LOENMEUBAKTI BULETIN TRIWULAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE EDISI 3 TAHUN 2022

RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER D A R I I N D O N E S I A , DUNIA PULIH BERSAMA untuk terlibat memulihkan diri dari pandemi Indonesia ajak warga dan pemimpin dunia bergandengan tangan dan fokus“Kerjasama” serta bersama membangun dunia secara berkelanjutan #KumhamSemarakG20

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 3 DAFTAR ISI COVER STORY ARTIKEL ‘KEWARGANEGARAAN SEMI-GANDA’: OPSI REALISTIS UNTUK DIASPORA INDONESIA SEBAGAI ‘UJI COBA DIASPORA’ DIASPORA DAN KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) PADA KANTOR IMIGRASI SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN: MENGENAL LEBIH DEKAT 5 6 10 13 15 KEGIATAN KUNJUNGI IMIGRASI LHOKSEUMAWE, INSPEKTUR WILAYAH I KEMENKUMHAM RI TEGASKAN HAL INI KUNJUNGAN KERJA BAKAMLA RI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI PERAIRAN LAYANAN PASPOR MASUK DESA UPACARA PERINGATAN HUT KE - 77 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2022 UPACARA DAN SYUKURAN HARI KEMENKUMHAM HDKD KE77 TAHUN 2022 RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT KABUPATEN BIREUEN KUNJUNGAN KERJA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM ACEH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN JFT KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE OLEH KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH OLAHRAGA BERSAMA KEMENKUMHAM SECARA VIRTUAL OPERASI GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2022 RAMAH HAM 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LOENMEUBAKTI BULETIN TRIWULANAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 DAPUR REDAKSI 4 DAPUR REDAKSI PENGARAH : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Fauzi, S.H. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Said Muhajir, S.E., M.M. PEMIMPIN REDAKSI : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Informasi Keimigrasian Izhar Rizki, S.H. SEKRETARIS : Munisah ANGGOTA REDAKSI : Munawar Khalil, Ade Risaldi, Syahreza Gunawan DESAIN GRAFIS dan LAYOUT : Ade Risaldi EDITOR : Izhar Rizki ALAMAT REDAKSI : Gedung Kantor Imigrasi, Jl. Pelabuhan No. 5 Kota Lhokseumawe TELP/WA : 081262059994 E-MAIL : [email protected] DASAR HUKUM : DIPA Tahun 2021, Nomor SP DIPA 013.06.2.408040/2022

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 5 COVER STORY Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Perairan Lhokseumawe yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim yang mana merupakan salah satu tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan dan penindakan terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana saat ini di Lhokseumawe terdapat pelabuhan laut Kruengeukeuh dan pelabuhan laut khusus, yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal yang membawa gas alam, bahan baku pupuk dan juga kapal yang membawa bahan pokok kebutuhan masyarakat. LOENMEUBAKTI BULETIN TRIWULAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE EDISI 3 TAHUN 2022

Penolakan proposal kewarganegaraan ganda penuh tidak bermakna penolakan terhadap usaha untuk menemukan solusi yang tepat untuk diaspora Indonesia. Dalam hal ini, pendapat dominan lebih disepakati jika diaspora Indonesia diberikan fasilitas tertentu dalam hukum imigrasi, misalnya, visa khusus. Visa khusus diaspora sebenarnya adalah gagasan yang pernah menjadi komitmen Pemerintah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya saat CID 1 tahun 2012 sebagai bentuk kemudahan dalam prosedur keimigrasian bagi diaspora Indonesia. Namun, setelah diskusi dengan otoritas imigrasi Indonesia, ide tersebut berubah menjadi kebijakan bebas visa tambahan untuk 45 negara, termasuk untuk diaspora Indonesia di negara-negara tersebut dengan Peraturan Presiden. Kondisi di atas dapat dimengerti untuk dua alasan. Pertama, Undang-Undang No. 6/2011 tentang Imigrasi (UU Imigrasi) mengatur Bebas Visa/Bebas Visa Kunjungan untuk kategori orang asing tertentu, sehingga tidak mungkin untuk menambahkan kategori baru (diaspora/ex-citizen Indonesia) kecuali undang-undang tersebut. Kedua, Pasal 98 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2011 cukup mengatur pembebasan visa untuk kategori Visa Kunjungan untuk kategori orang asing dari negara tertentu, nakhoda, kapten, atau kru yang sedang bertugas dalam moda transportasi. Jadi, undang-undang positif tidak mengizinkan pembebasan visa untuk diaspora dari mantan warga negara dan keturunannya, kecuali jika undang-undang atau PP di amandemen. Dalam hal ini, pengakuan non-warga negara of diaspora Indonesia, atau dalam UU Keimigrasian disebut sebagai ‘Mantan Warga Negara’ (eks WNI) terkait fasilitas imigrasi bagi warga negara non diaspora Indonesia, khususnya untuk mendapatkan fasilitas bebas visa. Fasilitas imigrasi berpedoman pada PP No. 31/2013 lebih menekankan pada kemudahan untuk tinggal di Indonesia, baik untuk sementara (Izin Tinggal Sementara/ITAS) atau secara permanen (Izin Tinggal Tetap / ITAP). Tapi, sudah pandangan umum, bahwa diaspora identik dengan mobilitas lintas negara yang sangat tinggi, jadi situasi ini tidak menjawab masalah diaspora sebagai komunitas transnasional. Aktivis Indonesian Diaspora Network (IDN), selain gagasan kewarganegaraan ganda 6 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 ARTIKEL ‘KEWARGANEGARAAN SEMI-GANDA’: OPSI REALISTIS UNTUK DIASPORA INDONESIA SEBAGAI ‘UJI COBA DIASPORA’ Oleh : Ramli Lahay, S.H (Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

