PERJANJIAN KINERJA 2022 D I R E K T O RAT LALU LI N TAS D A N A N GKUTA N K E R ETA AP I KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN

| PERJANJIAN KINERJA 2022 KATA PENGANTAR | i KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2022 merupakan penetapan terhadap rencana pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja program kerja tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dokumen anggaran serta tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Perjanjian Kinerja ini memuat penyelenggaraan Program Kerja dan Kegiatan serta pengukuran keberhasilan target kinerja, pencapaian tujuan, sasaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan mempertimbangkan sumber daya (anggaran) pada dokumen DIPA dan POK Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 selanjutnya dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Jakarta, Januari 2022 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19670608 199003 1 005

| PERJANJIAN KINERJA 2022 DAFTAR ISI | ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………... i DAFTAR ISI………………………………………………………………………….......... ii DAFTAR TABEL…………………………………………………………………….......... iii BAB I - PENDAHULUAN………………………………………………………………… 1 1. Latar Belakang……..……………………..………………………………….......... 1 2. Maksud dan Tujuan……………………...………………………………................ 1 3. Tugas dan Fungsi……………………..…………………………………................ 2 4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi..…………………………………………………… 3 5. Struktur Organisasi…………...…………………………………………………… 4 BAB II – RENCANA STRATEGIS…………………………………………………......... 8 1. Tujuan………………………………………........................................................... 8 2. Sasaran………………………………………………………………...................... 8 3. Indikator Kinerja…………………………………………………………………... 9 4. Program dan Kegiatan……………………………………………………………... 10 BAB III – RENCANA KINERJA…………………………………………………............. 27 1. Pengukuran Indikator Kinerja………...……………………………….................... 27 2. Target Perjanjian Kinerja................………………………………………….......... 30 3. Alokasi Anggaran…………………………….………………………………........ 32 BAB IV – PENUTUP………………………………………………………………………. 36 LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C

| PERJANJIAN KINERJA 2022 DAFTAR ISI | iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2020 – 2024……………………………………... 8 Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api……............................................……………………………........ 9 Tabel 2.3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Yang Telah Ditindaklanjuti…….......................................................................................... 14 Tabel 2.4. Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian…..…………………………………………………………… 14 Tabel 2.5. Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api………………………………………..…………………………………... 15 Tabel 2.6. Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu………………………………………………………………………… 15 Tabel 2.7. Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api…………………………………….. 16 Tabel 2.8. Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA……..…………………………………… 17 Tabel 2.9. Rincian NSPK di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api………………………………..................................................................... 17 Tabel 2.10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian ……………………………………………………………….. 25 Tabel 2.11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran………………………………….. 25 Tabel 3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional………………..…………………………………….. 27 Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA………..……………………………………………………….. 28 Tabel 3.3. Indikator Kinerja Kegiatan Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.. 30 Tabel 3.4. Target Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022…………………………………………………………………… 31 Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022…………………......................... 32

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 1 BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 ini disusun berdasarkan DIPA dan POK 2022, yang mana memuat rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 dan merupakan suatu Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dalam mewujudkan target pada tahun 2022 berdasar sumber daya Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 terdapat indikator kinerja program (key performance indicators) yang berbasis outcome sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 tersebut maka setiap jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun penetapan kinerja. Oleh karena itu pada Tahun 2022 ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Presiden. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing - masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pada Tahun 2022 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan 1 (Satu) program utama yang terdapat dalam Renstra 2020-2024 yaitu Program Infrastruktur Konektivitas. Dengan program utama tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2022. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk melaksanakan dan memenuhi indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasarkan acuan pemetaan dari

