Story Transcript
LAPORAN
KINERJA T A H U N
2 0 2 2
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
dki.atrbpn.go.id kanwilbpndkijakarta
Zona Integritas
@KanwilBPNDKIJkt
ATR BPN DKI Jakarta
+62 1315581671
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Daftar Isi
I
II
III
IV
PENDAHULUAN
PERENCANAAN
KINERJA
AKUNTABILITAS
KINERJA
TUGAS DAN FUNGSI
1
STRUKTUR ORGANISASI
3
PERAN STRATEGIS UNIT ORGANISASI
5
RENCANA STRATEGI TAHUN 2022
9
RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
16
METODE PENGUKURAN KINERJA
23
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
28
REALISASI AGENDA PRIORITAS
76
REALISASI ANGGARAN
79
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA
84
KINERJA LAIN-LAIN
86
PENUTUP
LAMPIRAN
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
93
L
ii
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Daftar Gambar
Hal. No. Nama 1.1 Peta Satuan Kerja Kantor Pertanahan 1 4
1.2
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5
1.3
Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
7
1.4
7 Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN
10
2.1
Land Management Paradigm pada Kebijakan Kanwil BPN DKI Jakarta
15
2.2 Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang
15
2.3 Road Map Pembangunan Pertanahan dan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta
22
2.4 Pagu Anggaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
28
3.1
29
3.2 Capaian Kinerja Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
30
3.3 Pelaksaan Persiapan Peta Foto Udara (Agenda I, 16 November 2022)
30
3.4 Proses Penyenggaraan Informasi Geopasial
31
3.5 Pembahasan RAB dan KAK (Agenda II)
32
3.6 Capaian Kinerja Surveyor Kadastral Berkualitas Tahun 2021-2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
33
3.7 Peta Tematik Pemanfaatan Tanah Tahun 2022
34
3.8 Bidang Tanah/Kadaster yang Valid Sebagai Kanvas/Basic Layer Sistem Informasi Administrasi
Pertanahan (sumber: https://dki-siap.atrbpn.go.id/)
35
3.9 Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi
36
3.10 Perbaikan Data Spasial pada Kelurahan Gambir
37
3.11 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap
37
3.12 Kegiatan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan PPAT Wilayah
38
3.13 Tren Capaian Kinerja RO Lisensi PPAT
39
3.14 Tren Capaian Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
39
3.15 Peta Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Tahun 2022
41 43
3.16 Tren Capaian Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 3.17 Tren Capaian Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma Agraria
44
3.18 Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan GTRA
Nilai Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Aplikasi SKMPP)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
iii
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Hal. No. Nama 45 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja vs Kinerja Nasional GTRA 46
3.20 Akses Reforma Melalui Pendampingan UMKM
47
3.21 Tren Capaian Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria
48
3.22 Konsultasi Publik PSN Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A
48
3.23 Capaian Kinerja Realiasi Luas Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Target
Renstra
49
3.24 Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta
50
3.25 Peta Zona Nilai Tanah pada Fungsi Land Value dalam Aplikasi KAKAP
51
3.26 Tren Capaian Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan Persentase Peta Nilai Tanah
yang Dimanfaatkan
53
3.27 Peta Lokasi dan Potensi Subjek Konsolidasi Tanah
54
3.28 Pelaksanaaan Kegiatan Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah
54
3.29 Kondisi lapangan bidang tanah yang dilaksanakan Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan
Atas Tanah
54
3.30 Perbandingan antara Target Renstra dengan Target Tahun yang Bersangkutan
55
3.31 Pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya
56
3.32 Capaian Kinerja Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga
Tahun 2021-2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
57
3.33 Pelaksanaan FGD Cegah Praktik Mafia
57
3.34 Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan
58
3.35 Jumlah Penerimaan Pengaduan
59 60
3.36 Pelaksanaan Gelar Kasus di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta 3.37 Perbandingan Antara Target Renstra, Target Tahun Bersangkutan, dan Capaiannya dari tahun 2020-
2022
60
3.38 Perbandingan antara Capaian Nasional dengan Capaian Kantor Wilayah BPN DKI Tahun 2022
61 62
3.39 Perbandingan antara Target Renstra dengan Target Tahun yang Bersangkutan 3.40 Perbandingan Antara Target Renstra, Target Tahun Bersangkutan, dan Capaiannya dari tahun 2020-
2022
62
3.41 Perbandingan antara Capaian Nasional dengan Capaian Kantor Wilayah BPN DKI Tahun 2022
62 63
3.42 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan 3.43 Capaian Indeks Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta
63
3.44 Celaksanan kegiatan yang mendukung IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
64
3.45 Monitorng dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
64
3.46 Capaian IKPA berdasarkan Renstra
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
iv
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Hal. No. Nama 65 3.47 Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN 66
3.48 Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
66
3.49 Unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008
67
3.50 Capaian Indeks Maturitas (SPIP) di Kanwil BPN Provinsi DKi Jakarta
68
3.51 Perbandingan antara Target Renstra dengan Capaian Tahun 2022
68
3.52 Verifikasi Lapang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
69
3.53 Aplikasi JAKARTASIAP untuk Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
69
3.54 Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator
70
3.55 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Berstandar Dunia
70
3.56 Tampilan dashboard KAKAP DKI
71
3.57 Portal Layanan Pengaduan Masyarakat
71
3.58 Capaian Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
72
3.59 Digitalisasi Layanan Informasi Publik
72
3.60 Capaian Persentase Layanan Informasi Publik
75
3.61 Capaian Persentase Strategi Komunikasi Publik
76
3.62 Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022
76
3.63 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan Renstra Tahun 2022
77 79
3.64 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional 3.65 Penyerapan Anggaran Tahun 2022 (Sumber: Aplikasi SAS yang di akses pada 20 Februari 2023)
79
3.66 Grafik Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022
79 83
3.67 Realisasi Anggaran per Penyelenggara Kegiatan Tahun 2022 3.68 Realisasi Anggaran DKI Jakarta Dibandingkan Capaian Nasional
86
3.69 Penghargaan Asia Pasific Regional User
86 86
3.70 Penghargaan Keberhasilan Sertipikasi Aset PT. PLN (Persero) 3.71 Penghargaan Organisasi Pelayanan Publik
87
3.72 Penghargaan Implementasi SAKIP
87
3.73 Penghargaan Realisasi PDN/TKDN
87
3.74 Penghargaan Sertipikasi Aset-BMN
88
3.75 Penghargaan Sertipikasi HGB Peruri
88
3.76 Penghargaan Inovasi KAKAP saat RAKERNAS
88
3.77 Penghargaan Pelaksana PKS Pemanfaatan Peta ZNT Terbaik
88
3.78 Penghargaan Partisipasi Terbanyak dalam UMKM Expo
88
3.79 Penghargaan Badan Publik Terbaik
89
3.80 Penghargaan 10 Besar Pelayanan Prima
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
v
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Hal. No. Nama 89 3.81 Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 89
3.82 Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Serapan Belanja MP
89
3.83 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh PJ Gubernur DKI Jakarta
90
3.84 Tampilan dan Menu KAKAP
90
3.85 Galeri dan Aplikasi KAKAP
90
3.86 Tampilan dan Menu Aplikasi SIBEKEN
91
3.87 Tampilan dan Menu Aplikasi DES
91
3.88 Tampilan dan Menu Aplikasi Jakarta Siap
91
3.89 Tujuh Layanan Cepat pada Kantah Jakarta Pusat
92
3.90 Grafik Capaian BPHTB DKI Jakarta 2016-2022
92
3.91 Grafik Capaian Hak Tanggungan 2016-2022
92
3.92 Grafik Capaian PNBP DKI Jakarta 2016-2022
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
vi
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Daftar Tabel Hal. No. Nama 1.1 Agenda Peran Strategi Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Sasaran Strategis
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 10
2.1
16
2.2 Perjanjian Kinerja Kanwil BPN DKI Tahun 2022
31
3.1
32
3.2 Capaian IKK pada Kegiatan Surveyor Kadastral Berkualitas
33
3.3 Capaian IKK pada Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan
34 36
3.4 Capaian IKK pada Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi 3.5 Capaian IKK pada Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan
Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.6 Capaian IKK pada Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
38 40 42
Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Capaian IKK pada Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan
3.7 Capaian IKK pada Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 3.8 Capaian IKK pada Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma Agraria
46 48 50
3.9 Capaian IKK pada Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria 3.10 Capaian IKK pada Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
dan Kepentingan Lainnya 3.11 Capaian IKK pada Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan Persentase Peta Nilai
Tanah yang Dimanfaatkan
52
3.12 Capaian IKK pada Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah
56 58
3.13 Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi 3.14 Capaian IKK pada SK Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat mengenai Pertanahan dan
Ruang 3.15 Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Sengketa Pertanahan
60 61 64 73 77 78 80 80
3.16 Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 3.17 Capaian IKK pada SK Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 3.18 Capaian Pelaksanaan Strakom di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja Satker Tahun 2020-2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2022 3.20 Target dan Realisasi PTSL dari Tahun 2017 s.d. 2022 di Provinsi DKI Jakarta 3.21 Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y
84
3.22 Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y 3.23 Rekapitulasi Kebutuhan Petugas Ukur di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ABK
85
3.24 Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
vi
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
DWI BUDI MARTONO
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
vii
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Napoleon Bonaparte “Kadaster bisa dianggap sebagai awal sebuah imperium, dalam perannya memberikan jaminan hukum kepemilikan tanah, yang berarti memberikan kemerdekaan bagi setiap warga. Ketika kadaster berhasil dibangun, setiap warga negara dapat mengontrol kepentingannya dan tidak perlu takut terhadap kesewenang-wenangan dari pihak berwenang.” (Zevenbergen, 2002).
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
viii
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Kata Pengantar
No parcel left behind, no one left behind". Untuk mewujudkan SDG's 2030
hanya bisa dicapai dengan SDM yang berintegritas.
Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2022. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Peran tersebut merupakan salah satu tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah sehingga mampu mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing. Ketentuan tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/ Sasaran Kegiatan yang bersifat hasil (outcome) Berdasarkan analis dan evaluasi yang dilakukan, diharapkan Laporan Kinerja tahun 2022 ini menjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian Laporan Kinerja (LKj) ini masing belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik membangun demi perbaikan sistem kinerja yang lebih baik di masa mendatang
Jakarta, 9 Januari 2023 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dwi Budi Martono NIP. 19700305 199703 1 004
ix
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
x
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Ringkasan Eksekutif “Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memiliki peran besar
sebagai katalisator pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta” Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Peran tersebut merupakan salah satu tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah sehingga mampu mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing. Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara kongkret dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya memuat kinerja, outcome, output dan kebutuhan anggaran. Strategi dalam mencapai visi telah dijabarkan melalui sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah, pejabat administrator dan pejabat pengawas serta seterusnya diturunkan hingga Indikator Kinerja Kegiatan level pegawai. Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2022, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja sebagai tindak lanjut atas amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat capaian yang diperoleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, baik sesuai dengan Renstra maupun berdasarkan Perjanjian Kinerja. Berbagai tantangan dan peluang juga dijabarkan dalam laporan ini untuk menjadi pembelajaran dimasa mendatang Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta pada tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nilai kinerja organisasi berdasarkan perhitungan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,11%. Realisasi penerimaan PNBP 415,8 Miliar, Realisasi Penerimaan BPHTB 5,92 Triliun, dan besarnya Hak Tanggungan sebesar 114,97 Triliun. Hal tersebut telah mampu berperan menggerakan perekonomian DKI Jakarta pada khususnya. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna peningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik. Upaya perbaikan dicerminkan diantaranya melalui penggunaan aplikasi KAKAP (Kadaster Lengkap), penerapan program Pelataran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penggunaan aplikasi DES untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan penggunaan aplikasi Sibeken untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian. Kementerian Keuangan memprediksi bahwa tahun 2023, dunia mengalami resesi ekonomi. Namun demikian, seluruh jajaran pada Kanwil BPN DKI Jakarta tetap optimis dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan menjadi katalisator pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Upaya perbaikan akan terus dilakukan mulai dari tata kelola organisasi, pengelolaan SDM, penggunaan aplikasi dan teknologi, serta pelayanan yang lebih melayani, professional, dan terpercaya. Harapannya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta akan terus menjadi katalisator pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
xi
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas dan Fungsi B. Struktur Organisasi C. Peran Strategis Unit Organisasi
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BAB I Pendahuluan
dwi budi martono Kepala Kantor Wilayah
A. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN dibentuk untuk menyelenggaran tugas dan fungsi BPN di daerah. Adapun tugas dari BPN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020, saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi: 1. Pengordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya; 2. Pengordinasian, pembinaan dan pelaksanaan di bidang agraria/pertanahan; 3. pengordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan; 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; 5. Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dibantu 6 (enam) unit kerja dan 5 (lima) satuan kerja dan, yang terdiri dari: 1. Unit Kerja, yang terdiri dari: Bagian Tata Usaha Bidang Survei dan Pemetaan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pertanahan Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa 2. Satuan Kerja, yang terdiri dari: Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Kantah Kota Adm.
Jakarta Pusat
Kantah Kota Adm.
Jakarta Barat
Kantah Kota Adm.
Jakarta Utara
Kantah Kota Adm.
Jakarta Timur
Kantah Kota Adm.
Jakarta Selatan
Gambar 1.1 Peta Satuan Kerja Kantor Pertanahan
1
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun anggaran 2022, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mengemban 19 (sembilan belas) sasaran kinerja kegiatan. Pada tiap-tiap sasaran kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja kegiatan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan dari indikator tersebut diperoleh dari perbandingan dengan Matriks Kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja kegiatan tersebut, masing-masing unit kerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menjalankan fungsinya masing-masing, yakni Fungsi Survei dan Pemetaan Pertanahan, Fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Fungsi Penataan Pertanahan, Fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dan Fungsi Pengendalian Pertanahan dan Penanganan Sengketa. Dalam menjalankan tugasnya, kelima fungsi tersebut dibiayai APBN, dana hibah, maupun Corporate Social Responbility (CSR). Sebagai instansi pemerintah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, didalam menjalankan fungsi organisasinya diperlukan SOP dan peta proses bisnis internal. Dengan demikian, antara masing-masing unit kerja tidak ada tumpang-tindih kewenangan sehingga menghasilkan output yang efektif dan efisien. Dalam menyusun peta proses bisnis tersebut, diperlukan keterlibatan para pihak dari level penanggung jawab organisasi hingga level pelaksana.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Kegiatan yang dibiayai oleh APBN, dana hibah dan CSR pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, saat ini telah sesuai dengan Peta Proses Bisnis Level 1 untuk tingkat Kantor Wilayah yang disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, kepala satuan kerja wilayah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kota administratif yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selanjutnya, perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah secara cascading berdasarkan struktur organisasi. Di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang memuat kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kota administratif. Hal ini dikarenakan, unit kerja pada satuan kerja wilayah mempunyai fungsi pengorganisasian, pembinaan, dan pelaksanaan terhadap tingkat daerah berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Perjanjian kinerja kepala satuan kerja daerah (Kepala Kantor Pertanahan) memuat kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional merupakan agegrasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan dan seluruh unit kerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Antara sasaran kinerja program/kegiatan memiliki hubungan keterikatan dengan struktur organisasi, dimana para pemangku jabatan pada suatu organisasi bertanggung jawab terhadap output dan outcome kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran program. Selain itu, para pemangku jabatan merupakan roda penggerak kinerja organisasi sehingga kegiatan efektif dan efisien. Dengan demikian, pengisian jabatan struktural melalui uji kompetensi sangat penting dilaksanakan
2
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
B. STRUKTUR ORGANISASI Satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang dibantu oleh 6 (enam) unit eselon III yang terdiri dari: 1. Kepala Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; 2. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan yang dibantu oleh Penata Kadastral Muda selaku koordinator kelompok substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Penata Kadastral Muda selaku koordinator kelompok substansi Survei dan Pemetaan Tematik; 3. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran dibantu oleh Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Pendaftaran dan Pemeliharaan Hak Tanah dan Ruang; dan Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah; 4. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dibantu
5. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan dibantu oleh Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Pengadaan dan Pencadangan Tanah; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan; 6. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dibantu oleh Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penanganan sengketa dan Konflik; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penanganan Perkara Pertanahan; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Pengendalian Pertanahan.
Berikut struktur organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Gambar 1.2
oleh Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Penatagunaan Tanah; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Landreform; Penata Pertanahan Muda selaku koordinator kelompok subtansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat;
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
3
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
Dwi Budi Martono Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
Heri Mulianto
Sofi Puspasari
Kepala Bagian Tata
Usaha
Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Irvan Maulana Sadikin
Natalia Wiwik Krisbiyanti
Mulyani
Kepala Subbagian
Keuangan dan BMN
Kepala Subbagian
Hukum, Kepegawaiaan,
dan Organisasi
Kepala Subbagian
Umum dan Hubungan
Masyarakat
Avi Harnowo
Angga Yuda Prawira
Zamilul Mattaqien
Ginanjar Drajat Prakoso
Kepala Bidang Survei
dan Pemetaan
Koordinator Kel.
Substansi Pengukuran
dan Pemetaan Dasar
Koordinator Kel.
Substansi Pengukuran
dan Pemetaan Kadastral
Koordinator Kel. Substansi Survei dan Pemetaan
Tematik
Masyhuri
Bambang Pamungkas
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
Koordinator Kel.
Substansi Penetapan
Hak Tanah & Ruang
Turisa Pragunanti
Rini Wasitaningsih
Andri Hari Rochayanto
Hery Maryanto
Adi Febrianto
Kepala Bidang Penataan
dan Pemberdayaan
Koordinator Kel. Substansi Penatagunaan Tanah
Koordinator Kel.
Substansi Landreform
Andri Supriatna
Siti Miftahul Jannah
Kepala Bidang Pengadaan
Tanah dan Pengembangan
Koordinator Kel. Substansi Pengadaan dan
Pencadangan Tanah
Munisah
Hotman Pardomuan Siahaan Kepala Bidang Pengendalian
dan Penanganan Sengketa
Koordinator Kel. Substansi Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Lia Amalia
Koordinator Kel. Substansi Koordinator Kel. Substansi Koordinator Kel. Substansi
Tanah Komunal, Hub. Pendaftaran & Pemeliharaan Penetapan & Pengelolaan
Kelembagaan & PPAT Hak Tanah & Ruang Tanah Pemerintah
Bambang Pamungkas Koordinator Kel. Substansi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Tanah
Koordinator Kel. Substansi Pemberdayaan Tanah
Masyarakat
Hery Maryanto
Koordinator Kel. Substansi Penilaian Tanah dan
Ekonomi Pertanahan
Manahan Tambunan
M. Haidir Bya
Koordinator Kel. Substansi Penanganan Perkara
Pertanahan
Koordinator Kel. Substansi Pengendalian Pertanahan
4
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
C. PERAN STRATEGIS UNIT ORGANISASI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang diakselerasikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Secara geografis, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 766.000 Hektar dengan luas daratan sebesar 66.200 Hektar (termasuk 110 pulau yang terdapat di Kepulauan Seribu). Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten, terdiri dari 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.562.088 jiwa (Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2021) dengan kepadatan penduduk 10.562.088 jiwa per kilometer persegi. Tingginya kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh keberadaan Kota Jakarta sebagai ibukota negara. Dengan demikian, permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta khususnya di bidang pertanahan lebih kompleks dibandingkan wilayah lainnya. Evaluasi Strategis
Pusat Bisnis
Politik dan
Kebudayaan
Tata Ruang Pusat
Pemerintahan dan
Kota Internasional
Pelayanan Publik
Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai elemen pendukung (supporting) kebijakan nasional dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan mencapai tujuan. Sebagai unit vertikal eselon II, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang dimuat dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024
Laporan Kinerja (LKj) Tahun
Pertanahan
Kota Jasa
Tata Kelola dan
Daya Saing
Etalase Indonesia
Gambar 1.3 Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
Sebagai ibukota negara secara tidak langsung menjadikan Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kota internasional, kantor pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara asing, maupun pusat perkantoran baik BUMN maupun perusahaan asing. Tanpa disadari, Kota Jakarta terbentuk menjadi pusat bisnis dan kebudayaan, serta kota jasa memberikan banyak peluang pekerjaan yang menjadi daya tarik masyarakat. Tingginya arus urbanisasi ini, tentunya memberikan dampak bagi Kota Jakarta khususnya di bidang pertanahan dan ruang. Berdasarkan isu-isu strategis di bidang pertanahan dan penataan ruang, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta berperan serta untuk mewujudkan agenda pembangunan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan sasaran strategis dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
5
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program bagi Kanwil BPN DKI Jakarta. Adapun tujuh sasaran tersebut yaitu: 1. Mewujudkan keadilan pertanahan 2. Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia 3. Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia 5. Memujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi 6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing 7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif
Tabel 1.1
Wujud komitmen Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dengan menciptakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Adapun peran strategis Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung agenda pembangunan nasional maupun agenda dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agraria sebagaimana pada tabel 1.1
Agenda Peran Strategi Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Agenda Pembangunan/Sasaran Strategis
Peran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
Nama Inisiatif Strategis
Mewujudkan Keadilan Pertanahan
Penataan penguasaan dan pemilikan pada 22 kampung Kumuh di Jakarta Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas pada 22 kampung Kumuh di Jakarta Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas pada 22 kampung Kumuh di Jakarta
Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia
Pendaftaran tanah strata tittle Inisiasi penerapan 3D Cadastre pada
Implementasi easement dalam pendaftaran
satuan rumah susun tanah
Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi
Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam
Kolaborasi penyusunan Pergub
mewujudkan RDTR untuk seluruh wilayah
No.31/2022 tentang RDTR dan Peraturan
Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan
Zonasi OSS
Meningkatkan standar kompetensi
SDM menuju birokrasi berstandar
dunia
Peningkatan kualitas, kapasitas dan kinerja SDM
yang terukur dari IP ASN dengan pembinaan
pegawasi dan mengiikutsertakan bimbingan
teknis, pelatihan dan tugas belajar
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Revitalisasi 22 kampung di Provinsi DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Reforma Agraria-perkotaan Pembentukan Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan sesuai KepGub 75 Tahun 2022
Kanwil BPN DKI mewakili
Kementerian memberikan paparan
pada Asia Pasific Regional User
Group Meeting di San Diego (07/22). Program Pelatihan Mandiri
6
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Agenda Pembangunan/Sasaran
Strategis
Peran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
Peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar
sebagai canvas/basic layer sistem informasi
Sistem layanan borderless/layanan tanpa
administrasi pertanahan (SIAP) Jakarta batas administrasi di DKI Jakarta Kolaborasi dan integrasi data pada fungsi
Aplikasi Kadaster Lengkap (KAKAP)
administrasi pertanahan untuk
sebagai sistem informasi administrasi
menghilangkan silos pada layanan
pertanahan (SIAP) Jakarta administrasi pertanahan
Mewujudkan kantor layanan modern
yang memberikan produk, layanan dan
pusat informasi pertanahan dan tata
ruang secara elektronik berbasis
teknologi informasi
Mengoptimalkan layanan informasi
pertanahan dan tata ruang sebagai
basis penerimaan negaran dalam
rangka self financing
Nama Inisiatif Strategis
Peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar
sebagai canvas/basic layer sistem informasi
administrasi pertanahan (SIAP) Jakarta Usulan aplikasi monetisasi layanan
Kolaborasi dan integrasi fungsi-fungsi: Land
administrasi pertanahan Tenure (LT), Land Value (LV), Land Use (LU), Land
Development (LD), Cadastral Infrastructures (CI) Percepatan penyelesaian kasus pertanahan Penanganan dan pencegahan mafia tanah Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta
Usulan revalidasi data bidang tanah
untuk pembiayaan Pendaftaran Tanah
terdaftar Lengkap dan Peningkatan Kualitas Data
Bidang Tanah Terdaftar
Mewujudkan kepastian hukum hak
atas tanah dengan memberlakukan
sistem pendaftaran tanah stelsel
positif
Gambar 1.4 7 Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
7
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategi Tahun 2022 B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 C. Metode Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
8
BAB II
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan cascading dari Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kanwil BPN DKI Jakarta mengacu pada Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan isu-isu strategis di bidang pertanahan dan penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 2 (dua) isu strategis di bidang pertanahan dan penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta yaitu: Isu Strategis 1 adalah “Berkembangnya Kota Jakarta menjadi megacity melalui proses reorganisasi ruang yang sangat cepat, memberi dampak sosial, ekonomi maupun tekanan pada kelestarian lingkungan yang ditandai dengan: a. Urbanisasi, ketimpangan sosial, gentrifikasi, komodifikasi tanah, sebagian lokasi tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain yang rawan menimbulkan sengketa/konflik. b. Land to value yang belum optimal. c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang terutama pemanfaatan sempadan sungai sebagian besar memerlukan penataan”. dan Isu Strategis 2 di Provinsi DKI Jakarta adalah: Sistem Administrasi Pertanahan terintegrasi yang harus mendukung kemudahan berinvestasi (Registering Property dalam EoDB). Arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis pertanahan, tata ruang, tata kelola dan data saing di Provinsi DKI Jakarta. Cakupan objek kajian dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi dua hal, yaitu: 1) tanah/lahan yang bersifat individu (piece of land as it is) yang mencakup di dalamnya nilai dan kepemilikan (value, tenure) dan segala hak yang melekat padanya, dan 2) tanah/lahan yang saling berkaitan dalam konteks kewilayahan karena di dalamnya mencakup faktor penggunaan dan pembangunan (use and development, or land with its connectiveness, as space), sehingga kajian multi sektor menjadi penting untuk dilekatkan dalam kinerja. Secara garis besar, kedua hal tersebut menjadi main core pengelolaan organisasi di masa mendatang. Basis pengelolaan organisasi yang mengakomodir kedua komponen objek kajian tersebut adalah Land Management Paradigm.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Paradigma berdasarkan teori dan praktik yang mengakomodir objek kajian tersebut di atas senantiasa mengalami perkembangan dan tantangan yang dinamis. Pada era E-Governance (Electronic Governance) misalnya, tantangan untuk pengelolaan institusi yang berbasis data digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan akuntabilitas sistem yang berjalan. Sementara itu, di era T-Governance (Transformational Governance), potensi untuk meningkatkan keterlibatan dan keterhubungan semua pihak menjadi penting untuk membangun sistem pengelolaan organisasi. Dengan munculnya A-Governance (Adaptive Governance), menuntut pola pengelolaan sistem menjadi lebih resilient terhadap adanya gangguan baik terduga maupun tak terduga, sehingga pengelolaan sistem menjadi siap dalam segala kondisi. 9
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Arah kebijakan yang dipilih Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2020-2024 yaitu dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan untuk mencapai tujuan.
Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi Land Use. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi Land Tenure, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan Land Value dan Land Development.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
Penatagunaan Tanah dan Ruang yang Efektif (Effective Land Use Management)
Peralihan Hak yang Efisien (Efficient Land Market) KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BPN
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
& PERTANAHAN/ BAPPEDA
BAPENDA/DITJEN PAJAK
Pendaftaran Tanah Akses Hak Tanggungan (easement)
Basis data pajak Referensi bersama nilai tanah Penarikan dan Pengumpulan Pajak
Tanah dan Ruang
DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pengendalian dan Penertiban
Tanah dan Ruang
Pengaturan Perizinan Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
SISTEM INFORMASI PERTANAHAN Peta Berbasis Bidang Tanah (Parcel Based) Infrastruktur Data Spasial (Spatial Data Insfrastructure)
Gambar 2.1 Land Management Paradigm pada Kebijakan Kanwil BPN DKI Jakarta
Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyusunan output produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun secara efisien dan efektif, meniadakan proses redundansi yang tidak perlu dan menutup celah yang ada. Dalam hal ini, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pencapaian misi pertama dan kedua melalui digitalisasi proses dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pertanahan. Arah Kebijakan dan Strategi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta digambarkan pada Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 No.
Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Aspek
Kebijakan
Strategi
Tujuan 1: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Sasaran Kegiatan 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif 1.
Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral
Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Penerapan Fit for Purpose Kadaster; Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia; Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap; Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) melalui Verifikasi Tekstual dan Spasial Data dan Informasi Bidang Tanah dan Ruang (PTKL); Pemotretan Foto Udara & Lidar skala 1:1.000; Penerapan 3D Kadaster (gambar denah) dan Kajian referensi kerangka horizontal dan kerangka vertical; Kajian referensi 3D dalam penyusunan Tata Ruang.
10
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No.
Aspek
Kebijakan Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi, integrasi data dan layanan administrasi pertanahan
2.
Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)
Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Strategi Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemetaan Batas Administrasi Berbasis Participatory Mapping Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan, Pertanahan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Dukungan Manajemen Kegiatan One Map Project Usulan Regulasi Interconnection Layanan “SAMSAT PERTANAHAN” Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui kegiatan GTRA Perkotaan, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penataan kawasan kampung kumuh di DKI Jakarta
Peningkatan kapasitas Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ekonomi masyarakat oleh dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara kepemilikan hak atas berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah tanah masyarakat Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran 3.
Aspek Nilai Tanah (Land Value)
4.
Aspek Penggunaan Tanah (Land Use)
Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy) untuk mengoptimalkan land to value dan untuk mewujudkan keadilan pertanahan Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasika n prinsip right, restriction dan responsibility (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertipikat Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Percepatan penyelesaian kasus, pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak, dan peningkatan upayaupaya mitigasi sengketa dengan melakukan Pembuatan Peta Sengketa/konflik/perkara, Sosialisasi pencegahan sengketa pertanahan, dan Pemetaan Sosial Sengketa Pertanahan Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
Pemetaan nilai tanah berbasis bidang tanah yang kemudian diintegrasikan dengan data land tenure, land use, dan land development serta integrasi layanan administrasi pertanahan. Pengenaan pajak progresif atas bidang tanah yang dimiliki lebih dari lima bidang dan capital gain tax. Fiscal policy untuk mengoptimalkan Land to Value melalui perbaikan data nilai tanah dan pengenaaan BPHTB yang optimal
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi
dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang. Integrasi data administrasi pertanahan dalam
Portal Jakartsatu Pengenalan konsep Easement atau Servitude untuk
Pengembangan Wilayah Sempadan Memasukan sempadan ke dalam hak (right) namun
pemanfaatannya wajib sesuai RDTR (restriction dan responsibility) Pencantuman restriction dan responsibility sebagai pembatasan
penggunaan tanah dalam ruang (Buku Tanah dan Sertipikat) Pencantuman restriction dan responsibility sebagai pembatasan
penggunaan tanah dalam gambar gambar (hal 2-3) & hal lain-lain
(hal 4) Surat Ukur
11
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No.
Aspek
5.
Aspek Pengembangan Pertanahan (Land Development)
No.
Aspek
Kebijakan Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan major project dan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara
Strategi Menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung major project sebagaimana termuat dalam lampiran II Perpres No. 18 tahun 2020 dan Proyek strategis nasional sebagaimana yang termuat dalam Perpres No. 109 tahun 2020. Penataan kampung kumuh pada kawasan sungai dan kawasan pantai di DKI Jakarta melalui konsolidasi tanah secara vertikal dan mengintegrasikan kegiatan dengan program Kotaku (kota tanpa kumuh).
Kebijakan
Strategi
Tujuan 2. Penataan Ruang yang Adil, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sasaran Kegiatan 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang 6.
Aspek Penataan Ruang
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali
Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang Penataan Kawasan Sungai dan Kawasan Pantai Kajian referensi 3D dalam penyusunan Tata Ruang Revisi RDTR
Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang
Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder. Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III). Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T). Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang. Pembangunan Sistem Monitoring Pemanfaatan Ruang
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
12
No.
Aspek
Kebijakan
Strategi
Tujuan 3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran Kegiatan: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik 7.
Aspek Kelembagaan
Aspek regulasi: Pengusulan revisi peraturan perundanganundangan dalam rangka mendukung land to value, fiscal policy untuk mengoptimalkan land to value, Fiscal Policy untuk Mewujudkan Keadilan Pertanahan, Pengenalan Konsep Easement atau Servitude untuk Pengembangan Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai, serta untuk memperbaiki prosedur, waktu dan biaya dalam peralihan hak di Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kemudahan berinvestasi (Registering property dalam EoDB)
Pengusulan Revisi Perda Pengenaan Pajak Atas Tanah PBB-P2, BPHTB, Pajak Progresif dan capital gain tax Pengusulan revisi Peraturan Pemerintah No. 128/2015 dan revisi Peraturan Kepala BPN No.1/2010
Aspek organisasi relevan dengan pelaksanaan prinsip LMP
Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Aspek organisasi relevan dengan pelaksanaan prinsip LMP
Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Aspek sumber daya manusia: mewujudkan sumber daya manusia yang profesional
Penerapan talent pool management peningkatan kualitas, kapasitas, dan kinerja SDM
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
13
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No.
Aspek
Kebijakan Aspek Proses Bisnis: Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan Aspek Akuntabilitas Aset dan Anggaran : mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas Aspek penjaminan Kualitas dan Ketaatan peraturan Perundangan Optimalisasi penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)
Strategi Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk penerapan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Optimalisasi pelaksanaan agenda reformasi birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan kepemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Penyiapan kantor modern
Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi)
Untuk mewujudkan arah kebijakan Kementerian tersebut di atas, Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai perwujudan fungsi Inspektorat Jenderal di daerah melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari dukungan manajemen dengan strategi sebagai berikut: Tujuan 3: Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya tata Kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik Aspek
Kebijakan
Aspek Penjaminan
Kualitas dan Ketaatan
Peraturan Perundang
– undangan
1. Optimalisasi penyelenggaraan
fungsi pengendalian internal 2. Penerapan Reformasi Birokrasi
melalui Zona Integritas
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Strategi
Penerapan manajemen risiko dan sistem
pengendalian internal yang efektif Peningkatan Kinerja Pengawasan Pembangunan Zona Integritas
14
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Adapun tematik tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:
2020
2022
Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas menuju
Transformasi Digital
Berbasis
Elektronik
2021
2023 Berbasis
Elektronik
Stelsel positif dan
Institusi
Berstandar Dunia
2024
Gambar 2.2 Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang
2030 Mewujudkan Kanwil dan
Kantor Pertanahan
Modern dan berstandar
Penguatan Sistem dunia
Pemerintahan Berbasis
Elektronik melalui aplikasi
KAKAP terintegrasi lintas unit
teknis.
2024
Terlaksananya SPBE melalui Sistem
Infomasi KAKAP Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi KAKAP terintegrasi lintas unit teknis.
SDG's tidak mungkin
terwujud tanpa
integritas!
2023 Standar Pelayanan Internasional ISO 37001
Penguatan integritas SDM melalui pembangunan sistem manajemen anti suap pada seluruh Satuan Kerja.
2022
2021
WBK sebagai kunci pembangunan Integritas menuju SDG's
Kebersamaan menuju WBK. 3 Satker ditargetkan peroleh WBK Gedung baru Kantah Jakarta Selatan untuk peningkatan pelayanan publik KAKAP sebagai instrumen monev dan pengambilan kebijakan bersama
stakeholder serta rencana monetisasi layanan pertanahan di masa mendatang Pergub Penyelesaian Masalah Pertanahan, Rapergub Fasilitas & Kemudahan
Pendaftaran Tanah.
2020 DKI sebagai Provinsi dengan Kesiapan
Data Elektronik Tertinggi Kerjasama dengan Pemprov. DKI Jakarta untuk peningkatan kualitas data dalam rangka Transformasi Digital
2018
2017
Pencanangan Zona
Integritas
PTSL: "Dari Loket ke Lokasi"
2019 Seluruh bidang Tanah DKI
telah terdaftar Peningkatan pelayanan publik dengan penguatan kepastian hak atas tanah
Internalisasi dan Pembinaan terkait Zona
Integritas bagi seluruh satker BPN DKI Jakarta Nota Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan dan Legalisasi Aset
Momentum pembangunan ZI Inisiasi kolaborasi dengan Pemprov.
DKI Jakarta
Gambar 2.3 Road Map Pembangunan Pertanahan dan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
15
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pimpinan unit eselon II di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berikut ini adalah tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta: Tabel 2.2 No. 1.
Perjanjian Kinerja Kanwil BPN DKI Tahun 2022 Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah I.
Sasaran
Kegiatan
Terlaksananya
Dukungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Daerah
1.
Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
84,20 (A)
2.
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
91,50
3.
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
60
4.
Indeks Maturitas (SPIP)
3
5.
Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
dan Tata Ruang
83%
6.
Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan
97,50%
7.
Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran
100%
8.
Persentasi Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
100%
9.
Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik
100%
10 Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi
. Publik
100%
a.
Rincian Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6 Dokumen
b.
Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6 Dokumen
c.
Rincian Output: Layanan Manajemen Keuangan
6 Dokumen
d.
Rincian Output: Layanan Perkantoran
6 Dokumen
e.
Rincian Output: Layanan BMN
6 Dokumen
f.
Rincian Output: Layanan Manajemen SDM
6 Orang
g.
Rincian Output: Layanan Bantuan Hukum
6 Layanan
h.
Rincian Output: Layanan Perkantoran
6 Layanan
i.
Rincian Output: Layanan Pendidikan Kedinasan
1 Orang
j.
Rincian Output: Layanan Reformasi Kinerja
6 Dokumen
k.
Rincian Output: Layanan Perkantoran
6 Layanan
l.
Rincian Output: Layanan Umum
6 Layanan
m.
Rincian Output: Layanan Data dan Informasi
6 Layanan
n.
Rincian Output: Layanan Hubungan Masyarakat
6 Layanan
o.
Rincian Output: Layanan Sarana dan Internal
7 Unit
p.
Rincian Output: Layanan Prasarana Internal
1 Unit
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
16
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No. 2.
Sasaran Kegiatan
3.
4.
Sasaran
Kegiatan
Tersedianya
Infrastruktur
Dasar Geospasial
Tematik
Pertanahan dan
Ruang
1.
2.
Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan
1,34%
a.
8,87 Km2
Rincian Output: Peta Dasar Pertanahan
Surveyor Kadastral Berkualitas yang dihasilkan (termasuk penata
kadastral)
3,75%
a.
Rincian Output: SK Surveyor Berlisensi
9 Orang
b.
Rincian Output: Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis JF
dan Surveyor Berlisensi
1 Laporan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Survei dan Pemetaan Tematik I.
No.
Target
Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang I.
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran
Kegiatan
Terwujudnya
Sistem Informasi
Geospasial
Tematik
Pertanahan dan
Ruang
1.
Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan
16,30%
a.
Rincian Output: Peta Tematik Kawasan (Daerah)
15.000 Hektar
b.
Rincian Output: Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala
1:2.500
10 Bidang
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral I.
Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang
1.
Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan tervalidasi
3,017%
2.
Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
58,05%
a.
Rincian Output: PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 m2 Kategori 5
397 Bidang
b. Rincian Output: PBT BMN Luas 25.000-100.000 m2 Kategori 5
13 Bidang
c.
5 Bidang
Rincian Output: PBT BMN Luas Lebih dari 100.000 m2 Kategori 5
d. Rincian Output: PBT Non Sistematis Kategori 5
213 Bidang
e.
Rincian Output: Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi
6 Laporan
f.
Rincian Output: PBT PTSL ASN Kategori V
2.000 Bidang
g. Rincian Output: PBT K4 PTSL ASN Kategori 5
2.100 Bidang
h. Rincian Output: Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang Dari 10 Hektar (Kantah)
27.983 Bidang
i.
Rincian Output: Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang Dari 10 Hektar dan s.d 10 Hektar s.d 1.000 Hektar (Kanwil/Kantah)
174 Bidang
j.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)
4.850 Bidang
k.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun
7.403 Bidang
l.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)
3.955 Bidang
m. Rincian Output: Layanan Legalisasi Gambar Ukur
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
30 Bidang
17
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA No. 4.
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral I.
Sasaran
Kegiatan
Tersedianya
Informasi
Bidang Tanah
dan Ruang
1.
Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan tervalidasi
3,017%
2.
Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk
Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
58,05%
a.
Rincian Output: PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 m2
Kategori 5
397 Bidang
b.
Rincian Output: PBT BMN Luas 25.000-100.000 m2 Kategori 5
13 Bidang
c.
Rincian Output: PBT BMN Luas Lebih dari 100.000 m2
Kategori 5
5 Bidang
d.
Rincian Output: PBT Non Sistematis Kategori 5
213 Bidang
e.
Rincian Output: Rekomendasi Hasil
Pembinaan/Monev/Supervisi
6 Laporan
f.
Rincian Output: PBT PTSL ASN Kategori V
2.000 Bidang
g.
Rincian Output: PBT K4 PTSL ASN Kategori 5
2.100 Bidang
h.
Rincian Output: Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas
Kurang Dari 10 Hektar (Kantah)
27.983 Bidang
i.
Rincian Output: Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah
Luas Kurang Dari 10 Hektar dan s.d 10 Hektar s.d 1.000 Hektar
(Kanwil/Kantah)
174 Bidang
j.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/
Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)
4.850 Bidang
k.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/
Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun
7.403 Bidang
l.
Rincian Output: Pelayanan Informasi Data Tekstual/
Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang
sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)
3.955 Bidang
Rincian Output: Layanan Legalisasi Gambar Ukur
30 Bidang
m.
No. 5.
Target
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT I.
Sasaran
Kegiatan
Terwujudnya
Pengaturan dan
Pendaftaran
Tanah Komunal
dan
Penatausahaan
Tanah Ulayat
Serta
Tewujudnya
Kerja Sama
Kelembagaan
Yang
Terintegrasi
1.
Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang
bermitra
-
a.
Rincian Output: Lisensi PPAT
37 Orang
b.
Rincian Output: Rekomendasi hasil pembinaan dan
pengawasan PPAT Wilayah dan Daerah
6 Laporan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
18
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA No. 6.
Sasaran Kegiatan
II.
7.
8.
Sasaran
Kegiatan
Terwujudnya
Peraturan dan
Penetapan Hak
Atas Tanah
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untuk Badan
Hukum dan
Perorangan
1.
Sasaran
Kegiatan
Terwujudnya
Pengaturan dan
Penetapan Hak
Atas Tanah
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untuk Instansi
Pemerintah,
BUMN, dan
BUMD
2.
Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang
ditetapkan
9.927 Keputusan
a.
9.927 SK
Rincian Output: Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
Perorangan dan Badan Hukum
Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
yang ditetapkan
- Keputusan
a.
Rincian Output: Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD
- SK
b.
Rincian Output: Data Tanah Instansi Pemerintah
1 Sistem Informasi
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang I.
No.
Target
Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang I.
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik
1.
Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar
32.194 Bidang Tanah
a.
Rincian Output: Lisensi PPAT
26.806 Layanan
b.
Rincian Output: Rekomendasi hasil pembinaan dan
pengawasan PPAT Wilayah dan Daerah
9.508 Layanan
c.
Rincian Output: Layanan Pengecekan SHAT
127.022 Layanan
d.
Rincian Output: Layanan Pemecahan SHAT
8.705 Layanan
e.
Rincian Output: Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan
121.239 Layanan
f.
Rincian Output: Layanan Sumpah Sertipikat Hilang
250 Layanan
g.
Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6 Dokumen
h.
Rincian Output: SHAT PTSL ASN Kategori 5
5.000 Bidang
i.
Rincian Output: SHAT Non Sistematis Kategori 5
213 Bidang
j.
Rincian Output: SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5
157 Bidang
k.
Rincian Output: SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5
13 Bidang
l.
Rincian Output: SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 1-5
5 Bidang
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang I.
Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan
1.
Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria
1 Data
a.
Rincian Output: Neraca PGT Kabupaten/Kota Kategori IV
1 Neraca
b.
Rincian Output: Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
107 Layanan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
19
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No. 9.
Sasaran Kegiatan I.
No. 10.
Sasaran Kegiatan
Teredistribusikan
nya Tanah Objek
Reforma Agraria
11.
12.
13.
Jumlah Bidang Tanah yang diredistribusi
- Bidang
a.
Rincian Output: Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
Perorangan dan Badan Hukum
1 Satkeg
b.
Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
1 Laporan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Sasaran
Kegiatan
Terwujudnya
Pemberian
Akses Reforma
Agraria
1.
Sasaran Kegiatan
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Access Reform
600 Kepala Keluarga
a.
Rincian Output: Data Penerima Akses Reforma
Agraria Daerah
1 Data
b.
Rincian Output: Akses Reforma Agraria Kategori V
600 KK
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan
Terwujudnya
Ketersediaan
Tanah Bagi
Pembangunan
1.
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya
95 Hektar
a.
Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
1 Data
b.
Rincian Output: Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah
1 Data Set
c.
Rincian Output: Basis Data Pengadaan Tanah
1 Data Set
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan I.
No.
1.
Sasaran Kegiatan
I.
No.
Target
Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform) I.
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sasaran Kegiatan
Tersedianya
Informasi Nilai
Tanah, Ekonomi
Pertanahan dan
Lisensi Penilai
Pertanahan
1.
Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi
Pertanahan
2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan
98,66% 100%
a. Rincian Output: Neraca PGT Kabupaten/Kota Kategori IV
3.165 Layanan
b. Rincian Output: Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
1 Satker
c. Rincian Output: Nilai Aset Properti (Bidang)
1 Bidang
d. Rincian Output: Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)
2.500 Bidang
e. Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6 Satker
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan I.
Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya
Bidang-bidang
Tanah yang
tertata pada
lokasi Konsolidasi
Tanah dan
Peningkatan Nilai
Tanah pada lokasi
Konsolidasi Tanah
dan
Pengembangan
Pertanahan
Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah
50%
a. Rincian Output: Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah 1 Lembaga Katagori V b. Rincian Output: Data Inventarisasi Potensi Pengembangan
Pertanahan (IP3)
1 Layanan
c. Rincian Output: Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
1 Layanan
d. Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6 Satker
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
20
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
No. 14.
Sasaran Kegiatan
15.
17.
Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak
Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu
0,01594 Ket: (3.149/197.434)
a.
9 Bidang
Rincian Output: Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas
Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah
Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran
Kegiatan
Terselesaikannya
Konflik dan
Kejahatan
Pertanahan
Secara Holistik
antar Instansi
1.
Target
Sasaran
Kegiatan
Terciptanya
Pemahaman
yang sama
dalam
Masyarakat
Mengenai
Pertanahan dan
Ruang
1.
Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar
Instansi/ Lembaga
4 Kasus
a.
4 Perkara
Rincian Output: Surat Pemberitahuan Keputusan
Penyelesaian Kejahatan Pertanahan
Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, 100% Konflik, dan Perkara Pertanahan (2021:60) 2022:58 60-58/60 a.
Rincian Output: Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik 3 Rekomendasi
dan Perkara Pertanahan Kebijakan
b.
Rincian Output: Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan
Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
3 Kegiatan
Target
Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan I.
No.
1.
Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
II.
16.