secara formal, mempunyai usulan status khusus untuk diaspora Indonesia yang dianggap sebagai kewarganegaraan ganda. Presiden Global IDN, Al Arief pada 2015 mempersepsikan contoh kewarganegaraan ganda kepada keturunan atau warga negara eks warga negara India yaitu skema People of Indian Origin (PIO) sebagai kewarganegaraan ganda (VivaNews, 14 Juni 2013), yang secara formal bukan kewarganegaraan ganda. Hal ini terlihat dari Pasal 9 ayat (1) UU Kewarganegaraan tahun 1955 yang mengatur bahwa Warga Negara India yang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain berhenti menjadi warga negara India. Namun, apa pun jenis statusnya, diaspora Indonesia khususnya melalui IDN, membutuhkan pengakuan formal sebagai diaspora secara umum, bahkan jika kewarganegaraan ganda penuh belum diterima. Tapi, ada juga aktivis diaspora Indonesia yang konsisten memperjuangkan untuk kewarganegaraan ganda penuh, yang akhirnya mundur dari manajemen IDN dan membangun gerakan lain yang terus mempromosikan adopsi kewarganegaraan ganda di Indonesia. Gagasan pemberian status khusus kepada diaspora melalui hak istimewa imigrasi (visa khusus) juga didukung oleh Pemerintah dan akademisi. Artinya, usulan menuju pengaturan yang mudah terhadap hukum keimigrasian untuk diaspora Indonesia sebagaimana diadopsi dari model hukum diaspora India, dapat menjadi pilihan yang realistis, untuk pertama kali, sebagai pengakuan formal kepada diaspora Indonesia. Selain itu, model India itu sendiri, menurut penulis, bukan kewarganegaraan ganda, tetapi menyerupai kewarganegaraan ganda dengan pengecualian hak -hak politik dan hak-hak pribadi tertentu. Jadi, saya menyebutnya ‘semi kewarganegaraanganda’ semacam ‘ethnizenship ‘dalam pandangan Bauböck yang menekankan sebagai kuasi-kewarganegaraan kedua. Hal ini sejalan dengan pandangan Chander yang mengkonfirmasikan bahwa model diaspora mempromosikan kewarganegaraan ganda, tetapi kadang-kadang tidak harus formal. Model Hukum Diaspora India sebanding dengan Indonesia, karena India mengatur skema diaspora melalui Undang-Undang Kewarganegaraan dengan amandemen parsial, berbeda dengan Korea Selatan yang mengatur Orang Korea di luar negeri melalui Undang-Undang Imigrasi (UU tentang Imigrasi) dan Status Hukum Orang Korea Luar Negeri /Undang-Undang Korea Luar Negeri. Jadi, hukum diaspora India mirip dengan hukum Indonesia yangakan memasukkan peraturan diaspora melalui undang-undang kewarganegaraan melalui amandemen UU No. 12/2006 seperti yang direncanakan dalam Prolegnas 2015–2019. Uniknya, kerangka hukum diaspora India dikembangkan selangkah demi selangkah, dengan penyesuaian terakhir pada 2015. Skema pertama untuk diaspora India adalah kartu Persons of Indian Origin (PIO) yang dibentuk pada tahun 1999 ketika Pemerintah India meluncurkan skema Kartu PIO, kemudian diperbaharui melalui Pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri (MHA) No. 26011/4/98- F.I, Tanggal: 19 Agustus 2002 (Lembaran Tambahan India – Bagian I Seksi I No. 213). Berdasarkan Pemberitahuan ini, skema PIO Card mencakup tiga kategori warga negara asing yang memenuhi syarat sebagai pemegang kartu PIO - kecuali warga Negara Pakistan, Bangladesh, Afghanistan Cina, Iran, Bhutan, Sri Lanka dan Nepal - yaitu: (1) Eks-warga Negara India, (2) penduduk keturunan kelahiran India sampai cicitnya dan (3) pasangan warga negara India dan PIO pada kategori pertama dan kedua. Sebagai konsekuensinya, pemegang kartu PIO diberikan kebijakan visa gratis selama masa berlaku PIO, yaitu 15 tahun, dibebaskan dari kewajiban pendaftaran yang diperlukan jika mereka tinggal pada setiap kunjungan tunggal di India yang tidak melebihi 180 hari, menikmati hak yang sama kepada warga negara Non-Penduduk Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 7

