MasaTransisi Menuju Orde Baru

0

MasaTransisi Menuju Orde Baru

MASA TRANSISI MENUJU ORDE BARU

KELAS XII SEMESTER I

versi digital bisa diakses melalui link di bawah ini

1

MasaTransisi Menuju Orde Baru

Nama

: I Putu Oktariadi Putra, S.Pd

NIM

: 201699807137

Instansi

: SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida

LK 3.3.2. PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar 3.5

Menganalisis

perkembangan

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (C4) 3.5.1 kehidupan

Menganalisis (C4) latar belakang lahirnya

aksi Tritura.

politik dan ekonomi bangsa3.5.2 Menguraikan (C4) proses terbitnya Surat Indonesia pada masa Orde

Perintah

Sebelas Maret dan pengaruhnya

Baru

terhadap kepemimpinan nasional. 3.5.3 Menyimpulkan (C4) dualisme kepemimpinan nasional dan penyelesaiannya

4.5 Menyajikan (P3) laporan sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis

4.5.1

Membuat laporan hasil analisi dalam

bentuk Tulisan.P2 4.5.2

Menyajikan kesimpulan

tetang masa transisi menuju melalui P3

hasil analisi Orde Baru

2

MasaTransisi Menuju Orde Baru

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

Setelah

selesai

kegiatan

pembelajaran

menggunakan pendekatan TPACKdan model

problem based

pembelajaran ( condition ),

peserta

learning ( audience )

didik

diharapkan mampu: 1. Melalui pengamatan video peserta didik mampu

Menganalisis

(behavior )

latar

belakang lahirnya aksi Tritura dengan tepat ( degree ) 2. Melalui

kegiatan

peserta

didik

menggali mampu

informasi

Menguraikan

( behavior ) proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret dengan tepat (degree) ( behavior )

3. Menyimpulkan munculnya nasional

dualisme

dampak

kepemimpinan

serta penyelesaiannya

dengan

tepat. ( degree ) 4. Membuat laporan ( behavior ) hasil analisi dalam bentuk tulisan tentang masa transisi menuju Orde Baru dengan tepat ( degree ) 5. Menyajikan ( behavior ) kesimpulan hasil analisis

tetang

materi

masa

transisi

menuju Orde Baru dalam 6. bentuk ( degree )

laporan

tertulis

dengan

tepat

3

MasaTransisi Menuju Orde Baru

PETA KONSEP

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN ORDE BARU

BARU

faktor yang

proses terbitnya

aksi Tritura.

Sebelas Maret

kepemimpinan nasional

Petunjuk belajar 1. Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran 2. Peserta didik mencermati peta konsep untuk mengetahui pemetaan materi pembelajaran ini. 3. Peserta didik melakukan kegiatan literasi membaca dan menyimak materi Masa transisi menuju Orde Baru 4. Peserta didik mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan metode pembelajaran diskusi kelompok 5. Peserta didik mengerjakan soal latihan secara mandiri

4

Masa Transisi Menuju Orde Baru

PENYAJIAN MATERI A. Masa Transisi 1966-1967 1) Gerakan 30 S/PKI Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru (Orba). Orde baru merupakan suatu istilah

yang

digunakan

sebagai

pembatas

untuk

memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan periode kekuasaan presiden Soeharto. Sebagai Mayor Jenderal, Soeharto (di kanan muka) menghadiri pemakaman umum para jenderal yang tewas dalam G30S, tanggal 5 Oktober 1965 (Fotooleh Departemen Penerangan Indonesia). Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden) dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Faksi sayap kanan TNI yang membawahi enam jenderal tersebut hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat yang paling berkuasa, Ahmad Yani. Sekitar 2.000 personel tentara dari kelompok tersebut menempati

tiga

sisi Lapangan

Merdeka,

dan

menduduki Istana Merdeka, kantor Radio Republik Indonesia, dan pusat telekomunikasi, tetapi

tidak

menempati

sisi

timur,

tempat markas Kostrad.[10] Menyebut diri

mereka "Gerakan 30 September" (disingkat "G30S"), kelompok ini mengumumkan di radio RRI sekitar pukul 7:00 WIB bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat yang direncanakan untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan. Mereka

mengumumkan

telah

menangkap

beberapa jenderal yang tergabung dalam konspirasi tersebut, yaitu anggota "Dewan Jenderal", yang telah merencanakan kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Mereka kemudian menyatakan