Sasaran
Kegiatan
Terkendalinya
Hak Atas
Tanah/Dasar
Penguasaan
Atas Tanah. Alih
Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir,
Pulau-pulau
Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah
Tertentu
Sasaran Kegiatan
I.
No.
Target
Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan I.
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran
Kegiatan
Terselesaikannya
Sengketa
Pertanahan
1.
Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan
58 Kasus
a.
Rincian Output: Berita Acara
Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/ Pematauan/ Evaluasi
1 Laporan
b.
Rincian Output: Surat Pemberitahuan Keputusan
Penyelesaian Sengketa Pertanahan
58 Perkara
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan I.
Sasaran
Kegiatan
Terselesaikannya
Penanganan
Perkara
Pertanahan
1.
Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan
55 Kasus
a.
55 Perkara
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Rincian Output: Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
21
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Gambar 2.4 Pagu Anggaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp145.362.200.000
Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Rp170.197.000 Survei dan Pemetaan Tematik
Rp27.238.000
Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Rp302.438.000 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp536.872.000
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Rp7.870.028.000
Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) Rp491.575.000
Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT Rp513.437.000
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Rp119.597.000
Penetapan Hak Tanah dan Ruang Rp1.636.808.000 Pendaftaran Tanah dan Ruang Rp3.001.656.000
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Rp265.710.000
Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Rp199.080.000
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rp30.045.000 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Rp226.500.000
Penanganan Sengketa Pertanahan Rp728.385.000
Penanganan Perkara Pertanahan Rp1.135.775.000
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
22
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
C. Metode Pengukuran Kinerja Dalam rangka mengukur capaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengukuran kinerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahanan Nasional Tahun 2020-2024. 1.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta memiliki 19 (sembilan belas) sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada masingmasing sasarannya
SK 1 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Dalam sasaran kegiatan ini terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang pengukurannya
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a.
Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukurannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja terdiri dari komponen sebagai berikut:
A= Akumulasi penilaian setiap
komponen SAKIP
1.Perencanaan kinerja 2.Pengukuran kinerja 3.Pelaporan kinerja
4.Evaluasi internal 5.Capaian kinerja
b.
Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:
c.
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diukur berdasarkan komponen sebagai berikut: Keterangan: A = Nilai kedisiplinan ASN (bobot 5%) C = Nilai kinerja ASN (bobot 30%) B = Nilai kompetensi ASN (bobot 40%) D = Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan ASN (bobot 25%)
d.
Indeks maturitas SPIP Rata-rata tingkat maturitas SPIP diukur berdasarkan kriteria berikut:
Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur e.
Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Indikator Kinerja ini diukur
berdasarkan komponen sebagai berikut: Keterangan: A = Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) B = Jumlah satker yang diusulkan
f.
Persentase capaian kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: Keterangan: A = Jumlah rekomendasi perbaikan laporan keuangan unit akuntansi kuasa penggunan anggaran (LK UAKPA) dibandingkan seluruh rekomendasi B = Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C = Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajin lapor D = Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh pengaduan
g.
h.
Keterangan: A = Realisasi layanan perkantoran B = Target layanan perkantoran Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat
Keterangan: IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat, TLP = Tindak Lanjut Pengaduan, ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
23
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
i.
Persentase layanan permohonan informasi publik
Keterangan: A = Jumlah Informasi yang direspon B = Permintaan Informasi j.
Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik Keterangan:
EM = Earned Media SM = Shared Media OM = Owned Media
2.
SK 2
Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Dalam sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Kegiatan, yakni Surveyor Kadastral yang
berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata Kadastral) yang dihitung berdasarkan rumus Keputusan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-
HK.02.01/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahanan Nasional Tahun 2020-2024. Pengukuran Indikator Kinerja ini diukur berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
Keterangan: A = Jumlah surveyor kadasatral berkualitas yang dihasilkan B = Target surveyor kadastral berkualitas sampai dengan Tahun 2024
3.
SK 3
Terwujudnya Sistem Informasi Geopasial Tematik Pertanahan dan Ruang Sasaran Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Cakupan luas peta tematik
pertanahan dan ruang, Cakupan luas peta tematik kawasan, dan Jumlah tema informasi geospasial
tematik. Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada DIPA satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta hanya ada 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Cakupan luas peta tematik
pertanahan dan ruang dengan pengukuran sebagai berikut:
Keterangan: A = Luas peta tematik pertanahan dan ruang yang dihasilkan B = Target luas peta tematik pertanahan dan ruang sampai dengan Tahun 2024
4.
SK 4 Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Berdasarkan Kepmen ATR/BPN tentang Indikator Kinerja, pada Sasaran Kegiatan tersebut terdapat 3
(tiga) IKK yaitu Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi, Cakupan satuan ruang yang
terpetakan, dan Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa,
permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian pada tahun 2022 hanya ada 2
(dua) IKK yang metode pengukurannya dilakukan menggunakan rumus berikut: a.
Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi, diukur dengan rumus
Keterangan: A = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi B = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi sampai dengan tahun 2024 b.
Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa,
permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Diukur dengan rumus
Keterangan: A = Jumlah desa/kelurahan lengkap B = Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area Penggunaan Lain (APL)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
24
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
5.
SK 5
Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Pada DIPA tahun 2022 tidak terdapat Rincian Output utama yang secara langsung berkontribusi
terhadap tercapainya Sasaran Kegiatan. Namun demikian, pada sasaran Kinerja tersebut terdapat RO
pendukung yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lisensi PPAT” yaitu
Pengangkatan PPAT Pertama Kali, Pemeliharaan Data PPAT, dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT
sehingga sehingga pada IKK ini tidak dilakukan pengukuran kinerja
6.
SK 6 Terwujudnya Peraturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan
Hukum dan Perorangan Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini, namun demikian indikator kinerja yang
diturunkan ke daerah hanya 1 (satu) yaitu Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang
ditetapkan yang diukur berdasarkan rumus
Keterangan: A = Jumlah penetapan hak atas tanah badan hukum B = Jumlah penetapan hak atas tanah perorangan
7.
SK 7
Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Instansi
Pemerintah, BUMN, dan BUMD Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini, namun demikian indikator kinerja yang
diturunkan ke daerah hanya 1 (satu) yaitu Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang ditetapkan yang diukur berdasarkan rumus
Keterangan: A = Jumlah penetapan hak atas tanah instansi pemerintah B = Jumlah penetapan hak atas tanah BUMN/BUMD
8.
SK 8 Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang
Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik Indikator kinerja kegiatan yang diturunkan dari Indikator kinerja program pada sasaran kinerja ini di
satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta adalah Jumlah bidang tanah dan ruang yang
terdaftar yang diukur dengan menggunakan rumus berikut:
Keterangan: A = Jumlah bidang terdaftar
9.
SK 9 Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria, yang diukur menggunakan rumus berikut
Keterangan: A = Jumlah realisasi yang tersedia data potensi aset reform
10. SK 10 Teredistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria Pada Sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah bidang tanah yang
diredistribusi. Namun demikian pada IKK ini tidak ada Rincian Output (RO) utama yang diturunkan, dan
hanya Rincian output pendukung, sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja sesuai ketentuan
berikut
Keterangan: A = Jumlah bidang tanah objek reforma agraria (TORA) yang diredistribusi
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
25
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
11.
SK 11
Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Sasaran kegiatan ini hanya memiliki 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kepala keluarga
penerima akses reform yang capaiannya dihitung berdasarkan ketentuan
Keterangan: A = Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform
12.
SK 12
Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Sasaran kegiatan dicapai melalui indikator kinerja kegiatan yaitu Realisasi luas tanah yang disediakan
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Pengukura kinerjanya
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
Keterangan: A = Luas tanah yang sudah selesai dilaksanakan pengadaan tanah
13. SK 13 Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Untuk mencapai Sasaran kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan namun hanya 2 (dua)
indikator yang diturunkan ke daerah yaitu a.
Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan, Indikator kinerja ini diukur
berdasarkan ketentuan sebagai berikut
Keterangan: A = Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B = Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar b.
Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan, Indikator kinerja ini diukur berdasarkan ketentuan
sebagai berikut
Keterangan: A = Jumlah satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B = Total satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
14. SK 14 Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang tertata pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai
Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Sasaran kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator kinerja kegiatan, namun hanya ada 1 (satu) indikator
yang diturunkan pada DIPA satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yaitu
Tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah yang diukur berdasarkan ketentuan berikut
Keterangan: A = Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B = Jumlah masyarakat yang disurvei dalam perencanaan konsolidasi tanah
15.
SK 15
Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-
pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini yaitu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T
Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir,
Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, yang diukur berdasarkan ketentuan berikut
Keterangan: A= Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) A1= Target jumlah bidang yang akan dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
26
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
16.
SK 16 Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi Pada Sasaran kinerja ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan namun demikian untuk Kanwil BPN
DKI Jakarta, hanya ada 1 (satu) indikator yang diturunkan yaitu Jumlah penyelesaian kejahatan
pertanahan secara holistic antarinstansi/Lembaga yang diukur berdasarkan ketentuan berikut
Keterangan: A = Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform
17. SK 17 Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang Sasaran kinerja ini diukur berdasarkan indikator Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan
sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut
Keterangan: ΣPB = Persentase penurunan kasus pengaduan ΣPt0 = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 ΣPt-1 = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1
18. SK 18 Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Sasaran ini diukur berdasarkan indikator jumlah penyelesaian sengketa pertanahan yang
pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
ΣS=ΣSd
19.
Keterangan: ΣS= Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan ΣSd= Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di satker daerah tahun berjalan
SK 19 Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Sasaran ini diukur berdasarkan indikator jumlah penyelesaian perkara pertanahan yang pengukurannya
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
ΣP=ΣPd+ΣTL
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Keterangan: ΣP = Jumlah penyelesaian penanganan perkara ΣPd = Jumlah perkara pertanahan yang ditangani oleh satker daerah tahun berjalan ΣTL = Jumlah putusan pengadilan yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan
27
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Agenda Prioritas C. Realisasi Anggaran D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya F. Kinerja Lain-lain
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, achievement, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik bagi internal organisasi maupun kepada masyarakat luas.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kinerja Organisasi Kanwil
BPN DKI Jakarta tahun
2022 adalah sebesar 100,38
tingginya capaian kinerja tahun 2021 pada salah satu Indikator pada Kegiatan Pengadaan Tanah yang mencapai angka 207.69%, sedangkan pada tahun 2022 nilai kinerjanya mencapai 110,53%. Namun demikian, berdasarkan kinerja SKMPP nilai kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kinerja tahun 2021, kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 2,81 poin. Kinerja SKMPP diukur berdasarkan realisasi output, namun demikian dengan adanya reformulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 -
Kinerja 2021
100,63
Nilai Kinerja dari
Realisasi IKK
Kinerja 2022
93,85
Nilai Kinerja
Berdasarkan SKMPP
100,38
Nilai Kinerja dari
Realisasi IKK
96,66
Nilai Kinerja
Berdasarkan SKMPP
Gambar 3.1. Nilai Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Aplikasi SKMPP)
Pengukuran Capaian Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU serta IKK sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan perbandingan target awal dan capaian Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta maka diperolah nilai kinerja sebesar 100,38 dan nilai kinerja berdasarkan aplikasi SKMPP pada satker Kanwil BPN DKI Jakarta adalah sebesar 96,66 dan nilai kinerja rerata se DKI Jakarta sebesar 96,61. Nilai kinerja organisasi berdasarkan perspektif 2021 dan 2022 adalah sebagaimana gambar di atas.
Nilai kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari realisasi IKK mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan -
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
tentang Indikator Kinerja Utara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 20202024 yang baru dikeluarkan pada akhir tahun 2021, menyebabkan adanya perubahan pengukuran kinerja yang pada awalnya berbasis pada output pada masingmasing Rincian Output namun saat ini berganti kepada ketercapaian indikator kinerja sehingga lebih challenging dalam pengukurannya. Capaian kinerja masing-masing sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana target yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja dan mengacu pada Rencana Strategis Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
28
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
1. Sasaran Strategis I: Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang berkepastian hukum dan produktif. Indikator kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan oleh fungsi kegiatan Penetapan Hak dan Pendaftaran, fungsi Pengendalian Pertanahan dan Penanganan Sengketan, fungsi Survei dan Pemetaan Pertanahan, fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta fungsi kegiatan Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan. Capaian kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk mencapai sasaran strategis I yaitu: a. Sasaran Kegiatan: Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Sasaran kinerja kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) IKK yaitu Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan dan Surveyor Kadastral Berkualitas yang Dihasilkan (termasuk Penata Kadastral) yang dilaksanakan oleh fungsi Survei dan Pemetaan dengan capaian sebagai berikut: 1). Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan
Kinerja Cakupan Luas Peta Dasar
Pertanahan tahun 2022 sebesar 100% dengan cakupan sebesar 8,78 Km2 berupa
kegiatan persiapan administrasi dan teknis
pelaksanaan Pembuatan Peta Foto Udara
dan LiDAR skala 1:1.000
Nilai Kinerja Kegiatan ini mencapai angka 100%, dengan target indikator sebesar 1,34% untuk cakupan luas wilayah sebesar 8,78 Km2. Indikator kinerja kegiatan ini dilasaksanakan untuk memenuhi peta dasar pertanahan di Provinsi DKI Jakarta. Peta dasar yang saat ada merupakan peta foto tahun 2011 dan 2014 yang kenampakannya sudah banyak berubah dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penyediaan peta dasar pertanahan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan Pembuatan Peta Foto Udara dan LiDAR skala 1:1.000 yang dibiayai melalui dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan target total seluas 645,26 Km2.
Target Cakupan: 1,34%
100%
Realisasi Cakupan: 1,34%
Capaian Kinerja
Gambar 3.2. Capaian Kinerja Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Kegiatan pembuatan peta foto skala 1:1.000 dengan cara akuisisi data foto udara dan LiDAR dilaksanakan dalam 3 tahapan pelaksanaan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan atau akuisisi data yang didalamnya juga terdapat kegiatan monitoring, dan kegiatan pelaporan. Pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan persiapan dalam rangka pembuatan peta foto udara berupa kegiatan fullday meeting yang diikuti oleh unsur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Hukum dan Perundangan-undangan), Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Badan Informasi Geospasial (BIG), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKKP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan akademisi yang berasal dari Institut Teknologi Bandung. Persiapan pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto skala 1:1.000 yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) agenda. Agenda pertama dilaksanakan untuk membahas urgensi foto udara terbaru di Provinsi DKI Jakarta dan mekanisme pemotretan foto udara. Agenda kedua dilaksanakan dengan materi pembahasan: penyusunan KAK dan RAB yaitu peningkatan pemahaman terkait hal-hal penting dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pelaksanaan pekerjaan pemotretan udara, pembuatan peta foto skala 1:1.000 dengan cara akuisisi foto udara dan LiDAR.
29
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Gambar 3.3. Pelaksaan Persiapan Peta Foto Udara (Agenda I, 16 November 2022)
Agenda pertama persiapan pembuatan peta foto dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Sesi I membahas urgensi foto udara terbaru di Provinsi DKI Jakarta, di mana foto udara resolusi tinggi sangat diperlukan di DKI Jakarta guna pembuatan peta dasar skala besar. Peta dasar skala besar tersebut dapat digunakan oleh berbagai instansi yang berkepentingan untuk berbagai penggunaan seperti penyusunan RDTR, penyelenggaraan OSS, manajemen bencana, sistem referensi berbagai peta tematik (pemetaan rumah susun, rumah penduduk, dll), acuan pembangunan berkelanjutan, dapan digunakan untuk mengatasi permasalahan administrasi pertanahan
Dalam rangka penyelenggaran informasi geospasial dan memudahkan dalam intergrasi diperlukan informasi geospasial yang memiliki rosolusi tinggi dengan ketelitian yang tinggi. Di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum tersedia peta dasar yang mumpuni selain itu, berdasarkan Peraturan Kepala BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial, disebutkan bahwa pemutakhiran secara periodik paling cepat 1 tahun dan paling lambar 5 tahun. Oleh karena itu, peta foto udara di Provinsi DKI Jakarta sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
Gambar 3.4. Proses Penyenggaraan Informasi Geopasial
Dalam pelaksanaan pembuatan peta foto udara, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami gagal lelang 2 kali. Oleh karena itu, dalam diskusi ini dilakukan penjajakan untuk pengadaan barang jasa melalui mekanisme swakelola tipe II dengan Dinas Pemotretan Udara TNI AU. Dinas Fotrud TNI AU dianggap memiliki kemampuan dan juga peralatan dalam -
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
pelaksanaan pembuatan peta foto udara. Untuk pelaksanaan swakeloa tersebut diperlukan dasar hokum yaitu Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama. Oleh karena itu saat ini saat ini sedang disusun draft Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan TNI AU.
30
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Gambar 3.5. Pembahasan RAB dan KAK (Agenda II)
Kegiatan pemotretan udara dari tahap akuisisi data hingga penyajian data akan dilaksanakan oleh Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU. Adapun produk akhir dari kegiatan ini berupa true orthophoto. Jika Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU sebagai tim pelaksana kegiatan memiliki keterbatasan waktu dan personil untuk melakukan akuisisi data hingga penyajian data, maka dapat dilibatkan pihak atau penyedia lain. BPN Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara kegiatan dan penyedia anggaran menyediakan waktu selama ± 5-6 bulan untuk Disspotrud melakukan akuisisi data hingga penyajian data. Waktu yang disediakan tersebut telah mempertimbangkan urgensi kebutuhan peta foto untuk peningkatan kualitas data lengkap di tahun 2023 serta masukan dari Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB dan perwakilan BIG. Sesuai dengan Peraturan BIG No 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IG, Point of density LiDAR perlu ditingkatkan dari 20 point per m2 menjadi 25 m2. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU selaku pelaksana kegiatan bersedia memenuhi segala persyaratan teknis yang ditentukan. Disspotrud juga meminta disediakan supervisi yang Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan
Capaian IKK pada Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan IKK
Tersedianya Infrastruktur Dasar
Cakupan Luas Peta Dasar
Geospasaial Tematik Pertanahan dan
Pertanahan Ruang
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
mengontrol setiap kegiatan pada akuisisi hingga penyajian data agar dapat dihasilkan produk yang dipersyaratkan dengan waktu yang efektif. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena adanya sinergi dan koordinasi yang baik dengan para pelaksana kegiatan serta stakeholder terkait. Hal tersebut karena adanya komunikasi yang baik dan intensif dari unsur pelaksana kegiatan maupun pada tingkat pimpinan. Kegiatan dapat menghasilkan output berupa penyepakatan dalam persiapan teknis dan administrasi pembuatan peta foto udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah bersepakat dengan Dinas Fotrud untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang sebelumnya akan dilakukan inisiasi nota kesepakatan di tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI. Selain itu, tim juga berkomitmen untuk menyusun KAK dan RAB yang feasible, sehingga mudah diterapkan, akuntabel dan menghasilkan output yang berkualitas.
Target Renstra 100%
Realisasi 2020 s.d.
Capaian
2022 Renstra (%) 1,34%
1,34%
31
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
2). Surveyor Kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata Kadastral) Tabel 3.2
Capaian IKK pada Kegiatan Surveyor Kadastral Berkualitas
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Tersedianya Infrastruktur Dasar
Geospasaial Tematik Pertanahan dan
Ruang
Surveyor Kadastral
Berkualitas yang
Dihasilkan (termasuk
Penata Kadastral)
100%
Nilai Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Surveyor Kadastral Berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata Kadastral) ini mencapai angka 100%, dengan target indikator sebesar 3,75%. Target jumlah surveyor kadastral yang dihasilkan dari tahun 2020 s.d 2024 adalah sebanyak 240 surveyor. Pada tahun 2022, jumlah surveyor kadastral yang dihasilkan sebanyak 9 orang atau sebanyak 3,75%. Pada awal tahun anggaran 2022, target jumlah surveyor yang dihasilkan adalah sebanyak 60 surveyor, namun demikian terhadap target tersebut dilakukan adendum, karena jumlah permohonan yang masuk hanya sejumlah 9 orang, sehingga target yang semula sebesar 25% diadendum menjadi 3,75%. Adendum tersebut dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi terhadap jumlah permohonan Pelantikan dan pengambilan sumpah Surveyor Berlisensi. Permohonan atas layanan tersebut baru ada pemohon pada triwulan III tahun 2022 dan pelantikan untuk surveyor tersebut baru dilaksanakan pada triwulan IV. Permohonan yang masuk hanya berjumlah 9 orang, sehingga pada triwulan ketiga dilakukan revisi target pada DIPA dan adendum pada perjanjian kinerja. Pada tahun 2022, selain adanya pelantikan surveyor berlisensi juga terdapat pelantikan terhadap 15 orang penata kadastral hasil inpassing sehingga secara total terdapat 24 orang surveyor kadastral yang dihasilkan. Oleh karena itu -
30
Keterangan: Target Kinerja (%)
20
Capaian Kinerja (%)
Realisasi 2020 s.d.
Capaian
2022 Renstra (%) 39,60
39,60
dari tahun 2021 s.d 2022 jumlah surveyor yang telah dihasilkan adalah sebanyak 95 orang atau 39,6% dari total target 240 surveyor pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Renstra maka pada tahun 2023 dan 2024 harus dilakukan upayaupaya agar animo masyarakat untuk menjadi surveyor berlisensi meningkat. Capaian kinerja surveyor kadastral berkualitas tahun 2021 adalah sebesar 118% sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja IKK tersebut adalah sebesar 100%. Capaian kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk tahun 2022 terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat permohonan pelantikan surveyor berlisensi yang melebihi target, sedangkan pada tahun 2022 jumlah permohonan menurun.
Capaian Renstra
2021
2022
29,6%
10%
10 100% Capaian Kinerja
0
2021
2022
tercapai 39,6% dari target
100% pada tahun 2024
Gambar 3.6 Capaian Kinerja Surveyor Kadastral Berkualitas Tahun 2021-2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
32
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
b. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Sasaran kinerja kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) IKK yaitu Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan yang dilaksanakan oleh fungsi Survei dan Pemetaan dengan capaian sebagai berikut: Target luas cakupan peta tematik kawasan pada tahun 2022 adalah sebesar 15.000 Hektar dan terealisasi sebesar 15.545 Hektar sehigga capaian kinerjanya adalah sebesar Kinerja Terwujudnya Sistem
103%. Berdasarkan renstra, target cakupan luas peta Informasi Geospasial Tematik
tematik kawasan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020Pertanahan dan Ruang pada
2024 adalah seluas 92.000 Hektar dan hingga tahun 2022 tahun 2022 adalah 103%
dengan fokus tematik untuk
capaian kinerja jika dibandingkan target renstra baru mendukung sponge city atau
mencapai angka 42%. Tidak ada hambatan yang berarti kota ramah air di Provinsi DKI
dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun demikian alokasi Jakarta anggaran untuk kegiatan seringkali tidak tersedia secara maksimal. Kegiatan pemetaan tematik kawasan Fokus utama kegiatan pemetaan tematik pada tahun 2022 dimaksudkan untuk penyediaan peta tematik adalah untuk mendukung kota ramah air atau sponge city yang berkaitan dengan fungsi agraria, tata di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan program ruang dan pertanahan sesuai dengan penataan kawasan Jabodetabek-punjur selain itu, tema ini kebutuhan unit teknis pada satuan kerja diambil karena terdapat 13 sungai yang bermuara di wilayah dilingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta dan setiap tahun mengalami bencana Dengan adanya peta tematik ini, diharapkan genangan pasca turun hujan. Gagasan kota ramah air akan memberikan informasi geospasial dimaksudkan untuk mengelola limpasan air permukaan di tematik yang terbaru untuk mendukung lingkungan perkotaan dengan merancang kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi DKI mempertahankan limpasan permukaan dalam batas Jakarta berdasarkan informasi penguasaan, kewajaran sehingga dapat digunakan kembali di kemudian pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hari sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang tanah. Data tersebut akan dioverlay dengan ramah air atau menyerap air. Salah satu variabel kegiatan Peta Banjir dan Genangan tahun 2021 yang dalam konsep kota ramah air adalah pembuatan resapansebelumnya telah dibuat oleh Dinas Cipta resapan air di daerah aliran sungai dan daerah yang Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. mengalami genangan air pada saat musim hujan. Tabel 3.3
Capaian IKK pada Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Terwujudnya Sistem Informasi
Geospasial Tematik Pertanahan
dan Ruang
Cakupan Luas Peta Tematik
Kawasan
22%
Gambar 3.7 Peta Tematik Pemanfaatan Tanah Tahun 2022
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Realisasi 2020 s.d.