8 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 India (NRI) dari semua fasilitas yang tersedia dalam segi ekonomi, keuangan dan pendidikan kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi properti pertanian / perkebunan dan lingkup hak politik (Bagian 6 & 9 MHA Notification No. 26011/4/98-F.I, Tanggal: 19 Agustus 2002). Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2003 dan 2005, pemerintah India menginduksi skema yang dikenal dengan Warga Luar Negeri India (OCI), yang pada prinsipnya hampir sama dengan skema Kartu PIO, tetapi memberikan hak dari manfaat yang lebih dari skema PIO, terutama dalam bentuk visa multi-entri seumur hidup, pembebasan pendaftaran dari berapapun lama tinggal di India. Pada tahun 2015, skema PIO digabung dengan skema OCI menjadi skema Warga Negara Luar Negeri India Cardholder (OCC) oleh UndangUndang Kewarganegaraan (Amandemen), 2015 dengan menambahkan lebih banyak kategori yang memenuhi syarat dalam skema ini yaitu cicit dari nenek moyang India, pasangan warga negara India (dengan izin keamanan), dan seorang anak yang kedua orang tuanya adalah warga negara India atau salah satu orang tuanya adalah warga negara India (Bagian 7A para (1) Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2015). Diaspora India yang memegang kartu PIO dianggap sebagai OKP (Bagian 7A para (2) Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2015). Di luar skema ini, warga negara diaspora India yang tinggal di luar negeri dikenal sebagai warga negara India Non-Residen (NRI). Skema di atas sejalan dengan meningkatnya permintaan akan kewarganegaraan ganda diaspora India, tetapi sampai saat ini India tidak menerapkan kewarganegaraan ganda. Tetapi Komite Tingkat Tinggi diaspora India dalam laporannya telah menyarankan adopsi kewarganegaraan ganda untuk anggota diaspora India dengan perlindungan yang tepat, penekanan pada hal-hal politik, tetapi tidak merekomendasikan pemberian kewarganegaraan ganda secara otomatis (Komite Tingkat Tinggi tentang Diaspora India 2001, xxxvi-xxxvii). Oleh karena itu, terkait OCC, ada pandangan bahwa perubahan untuk diaspora India tidak substansial, karena tidak ada penambahan hak baru untuk OCC (Chakrabarti dan Varghese 2016). Namun, skema pengembangan hukum untuk diaspora India yang tidak lagi menjadi warga negara India menunjukkan cara yang bijaksana untuk menerapkan kewarganegaraan ganda penuh, tanpa ada kemungkinan untuk diterapkan di masa depan. Pengembangan status hukum untuk penanganan diaspora India apa yang saya sebut ‘uji coba diaspora’ bahwa solusi hukum untuk diaspora yang dikembangkan secara bertahap untuk membuktikan sejauh mana hukum dapat mengakomodasi kebutuhan diaspora dan negara asal dalam ikatan yang dinamis. Model kerangka hukum, seperti India, dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengembangkan proposal diaspora Indonesia, dalam konteks penolakan kewarganegaraan ganda secara formal. Sebagai tolok ukur, substansi dan sebuah susunan model harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan diaspora Indonesia dan isu kepentingan nasional. Dari aspek substansi hukum, status khusus bagi diaspora Indonesia yang telah menjadi warga negara lain harus mencakup kategori sebagai berikut: (1) mantan warga negara Indonesia, (2) anak-anak yang sebelumnya menyandang status kewarganegaraan ganda (Indonesia dan negara lain), tetapi tidak memilih kewarganegaraan Indonesia setelah berusia 18–21 tahun, (3) orang yang setidaknya salah satu dari orang tuanya adalah mantan WNI. Status harus berkorelasi dengan jaminan hak-hak tertentu, termasuk didalamnya bidang imigrasi, misalnya, hak untuk masuk ke wilayah Indonesia secara bebas, dengan pengecualian hak – hak politik dan hak dalam pemerintahan –