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 2 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan untuk melakukan evaluasi dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menyusun dan menetapkan Indikatorindikator Kinerja yang akan di jadikan sebagai dasar dalam rangka melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pencapaian terhadap sasaran pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022. 3. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.67 Tahun 2021 Pasal 452 menyebutkan bahwa Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 3 f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat. 4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.67 Tahun 2021 Pasal 452 menyebutkan bahwa Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 4 e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat. 5. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM. 67 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri dari Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Subdirektorat Lalu lintas, Subdirektorat Angkutan, Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha dan Subbagian Tata Usaha, berikut ini adalah gambar struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api. 5.1. SUBDIREKTORAT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 5 kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Subdirektorat Jaringan terdiri atas: a. Seksi Penataan Jaringan; b. Seksi Pengembangan Jaringan. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Jaringan menyelenggarakan fungsi: • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan krteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan pelaksanan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalu kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. 5.2. SUB DIREKTORAT LALU LINTAS Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Subdirektorat Lalu Lintas terdiri atas: a. Seksi Lalu Lintas Antarkota; b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 6 • Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. 5.3. SUBDIREKTORAT ANGKUTAN Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang. Subdirektorat Angkutan terdiri atas: a. Seksi Angkutan Penumpang; b. Seksi Angkutan Barang. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi: • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; • Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang. 5.4. SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN USAHA Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus. Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha terdiri atas: a. Seksi Penyelenggaraan Kerjasama;

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB I – PENDAHULUAN | 7 b. Seksi Pengembangan Usaha. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi: • Penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; • Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan bidang perkeretaapian. 5.5. SUB BAGIAN TATA USAHA Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan rumah tangga Direktorat.

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 8 BAB II RENCANA STRATEGIS 1. TUJUAN Tujuan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah untuk memenuhi Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022, yaitu : a. Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesbilitas; b. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang optimal di bidang sarana maupun prasarana; c. Mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Clean Government. 2. SASARAN Tujuan dan Sasaran dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 disampaikan sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2020 - 2024 TUJUAN SASARAN PROGRAM STRATEGI Perluasan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional melalui Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional a. Pengembangan Jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan; b. Reaktivasi Jalur kereta api non operasi; c. Pengadaan kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretapian yang Meningkatnya kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api a. Pemantauan Realisasi Perjalanan Kereta Api dan On Time Performance (OTP); b. Pelayanan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang dengan moda kereta api;

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 9 TUJUAN SASARAN PROGRAM STRATEGI optimal di bidang sarana maupun prasarana; c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; d. Penetapan Persetujuan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang meliputi Ijin Usaha dan Ijin Operasi baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus dan Ijin Trase. Mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan prinsip Good Governance dan Clean Government. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA a. Penagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang meliputi TAC, Perizinan yang meliputi Ijin Usaha dan Ijin Operasi baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus dan Ijin Trase. b. Kegiatan untuk mewujudkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 3. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut : Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN TARGET SK. 1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian IKK. 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti % 45 IKK. 2 Persentase Pencapaian Kerjasama % 63

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 10 SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN TARGET Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian SK. 2 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api IKK. 3 Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA % 90 IKK. 4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu % 91 IKK. 5 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api % 34 IKK. 6 Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA % 58 SK. 3 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA IKK .7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian % 100 IKK. 8 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran % 99 4. PROGRAM DAN KEGIATAN Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menjalankan Program Utama Infrastruktur Konektivitas, dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Berdasarkan program tersebut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : a. Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 1. Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 33 Tahun 2011.

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 11 2. Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Perkotaan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru . 3. Studi Peraturan Turunan Atas Usulan Formula Baru Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian / Track Access Charge (TAC) . 4. Analisa dan Penilaian Penyusunan Dokumen Kerja Sama Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian . 5. Studi Harmonisasi Peraturan Menteri Dengan UU dan PP Cipta Kerja Untuk Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum. 6. Studi Identifikasi Potensi PNBP atas Kepengusahaan dan Pemanfaatan Perkeretaapian. 7. FS dan SID Jalur KA Krenceng – Anyer Kidul. 8. Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk KA Bandara YIA – KSPN Borobudur. 9. Analisa Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Lintas Prabumulih – Tarahan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. b. Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 1. Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA. 2. Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api. 3. Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Angkutan KA. 4. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan Perkeretaapian. c. Grafik Perjalanan Kereta Api Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA). d. Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api 1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran. 2. Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022. 3. Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA. 2022. e. Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur KA Tambahan Jakarta – Surabaya Penyusunan Kajian Kebijakan.

