LAPORAN AKTUALISASI LATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021

PENATAAN ARSIP DOKUMEN KONTRAK KERJA FISIK Disusun Oleh : Muhamad jainal Warfandu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat 24

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa ta’ala Karena masih diberi nikmat tiada tara, yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan rancangan aktualisasi nilai – nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Raja Ampat tepat waktu. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sebagai Nabi penyempurna akhlak manusia. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan temanteman atas segala kontribusi, dukungan, motivasi, serta doa-doa yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan arahan yang baik dan juga selalu memotivasi penulis dalam menggapai cita-cita menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Keluarga tercinta untuk segala bentuk perhatian, kepedulian, pengertian, perhatian dan cinta kasih. Bapak Dr. Andi Taufik, M.Si , selaku Kepala PKP2A II LAN Makassar. Bapak Abdullah Hasan, SE , selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Ibu Sri Iriyanti Selaku Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Ibu Wisye Yosina Numberi, ST.,M.T , selaku mentor yang banyak memberikan saran dan masukan serta telah membimbing dalam pembuatan rancangan aktualisasi sampai kegiatan habituasi. Ibu Irmayani, S.AP.,M.I.Kom selaku coach yang yang selalu dengan senang hati memberi arahan, bantuan, masukan, ide, kritik, dan saran membangun dalam penulisan aktualisasi.

Panitia dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Raja Ampat. Seluruh widyaiswara yang telah memberikan materi ANEKA selama penulis mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS 2021 Angkatan II. Rekan-rekan Angkatan II peserta Latsar CPNS, khususnya teman-teman penyuluh yang telah berjuang bersama-sama, belajar dan berbagi suka duka bersama penulis. Rekan – rekan Pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tanpa terkecuali yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan aktualisasi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang penulis telah disebutkan diatas maupun yang belum sempat ditulis. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan tantangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan aktualisasi ini amasih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Harapan penulis kiranya rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi diri pribadi penulis. Waisai, 17 November 2021 Penulis,

MUHAMAD JAINAL WARFANDU

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i LEMBAR PERSETUJUAN ii LEMBAR PENGESAHAN iii KATA PENGANTAR iv DAFTAR ISI vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Tujuan 2 C. Manfaat 2 D. Ruang Lingkup....................................................................................... 3 BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI........................... 4 A. Deskripsi Organisasi........................................................................... 4 B. Struktur Organisasi ............................................................................ 7 C. Gambaran Mata Pelatihan............................................................... 9 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI....................................................... 20 A. Penetapan Issu 20 B. Rancangan Aktualisasi 21 C. Timeline 42 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI………………………….. 46 A. Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 46 B. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 46 BAB V PENUTUP……………………………………………………………………....77 A. Kesimpulan 77 B. Rencana Tindak Lanjut 77

DAFTAR ISI Lembar Judul

i

Lembar Persetujuan

ii

Lembar Pengesahan Kata Pengantar

iii iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belak Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu diperlukan karakter ASN yang kompeten dalam menjalankan tanggung jawab dan pekerjaannya. Namun dalam kenyataannya birokrasi masih menjadi hambatan pelayanan serta persepsi negatif tentang kinerja ASN yang selama ini dinilai publik masih belum memenuhi harapan dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok ASN profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS, diperlukan pembinaan melalui Pelatihan Dasar (Latsar). Dengan demikian diharapkan terbentuk karakter ASN yang kuat yaitu ASN yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat. Pelatihan Dasar Golongan III tahun 2021 telah memperkenalkan dan melaksanakan pola yang baru, yaitu merancang aktualisasi di unit kerja pelatihan dasar, dimana salah satu unit kerjanya adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Setiap peserta pelatihan dasar dituntut untuk membuat rancangan aktualisasi berdasarkan isu-isu yang terdapat di lingkungan kerjanya dimana sasaran dari pola ini adalah pemantapan internalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Salah satu tugas ASN yaitu sebagai pelayan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan (pelanggan), kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini sebagai unsur pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memberikan layanan yang prima. Dengan banyaknya tugas pokok tersebut, tentunya banyak pula administrasi terutama dokmen-dokumen kontrak yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat. oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan pengarsipan yang baik untuk memudahkan petugas – petugas terkait dalam mencari dokumen-dokumen tersebut ketika melakukan pekerjaannya dan juga di harapkan dapat membantu proses pelayanan pada sub bbagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu penulis mencoba mengangkat isu Belum Tertatanya Dokumen Kontrak Kerja Fisik Kegiatan tahun 2021 Disub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat, sebagai pokok bahasan utama dalam rancangan aktualisasi yang akan diterapkan di unit kerja penulis. Diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA mampu membantu mencari solusi serta pemecahan isu tersebut sekaligus sebagai upaya penerapan nilai ANEKA dalam diri penulis.

B. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada rancangan aktualisasi ini adalah : 1. Mengoptimalkan pengarsipan dokumen kontrak kerja fisik pada dinas pekerjaan umum kab. Raja ampat 2. Memudahkan dalam pencarian dokumen-dokumen saat diperlukan 3. Mengaitkan Kegiatan Aktualisasi dengan nilai-nilai dasar ASN (Nilai ANEKA). 4. Mengaitkan kegiatan aktualisasi dengan visi, misi, dan nilai organisasi C. Manfaat Rancangan aktualisasi nilai dasar profesi ASN diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai-nilai dasar profesi ASN yang dapat diaktualisasikan dalam bidang umum kepegawaian, Dan Diharapkan juga melalui isu yang diangkat oleh penulis, dapat memudahkan sub bagian keuangan dalam melakukan pelayanan terbaik melalui pengarsipan yang baik pula. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan rancangan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan di unit kerja sub bagian keuangan dinas pekerjaan kab. Raja ampat selama 30 hari kerja.

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI A. Deskripsi Organisasi Sesuai dengan Peraturan bupati raja ampat nomor 31 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat : Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari: A. Kepala Dinas. B. Sekretariat terdiri dari: 1. Sekretaris; 2. Sub Bagian-Sub Bagian terdiri dari: a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. C. Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi terdiri dari: 1. Bidang Pengairan, terdiri dari: a. Seksi Pembangunan; b. Seksi Operasi dan Distribusi Air; c. Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air.

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Teknis dan Bina Marga; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya; b. Seksi Tata Bangunan; dan c. Seksi Konstruksi Bangunan. 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bina Konstruksi, terdiri dari: a. Seksi Diklat Bina Konstruksi Pengairan; b. Seksi Diklat Konstruksi Bina Marga; c. Seksi Diklat Bina Konstruksi Cipta Karya. D. UPTD; dan E. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seseorang yang ditunjukkan berdasarkan musyawarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada (1), Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi: Menyusun program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan kewenangan bidang Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyelenggarakan kewenangan Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;