https://www.google.com/url?sa

5

Masa Transisi Menuju Orde Baru

bahwa kudeta ini sejatinya akan berlangsung pada "Hari Angkatan Bersenjata" (5 Oktober) dengan dukungan dari CIA, dan bahwa DewanJenderal kemudian akan membentuk sebuah junta militer yang memegang tampuk kekuasaan Indonesia. Setelah itu, kelompok ini memproklamasikanberdirinya sebuah "Dewan Revolusi" yang terdiri dari berbagai perwira TNI terkenal dan pemimpin sipil yang akan menjadi otoritas tertinggi di Indonesia. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Kabinet Dwikora Presiden Soekarno sebagai "demisioner" ("tidak valid"). Menurut salah satu terduga konspirator gerakan tersebut, yaitu Letnan Kolonel Abdul Latief, Resimen Tjakrabirawa tidak mencoba untuk membunuh atau menangkap Mayor Jenderal Soeharto, komandan Kostrad (Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat) saat itu, karena Soeharto dianggap sebagai loyalis Soekarno. Soeharto, bersama dengan Jenderal Nasution yang selamat, membuat tuduhan-balik bahwa G30S adalah sebuah gerakan pemberontak yang berusaha untuk menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno dengan pemerintahan Komunis. Setelah mendengar pengumuman radiotersebut, Soeharto

dan

mendapatkan

Nasution loyalitas

mulai

mengkonsolidasikan

Komandan

Garnisun

kekuatan

Jakarta

mereka,

berhasil

Mayor Jenderal Umar

Wirahadikusumah dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, komandanpasukan khusus tentara RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Selama petang 1 Oktober, tentara RPKAD merebut kantor RRI dan Bangunan Telekomunikasi kembali tanpa perlawanan karena para tentara personel G30S telah mundur kembali ke Markas Halim Perdanakusuma TNI AU. Pasukan RPKAD menyerbu Markas Halim Perdanakusuma TNI AU pada dini hari tanggal 2 Oktober, tetapi dicegat oleh tentara G30S dalam baku tembak sengit di mana beberapa korban jiwa jatuh di kedua sisi. Sebuah perintah langsung dari Presiden Soekarno berhasil mengamankan penyerahan tentara G30S siang harinya, setelah pasukan Soeharto menduduki markas tersebut. Pada tanggal 3 Oktober, tubuh para jenderal faksi sayap kanan TNI yang terbunuh oleh G30S ditemukan di lokasi Lubang Buaya dekat Markas Halim dan pada tanggal 5 Oktober (Hari Angkatan Bersenjata) pemakaman umum yang besar diadakan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari Gerakan G 30 S/PKI :

1. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. 2. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. 3. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI

6

Masa Transisi Menuju Orde Baru

secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI dan KAPPI. Dimana demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisi tiga hal. Pertama permintaan agar PKI dibubarkan, kedua pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI dan ketiga adalah turunkan harga. Reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yangmemberikan dukungan pada PKI. Gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966. Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Presiden Soekarno

membubarkan

KAMI

karena

dianggap

sebagai provokator

timbulnya

demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang sering disebut Supersemar. Supersemar ini memberikan kewenangan padaSoeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan marxisme, leninisme dan komunisme hingga saat ini.

7

Masa Transisi Menuju Orde Baru

2) Aksi-Aksi Tritura Naiknya

Letnan

kepresidenan

tidak

Jenderal

Soeharto

ke

kursi

dapat dilepaskan dari peristiwa

Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S/PKI (Gerakan 30 September). Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. kemarahan

Peristiwa tersebut telah menimbulkan rakyat.

Keadaan

politik

dan

Ketika

gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara

https://www.google.com/url ?sa=i&url=https%3A%2F%2Fd nktv.uinjkt.ac.id

Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama bahan bakar minyak (BBM). keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/ PKIsemakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori

oleh

(Kesatuan Aksi

kesatuan

aksi pemudapemuda,

Mahasiswa Indonesia)

mahasiswa dan

pelaja

KAMI, KAPI, kemudian muncul pula KABI

(buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G 30 S/PKI,dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itumendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Pada 12 Januari 1966dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu:

8

Masa Transisi Menuju Orde Baru

1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia, karena Pemerintah dianggap lambat dalam mengambil sikap terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S dan banyak tokoh komunis yang berada didalam kabinet pemerintahan. 2. Rombak kabinet Dwikora, karena Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Menurut masyarakat, Presiden Soekarno lebih mementingkan perebutan Irian Barat dan urusan konfrontasi Indonesia-Malaysia serta masih adanya unsur PKI dalam pemerintahan Soekarno. 3. Turunkan Harga, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kurangtepat yang membuat kestabilan ekonomi yang semakin memburuk. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi presiden. Untuk

menenangkan

rakyat,

mengadakan

perubahan

Kabinet

Menteri,

100

Presiden

Kabinet yang

Dwikora

ternyata

Soekarno menjadi

belum

juga

memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada https://www.google.com/url

tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan

?sa=i&url=https%3A%2F%2Fd

pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka.

