Story Transcript
1
BASWARA warna emas kelap kelip bergantian dengan cahaya perak aduh indah nian… itu kamu yang berkilauan kamu adalah terang gemerlap, hadirmu adalah suluh bagi yang lain… karyamu berarti, hadirmu dinanti…
i
Prakata Puji syukur yang tidak habis-habisnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada semua pegawai dan pendukung di KPP LTO 1. Sungguh tidak terhitung nikmat yang dicurahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dan yang sangat dirasakan adalah nikmat sehat serta kebersamaan dalam wadah KPP LTO 1. Saya ucapkan selamat untuk terbitnya OMOAr edisi kelima ini. Penulisan sampai lima edisi menunjukkan konsistensi yang mulai terbentuk dalam perjalanan panjang pembelajaran dan pembiasaan membaca dan menulis. Kegiatan membaca dan menulis hakikatnya tidak dapat dipisahkan, karena seseorang tidak akan dapat menulis tanpa membaca terlebih dahulu. Mari kita ingat pameo lama bahwa Buku Adalah Jendela Dunia. Sebuah pameo yang sangat lugas, karena membaca buku akan memberikan banyak informasi dan pengetahuan dari seluruh penjuru dunia, tentu saja tanpa mengesampingkan sumber informasi lain. Budaya belajar akan sangat membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya, terlebih tugas-tugas di KPP LTO 1 yang ii
penuh tantangan. Diskusi, membaca aturan, membaca literasi digital, mendalami laporan keuangan, dan bahkan pergantian AR adalah pembelajaran. Bagi pegawai yang muslim tentu mengetahui satu ayat di Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Terakhir, saya apresiasi untuk konsistensi ini, dan sekaligus meminta kita semua menjaga orisinalitas penulisan masingmasing agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kaidah-kaidah penulisan teruslah dipelajari. Orisinalitas tulisan adalah salah satu bentuk integritas penulis, di mana nilai integritas sangat dijunjung tinggi di Kementerian Keuangan. Teruslah menulis, karena tulisan adalah salah satu peninggalan berharga saat seseorang tiada nanti.
Etty Rachmiyanthi, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu
iii
DAFTAR ISI Prakata
ii
DAFTAR ISI
iv
Chapter I. Isu Perpajakan dan Kajian Lainnya 1. Apakah Orang Religius Patuh Pajak?
2
2. Implementasi KEP 184 Tahun 2002 dan SE 08 Tahun 2002 oleh Wajib Pajak Perbankan 17 3. Tax, The Way Home from COVID
63
4. Analisis Selisih Harga Jual: Case LKR
78
Chapter II Opini Ringan dan Cerita Keseharian 5. Simon Line
83
6. Ga enakan yang Dienakin
87
7. Tanjung Balai Karimun
91
8. Confuse
101
9. Duhai Luka, Kutitipkan Kau pada Lampau
104
10. Rebusan Daun Sirsak
110
11. Satu Langkah Seribu Suluh
115
Chapter III. Puisi dan Sajak 12. Asyik di Mayestik
128
13. Ada dan Tiada
134
14. Perjalanan Panjang
137
Epilog
142
Profil Kontributor
144
Lembar Editorial
151 iv
Chapter I Isu Perpajakan dan Kajian Lain
1
Apakah Orang Religius Patuh Pajak? Romy Ardiansyah
Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Indonesia, dengan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan negara yang secara konstitusi menjamin warganya untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Dari total seluruh penduduk Indonesia 2
yaitu sekitar 266.534.836 jiwa pada tahun 2018, 86,7% beragama Islam, 7,6% beragama Kristen Protestan, 3,12% beragama Kristen Katolik, 1,74% beragama Hindu, 0,77% beragama Buddha, 0,03% beragama Konghucu dan beragama lainnya sebanyak 0,04% (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek religiusitas. Hal ini juga dapat dilihat dari data Laporan Badan Statistik bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas di kegiatan sosial keagamaan yang cukup besar yaitu 61,87% (Badan Pusat Statistik, 2018). Dari data dan informasi tersebut, menjadi menarik untuk mengetahui apakah religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penduduk terutama kepatuhan pajaknya. Kepatuhan adalah kerelaan untuk berbuat yang dilandasi oleh adanya kesadaran maupun adanya paksaan yang membuat perilaku individu sesuai dengan norma yang ada (McMahon, 2001). Dalam konteks perpajakan, kata kepatuhan adalah puzzle yang selalu menjadi pusat perhatian peneliti dan pemerintah untuk dipelajari dan dipahami. Hal ini karena pajak secara umum dianggap sebagai sumber penerimaan negara yang paling penting (Swan, 1915) untuk membiayai pembangunan (Miller, 1895), penyediaan pelayanan kepada warga negara (Omodero, Okafor, 3
