Laporan Keuangan Semester I 2022 Pengadilan Negeri Watansoppeng Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2022

Watansoppeng, 29 Juli 2022 Sekretaris JAMIRUDDIN, S.H NIP. 196412311987031017 Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Watansoppeng. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya. Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. i

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Pernyataan Tanggung Jawab iii Ringkasan Laporan iv I Laporan Realisasi Anggaran 1 II Neraca 2 III Laporan Operasional 3 IV Laporan Perubahan Ekuitas 5 V Catatan Atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum 5 A.1 Profil dan Kebijakan Teknis A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.3 Basis Akuntansi A.4 Dasar Pengukuran A.5 Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10 B.1 Pendapatan B.1.2 Penerimaan Pajak B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2 Belanja B.2.1 Belanja Pegawai B.2.2 Belanja Barang B.2.3 Belanja Modal B.2.4 Belanja Bantuan Sosial B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17 C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran C.2 Kas di Bendahara Penerimaan C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid) C.5 Uang Muka Belanja (prepayment) C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.7 Piutang Bukan Pajak C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.12 C.13 Persediaan C.14 Persediaan yang Belum Diregister C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang C.19 Tanah C.20 Tanah Belum Diregister C.21 Peralatan dan Mesin C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister C.23 Gedung dan Bangunan C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister DAFTAR ISI Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ii

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister C.27 Aset Tetap Lainnya C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga C.32 Aset Tak Berwujud C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.34 Aset Lain-lain C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.37 Utang kepada Pihak Ketiga C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan C.39 Hibah Yang Belum Disahkan C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan C.41 Pendapatan Diterima Dimuka C.42 Uang Muka dari KPPN C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya C.44 Ekuitas C.45 Catatan Penting Lainnya neraca D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31 D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak D.2 Beban Pegawai D.3 Beban Persediaan D.4 Beban Barang dan Jasa D.5 Beban Pemeliharaan D.6 Beban Perjalanan Dinas D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.8 Beban Bantuan Sosial D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya D.14 Pos Luar Biasa D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37 E.1 Ekuitas Awal E.2 Surplus (Defisit) LO E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas E.5 Transaksi Antar Entitas E.6 Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40 VI. Lampiran dan Daftar ii

PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG Jalan Kemakmuran No. 18 (0484) 21003-21004 Fax. (0484) 21003 Website : www.pn-watansoppeng.go.id – Email : [email protected] WATANSOPPENG 90812 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Watansoppeng yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Watansoppeng, 29 Juli 2022 Pengadilan Negeri Watansoppeng Sekretaris Jamiruddin, SH. NIP. 19641231 198703 1 017

RINGKASAN LAPORAN Laporan Keuangan ini meliputi : 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2. NERACA 3. LAPORAN OPERASIONAL 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp11,010,760 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2,236,862,799 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp2,225,852,039, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1,620,000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp18,042,662,744, dikurangi Defisitdan Transaksi Antar Entitas sebesar 1,913,621,195 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp17,732,051,900 Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Watansoppeng Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2022 . Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp18,136,739,196 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp45,504,310; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18,091,234,886 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp404,687,296 dan Rp17,732,051,900 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode iv sebesar Rp(2,224,232,039). LO sebesar Rp(2,224,232,039) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9,235,950 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9,235,950 atau mencapai 101.66 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp9,085,000. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2022 adalah Rp1,922,857,161 atau mencapai 43.22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4,448,775,000. 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 (Dalam Rupiah) ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 9,085,000 9,235,950 101.66 JUMLAH PENDAPATAN 9,085,000 9,235,950 101.66 BELANJA B.2. Belanja Pegawai B.3 2,670,637,000 1,157,328,875 43.34 Belanja Barang B.4 1,741,138,000 728,528,286 41.84 Belanja Modal B.5 37,000,000 37,000,000 100.00 JUMLAH BELANJA 4,448,775,000 1,922,857,161 43.22 URAIAN CATATAN % thd Angg TA 2022

NERACA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dalam Rupiah) CATATAN 30 JUNI 2022 30 JUNI 2021 Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 36,000,000 36,000,000 Kas di Bendahara Penerimaan C.2 - - Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 8,615,500 - Piutang Bukan Pajak C.4 888,810 - Bagian Lancar TP/TGR C.5 - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 - - Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.8 - - Uang Muka Belanja (prepayment) C.9 - - Pendapatan yang Masih harus Diterima C.10 - - Persediaan C.11 - 5,985,300 Jumlah Aset Lancar 45,504,310 41,985,300 Tagihan TP/TGR C.12 - - Tagihan Penjualan Angsuran C.13 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.14 - - Jumlah Piutang Jangka Panjang - - Tanah C.15 11,417,107,000 11,417,107,000 Peralatan dan Mesin C.16 2,199,695,755 2,162,695,755 Gedung dan Bangunan C.17 7,680,480,000 7,207,264,000 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.18 160,423,000 160,423,000 Aset Tetap Lainnya C.19 62,689,967 62,499,967 Konstruksi dalam pengerjaan C.20 - - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.21 (3,429,160,836) (3,180,876,555) Jumlah Aset Tetap 18,091,234,886 17,829,113,167 ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud C.22 24,349,000 24,349,000 Aset Lain-Lain C.23 2,089,000 2,089,000 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.24 (26,438,000) (26,438,000) Jumlah Aset Lainnya - - JUMLAH ASET 18,136,739,196 17,871,098,467 Uang Muka dari KPPN C.25 36,000,000 36,000,000 Utang kepada Pihak Ketiga C.26 347,230,796 - Utang yang Belum Ditagihkan C.27 12,841,000 - Pendapatan Diterima di Muka C.28 - - Beban yang Masih Harus Dibayar C.29 - - Utang Jangka Pendek Lainnya C.30 8,615,500 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 404,687,296 36,000,000 404,687,296 36,000,000 Ekuitas Dana Lancar C.30 - - Ekuitas Dana Investasi C.31 - - Ekuitas C.32 17,732,051,900 17,835,098,457 JUMLAH EKUITAS DANA 17,732,051,900 17,835,098,457 URAIAN KEWAJIBAN ASET ASET TETAP ASET LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA PIUTANG JANGKA PANJANG