Capaian
2022 Renstra (%) 39.454 Hektar
42%
Hasil kegiatan pembuatan peta tematik diperoleh hasil peta pemanfaatan dan penggunaan tanah pada lokasi seluas 15.454, 4 Hektar. Dari kedua peta tersebut dapat dilakukan analisis terhadap potensi kawasan yang bisa menjadi lokasi pengembangan kota ramah air, menjadi lokasi pelaksanaan biopori, dan menjadi lokasi yang paling efektif dalam pembuatan sumur resapan atau kegiatan-kegiatan lain yang dinilai efektif untuk menunjang Jakarta sebagai kota ramah air. 33
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
c. Sasaran Kegiatan: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Sasaran kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi dan Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh fungsi Survei dan Pemetaan capaiannya adalah sebagai berikut: 1). Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi
Capaian Kinerja Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan
Tervalidasi tahun 2022 naik 70%
dibandingkan capaian kinerja
tahun 2021. Kinerja ini
mendukung tercapainya kadaster
valid sebagai kanvas Sistem
Informasi Administrasi
Pertanahan di DKI Jakarta
Gambar 3.8 Bidang Tanah/Kadaster yang Valid Sebagai Kanvas/Basic Layer Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (sumber: https://dki-siap.atrbpn.go.id/)
Target kinerja cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi pada tahun 2022 adalah sebesar 2,66%. Dari target tersebut, realisasi pelaksanaannya adalah sebesar 80,02%. Nilai tersebut meningkat 70% dibandingkan kinerja tahun 2021. Kinerja cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi diampu oleh Rincian Output Peta Bidang Tanah dan Layanan Pengukuran maupun Layanan Pengembalian Batas. Persentase luas bidang tanah terpetakan tervalidasi pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 90,63% pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 1,27% dan pada tahun 2022 kenaikannya sebesar 2,13%. Berdasarkan angka tersebut, maka cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 94,13%. Pada Tahun 2024 target bidang tanah terpetakan tervalidasi adalah sebesar 100%. Oleh karena itu, masih terdapat gap sebesar 5,87% yang harus dicapai dalam tahun 20232024. Tabel 3.4
Target capaian kinerja tahun 2022 menurut Renstra adalah sebesar 71,31% dan target 2021 adalah sebesar 27,79% sehingga target kinerja pada akhir tahun 2022 adalah 99,10%. Berdasarkan angka tersebut terdapat gap antara target pada renstra dan capaian kinerja hingga tahun 2022 yaitu sebesar 4,97%. Hal ini ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemanfaatan anggaran hibah pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021-2022 anggaran hibah difokuskan pada kegiatan peningkatan kualitas data tekstual serta pembuatan peta foto udara dan LiDAR (meskipun mengalami gagal lelang 2 kali), sehingga alokasi anggaran hibah untuk peningkatan kualitas data spasial dialokasikan pada tahun 2023. Terhadap hal tersebut, telah dilaksanakan adendum terhadap perjanjian kinerja disesuikan dengan ketersediaan anggaran.
Capaian IKK pada Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Tersedianya Informasi Bidang
Tanah dan Ruang
Cakupan Luas Bidang Tanah
Terpetakan Tervalidasi
100%
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Realisasi 2020 s.d.
Capaian
2022 Renstra (%) 94,13%
94,13%
34
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian kinerja ini secara langsung mendukung tujuan strategis Kementerian ATR/BPN yaitu dalam rangka mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing dan mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan & Tata Ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi. Selain itu bidang tanah yang valid merupakan kanvas basic layer untuk sistem informasi administrasi pertanahan yang mendukung terwujudnya Land Management Paradigm dalam Renstra tahun 2020-2024. Pada tahun 2022, selain kegiatan yang bersumber dari APBN, telah dilaksanakan Pilot Project Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berfokus pada peningkatan kualitas data spasial kecamatan lengkap dengan metode block adjustment dengan pilot project dilaksanakan pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Adm. Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Gambir, Kecamatan Cempaka Putih, dan Kecamatan Tanah Abang
2) Kegiatan assessment dokumen BT SU GU warkah dapat menilai 12 kelengkapan informasi dokumen dan metadata pengukuran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kembali kualitas data tekstual di KKP; 3) Kegiatan plotting K4 yang dilakukan di 3 kecamatan menghasilkan sebagai berikut: 37 dapat terplotting/ditemukan posisinya, 78 seharusnya sudah tidak aktif (buku tanahnya perlu dimatikan secara elektronik di KKP), 87 lokasi ditemukan tetapi ada permasalahan (antara lain: tumpang tindih, belum bisa perbaikan tekstual, atau info penunjukkan lokasi masih meragukan). Tersisa 62 bidang tanah K4 yang belum ditemukan posisinya; 4) Peningkatan akurasi pada 3 kecamatan (nilai ratarata) (berdasarkan uji akurasi pada PMNA no,21 Tahun 2019): dari akurasi peta skala 1:5.000 kelas 2 (CE90 =3,05152) menjadi akurasi peta skala 1:2.500 kelas 2 (CE90 = 1,4079); 5) Metode terbaik dalam pengolahan block adjustment adalah BA Affine karena metode paling stabil (kesalahan diratakan ke dalam bentuk dan luasan bidang tanah disekitar) dan nilai kesalahan CE 90 yang paling rendah diantara metode lainnya. Namun, data bidang tanah di tiap area dan kantor pertanahan pasti Berdasarkan hasil kegiatan perapian peta pada 3 memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena Kecamatan diperoleh hasil sebagai berikut: itu harus dilakukan perbandingan hasil uji terlebih 1) Terjadi terjadi perbaikan kualitas data spasial dahulu untuk menyepakati metode terbaik yang bentuk dan luasan (L2) sebanyak 17.325 persil (27%) digunakan. dan perbaikan kualitas posisi bidang tanah reposisi Untuk selanjutnya dengan adanya kegiatan pilot project (L3) sebanyak 282 persil. Selain itu terjadi ini, dapat dilakukan peningkatan kualitas data dengan pengurangan anomali luas (toleransi luas peta >5% cakupan untuk seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dari luas SU) dari 8.778 persil menjadi 0 persil; Capaian Kinerja vs Renstra
Capaian Kinerja vs Capaian Nasional
Tren Capaian Kinerja IKK
(dalam persen) Target Renstra
(dalam persen)
Realisasi 0
25
50
75
Capaian Nasional
3
Capaian IKK 2
100
Target Renaksi Triwulan Capaian per Triwulan
82 1
2020 | 2021 |2022| 2023|2024
0
TW I
TW II
TW III
TW IV
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini salah satunya karena dipengaruhi oleh jumlah permohonan dari masyarakat sehingga tidak dapat diprediksi jumlah per triwulannya. Selain itu, untuk kegiatan K4 tidak dapat tercapai dengan baik karena informasi pada data tekstual tidak lengkap dan tidak jelas terutama untuk dokumen yang sudah lama, sehingga dokumen tidak dapat diketemukan atau tidak dapat dipetakan. Kadang kala bidang tanah tersebut, tinggal sisa akan akan tetapi penyelenggaraan fisik pada dokumen tidak lengkap sehingga tidak dapat divalidasi dan telah terbit hak lain pada bidang K4. Kerberhasilan dari capaian sasaran ini karena besarnya peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PTSL.
Gambar 3.9 Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
35
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
2) Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Target sasaran kinerja ini pada tahun 2022 sesuai dengan Renstra adalah sebesar 58,05%atau sebanyak 155 kelurahan dari total 267 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Realiasi kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 43,55% atau sebanyak 67 kelurahan lengkap. Kegiatan ini belum dapat terlaksana dengan baik, karena IKK ini belum ditunjang oleh turunan kegiatan yang dilaksanakan di daerah secara langsung, sehingga upaya percepatan dalam rangka terwujudnya desa/kelurahan lengkap hanya melalui kegiatan PTSL dan kegiatan layanan pengukuran. Saat ini pengukuran jumlah desa/kelurahan lengkap dilaksanakan berdasarkan dashboard https://statistik.atrbpn.go.id/ karena pada tahun 2022 tidak ada usulan kepada Dirjen SPPR maupun PHPT. Jika merujuk kepada dashboard https://statistik.atrbpn.go.id/, pada triwulan II jumlah potensi kelurahan lengkap adalah 73 kelurahan dan 1 kelurahan yang telah berhasil deklarasi kelurahan lengkap. Namun demikian pada triwulan III, jumlah potensi kelurahan lengkap menurun menjadi 66 kelurahan dan pada triwulan IV hanya 52 kelurahan yang berpotensi menjadi kelurahan lengkap. Penurunan potensi kelurahan lengkap menyebabkan penurunan kinerja yang cukup besar jika dibandingkan jumlah kelurahan lengkap pada awal tahun anggaran 2022.
Capaian Kinerja kegiatan ini
mencapai 43,55%. Perlu adanya
formulasi khusus untuk
meningkatkan kinerja
Gambar 3.10 Perbaikan Data Spasial pada
Kelurahan Gambir
Pada tahun 2022, telah dilaksanakan upaya perbaikan data spasial dan tekstual pada 15 Kelurahan pada Kecamatan Gambir, Tanah Abang dan Cempaka Putih di Kota Adm. Jakarta Pusat sehingga menghasilkan kelurahan yang lengkap dan valid. Peningkatan kualitas data tersebut belum terakomodir dalam dashboard kelurahan lengkap.
Capaian IKK pada Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tabel 3.5 Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan Ruang
Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan
Informasi untuk Menunjang Penanganan
Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
58,05%
Penurunan potensi kelurahan lengkap yang cukup besar dimungkinkan terjadi karena adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), adanya kegiatan pemisahan dan pemecahan atas bidang tanah Kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, terdapat kegiatan Peta Bidang Tanah (PBT) dalam rangka PTSL dengan lokasi terpencar pada setiap Kelurahan.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Realisasi 2020 s.d.
Capaian
2022 Renstra (%) 48,9%
84%
Oleh karena itu, perlu adanya formulasi yang berbeda untuk mencapai jumlah desa/kelurahan lengkap. Kelurahan yang sudah lengkap berarti seluruh bidang tanah kelurahan tersebut telah terpetakan bidang demi bidang, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah meliputi data fisik dan data yuridis sehingga menghasilkan basis data pertanahan yang valid.
36
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian Kinerja vs Renstra
Tren Capaian Kinerja IKK
60
84.26
60
Target Renaksi Triwulan
Target Renstra
40
(dalam persen)
Realisasi Tahun yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
43,55
20
20
0 0
2020
2021
2022
2023
2024
Capaian per Triwulan
40
TW I
TW II
TW III
TW IV
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini salah satunya karena adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan pemecahan dan pemisahan hak serta belum diketahuinya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar secara pasti. Tindak lanjut perlu adanya formulasi yang berbeda untuk mencapai kelurahan lengkap sehingga menghasilkan basis data pertanahan yang valid.
Gambar 3.11 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap
d. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan Yang Terintegrasi Sasaran kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu Jumlah Peningkatan Kerjasama Lembaga atau Instansi Bermitra dan Jumlah Lisensi PPAT yang dilaksanakan oleh fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pada satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN DKI Jakarta tersebut tidak ada Rincian Output (RO) yang secara langsung menunjang tercapainya sasaran kinerja, kegiatan yang ada hanya sebatas RO penunjang yaitu Lisensi PPAT dan Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan PPAT Wilayah dan Daerah.
Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi
oleh jumlah permohonan dan jumlah
terbitnya SK Pelantikan PPAT dengan
wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan Lisensi PPAT merupakan layanan yang diselenggarakan oleh 5 (lima) Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Lisensi PPAT ini merupakan layanan sesuai dengan PP 128 tahun 2015. Target kegiatan ini pada tahun 2022 sebanyak 37 lisensi dan telah terealisasi sebanyak 29 lisensi. Kegiatan ini merupakan layanan pertanahan sehingga sangat tergantung kepada permohonan masyarakat dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keputusan tentang pengangkatan PPAT merupakan produk dari Kementerian ATR/BPN namun demikian pengambilan sumpah PPAT dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah kerja PPAT tersebut. Selain kegiatan pelantikan PPAT, kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kerja sama kelembagaan yang terintegrasi adalah kegiatan pembinaan PPAT. Kegiatan rekomendasi PPAT merupakan-
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.12 Kegiatan Rekomendasi Pembinaan dan
Pengawasan PPAT Wilayah
upaya pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif, serta refresif atas kegiatan administratif yang dilakukan PPAT agar menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pada tahun 2022, telah dilakukan pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif. Untuk kegiatan pembinaan yang bersifat kuratifl biasanya dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi Inspektorat Bidang Pengawasan dan Investigasi. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif telah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap para PPAT melalui Majelis -
37
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah dan Daerah (MPPW dan MPPD). Pokok agenda dari kegiatan ini adalah sosialisasi peraturan, meliputi: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan dan pendaftaran hak atas tanah bekas penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara belanda atau badan hukum milik belanda; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
40 30 20 Target Renaksi Triwulan Capaian per Triwulan
10 0
TW I
TW II
TW III
TW IV
Tren Capaian Kinerja RO Lisensi PPAT
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh jumlah permohonan dan jumlah keputusan pengangkatan PPAT dengan wilayah kerja di Provinsi DKI Jakarta. Tindak lanjut perlu adanya upaya pembinaan dan pengawasan PPAT yang lebih intensif untuk mencegah kejahatan pertanahan/mafia tanah.
Gambar 3.13 Tren Capaian Kinerja RO Lisensi PPAT
e. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Peraturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Sasaran kinerja kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) IKK yaitu Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran dengan capaian kinerja sebagai berikut. Tabel 3.6
Capaian IKK pada Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
Sasaran Kegiatan
IKK
Terwujudnya Peraturan dan
Jumlah Bidang Tanah Badan
Penetapan Hak Atas Tanah Ruang
Hukum dan Perorangan yang
Atas dan Ruang Bawah untuk Badan
Ditetapkan Hukum dan Perorangan
Tolok ukur sasaran kegiatan Terwujudnya Peraturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan dengan indikator kinerja kegiatan “Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan” yang mempunyai target sebanyak 9.927 Keputusan. Terhadap indikator tersebut telah dilakukan adendum dari target semula sebesar 10.057 Keputusan. Indikator kinerja kegiatan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan didukung Rincian Output utama, yaitu Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum. Capaian kinerja kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar 104,63% dan mengalami kenaikan sebesar 68% dari capaian tahun 2021
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Target Renstra
Realisasi 2020 s.d.
2022
Capaian Renstra
(%)
54.823
26.875
49,02
Berdasarkan Renstra, target indikator ini pada tahun 2022 adalah 9.130 Keputusan sehingga terdapat selisih-penambahan sebesar 797 Keputusan. Penambahan ini karena melihat animo masyarakat dalam pendaftaran tanah. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 104% atau sebanyak 10.387 Keputusan. Capaian ini naik sebesar 68% dibandingkan capaian tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target nasional, realisasi IKK di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 100,3% dari capaian nasional. Di tingkat nasional capaian kinerja IKK tersebut adalah sebesar 100,14% dari target sebesar 211.333 Keputusan atau terealisasi sebesar 211.624 Keputusan. Provinsi DKI Jakarta telah menyumbang 4% dari target nasional. 38
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Tren capaian Kinerja IKK pada setiap triwulan telah mencapai target seperti yang telah direncakan dan capaiannya meningkat seiring bertambahnya waktu. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang dilakukan cukup baik, sehingga realisasi bisa mencapai rencana aksi yang telah ditetapkan. Hambatan dari kegiatan ini adalah karena kegiatan ini dipengaruhi permohonan dari masyarakat sehingga tidak dapat diprediksi jumlah permohonan per bulannya. Adapun keberhasilan dari capaian kinerja ini adalah karena adanya animo dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja vs Renstra
Capaian Kinerja vs Capaian
Nasional
Target Renstra
Tren Capaian Kinerja
IKK
Target Tahun yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
(dalam keputusan
Capaian Nasional Capaian IKK
20.000
125 100 75
15.000
104%
100,3 2021
2022
2023
2024
0
Renaksi
Capaian per Triwulan
25
5.000 2020
Target Triwulan
50
71%
10.000
0
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini salah satunya karena dipengaruhi oleh jumlah permohonan dari masyarakat sehingga tidak dapat diprediksi jumlah per triwulannya. Kerberhasilan dari capaian sasaran ini karena besarnya animo masyarakat dalam pendaftaran tanah.
TW I
TW II
TW III
TW IV
Gambar 3.14 Tren Capaian Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
f. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Sasaran kinerja kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) IKK yaitu Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang ditetapkan dan terdapat RO pendukung yaitu Data Tanah Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran dengan capaian kinerja sebagai berikut.
Gambar 3.15 Peta Inventarisasi
Tanah Instansi Pemerintah Tahun
2022
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
39
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Kinerja kegiatan ini pada tahun 2022
tercapai sebanyak 237 Keputusan
Target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang ditetapkan pada awal tahun target keberhasailan berupa 237 Keputusan. Namun demikian pada triwulan III target tersebut dialihkan karena belum tersedianya RO pada sistem penganggaran sedangkan layanan tim peneliti tanah sudah dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021. indikator kinerja ini hanya didukung RO pendukung Data Tanah Instansi Pemerintah dengan target 1 (satu) sistem informasi. Sampai dengan triwulan II, capaian kinerja Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang ditetapkan adalah sebesar 31,65% atau capaian fisik sebesar 237 Keputusan. Kinerja tersebut meningkat
sebesar 23% dibandingkan capaian triwulan I. Oleh karena itu capaian kinerja IKK tersebut adalah sebesar 237 Keputusan. Kegiatan inventariasi tanah instansi pemerintah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh basis data seluruh bidang tanah instansi pemerintah yang sudah terdaftar (bersertipikat) maupun belum terdaftar (belum bersertipikat) serta peningkatan kualitas basis data tanah instansi pemerintah untuk bidang tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) terdiri dari Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Lokasi pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah dilaksanakan di wilayah Kotas Adm. Jakarta Utara dengan luas 146.66 Km2. Berdasarkan hasil inventarisasi data diperoleh bahwa terdapat sejumlah 115 bidang tanah yang belum terdaftar yang tercatat sebagai KIB A Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 517 bidang tanah terdaftar sebagai Hak Pakai selama dipergunakan dan HPL sebanyak 52 bidang.
g. Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik Sasaran kinerja kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) IKK yaitu Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran dengan capaian kinerja sebagai berikut. Tabel 3.7
Capaian IKK pada Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar
Sasaran Kegiatan
IKK
Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan
Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Jumlah Bidang Tanah dan
Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan
Ruang yang Terdaftar Berbasis Elektronik
Target Renstra
251.610
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%) 271.025
107%
-kan dibandingkan provinsi lainnya. Hingga 30 Desember 2022 jumlah Buku Tanah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 1.761.886 bidang atau mengalami kenaikan Capaian kinerja pada IKK ini pada tahun
sebesar 67.192 bidang dibanding pada awal tahun 2022 2022 sebesar 86,8% atau terdapat
yaitu sebesar 1.694.694 bidang. Kegiatan pendaftaran kenaikan 79,5% dari tahun 2021 tanah dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah sistematik yaitu melalui kegiatan SHAT PTSL dan dinyatakan memiliki presentase jumlah sertipikat pendaftaran tanah secara sporadik melalui layanan dibandingkan jumlah bidang tanah paling besar dibanding- pendaftaran pertama kali.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
40
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Pada tahun 2022 target jumlah bidang tanah terdaftar adalah sebesar 32.205 bidang tanah. Target tersebut didukung oleh kegiatan layanan pendaftaran tanah pertama kali, SHAT Non Sistematis, SHAT PTSL, dan SHAT BMN. Berdasarkan target tersebut terealisasi sebesar 86,8% atau . 27.962 bidang tanah. Kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 79,5% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Kinerja DKI Jakarta dibandingkan capaian nasional adalah sebesar 92,2%. Capaian nasional untuk kinerja IKK adalah sebesar 94,1% sedangkan capaian kinerja DKI pada angka 86,8%. Capaian kinerja pada tahun 2022 tidak maksimal terutama pada RO SHAT PTSL dan SHAT BMN hal ini dikarenakan capaian layanan pendaftaran pertama kali capaian kinerjanya mencapai 984,84% sedangkan untuk kedua RO tersebut capaiannya masih di bawah 50%, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:
Capaian Kinerja vs Renstra
Capaian Kinerja vs Capaian
Nasional
Target Renstra Target Tahun yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
(dalam keputusan
250.000 200.000
69%
100.000
86.8%
50.000 2020
2021
92.2%
2022
2023
Tren Capaian Kinerja
IKK 100
Capaian Nasional Capaian IKK
70.5%
150.000
0
1. Anggaran SHAT BMN terdapat dalam DIPA Kanwil sedangkan pelaksanaannya oleh Kantor Pertanahan; 2. Terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan satu hamparan; 3. Perolehan/alas hak BMN sebagian besar hanya KIB dan tidak memiliki alas hak yang sah; 4. tercatat sebagai aset instansi pemerintah, berada pada sempadan sungai; 5. terletak di atas tanah eks Kota Praja yang diwajibkan membayar retribusi sebesar 25% dari NOP; 6. terletak di lokasi Pergub yang melarang diterbitkannya sertipikat.