Azubike, & Ekwe, 2016) dan sebagai alat kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan keadilan (Barro & Sala-i-Martin, 1991). Oleh karena itu, menjadi penting bagi suatu negara untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan cara mendorong hal-hal yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan dan mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada negara. Secara umum, kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi banyak hal baik dari sudut pandang ekonomi maupun nonekonomi. Penelitian dan kajian telah banyak dilakukan untuk memahami dan menemukan hal-hal apa saja yang dapat mendorong terwujudnya kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa perilaku individu terhadap pajak adalah hasil pilihan rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dalam bentuk finansial (Allingham & Sandmo, 1972). Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa perilaku tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi saja tetapi juga oleh faktor non-ekonomi seperti tax ethics (Alm & Torgler, 2011), norma sosial (Wenzel, 2004), persepsi terhadap keadilan (Wenzel, 2002), trust (Feld & Frey, 2002), psikologis (Alm, McClelland, & Schulze, 1992), pendidikan (Song & Yarbrough, 1978), pengetahuan pajak (Eriksen & Fallan, 1996 ), kesadaran 4
wajib pajak (Chong & Arunachalam, 2018), dan religiusitas (Hull, 2000; Torgler B., 2003). Pendapat yang terakhir ini menekankan bagaimana perilaku dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada. Religiusitas adalah komitmen kepada suatu agama dan ajarannya terkait perilaku, karakter, dan kebiasaan yang mencerminkan komitmen tersebut (Johnson, Jang, Larson, & De Li, 2001). Religiusitas juga dapat diartikan sebagai kekuatan keyakinan seseorang dalam memeluk dan menjalani ajaran agama (King & Williamson, 2005). Religiusitas baru dikenal luas pada awal tahun 2000-an sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak setelah beberapa penelitian oleh Torgler (2003), Welch et al. (2005) dan Stack & Kposowa (2006) meneliti hubungan antar keduanya (Mohdali & Pope, 2010). Pengukuran religiusitas
pada
penelitian
dapat
dilakukan
dengan
mengidentifikasi beberapa faktor seperti kehadiran di tempat ibadah, tingkat
partisipasi
dalam organisasi keagamaan,
lingkungan yang religius, kepercayaan kepada agamanya, dan preferensi kontribusi untuk kegiatan keagamaan (Torgler , 2006; Jalili, 2012; McGee, 2012). Namun demikian, terdapat hal-hal terkait religiusitas yang sulit untuk diinvestigasi lebih jauh seperti tingkat kepercayaan terhadap agama, arti penting agama bagi 5
individu, atau terkait panduan yang jelas antara nilai baik dan tidak baik dalam satu agama (Torgler, 2006). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Yogyakarta terhadap 110.854 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan cara penyampaian kuesioner dan pelaksanaan wawancara langsung dapat disimpulkan bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor penyebab wajib pajak berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan (Sa'diyah, Putra, & Nugroho, 2021). Tidak hanya ditemukan di Indonesia, pengaruh positif religiusitas juga dapat ditemui dalam penelitianpenelitan sebelumnya di banyak negara seperti Malaysia (Mohdali & Pope, 2010), Kanada (Torgler B. , 2003), Jerman (Feld & Torgler, 2007, p. 29), dan negara-negara eropa kecuali Spanyol (Torgler, Demir, Macintyre, & Schaffner, 2008).