LAPORAN OPERASIONAL PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021 (Dalam Rupiah) CATATAN 2022 2021 Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 11,010,760 5,528,660 11,010,760 5,528,660 Beban Pegawai D.2 1,450,071,689 1,433,262,602 Beban Persediaan D.3 49,774,500 29,811,900 Beban Barang dan Jasa D.4 555,272,699 512,631,240 Beban Pemeliharaan D.5 161,343,911 285,057,223 Beban Perjalanan Dinas D.6 20,400,000 15,260,000 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - - Beban Bantuan Sosial D.8 - - Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - - Rincian Khusus Beban dalam rangka penangaan covid-19 D.11 948,149 2,000,513 2,236,862,799 2,276,022,965 D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar - - Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya 1,620,000 185,067 Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 1,620,000 185,067 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (2,224,232,039) (2,270,309,238) D.12 Pendapatan PNBP - - Beban Perjalanan Dinas - - Beban Persediaan - - SURPLUS/DEFISIT LO (2,224,232,039) (2,270,309,238) URAIAN BEBAN JUMLAH BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA KEGIATAN OPERASIONAL JUMLAH PENDAPATAN PENDAPATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 2022 2021 EKUITAS AWAL E.1 18,042,662,744 18,022,592,962 SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (2,224,232,039) (2,270,309,238) PENYESUAIAN NILAI ASET - - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR - - LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3 - - KOREKSI NILAI ASET TETAP E.4 - - KOREKSI ATAS BEBAN E.5 - - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.6 - - KOREKSI MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.7 - - Jumlah Lain-Lain - TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1,913,621,195 2,330,367,376 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (310,610,844) 60,058,138 EKUITAS AKHIR E.8 17,732,051,900 18,082,651,100

A. PENJELASAN UMUM A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Watansoppeng ; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ; 3. Menigkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan ; 1. Melakukan evaluasi secara periodik ; 4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi Dasar Pengukuran Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan periode 30 Juni 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. A.3 BASIS AKUNTANSI Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. A.4. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” yang bertujuan agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. “Misi Pengadilan Negeri Watansoppeng” Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Watansoppeng melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut : 2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, pejabat struktural, fungsional dan seluruh staf sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang dan atasan langsung. 5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan Dan Motto Pengadilan Negeri Watansoppeng “MELAJU” yaitu Melayani, Efisien, Lugas, Akuntabel, Jujur dan Ulet. Dasar hukum Entitas dan Rencana LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 5

- - - - - a. b. c. - - Belanja - - - - Beban - - (2) Pendapatan- LO Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya (3) Belanja Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. (4) Beban Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. (1) Pendapatan- LRA LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 6

- Aset Aset Lancar a. - - - a) b) - - - * * * Aset Tetap b. - - 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 100% Lancar Kualitas Piutang Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Kurang Lancar Diragukan Macet 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. Penyisihan Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: 0.5% 10% 50% LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 7

- a. b. c. - - c. - - a. b. c. - - - d. - - Aset Lainnya e. - - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap: Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin Masa Manfaat 2 s.d. 20 Tahun Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan. Aset Lainnya Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 10 s.d. 50 Tahun Piutang Jangka Panjang Tanah; Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut : Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD. Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 5 s.d. 40 Tahun 4 tahun Piutang Jangka Panjang Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) Penyusutan Aset Tetap Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 8

- - Kewajiban - - a. b. - Ekuitas B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (6) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. (7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Uraian 2022 Pendapatan Jumlah Pendapatan 9,085,000 1,741,138,000 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud Masa Manfaat (Tahun) Belanja Barang (9,235,950) (9,235,950) Belanja Pegawai (728,528,286) (1,157,328,875) Belanja 2,670,637,000 Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim. Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain : Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 5 4 Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud Software Komputer Franchise 20 25 50 70 10 Penerimaan Negara Bukan Pajak 9,085,000 Anggaran Setelah Revisi LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 9

B.1 B.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan BPHTB Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar Jumlah Pengembalian Pendapatan Pendapatan Pajak/Bea Cukai 101.66 % Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 277.29 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut : Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2022 dan 2021 9,235,950 9,085,000 Jumlah 9,085,000 Anggaran Realisasi 2022 % Belanja Modal 37,000,000 Belanja Bantuan Sosial - 9,235,950 (1,922,857,161) Penerimaan Pajak - - 101.66 - - (37,000,000) Jumlah - - URAIAN Realisasi Pendapatan Rp9,235,000 REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 9,235,950 2,448,000 - - - Uraian Jumlah Belanja 4,448,775,000 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 9,235,950 atau mencapai 101.66 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 9,085,000. Pendapatan Pengadilan Negeri Watansoppeng terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9,235,950. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan - - - - Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut : Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - - - - Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Pajak - - - - - - - Realisasi Penerimaan Pajak Rp0 Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada bulan Juni 2022 dan dibandingkan dengan Juni 2021 adalah masing- masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut : Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2022 dan 2021 URAIAN REALISASI T.A. 2022 REALISASI T.A. 2021 % Penerimaan Pajak - - - 9,235,950 2,448,000 Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah 277.29 277.29 - - - - - URAIAN REALISASI T.A. 2022 REALISASI T.A. 2021 - - - - - - - % - - - - - - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 10

