E-BOOK SEJARAH INDONESIA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

1) 2) 3) 4)

Agnes Tiara Wulandari Amelia Nur Rahmawati Junita Eka Safitri Sintya Widyawati

(01) (02) (12) (30)

SMA NEGERI 1 BATURETNO Tahun Pelajaran 2022/2023

KATA PENGANTAR

Megawati Soekarno Putri merupakan Presiden ke-5 dan sekaligus menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004. Megawati merupakan pengganti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang lengser pada tahun 2001. Pada tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati karena kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilu presidrn 2004. Sebagian dari kebijakan Megawati membawa keberhasilan di berbagai bidang.

Baturetno, 17 Jamuari 2023

KEBIJAKAN :

1. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Kartu Sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Baca juga: Sistem Pendidikan di Era Belanda Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga membentuk Pendidikan untuk Semua (PUS), guna mempercepat wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.

2. KEBIJAKAN MEMBRANTAS KORUPSI Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut. > Mengubah kebijakan yang mendorong orang untuk tidak korupsi. > Menata kembali struktur dan insentif yang berlaku. > Mereformasi lembaga hukum. > Mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. > Mengeluarkan Keppres tentang pembentukan panitia seleksi calon piminan Komisi Anti Korupsi (KPK).

3. KEBIJAKAN BIDANG HUKUM Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis, guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang

diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut. > Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh. > Melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi, dan melakukan pembaruan. > Menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. > Membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. > Menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu. > Meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. > Menerbitkan ketentuan perundangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

KEGAGALAN :

a) Kinerja megawati dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan bung Karno. b) Kekecewaan simpatisan partai dari kalangan wong cilik terhadap anggota-anggota parlemen yang tidak mengesankan layaknya wakil rakyat. c) Buntut kasus pengesahan pelantikan kepala daerah. Contohnya aksi pemecatan terhadap kader PDI perjuangan di sumatera selatan dan riau akibat sinyalemen pembelotan dan menerima suap dalam pemilihan gubernur, dan dilanjutkan dengan sikap megawati yang enggan melantik gubernur terpilih. Sebutlah selama tiga bulan Gubernur sumsel yang terpilih pada 4 Agustus 2003 tidak dilantik, dan baru dilantik pada 7 Oktober 2003. d) Kecenderungan megawati tidak merestui gubernur terpilih bila di luar kehendak pimpinan PDI Perjuangan Jakarta. Atau yang paling anyar adalah peristiwa kekerasan massal di tegal sebagai buntut kekecewaan kader PDI Perjuangan atas kekalahan di dalam pemilihan kepada daerah pada 19 Januari 2004. e) Sifat megawati yang pendiam dalam memimpin pemerintahan sebenarnya jelas-jelas ridak relevan lagi untuk dipertahankan. Dan dalam pemilihan presiden yang kedua hendaknya megawati tidak lagi mengulangi sikap di tahun 1999. f) Penyalahgunaan kekuasaan dan korup. Ini karena maraknya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Fakta ini bukan sekadar tudingan, karena berbagai laporan resmi dari institusi pengawasan keuangan dan lembagalembaga internasional seing mengemukakan indikasi kuat bahwa negeri ini masih merupakan negara terkorup. g) Diskriminatif dan “Vested Interest”, dua hal yang sebenarnya paling diharamkan dlaam usaha mewujudkan good governance. Praktis apa yang terjadi pada saat ini adalah

berkembangnya fenomena building block bagi kepentingan partai-partai politik di dalam birokrasi pemerintah. Gejalanya pun sudah nampak ke permukaan. Misalnya dengan memanfaatkan kedudukan di birokrasi, ada kecenderungan di kalangan birokrat yang juga politisi partai tertentu itu untuk memberikan keuntungan kepada partai politik secara ilegal. h) Mengeluh dan menyalahkan masa lalu. Megawati kerap kali melontarkan keluhan, menuding dan mengemukakan apologi sebagai kesalahan masa lalu ketika situasi ekonomi, politik dan keamanan belum menunjukkan perbaikan. Keluhan dan apologi itu seolah-olah sudah menjadi “senjatanya” di dalam menghadapi tahapan kritik dari publik.