Rationale Tingkat religiusitas mempengaruhi tax morale wajib pajak untuk sadar pajak dan jujur karena kepercayaan terhadap agama memberikan batasan atas apa yang dianggap baik dan buruk (Margolis, 1997). Tax Morale adalah dorongan non-ekonomi yang timbul dalam individu, seperti: kepuasan pribadi, rasa bangga, 6
rasa malu, rasa bersalah, kerelaan, atau perilaku baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Torgler & Cristoph, 2005). Dalam tulisannya Allport (1961) menyampaikan bahwa agama dan ajarannya memberikan motivasi kepada individu untuk menghindari hukuman akibat suatu perbuatan. Nilai-nilai agama diyakini efektif mencegah perilaku negatif dan mendorong karakter positif individu di kehidupan sehari-hari sehingga nilai ini juga diyakini berpengaruh positif pada kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan secara sukarela (Mohdali & Pope, 2010). Orang yang religius memiliki tax morale lebih tinggi daripada orang yang tidak (Rajagukguk & Sulistianti, 2011). Semakin baik tax morale yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi pajak sehingga kepatuhan sukarela dapat terwujud (Torgler & Schneider, 2007). Hasil penelitan yang dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2010) berkesimpulan bahwa kepatuhan terhadap pajak terjadi karena nilai-nilai religiusitas mendorong individu untuk berguna bagi orang lain melalui cara seperti membayar pajak, menunaikan zakat, sedekah, atau memberikan donasi. Lebih jauh, memberikan sesuatu bukan
7
merupakan beban bagi individu tetapi lebih ke upaya untuk menjadi berkah bagi sesama manusia (bermanfaat). Hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak ini juga dapat dijelaskan menggunakan Teori Atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (psikolog Austria) pada awal abad ke-20. Teori Atribusi dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dengan mempertimbangkan sebab akibat atas suatu keadaan (Heider, 1958). Suatu keadaan memiliki dua faktor kausalitas (Weiner, 1972). Faktor-faktor tersebut yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional yaitu faktor kausalitas yang berada dalam kendali individu (Heider, 1958) dan atribusi eksternal atau atribusi situasional yaitu faktor kausalitas yang berada di luar kendali individu (Kelley, 1967). Sehingga dari hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai internal berupa tingkat religiusitas memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan hal yang berbeda dari kesimpulan penelitianpenelitian pada paragraf sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Welch, et al.(2005); McKerchar, Bloomquist, dan Pope (2012) tidak menemukan indikasi pengaruh positif dari religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Hal ini diyakini disebabkan oleh ajaran 8
agama tertentu dalam memandang pajak sebagai hal yang ethical (pantas, bagus, sesuai moral) atau sebaliknya. Pada tulisannya, Richardson (2008) juga melaporkan bahwa tidak ditemukan pengaruh faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan. Individu yang tidak terikat dengan kepercayaan terhadap agama melihat bahwa tax fraud merupakan hal yang dapat diterima (Stack & Kposowa, 2006). Temyata, hal ini senada dengan temuan (Mohdali & Pope, 2010) dalam wawancara terhadap subyek penelitian bahwa mereka patuh terhadap peraturan pajak karena merasa hal ini adalah tugas wajib warga negara, merupakan bagian dari kontribusi sosial,
sebagai
wujud
kepercayaan
kepada
pemerintah,
kebanggaan tingkat sosial, atau adanya penegakan hukum pajak bila mereka tidak patuh. Lebih jauh, peneliti-peneliti ini berpendapat bahwa integritas personal dari individu memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan perpajakan mereka daripada pengaruh dari kepercayaan agamanya. Kesimpulan Tingkat religiusitas dipercaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk berperilaku patuh. Informasi ini penting bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak demi kestabilan penerimaan negara. Religiusitas 9
memberikan moral constitution dan membentuk pola pikir serta komitmen bagi wajib pajak untuk bertindak sesuai norma dan dalam batas yang dapat diterima di suatu komunitas, meskipun banyak penelitian menyampaikan bahwa preferensi individu sulit untuk diukur dan ditentukan secara pasti penyebabnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selain religusitas, terdapat banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana penjelasan Teori Atribusi bahwa adanya kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari adanya faktor-faktor, baik yang berada dalam kendali wajib pajak maupun yang di luar kendali wajib pajak termasuk tingkat religiusitas. Keadaan ini ditunjukkan oleh bukti bahwa terdapat responden dengan tingkat religiusitas rendah tetapi tetap patuh pada pajak. Oleh karena itu penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling berinteraksi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak masih sangat menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut. ◼
10
Daftar Pustaka
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion. Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. Journal of Business Ethics, 101(4), 635-651. Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? Journal of public Economics, 48(1), 21-38. Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Sosial Budaya. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (1991). Convergence across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 107-182. Chong, K. R., & Arunachalam, M. (2018). Determinants of enforced tax compliance: Empirical evidence from Malaysia. Emerald Publishing Limited. Eriksen, K., & Fallan, L. (1996 ). Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment. Journal of economic psychology. Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. Economics of governance, 3(2), 87-99. 11
Feld, L. P., & Torgler, B. (2007). Tax morale after the reunification of Germany: results from a quasi-natural experiment. Available at SSRN 965414. Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. Hull, B. (2000). Religion still matters. deepblue.lib.umich.edu. Jalili, A. R. (2012). The ethics of tax evasion: An Islamic perspective. In R. W. McGee, The ethics of tax evasion (pp. 167-199). New York: Springer. Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & De Li, S. (2001). Does adolescent
religious
commitment
matter?