B.1.2 B.2 Jumlah 775.36 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - U R A I A N Belanja Pegawai Belanja Barang - 4,448,775,000 1,157,328,875 1,922,857,161 % thdp Angg. 43.34 41.84 100.00 - 43.22 Realisasi - REALISASI T.A. 2021 2,448,000 2,448,000 9,235,950 9,235,950 REALISASI T.A.2022 URAIAN Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya URAIAN Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 1,620,000 185,067 - 728,528,286 37,000,000 - Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp 1,922,857,161 atau 43.22 % dari anggaran belanja sebesar Rp 4,448,775,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut: 1,741,138,000 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 9,235,950 Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp 9,235,950 dan Rp 2,448,000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 277.29 persen dari TA 2021 setoran sitaan hasil korupsi di tahun 2020 meningkat drastis . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut : Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2022 dan 2021 % 277.29 Realisasi Belanja Rp 1,922,857,161 Jumlah % REALISASI T.A. 2021 5,528,660 5,713,727 REALISASI T.A. 2022 7,615,950 Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Jumlah Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 9,235,950 Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut : Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Semester I TA 2022 dan 2021 277.29 Belanja 37,000,000 Anggaran Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2022 37.75 61.64 2,670,637,000 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 11

B.2.1 - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 44,550,000 52,650,000 (15.38) Belanja Tunjangan Umum PNS 1,157,328,875 1,443,547,230 (19.83) 3,995,000 Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 17.69% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021. Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2022 dan 2021 64,133,000 10,094 39,440,244 12,755,258 72,297,000 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1,157,328,875 dan Rp 1,443,547,200. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. - Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. PPh PNS URAIAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS REALISASI T.A. 2022 484,960,400 7,684 26,019,948 2,336,081,103 (17.69) 37,000,000 Belanja Bantuan Sosial - Belanja Modal 30 (100.00) Jumlah Belanja kotor (14.80) REALISASI T.A. 2021 1,443,547,200 855,036,003 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2022 dan 2021 % 8,245,568 12,110,000 REALISASI T.A. 2022 1,157,328,875 728,528,286 438,345,000 49,893,515 23,753,760 12,160,000 559,380,000 68,459,874 32,733,840 Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar 19.83 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,922,857,161 37,497,900 (21.64) (27.12) (27.43) 589,665,920 Jumlah (1.33) - Belanja Barang Belanja Pegawai URAIAN Realisasi Belanja Pegawai Rp 1,157,328,875 32.92 REALISASI T.A. 2021 5,310,000 (17.76) (23.88) (34.03) (35.36) (11.29) 1,157,328,875 1,443,547,200 (19.83) Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Anak PNS (0.41) % (19.83) (1,157,328,875) (728,528,286) (37,000,000) - 1,157,328,875 728,528,286 37,000,000 - Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 12

B.2.2 B.2.3 Belanja Modal - - - - - 2,000,513 (52.60) Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp15,000,000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp948,149 dengan rincian sebagai berikut : Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut : Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022 dan 2021 URAIAN (100.00) Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 - - - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 228,149 - REALISASI T.A. 2022 REALISASI T.A. 2021 Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja (14.80) - (100.00) 13.64 (47.56) - - - - - - 2,000,513 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID19 - 728,528,286 720,000 - - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 - Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp728,528,286 dan Rp855,036,003. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 14.80% dari Realisasi TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2022 dan 2021 % 2,000,513 - - 466,298,258 728,528,286 - 11,530,000 - REALISASI T.A. 2022 (24.44) - % Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 - - Belanja Barang Operasional Belanja Barang Persediaan Barang 56,017,350 35,438,100 450,612,797 - 55,773,309 280,265,823 15,260,000 Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37,000,000 dan Rp37,497,900. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Belanja Barang Non Operasional 63,383,178 146,984,961 Realisasi Belanja Barang Rp728,528,286 Realisasi Modal Rp37,000,000 58.07 855,036,003 - 855,036,003 (14.80) REALISASI T.A. 2021 URAIAN (3.36) Jumlah Belanja 948,149 - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 13

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp37,000,000 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - Jumlah Belanja (1.33) - - Jumlah Belanja Kotor Jumlah Belanja Pengembalian Belanja URAIAN JENIS BELANJA Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masingmasing sebesar Rp37,000,000 dan Rp37,497,900, mengalami penurunan sebesar 1.33 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2022 dan 2021 % Pengembalian Jumlah Belanja Kotor - - - - - - 37,497,900 Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1.33% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh tahun 2020 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alt kantor. 37,497,900 - 37,000,000 37,497,900 - - 37,000,000 (1.33) (1.33) REALISASI T.A. 2021 37,497,900 - 37,497,900 - REALISASI T.A. 2022 (1.33) REALISASI T.A. 2021 - - - URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Tanah - Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021 . Hal ini disebabkan oleh . Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2022 dan 2021 % - URAIAN Belanja Modal Tanah Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2022 dan 2021 % Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37,000,000 dan Rp37,497,900. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. - 37,000,000 - 37,000,000 - REALISASI T.A. 2022 - 37,000,000 - - - (1.33) - REALISASI T.A. 2021 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (1.33) 37,497,900 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 REALISASI T.A.2022 37,000,000 Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0 - - - - - - - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari . LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 14