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 12 f. Subsidi Perintis Perkeretaapian Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar – Parepare. g. Surabaya Regional Railway Line (Phase 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan. h. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1. Administrasi Kegiatan Pelelangan. 2. Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker). 3. Pengelolaan, Pengolahan, dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 4. Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. 5. Honor Operasional Satuan Kerja. i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1. Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan. 2. Bimbingan Teknis Lalu Lintas. 3. Bimbingan Teknis Angkutan. 4. Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha. j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api. 2. Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api. k. Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas 1. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api. 2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api. l. Pemantauan dan Evaluasi Angkutan 1. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi angkutan perintis dan subsidi angkutan motor tahun anggaran 2022. 2. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) angkutan kereta api. 3. Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api. 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api. 5. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA.

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 13 m. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama dan Pengembangan Usaha 1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian. 2. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian. 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian. n. Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian 1. Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge / TAC). 2. Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian. o. Layanan Perkantoran 1. Perawatan Kendaraan Bermotor; 2. Langganan Daya dan Jasa; 3. Administrasi Kegiatan Satker; 4. Admintrasi Kegiatan PSO; 5. Sewa. p. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 DIT. LLAKA. q. Layanan Manajemen Keuangan 1. Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN); 2. Pengelolaan Sistem Akntansi Keuangan (SAK). Mengacu pada sasaran tersebut diatas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan 53 program/kegiatan yang di kelompokkan berdasarkan sasaran strategis, pengelompokan tersebut diantaranya : a. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 2 indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu :

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 14 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti. Tabel 2.3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Yang Telah Ditindaklanjuti NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Yang Telah Ditindaklanjuti 45 % 1 Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Perkotaan di Ibukota Negara (IKN) Baru 2 Studi Kelayakan (FS) dan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA Krenceng – Anyer - Kidul 3 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan Dasar (SID) untuk Kereta Api Bandara YIA – KSPN Borobudur 4 Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta - Surabaya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) 6 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur KA 7 Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur KA 8 Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan 2. Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Tabel 2.4. Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian 63 % 1 Studi Identifikasi Potensi PNBP atas Kepengusahaan dan Pemanfaatan Perkeretaapian 2 Analisa Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Lintas Prabumulih – Tarahan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 3 Bimbingan Teknis Kerja Sama dan Pengembangan Usaha

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 15 NO KEGIATAN TARGET 4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian 5 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian 6 Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu : 1. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api Tabel 2.5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api 90 % 1 Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api 3 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 4 Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 2. Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tabel 2.6. Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu 91 % 1 Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api 2 Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas KA

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 16 3. Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api, dengan target sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 112 Tahun 2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, dilakukan Pengaturan kapasitas angkut Penumpang (load factor) untuk kereta api antarkota maksimum adalah sebesar 80%, dan pengaturan kapasitas angkut penumpang untuk Kereta Api Lokal Perkotaan adalah sebesar 70%, serta pengaturan kapasitas angkut penumpang kereta api untuk perjalanan rutin atau komuter dalam wilayah atau Kawasan aglomerasi maksimum adalah sebesar 45%. Dengan demikian Target Angkutan yang ditetapkan untuk Tahun 2022 adalah sebesar 176.193.665 penumpang. Sedangkan untuk Target Angkutan Barang Tahun 2022 adalah sebesar 58.410.237 Ton. Target untuk masing-masing (Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang) di Tahun 2022 memiliki bobot 50% sehingga didapatkan target sebesar 34%. Tabel 2.7. Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api NO KEGIATAN TARGET 1 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api 34 % 1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2022 2 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api 3 Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api 5 Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA 6 Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar - Parepare 7 Administrasi Kegiatan PSO 8 Subsidi Perintis KA Makassar – Parepare 9 Bimbingan Teknis Angkutan