A
reexamination of the effects of religiosity on delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency, 22-44. Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. Nebraska symposium on motivation. University of Nebraska Press. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022, March 10). Data Umat Berdasarkan Agama. Retrieved from Portal Data Kementerian
Agama
RI:
https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama King, J. E., & Williamson, I. O. (2005). Workplace religious expression, religiosity and job satisfaction: Clarifying a
12
relationship. Journal of management, spirituality & religion, 2(2), 173-198. Margolis, H. (1997). Religion as paradigm. ournal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 242-252. McGee, R. W. (2012). Christian views on the ethics of tax evasion. In The ethics of tax evasion. New York: Springer. McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2012). Indicators of tax morale: An empirical analysis. 21st Tax Research Network Annual Conference. Roehampton. McMahon, C. (2001). Collective rationality and collective reasoning. Cambridge University Press. Miller, A. C. (1895). National Finance and the Income Tax. Journal of Political Economy, 3(3), 255-288. Mohdali, R., & Pope, J. (2010). The role of religiosity in tax morale and tax compliance. Australian Tax Forum. Omodero, C. O., Okafor, M. C., Azubike, J. U., & Ekwe, M. C. (2016). Re-engineering VAT Administration in Nigeria for economic development. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 4(7),, 6-22. Rajagukguk, S., & Sulistianti, F. (2011). Religiousity Over Law and Tax Compliance. Maksi. 13
Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17(2), 67-78. Sa'diyah, H. H., Putra, R. N., & Nugroho, M. R. (2021). THEORY OF ATTRIBUTION DAN KEPATUHAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19. Scientax, 3(1), 51-69. Song, Y., & Yarbrough, T. (1978). Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey. Public administration review. Stack, S., & Kposowa, A. (2006). The effect of religiosity on tax fraud acceptability: A cross‐national analysis. Journal for the scientific study of religion, 325-351. Swan, H. S. (1915). Sources of Revenue. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 62, Public Bugdets, 125-135. Torgler, B. (2003). To evade taxes or not to evade: that is the question. The Journal of Socio-Economics. Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. Journal of Economic Behaviour & Organization, 61, 81-109.
14
Torgler, B., & Cristoph, A. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. Journal Management and the Arts (CREMA)).Working Paper. No.2005-30. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper, 2541. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. Social Science Quarterly, 443-470. Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. Economic Analysis and Policy, 313-339. Weiner, B. (1972). Attribution theory, achievement motivation, and the educational process. Review of educational research, 42(2), 203-215. Welch, M. R., Xu, Y., Bjarnason, T., Petee, T., O'Donnell, P., & & Magro, P. (2005). But everybody does it…”: The effects of perceptions, moral pressures, and informal sanctions on tax cheating. Sociological Spectrum, 21-52. Wenzel, M. (2002). Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field. Taxing democracy, 41-70. 15
Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. Law and human behavior, 28(5), 547-567.
16
Implementasi KEP 184 Tahun 2002 dan SE 08 Tahun 2002 oleh Wajib Pajak Perbankan Ahmad Sodikin
A.