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 9 diaspora Indonesia non-warga negara, pada prinsipnya, memiliki hak yang sama dengan warga negara, kecuali dalam kasus kepemilikan hak atas tanah, yang secara eksklusif yang hanya diberikan untuk warga negara Indonesia (Pasal 21 para. (1) UU No. 5/1960 tentang Aturan Dasar dalam Urusan Agraria) Selanjutnya, dari pandangan regulasi, usulan ini seharusnya tidak hanya ada dalam amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (UU No. 12/2006), tetapi juga amandemen UU Keimigrasian (UU No 6/2011) untuk menempatkan klausul bebas visa sebagai keistimewaan keimigrasian bagi diaspora. Dalam amandemen UU Kewarganegaraan, klausul diaspora Indonesia harus diatur dalam bab khusus (Bab Tambahan) setelah Bab tentang mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Bab ini akan mengatur keberadaan tentang diaspora Indonesia, terutama yang sudah tidak diakui lagi sebagai warga negara Indonesia, termasuk penegasan hak hukum di Indonesia dan pendaftaran formal sebagai seorang diaspora Indonesia. Gagasan Kartu Diaspora juga harus diatur oleh bab tersebut, bukan hanya sebagai pendataan, tetapi juga sebagai bukti status diaspora Indonesia. Mengenai keistimewaan keimigrasian untuk diaspora, proposal ini harus ditetapkan oleh UndangUndang Imigrasi, terutama mengenai bebas visa seumur hidup. Sama dengan kewajiban bagi WNI di luar negeri, serta penduduk tetap di Indonesia – dalam usulan amandemen – diaspora juga diwajibkan mendaftar secara berkala sekali dalam 5 tahun di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri atau otoritas imigrasi di Indonesia. Kewajiban untuk melaporkan secara berkala, bagaimanapun, adalah salah satu bentuk ‘kontrol internal secara luas’ yang merupakan fitur kebijakan imigrasi di negara-negara hukum sipil, termasuk di Indonesia. Tugas untuk amandemen undangundang, seperti disebutkan di atas, juga harus mengatasi masalah yang berkaitan dengan otoritas yang berwenang. Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri RI yang mempunyai Diaspora Desk. Namun, karena permasalahan penataan Diaspora Indonesia juga terkait dengan otoritas imigrasi dan secara kelembagaan beroperasi di kementerian yang berbeda, maka perubahan UU Kewarganegaraan juga harus dibentuk lembaga khusus untuk diaspora sebagai otoritas antar kementerian. Seperti telah disebutkan, pengalaman peraturan hukum diaspora Indonesia masih dalam proses atau bisa disebut sebagai ‘uji coba diaspora’. Mirip dengan skema hukum India untuk diaspora, kerangka hukum diaspora Indonesia yang saya usulkan adalah salah satu langkah awal untuk diaspora Indonesia yang dimungkinkan untuk dikembangkan, dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi penerapan kewarganegaraan ganda secara bertahap, jika diterima. Dari perspektif ilmiah, sarjana hukum harus lebih memperhatikan pada studi diaspora. Studi dapat diarahkan pada dua hal, Pertama, menguraikan model susunan hukum diaspora yang telah ada, yang lebih dari sekadar masalah kewarganegaraan ganda dan kesetiaan ganda. Kedua, mengembangkan model kerangka hukum diaspora yang dapat memberikan kemungkinan pada beragam pendekatan hukum kepada komunitas diasporik.

10 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 ARTIKEL DIASPORA DAN KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Oleh : Rifki Mulya, S.H (Analis Keimigrasian Pertama) Kata ‘diaspora’ dalam konteks migrasi manusia mengacu pada sekelompok migran yang menjaga hubungan emosional dan sosial dengan tanah air. Namun, makna diaspora sangat beragam, sehingga menciptakan fenomena, dalam kata-kata Burbaker, sebagai ‘’ diaspora ‘diaspora’. Namun demikian, konsep ‘tanah air’ menjadi kata kunci bagi karakteristik diaspora, seperti yang diusulkan pertama kali oleh Gabrieal Shaffer pada tahun 1986, yang membedakan diaspora dengan kelompok migran pada umumnya. Menurut Brubaker, sebagai perkembangan selanjutnya, selain ‘orientasi tanah air’, ada dua kriteria utama diaspora yang diterima oleh banyak intelektual, yaitu pemeliharaan dispersi dan batas. Brubaker menyebut kriteria ‘dispersi’ adalah yang paling banyak diterima untuk kekuatan dispersi atau dalam arti yang lebih luas untuk semua jenis penyebaran orang di seluruh perbatasan nasional, tetapi beberapa menambahkan sub-divisi dari kriteria ini, ini juga termasuk ‘minoritas di luar nasionalisme etnis’. Sementara itu, kriteria ‘orientasi tanah air’, dipahami sebagai orientasi kepada negara asal, apakah nyata (secara kolektif berkontribusi pada kemajuan tanah air, termasuk terkait secara individual dengan tanah air) atau imajinatif (mempertahankan kenangan kolektif, mitos, atau menganggap tanah air sebagai tempat yang ideal untuk kembali), sebagai sumber otoritatif nilai, identitas dan loyalitas. Terakhir, batas - pemeliharaan mengacu pada mempertahankan pelestarian identitas yang berbeda dari identitas negara tuan rumah, melalui penolakan asimilasi, meskipun kemudian dikembangkan konsep yang bertentangan yang menekankan pada hibriditas (batas - erosi). Meskipun demikian, studi diaspora dari perspektif hukum jelas jarang ada, tetapi cenderung mendapatkan pendukung baru-baru ini. Pada tahun 2001, Chander mengidentifikasikan hanya tiga sarjana hukum yang mempertimbangkan aspek hukum diaspora dalam studi mereka, dan sisa literatur hukum memperlakukan diaspora sebagai fenomena relevansi nonhukum. Konsep hukum dan beasiswa, pada umumnya, masih berfokus pada aturan dan metafora yang ada, seperti status orang asing, imigrasi, tempat tinggal, dan terutama wacana kewarganegaraan tentang diaspora, terutama dalam perspektif negara asal. Beberapa konsep kewarganegaraan yang sebenarnya telah membuka jembatan ARTIKEL