75 50
Target Triwulan
25
Capaian per Triwulan
0
TW I
TW II
TW III
Renaksi
TW IV
2024
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan pada kegiatan SHAT BMN karena seringkali terjadi perubahan objek atau penetapan lokasi sehingga pengukuran baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, data yang diajukan tidak clear and clean sering ditemukan bidang tanah dalam 1 hamparan dengan jumlah berkas lebih dari 1, objek bidang tanah masih sengketa kepemilikan. SHAT PTSL: tercatat sebagai aset instansi pemerintah, berada pada sempadan sungai, terletak di atas tanah eks Kota Praja yang diwajibkan membayar retribusi sebesar 25% dari NOP, terletak di lokasi Pergub yang melarang diterbitkannya sertipikat. Keberhasilan dari capaian sasaran ini karena besarnya animo masyarakat dalam pendaftaran tanah. Gambar 3.16 Tren Capaian Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
41
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
h. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penataan dan Pemberdayaan dengan capaian kinerja sebagai berikut. Tabel 3.8 Sasaran Kegiatan
Capaian IKK pada Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam
Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria
IKK
Target Renstra
Jumlah Data dan Informasi Spasial Terwujudnya Penggunaan dan yang Berbasis Wilayah dalam Rangka Pemanfaatan Tanah yang Optimal Menunjang Penyelenggaraan Reforma dan Berkelanjutan Agraria
Target kinerja kegiatan hingga tahun 2024 menurut Renstra adalah sebanyak 1.027 Data, hingga tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 1.008 atau telah mencapai 98,15%. Terdapat gap sebesar 1,85% atau 19 Data yang harus dicapai dalam kurun waktu 2023-2024. Adanya gap tersebu disebabkan karena target yang telah dituangkan dalam renstra tidak mendapatkan pendanaan pada tahun berjalan. Namun demikian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan telah mampu mendukung penyelenggaraan reforma agraria dan penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, capaian kinerja IKK dapat mencapai 100% dengan target IKK sebanyak 1 Data. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mencapai sasaran kegiatan ini adalah kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan untuk wilayah Kota Adm. Jakarta Timur. Kota Adm. Jakarta Timur dipilih karena semakin tingginya aktivitas hunian dan sektor pendukung di Jakarta Timur menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan. Penggunaan tanah di Jakarta Timur telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Neraca penatagunaan tanah merupakan pertimbangan pertimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kegiatan penyusunan neraca ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk analisis Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya Provinsi yang memiliki RDTR secara lengkap sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
1.027
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%) 1.008
98,15 %
Berdasarkan hasil penyusunan neraca penatagunaan tanah pada Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan karakteristik penggunaan tanah dari tahun 2016 s.d 2022. Perubahan penggunaan tanah hanya terjadi pada 4,05% dari total luas wilayah. Perubahan terjadi secara sporadik dan cenderung terjadi pada kawasan-kawasan yang masih berkembang. Berdasarkan kegiatan neraca penatagunaan tanah di Kota Adm. Jakarta Timur ini dapat terdapat rekomendasi terhadap RDTR yang sudah ada diantaranya: 1. Perlu adanya pengendalian yang sistematis untuk meminimalisasi perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Perlu dilakukan identifikasi dan pemberdayaan atas tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya; 3. Perlu diterapkan pajak insentif bagi masyarakat yang merngamankan fungsi daerah resapan dan pajak disinsentif bagi masyarakat yang tidak atau mengurangi daerah resapan air; 4. Segera mengakomodir dan menetapkan zonasi peruntukan pada daerah yang masuk dalam blankzone agar tidak terjadi kekosongan peruntukan; 5. Perlu adanya sinkronisasi program dan kebijakan RTR Provinsi, RDTR Kecamatan dan produk penataan ruang turunan lainnya sehingga tidak terjad perbedaan kebijakan pengaturan zonasi.
42
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Selain kegiatan pembuatan neraca penatagunaan tanah, terdapat juga kegiatan pendukung yaitu Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah. Pada tahun 2022 target layanan ini adalah sebanyak 107 layanan dan hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebanyak 106 layanan. Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan ini dilaksanakan dalam rangka Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Program Capaian Kinerja Menurut Renstra
1006
Capaian Kinerja VS Kinerja Nasional
Target Renstra
3 2020
2021
100%
Besaran Ketersediaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022
Capaian Nasional Capaian IKK
Target Tahunan yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
1 2022 2023
Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk program strategis nasional. Secara umum, hambatan pada masing-masing satker yaitu sulitnya menghubungi pemohon karena tidak dicantumkannya kontak person pada aplikasi KKP.
2024
(dalam persen)
(dalam data)
Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini hingga tahun anggaran 2024, yaitu perlu adanya penambahan alokasi pendanaan untuk mencapai target dalam Renstra Kerberhasilan dari capaian sasaran ini di tahun anggaran 2022 karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal terkait dengan pertanahan dan penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Adm. Jakarta Timur. Gambar 3.17 Tren Capaian Jumlah Data dan Informasi
Spasial yang Berbasis Wilayah dalam Rangka
Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
43
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
i. Sasaran Kegiatan: Teredistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria Teridistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penataan dan Pemberdayaan. Pada IKK ini tidak dilakukan perhitungan capaian kinerja, hal ini dikarenakan di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kegiatan utama yang menunjang ketercapaian IKK. Kegiatan Data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi hanya merupakan kegiatan penunjang yang tidak secara langsung menunjang ketercapaian kinerja kegiatan
Pelaksanaan GTRA di Provinsi DKI
Jakarta di fokuskan pada GTRA
perkotaan dalam rangka penataan 6
Kampung Kumuh
Kegiatan GTRA yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta oada tahun 2022 merupakan kegiatan GTRA perkotaan dalam rangka penataan kampung kumuh. Lokasi kegiatan GTRA Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kampung dan 1 (satu) lokasi tambahan di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan kegiatan lanjutan terhadap kegiatan pendataan dan pengkajian awal pada 21 lokasi tersebut yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2019-2022. Namun demikian dari 21 kampung, hanya dipilih 6 (enam) kampung yang menjadi prioritas di tahun 2022. Adapun 6 (enam) lokasi pelaksanaan GTRA tahun 2022 yaitu: 1. Kampung Baru di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan; 2. Kampung Guji Baru di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat; 3. Kampung Rawa Barat di Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat; 4. Kampung Rawa Timur di Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat; 5. Kampung Sekretaris di Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat; 6. Kampung Kali Apuran di Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Persiapan & Perencanaan
1. Pembentukan GTRA 2. Penujukan KP 3. Penyiapan Rencana Kerja Pelaksanaan GTRA
Pelaksanaan
1. Rapat Koordinasi 2. Rapat Kerja Teknis Tim Pelaksana Harian GTRA 3. Pengumpulan Data TORA & Rencana Pengembangan Akses Reform 4. Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses 5. Supervisi/Monitori ng
Pelaporan
1. Laporan Ke SISPAN KSP 2. Laporan ke Tim GTRA Pusat
Gambar 3.18 Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan GTRA
Kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria pada 6 (enam) lokasi prioritas DKI Jakarta tahun 2022 antara lain sebagai berikut: Lokasi sudah dikuasai oleh masyarakat bertahun-tahun namun warga tidak mempunya alas hak, sedangkan tanah sudah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal (bangunan permanen/semi permanen dan sebagian besar bertingkat), tempat ibadah dan beberapa warga memanfaatkan untuk tempat usaha; Masyarakat menguasai tanah di atas aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Badan Hukum Swasta yang sampai saat ini masih belum ditemukan skema terbaik dalam penyelesaiannya;
44
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Masyarakat menguasai tanah di atas lahan yang bersengkata & terdapat sita jaminan sehingga perlu menunggu putusan peradialan untuk menentukan langkah kedepannya untuk penataan aset; Belum lengkapnya tanda tangan risalah panitia pada produk K3 PTSL tahun sebelumnya yang akan ditingkatkan menjadi K1 (lurah berkebaratan tanda tangan dan tidak mau tanda tangan surat keberatan, panitia PTSL mutasi/promosi/pensiun/meninggal dunia). Dalam konteks penataan aset, Tim GTRA bersama tim kerja studio GTRA membentuk badan hukum koperasi warga pada masing-masing kampung dan dilakukan pelatihan. -
Capaian Kinerja VS Kinerja Nasional
100%
Melalui badan hukum koperasi, warga diberikan hak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai perencanaan. Penataan akses untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya dengan menyusun action plan dan sumber anggaran pembiayaan sesuai dengan SKPD masing-masing. Pada tahun 2023, kegiatan GTRA akan berfokus pada penyelesaian permasalahan aset penguasaaan tanah oleh masyarakat di atas aset Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, dan BUMD yang hingga saat ini kebijakannya masih sangat sulit di formulasi.
Peta Status Kepemilikan Tanah pada Kampung Rawa Barat, Jakarta Barat
Capaian Nasional Capaian IKK
(dalam persen)
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena penguasaan masyarakat di atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan tanah hak milik Badan Hukum Swasta Kerberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya sinergi dan kolaborasi dari semua SKPD dengan lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja vs Kinerja Nasional GTRA
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
45
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
j. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria. Pada indikator ini terdapat 1 (satu) kegiatan utama yaitu Akses Reforma Agraria dan 1 (satu) kegiatan pendukung yaitu Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Penataan dan Pemberdayaan.
Tahun 2022 telah dilaksanakan penataan
akses kepada 600 Kepala Keluarga se DKI
Jakarta untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan
capaian kinerja 100%
Berdasarkan Renstra, target capaian kinerja jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria hingga tahun 2024 sebanyak 12.482 Kepala Keluarga. Hingga tahun 2022, capaian kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 12.581 Kepala Keluarga atau sebesar 100,79%. Capaian Kinerja saat ini sudah melebihi dari target sampai 2024. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan target pada tahun 2022 mengingat ketersediaan anggaran pada pagu alokasi anggaran tahun 2022. Pada tahun 2022, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% dari target IKK sebesar 600 Kepala Keluarga. Tabel 3.9
600 Kepala Keluarga dari penerima akses reforma agraria yang dilakukan pendampingan sehingga memiliki akses terhadap permodalan. Hal ini sangat penting, karena peningkatan aset tidak akan ada artinya tanpa ada akses terhadap nilai aset sehingga memiliki nilai guna yang lebih. Pendampingan akses reforma agraria dilakukan dalam hal pendampingan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan pendampingan untuk mendapatkan akses modal melalui perbankan. Selain itu dilakukan juga pendampingan dalam hal pemasaran terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui pameran dan bazar. Salah satu dukungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan penataan akses dengan melaksanakan penghimpunan basis data dari kegiatan akses reforma yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
Capaian IKK pada Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Terwujudnya Pemberian Akses
Reforma Agraria
Jumlah Kepala Keluarga Penerima
Akses Reforma Agraria
12.482
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%) 12.581
100,79
Akses reforma agraria yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan penataan akses dalam rangka memberikan kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan tanah masyarakat. Adapun tujuan penataan akses salah satunya yaitu memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Hal ini berarti bahwa terdapat sejumlah Gambar 3.20 Akses Reforma Melalui Pendampingan UMKM
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
46
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
11.481
Capaian Kinerja vs Capaian
Nasional
Capaian Kinerja Menurut Renstra
Tren Capaian Kinerja IKK
100
Capaian Nasional Capaian IKK
600 500
Target Renstra
200
2020
2021
2022 2023
151 2024
Target Tahunan yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
75 50
Target Triwulan
Renaksi
25
Capaian per Triwulan
100% 0
TW I
TW II
TW III
TW IV
(dalam data)
Keberhasilan dari capaian sasaran ini karena besarnya dukungan SKPD terkait dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat dan besarnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan adalah pemberdayaan tanah masyarakat agar lebih optimal dalam pemanfaatan tanahnya sehingga sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat. Gambar 3.21 Tren Capaian Jumlah Kepala Keluarga
Penerima Akses Reforma Agraria
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
47
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
k. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentiangan lainnya. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu layanan pemantauan dan evaluasi, data lokasi indikatif pengadaan tanah, dan basis data pengadaan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Capaian IKK pada Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya
Tabel 3.10 Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Terwujudnya Ketersediaan
Tanah Bagi Pembangunan
Realisasi Luas Tanah yang Disediakan
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Kepentingan Lainnya
460 Hektar
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%) 294,33
63%
Capaian Kinerja Realisasi Luas Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum pada tahun 2022 melebihi target
yang ditetapkan
Pada tahun anggaran 2022, target kinerja realisasi luas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah seluas 95 Hektar dan terealisasi sebesar 105 Hektar atau tercapai 110% baik untuk pengadaan tanah PSN maupun Non PSN di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi luas tanah untuk kepentingan umum dari tahun 2020 s.d 2022 di Provinsi DKI Jakarta seluas 294,33 Hektar atau sebesar 63% dari target Renstra sampai dengan tahun 2024. Kegiatan pengadaan tanah PSN mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya diinisiasi oleh instansi yang memerlukan tanah. Capaian Kinerja vs Renstra
125
119%
(dalam hektar)
Target Renstra
110%
Realisasi Tahun yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
100
100% 75
50
25
0
2020
2021
2022
2023
Gambar 3.22 Konsultasi Publik PSN Pembangunan LRT
Jakarta Fase 2A
Keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan SKPD dan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Seperti pada gambar di atas, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam kegiatan konsultasi publik untuk memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan pengadaan tanah, meskipun Kanwil BPN DKI Jakarta tidak memiliki peran sentral pada proses perencanaan. Peran serta dalam konsultasi publik ini dikarenakan dalam tahapan perencanaan ini sangat menentukan dalam proses pelaksanaan karena berkaitan dengan kesepahaman dan kesepakatan dalam pengadaan tanah.
2024
Gambar 3.23 Capaian Kinerja Realiasi Luas Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Target Renstra
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
48
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
PSN: Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Sunter-Pulogebang Non PSN: Waduk Marunde, Waduk Kamal, Pembangunan Tol
Wiyoto-Wiyono Section Harbour Road PSN: Jalan Tol dalam Kota Ruas Semanan-Sunter, MRT Fase II HI-
Kota PSN: Jalan Tol Semanan-Sunter, MRT Fase II HI-Kota Non PSN: Normalisasi Kali Angke, Normalisasi Kali Angke Lama,
Normalisasi Kali Pesanggarahan PSN: Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Kereta Cepat
Jakarta Bandung, LRT Jabodetabek Non PSN: Normalisasi Kali Sunter, Normalisasi Kali Ciliwung,
Pengembangan RS PON PSN: LRT Jabodetabek Non PSN: Normalisasi Kali Ciliwung, Normalisasi Kali
Pesanggarahan, Waduk Ulujami
Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah
di Provinsi DKI Jakarta
Keberhasilan dari capaian sasaran ini karena koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum lengkapnya dokumen perencanaan pengadaan tanah dan adannya penolakan dari masyarakat atas pengadaan tanah yang dilaksanakan.
Gambar 3.24 Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah di
Provinsi DKI Jakarta
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
49
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
l. Sasaran Kegiatan: Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan merupakan sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu kegiatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan Persentase Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu layanan pertanahan bidang pengadaan tanah, berita acara supervisi penilai pertanahan, nilai aset properti, pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, dan layanan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan capaian sebagai berikut: Capaian IKK pada Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan
Persentase Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan
Tabel 3.11
Tersedianya Informasi Nilai
Tanah, Ekonomi Pertanahan dan
Lisensi Penilai Pertanahan
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%)
IKK
Target Renstra
Cakupan Informasi Nilai Tanah dan
Ekonomi Pertanahan
100%
98,66%
98,66%
Persentase Peta Nilai Tanah yang
Dimanfaatkan
100%
100%
100%
Sasaran Kegiatan
Capaian Kinerja Cakupan Informasi Nilai
Tanah dan Ekonomi Pertanahan pada
tahun 2022 sebesar 100% dan telah
digunakan oleh seluruh Kantor
Pertanahan untuk Layanan Pertanahan
Pada tahun anggaran 2022, upaya peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan diperoleh melalui kegiatan pembaruan peta zona nilai tanah (ZNT) yang pembuatannya dilaksanakan pada tahun 2021 dengan skala 1:2.500 untuk seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja cakupan informasi nilai tanah pada tahun 2022 mencapai target 100% dengan cakupan luasan sebesar 98,66%. Persentase tersebut hanya meliputi wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta sehingga wilayah Kepulauan Seribu masih belum dilaksanakan pemetaannya. Pembaruan yang dilaksanakan hanya meliputi luasan 64.460 Hektar dari total area penggunaan lain seluas -
Gambar 3.25 Peta Zona Nilai Tanah pada Fungsi Land Value dalam
Aplikasi KAKAP
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
65.350 Hektar. Berdasarkan renstra, masih terdapat gap sebesar 890 Hektar dari wilayah DKI Jakarta yang belum terpetakan Zona Nilai Tanahnya, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Namun demikian, kegiatan ini belum dapat terlaksana karena belum dapat dirumuskan kebutuhan anggaran yang akuntabel untuk kegiatan pembuatan peta ZNT Kepulauan, mengingat terbatasnya akses transportasi menuju pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, pada tahun 2023-2024 perlu dirumuskan penganggaran yang sesuai dari Hibah Pemrov. DKI Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh wilayah DKI Jakarta telah terpetakan zona nilai tanahnya. Bidang tanah di Kepulauan Seribu telah banyak yang bersertipikat dan mengalami peralihan hak, sehingga dengan adanya peta zona nilai tanah akan menambah pemasukan kepada negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Peta ZNT dilakukan pembaruan untuk mendapatkan nilai tanah terkini sebagai basis data pelayanan pertanahan terutama untuk penerapan tarif PNBP dalam layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan informasi nilai tanah. Di samping untuk kegiatan layanan pertanahan, peta ini diiniasi sebagai rujukan/referensi pemerintah terkait BPHTB, PBB dan PPh. Saat ini peta zona nilai tanah tersebut juga sudah
50
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
terunggah pada aplikasi Kadaster Lengkap (KAKAP) pada https://dki-siap.atrbpn.go.id/ yang dapat diakses masyarakat dan sebagai analisis land value oleh dalam pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Seluruh kantor pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan Peta ZNT sebagai dasar penentuan tarif PNBP dalam layanan pertanahan sesuai dengan PP 128 tahun 2015. Oleh karena itu, kinerja persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan pada tahun 2022 adalah 100%. Dalam rangka meningkatkan fungsi land value pada administrasi pertanahan diperlukan data nilai tanah yang reliable dan acceptable untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian pemanfaatan peta zona nilai tanah untuk kepentingan yang lebih luas. Kajian ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendapatkan pengenaan persentase nilai BPHTB yang paling optimal dalam layanan pertanahan. Harapannya dapat berpengaruh terhadap peningkatan indikator registering property tanpa mengurangi capaian pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Disamping kepentingan pajak tanah (PBB, BPHTB, dan PPh), Peta ZNT juga akan diinisiasi digunakan untuk melihat referensi nilai hak tanggungan. Bank bisa menggunakan peta ZNT ini untuk melihat obyek HT yang akan dijadikan jaminan kredit. Dengan adanya informasi nilai tanah yang bisa dikases oleh perbankan akan lebih memperudah proses penilaian obyek HT dimaksud
Manfaat lainnya dari peta ZNT adalah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Salah satu muatan wajib yang harus ada dalam DPPT adalah estimasi nilai tanah. Nilai tanah ini bisa dicapture dari overlay antara peta rencana lokasi dengan peta ZNT. Diharapkan dengan analisa ini didapatkan nilai pasar yang terupdate pada saat itu Capaian Kinerja vs Capaian
Nasional Capaian Nasional Capaian IKK
100%
Capaian Kinerja Menurut Renstra
(dalam persen) Target Renstra Realisasi 0
100
200
300
400
500
2020 | 2021 |2022| 2023|2024
Keberhasilan dari capaian sasaran ini karena pelaksana kegiatan memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan output yang berkualitas. Hambatan dari capaian sasaran kegiatan ini adalah belum diperolehnya penganggaran yang akuntabel untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah untuk wilayah Kepulauan Seribu Tindak Lanjut untuk pemanfaatan peta zona nilai tanah dalam inisiasi penentuan tarif BPHTB, PBB dan PPh sehingga ada nilai tanah tunggal. Gambar 3.26 Tren Capaian Cakupan Informasi Nilai
Tanah dan Ekonomi Pertanahan dan Persentase Peta
Nilai Tanah yang Dimanfaatkan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
51
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
m. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang tertata pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang tertata pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan merupakan sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu kegiatan Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Katagori V, Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3), Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi . Kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan capaian sebagai berikut: Tabel 3.12
Capaian IKK pada Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang tertata
pada lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan
Nilai Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Tingkat Keikutsertaan
Jumlah Peserta
Konsolidasi Tanah
75%
Capaian Kinerja Tingkat Keikutsertaan
Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah pada
tahun 2022 sebesar 121%
Konsolidasi tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Capaian kinerja tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah pada tahun 2022 mencapai 121%. Angka tersebut diambil dari hasil penyepakatan dengan masyarakat pada lokasi pelaksaan materi teknis konsolidasi tanah yaitu pada Kampung Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara. Lokasi indikatif potensi konsolidasi tanah sebelumnya ditetapkan ada 2 (dua) kampung alternatif yaitu Kampung Muara Angke, Kelurahan Pluit dan Kampung Marlina, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan.
Realisasi 2020 Capaian Renstra
s.d. 2022 (%) 91,39%
121%
tanah dan rencana detil tata ruang dilakukan untuk mendapatkan alternatif pilihan arah pengembangan lokasi rencana konsolidasi tanah yang akan digunanakan dalam sosialiasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah. Hasil sosialisasi dan penyepakatan bersama warga Kampung Muara Angke diperoleh hasil 1.179 warga sepakat dari 1.290 warga Kampung Muara Angke atau diperoleh kesepakatan 91,39% dari semua warga. Pelaksanaan konsolidasi di Muara Angke selanjutnya diarahkan untuk peremajaan kota melalui program kegiatan penataan wilayah kumuh dengan bantuan Non Govermental Oragnization (NGO) yaitu Rujak Center Urban Studies (RCUS), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan Urban Poor Concortium (UPC).
Selanjutnya, lokasi potensi konsolidasi tanah akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan peraturan dan tahapan yang berlaku dengan fokus pengembangan kepada Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). Hal ini dilaksanakan dengan mendorong Pemprov dalam Dalam penyusunan potensi objek konsolidasi tanah diawali penyusunan Rapergub penataan permukiman padat dari pembuatan peta kerja yang dilakukan melalui proses penduduk dan penanganan kampung kumuh dalam analisis dan pembuatan peta potensi objek konsolidasi RPJMD/RKPD Tahun 2023. tanah. Analisis terhadap matrik kesesuaian penggunaan -
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
52
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian Kinerja Menurut Renstra
91%
40%
2020
2021
Target Renstra
200
2022 2023
151
2024
Target Tahunan yang Bersangkutan Realisasi Tahun yang Bersangkutan
(dalam persen)
Keberhasilan dari capaian sasaran ini karena besarnya dukungan SKPD dan peran serta masyarakat untuk merubah kehidupannya serta tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya elalui penataan kampung wilayah tempat tinggalnya. Terdapat peningkatan tingkat partispasi masyarakat peserta konsolidasi tanah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, angka keikutsertaan hanya 40% dari seluruh warga sehingga kegiatan konsolidasi tanah tidak dapat dilanjutkan. Pada tahun 2022, tingkat keikutsertaan mencapai angka 91% dari seluruh warga sehingga kegiatan konsolidasi tanah dapat dilanjutkan dengan memperhatikan peraturan dan tahapan yang berlaku. Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan konsolidasi tanah dengan fokus pengembangan kepada Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) melalui kolaborasi dengan masyarakat, SKPD dan stakeholder terkait yaitu penjajakan kesepakatan dengan beberapa NGO terkait.
Peta Lokasi dan Potensi Subjek Konsolidasi Tanah
Gambar 3.27 Peta Lokasi dan Potensi Subjek
Konsolidasi Tanah
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
53
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
n. Sasaran Kegiatan: Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu
Rasio Peningkatan Produktivitas P4T
Hasil Pengendalian Hak Atas
Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah,
Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-
Pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah
Tertentu dengan nilai 0,0158
Pada sasaran kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan tanah, Alih fungsi Lahan , Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatsaan dan Wilaayha Tertentu memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu dengan target 0,0158. Untuk mewujudkan kinerja dari sasaran kegiatan tersebut, didukung oleh Rincian Output Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 6 (enam) satuan kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan target 9 (sembilan) bidang tanah. Sampai dengan 2024, target penyelesaian pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 197.434 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat) bidang dengan baseline sebesar 3.074 (tiga ribu tujuh puluh empat) bidang.
Bentuk Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yaitu pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) belum Melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan.