nktv.uinjkt.ac.id

Aksi itu dihadang oleh pasukan Resimen Tjakrabirawa, sehingga

menyebabkan

bentrok

antara

pasukan

Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam), yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Aksi Tritura di depan Fakultas Kedokteran UI Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya massa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Aksi-aksi tersebut, krisis nasional makin tidak terkendalikan.Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan

9

Masa Transisi Menuju Orde Baru

demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan organisasi lainnya seperti KABI, KASI, KAWI KAGI, yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan unjuk rasa. Beberapa organisasi tersebut melakukan demonstrasi di halaman Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966. Para pengunjuk rasa menuntut tiga hal yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi Tritura adalah sebagai berikut. A. Bubarkan PKI dan ormas – ormasnya B. Rombak cabinet dwikora C. Turunkan harga Dampak Tritura Pada 11 Maret 1966, mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa secara besar-besaran di depan Istana Negara. Bahkan, unjuk rasa ini mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat yang ikut bersama mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan. Letnan Jenderal Soeharto kemudian meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Presiden Soekarno akhirnya memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.

10

Masa Transisi Menuju Orde Baru

3) Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) Surat Perintah Sebelas Maret Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen. Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir

https://www.google.com/url?sa=i &url=https%3A%2F%2Fdnktv.ui nj

Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr. Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segeramenuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. tiga orang perwira tinggi TNIAD sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen. Basuki Rahmat, Brigjen. M Jusuf, dan Brigjen. Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta ijin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen. Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen. Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa sayatetap pada kesanggupan saya”. Beliau akan mengerti Latar belakang dari ucapanitu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno dengan Letjen. Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen. Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasakeadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan

11

Masa Transisi Menuju Orde Baru

dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia.Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI ( pembersihan setelah terjadinya Gerakan 30 September.) asal mendapat kebebasan bertindak dari presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepadaketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena, dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketigaperwira tinggi tersebut bersama dengan komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen. Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen. Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno

menandatangani

surat perintah

yang

kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP11 Maret, atau Supersemar. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk

memulihkan

keadaan

dan

kewibawaan

pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu

https://www.google.com/url?sa

kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai

=i&url=https%3A%2F%2Fdnktv.u

Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya

injkt.ac.id Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI besertaorganisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Selain itu Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G 30 S/PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam

12

Masa Transisi Menuju Orde Baru

penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik. Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

4). Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 Terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang

https://www.google.com/url?sa=i &url=https%3A%2F%2Fdnktv.ui nj

masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan- tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan

nasional”

ini

akhirnya menimbulkan

pertentangan

politik

dalam

masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS.Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemartidak lagi bisa dicabut sewaktu-

13

Masa Transisi Menuju Orde Baru

waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggappenting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanyasedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi

laporan

pertanggungjawabannya,

khususnya

mengenai

sebab-sebab

terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Dalam Pelaksanaan nawaksara itu Presiden mengemukakanbahwa Mandataris MPRS hanya mempertanggung jawabkan pelaksanaan Garis- garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolakuntuk seorang diri mempertanggung jawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/ MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus.

14

Masa Transisi Menuju Orde Baru

Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena

https://www.google.com/url?sa

dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yangtidak kunjung berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian, Presidenmenulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Padaawalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabutanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap

15

Masa Transisi Menuju Orde Baru

No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

B. Latihan/Tugas Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Orde Baru ?

2.

jelaskan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Lama atau demokrasi terpimpin ?

3.

apa yang melatar belakangi munculnya Tritura dan apa tujuan dari aksi tritura tersebut ?

4. jelaskan dampak yang di timbulkan dari keluarnya surat perintah 11 maret atau supersemar ? 5.

Jelaskan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi adanya dualisme kepemimpinan nasional ?

16

Masa Transisi Menuju Orde Baru

Daftar pustaka Badrika, I Wayan, 2006, Sejarah Untuk SMA Jilid 3 untuk kelas XII Program IPS, Jakarta: Erlangga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015, Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK, PN: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. Setiadi, L. B. (2020). Pengaruh Pemikiran Soe Hok Gie Terhadap Munculnya Gerakan

Protes Sosial Pada Masa Transisi Orde Lama Ke Orde Baru Tahun 19591969 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

Pahlevi, I. (2016). Dinamika sistem pemilu masa transisi di indonesia. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 5(2). Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (19671973). Historia, 3(2), 397-414.

17