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 11 untuk studi hukum diaspora. Linda Bozniak, misalnya, menyebutkan empat konsep kewarganegaraan, dua di antaranya adalah konsep kewarganegaraan sebagai identitas kolektif dan sentimen dan kewarganegaraan sebagai hak. Konsepkonsep kewarganegaraan ini terkait langsung dengan keberadaan diaspora, yang secara hukum tidak dianggap lagi ada sebagai warga negara asal, misalnya dikarenakan negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Konsep kewarganegaraan sebagai identitas sosial mengakomodasi karakteristik diaspora, namun tetap membangun hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakatnya di negara asal. Konsep kewarganegaraan sebagai hak, memiliki hubungan erat dengan masalah diaspora, misalnya fenomena takberkewarganegaraan sebagai akibat dari migrasi paksa, atau tuntutan utama diaspora secara umum: kewarganegaraan ganda. Salah satu sarjana hukum yang mengembangkan aspek hukum diaspora adalah Chander, yang mengusulkan sebuah ‘model diaspora’. Pendekatan ini menolak kesetiaan tunggal ke negara kebangsaan, sebagai model statis, dan menolak pendekatan kosmopolitanisme yang menempatkan hukum hanya sebagai ‘perangkat logistik’. Menurutnya, pendekatan statis tidak menyukai pengakuan komunitas diaspora transnasional tersebut, termasuk tuntutan kewarganegaraan ganda. Sementara kosmopolitanisme menempatkan individu sebagai warga dunia yang memiliki hak, termasuk mekanisme untuk memastikan hak, tetapi menghilangkan akar identitas diaspora sebagai kelompok, Chander menekankan ‘sambil mengakui kemungkinan nonidentitas nasional, memecahkan multi-akar identitas diaspora ke dalam identitas global’. Model diaspora Chander memiliki beberapa karakter yang khas, yaitu pengakuan dari negara-negara tanah air dan negara-negara asal, kemungkinan kewarganegaraan ganda, tata kelola diri dan pilihan hukum dari kedua negara, Diskriminasi afirmatif untuk kembali ke tanah air, mempengaruhi dalam kebijakan publik terhadap tanah air, klaim multikultural (mendukung gerakan bebas dan liberalisasi kebijakan imigrasi), dan diizinkan untuk masuk internasional dengan aktor transnasional. Meskipun beberapa karakternya sangat sulit untuk diterapkan dalam bentuk yang sama untuk semua kategori diaspora, model ini harus menjadi kekuatan pendorong untuk mendorong wacana hukum ilmiah tentang diaspora. Seperti tren umum, sebagian besar undang-undang positif di banyak negara menjawab masalah diaspora dengan mengizinkan kewarganegaraan ganda karena berbagai alasan. Di negaranegara Afrika, kewarganegaraan ganda diterapkan karena dua alasan utama: perbudakan diaspora yang tidak disengaja di masa lalu dan kedekatan etnis antara negara-negara Afrika. Di Eropa, kebijakan kewarganegaraan ganda bertujuan untuk memfasilitasi integrasi imigran, dan di negara-negara Amerika Latin kebijakan ini diadopsi untuk menjaga loyalitas warganya di AS. Namun, tidak semua negara dapat menerima kewarganegaraan ganda. Meskipun secara umum, penolakan prinsip kewarganegaraan ganda didasarkan pada alasan afektif - kesetiaan yang tidak dapat dibagi - yang dapat ini dapat diperdebatkan, tetapi ada kasus di mana penolakan tersebut dapat diterima, misalnya dalam konteks ‘negara saingan’ antara Taiwan dan Cina, Kewarganegaraan identik dengan kesetiaan seperti yang didefinisikan keanggotaan secara nasional. Ada juga negara-negara yang memiliki ketentuan khusus untuk diasporanya, tanpa menerapkan undang-undang kewarganegaraan ganda secara formal. Untuk menggambarkan fenomena ini, seorang sarjana dalam ilmu politik Bauböck, mengusulkan ‘ethnizenship’, mengacu pada status kewarganegaraan semu yang umumnya diberikan kepada minoritas yang