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya B.2.4 Belanja Bantuan Sosial - Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2022 dan 2021 - - % - - Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan . - - - Belanja Modal Jaringan - REALISASI T.A. 2021 - - - - REALISASI T.A. 2022 - % - - URAIAN JENIS BELANJA Jumlah Belanja Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Kotor Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19 - - - URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2022 REALISASI T.A. 2021 Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0 Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0 - - Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Kotor Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah - URAIAN JENIS BELANJA Jumlah Belanja - - Belanja Modal Lainnya - - - - - - - - - - - - % - - Jumlah Belanja Jumlah Belanja Kotor REALISASI T.A. 2021 URAIAN JENIS BELANJA Jumlah Belanja - - - REALISASI T.A. 2022 - - - Pengembalian Belanja Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Kotor Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan . Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - REALISASI T.A. 2022 - - - - - REALISASI T.A. 2021 % - - - - - - Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2022 dan 2021 - - - Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial . Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 15

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran C.2 C.3 C.4 - - - TAHUN 2021 - Brankas Rekening BRI Jumlah 8,615,500.00 Keterangan Jumlah - Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2022 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut TAHUN 2021 - - - Keterangan TAHUN 2022 TAHUN 2021 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp44,615,500 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0 Kas Lainnya dan Setara Kas Rp8,615,500 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0 44,615,500 - - Bentuk Kuitansi C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - - - - - - Jumlah 8,615,500 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44,615,500 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2022 dan 2021 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8,615,500 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2022 dan 2021 TAHUN 2022 - - - - Keterangan 44,615,500 - - - - - - - - - - - TAHUN 2022 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 16

C.5 C.6 C.7 Keterangan TAHUN 2022 Jumlah - - - - Jumlah - - - TAHUN 2021 - - - - Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2022 dan 2021 - - - Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - TAHUN 2022 - Jumlah - Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0 - - - Keterangan Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut : Uang Muka Belanja (prepayment) TAHUN 2021 - - - - Pendapatan yang Masih Harus Diterima Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2022 dan 2021 - Keterangan TAHUN 2022 - - - - - - Jumlah - - - - - TAHUN 2021 - - - Piutang Perpajakan Rp0 Piutang Perpajakan Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Rincian Piutang Perpajakan Semester I TA 2022 dan 2021 Jenis Piutang REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 17

C.8 Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet C.2 C.3 Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0 Piutang Lainnya Jenis Piutang Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2022 dan 2021 Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp888,810 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Pajak tersebut sudah dibayarkan namun belum dilaporkan pada aplikasi SAKTI. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - - Piutang Bukan Pajak Rp888,810 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Piutang Bukan Pajak Kualitas Piutang Nilai Piutang Pajak % penyisi - - REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 Nilai Penyisihan Piutang Pajak 100% - - - Jumlah - - - - 888,810 Jumlah - Nilai Penyisihan - - - - Jumlah 888,810 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2022 % 0,5% 10% 50% 100% Nilai Piutang Jangka - - - - Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester I TA 2022 dan 2021 - 0,5% - - 10% - - 50% - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 18

C.12 Bagian Lancar TPA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet C.13 C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2022 dan 2021 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut: - TAHUN 2021 - - - - - - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut : - % penyisi han Kualitas Piutang - - TAHUN 2022 - - - - Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2022 dan 2021 Jenis - Jumlah Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut: - - - - Nilai Piutang Jangka Pendek - Jumlah Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2022 dan 2021 Nilai Penyisihan 100% 50% 10% 0,5% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut : - - - - - - - - - - - - - - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0 Jenis REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Jumlah - - - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 19

Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet C.4 Persediaan C.5 C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0 - - - - - Nilai Piutang Jangka Pendek - - - - - - Jumlah - - - REALISASI T.A. 2021 - - - - Kualitas Piutang Nilai Penyisihan - Debitur - - Jenis Jumlah Barang Konsumsi Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5,985,300. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Rincian Persediaan Semester I TA 2022 dan 2021 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2022 dan 2021 - - - Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik Persediaan yang Belum Diregister REALISASI T.A.2022 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2022 dan 2021 - - - - Persediaan Rp5,985,300 Persediaan yang Belum Diregister Rp0 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0 Jumlah % penyisi 100% 50% 10% 0,5% 5,985,300 - 5,466,000 REALISASI T.A. 2021 519,300 - Bahan untuk Pemeliharaan - - REALISASI T.A.2022 Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 20

C.18 C.19 C.20 Jumlah - - - - - - Jumlah - - - - - 0% - - - Nilai Penyisihan - - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang % 100% - Jumlah - - Diragukan - - - - - - - - - - - - - Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Tagihan PA Lancar Kurang Lancar - - - - Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2022 dan 2021 masingmasing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2022 dan 2021 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR Lancar Nilai Piutang - - - - - - Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0 Piutang Jangka Panjang lainnya Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2022 dan 2021 U R A I A N REALISASI T.A.2022 - - - - - - REALISASI T.A. 2021 - - - - 0% 0% Macet - Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2022 dan 2021 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0 Debitur REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 - Jumlah Penyisihan Piutang LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 21

C.21 C.22 C.23 4 984 5 400 Jl. Merdeka No. 28, 29, 30 dan Jl. Balubu No 6 dan 7 Watansoppeng 789,988,000 305,544,000 Transfer Keluar Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp11,417,107,000 dan Rp11,417,107,000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tanah - Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 Nilai 287,518,000 2 Mutasi tambah : Reklasifikasi Masuk 185,509,000 3 350 Jl. Samudra Watansoppeng 267,351,000 6 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp2,199,695,755 dan Rp2,162,695,755. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai Buku per 30 Juni 2022 Tanah Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut terdiri dari Tanah gedung kantor dan tanah rumah dinas. Rumah Dinas terdiri dari 9 Unit. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang. Tanah Belum Diregister Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo per 30 Juni 2022 Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022 Jl. Abdul Muis Watansoppeng Jumlah 11,417,107,000 Lokasi Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut: Rincian Tanah Semester I TA 2022 No. 1 - - Luas 243 Tanah Belum Diregister Rp0 Peralatan dan Mesin Rp2,199,695,755 - Tanah Rp11,417,107,00 0 Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 2,199,695,755 9,581,197,000 - - - - - 2,199,695,755 (1,975,081,954) 224,613,801 - - - - 280 Jl. Laburawung Watansoppeng 11,417,107,000 Mutasi Kurang: Penghentiaan Aset Dari Penggunaan - Mutasi tambah: - - - 9,136 Jl. Kemakmuran No.18 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 22

