PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Ungaran, 2 Maret 2021

DASAR HUKUM •

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

•

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

•

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

•

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang;

•

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pengadaan Terpadu;

•

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0500/0001248 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2022. 2

TEMA PEMBANGUNAN 2022

“BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN SEMARANG SECARA BERDIKARI (BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI)”

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 ARAH KEBIJAKAN : 1.

Prioritas 1: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

2.

3. 4.

5.

(Fokus Kesehatan)

6. 7. 8.

Meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan dan Dampak Penyebaran Wabah Covid – 19, diantaranya : a. Memaksimalkan Sosialisasi Protokol Kesehatan, Pemberian Bantuan Masker, Hand sanitizer, Disinfektan, Tempat Cuci Tangan ditempat Ruang Publik, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, serta Operasi Yustisi Penegakan disiplin Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan. b. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat bagi yang terpapar Covid – 19 dan yang diisolasi mandiri, dibantu Jaring Pengaman Sosial / Makanan Siap Saji dan Vitamin selama masa Isolasi. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dalam rangka Menurunkan Angka kematian Ibu dan Anak, Pencegahan dan penanganan Stunting, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup, melalui Peningkatan layanan Posyandu Anak, Posyandu Lansia dan Kesehatan Ibu Hamil / Menyusui. Meningkatkan Insentif Kader Posyandu Anak dan Lansia di Desa / Kelurahan. Kartu Serasi Sehat Gratis, diprioritaskan untuk Warga Miskin, Penderita Penyakit Menahun, Kaum Difabel, Buruh Harian Lepas, Lansia, Guru PAUD, Guru TK, Guru Madrasah Diniyah, Guru TPA, Guru Sekolah Minggu, Khotib, Pengkhotbah, Marbot, Penjaga Tempat Ibadah, Modin, Pelaku Seni, Anggota Linmas, dan Pengurus RT/RW Bantuan Serasi Kasih, Pemberian Bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lansia dan Difabel yang tidak produktif Penyediaan Tenaga Pendamping Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat. Pelayanan Ambulance Serasi Gratis, berupa Ambulance Layanan Kesehatan Gratis dan Mobil Jenazah Gratis Pembangunan Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Semarang Selatan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 ARAH KEBIJAKAN : 1. 2.

3.

Prioritas 1: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING (Fokus Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan)

4. 5.

6. 7. 8.

9.

10. 11.

Menciptakan Pendidikan yang berkarakter, Nasionalis dan Religius, baik di Sekolah maupun di luar Sekolah Kartu Serasi Pintar, berupa Peningkatan Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin, Difabel, Siswa berprestasi di Sekolah Pendidikan Dasar Negeri maupun Swasta, SMA/SMK/Sederajat, serta untuk Mahasiswa yang Kuliah maksimal S1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki Ketrampilan Teknis dan berdaya saing, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bantuan Layanan Internet untuk Anak Sekolah. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Dasar Negeri, Swasta dan Non Formal. (Diantaranya : Guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu). Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Negeri, Swasta dan Pendidikan Non Formal. Membebaskan biaya Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C. Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan Pemberian penghargaan kepada Atlet Berprestasi. Melestarikan Budaya Lokal dengan upaya diantaranya memakai Pakaian Gagrak Semarang bagi Pegawai Instansi Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa. Menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta memberikan bantuan hibah Sarana Prasarana dan Pentas Kesenian. Melestarikan dan Merenovasi Makam-makam bersejarah, Tempat-tempat bersejarah dan Pahlawan Nasional

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022

ARAH KEBIJAKAN :

Prioritas 2: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

1. 2. 3. 4.

5. 6.

(Fokus Bidang Sosial)

Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemberian Santunan untuk Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar Peningkatan Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan Sandang, Papan, Pangan, diprioritaskan untuk Masyarakat Miskin. Meningkatkan Bantuan Sosial Keagamaan diantaranya : Bantuan untuk Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, Kegiatan Keagamaan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Ormas Sosial Keagamaan, Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji. Pemberian Insentif untuk Khotib, Pengkhotbah, Marbot dan Penjaga Tempat Ibadah. Pemberian Santunan Kematian

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 ARAH KEBIJAKAN : 1.

2. 3. 4.

Prioritas 3: PEMULIHAN PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

5. 6.

7. 8.

9.

10.