12 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 tinggal di luar negeri atas dasar keturunan etnis, seperti yang terlihat di, beberapa negara Eropa, seperti Hongaria, Slovakia, dan hukum Slovenia. Tetapi, beberapa undang-undang ini hanya menekankan pada pelestarian budaya bangsa mereka (misalnya bahasa) dan pelembagaan organisasi diaspora, tanpa memberikan hak hukum yang spesifik untuk diaspora, seperti Serbia dan Kosovo sebagaimana diwujudkan dalam ‘Hukum Diaspora dan Serbia di Wilayah’ (Republic of Serbia) dan Undang-Undang No. 03/L-171 tentang Diaspora. Dalam perspektif kesarjanaan hukum, konsep Etnizenship Bauböck juga menjadi populer bagi sarjana hukum - meskipun kurang luas - terutama untuk hukum dan masyarakat atau sarjana sosio-legal. Chulwoo Lee, misalnya, memberikan perspektif sosial-hukum tentang hukum dan kebijakan imigrasi mengenai visa khusus untuk diaspora Korea sebagai contoh etnizenship. Kemudian, banyak sarjana dari perspektif hukum dan kebijakan, misalnya, dan juga literatur yang tersebar luas tentang transnasionalisme, melakukan studi tentang hukum dan kebijakan India kepada diasporanya yang memberikan kebijakan imigrasi yang liberal, dan hak-hak hukum tertentu, di luar hak politik. Namun, tumbuhnya studi diaspora dalam aspek hukum dan kebijakan tidak hanya penting untuk sarjana hukumnya, tetapi juga signifikan dalam hal-hal praktis, misalnya dalam melakukan reformasi hukum dan evaluasi di bidang kewarganegaraan dan hukum imigrasi.

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 13 ARTIKEL PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) PADA KANTOR IMIGRASI Oleh : Roni Kurniawan (Pemeriksa Keimigrasian Pemula) TIMPORA merupakan singkatan dari Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk berdasarkan amanat dari pasal 69 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Berdasarkan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing yang disebutkan pula dalam Pasal 2 bahwasannya pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing bertujuan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. TIMPORA terbagi kepada dua klasifikasi yaitu TIMPORA tingkat pusat dan TIMPORA tingkat daerah. Pada TIMPORA tingkat daerah terbagi lagi kedalam 3 klasifikasi yakni TIMPORA tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten / Kota dan Tingkat Kecamatan. Dan hal keadaan tertentu Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk TIMPORA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. TIMPORA tingkat pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TIMPORA tingkat Provinsi Dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan di Ketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian TIMPORA tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi sekaligus selaku ketua TIMPORA . Unsur yang terlibat didalam Tim Pengawasan Orang Asing yakni berupa Instansi dan/ atau lembaga pemerintahan terkait yang ada berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing dapat memudahkan setiap anggota yang tergabung didalammnya dalam hal pertukaran informasi serta data orang asing baik keberadaan maupun kegiatan Orang Asing tersebut. Adapun dengan adanya TIMPORA yang dibentuk baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten / kota ataupun kecamatan dapat memperketat atau mempersempit ruang gerak Orang Asing diwilayah Indonesia yang hendak melakukan atau terindikasi melakukan pelanggaran. Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk melakukan pertemuan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dan apabila diperlukan dapat dilakukan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian bersama dengan anggota TIMPORA sebagai tindak lanjut.

14 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sampai saat ini telah melaksanakan 2 (Dua) kali kegiatan TIMPORA Tingkat Kabupaten/ Kota pada wilayah Kerja Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen. Mencakup 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Kota Lhokseumawe , Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe bersama instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing di tiga wilayah kerja, berkomitmen untuk meningkatkan upaya deteksi dini terhadap adanya upayaupaya melanggar peraturan yang dilakukan Warga Negara Asing

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 15 ARTIKEL SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN : MENGENAL LEBIH DEKAT Oleh : Mutiara Sari Yusuf (Analis Keimigrasian Pertama) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang membawahi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 2) pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; 3) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; 4) penyajian informasi produk intelijen; 5) pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 6) penyidikan tindak pidana keimigrasian; 7) pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 8) pelaksanaan pemulangan orang asing. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terdiri atas 2 (dua) Subseksi yakni : a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan b. Subseksi Penindakan Keimigrasian. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Bentuk pengawasan terhadap Warga Negara Asing yakni pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia . Sementara pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yakni pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia. 16 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terhadap orang asing yang terbukti secara administratif melakukan pelanggaran keimigrasian, maka dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/ atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. Sejalan dengan pengawasan Keimigrasian maka penguatan Intelijen Keimigrasian juga diperlukan. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian. Saat ini Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dikepalai oleh Satu Kepala Seksi dan beranggotakan 6 staf Seksi Inteldakim. Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 17

