8. Perwalian - 14 13 - 9. Asal usul Anak/Pengangkatan anak - 20 19 - 10. Itsbat Nikah - 16 13 - 11. Dispensasi Kawin - 18 16 - 12. Wali Adhol - 2 2 - B Wakaf - 1 - 1 C P3HP /Penetapan Ahli Waris - 26 25 - D Lain-Lain - 5 2 - Jumlah 3 527 460 11 Grafik perkara tahun 2022 yang diterima, diputus dan sisa akhir tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Madiun selama tahun 2022 telah menerima sebanyak 527 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 431 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 96 perkara. Dengan perincian sebagai berikut: 0 100 200 300 400 500 600 Sisa Perkara Tahun 2021 Diterima Tahun 2022 Perkara yang ditangani 2022 Perkara yang diputus 2022 Sisa Perkara Tahun 2022 Perkara Diterima dan Diputus

25 Keadaan perkara tahun 2022 A. 2. Tingkat Banding Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2022 sebanyak 519 perkara. Dari jumlah putusan tersebut yang mengajukan permohonan upaya hukum banding dari para pihak berperkara sebanyak 7 perkara (0,013%). Dari sini dapat diketahui bahwa putusan yang tidak mengajukan sebesar 512 perkara (96,6%) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun masih tinggi. 109 306 4 3 2 1 14 20 16 18 1 26 5 0 50 100 150 200 250 300 350 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak/Hadhanah Pengesahan Anak Pencabutan kekuasaan orang tua Perwalian Asal usul Anak/Pengangkatan anak Itsbat Nikah Dispensasi Kawin Wakaf P3HP / Penetapan Ahli Waris Lain-Lain Grafik Jumlah Perkara Tahun 2022

26 a. Perkara yang dimohonkan Banding adalah sebagai berikut: Rincian perkara tersebut sebagai berikut: Perkara banding yang diterima tahun 2022 No. No. Perkara Jenis Perkara Ketua Majelis Keterangan (Putus/Belum) 1 2 3 4 5 1 56/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Gugat Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Putus 2 92/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Gugat Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. Putus 3 145/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Gugat Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. Putus 4 265/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Talak Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Putus 5 292/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Talak Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Putus 6 296/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Talak Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Putus 0 6 6 0 SISA TAHUN 2021 DITERIMA TAHUN 2022 DIPUTUS TAHUN 2022 SISA TAHUN 2022 Perkara Yang dimohonkan Banding

27 A.3. Tingkat Kasasi Rincian perkara tersebut sebagai berikut: Sisa perkara kasasi tahun 2021 No. No. Perkara Jenis Perkara Ketua Majelis Keterangan (Putus/ Belum) 1 2 3 4 5 1 156/Pdt.G/2021/PA.Mn Cerai Gugat Siti Juwariyah, S.H.I., M.H Putus 2 170/Pdt.G/2021/PA.Mn Deden Verzet Nur Hamid, S.Ag., M.H. Putus 3 169/Pdt.G/2021/PA.Mn Cerai Gugat Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. Putus 4 364/Pdt.G/2021/PA.Mn Deden Verzet Alfian Yusuf, S.H.I. Putus 5 449/Pdt.G/2021/PA.Mn Waris Alfian Yusuf, S.H.I. Putus 0 1 2 3 4 5 Sisa tahun 2021 Diterima tahun 2022 Diputus tahun 2022 Sisa tahun 2022 5 2 5 2 Perkara Yang dimohonkan Kasasi

28 Perkara kasasi yang diterima tahun 2022 No. No. Perkara Jenis Perkara Ketua Majelis Keteranga n (Putus/ Belum) 1 2 3 4 5 1 56/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Gugat Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Proses MA 2 292/Pdt.G/2022/PA.Mn Cerai Talak Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I Proses MA A.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Rincian perkara tersebut sebagai berikut: Perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2022 No. No. Perkara Jenis Perkara Ketua Majelis Keterangan (Putus/ Belum) 1 2 3 4 5 1 169/Pdt.G/2021/PA.Mn Cerai Gugat Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. Putus S I S A T A H U N 2 0 2 1 D I T E R I M A T A H U N 2 0 2 2 D I P U T U S T A H U N 2 0 2 2 S I S A T A H U N 2 0 2 2 0 1 1 0 PERKARA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBAALI

29 - Jumlah sisa perkara yang di putus Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2021 terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 3 perkara yaitu : 1. Cerai Talak 1 Perkara 2. Cerai Gugat 2 Perkara Total 3 Perkara Gugatan Pada tahun 2022 sisa perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 3 perkara (100%) perkara yang terdiri dari perkara gugatan 3 perkara dan 0 perkara Permohonan, sehingga sisa perkara tahun 2021 sebanyak 0 perkara. - Jumlah perkara yang di putus tepat waktu Jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dengan tepat waktu disajikan dalam tabel berikut ini : No Satker Pengadilan Agama Sisa Tahun 2021 Perkara Tahun 2022 Jumlah Waktu Penyelesaian Perkara Sisa Tahun 2022 1 s.d. 90 hari (perkara) 91 s.d. 150 hari (perkara) diatas 150 hari (perkara) 1 Kota Madiun 3 527 530 512 7 0 11

1475 seri (tahun 2021

31 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali / PK Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2022 berhasil memutus 519 perkara yang terdiri dari 423 perkara gugatan, 96 perkara permohonan dan ekonomi syariah 0 perkara. Dimana dari 519 perkara yang diputus, yang mengajukan upaya hukum berupa banding sebanyak 6 perkara, kasasi 2 perkara, dan PK 1 perkara. Dari 519 putusan perkara tersebut yang mengajukan upaya hukum berupa banding sebanyak 6 perkara, kasasi 2 perkara, dan PK 1 perkara, untuk sisa upaya hukum 2022 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2022. 0 1 2 3 4 5 6 7 Sisa Perkara Banding Tahun 2021 Diterima Banding Tahun 2022 Perkara yang Diputus Tahun 2022 Sisa Perkara Tahun 2022 Grafik Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2022 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Sisa Perkara PK Tahun 2021 Diterima PK Tahun 2022 Perkara PK yang diputus Tahun 2022 Sisa Perkara PK Tahun 2022 Grafik Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2022 0 1 2 3 4 5 6 Sisa Perkara Kasasi Tahun 2021 Diterima Kasasi Tahun 2022 Perkara yang diputus 2022 Sisa Perkara Kasasi Tahun 2022 Grafik Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2022

32 - Jumlah perkara yang berhasil di mediasi Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (PERMA No. 1 tahun 2016). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut– turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara resmi dan patut. Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim. No Satker Jumlah perkara yang dimediasi Tidak layak di mediasi Laporan perkara mediasi berhasil Tidak berhasil 1 PA Kota Madiun 114 416 76 34 Dari 335 perkara gugatan (contentius) yang terdiri dari (sisa tahun 2021 sebanyak 3 di tambah perkara di terima tahun 2022 sebanyak 527 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam proses selanjutnya menempuh mediasi sebanyak 114 perkara, yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berjumlah 34 perkara (29,82%) sedangkan yang berhasil mencapai kesepakatan berjumlah 76 perkara (66,67%).

33 - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi Perkara pidana anak bukan merupakan Tupoksi Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga pada perkara ini tingkat keberhasilannya 0 perkara. Pengadilan Agama Kota Madiun sudah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Nomor : 013/DjA/SERT/APM/11/2017 dari Badilag Mahkamah Agung RI dengan nilai “A excellent” pada tahun 2017, dan telah dilakukan Asesmen Penilaian Awal pada 24 November 2021. - Posbakum Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran Posbakum melalui DIPA sejumlah Rp. 57.600.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Ribu Rupiah). Dengan adanya anggaran untuk Posbakum tersebut lalu Pengadilan Agama Kota Madiun bekerja sama dengan PERADI untuk memberikan bantuan pembuatan gugatan atau permohonan kepada masyarakat yang akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kota Madiun secara Cuma-Cuma atau gratis. Setiap hari PERADI menugaskan satu orang anggotanya untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum yang bertempat di ruangan khusus pelayanan Posbakum yang terletak Pengadilan Agama Kota Madiun

34 guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan mulai jam 08.00 s/d jam 15.00 dengan istirahat satu jam pada jam 12.00 s/d 13.00. Perlu diketahui bahwa anggota PERADI setiap hari bertugas di Pos Bantuan Hukum selama 576 jam dan jumlah pelayanan yang dilayani sebanyak 337 perkara selama satu tahun. - Sidang Keliling Karena wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun hanya meliputi tiga Kecamatan yang satu dengan lainnya berdekatan, maka pada DIPA tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Madiun tidak mendapatkan anggaran untuk melakukan sidang keliling. Jadi dengan tidak adanya anggaran tersebut maka praktis pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Madiun tidak melakukan sidang keliling. - Perkara Prodeo. Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa di beda-bedakan dan semuanya biaya perkaranya dibiayai DIPA tahun anggaran 2022. Selama tahun 2022 yang berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebanyak 15 perkara, sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah) dan terdapat sisa dari 15 perkara prodeo sebesar 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) disetor pada Kas Negara.