(Fokus Kemandirian Ekonomi)

11. 12. 13.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif dan memfasilitasi Kredit Lunak serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Berbasis Teknologi. Pembangunan UKM Center Peningkatan Pasar Tradisional yang Modern Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang Terintegrasi. Kalender Event Pariwisata untuk promosi Pariwisata. Meningkatkan Lapangan Kerja, Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja / Difabel dan Pemberdayaan Kaum Milenial untuk menciptakan Calon Wirausaha Muda. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial Peningkatan Produktifitas dan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan berbasis Teknologi untuk mendukung Ketahanan Pangan, serta fasilitasi pemasarannya. Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan Pertanian, diantaranya Pembuatan Embung dan pembuatan Sumur Dalam Tenaga Surya. Bantuan Subsidi Asuransi Pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktifitas Pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian disektor Pertanian. Meningkatkan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petugas Kesehatan Hewan. Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian yang Terintegrasi. Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani, Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022

ARAH KEBIJAKAN :

Prioritas 4: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP (Fokus Infrastruktur)

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Peningkatan / Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan untuk Wilayah Perbatasan. Perluasan Kawasan Industri Pembangunan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Optimalisasi Penyediaan Air bersih yang aman. Peningkatan sarana dan prasarana tranportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta Penyelengaraan Transportasi Rintisan di Daerah perbatasan. Pemberian Layanan Transportasi Gratis, untuk anak sekolah yang belum terlayani trayek angkutan bekerjasama dengan Pelaku Jasa Transportasi.

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022

ARAH KEBIJAKAN :

Prioritas 4: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP

(Fokus Lingkungan Hidup)

1.

2. 3.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian dan Pengawasan terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup. Pelestarian Sumber Mata Air. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu disetiap Kecamatan, kecuali Kecamatan yang berdekatan dengan TPA Blondo

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 ARAH KEBIJAKAN : 1. 2.

Prioritas 5: PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KONDUSIVITAS WILAYAH

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

(Fokus Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah)

13. 14. 15.

Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati sebagai Rumah Aspirasi Rakyat Lapor Bupati sebagai layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (melalui WhatsApp, Instagram, Facebook serta Twitter) Peningkatan Reformasi Birokrasi. Peningkatan Kesejahteraan ASN dan Pegawai Non ASN Pembangunan Mall Pelayanan Publik Pemindahan Pusat Pemerintahan Penyediaan Jaringan Internet Desa / Kelurahan dan Wifi Gratis disekolahan, Tempat Umum, Ruang Publik dan Perkantoran. Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta Pengurus RT / RW. Pemberdayaan dan Pemberian Insentif Pengurus Tim Penggerak PKK Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Pemberdayaan BUMDes dan bantuan keuangan desa Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif, dengan menjaga Stabilitas Keamanan dan Politik, serta memberikan kepastian Hukum Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian Masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak. Memfasilitasi serta meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan terhadap bahaya Narkoba Pemberian Insentif bagi Anggota Linmas Mendukung Program Jogo Tonggo

RKPD Visi, Misi KDH Terpilih 2020

MUSRENBANG - Desa/Kelurahan

- Kecamatan

“BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN SEMARANG SECARA BERDIKARI (BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI)”

Prinsip Perencanaan

- Forum Perangkat Daerah

a. Teknokratis b. Politis

- Kabupaten

c. Partisipatif d. Top Down dan Bottom

Up

11

MUSRENBANG MUSRENBANG DESA/KELURAHAN ▪ Dilaksanakan Paling lambat minggu ke empat bulan JANUARI 2021 ▪ Menyampaikan Jadwal Pelaksanaan, Dokumentasi, Berita Acara, Usulan Program /Kegiatan Prioritas Desa/Kel melalui input ke eplanning.jatengprov. go.id dan melalui surat kepada Kepala BARENLITBANGDA Kab. Semarang paling lambat MINGGU KEEMPAT bulan JANUARI 2021

MUSRENBANG KECAMATAN ▪ Dilaksanakan Minggu PERTAMA bulan Maret 2021 ▪ Menyampaikan Jadwal Pelaksanaan melalui input ke emusrenbang.jatengprov.go.id paling lambat bulan JANUARI 2021 ▪ Menyampaikan Dokumentasi, Berita Acara, Usulan Program /Kegiatan Prioritas Kecamatan melalui input ke eplanning.jatengprov.go.id dan melalui surat kepada Kepala BARENLITBANGDA Kab. Semarang paling lambat bulan FEBRUARI 2021 ▪ Menginput kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kedalam semarangkab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat 2 HARI setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

FORUM PERANGKAT DAERAH ▪ Dilaksanakan Minggu KETIGA bulan MARET 2021

MUSRENBANG KABUPATEN ▪ Dilaksanakan paling lambat Minggu KEEMPAT bulan MARET 2021 ▪ Menyampaikan Jadwal Pelaksanaan melalui input ke eplanning.jatengprov.go.id dan surat resmi kepada Kepala Bappeda Prov. Jateng paling lambat Minggu KEDUA bulan FEBRUARI 2021

I.