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 17 1. Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA, dengan target sebagai berikut : Tabel 2.8. Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA NO KEGIATAN TARGET 1 Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA 58 % 1 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA 2 Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2011 3 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api 4 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Peroman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Angkutan KA 5 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan Perkeretaapian 6 Studi Peraturan Turunan Atas Usulan Formula Baru Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian / Track Access Charge (TAC) 7 Analisa dan Penilaian Penyusunan Dokumen Kerja Sama Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 8 Studi Harmonisasi Peraturan Menteri Dengan UU dan PP Cipta Kerja Untuk Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Adapun rincian target NSPK di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Tabel 2.9. Rincian NSPK di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA 1 Peraturan Menteri Perhubungan Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api Revisi 2022 - Subdirektorat Penataan dan Pengembang an Jaringan

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 18 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Nomor 33 Tahun 2011 2 - KP Penetapan Grafik Perjalanan Kereta Api 2022 Baru - 2022 Subdirektorat Lalu Lintas 3 - KP Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian pada Grafik Perjalanan Kereta Api Tahun 2022 Baru - 2022 4 - SOP Pengoperasian LRT Jabodebek Baru - 2022 5 - SOP Pengoperasian Kereta Cepat Indonesia China Baru - 2022 6 - Peraturan Pengoperasian Kereta Gantung 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Revisi - 2022 Subdirektorat Angkutan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Revisi - 2022

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 19 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Nomor 68 Tahun 2016 Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 197 Tahun 2015 Komponen Biaya yang dapat diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian Revisi - 2022 10 Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapia n Nomor HK.207/SK.2 61/DJKA/11/ 16 Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Revisi - 2022 11 Peraturan Menteri Perhubungan Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Barang dengan Kereta Api Baru - 2022

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 20 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA 12 Keputusan Menteri Perhubungan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik TA. 2023 Baru - 2022 13 Keputusan Menteri Perhubungan Penugasan Kepada PT. KAI untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi TA 2023 Baru - 2022 14 Keputusan Menteri Perhubungan Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian TA 2023 Baru - 2022 15 Keputusan Menteri Perhubungan Penugasan kepada PT KAI untuk menyelenggaraka n Angkutan Baru - 2022

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 21 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Perintis Perkeretaapian TA 2023 16 Keputusan Menteri Perhubungan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis TA 2023 Baru - 2022 17 Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapia n Dokumen Penerapan, Mekanisme Penilaian, dan Pengawasan SPM Angkutan Orang dengan KA Baru - 2022 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Revisi 2022 - Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembang an Usaha 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Revisi 2022 - 20 Peraturan Menteri Perhubungan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 62 Revisi 2022 -

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 22 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Nomor 122 Tahun 2015 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Revisi 2022 - 22 Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.244 Tahun 2015 Penetapan Besaran Faktor Prioritas Pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Revisi 2022 - 23 Peraturan Direktur Jenderal Komponen Biaya yang Diperhitungkan Revisi 2022 -

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 23 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Perkeretaapia n Nomor : KU.203/SK.2 98/DJKA/12/ 15 Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 24 Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapia n Nomor : HK.207/SK.8 5/DJKA/3/16 Standar Prosedur Operasi Pelaksanaan Verifikasi Data Dukung Dalam Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / Track Access Charge (TAC) Revisi 2022 - 25 Peraturan Menteri Perhubungan Tata Cara Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Baru - 2022

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 24 NO PERATURAN SUBDIREKT ORAT / SUB BAGIAN NOMOR PERIHAL STATUS TAHUN PENYELES AIAN (REVISI) TAHUN RENCANA Angkutan Kereta Api 26 Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapia n Petunjuk Penilaian dan Penyusunan Dokumen Atas Pelaksanaan Kerjasama Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Baru - 2022 c. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu : 1. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dengan target sebagai berkut : Berdasarkan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor : 293/ND/K2/DJKA/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Usulan Rencana Target dan Pagu Penggunaan PNBP/BLU Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021, dilaporkan bahwa Nilai Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2020 s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 346.389.111.332.-. Sedangkan Perkiraan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar ± Rp. 800.000.000.000,- , besaran diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor. 138/PMK.02/2021 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 25 Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Tabel 2.10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian 100 % 1 Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi TAC) 2 Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian 2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaaran (%) dengan target sebagai berikut : Tabel 2.11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran NO KEGIATAN TARGET 1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 99 % 1 Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA. 2022 2 Administrasi Kegiatan Pelelangan 3 Administrasi Kegiatan Lainnya 4 Pengelolaan, Pengolahan dan Penyajian Arsip Direktorat LLAKA 5 Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dit.LLAKA 6 Honor Operasional Satuan Kerja 7 Perawatan Kendaraan Bermotor 8 Langganan Daya dan Jasa 9 Administrasi Kegiatan Satuan Kerja 10 Sewa 11 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB II – RENCANA STRATEGIS | 26 NO KEGIATAN TARGET 12 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 13 Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 14 Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