Gambar 3.29 Kondisi lapangan bidang tanah yang dilaksanakan
Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah
Pada tahun anggaran 2022, terdapat gap Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu sebesar (-) 0,554. Salah satunya dari karena adanya perbedaan target Renstra dengan Tahun yang bersangkutan yang digambarkan sebagai berikut. 75.000
65.417
45.871
50.000
44.010
42.136
25.000
60 0
Gambar 3.28 Pelaksanaaan Kegiatan Pengendalian Hak
Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
45 2020
5 2021
9 2022
2023
2024
.
(dalam bidang)
Gambar 3.30 Perbandingan antara Target Renstra
dengan Target Tahun yang Bersangkutan
54
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
o. Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan secara Holistik Antar Instansi
Kinerja Jumlah Penyelesaian
Kejahatan Pertanahan Secara
Holistik antar Instansi/Lembaga
sebesar 100%
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan yaitu untk memberikan kepastian hukum kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan kejahatan pertanahan untuk tidak melakukan kembali kejahatan pertanahan dengan adanya hukuman pidana yang diterapkan.
Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan secara Holistik merupakan sasaran kegiatan yang mendukung roadmap Renstra Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 pada fungsi Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Dalam pelaksanaannya pencehagan dab penyelesaian kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah melibatkan unsur dari pihak kepolisian. Berbagai modus dilakukan mafia tanah, diantaranya memalsukan dokumen menggunakan mekanisme hukum sehingga Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya saling bersinergi dan berbagi informasi sebelum mengambil langkah tindak lanjut terhadap kejahatan pertanahan yang semakin meluas.
Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan secara Holistik antar Instansi/Lembaga yang merupakan indikator pencapaian sasaran kegiatan ini yang perhitungannya berdasarkan realisasi dari RO Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Rincian Output Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan merupakan RO utama yang mendukung terwujudnya sasaran kegiatan ini yang dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-800.HK.01.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan dengan tahapan, meliputi: Pengumpulan Data, Penyusunan Penyusunan kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan, Pelaksanaan dan Koordinasi. Pada tahun anggaran 2022, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memperoleh kerja Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan sebanyak 4 (empat) kasus. Bersama-sama dengan Ditreskim PoldaMetro Jaya menyelesaiakan kegiatan ini dengan capaian sebesar 100%.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.31 Pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama
Ditreskrim Polda Metro Jaya
Sebanyak 3 (tiga) kasus pada tahun 2022 merupakan kasus dengan modus pemalsuan surat, sedangkan 1 (satu) kasus lainnya merupakan tindak penipuan atau penggelapan. Progres saat ini, terhadap 2 (dua) kasus telah dikirimkan ke pengadilan, 1 (satu) kasus sampai tahap pemeriksaan saksi-saksi dan sita barang bukti, dan 1 (satu) kasus lainnya pemeriksaan terhadap saksi. Capaian sasaran kegiatan ini berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.
55
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi
Tabel 3.13
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra
Terselesaikannya Konflik dan kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi
Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga
23
Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKK Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan capaian 52,17%. Realisasi ini diperoleh dari tahun anggaran 2020 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun anggaran 2022 sebanyak 4 (empat). Meskipun dari tahun anggaran 2021-2022 capaiannya sebesar 100%, capaiannya Renstra-nya masih rendah.
5 4
4
4
5
5
Target Renstra Target Tahunan yang Bersangkutan Capaian Kinerja Tahun yang Bersangkutan
2020
2021
2022 2023
2024
(dalam kasus)
100%
Capaian Nasional Capaian IKK
(dalam persen)
Realisasi 2020 s.d. Capaian Renstra 2022 (%) 12
52,17%
Penyebabnya, pada tahun anggaran 2022 terdapat Gap antara capaian satker dengan target Renstra. Dengan demikian, sampai tahun anggaran 2024 capaiannya tidak mencapai 100%. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2024 diperlukan koordinasi dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan agar target Renstra dapat tercapai 100%,
Hubungan antara target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024, dengan Target Tahun Anggaran 2020-2022, dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 dihimpun dalam grafik ini dengan kesimpulan bahwa terdapat gap antara target Renstra dengan target tahun 2021 sehingga mempengaruhi capaian sasaran kegiatan. Namun, pada tahun anggaran 2022 capaian sasaran Terselesaikannya Konflik dan kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi yang dihitung berdasarkan IKK Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga lebih tinggi dari capaian nasional dengan gap bernilai (+) sebesar 2.66. Hambatan untuk mencapai sasaran kegiatan ini hingga tahun anggaran 2024, yaitu perlunya tambahan target untuk alokasi tahun 2020. Kerberhasilan dari capaian sasaran ini di tahun anggaran 2022 tidak lepas dari dukungan Ditkreskrim PoldaMetro Jaya sebagai Tim Pelaksana Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan. Hubungan kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan Polda Metro Jaya menjadi kunci.
Gambar 3.32 Capaian Kinerja Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga Tahun 2021-2022 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Tahun 2022)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
56
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
p. Sasaran Kegiatan: Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang
Penurunan Pengaduan
Masyarakat atas Permasalahan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan di Provinsi DKI
Jakarta sebesar (+) 184,61% Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang berdampak pada penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Kondisi permasalahan di Provinsi DKI Jakarta bersifat sengketa dan perkara baik antarindividu, individu-badan hukum, atau antar-badan hukum. Dengan demikian, untuk penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan pada saat gelar kasus di Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan, sedangkan untuk perkara penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pertanahan dan ruang, maka sengketa dan konfli yang terjadi mengalami penurunan. Oleh karena itu, pencapaian IKK ini berdasarkan penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung capaian IKK ini terdapat 2 (dua) Rincian Output, Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan. Kegiatan Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Cegah Praktik Mafia yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 bersama Polda Metro Jaya untuk membahas secara tuntas terkaitKonflik Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta dan kerjasama memberantas praktek mafia tanah.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.33 Pelaksanaan FGD Cegah Praktik Mafia
Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan terkait Tanah Aset Milik Negara/Daerah di Wilayah DKI Jakarta. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan terkait aset BUMN/BUMD. Dengan demikian, terjadi penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.
Gambar 3.34 Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan
57
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian IKK pada SK Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang
Tabel 3.14
IKK
Sasaran Kegiatan
Target Renstra 2022
Terciptanya Pemahaman yang Sama Penurunan Pengadaan Masyarakat dalam Masyarakat mengenai Pertanahan atas Permasalahan Sengketa, Konflik, 100% dari Tahun 2021 dan Ruang dan Perkara Pertanahan
Realisasi 2022
184,61%
Berdasarkan tabel di atas, angka pengaduan Secara rinci, rekapitulasi pengaduan yang ditujukan ke masyarakat atas permasalahan sengketa. konflik, dan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. perkara pertanahan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2022 meningkat sebesar 184,61% dari tahun sebelumnya.
Jumlah Penerimaan Pengaduan 48 26
2021
4
2022
Pelayanan Masyarakat
1 16
Korupsi/Pungli
45
Pertanahan/Perumahan
4 1
Hukum/Peradilan
2
Umum/lain-lain
1
Meningkatknya pengaduan masyarakat di tahun anggaran 2022 yang didominasi pada masalah perumahan/pertanahan disebabkan mayoritas disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat yang sudah merasa mendaftarkan bidang tanahnya melalui kegiatan PTSL dalam kurun waktu 2017-2020, namun sampai tahun anggaran 2022 belum terselesaikan. Penyelesaian residu PTSL telah menjadi komitmen seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui KAKAP DKI (Kadaster lengkap) sebagai sistem informasi administrasi pertanahan terintegrasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui alasan belum diterbitkannya sertipikat dikarenakan tumpang tindih dengan hak lain atau tidak sesuai dengan peruntukan pan pemanfaatan yang diatur dalam RDTR Provinsi DKI Jakarta. Gambar 3.35 Jumlah Penerimaan Pengaduan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
58
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
q. Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya Sengketa Pertanahan
Kinerja Penyelesaian
Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI
Jakarta sebesar
96,55%. Gambar 3.36 Pelaksanaan Gelar Kasus di Kantor
Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
Sasaran kegiatan ini merupakan salah satu sasaran kinerja yang mendukung Fungsi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam mewujudkan isu strategis di Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan, Pencapaian sasaran Terselesaikannya Sengketa Pertanahan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
Surat Pemberitahuan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan, meliputi: Pengkajian, Gelar Kasus Awal, Penelitian dan Kajian hasil Penelitian, Ekspose Hasil Penelitian, Rapat Koordinasi, Gelar Kasus Akhir. dan Penyiapan Rekomendasi Penyelesaian Kasus.
IKK Jumlah Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta dikerjakan dalam Rincian Output Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pemantauan/Evalu asi dan Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Apabila belum ada kesepakatan yang bersifat win-win solution, maka para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan Berita Acara Gelar Kasus Akhir tersebut dibuatlah Surat Rekomendasi Penyelesaian sebagai tindak lanjut dari Penanganan Sengketa oleh Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan. Penanganan sengketa dinyatakan selesai dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu Kriteria Satu, Kriteria Dua, dan Kriteria Tiga.
Dalam pelaksanaannya, Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pemantauan/Evala usi dilaksanakan secara paralel di 5 (lima) Kantor Pertanahan dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan merupakan RO utama yang mendukung terwujudnya sasaran ini.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Adapun Kriteria Satu (K1) untuk Kasus yang dapat diselesaikan sampai dengan penerbitan keputusan pembatalan/perdamaian/surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan. Kriteria Dua (K2) terdiri dari 2 (dua) bentuk surat, yakni Surat Petunjuk dan Surat Rekomendasi. Terhadap Surat Petunjuk brupa Surat Petunjuk Penyelesaian Kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain.
59
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Sedangkan Surat Rekomendasi berupa Surat rekomendasi Penyelesaian Kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan Penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri. Tabel 3.15
Untuk Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian. Berikut adalah capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pertanahan berdasarkan Roadmap Rencana Strategis Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024.
Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Sengketa Pertanahan
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra 2020-2024
Terselesaikannya Sengketa Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan
1.007
Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKK Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan sebesar 14,89% dengan jumlah 151 (seratus lima puluh satu) kasus dari target 1.007 (seribu tujuh) kasus. 300
Realisasi 2020 s.d. Capaian Renstra 2022 (%) 150
14,89%
Rendahnya capaian ini diperngaruhi oleh beberapa faktor yang diuraikan dalam grafik berikut.
281
276
250 250
200
165
35
3535 35 35
100
0
2020
56 58
59 60
2021
2022
2023
2024
(dalam kasus) Target Renstra
Target Tahun yang Bersangkutan
Realisasi pada Yahun yang Bersangkutan
Gambar 3.37 Perbandingan Antara Target Renstra, Target Tahun Bersangkutan, dan Capaiannya dari tahun 2020-2022
Dari grafik di atas, diketahui gap antara target Renstra dengan target setiap tahunnya sehingga mempengaruhi terwujudnya sasaran kegiatan ini baik secara roadmap Renstra maupun target tahunannya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Pada tahun anggaran 2022, capaian IKK ini hanya mencapai 96,55%. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta hanya tercapai 8 (delapan) kasus dari target 10 (sepuluh) kasus. Berikut perbandingan antara capaian Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian Nasional.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
100% 96,55%
Capaian Nasional Capaian IKK
Gambar 3.38 Perbandingan antara Capaian Nasional dengan Capaian
Kantor Wilayah BPN DKI Tahun 2022
Nilai Capaian Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 lebih rendah dari capaian nasional dikarenakan kurangnya respon pemohon untuk melengkapi data pendukung dan kurangnya data dukung yang dimiliki oleh para pihak.
60
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
r. Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan
Jumlah Penyelesaian
Penanganan Perkara di
Provinsi DKI Jakarta
sebesar 100% Penyelesaian perkara pertanahan di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu prioritas pada Fungsi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024. Keberhasilan penanganan perkara pertanahan diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan (IKK) Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara. Selanjutnya, IKK tersebut didukung oleh RO Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan. Rincian output (RO) Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan dilaksanakan oleh 6 (enam) satker di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Tabel 3.16
Tahapan dari kegiatan RO ini meliputi: menerima relaas yang dicatat dalam Buku Register Relaas pada aplikasi JUSTICIA, Pengumpulan data fisik dan data yuridis obyek perkara, Penyusunan Bahan Beracara, Beracara di Pengadilan, Upaya Hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), dan tindaklanjut pelaksanaan putusan pengadilan. Hambatan dalam penanganan perkara pertanahan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kurangya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang di Bidang dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada masingmasing satker. Selain itu, SDM yang ada kompetensi dan pendidikannya masih kurang untuk beracara di pengadilan. Dengan kurangnya SDM tersebut berakibat pada sulitnya pengaturan jadwal untuk mengikuti sidang, terlebih lagi ditambah jadwal sidang yang tidaj fleksibel. Dampak lain dari kekurangan SDM, yakni lambatnya proses penyiapan warkah untuk Beracara di Pengadilan. Berikut adalah capaiannya berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024.
Capaian IKK pada SK Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra 2020-2024
Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan
1.342
Berdasarkan tabel di atas, capaian Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan masih sangat kecil dengan sebesar 23,99%. Hal ini dikarenakan gap antara Target Renstra dengan realisasi cukup jauh. Realisasi hanya bernilai 50% dari target Renstra. Rendahnya realisasi penyelesaian penanganan perkara di Provinsi DKi Jakarta, tentunya dipengaruhi oleh target tahun yang bersangkutan yaitu dari tahun anggaran 2020-2022. Gambaran mengenai faktor penyebab rendahnya capaiannya berdasarkan Renstra disajikan dalam beberapa grafik berikut.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Realisasi 2020 s.d. Capaian Renstra 2022 (%) 322
23,99%
(192 kasus baseline)
Target Renstra
Target Tahunan
300
265 220
270
230
200
165 100
60
55
2021
2022
20 0
2020
2023
2024
Gambar 3.39 Perbandingan antara Target Renstra dengan Target
Tahun yang Bersangkutan
61
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Dari grafik di atas, terlihat gap yang jauh antara Target Renstra Tahun 2020-2024 dengan Target Tahunan yang biayai oleh APBN yang secara langsung berdampak pada realisasinya.
270
265
300
230 250
220
200
165 35 20 35 20
55 55
55 60
100
0
Keterkaitan antara Gap antara Target Renstra dengan Target Tahun Yang Bersangkutan dan Realisasi IKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan .
2020
2021
2022
2023
2024
(dalam kasus) Target Renstra
Target Tahun yang Bersangkutan
Realisasi pada Yahun yang Bersangkutan
Gambar 3.40 Perbandingan Antara Target Renstra, Target Tahun Bersangkutan, dan Capaiannya dari tahun 2020-2022
Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan gap antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Target Tahunanan dan Capaiannya pada setiap tahunannya. Perbedaaan ini dikarenakan kurangnya sumber pendanaan APBN pada setiap tahunnya yang berakibat pada sedikitnya realisasi dengan capaian realisasi di tahun anggaran 2024. Secara nasional, capaian Rincian Output Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan telah tercapai yang digambarkan dalam grafik berikut. Gambar 3.42 Pelaksanaan kegiatan Laporan Hasil Sidang
Perkara Pertanahan
0
100 Capaian Nasional
Capaian IKK
Gambar 3.41 Perbandingan antara Capaian Nasional dengan Capaian
Kantor Wilayah BPN DKI Tahun 2022
Pada tahun anggaran selanjutnya, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa untuk membahas mengenai tindak lanjut pecapaian strategi ini pada tahun anggaran 2024 baik dari segi pendanaan dan mekanismenya.
Capaian RO Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan pada tahun anggaran 2022 berbanding lurus dengan capaian nasionalnya.Dengan demikian untuk mewujudkan sasaran kegiatan ini sampai tahun 2024 diperlukan mekanisme tertentu dan pendanaan.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
62
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
2. Sasaran Strategis II: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik Sasaran strategis ini hanya memiliki sasaran kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah yang dilaksanakan oleh fungsi Tata Usaha. Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan 10 (sepuluh) indikator kinerja, meliputi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Maturitas (SPIP), Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan, Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran, Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik, dan Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik. Indikator yang mendukung terwujudnya sasaran kegiatan ini merupakan nilai pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan nilai rerata dari 6 (enam) satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan masing-masing IKK pada satuan kerja telah memiliki target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Indeks Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Akuntabilitas kinerja menunjukan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional. Akuntabilitas Kinerja Diukur berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Dokumen AKIP yang dievaluasi meliputi: Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Rencana Aksi, Laporan Monitoring Evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen pendukung lainnya. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria.
84,14
Untuk mewujudkan sasaran kegiatan ini, didukung oleh Layanan Perencanan dan Evaluasi melalui kegiatan penyusunan TRPNBP, Penyusunan Revisi DIPA/POK, dan Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran. Sedangkan untuk layanan pemantauan dan evaluasi, kemajuan saat ini telah dilakukan penyusunan dokumen AKIP berupa Renstra, dokumen PK, dokumen Rencana Aksi, dan dokumen RKT, dan update aplikasi pelaporan online, yaitu SKMPP, Smart DJA, dan E-Monev Bappenas yang dilakukan secara realtime. Secara rinci, berikut gambaran kemajuan pada 5 (lima) kantor pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.
84,96 A
A
80,06 A
2020
2021
2019
74,15 70,49
BB
BB
2018 2017
Gambar 3.43 Capaian Indeks Akuntabilitias Kinerja Instansi
Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.44 Pelaksanan kegiatan yang mendukung IKK Indeks
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
63
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Tabel 3.17
Capaian IKK pada SK Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
Sasaran Kegiatan
IKK
Target Renstra 2020-2024
Realisasi 2022
Capaian Renstra (%)
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
Indeks Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
90
84.96
94,40%
Capaian Indeks AKIP Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta saat ini sebesar 94,40% . Untuk mendorong terwujudnya Indeks AKIP pada tahun 2024 adalah melakukan perbaikan terhadap 4 (empat) unsur penilaian dengan melaksanakan Bedah DIPA beserta evaluasi kinerja kegiatan secara periodik. Monitoring dan evlaluasi dilakukan secara berkala terhadap capaian kinerja berdasarkan perjanjian kineja.
Monitoring dilakukan terhadap unit kerja dan satuan kerja dilingkungan Kanwil BPN DKI Jakarta yang dilakukan baik secara luring maupun secara daring yang dikemas dalam kegiatan Ngobras (Ngobrol Bareng Santai Asyik). Berdasarkan monitoring dan evaluasi secara periodik tersebut dapat diketahui hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam kegiatan PTSL, Kota Lengkap, kegiatan PKKPR, atau penanganan permasalahan pertanahan.
Gambar 3.45 Monitorng dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
2) Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Pada kualitas perencanaan anggaran aspek penilaian, meliputi: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Komponen Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 (lima) aspek, meliputi: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Sedangkan komponen Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung dari 1 (satu) aspek, yakni Capaian Output.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2022 sebesar 84,35 dari target tahun 2022 sebesar 88. Capaian IKPA pada tahun 2022 berdasarkan target Renstra Tahun 2022 sebagai berikut.
95,85%
.
Target Renstra Tahun 2022 Capaian IKPA Tahun 2022
Gambar 3.46 Capaian IKPA berdasarkan Renstra
64
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Rendahnya capaian IKPA pada tahun 2022, dikarenakan pengelolaan UP dan TUP yang masih rendah. Hal ini karena mekanisme pembayaran masih banyak menggunakan sistem LS.
Pada tahun anggaran selanjutnya, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan nilai IKPA dengan memantau pencairan anggaran pada setiap unit kerja berdasarkan rencana kerja perubahan anggaran (RKPA).
3) Indeks Profesionalitas ASN Kewenangan yang mengatur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
Prinsip dari Indeks Profesionalitas ASN ada 5 (lima), yakni Koheren (kriteria bersumber dari Sistem Merit), Kelayakan (standar pengukuran berdasarkan data obyektif atau riil), Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya_, Dapat itiru (dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukuran), dan Multi - Dimensional (pengukuran IPASN terdiri dari beberapa dimensi). berikut Dimensi pengukuran IPASN.
KRITERIA PENGUKURAN IPASN Kualifikasi Pendidikan Formal dari jenjang Dibawah SLTA-Strata Tiga
1. Diklat Kepemimpinan 2. Diklat fungsional 3. Diklat Teknis 4. Seminar/Workshop /Magang/Kursus
DIMENSI KUALIFIKASI (25%)
DIMENSI KOMPETENSI (40%)
DIMENSI KINERJA (30%)
DIMENSI DISIPLIN (5%)
nilai Kinerja pada 1. SKP (sasaran kinerja pegawai) 2. PKP (Perilaku Kerja Pegawai)
Hukuman Disiplin 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat
Gambar 3.47 Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Dalam rangka meningkatkan IPASN, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperbaiki 4 (empat) kriteria pengukuran. Terhadap Dimensi Kualifikasi, ASN di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta berpendidikan strata satu (S1) untuk usia produktif. Selajutnya untuk Dimensi Disiplin, pelanggaran karena ketidakhadiran sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan untuk 2 (dua) orang pegawai. Terhadap dimensi kompetensi, telah dilaksanakan Diklat Kepemimpinan berupa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diikuti oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Terhadap diklat fungional, para pejabat fungsional Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah mengikuti diklat fungsional Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi yang sekaligus meningkatkan kompetensi teknis. Sebagai tambahan, pada tahun 2022 pegawai yang memenuhi syarat telah dilantik dalam penyesuaian/inpassing jabatan Penata Pertanahan dan Penata Kadastral. Kompetensi lainnya ditingkatkan melalui webinar Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan setiap hari kamis dan Diklat Fungsional dan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
65
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
TREN INDEKS PROFESIONALITAS ASN 75
50
58.74
58
52.18
55.51
65
60.25
70
60
25
0
Capaian Tahun Bersangkutan Target Renstra
2020
Sosialisasi DES sesuai Permenpan RB No 6 Tahun 2022
Contoh Reward yang diberikan
2021
2022
2023
yang
2024
Pada tahun 2022, capaian IPASN mencapai target Renstra Tahun 2022. Upaya yang dilakukan yaitu melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, meliputi: 1. Penggunaan Aplikasi DES (Daily Evaluation System) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tujuan penggunaan aplikasi ini, membantu atasan untuk memberikan ekspetasi kinerja kepada pegawai yang dinilai; 2. Untuk menumbuhkan semangat bekerja pada diri ASN, diberikan reward and punishment dengan kualifikasi kinerja, kedisiplinan, dan kompetensi. Yang perlu diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya: penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis untuk Penata Pertanahan dan jabatan fungsional yang diampu oleh kementerian lain.