Pendahuluan Peran Bank dalam mengembangkan perekonomian suatu negara sekarang ini sangatlah penting. Hampir semua pihak atau sektor yang berhubungan dengan beragam kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan (Sumarauw dan Gerungai 2018). Dalam aktivitas perbankan, adanya
kegiatan
pinjam 17
meminjam
sejumlah
uang
merupakan suatu kegiatan yang selalu saja dilakukan. Praktik pinjam meminjam dalam sistem perbankan mengakibatkan timbulnya pihak yang memberi pinjaman (kreditur), yaitu bank dan pihak yang menerima pinjaman (debitur), yaitu nasabah. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Bank
didefinisikan
badan
usaha
yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari
masyarakat dalam bentuk
simpanan giro,
tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi
masyarakat. Dalam memberikan pinjaman, bank 18
mendasari pemberian pinjaman atas ketentuan yang berlaku dan diatur dalam undang-undang perbankan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, secara garis besar terdapat tiga sumber dana yang dapat digunakan oleh bank, yaitu: 1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan (dana pihak ketiga) seperti usaha Tabungan, Giro dan Deposito. 3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam). Kegiatan usaha perbankan yang kedua adalah menyalurkan dana berupa pemberian
pinjaman
kepada
masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Bank dapat juga menginvestasikan kelebihan dananya dalam berbagai bentuk investasi dalam usaha memperolah penghasilan selain dari penghasilan bunga yang diperoleh 19
dari pemberian pinjaman. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan
pendukung
usaha
perbankan
adalah
jasa
perbankan, Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit mapun yang tidak berhubungan langsung. Sesuai dengan proses bisnis utama bank yaitu pemberian kredit, Bank membagi kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya menjadi 5 kelompok sesuai dengan Peraturan Bank Indonesa Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI Nomor 7/3/DPN perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu: 1. Lancar 2. Dalam Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet Untuk pendapatan bunga kredit atas transaksi kredit yang normal (kelompok 1 dan 2 / tidak bermasalah), tidak ada perbedaan pendapat terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga kredit tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah terkait pendapatan bunga atas kredit non-performing 20
(NPL yaitu kelompok 3 s.d. 5) di mana terjadi perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak. Terdapat beberapa aturan terkait perbedaan pendapat ini di antaranya sebagai berikut: 1. Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-184/PJ./2002 (KEP 184) tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit non Performing yang secara garis besar menyatakan bahwa: • Keputusan ini merupakan peraturan pelaksanaan UU
PPh dan PP Nomor 138 Tahun 2000 (PP 138) Pasal 1 • Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang
dimaksud dengan kredit non-performing adalah kredit yang diberikan oleh bank yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Pasal 2 • Penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank (cash basis) • Dalam hal bank membukukan penerimaan bunga
kredit non-performing sebagai pengurang pokok 21
kredit, saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit. Pasal 3 • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlaku sepanjang debitur yang terkait melakukan Penyesuaian saat pengakuan biaya bunga kredit nonperforming dengan cara yang sama. Pasal 4 • Bank wajib menyerahkan daftar debitur yang kreditnya
digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat bank terdaftar sebagai Wajib Pajak sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan • Daftar debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang (accrual basis) yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini. 22
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ.42/2002 (SE-08) tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Kredit Non Performing yang secara garis besar menyatakan bahwa: •
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tanggal 11 April 2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit NonPerforming sebagai pengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./1998 tanggal 11 Desember 1998 yang berlaku mulai tahun pajak 2001, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut;
•
Bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit hingga lunasnya pokok
kredit
keseluruhan
dan
pembayaran-
pembayaran setelah itu diperlakukan sebagai bunga;
23
•
Bank dapat langsung menerapkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, dengan menyerahkan satu dokumen perjanjian tambahan atau addendum dimaksud pada huruf a bersamaan dengan penyerahan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat bank terdaftar sebagai Wajib Pajak sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan;
•
Apabila
debitur
ternyata
tidak
melakukan
penyesuaian saat pengakuan biaya bunga dalam pembukuan tahun yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian tambahan atau addendum dimaksud, maka harus dilakukan koreksi fiskal melalui prosedur pemeriksaan atau prosedur lain yang berlaku; •
Dalam hal terjadi gagal bayar (default) oleh debitur sehingga bank melakukan penghapusan piutang tak tertagih atas bunga yang belum dibayar, maka sebagai
konsekuensi
belum
diakuinya
bunga
tersebut sebagai penghasilan bank dan biaya debitur, penghapusan piutang tak tertagih atas bunga 24
tersebut bagi bank bukan merupakan kerugian sedang bagi debitur bukan merupakan keuntungan karena pembebasan utang; •