BAB - III R E N CA N A K I N E R JA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 27 BAB III RENCANA KINERJA 1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, terdapat 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang ingin dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, dengan rincian sasaran dan indikator sebagai berikut : SK. 1 : Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional Untuk mencapai sasaran meningkatnya konektivitas jaringan perkeretaapian nasional, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menetapkan indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut : Tabel 3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KETERANGAN Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Yang Telah Ditindaklanjuti 1. Perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Studi perencanaan teknis yang disusun. 2. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa policy brief dan dokumen teknis persetujuan/penetapan trase (Keputusan/Menteri, Berita Acara Evaluasi, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan & Surat Persetujuan Menteri). 3. Studi perencanaan teknis yang disusun berupa Pra FS (feasibility study), FS (feasibility study), SID (Survei Investigasi Rancangan Dasar).

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 28 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KETERANGAN Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian 1. Perbandingan Jumlah rekomendasi kerjasama alternatif pembiayaan yang ditindaklanjuti dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur periode 2020 – 2024. 2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa policy brief, dokumen evaluasi pengajuan konsesi dan kerjasama lainnya. 3. Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur (SP, OBC, FBC, Renstra, Proposal Minat Badan Usaha). SK. 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut : Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KETERANGAN Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Grafik Perjalanan Kereta Api Perbandingan jumlah realisasi frekuensi perjalanan Kereta Api dengan jumlah program frekuensi perjalanan Kereta Api yang terdapat pada GAPEKA. = ( & ) ℎ ℎ 100% Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Perbandingan antara realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu dan jumlah keseluruhan dan keberangkatan kereta api.

Pemenuhan target angkutan barang Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d. tahun berjalan dengan target pemenuhan angkutan penumpang kereta api s.d. 2024. = ℎ ℎ 2020 . .ℎ ℎ . . 2024 50% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d. tahun berjalan dengan target angkutan pemenuhan angkutan barang kereta api s.d. 2024. = ℎ ℎ 2020 . .ℎ ℎ . . 2024 50% Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA Perbandingan antara jumlah NSPK yang telah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai peraturan perundangan. = ℎ ℎ ℎ ℎ ℎ 100%

Pemenuhan realisasi capaian kinerja output Persentase realisasi penyerapan anggaran : = ℎ ℎ 50% Persentase realisasi capaian kinerja output : = ℎ 50% 2. TARGET PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan penetapan terhadap indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 mengacu pada sumber daya termasuk alokasi anggaran tahun 2022 serta Rencana Strategis Kementerian

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 31 Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini. Tabel 3.4. Target Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN TARGET SK. 1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian IKK. 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti % 45 IKK. 2 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian % 63 SK. 2 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api IKK. 3 Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA % 90 IKK. 4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu % 91 IKK. 5 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api % 34 IKK. 6 Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA % 57 SK. 3 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT IKK .7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian % 100