a. b. c. d. e. - - - C.24 C.25 - - - - - - C.26 C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp160,423,000 Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Peralatan dan Mesin Belum Diregister Mutasi tambah: Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022 Nilai Buku per 30 Juni 2022 Pengembangan Nilai Aset Koreksi Kesalahan input IP - - Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa: Gedung dan Bangunan Rp7,680,480,000 Mutasi tambah: - - Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa: - Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa: - - Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0 Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0 Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 - - - - Gedung dan Bangunan Belum Diregister Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Jalan, Irigasi dan Jaringan Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa: 7,680,480,000 Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7,680,480,000 dan Rp7,207,264,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Gedung dan Bangunan (1,410,199,034) 6,270,280,966 Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 - Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp.160,423,000 dan Rp.160,423,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 160,423,000 - - - - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 23

- - - - C.28 C.29 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Rp62,689,967 - C.30 C.31 - - - - Mutasi Kurang: Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0 - Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa: - Mutasi tambah/kurang: Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa: Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp.62,689,967 dan Rp.62,499,967. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tetap yang Belum Diregister (43,879,848) 116,543,152 Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0 - - - - - 62,689,967 - - - - Mutasi tambah: - Nilai Buku per Akumulasi Penyusutan s.d. Reklasifikasi Masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 Mutasi tambah: Perolehan/Penambahan KDP - 62,689,967 Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022 Nilai Buku per 30 Juni 2022 - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 24

C.32 C.33 No - - - - C.34 - - 10,103,288,722 Jalan, Irigasi dan Aset Tak Berwujud Akumulasi Penyusutan Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2022 U r a i a n Penghentiaan Aset Dari Penggunaan - Mutasi Kurang: - - - - 160,423,000 116,543,152 Aset Tak Berwujud Rp24,349,000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 4 Aset Tetap Lainnya - 62,689,967 (3,429,160,836) 6,674,127,886 62,689,967 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2022 - - - - - Saldo Nilai per 30 Juni 2022 Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2022 - Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: Aset Tetap Peralatan dan Mesin - No. 1 Saldo per 30 Juni 2022 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (43,879,848) Nilai Buku per 30 Juni 2022 - 24,349,000 (24,349,000) - Jumlah - - - - Jumlah - - Transfer Masuk Mutasi tambah: 24,349,000 7,680,480,000 Akumulasi Penyusutan - (1,410,199,034) 6,270,280,966 3 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp3,429,160,836 dan Rp3,180,876,555. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut : Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp24,349,000 dan Rp24,349,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Watansoppeng berupa Software. Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: Saldo Nilai per 1 Januari 2022 Gedung dan Bangunan (1,975,081,954) Nilai Perolehan 2,199,695,755 Nilai Buku 224,613,801 2 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 25

a. b. c. d e. C.35 C.36 C.37 - - Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan - Saldo per - - - - Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Uraian T.A. 2022 T.A. 2021 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0 Total Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut : Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya - - - - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya - - Total - - Uraian T.A. 2022 T.A. 2021 Dana Lainnya Saldo Nilai Perolehan per - - - - Mutasi tambah: LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 26

C.38 - - - C.39 C.40 C.41 Utang kepada Pihak Ketiga Rp347,230,796 - Saldo per 30 Juni 2022 Mutasi tambah: Saldo per 1 Januari 2022 - - - - Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2022 - - (2,089,000) - 24,349,000 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain 2,089,000 - - Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Total - - Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar Nilai Buku per 30 Juni 2022 Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: - Aset Lain-lain Rp2,089,000 Aset Lainnya yang Belum - Rincian Utang kepada Pihak Ketiga - (2,089,000) - - Aset Lainnya yang Belum Diregister Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - 2,089,000 296,380,796 Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. (24,349,000) Nilai Buku Utang kepada Pihak Ketiga Akum. Penyusutan/ Amortisasi Mutasi Tambah 26,438,000 2,089,000 Nilai Perolehan Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Uraian Mutasi Kurang: Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp26,438,000 dan Rp26,438,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut: REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A.2021 - (26,438,000) - Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp2,089,000 dan Rp2,089,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut: - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 27

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga : C.42 Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan : C.43 C.44 C.45 Utang Yang Belum Ditagihkan Rp12,841,000 Uraian - - Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : - - - Total - - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pendapatan Diterima Dimuka - - - REALISASI T.A.2021 Hibah Yang Belum Disahkan Rp0 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0 Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12,841,000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Utang Yang Belum Ditagihkan - Hibah Yang Belum Disahkan Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Total Uraian Uraian Total Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan REALISASI T.A.2021 - - - - - - - REALISASI T.A.2022 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut REALISASI T.A.2019 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut - - REALISASI T.A.2022 - - - REALISASI T.A.2021 - - Jumlah - Jumlah - Uraian - - 296,380,796 - - - - - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 28