Gambar 3.48 Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
4) Indeks Maturitas (SPIP) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai unit kerja eselon II yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan suatu sistem pengendalian. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
SPIP
Kegiatan Pengendalian Informasi Komunikasi Pemantauan dan Pengendalian Intern
Gambar 3.49 Unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
66
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
INDEKS MATURITAS (SPIP) 3.90
4
3.50
3 2
2.75
3.10
2.681
2
1 0
Capaian Tahun Bersangkutan Target Renstra
2020
2021
2022
2023
yang
2024
Indeks Maturitas (SPIP) di lingkungan Kementerian ATR/BPN dinilai mulai tahun 2022 sebesar 2.681. Terhadap unsur SPIP di atas Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya perbaikan , meliputi: Lingkungan Pengendalian Melalui kegiatan apel pagi, pimpinan unit kerja membina integritas an integritas ASN di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sehingga membentuk kepemimpinan yang kondusif. Selain itu, pimpinan juga mendorong pegawai untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian. Drai Penilaian Risiko Unsur penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta berupa pendampingan penyusunan daftar risiko. Kegiatan Pengendalian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai pimpinan unit kerja melaksanakan dialog kinerja . Informasi Komunikasi Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta telah menggunakan bentuk dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui media sosial youtube, twitter, dan instagram. Umpan balik masyarakat terhadap Kanwil BPN Provinsi DKi diampaikan melalui hotline pengaduan. Pemantauan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakata menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit Irjend dan BPK. Gambar 3.50 Capaian Indeks Maturitas (SPIP) di Kanwil BPN Provinsi DKi Jakarta
5) Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Persentase integritas pelayanan publik diukur berdasarkan indikator proporsi satuan kerja yang memenuhi syarat sebagai Kantor WBK dan WBBM dibandingkan dengan jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2022 melalui surat nomor UP.02.03/1006-31/V/2021 tanggal 13 Mei 2022 hal Usulan Satuan Kerja WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Jumlah satuan kerja yang diusulkan oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 5 (lima) satuan kerja. Sebanyak 1 (satu) satker diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Bersih Melayani (WBBM) dan 4 (empat) satker yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
67
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
100
100 83.33 75
75
50
63 50
25
0
88
16.66
2020
2021 2022 (dalam persen)
Target Renstra
2023 Capaian Tahun Bersangkutan
2024 yang
Gambar 3.51 Perbandingan antara Target Renstra dengan
Capaian Tahun 2022
Namun, berdasarkan Pengumuman Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/09/PW.03/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN DKI Jakarta yang memenuhi syarat seleksi administrasi dari Menpan RB yaitu Kanwil BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Capaian kinerja Indikator Persentse Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebesar 83,33%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, hanya mengusulkan 1 (satu) satker yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada Tahun 2022, satker yang diusulkan sebanyak 5 (lima) satker berdasakan surat usulan di atas. Terhadap satker Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta yang dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian ATR/BPN sebesar 81,92 yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian dari KemenPANRB akan dilakukan perbaikan di area Pelayanan Publik dan Pengawasan pada tahun anggaran berikutnya.
Gambar 3.52 Verifikasi Lapang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6) Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu laporan keuangan, tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, penyusunan LHKASN, dan jumlah tindak lanjut atas laporan pengaduan. Laporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tingkat satker dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) telah disusun setiap semester dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Terdapat 6 satuan kerja di lingkungan Kanwil -
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
BPN Provinsi DKI Jakarta yang telah menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA dan 1 laporan keuangan tingkat UAPPAW. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan catatan tim evaluasi dan pemantauan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pada indikator laporan keuangan diperoleh nilai sebesar 100%. Pada indikator tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan oleh BPK RI, laporan hasil -
68
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, dan laporan hasil pengawasan audit investigasi. Berdasarkan evaluasi dan rekonsiliasi data tindak lanjut terhadap LHP BPK dan inspektorat terdapat 146 rekemendasi pada satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007 s.d 2022. Terhadap 146 rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan tindak lanjut untuk 120 rekomendasi dengan kesimpulan sebanyak 51 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi dan sebanyak 69 tindak lanjut masih dalam proses. Terhadap 26 rekomendasi masih dinyatakan sebagai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, capaian kinerja persentase jumlah rekomendasi temuan BPN dan Inspektorat Jenderal dari tahun 2007 s.d 2022 adalah 80,54%. Namun demikian jika hanya dalam lingkup satuan kerja Kanwil BPN DKI Jakarta tahun 2022, terdapat 5 rekomendasi dan terhadap 5 rekomendasi tersebut semuanya telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
Gambar 3.53 Aplikasi JAKARTASIAP untuk Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pada indikator penyusunan LHK-ASN (Laporan Harta Kekayaan-Aparatur Sipil Negara) telah mencapai kinerja sebesar 100%. Seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah menyusun dan melaporkan harta kekayaannya. Indikator selanjutnya adalah, tindak lanjut atas laporan pengaduan. Laporan pengaduan baik yang masuk melalui aplikasi Lapor, aplikasi Tuntas, surat, email atau #TanyaATRBPN pada sosial media Twitter, Instagram, dan Youtube telah 100% ditindaklanjuti. Oleh karena kinerja pada indikator ini sudah 100%.
Dalam rangka memudahkan monitoring tindak lanjut LHP untuk satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN DKI Jakarta, diciptakan aplikasi atau inovasi untuk membantu dalam input data eviden tindak lanjut verifikasi kesesuaian eviden tindak lanjut dan penentuan kesesuaian tindak lanjut. Aplikasi tersebut adalah Jakarta-SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pertanahan).
0
100% Laporan Keuangan
100 0
80,53%
Tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
100 0
100 0
100% Penyusunan LHKASN
100
100% Tindaklanjut Pengaduan
atas
laporan
Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu laporan keuangan, tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, penyusunan LHKASN, dan jumlah tindak lanjut atas laporan pengaduan. Laporan Keuangan tingkat satker dan daerah disusun setiap semester. Capaian keempat masing-masing indikator adalah 100%, 80,53%, 100%, dan 100%. Oleh karena itu, capaian kinerja Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan adalah sebesar 95,13%. Nilai ini menunjukan bahwa capaian kinerja ini harus ditingkatkan utamanya pada komponen tindak lanjut hasil pengawasan karena masih banyak rekomendasi hasil pengawasan yang tindak lanjutnya dinyatakan belum sesuai sehingga perlu adanya rekonsiliasi data yang lebih intensif. Gambar 3.54 Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
69
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
7) Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Kegiatan layanan perkantoran diselenggarakan untuk mendukung penyelenggaraan organisasi seperti operasional perkantoran, tetapi terdapat yang bersifat insidental yakni untuk pelantikan/pengambilan sumpah jabatan. Pada tahun anggaran 2022, kebijakan PPKM masih diberlakukan sehingga penyelenggaran kegiatan masih bersifat daring dan luring. Sebagai upaya penyebaran kembali virus COVID-19, melalui layanan perkantoran disediakan penambah daya tahan tubuh bagi seluruh ASN di Kanwil BPN Povinsi DKI Jakarta. Menjawab tantangan pada tahun anggaran sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi mulai membangun kantor berstandar dunia secara akuntabel. Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan sarana dan prasarana internal. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan berstandar dunia digunakan untuk menunjang pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Dalam melayani masyarakat dibutuhkan sarana prasarana pendukung yang memadai salah satunya dengan menerapkan kantor cerdas (smart office). Adanya perubahan atau penerapan kantor cerdas akan menujang iklim kerja dan iklim pelayanan yang meningkatkan produktivitas. Sebuah kantor belum dapat dikatakan smart sebelum teknologi dan layanannya mampu mendukung setiap individu dalam bekerja. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan untuk perangkat pengolah data, peralatan dan fasilitas perkantoran, perangkat video sistem, pengadaan fasilitas perkantoran, dan software. Pengadaan perangkat pengolah data berupa pengadaan komputer grafis, komputer tekstual, laptop grafis, laptop tekstual, dan priter. Kompuer grafis dikhususkan untuk pengolahan data spasial yang digunakan oleh Seksi Survei dan Pemetaan.
Peralatan dan fasilitas perkantoran berupa AC Split, Sliding Door Automatic, dan Main Roof Lift. AC Split digunakan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Sedangksn Sliding Door Automatic dipasang di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Untuk Main Rope Lift digunakan untuk mengganti tali lift Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Perangkat video system berupa videotron yang digunakan untuk menunjang ruang rapat kanwil yang dilengkapi oleh Pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa kursi rapat. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di era transfomasi digital, pada layanan perkantoran dilakukan perbaikan jaringan internet dengan pengadaan lisensi Management Access Point dan lisensi Management Controller Access Point.
Gambar 3.55 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan
Berstandar Dunia
Selain itu, dana hibah digunakan untuk membangun Aplikasi Kadaster Lengkap (KAKAP) yang merupakan sistem informasi pertanahan. KAKAP digunakan sebagai instrumen monev dan pengambilan kebijakan bersama stakeholder serta rencana monetisasi layanan pertanahan di masa mendatang.
Gambar 3.56 Tampilan dashboard KAKAP DKI
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
70
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
8) Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Berada di ibukota negara, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan pertanahan dan tata ruang yang kompleks dibandingkan wilayah lainnya. Dengan demikian, jumlah pengaduan masyarakat lebih banyak. .Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kanal Google Business, Instagram, Lapor.id, dan Whatsapp melalui hotline 0813-1558-1671 akun Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
Terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat ke kanal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan direkap oleh https://tuntas.atrbpn.go.id/ dan ditindaklanjuti olh satker yang dituju. Aplikasi TUNTAS mulai diberlakukan pada Bulan April 2022.
Gambar 3.57 Portal Layanan Pengaduan Masyarakat
REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2022
INDEKS PENGADUAN MASYARAKAT
233 233
250
*) Dihitung berdasarkan KEPMEN IKU, persentase SPAN LAPOR 93,81%, Whatsapp, Instagram, dan Google business sebesar 100%, TUNTAS sebesar 54,09%
200
142 142
150
100
97
89,58%
91 61
50
0
33
24 24 SPAN LAPOR
Whatsapp
Jumlah Pengaduan
Instagram Google Business
Target Renstra
TUNTAS
Tindak Lanjut Pengaduan
Capaian Tahun 2022
90
2020
95 2021
100 100
2022
89.58 100
2023
100
2024 0
25
50
75
Target Renstra Capaian Tahun Bersangkutan
yang
100
Pada tahun anggaran 2021, persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 100% dengan kondisi pengaduan berasal dari akun media sosial milik Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan kanal LAPOR. Menurunnya persentase IKK ini dipengaruhi banyaknya pengaduan yang belum ditindaklanjuti yang mayoritas berasal dari kanal TUNTAS. Hal ini dikarenakan pengaduan pada kanall TUNTAS bersifat sengketa sehingga upaya penyelesaian membutuhkan waktu. Pada tahun berikutnya, Kantor Wilayah BPN Povinsi DKI Jakarta meningkatkan monitoring kepada satker kantah dikarenakan masalah yang diadukan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta mencakup 5 (lima) satker kantor pertanahan. Gambar 3.58 Capaian Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
71
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
9) Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya diatur Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dengan pokok peraturan, yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem Penyediaan Layanan Informasi. Layanan Informasi Publik yang diberikan bersifat Jelas, Mudah, dan Cepat. Saat ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan digitalisasi Layanan Informasi Publik melalui sosial media Instagram, twitter dan website https://dki.atrbpn.go.id/. 100 100
100
100
100
100
Gambar 3.59 Digitalisasi Layanan Informasi Publik 269
SOP
90
2
Warkah
80 75
80
Hak Atas Tanah dan Bidang
33
Tata Ruangg
50
2
Keabsahan Dokumen 25
0
21
Pengecekan Berkas
1
Data ZNT 2020
2021
2022
2023
2024
0
100
200
300
Pada tahun 2022, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 408 permohonan dengan permohonan terbanyak perihal SOP syarat, biaya, dan waktu pelayanan pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengurusan tanahnya. Untuk itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mensosialisasikan layanan pertanahan dan kegiatan kantor melalui media sosial yang mudah di akses oleh masyarakat luas. Pada tahun anggaran berikutnya: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta akan membangun website PPID Kanwil BPN dan mensosialisasikan kepada masyarakat lewat media sosial karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan PPID. Gambar 3.60 Capaian Persentase Layanan Informasi Publik
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
72
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
10) Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik Pelaksanaan Strategi Komunikasi (strakom) pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Surat Edara Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3570/4.3/100/XI/2018 tanggal 19 November 2018. Berikut capaian pelaksanaan strategi komunikasi publik di Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Capaian Pelaksanaan Strakom di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKi Jakarta
Tabel 3.18
NO
Indikator Strakom
Pencapaian
1
Aktif Portal Website
Website Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dapat diakses melalui tautan https://dki.atrbpn.go.id/ yang menyajikan Siaran Pers dan Berita Pertanahan terupdate
2
Kerjasama dengan media massa
Pada tahun anggaran 2022, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan kerjasama dengan media massa dan menjadi catatan pada tahun anggaran berikutnya
3
Monitoring berita pertanahan dan tata ruang
Monitoring berita pertanahan dan tata ruang dilaksanakan oleh satker Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan satker kantor pertanahan untuk memantau pelaksanaan Strakom di masingmasing satker melalui kegiatan Ngobras Tata Usaha yang dilaksanakan setiap bulan
4
Sosialisasi melalui media
Sosialisasi secara aktif dilaksanakan melalui online melalui instagram, twitter, website dan youtube
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
73
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
NO
Indikator
Pencapaian
5
Dokumentasi Peliputan dan Kehumasan
Kegiatan yang bersifat ceremonial, kegiatan pimpinan dengan stakeholder terkait , dan seluruh kegiatan kentor telah diadakan peliputan dan publikasi secara aktif pada newsletter Bhumi Jakarta yang terbit setiap 3 (tiga) bulan. kanal youtube kanwilbpndkijakarta dengan berita unggulan SEPEKAN BUMI JAKARTA, twitter Kanwil BPN DKI Jakarta sangat aktif memberikan informasi publik secara update, dan website dki.atrbpn.go.id menyajikan berita pertanahan terkini melalui siaran pres dan berita pertanahan
6
Pengelolaan Media Sosial
Kanwil BPN DKI Jakarta aktif mengelola sosial media instagram, twitter dan youtube untuk mengunggah seluruh kegiatan kantor dan me-repost postingan akun media sosial Kementerian ATR/BPN sebagai transmisi pelayanan publik dari kementrian ke daerah.
7
Penerbitan NewsLetter dan Brosur
Bhumi Jakarta merupakan newsletter Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang terbit setiap 3 (tiga) bulan yang didistribusikan kepada satker di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Brosur KAKAP (kadaster lengkap) yang merupakan sistem informasi pertanahan. Newsletter ini juga dipublikasikan melalui website dki.atrbpn.go.id
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
74
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
EM1
EM2
Pada tahun 2022, konferensi pres/doorstop sebanyak 4 kali, sedangkan pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 14 kali. Dengan demikian, capaian EM 1 sebanyak 250%.
14
4
Tesmoni dari pihak lain pada tahun 2021 belum pernah dilaksanakan. Namun, pada tahun 2022 testimoni yang diberikan oleh stakeholder terkait sebagai penerima manfaat layanan sebanyak 4 kali yang diposting di Kanwil BPN DKI Jakarta. Dengan demikian menjadi catatan pada tahun anggaran berikutnya, agar meningkatkan pelayanan dan kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat sehingga nilai capaian EM 2 tidak ada.
4
2021 2022 31% 104%
INSTAGRAM
2021 2022
EM3
Peningkatan follower di kanal milik Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tersaji pada grafik dengan youtube sebagai peningkatan follower tertinggi di tahun 2022 sebesar 148%, diikuti Instagram sebesar 31%, Twitter sebesar 6% dan facebook sebesar 5%. Dengan demikian nilai EM3 sebesar 47%
3991
3058
FACEBOOK
101%
5%
1500 604
Berdasarkan capaian Nilai EM1, EM2, dan EM3 maka Nilai Unsur Earned Media sebesar 99%
637
300
2020 2021 2022
102%
TWITTER
3629
2020 2021 2022
SM1 4014
4.000
6%
3.000
3835 YOUTUBE 146%
1800 319%
70
2020 2021 2022
5.000
2.000
1.000
469 721
0
2021 2022
293
SM2
2020 2021 2022
OWNED MEDIA Nilai Owned Media diperoleh dari Penilaian Biro Humas Kementerian ATR/BPN sebesar 73%
10 10
7,5
5
4
2,5
Capaian Realisasi Strakom di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar 158.48%
Pada tahun 2021 jumlah repost medsos sebesar 469 kali, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 4014 kali. Angka repost yang melonjak sangat tajam merupakan keberhasilan Biro Humas Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pembinaan dan pemantauan . Dengan demikian, nilai SM1 sebesar 755,86% Pada tahun 2021, newsletter Bhumi Jakarta diproduksi setiap bulan dimulai dari bulan Februari. Namun, karena ketersediaan dana pada tahun 2022 diproduksi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Karena perubahan pola cetak tersebut menyebakan capaian SM 2 sebesar (-) 150%.
0
Berdasarkan capaian Nilai SM1 dan SM2, maka nilai Unsur Shared Media sebesar 303.44%
Gambar 3.61 Capaian Persentase Strategi Komunikasi Publik
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
75
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
B. REALISASI AGENDA PRIORITAS Pada tahun anggaran 2022, terdapat 6 (enam) Rincian Output yang merupakan Progam Prioritas (PN), meliputi: Peta DasarPertanahan, PBT K4 PTSL ASN, Data GTR Provinsi, Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan, Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa, dan Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan. 1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022 100
100
100
92,43
100
100
100
98,33
100
96,55
91,66
75
50,90
50
25
0
Peta Dasar Pertanahan
PBT K4 PTSL
Data GTRA Provinsi
Kejahatan Pertanahan
Sengketa Pertanahan
Perkara Pertanahan
(dalam persen)
2022
2021
Gambar 3.62 Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SATKER TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2022
200
165
165
150
100
56
55
50
8.78 0
Peta Dasar Pertanahan
(dalam Km2)
1
1 Data GTRA
(dalam data)
4
4
Kejahatan Pertanahan
Sengketa Pertanahan
(dalam kasus)
Perkara Pertanahan
(dalam kasus)
(dalam kasus)
100.000
81.408 75.000
50.000
Realisasi Tahun 2022 Renstra Tahun 2022
25.000
1.941 0
K4 PTSL
(dalam bidang)
Gambar 3.63 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan Renstra Tahun 2022
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
76
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SATKER TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL
100
100
100
100
98,11
92,43
100
100
97,34
96,55
100
100
100
75
50
25
0
Peta Dasar Pertanahan
PBT K4 PTSL
Data GTRA Provinsi
Kejahatan Pertanahan
Sengketa Pertanahan
Perkara Pertanahan
(dalam persen)
Realisasi Tahun 2022
Standar Nasional
Gambar 3.64 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional
4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SATKER TAHUN 202O-2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2022 Perbandingan Capaian Kinerja Satker Tahun 2020-2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2022
Tabel 3.19
No
RO Prioritas
Target Renstra
Tahun 2020-
2022
Realisasi
Renstra Tahun
2020-2022
Capaian (%)
1.
Peta DasarPertanahan
65.100
878
1,34
2
PBT PTSL K4 Provinsi
112.814
57.256
50,75
3
Data GTRA Provinsi
3
3
100
4
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Kejahatan Pertahanan
12
12
100
5
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
450
322 (baseline 192)
71,55
6
Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
615
130
21,13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
77
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Realisasi PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut: Target dan Realisasi PTSL dari Tahun 2017 s.d. 2022 di Provinsi DKI Jakarta
Tabel 3.20
Target No
Realisasi
Tahun PBT
SHAT
K1
K2
K3
K4
Total
1
2017
25.000
25.000
23.350
0
2.583
0
25.833
2
2018
337.382
335.382
119.612
122
208.233
19.589
347.556
3
2019
243.000
241.623
110.669
2
114.614
47.108
272.393
4
2021
14.921
28.590
20.392
1
13.806
7.647
41.846
5
2022
2.050
5.000
3.966
0
658
1.604
6.228
622.353
635.595
277.889
125
339.894
75.948
693.856
Jumlah
Sumber: https://ptsl-statistik.atrbpn.go.id/(data 30 Desember 2022)
berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2022 PTSL di Provinsi DKI Jakarta telah mampu memetakan bidang tanah sebanyak 693.856 bidang. Pada awal pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 jumlah bidang tanah yang bersertipikat sebanyak 1.435.088 bidang dan hingga tanggal 30 Desember 22 (data https://htelstatistik.atrbpn.go.id/), jumlah seripikat di Provinsi DKI jakarta adalah sebanyak 1.761.846 bidang. Berdasarkan angka tersebut terdapat kenaikan jumlah bidang bersertipikat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 326.758 sertipikat dalam kurun waktu 2017 s.d. 2022.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
78
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
C. REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran
Tahun 2022 sebesar
98,11% Realisasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp159.545.292.325,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 98,11% dari total pagu sebesar Rp162.617.541.000,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sisa Anggaran 1.9%
Realisasi 98,11%
Secara umum, berdasarkan grafik tersebut penyerapan anggaran tahun 2022 mengalami pertumbuhan cukup signifikan dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2020 maupun 2021. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja pegawai. Untuk belanja barang terjadi karena adanya kegiatan yang dibiayai oleh Hibah Pemprov DKI Jakarta. Realisasi anggaran tahun 2022 menurut penyelenggara kegiatan sebagaimana grafik terlihat bahwa realisasi tertinggi pada penyelenggaran Dukungan Manajemen (Dukman) yang kemudian disusul pada kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Tingginya realisasi pada fungsi Dukungan Manajemen karena fungsi ini menyelenggarakan belanja pegawai dan pada tahun 2022 terdapat kegiatan belanja modal yang banyak dilakukan optimalisasi. 100
Realisasi 98.1%
Gambar 3.65 Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Sumber: Aplikasi SAS yang di akses pada 20 Februari 2023
Penyerapan anggaran pada tahun 2022, meningkat sebesar 8,59% dibandingkan capaian penyerapan anggaran tahun 2021 yang sebelumnya mencapai 89,52%. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2020-2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: 98,11% 93,92% 89,52%
Realisasi Anggaran (%)
75
50
25
0
Dukman
SP
PHPT
PP
PTP
PPS
Gambar 3.67 Realisasi Anggaran per Penyelenggara Kegiatan Tahun 2022
159,55
162,62
146,05
163,14
137,823
146,75
Realisasi anggaran terendah terdapat pada fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran, rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kurang optimalnya kegiatan SHAT PTSL, SHAT Non Sistematis, dan SHAT BMN yang mendukung kinerja kegiatan jumlah bidang tanah terdaftar. Pelaksanaan kegiatan terkendala salah satunya karena tidak clear and clean nya subjek dan objek bidang tanah yang didaftarkan.
