SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK- EKONOMI INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Oleh Kelompok 1 Anggota:

1. 2. 3. 4.

Defi Indri Astika (07) Diyahma Artikawuni (10) Femas Andhita P (12) Maya Dwi Ramadhani (21)

SMA NEGERI 1 BATURETNO

MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

B

aharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie lahir di Parepare,Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo.Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Dalam pemerintahan Indonesia, karier BJ Habibie dimulai saat pemerintahan presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Indonesia dari 1 Mei 1998 - 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga

21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarier di Jerman. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. Sebelum berkiprah di dunia politik, BJ Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973 Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui BJ Habibie aga ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, BJ Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (LIPNUR) sebagai pemimpin. Pada tahun 1976 perusahan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk BJ Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun..

A. Program Kerja Bidang Ekonomi

Kebijakan ekonomi presiden B.J.Habibie dilakukan dengan mengikuti saran saran dari dana moneter internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Berikut ini tujuan utama reformasi ekonomi:

ekonomi. Akhirnya Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen, melalui UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 2.

Menyelamatkan empat Bank BUMN yang ‘tenggelam’ Melalui Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dibentuknya, BJ Habibie membuat keputusan bahwa merger 4 bank dilaksanakan sekaligus. Habibie mencetuskan nama Bank Mandiri, bukan Bank Catur yang pernah diusulkan Soeharto. Pemerintah Habibie menunjuk Deutsche Bank sebagai konsultannya.

3.

Menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari Rp16.650 menjadi Rp7.000 Saat itu nilai tukar rupiah sempat terpuruk di kisaran Rp16.650 per dolar AS dan inflasi membumbung hingga 65 persen. Habibie bisa menjadikan kurs rupiah juga menguat tajam. Jika pada Juni 1998 tercatat Rp16.650 per US$, maka dalam waktu lima bulan naik menjadi Rp7.000 per US$.

1.Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor riil ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Untuk mengatasi adanya krisis ekonomi, berikut ini kebijakan yang diambil B.J. Habibie: 1. Menerapkan independent.

bank

sentral

Lama belajar di Jerman membuat Habibie memahami independensi bank sentral Jerman yang sangat tinggi. Salah satu tujuan pembentukan independensi Bank Indonesia adalah agar fokus menjaga kondisi moneter domestik, khususnya menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998. Bahkan, mantan gubernur bank sentral Jerman pun kala itu dilibatkan sebagai pakar untuk memberi masukan saat membuat Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk melibatkan jajaran menteri

B. Program Kerja Bidang Politik

1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan Dalam kabinet ini terdiri dari 36 Menteri diantaranya 4 Menteri Negara sebagai coordinator, 20 Menteri Negara memimpin departemen, dan 12 Menteri Negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendikiawan dari universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan ABRI. 2. Sidang Istimewa MPR 1998 Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat BJ Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi disegala bidang. Adapun hasilnya adalah: 1.Amandeman UUD 1945 tanpa melalui referendum 2. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib 3. Membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun.

4. Refromasi politik, pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI. 5. TAP MPR No. XVI/MPR/1009 tetang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi.

3. Pelaksanaan Pemilu 1999 Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. 4. Pelaksanaan Timur

Referendum

Timor-

Referendum ini menghantarkan Timor-Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste.

C. Program Kerja Bidang Hukum

Pemerintahan BJ Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang undangan. Target reformasi hukum, yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen Dalam reformasi hukum khususnya substansi hukum diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis menjamin nak hak asasi masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Untuk melakukan reformasi hukum, ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemerintahan B.J. Habibie antara lain: 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, bask berupa Undang-Undang peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. 2. Mebhirkan 69 Undang-undang 3. Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman

D. Program Kerja Bidang Sosial Budaya

3. Kebebasan berpolitik, dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 80 partai politik telah dibentuk namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. 4. Kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT), sehingag media massa cetak tidak lahi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya.

1. Ditandatanganinya Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999 tentang diskriminasi terhadap warga etnis tionghoa di Indonesia. Di dalam inpres tersebut dihapuskan larangan tentang berbicara dan mengajarkan bahasa mandarin. 2. Dikeluarkan keputusan Presiden nomor 181 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Dilatar belakangi terjadinya kekerasan pada kerusuhan Mei 1998 yang menimpa perempuan dan khususnya etnis tionghoa.

5. Otonomi Daerah, dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. 6. Pembatasan masa jabatan, masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. 7. Meluncurkan program Pilih Sekolah. Program ini diluncurkan untuk meningkatkan Human Development Index Bangsa Indonesia

E. Prestasi & Kegagalan B.J. Habibie

A. Prestasi 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara 2.Melakukan independensi BI. menjadi lembaga independen yang terpisah dari presiden

10. Mempelopori kemajuan industri-industri strategis di Indonesia seperti: PT. Dirgantara Indonesia (DI), BATAN, LIPI, BPPT, PINDAD, PT. PAL, dll B. Kegagalan

1. Memberi referendum kepada Timor Timur, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan mereka.

3.Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4.Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga berada di bawah Rp 10.000,00 5.Membentuk lembaga pemantau penyelesaian masalah utang luar negeri

9. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan lebih terjamin. Di masa pemerintahannya, terbentuk 48 partai

dan

6. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 7. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat 8. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Gagal meyakinkan para investor asing untuk bertahan di Indonesia, sebagai negara yang terpuruk saat itu, Indonesia sangat memerlukan investor asing demi akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan hasilnya BJ Habibie dinilai gagal. 3. Ekonomi Indonesia semakin terpuruk dalam krisis. Kendati sukses membuat nilai rupiah stabil, tetapi tidak ada kemajuan apapun dalam bidang ekonomi nasional, terutama inflasi yang sangat tinggi.