C.46 C.47 Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya : C.48 C. 49 D.1 Pendapatan Perpajakan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8,615,500 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut : Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp36,000,000 dan Rp36,000,000.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Total Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17,732,051,900. dan Rp17,835,098,467. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Total Jumlah 36,000,000 Utang Jangka Pendek Lainnya Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut Pajak 8,615,500 - Uraian - Uang Muka dari KPPN - Pendapatan Bea Masuk - - - Pendapatan Bea Keluar - Tambahan Uang Persediaan - 36,000,000 REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A.2021 8,615,500 - - Ekuitas Rp17,732,051,90 0 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp8,615,500 Uang Muka dari KPPN Rp36,000,000 - - Pendapatan Pajak Penghasilan - - - - - - - - Ekuitas Total Uraian Uang Persedian - - - Catatan Penting Lainnya neraca - - Pajak yang sudah disetor ke kas negara tetapi belum di input di aplikasi SAKTI - Pendapatan Pajak Lainnya - - - D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL Jumlah URAIAN 2022 2021 Pendapatan Perpajakan Rp0 Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2022 dan 2021 % Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai - - - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan - - - Pendapatan BPHTB - - - Pendapatan Cukai - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 29

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak D.3 Beban Pegawai Beban Gaji Pokok PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. Struktural PNS Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Tunj. PPh PNS Beban Tunj. Beras PNS Jumlah D.4 Beban Persediaan - - - Jumlah Beban Persediaan 49,774,500.00 29,811,900 - - 66.96 Beban Persediaan bahan baku - - - - 1,433,262,602 1.17 % - - - Beban Persediaan konsumsi 49,774,500 29,811,900 68,459,874 (2.94) 9,479 9,886 (4.12) 32,629,544 39,419,944 (17.23) 10,339,376 12,747,138 (18.89) 15,510,000 12,160,000 27.55 543,990,000 550,880,000 (1.25) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp11,010,760 dan Rp5,528,660. Realisasi pendapatan negara bukan pajak % 99.16 Pendapatan Uang Pengganti Tindak - - - Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana - - REALISASI T.A.2022 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 1.17 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2022 dan 2021 66,444,610 - Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2022 dan 2021 - Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu - - - Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi - - Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp11,010,760 Beban Persediaan Rp49,774,500 Beban Pegawai Rp1,450,071,689 2021 5,528,660.00 2022 11,010,760 URAIAN Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Pendapatan Ongkos Perkara - - REALISASI T.A. 2021 627,429,280 589,259,920 % 6.48 URAIAN - Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp1,450,071,689 dan Rp1,433,262,602. 1,450,071,689 REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49,774,500 dan Rp29,811,900 Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2022 dan 2021 30,416,400 32,733,840 (7.08) URAIAN Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 66.96 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: 66.96 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 30

D.5 Beban Barang dan Jasa D.6 Beban Pemeliharaan Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8.32 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Belanja unutk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71,690,701 76,456,443 (6.23) - - - - - - - - - Jumlah 161,343,911 285,057,223 - - - (43.40) 33,375,260 116,848,630 (71.44) 8.32 - % 15.24 1,058,750 - - - - - 45,968,893 39,879,487 15.27 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 720,000 - - Beban Langganan Air 240,000 417,500 (42.51) Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - Beban Langganan Telepon 5,914,110 6,035,995 (2.02) Beban Langganan Listrik Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 228,149 - - Beban Pemeliharaan Rp161,343,911 Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp161,343,911 dan Rp285,057,223. Beban Barang dan Jasa Rp555,272,699 Beban Sewa - - Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp555,272,699 dan Rp512,631,240. Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2022 dan 2021 REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,402,000 2,952,000 Beban Barang Operasional Lainnya 11,048,474 14,283,800 (22.65) Beban Honor Operasional Satuan Kerja 19,400,000 19,200,000 1.04 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 43.40 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : - - - REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pemeliharaan Gedung dan 45,290,000 86,960,750 Jumlah 555,272,699 512,631,240.00 % (47.92) Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2022 dan 2021 Beban Persediaan bahan untuk 10,987,950 4,791,400 129.33 Beban Pemeliharaan Gedung dan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 31

D.7 Beban Perjalanan Dinas D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.9 Beban Bantuan Sosial D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0 Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 33.68 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 : 20,400,000 15,260,000 - - - - - - - Jumlah 20,400,000.00 15,260,000 - - - - - - - 33.68 % - - Beban Perjalanan Biasa - - Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : - - - - Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2022 dan 2021 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0 Beban Bantuan Sosial Rp0 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Perjalanan Dinas Rp20,400,000 REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2019 URAIAN Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp20,400,000 dan Rp15,260,000 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2022 dan 2021 REALISASI T.A.2019 URAIAN - - Jumlah - - Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 URAIAN Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2022 dan 2021 - % 33.68 - - Beban Peralatan Dan Mesin Untuk - - - - % - - - - - - REALISASI T.A. 2021 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 32

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - - % - - - - - Jumah Penyusutan - - - - Jumlah Amortisasi - - - - - - - - - - Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2022 dan 2021 URAIAN JENIS BEBAN - Beban Penyisihan Piutang PNBP - - - - - - - - - - - - - - - - - - URAIAN JENIS BEBAN % Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2022 dan 2021 Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 % Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2022 dan 2021 REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 URAIAN - - - - - Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0 - Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas - - REALISASI T.A. 2021 - Jumlah - - % - - - - REALISASI T.A. 2021 REALISASI T.A.2022 Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2022 dan 2021 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - - - - - URAIAN JENIS BEBAN REALISASI T.A.2022 - - - - - - - Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea - REALISASI T.A. 2021 - - Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 - Jumlah - - - Jumlah - - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : - REALISASI T.A.2022 Jumlah - Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Penyisihan Piutang PPN - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 33