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) Desa/Kelurahan yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah untuk menyepakati kegiatan prioritas yang diusulkan.

Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (UU 6/2014, PP 43/2014, Permendagri 114/2014) dimulai Bulan Juli – September, Pemerintah Desa WAJIB menyelenggarakan Musrenbang Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan Tahun 2022, Musrenbang Desa dilaksanakan dengan ketentuan: a. Bagi Desa yang TELAH melaksanakan Musrenbang Desa dan telah merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2022 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah melalui Musrenbang Kecamatan, maka tidak perlu melaksanakan Musrenbang Desa kembali. b. Bagi Desa yang TELAH/BELUM melaksanakan Musrenbang Desa namun belum merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2022 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah melalui Musrenbang Kecamatan, maka WAJIB melaksanakan Musrenbang Desa.

II.

MUSRENBANG KECAMATAN

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program/kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di wilayah Kecamatan.

Memvaliadasi Usulan Masyarakat dan Kelurahan didalam Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui semarangkab.sipd.kemendagri.go.id

III. FORUM PERANGKAT DAERAH Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD). Untuk efisiensi dan efektifitas Forum Perangkat Daerah, maka pelaksanaannya digabung dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan pengelompokan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan; b. Bidang Ekonomi; c. Bidang Sosial;

d. Bidang Prasarana Wilayah.

IV. MUSRENBANG KABUPATEN Musrenbang Kabupaten merupakan forum pertemuan antar para pemangku kepentingan (stakeholder) tingkat kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas Rancangan RKPD menjadi RancanganAkhir RKPD. Menyampaikan Jadwal Pelaksanaan melalui input ke eplanning.jatengprov.go.id dan surat resmi kepada Kepala Bappeda Prov. Jateng

TERIMA KASIH

MUSRENBANG RKPD 2022 TINGKAT KECAMATAN

Ungaran, 2 Maret 2021

Tujuan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan • Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; • Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan; • Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

Hal-hal yang perlu disiapkan a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan dari masing–masing Desa/Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan; b. Laporan Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari: 1) Berita Acara dan Notulensi Musrenbang Desa/Kelurahan; 2) Daftar hadir peserta Musrenbang Desa/Kelurahan; 3) Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan; 4) Daftar nama anggota delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. c. Prioritas pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022; d. Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta hasil pra musrenbang Kecamatan yang dirinci berdasarkan pengelompokan kewenangan Pemerintah Daerah dan fugsi Perangkat Daerah sebagai bahan diskusi untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;

Mekanisme: a. Tahap Persiapan: Camat sebagai penanggungjawab, menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Kecamatan yang bertugas: 1) Menyusun acara dan agenda Musrenbang Kecamatan; 2) Memverifikasi dan mengelompokkan usulan-usulan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta Pra Musrenbang Kecamatan; 3) Mengkompilasi usulan kegiatan prioritas pembangunan dari Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta Pra Musrenbang Kecamatan dengan cara memilih usulan-usulan kegiatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah, sumber dana dan fungsi Perangkat Daerah. 4) Menyiapkan peralatan, data dan informasi, bahan/materi serta notulensi yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan; 5) Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan; 6) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan secara terbuka; 7) Menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbang Kecamatan;

b. Tahap Pelaksanaan: Via zoom Meeting 1) Laporan Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang 2) Pembukaan dan arahan oleh Bupati Semarang 3) Pemaparan/sambutan Ketua DPRD Kabupaten Seamrang 4) Diskusi dan tanya jawab dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Pelaksanaan Diskusi Penentuan Prioritas Usulan di Masing Masing Kecamatan. Rapat Penyepakatan Urutan Prioritas Kecamatan Dipimpin oleh Camat. Usulan program/kegiatan prioritas kecamatan terdiri dari: • Usulan murni Perangkat Daerah Kecamatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi; • Hasil kompilasi/pengolahan usulan dari Desa/Kelurahan.

Berita Acara Musrenbang Kecamatan disampaikan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Semarang dan kepada masingmasing Perangkat Daerah sesuai dengan usulan hasil kesepakatan sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja-Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah;

Memvalidasi kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui https://semarangkab.sipd.kemendagri.go.id/ berdasarkan masing-masing fungsi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 2 hari setelah pelaksanaan Musrenbang di masing-masing Kecamatan; Melaporkan dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang diinput melalui eplanning.jatengprov.go.id serta disampaikan ke Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang

Skema Penyusunan Skala Prioritas KECAMATAN Prioritas Utama Desa/Kel

Desa/Kel

Desa/Kel

TERIMA KASIH