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tanggal 11 April 2002 mulai tahun pajak 2001, maka bagi Wajib Pajak bank dan debitur terkait yang telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2001 sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, dapat menerapkan ketentuan ini melalui pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2001
Pengenaan Penghasilan atas Penghasilan Bunga Non Performing Loan merupakan salah satu temuan yang sering dijumpai dalam pemeriksaan pajak Wajib Pajak perbankan. Fiskus berpegangan pada KEP-184 dan SE-08 yang secara rinci menyebutkan pengenaan penghasilan atas penghasilan bunga non performing dimana salah satunya bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju 25
untuk memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit hingga lunasnya pokok kredit keseluruhan dan pembayaranpembayaran setelah itu diperlakukan sebagai bunga. Atas pengenaan penghasilan bunga kredit non performing tidak dapat direalisasikan karena Wajib Pajak tidak sependapat dengan tim pemeriksa dan memilih untuk melakukan upaya hukum atas SKP yang ditetapkan pemeriksa. Data pemeriksaan tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas sampling 3 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu di antaranya sebagai berikut: No
Wajib
Tahun
DPP
Koreksi PPh
Pajak
Pajak
1
Bank AAS
2
Bank BB (
2016
130.648.000.000
32.662.000.000
2016
104.253.000.000
26.063.250.000
3
Bank CCa)
2016
276.779.000.000
69.194.750.000
4
Bank CC
2018
238.008.000.000
59.502000.000
5
Bank CC
2019
861.340.524.000
215.335.131.000
1.611.028.521.000
402.757.131.000
Jumlah
Pengenaan Penghasilan atas bunga non performing loan masih menjadi obyek keberatan Wajib Pajak dan berlanjut hingga tingkat banding. Dari beberapa Keputusan 26
Keberatan atas hal yang sama ditemukan hasil yang tidak seragam, dalam artian terdapat beberapa Keputusan Keberatan yang mengabulkan, dan ada juga yang menolak sehingga sampai proses banding kepada pengadilan pajak. Menurut data KPP Wajib Pajak Besar Satu, dari beberapa temuan terkait pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan, didapatkan informasi sebagai berikut:
No
Wajib Pajak
Tahun Pajak
Keputusan Keberatan
Putusan Banding
Nomor KeputusanKeberatan/Putusan Banding
1.
Bank CC
2016
Menolak
Mengabulkan
Put-004172.05/2019/PP/M.VIB tahun 2020
2.
Bank CC
2017
Mengabulkan
-
KEP-00768/KEB/WPJ.19/2020
3.
Bank DD
2010
Menolak
Mengabulkan
Put-112131.15/2010/PP/M/VIIIB tahun 2019
Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penulisan Implementasi KEP-184/PJ./2002 dan SE08/PJ.42/2002 oleh Wajib Pajak Perbankan.
B.
Identifikasi Masalah 1. Pengenaan Penghasilan atas bunga non performing loan sering menjadi permasalahan antara fiskus dan Wajib Pajak. 27
2. Adanya perbedaan justifikasi antara Wajib Pajak dan fiskus 3. Putusan banding banyak dimenangkan oleh Wajib Pajak.
C.
Fokus Penulisan Penulisan ini fokus pada pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan atas WP Perbankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
D.
Pertanyaan Berdasarkan fokus penulisan di atas, maka pertanyaan dalam penulisan ini adalah: 1. Apakah atas peraturan terkait pengenaan penghasilan atas
bunga
non
performing
loan
masih
dapat
diimplementasikan? 2. Apa yang menyebabkan dispute antara Wajib Pajak dan fiskus atas pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan? 3. Apakah perlu adanya peraturan yang jelas/baru terkait pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan?
28
D. Tujuan Penulisan Mengacu pada pertanyaan di atas dan hasil penulisan yang dicapai, maka penulisan ini bertujuan untuk: 1.
Menganalisis implementasi peraturan terkait pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan
2. Mengevaluasi penyebab dispute antara Wajib Pajak dan fikus atas pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan. 3. Menganalisis tingkat urgensi adanya peraturan yang jelas/baru terkait pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Implementasi Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penulisan terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penulisan ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi 29
tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan
30
yang dapat diterima dan dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.
2.
Bank
a.
Pengertian Bank Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan
dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Menurut Sigit dan Totok (2006:5) bank adalah lembaga keuangan
yang
menghimpun
dan
menyalurkan
dan.
Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah b.
Fungsi Bank
Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi-fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut: -
Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank, 31
-
Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputarkan sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
-
Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
-
Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
-
Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
-
Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda
32
Sesuai dengan proses bisnis utama bank yaitu pemberian kredit, Bank membagi kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya menjadi 5 kelompok sesuai dengan Peraturan Bank Indonesa Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPN perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu: 1.
Lancar
2.
Dalam Perhatian Khusus
3.
Kurang Lancar
4.
Diragukan
5.
Macet
Pendapatan bunga non perfoming loan adalah pendapatan bunga atas kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
F. Pembahasan Beberapa temuan Fiskus dan tanggapan Wajib Pajak terkait Pendapatan Bunga Non Performing antara lain sebagai berikut: 1.