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.15 Pos Luar Biasa D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 : D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D Jumlah 948,149.00 2,000,513 (52.60) Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 - 2,000,513 (100.00) Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 - - - - Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 228,149 - - Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID19 - - - Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2022 dan 2021 URAIAN JENIS BEBAN % Beban Barang Operasional - Penanganan 720,000 - - - - Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut: REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masingRincian Pos Luar Biasa Semester I 2022 dan 2021 Jumlah 1,620,000.00 185,067 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BEBAN REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 - - - Jumlah - - % - - - - - Beban Perjalanan Dinas - - - - Beban Persediaan - - - - - Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp1,620,000 Pos Luar Biasa Rp0 Pendapatan PNBP - - - 775.36 - - - - - - - Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Semester I TA 2022 dan 2021 URAIAN JENIS BEBAN REALISASI T.A.2022 REALISASI T.A. 2021 Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun 1,620,000 185,067.00 - - Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1,620,000 dan Rp185,067. - % 775.36 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 34

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut . Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-2,224,232,039.00 dan Rp.-2,270,309,238.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. - - - - Nilai Koreksi - - Penyesuaian Nilai Aset Koreksi Nilai Persediaan E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan Rincian Koreksi Nilai Persediaan Ekuitas Awal Rp18,042,662,74 4.00 Defisit LO Rp.- 2,224,232,039.00 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesala han Mendasar Rp.0.00 Koreksi Atas Reklasifikasi E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih Revaluasi Aset Rp.0.00 Jenis Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut: - Nilai Koreksi - Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut: Jenis Persediaan E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Jumlah E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E. 1 Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.18,042,662,744.00 dan Rp.18,022,592,962.00 E.2 Surplus (Defisit) LO E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset Jumlah LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 35

Nilai Koreksi - - - - Nilai Koreksi - - - - Nilai Koreksi - - - - Koreksi Lain-Lain Rp0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0 Transaksi Antar Entitas Rp1,913,621,195 Transfer Keluar Transaksi Antar Entitas Ditagihkan ke Entitas Lain Revaluasi Aset Tetap Jenis Aset Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lainterdiri dari : Jenis Koreksi E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini . - Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022 Jumlah Jenis Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Persediaan Jumlah 1,922,857,145 Nilai Koreksi Lainnya - - Jumlah Diterima dari Entitas Lain E.4.6 Koreksi Lain-Lain Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022 E.5 Transaksi Antar Entitas Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022 (9,235,950) Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1,913,621,195 dan Rp.2,330,367,376. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari : Ekuitas Transaksi Lainnya LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 36

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung - - 1,913,621,195 E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Ekuitas Akhir Rp17,732,051,90 0 Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar Rp0 yang terdiri dari : Nilai - Entitas Asal - Jenis - Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari : - - Jumlah E.6 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.17,732,051,900.00 dan Rp.18,082,651,100.00. E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar - Pengesahan Hibah Langsung - Transfer Masuk - - - - - - - Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DKEL sebesar Rp 1,922,857,145, sedangkan DDEL sebesar Rp 9,235,950 Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Jumlah E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Nilai - - - Bentuk Hibah - - Pemberi Hibah - - - - - - - Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar Rp0 terdiri dari : Rincian Transfer Keluar Tahun 2022 Nilai - Entitas Tujuan - - - - Jenis - - LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 37

F.1 F.2 F.2 Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : W22.U8/419/KPA/4/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Negeri Watansoppeng Tahun Anggaran 2022 adalah : Kuasa Pengguna Anggaran : Jamiruddin, SH. Pejabat Pembuat Komitmen : Jamiruddin, SH. Pejabat Penandatangan /Penguji SPM : Asyariah Hamzah, SE. Staf Pengelola Keuangan : Nurul Firdausa, A.Md PPABP : Ika Nurjanah, ST Rekening pemerintah yang diguakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah BRI cabang Watansoppeng dengan nomor rekening : 11801000006306 atas nama BPG 055 Pengadilan Negeri Watansoppeng yang digunakan sebagai penampung DIPA badan urusan administrasi dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Rekening pemerintah yang diguakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah BRI cabang Watansoppeng dengan nomor rekening : 11801000006306 atas nama BPG 055 Pengadilan Negeri Watansoppeng yang digunakan sebagai penampung DIPA badan urusan administrasi dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 Pada Neraca tidak terdapat transaksi atau setoran yang menjadi perbedaan antara SAU dan SAI pada rekonsiliasi data antara KPPN Watampone dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Negeri Watansoppeng. F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Adanya jurnal manual untuk barang persediaan karena adanya kesalahan penginputan barang persediaan yaitu : 1. Akun 593131 Beban persediaan bahan baku seharusnya akun 593111 Beban persediaan konsumsi sebesar Rp398,000 2. Akun 593121 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges seharusnya akun 593111 Beban Persediaan Konsumsi Sebesar Rp780,000 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG 38

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER JUNI 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI SULAWESI SELATAN : 099549 PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG WILAYAH/PROVINSI : 1900 SATUAN KERJA Tgl. Cetak 29/07/2022 5:23 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker NAMA AKUN 3 KREDIT 5 DEBET 4 KODE AKUN KODE TRN 1 2 0.0 115612 Piutang dari KPPN 1,498,942,897 0 0.0 219711 Utang Kepada KUN 3,265,727 0 2.0 Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang 2,448,000 Dialokasikan 425131 0 2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 840,887,000 2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 23,000 2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 62,595,000 2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 21,882,000 2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 28,140,000 2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 823,580,000 2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 146,787,000 2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 53,954,000 2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 226,248,000 2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 52,009,000 2.0 511157 Allotment Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 113,400,000 2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 681,000,000 2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 9,600,000 2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 46,080,000 2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 53,485,000 2.0 Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 0 COVID-19 521241 5,000,000 2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 86,355,000 2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 79,920,000 2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 15,600,000 2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 2,400,000 2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 120,111,000 2.0 523119 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 116,300,000 2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 173,108,000 2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 39,060,000 2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 37,500,000 3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 5,528,660 3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 185,067 3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 589,665,920 0 3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10,094 0 3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 30 3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 39,440,244 0 3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12,755,258 0 3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12,160,000 0 3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 559,380,000 0 3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 68,459,874 0