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 32 SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN TARGET di Lingkungan Direktorat LLAKA IKK. 8 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran % 99 3. ALOKASI ANGGARAN Alokasi anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Rincian Kertas Kerja (POK) SATKER PLLPAKA T.A. 2022 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022 NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 33 Tahun 2011 1.655.940.000 2 Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Perkotaan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru 3.311.950.000 3 Studi Peraturan Turunan Atas Usulan Formula Baru Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian / Track Access Charge (TAC) 1.822.269.000 4 Analisa dan Penilaian Penyusunan Dokumen Kerja Sama Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 2.714.132.000 5 Studi Harmonisasi Peraturan Menteri Dengan UU dan PP Cipta Kerja Untuk Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum 1.821.503.000 6 Studi Identifikasi Potensi PNBP atas Kepengusahaan dan Pemanfaatan Perkeretaapian 2.300.980.000 7 FS dan SID Jalur KA Krenceng – Anyer Kidul 2.500.000.000 8 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk KA Bandara YIA – KSPN Borobudur 2.382.098.000

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 33 NO KEGIATAN ANGGARAN 9 Analisa Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Lintas Prabumulih – Tarahan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 1.895.309.000 10 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA 308.710.000 11 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api 215.425.000 12 Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Peroman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Angkutan KA 289.395.000 13 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan Perkeretaapian 213.970.000 14 Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 423.654.000 15 Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar - Parepare 742.000.000 16 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2.506.737.000 17 Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 2.514.859.000 18 Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA. 2022 1.575.563.000 19 Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur KA Tambahan Jakarta - Surabaya 5.200.000.000 20 Subsidi Perintis KA Makassar – Parepare 51.968.436.000 21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) 100.000.000 22 Administrasi Kegiatan Pelelangan 370.370.000 23 Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker) 1.855.659.000 24 Pengelolaan, Pengolahan dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 150.311.000 25 Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA 317.441.000

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 34 NO KEGIATAN ANGGARAN 26 Honor Operasional Satuan Kerja 2.286.180.000 27 Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan 324.327.000 28 Bimbingan Teknis Lalu Lintas 93.980.000 29 Bimbingan Teknis Angkutan 353.647.000 30 Bimbingan Teknis Kerja Sama dan Pengembangan Usaha 355.291.000 31 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api 1.640.141.000 32 Monitoring dan Evaluasi Penataan Jaringan Jalur Kereta Api 303.023.000 33 Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api 300.604.000 34 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api 296.989.000 35 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2022 765.000.000 36 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api 252.827.000 37 Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api 119.950.000 38 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api 326.317.000 39 Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA 3.450.000.000 40 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian 268.781.000 41 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian 337.912.000 42 Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian 194.748.000 43 Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge / TAC) 417.905.000 44 Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 241.145.000 45 Perawatan Kendaraan Bermotor 190.000.000

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB III – RENCANA KINERJA | 35 NO KEGIATAN ANGGARAN 46 Langganan Daya dan Jasa 160.000.000 47 Administrasi Kegiatan Satker 486.960.000 48 Admintrasi Kegiatan PSO 504.840.000 49 Sewa 650.340.000 50 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 240.865.000 51 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 593.607.000 52 Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 112.944.000 53 Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 98.839.000 TOTAL 104.523.893.000

BAB - IV P E N UTUP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN

| PERJANJIAN KINERJA 2022 BAB IV – PENUTUP | 36 BAB IV PENUTUP Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 berpedoman kepada Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024 dengan mengacu kepada RPJMN dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas masing-masing institusi. Untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian sebagaimana tertuang di dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan maka Direktorat Lalu Lintas melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tertuang dalam Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu : 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian; 2. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 3. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA. Dengan melaksanakan program utama yaitu Program Infrastruktur Konektivitas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menginduk kedalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam program Nawacita. Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2022 yang akan dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk mendorong keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN

` BULAN - 01 BULAN - 02 BULAN (1) (4) (5) (7) (8) (9 1.) Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Perkotaan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru 2.) FS dan SID Jalur KA Krenceng – Anyer Kidul 3.) Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk KA Bandara YIA – KSPN Borobudur 4.) Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur KA Tambahan Jakarta - Surabaya 5.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) 6.) Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api 7.) Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api 8.) Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan 2 % 63 - - 45 1.) Studi Identifikasi Potensi PNBP atas Kepengusahaan dan Pemanfaatan Perkeretaapian 2.) Analisa Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Lintas Prabumulih – Tarahan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 3.) Bimbingan Teknis Kerja Sama dan Pengembangan Usaha 4.) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian 5.) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian 6.) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian 7.) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian 1.) Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2.) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api 3.) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 4.) Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 4 % 91 91 91 91 1.) Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api 2.) Bimbingan Teknis Lalu Lintas 5 % 34 23 24 25 1.) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi Angkutan Perintis dan Subsidi Angkutan Motor Tahun Anggaran 2022 1 2 3 2.) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api 3.) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api 4.) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan Kereta Api 5.) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA 6.) Administrasi Kegiatan KA Perintis Makassar - Parepare 7.) Administrasi Kegiatan PSO 8.) Subsidi Perintis KA Makassar – Parepare 9.) Bimbingan Teknis Angkutan 6 % 57 - - 27 1.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA 2,8 2,8 2, 2.) Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 33 Tahun 2011 3 3 3 3.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api 4.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Peroman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Angkutan KA 34 34 34 5.) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan Perkeretaapian 6.) Studi Peraturan Turunan Atas Usulan Formula Baru Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian / Track Access Charge (TAC) Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian 1 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2 1 Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian 3 RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN DIREKTORAT LALU LINTAS DAN AN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA % Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan yang Telah Ditindaklanjuti % 45 24 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA 90 KEGIATAN (2) (3) (6) 90 90 - 23 90

N - 03 BULAN - 04 BULAN - 05 BULAN - 06 BULAN - 07 BULAN - 08 BULAN - 09 BULAN - 10 BULAN - 11 BULAN - 12 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Rp 3.311.950.000 Rp 2.500.000.000 Rp 2.382.098.000 Rp 5.200.000.000 Rp 100.000.000 Rp 1.640.141.000 Rp 303.023.000 Rp 324.327.000 5 - 58 - - 63 - - - - Rp 5.594.166.000 Direktur LLAKA Rp 2.300.980.000 Rp 1.895.309.000 Rp 355.291.000 Rp 268.781.000 Rp 337.912.000 Rp 194.748.000 Rp 241.145.000 Rp 423.654.000 Rp 296.989.000 Rp 2.506.737.000 Rp 2.514.859.000 1 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Rp 394.584.000 Direktur LLAKA Rp 300.604.000 Rp 93.980.000 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rp 58.483.037.000 Direktur LLAKA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rp 765.000.000 Rp 252.827.000 Rp 119.950.000 Rp 326.317.000 Rp 3.450.000.000 Rp 742.020.000 Rp 504.840.000 Rp 51.968.436.000 Rp 353.647.000 7 30 32 34 - - - - 35 57 Rp 9.041.344.000 Direktur LLAKA 8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Rp 308.710.000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp 1.655.940.000 Rp 215.425.000 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Rp 289.395.000 Rp 213.970.000 Rp 1.822.269.000 KINERJA TAHUN 2022 NGKUTAN KERETA API ANGGARAN Direktur LLAKA PENANGGUNG JAWAB Rp 15.761.539.000 RENCANA PELAKSANAAN 4 - 28 34 38 42 - - 45 90 90 90 90 90 90 Rp 5.742.239.000 Direktur LLAKA - 0 90 90 90

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN 7.) Analisa dan Penilaian Penyusunan Dokumen Kerja Sama Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 8.) Studi Harmonisasi Peraturan Menteri Dengan UU dan PP Cipta Kerja Untuk Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum 7 % 100 - - 25 1.) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi Track Access Charge / TAC) #REF! #REF! #RE 8 % 99 0 1 4 1.) Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA. 2022 2.) Administrasi Kegiatan Pelelangan 3.) Administrasi Kegiatan Lainnya (Satker) 4.) Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian Arsip Direktorat LLAKA 5.) Adminitrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA 6.) Honor Operasional Satuan Kerja 7.) Perawatan Kendaraan Bermotor 8.) Langganan Daya dan Jasa 9.) Administrasi Kegiatan Satker 10.) Sewa 11.) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 12.) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 13.) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 14.) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA 3 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian TOTAL Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (%)