Gambar 3.66 Grafik Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
79
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Tabel 3.21
Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y Pagu
Realisasi 2022
% thd
Anggaran
2022
Realisasi 2021
% thd
Anggaran
2021
Growth
BPN se-DKI
162.617.541.000
159.545.292.325
98,11
146.050.106.722
89,52
8,59
Belanja Pegawai
50.320.074.000
50.307.473.178
99,97
47.536.962.281
97,6
2,37
Belanja Barang
76.482.851.000
73.678.796.085
96,33
62.096.859.878
80,8
15,53
Belanja Modal
35.814.616.000
35.559.023.062
99,29
36.414.653.730
96,9
2,39
Belanja
Realisasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta secara rinci, capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.22 Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y Target
Realisasi
Capaian (%)
Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang
Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan
1,34%
1,34%
100%
Surveyor Kadastral Berkualitas yang
Dihasilkan (termasuk penata
kadasatral)
3,75%
3,75%
100%
Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan
16,30%
16,79%
Realisasi (Rp)
Realisasi
(%)
170.197.000
153.359.300
90,11
27.238.000
25.773.500
94,62
103,01%
Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang
7.870.028.000 7.038.840.977
Cakupan Luas Bidang Tanah
Terpetakan tervalidasi
2,66%
2,13%
80,08%
Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan
Informasi Untuk Menunjang
Penanganan Sengketa, Permasalahan
dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
58,05%
16,00%
80,08%
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Anggaran
89,43
80
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran
Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan
513.437.000 Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan Yang Terintegrasi Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga
atau Instansi yang bermitra
-
-
-
Jumlah Lisensi PPAT
-
-
-
Realisasi (Rp) Realisasi (%) 504.038.199
Terwujudnya Peraturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang
1.595.233.000 1.400.998.079 Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan
9.927
10.387
Perorangan yang ditetapkan Keputusan Keputusan
75
75 Keputusan Keputusan
32.205
27.962
Bidang
BidangTanah Tanah
1 Data
-
-
600 KK
600 KK
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
95 Ha
83,95
302.438.000
281.766.000
93,16
536.872.000
535.117.890
99,67
491.575.000
491.186.334
99,92
119.597.000
119.563.000
99,97
100%
Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Realisasi Luas Tanah yang disediakan
bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Kepentingan Lainnya
3.001.656.000 2.519.906.684
-
Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Teredistribusikannya Tanah Objek
Reforma Agraria (Access Reform)
100
1 Data
Teredistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria Jumlah Bidang Tanah yang diredistribusi
41.575.000
86,83%
Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan
Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang
Berbasis Wilayah dalam Rangka
Menunjang Penyelenggaraan Reforma
Agraria
41.575.000
100%
Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan
Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang
Terdaftar
87,82
104,63%
Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan
Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Jumlah Bidang Tanah Instansi
Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang
ditetapkan
98,17
105 Ha
110,53%
81
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi Capaian (%)
Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi
Pertanahan Persentase Peta Nilai Tanah yang
dimanfaatkan
98,66%
98,66%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang tertata pada lokasi Konsolidasi
Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta
Konsolidasi Tanah
50%
91,39%
0,01590
0,01590
100%
100%
58 Kasus
56 Kasus
55 Kasus
55 Kasus
199.080.000
195.248.553
98,08
30.045.000
29.565.600
98,40
67.285.000
67.285.000
100
159.215.000
159.204.000
99
728.385.000
608.244.300
83
1.135.775.000
1.020.859.678
89,88
100%
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
84.20
84.96
100.90%
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)
91.50
84.35
92.19%
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara
60.00
60.25
100.42%
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
99,44
96,55%
Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara
Pertanahan
264.214.000
100%
Terselesaikannya Sengketa Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan
265.710.000
100%
Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan
dan Ruang Penurunan Pengaduan Masyarakat atas
Permasalahan Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan
Realisasi
(%)
100%
Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar
Instansi Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan
4 Perkara 4 Perkara Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga
Realisasi (Rp)
182,78%
Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Alih Fungsi
Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil
Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar
Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu
Anggaran
145.362.200.000 144.086.488.731
99,12
82
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Target
Realisasi
Capaian (%)
Indeks Maturitas (SPIP)
3.00
2.68
89.37%
Persentase Integritas Pelayanan
Publik di Bidang Pertanahan dan Tata
Ruang
83%
75%
90.36%
Persentase Capaian Kinerja Hasil
Pengawasan
97.50
95,13
97,57%
Persentase Terpenuhinya Layanan
Perkantoran
100.00
100.00
100.00%
Persentase Pengelolaan Tindak
Lanjut Pengaduan Masyarakat
100.00
100.00
100.00%
Persentase Layanan Permohonan
Informasi Publik
100.00
100.00
100.00%
Persentase Pelaksanaan 4 (empat)
Metode Strategi Komunikasi Publik
100.00
158,00
158%
Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran
Realisasi (Rp)
Realisasi
(%)
Realisasi anggaran tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan capaian rerata realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN secara nasional. Rata-rata realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN secara nasional sebesar 93,61% sedangkan realisasi DKI Jakarta sebesar 98,11%. Berdasarkan angka tersebut terlihat bahwa capaian DKI Jakarta lebih tinggi (+) 4,505% dibandingkan capaian nasional.
Gambar 3.68 Realisasi Anggaran DKI Jakarta Dibandingkan Capaian Nasional
Berdasarkan grafik, realisasi anggaran DKI Jakarta menempati urutan ke-5 dari 35 satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Dengan adanya capaian tersebut, diharapkan juga seiring dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan memberikan output yang berkualitas.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
83
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA 1. EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan komponen utama penggerak suatu organisasi. Secara kualitas, SDM di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta memiliki nilai 60,29 berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN. Petugas ukur yang merupakan ujung tombak pendaftaran tanah, namun sampai dengan tahun 2022 kebutuhan belum mencukupi. Berikut rekapitulasi kebutuhan petugas ukur di Provinsi DKI Jakarta Rekapitulasi Kebutuhan Petugas Ukur di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ABK
Tabel 3.23 No
Satuan Kerja
Kebutuhan Petugas Ukur (orang)
ketersediaan Petugas Ukur (orang)
Selisih
Ket
1
Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
1
1
0
Jumlah permohonan titidak ada karena pengukuran > 25 Ha
2
Kantah Kota Adm. Jakarta Utara
14
5
9
3
Kantah Kota Adm. Jakarta Timur
33
5
28
4
Kantah Kota Adm, Jakarta Selatan
17
5
12
5
Kantah Kota Adm. Jakarta Barat
17
8
9
6
Kantah Kota Adm. Jakarta Pusat
8
4
4
Jumlah petugas ukur di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 31,11% yang berasal dari jabatan Asisten Penata Kadastral dan Petugas Ukur. Dengan adanya pelimpahan kewenangan permohonan pertama kali kepada KJSB dapat membantu penyelesaian pekerjaan.
Jumlah
90
28
62
Sumber. Analisa Beban Kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
2. EFISIENSI BANGUNAN GEDUNG Efisiensi material dihitung banyaknya satker yang telah memiliki gedung di atas hak dibandingkan banyaknya satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DKi Jakarta. Kondisi saat ini dari 6 (enam) satuan kerja hanya 4 (empat) kantor pertahanan yang telah memiliki bangunan kantor di atas hak tanahnya sendiri, yakni Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan yang masih tahap akhir penyelesaian bangunan gedung.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Terhadap kedua kantor lainnya, yakni Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta masih menempati bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat bangunan gedung milik sendiri namun berdiri di atas tanah milik Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat Efisiensi Gedung Kantor di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar 66,67%
84
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
3. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN Capaian realisasi anggaran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2022 sebesar 98,11%. Keberhasilan capaian ini menunjukkan komitmen ASN di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik dan lembaga. Strategi pencapaiannya, yakni melakukan pergeseran kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Perhitungan efisiensi penggunaan anggaran ini bermanfaat untuk mengetahui potensi capaian output program/kegiatan dapat dipertahankan pada satuan yang ditetapkan atau ditingkatkan. Berikut rekapitulasi tingkat efisiensi anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional. Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional
Anggaran (Input)
% Input
Fisik (Output)
% Output
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output yang Dihasilkan
Realisasi/ Capaian No
RO Prioritas Nasional
1`
Peta DasarPertanahan
120.365.800
87.93
8,78
100
1,13
2
PBT PTSL K4
126.326.600
73,36
1.941
92,43
1,25
3
Data GTRA Provinsi
513.682.848
99,66
1
100
1,00
4
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Kejahatan Pertahanan
67.285.000
100
4
100
1,00
5
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
604.884.300
83,43
56
96.55
1,15
6
Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
1.020.859.678
89.88
55
100
1,11
98.16
1,10
Rata-rata
89,04
Efisiensi Penggunan Anggaran pada kegiatan Prioritas Nasional di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 senilai 1,10 yang didapat dari perbandingan persentase Output dnegan persentase Input. Dengan demikian, penggunaan anggaran untuk program prioritas nasional sangat efisien dengan efisiensi tertinggi pada kegiatan PBT PTSL K4 senilai 1,25. Sedangka untuk kegiatan Data GTRA Provinsi memiliki nilai seimbang sehingga penggunaan anggarannya efisien.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
85
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
E. KINERJA LAIN-LAIN Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja-kinerja lainnya selain yang tertuang dalam Sasaran Kegiatan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan pada subbab sebelumnya. Kinerja yang dimaksud antara lain achievement dan penghargaan baik level nasional maupun internasional. Selain itu, ada juga inovasi yang dilakukan oleh satuan kerja pada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta replikasi yang dilakukan dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Penghargaan ini diterima Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil mensertipikatkan sejumlah 136 sertipikat bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari 136 sertipikat bidang tanah tersebut, telah berhasil diselamatkan aset negara sebesar Rp478.853.468.000,00.
Adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut: 1.ACHIEVEMENT DAN PENGHARGAAN a. Asia Pasific Regional User Group Meeting Presenter di San Diego, California Pada Agustus 2022, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta mewakili Kementerian ATR/BPN memberikan paparan pada Asia Pasific Regional User Group Meeting di San Diego, California. Pada kesempatan ini, Kanwil BPN DKI Jakarta mempresentasikan inovasi KAKAP (Kadaster Lengkap) sebagai implementasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2020-2024 yang mampu mengintegrasikan fungsi land tenure, land value, land use, dan land development dalam wadah Paradigma Administrasi Pertanahan.
Gambar 3.70 Penghargaan Keberhasilan Sertipikasi Aset PT. PLN (Persero)
Keberhasilan ini terjadi karena adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. PLN (Persero). c. Organisasi Pelayanan Publik Terbaik 2022 Pada tahun 2022, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai organisasi pelaksana pelayanan publik terbaik tahun 2022 dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Penghargaan ini diperoleh karena adanya inovasi, totalitas dan peningkatan standar kualitas pelayanan internal kepada seluruh pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
Gambar 3.69 Penghargaan Asia Pasific Regional User
b. Keberhasilan Sertipikasi Aset PT. PLN (Persero) Penghargaan ini diterima Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil mensertipikatkan sejumlah
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.71 Penghargaan Organisasi Pelayanan Publik
86
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Beragam inovasi yang mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memudahkan para pegawai telah di kembangkan. Diantara inovasi tersebut adalah inovasi DES (Daily Evaluation System) dan SiBeken (Sistem Informasi Berkas Kepegawaian). DES merupakan aplikasi pengukuran kinerja berbasis sistem informasi yang dibangun sesuai PermenPANRB No.6 Tahun 2022 dari aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk memantau kinerja pegawai harian. Aplikasi SiBeken merupakan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi terintegrasi dengan BKN Regional V untuk layanan paperless dan tracking layanan. d. Implementasi SAKIP Kategori Kantor Wilayah Pada tahun 2022, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik 3 dalam Implementasi SAKIP. Penghargaan ini diperoleh karena Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah mampu menunjukan peningkatan dalam komponen evaluasi kinerja yang meliputi: perencaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Adapun dokumen yang ei evaluasi meliputi: Renstra, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Penetapan Kinerja, Dokumen Rencana Aksi, Laporan Monitoring Evaluasi, Laporan Kinerja, dan dokumen pendukung lainnya.
Gambar 3.72 Penghargaan Implementasi SAKIP
e. Penginputan Realisasi PDN/TKDN di Aplikasi Siswas Terbesar Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai Juara 1 Kategori Penginputan Realisasi PDN/TKDN di Aplikasi Siswas Terbesar. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.73 Penghargaan Realisasi PDN/TKDN
Penghargaan ini diperoleh karena Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penginputan realisasi tingkat komponen dalam negeri pada aplikasi SISWAS (https://siera.bpkp.go.id/p3dn/). f. Penyelesaian Sertipikasi Aset BMN Kementerian KKP Penghargaan atas Penyelesaian Sertipikasi Aset Barang Miliki Negara diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 31 Maret 2022. Hal ini dikarenakan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menyelesaikan sertipikasi aset BMN seluas 65.161 M2 pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Dengan adanya sertipikasi ini bisa menaikan akreditasi politeknik sehingga bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat.
Gambar 3.74 Penghargaan Sertipikasi Aset-BMN
g. Penyelesaian Sertipikasi HGB Perum Peruri Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, menerima penghargaan penyelesaian sertipikasi Hak Guna Bangunan atas nama Perum Percetakan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Direktur Utama Perum Peruri.
87
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BPN Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hibah untuk pembuatan peta ZNT dan saat ini peta tersebut sudah digunakan secara terintegrasi dan kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. j. Jumlah Partisipasi Terbanyak Ketiga UMKM EXPO
Gambar 3.75 Penghargaan Sertipikasi HGB Peruri
Penghargaan ini diterima dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam ajang UMKM Expo pada tahun 2022 dengan kategori Jumlah Partisipasi Terbanyak sebagai juara ketiga.
h. Inovasi KAKAP (Kadaster Lengkap) Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Agrari dan Tata Ruang/Kepala BPN kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta atas inovasi KAKAP yang dipaparkan pada saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2022. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, memaparkan KAKAP sebagai implementasi Renstra dalam hal integrasi dan kolaborasi data dan layanan administrasi pertanahan. Gambar 3.78 Penghargaan Partisipasi Terbanyak dalam UMKM Expo
k. Kantah Jakarta Timur raih Badan Publik Terbaik II
Gambar 3.76 Penghargaan Inovasi KAKAP saat RAKERNAS
i. Pelaksanan PKS Pemanfaatan Peta ZNT Terbaik Penghargaan ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan atas kinerja pelaksanaan PKS Pemanfaatan Peta ZNT di Provinsi DKI Jakarta. Dimana pada tahun 2021, Kanwil -
Gambar 3.79 Penghargaan Badan Publik Terbaik
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur meraih Penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik II Kategori Kantor Pertanahan dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022" dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. l. Kantah Jaktim raih Pelayanan Prima 2022 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur meraih Penghargaan Sebagai Top 10 Besar Pelayanan Prima Tahun 2022 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Gambar 3.77 Penghargaan Pelaksana PKS Pemanfaatan Peta ZNT Terbaik
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
88
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Gambar 3.80 Penghargaan 10 Besar Pelayanan Prima
m. Kantah Jakarta Timur raih Pelayanan Publik Terbaik dalam Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mendapatkan Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dalam Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Semoga dengan pencapaian ini, terus mendukung peran serta menunjang kinerja Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali kelompok rentan.
Gambar 3.82 Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Serapan Belanja MP
m. berhasil mempertahankan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil mempertahankan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Publik Terbaik 1 untuk Kategori Kantor Pertanahan tingkat Kota dan Kabupaten dalam “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022”. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini fokus pada indikator Pengumuman dan penyediaan Informasi Publik, Perkembangan Teknologi Informasi dan inovasi layanan informasi. Maka melalui indikator tersebut Badan Publik wajib memiliki suatu sarana Layanan Informasi yang inovatif serta mudah diakses oleh masyarakat
Gambar 3.81 Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
m. Kantah Jakarta Pusat raih Satuan Kerja Terbaik Kategori Serapan Belanja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil meraih Piagam Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN atas capaian dalam Kategori Satuan Kerja Terbaik Kategori Serapan Belanja MP I Per Agustus 2022 diatas 2M (89,38%)
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.83 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh PJ Gubernur DKI Jakarta
89
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
2. INOVASI a. KAKAP (Kadaster Lengkap) KAKAP Jakarta adalah singkatan dari dua kata, KAdaster lengKAP, yang bertujuan untuk memastikan seluruh bidang tanah dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta terdaftar dan terpetakan; sebagai 'kanvas' untuk sistem informasi administrasi pertanahan terintegrasi. Inovasi KAKAP (Kadaster Lengkap) sebagai implementasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2020-2024 yang mampu mengintegrasikan fungsi land tenure, land value, land use, dan land development dalam wadah Paradigma Administrasi Pertanahan. Kadaster lengkap hasil PTSL menjadi kanvas/basic layer sistem informasi administrasi pertanahan (SIAP) Jakarta terintegrasi di Jakarta.
Gambar 3.85 Galeri dan Aplikasi KAKAP
b. SiBEKEN (Sistem Informasi Berkas Kepegawaian) Merupakan inovasi pelayanan kepegawaian yang tujuannya memberikan kemudahan dalam pengajuan dan penyimpanan manjemen data layanan kepegawaian serta dapat memberikan informasi langsung kepada si penerima layanan bila kurang berkas agar informasi cepat bisa langsung diaksek masing-masing pegawai sehingga dapat segera memperbaiki kekurangan berkas layanan kepegawaian.
Gambar 3.84 Tampilan dan Menu KAKAP
KAKAP Jakarta sebagai 'mesin' layanan administrasi pertanahan menyediakan 'kanvas' / basic layer untuk infrastruktur data geospasial dan mengintegrasikan berbagai macam fungsi administrasi pertanahan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak mungkin terwujud tanpa sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi (Enemark et al., 1999). Data geospasial Kementerian ATR/BPN berupa persil sebagai platform untuk di-overlay dengan berbagai data geospasial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat lebih dari 150 tema, termasuk Jakarta 3D. Ke depannya, KAKAP Jakarta juga akan diintegrasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) untuk mendukung SDGs 2030.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Gambar 3.86 Tampilan dan Menu Aplikasi SiBEKEN
c. DES (Daily Evaluation System) Merupakan inovasi Evaluasi Kinerja yang dibuat oleh BKN untuk memudahkan pembuatan SKP dan mengevaluasi kinerja harian masing-masing pegawai. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menggunakan Sistem DES ini untuk mengevaluasi bulanan pegawainya melalui sistem pada aplikasi DES.
90
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
Menyusun Rencana Kinerja JPT, dimenu matrik Peran Hasil dari Rencana Kinerja JPT dibagi ke bawahnya, setelah semua mendapat perannya, masing-masing pegawai membuat Rencana Kinerja Induvidu, setelah semua mengisi SKP induvidu baru bisa mengisi kinerja harian masing-masing pegawai. akhir bulan akan dievaluasi berapa persen target yang sudah dikerjakan, prosentase capaian kinerja bulana nanti akan dikaitkan dengan pembayaran tukin bulanan.
d. Julapat (Tujuh Layanan Cepat) Merupakan inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. JULAPAT merupakan tujuh layanan yang prosesnya dipercepat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, khusus untuk pemohon perorangan, tanpa kuasa. Inovasi di bidang layanan pertanahan ini telah diluncurkan pada bulan Juli 2022, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi standar operasional prosedure (SOP) di tujuh layanan pertanahan
Gambar 3.87 Tampilan dan Menu Aplikasi DES
d. Jakarta Siap (Sistem Informasi Administrasi Pertanahan) Merupakan aplikasi untuk peningkatan efektivitas monitoring Kinerja sesuai dengan Kepmen IKU 1166/2021 salah satunya yaitu untuk pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan Kinerja IKK Presentase Kinerja Hasil Pengawasan. Inovasi ini mendapatkan penghargaan sebagai aksi perubahah terbaik dari Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN.
Gambar 3.89 Tujuh Layanan Cepat pada Kantah Jakarta Pusat
Program Tujuh Layanan Cepat (Julapat) yang telah diinisiasi tahun 2022 telah berhasil menarik minat yang luar biasa dari masyarakat. Oleh karena itu, program ini akan dinasionalisasikan tinggal menunggu SK Menteri ATR/BPN.
Gambar 3.88 Tampilan dan Menu Aplikasi Jakarta Siap
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
91
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
3. KATALISATOR PEMBANGUNAN EKONOMI a. BPHTB BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peralihan hak dapat terjadi dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Pungutan BPHTB dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Besarnya BPHTB di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi karena Peralihan Hak dari tahun 2016 s.d. 2022 adalah sebagai berikut.
Berdasarkan grafik di bawah ini terlihat bahwa besarnya Hak Tanggungan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Hal ini dipengaruhi oleh adanya geliat ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Besarnya Hak tanggungan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 s.d. 2022 sebagai berikut (dalam
Triliun)
Gambar 3.91 Grafik Capaian Hak Tanggungan 2016-2022 6,76 6,18
5,75
(dalam triliun)
5,92
4,82
Hak tanggungan di Provinsi DKI Jakarta saat ini telah menjadi penggerak ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. c. PNBP
4,35
2,95
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan. Secara rinci penerimaan PNBP tahun 2016-2022 pada satuan kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada grafik sebagai berikut.
Gambar 3.90 Grafik Capaian BPHTB DKI Jakarta 2016-2022 500,03
450,01
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022, penerimaan BPHTB telah kembali meningkat seperti keadaan sebelum pandemi. Kondisi penurunan yang cukup signifikan terlihat besar pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa kondisi perekonomian telah pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. b. Hak Tanggungan Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak tanggungan memiliki dampak yang besar bagi perekonomian.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
332,4
378,7
(dalam miliar)
376,06
417,29
255,48
Gambar 3.92 Grafik Capaian PNBP DKI Jakarta 2016-2022
PNBP tahun 2022 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan penerimaan tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan meningkat dab menunjukan perokonomian akibat covid telah mulai pulih.
92
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan Umum Capaian Kinerja
Organisasi dan Rencana Perbaikan Kinerja
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
BAB IV penutup
Indonesia "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat". Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terus berkontribusi nyata dalam sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi tersebut dilaksanakan melalui program strategis pertanahan dan layanan pertanahan kepada masyarakat. Selain itu, dalam mendukung pembangunan nasional, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta terus berbenah melakukan perbaikan secara internal melalui berbagai inovasi pada aspek manajemen organisasi, manajemen administrasi pertanahan, manajemen SDM, dan manajemen kinerja. Dalam manajemen organisasi, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan program delayering sesuai dengan arahan MenpanRB dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Pada manajemen administrasi pertanahan dibuat inovasi Kadaster Lengkap (KAKAP) sebagai implementasi Land Management Paradigm karena pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya administrasi pertananahan yang andal /terintegrasi "Sustainable development is not attainable without sound land administration". Dengan adanya KAKAP diharapkan seluruh bidang tanah dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta terdaftar dan terpetakan; sebagai 'kanvas' untuk sistem informasi administrasi pertanahan terintegrasi, dengan tujuan mewujudkan "complete registration, complete information, complete coverage". Saat ini pada KAKAP telah terintegrasi berbagai macam fungsi administrasi pertanahan dan telah dilakukan overlay dengan dengan berbagai data geospasial Pemprov. DKI Jakarta. Saat ini sudah ada 150 tema yang akan terus dikembangkan ke depannya.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
Dalam manajemen SDM dilakukan melalui pendataan PPNPN yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, penataan SDM melalui mutasi internal, dan penataan komposisi jabatan SDM core-support. Dalam manajemen kinerja juga dilakukan melalui inovasi DES (Daily Evalution System) dengan adanya inovasi ini, dapat dilakukan pengukuran kinerja harian setiap pegawai yang merupakan agregat dari target kinerja atasan. Matriks kinerja sesuai PermenPANRB No.6/2022. Selama tahun 2022, secara umum satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100 dengan kategori Sangat Baik dengan realiasasi anggaran 98,11%. Nilai ini relatif sama dengan capaian kinerja tahun 2021 yang mencapai 100,63%. Dari 29 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hanya ada 1 IKK yang tidak tercapai yaitu Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dimana targetnya sesuai Renstra 58,05% hanya terealisasi sebesar 25,28% sehingga capaian kinerjanya hanya 43,55%. Oleh karena itu, perlu adanya formulasi khusus untuk pencapaian renstra pada tahun 2024. Upaya perbaikan internal sepanjang tahun 2022, akan menjadi fondasi untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 yang lebih optimal. Hal ini mengingat tahun 2023 merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan memasuki tahun politik menjelang pemilu tahun 2024. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tidak hanya fokus pada pencapaian baseline sesuai DIPA namun melaksanakan aksi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.
93
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA
LAMPIRAN A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 B. Surat Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta C. Newsletter Bumi Jakarta D. Rekapitulasi Realisasi Kehumasan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022
L
Melayani, Profesional, Terpercaya
dki.atrbpn.go.id kanwilbpndkijakarta
Zona Integritas
@KanwilBPNDKIJkt
ATR BPN DKI Jakarta
+6281315581671