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER JUNI 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI SULAWESI SELATAN : 099549 PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG WILAYAH/PROVINSI : 1900 SATUAN KERJA Tgl. Cetak 29/07/2022 5:23 AM lap_neraca_percobaan_kas_satker NAMA AKUN 3 KREDIT 5 DEBET 4 KODE AKUN KODE TRN 1 2 3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32,733,840 0 3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 72,297,000 0 3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3,995,000 0 3.0 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 52,650,000 0 3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 429,862,458 0 3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,952,000 0 3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 19,200,000 0 3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 14,283,800 0 3.0 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 2,000,513 0 3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,438,100 0 3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 47,394,814 0 3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 7,960,995 0 3.0 522113 Belanja Langganan Air 417,500 0 3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 116,848,630 0 3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 86,960,750 0 3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76,456,443 0 3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,260,000 0 3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,497,900 0 JUMLAH 3,840,737,757 3,840,737,757

PEMBUKUAN DASAR KAS PER 30 JUNI 2022 Halaman Tanggal : : 29-07-2022 1 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ESELON 1 : WILAYAH/PROVINSI : SATUAN KERJA : JENIS KEWENANGAN : 005 MAHKAMAH AGUNG 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pengadilan Tinggi Makassar 099549 PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG 1900 KD Kantor Daerah TINGKAT SATUAN KERJA Kode Lap : NPSAIKS NERACA PERCOBAAN TIPE ANGGARAN NAMA PERKIRAAN KODE PERKIRAAN DEBET KREDIT 2 219511 Uang Muka dari KPPN 0 36,000,000 2 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 1,922,857,145 2 313121 Diterima dari Entitas Lain 9,235,950 0 2 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 7,615,950 2 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 1,620,000 2 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 484,960,400 0 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,684 0 2 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 26,019,948 0 2 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 8,245,568 0 2 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12,110,000 0 2 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 438,345,000 0 2 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 49,893,515 0 2 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 23,753,760 0 2 511129 Belanja Uang Makan PNS 64,133,000 0 2 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5,310,000 0 2 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 44,550,000 0 2 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 416,442,323 0 2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,402,000 0 2 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 19,400,000 0 2 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10,648,474 0 2 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 720,000 0 2 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 56,017,350 0 2 522111 Belanja Langganan Listrik 54,765,669 0 2 522112 Belanja Langganan Telepon 7,090,610 0 2 522113 Belanja Langganan Air 240,000 0 2 522141 Belanja Sewa 1,058,750 0 2 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 228,149 0 2 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 33,375,260 0 2 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 42,705,000 0 2 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70,904,701 0 2 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,530,000 0 2 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,000,000 0 2 825111 Pengeluaran Uang Persediaan 36,000,000 0 7 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 16 JUMLAH 1,968,093,111 1,968,093,111

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER JUNI 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI SULAWESI SELATAN : 099549 PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG WILAYAH/PROVINSI : 1900 SATUAN KERJA Tgl. Cetak 29/07/2022 5:31 AM lap_neraca_percobaan_akrual_satker NAMA AKUN 3 KREDIT 5 DEBET 4 KODE AKUN KODE TRN 1 2 0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 36,000,000 0 0.0 117111 Barang Konsumsi 5,466,000 0 0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 519,300 0 0.0 131111 Tanah 11,417,107,000 0 0.0 132111 Peralatan dan Mesin 2,162,695,755 0 0.0 133111 Gedung dan Bangunan 7,207,264,000 0 0.0 134112 Irigasi 60,423,000 0 0.0 134113 Jaringan 100,000,000 0 0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 62,499,967 0 0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 1,908,737,296 0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 1,230,619,392 0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 7,769,867 0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 33,750,000 0.0 162151 Software 24,349,000 0 0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 2,089,000 0 0.0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 Operasi Pemerintahan 169122 2,089,000 0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 24,349,000 0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 0 0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 0 0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 36,000,000 0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 2,336,081,103 0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 5,713,727 0 0.0 391111 Ekuitas 0 18,022,592,962 3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 5,528,660 3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 185,067 3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 589,259,920 0 3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 9,916 0 3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 30 3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 39,419,944 0 3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 12,747,138 0 3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 12,160,000 0 3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 550,880,000 0 3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 68,459,874 0 3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 32,733,840 0 3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 72,297,000 0 3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 3,995,000 0 3.0 511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 51,300,000 0 3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 429,862,458 0

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER JUNI 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI SULAWESI SELATAN : 099549 PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG WILAYAH/PROVINSI : 1900 SATUAN KERJA Tgl. Cetak 29/07/2022 5:31 AM lap_neraca_percobaan_akrual_satker NAMA AKUN 3 KREDIT 5 DEBET 4 KODE AKUN KODE TRN 1 2 3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,952,000 0 3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 19,200,000 0 3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 14,283,800 0 3.0 521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 2,000,513 0 3.0 522111 Beban Langganan Listrik 39,879,487 0 3.0 522112 Beban Langganan Telepon 6,035,995 0 3.0 522113 Beban Langganan Air 417,500 0 3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 116,848,630 0 3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 86,960,750 0 3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76,456,443 0 3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 15,260,000 0 3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 68,344,659 0 3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 174,847,480 0 3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 1,109,981 0 3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 1,250,000 0 3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 29,811,900 0 3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 4,791,400 0 JUMLAH 23,607,702,377 23,607,702,377