18 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 KEGIATAN (13/07/2022) KUNJUNGI IMIGRASI LHOKSEUMAWE, INSPEKTUR WILAYAH I KEMENKUMHAM RI TEGASKAN HAL INI L hokseumawe – Rabu (13/07/2022), Inspetur Wilayah I, Bapak Icon Siregar melakukan kunjungan ke Imigrasi Lhokseumawe yang disambut langsung oleh Pejabat Struktural dan Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Irwil I dalam kunjungan ini melakukan pengecekan terhadap ruang pelayanan dan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh Imigrasi Lhokseumawe dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat “Sarana dan Prasarana yang dimiliki harus selalu dalam keadaan baik agar pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat dapat selalu maksimal.” Pungkas Irwil I. Irwil I dalam kesempatan ini juga memastikan bahwa fasilitas ramah HAM telah tersedia pada Imigrasi Lhokseumawe untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat prioritas dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. “Saya berpesan, sebagai petugas penyedia layanan terhadap masyarakat, selain didorong oleh fasilitas yang dimiliki, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dibutuhkan juga peningakatan kapasitas dan profesionalisme dari petugas yang memberikan layanan tersebut.” Tegas Irwil I, di akhir kunjungan yang dilakukan pada Imigrasi Lhokseumawe.

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 19 KEGIATAN (20/07/2022) KUNJUNGAN KERJA BAKAMLA RI Pada hari Rabu (20/07/2022), Imigrasi Lhokseumawe menerima kunjungan dari BAKAMLA RI yang dalam hal ini melalui Kantor Stasiun Pemantauan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Aceh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan Kepala Kantor Stasiun Pemantauan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Aceh berkomitmen untuk saling bertukar informasi terkait orang asing untuk memantau keselamatan dan keamanan laut Aceh khususnya pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Lhokseumawe.

20 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 KEGIATAN (21/07/2022) PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI PERAIRAN Pada hari Kamis (21/07/2022), Kepala Kantor didampingi oleh Pejabat Struktural dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melaksanakan kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Perairan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabid Zinfokim dan tim dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Tim bergerak menuju pelabuhan Blang Lancang, Arun Kota Lhokseumawe pukul 09.00 WIB dan berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina Trans Kontinental terkait keberangkatan menggunakan Thug Boat melalui Pelabuhan Arun. Tim segera bergerak menyisir wilayah lepas pantai Ujong Blang Kota Lhokseumawe, dalam kegiatan pengawasan keimigrasian ini tidak ditemukan adanya warga atau kapal asingyang berada di wilayah perairan Kota Lhokseumawe. Dalam pemantauan di jalur lepas pantai yang diduga menjadi tempat rawannya pendaratan orang asing secara ilegal dan juga pendaratan pengungsi, terpantau aman. Pertamina Trans Kontinental menyampaikan bahwa mereka siap untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan orang asing yang akan masuk ke wilayah Lhokseumawe.

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 21 KEGIATAN (22/07/2022) LAYANAN PASPOR MASUK DESA Dalam rangka Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM, Hari Dharma Karya Dhika, pada hari Jum’at (22/07/2022), dilaksanakan giat Layanan Paspor Masuk Desa yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam peringatan HDKD ke - 77 Tahun 2022. Kegiatan Layanan Paspor Masuk Desa oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe juga didukung dan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh beserta jajaran. Kepala Divisi Keimigrasian didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe melakukan monitoring langsung terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan Layanan Paspor Masuk Desa.

22 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 KEGIATAN (17/08/2022) L hokseumawe - Rabu (17/08/2022), Dalam rangka untuk memperingati HUT Ke - 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI melaksanakan giat Upacara Peringatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural dan seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada Lapangan Upacara Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Dalam giat upacara, dilaksanakan Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pegawai Imigrasi Lhokseumawe yang ditunjuk dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Iman Muhammad, membacakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI yang menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersatu padu, untuk Indonesia Maju. Demi mewujudkan Indonesia yang pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat. UPACARA PERINGATAN HUT KE - 77 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2022

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 23 KEGIATAN (19/08/2022) UPACARA DAN SYUKURAN HARI KEMENKUMHAM HDKD KE-77 TAHUN 2022 Pada Hari Jum’at (19/08/2022), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melaksanakan giat Upacara dan Syukuran dalam rangka peringatan Hari Kemenkumham HDKD ke-77 Tahun 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM yang menyampaikan poin - poin penting yang menegaskan agar seluruh insan pengayoman diharapkan mampu menjaga netralitas dan tidak terjebak politisasi. Kegiatan upacara dirangkaikan dengan giat penyerahan piagam penghargaan pada pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan dilanjutkan dengan acara syukuran yang diawali dengan pemotongan tumpeng yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Lhokseumawe. “Saya berharap agar peringatan HDKD ke - 77 ini bukan hanya sebagai perayaan, namun bagaimana agar seluruh jajaran dapat memaknainya dengan langkah untuk merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi.” Ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Fauzi, dalam arahan yang disampaikan pada akhir giat peringatan HDKD ke - 77 Tahun 2022.

24 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 KEGIATAN (25/08/2022) RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT KABUPATEN BIREUEN Bireuen - Kamis (25/08/2022), dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kabupaten Bireuen dengan tema “Penguatan Pengawasan Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri di Wilayan Pesisir Kabupaten Bireuen”. Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural dan pegawai di yang tergabung dalam anggota pelaksanaan TIMPORA tingkat Kabupaten Bireuen. Kegiatan juga diikuti oleh forkopimda dan instansi terkait yang turut serta dalam rangka pengawasan orang asing di tingkat Kabupaten Bireuen. Hal yang dibahas dalam giat ini dimulai dari isu pengungsi yang kerap kali masuk melalui wilayah pesisir pada Kabupaten Bireuen, dilanjutkan dengan sesi tukar pendapat dengan para peserta rapat.

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 25 KUNJUNGAN KERJA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM ACEH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, melakukan kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada hari Rabu (07/09/2022). Kakanwil Kemenkumham Aceh disambut oleh Kepala Kantor beserta Pejabat Struktural dan pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe saat melakukan Kunjungan Kerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melakukan monitoring pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di Kantor Imigrasi Lhokseumawe, dengan melakukan pengecekan sarana dan prasarana beserta jalannya pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas kepada masyarakat. Kakanwil Kemenkumham Aceh juga melakukan wawancara terhadap masyarakat pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe terkait jalannya pelaksanaan Layanan Keimigrasian yang diberikan. KEGIATAN (07/09/2022)

26 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 PEMBINAAN JFT KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE OLEH KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH Pada hari Rabu (14/09/2022), Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh, Filianto Akbar, melaksanakan giat pembinaan JFT pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memberikan pembinaan terhadap JFT Kanim Lhokseumawe saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, pembinaan yang dilakukan adalah terkait dengan pengajuan DUPAK oleh JFT pada Kanim Lhokseumawe. Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh memberikan dukungan penuh dan mendorong para JFT Kanim Lhokseumawe agar dapat memberikan dan menuangkan ide - ide yang dapat disampaikan dalam pengajuan DUPAK melalui pembuatan Makalah ataupun Penyaduran. “Harapan kedepannya adalah agar pengajuan DUPAK tersebut dapat semakin mendekati kesempurnaan dan berubah ke arah yang lebih baik dengan semakin teratur dan sistematis.” Pungkas Kadiv Keimigrasian dalam arahan yang disampaikan pada giat pembinaan JFT. KEGIATAN (14/09/2022)

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 27 Pada hari Jum’at (16/09/2022), dilaksanakan giat olahraga bersama yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe secara virtual via Zoom Meeting pada Halaman Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Olahraga Senam Pernafasan / Jantung, Aerobic, dan Zumba yang dipimpin oleh instruktur Miss Isni yang berpusat pada Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta. OLAHRAGA BERSAMA KEMENKUMHAM SECARA VIRTUAL KEGIATAN (16/09/2022)

28 LOENMEUBAKTI | Edisi 3 Tahun 2022 OPERASI GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2022 KEGIATAN (22/09/2022) Bireuen - Kamis (22/09/2022), Pejabat Struktural beserta seluruh staff seksi Inteldakim dan Tim gabungan dari perwakilan Intel Polres Bireuen, Intel Kodim Bireuen serta dari Kesbangpol Kabupaten Bireuen melaksanakan giat Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Bireuen periode September tahun 2022. Kegiatan dibuka oleh Rektor Universitas Almuslim Bapak Dr. Marwan, M.pd, yang mana beliau menyampaikan bahwa adanya Warga Negara Asing di lingkungan kampus Almuslim tidak terlepas dari program pertukaran mahasiswa dan pertukaran program mata kuliah serta program Kementrian Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga penilaian kualitas kampus salah satu acuannya yakni adanya mahasiswa asing atau dosen asing di kampus tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan Dokumen Keimigrasian yakni paspor dan masa berlaku izin tinggal serta wawancara kegiatan WNA oleh Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, yang mana pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian izin tinggal dengan kegiatan warga negara asing.

Edisi 3 Tahun 2022 | LOENMEUBAKTI 29 LAYANAN PRIORITAS Kantor Imigrasi Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh hal tersebut adalah dengan adanya layanan prioritas. Layanan Prioritas diberikan kepada pemohon paspor dengan kategori sebagai berikut: Balita, Lansia > 60 Tahun, Penyandang Disabilitas, dan Ibu Hamil. Pemohon layanan prioritas tidak perlu mendaftar melalui M-Paspor. RAMAH HAM

60 BHUMIPURA 2022

60 BHUMIPURA 2022