Temuan Fiskus
•
Sesuai ketentuan Keputusan Dirjen Pajak No. 184/PJ/2002 dan SE-08/PJ/2002, dijelaskan bahwa atas bunga yang 33
terutang dari kredit Non Performing Loan (NPL) kredit kurang lancar, diragukan, dan macet diakui pada saat diterimanya
bunga
tersebut
(cash
basis).
Untuk
memperlakukan ketentuan ini, terdapat ketentuan yang mengikat yaitu: o
Bank wajib menyerahkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat bank terdaftar sebagai Wajib Pajak sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan;
o
Bank atau debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran yang diakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit hingga lunasnya pokok kredit secara keseluruhan dan pembayaranpembayaran setelah itu diperlakukan sebagai bunga;
o
Bank dapat mengakui bunga NPL sebagai cash basis atau pengurang kredit, dengan menyerahkan satu perjanjian tambahan atau addendum bersamaan 34
dengan penyerahan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet kepada KPP tempat bank terdaftar sebagai wajib pajak dan menjadi lampiran dari SPT PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan. o
Apabila
debitur
ternyata
tidak
melakukan
penyesuaian saat melakukan pengakuan biaya bunga dalam pembukuan tahun yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian tambahan atau addendum maka harus dilakukan koreksi fiskal melalui prosedur pemeriksaan atau prosedur lain yang berlaku o
Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti, Wajib Pajak telah melampirkan daftar debitur dan nilai kredit (loan) serta bunga atas kredit non performing. Data tersebut tidak didukung addendum (perjanjian tambahan) antara bank dan debitur. Dengan dasar ketentuan tersebut diatas, pemeriksa melakukan koreksi atas bunga dalam penyelesaian tersebut (NPL). Dasar hukum: • Pasal 4 ayat (1) UU PPh • Pasal 12 ayat (3) UU KUP
35
• Keputusan Dirjen Pajak No. 184/PJ/2002 • SE-08/PJ/2002
2. Tanggapan Wajib Pajak a. Bahwa koreksi Tim Pemeriksa masih didasarkan kepada KEP184 dan SE-08 yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. o
Perlu Wajib Pajak sampaikan pula bahwa perjanjian tambahan atau addendum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan SE-08 seharusnya sudah tidak dapat digunakan lagi oleh Tim Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan koreksi penghasilan Bunga NPL. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 (“PP-138”) yang dijadikan sebagai acuan KEP-184 dan juga SE-08 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tertanggal 30 Desember 2010.
o
Hingga
saat
ini
tidak
ada
ketentuan
peraturan
pelaksanaan baru yang mengacu kepada PP-94 untuk mengatur secara khusus perlakuan penghasilan bunga NPL. Dengan demikian, seharusnya Tim Pemeriksa melihat ketentuan perpajakan yang dijadikan acuan penerbitan PP-94 dimana PP-94 mengacu kepada UU PPh 36
yang jelas menyebutkan bahwa penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Dalam hal bunga NPL ini belum ada tambahan kemampuan
ekonomis
yang
dimaksud,
karena
penghasilan dari debitur dalam kategori NPL tidak akan dapat direalisasi dan akan mengakibatkan kerugian pada Wajib Pajak dari tidak terbayarnya pokok dan bunga dari debitur tersebut. o
Lebih
lanjut,
Keuangan/PSAK
Pernyataan Nomor
31
Standar
Akuntansi
(“PSAK-31”)
tentang
Akuntansi Perbankan (revisi tahun 2000) yang menjadi acuan KEP-184 dan SE-08 juga telah dicabut secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Dengan demikian, Bank secara akuntansi juga tidak lagi mengadopsi perlakuan sebagaimana diatur di dalam PSAK 31 sehingga KEP-184 dan SE-08 seharusnya sudah tidak dapat diterapkan lagi. b. Persyaratan
addendum
antara
Bank
dengan
debitur
bermasalah sebagaimana diatur di SE-08/PJ.42/2002 (“SE-08”)
37
yang dijadikan dasar hukum oleh Tim Pemeriksa hanya relevan pada saat pembayaran sudah diterima. o
Terbitnya KEP-184/PJ/2002 (“KEP-184”) adalah guna menyesuaikan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 31 yang mengatur bahwa apabila kemudian terjadi penerimaan pembayaran bunga kredit nonperforming tersebut agar digunakan untuk mengurangi terlebih dahulu pokok kreditnya sampai lunas, dengan demikian aturan ini tidak mengatur perihal perlakuan pajak atas akrual penghasilan bunga NPL.
o
Ketentuan
mengenai
perjanjian
tambahan
atau
addendum diatur di dalam SE-08 juga menyebutkan bahwa penyampaian addendum tidak dipersyaratkan apabila Bank belum menerima pembayaran. Hal ini dapat tercermin dari angka 2 huruf a SE-08 yang penulis kutip sebagai berikut: o
“2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa: a.
Bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus
membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran 38
yang dilakukan oleh debitur kepada Bank sebagai cicilan pokok kredit hingga lunasnya pokok kredit keseluruhan dan pembayaran-pembayaran setelah itu diperlakukan sebagai bunga;” c. Terjadi pemajakan berganda apabila Bank tetap dipaksa mengakui penghasilan bunga NPL yang belum diterima pembayarannya pada proses Pemeriksaan ini. •
Prinsip utama dari pengakuan pendapatan diantaranya adalah
besar
kemungkinan
manfaat
ekonomi
sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh, sedangkan apabila pendapatan sebelumnya sudah diakui tapi tingkat kolektibilitasnya diragukan baru dibuatkan beban. Namun demikian, sebelum mencapai hal tersebut, jika tidak ada manfaat ekonomi yang mengalir, maka tidak perlu diakui. Apabila Bank dipaksa harus mengakui penghasilan bunga meskipun kolektibilitasnya diragukan, maka seharusnya di sisi lain juga dibuatkan beban pencadangannya secara perpajakan. •
Persoalan
yang
kemudian
terjadi
atas
diakuinya
penghasilan bunga NPL akan muncul pada saat terjadi gagal bayar (default) oleh debitur, dimana Bank tidak dapat mengklaim rugi penghapusan piutang karena biaya 39
kerugiannya tidak pernah tercatat secara komersial (salah satu persyaratan klaim piutang tak tertagih berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh). Dengan tidak diakuinya kerugian
penghapusan
piutang
(atas
pengakuan
penghasilan bunga NPL) saat terjadi gagal bayar, tetapi penghasilan bunga NPL sebagai dasar piutang tersebut diakui, maka pada saat inilah dapat terjadi pemajakan barganda bagi wajib pajak Bank. •
Demikian juga saat penghasilan bunga diakui menurut akunting, baik UU PPh, KEP-184 maupun SE-08, tidak mengatur
mekanisme
koreksi
negatif
atas
atas
penghasilan bunga yang diakui menurut akunting tersebut, sehingga atas penghasilan yang sama akan dikenakan pajak berganda. •
Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengakuan penghasilan bunga NPL akan memberikan perlakuan yang tidak adil bagi Bank, sehingga perlakukan pengakuan penghasilan bunga NPL tidak dapat diterapkan.
40
Tanggapan Wajib Pajak lain a. SE-08 yang digunakan Pemeriksa sebagai dasar koreksi sudah tidak relevan digunakan, karena: -
KEP-184
dan SE-08 yang
menjadi pentunjuk
pelaksanaan dari KEP-184 hanya berlaku pada saat dan hal-hal tertentu saja yang terjadi pada WP perbankan sesuai kebijakan pemerintah. Pada saat KEP-184/ dan SE-08 diterbitkan tahun 2002 yang menjadi alasan KEP-184 dan SE-08 diterbitkan adalah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan harus dilakukannya resturukturisasi perbankan. -
Untuk itu sesuai kewenangan yang diberikan pasal 7 PP 138 tahun 2000, DJP menerbitkan KEP-184 dan SE08 yang berlaku terbatas hanya untuk mempercepat restrukturisassi
perbankan
sesuai
dengan
kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Dengan demikian ketentuan keharusan adanya addendum perjanjian kredit berdasarkan SE-08 sudah tidak tepat atau tidak relevan lagi SE-08 tersebut digunakan Pasal 7 PP 138 tahun 2000. -
Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya 41
dalam hal-hal tertentu dan atau bagi Wajib Pajak tertentu sesuai kebijaksanaan pemerintah. -
Dalam KEP-184 tahun 2002 terdapat info terkait dasar penerbitan KEP tersebut diantaranya (Menimbang): ▪
Bahwa berdasarkan pasal 7 PP no 138 tahun 2000, DIrektur Jenderal Pajak berwenang menetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu dan atau bagi WP tertentu sesuai kebijaksanaan Pemerintah.
▪
Bahwa perlakuan pajak atas penghasilan bank berupa bunga kredit non performing perlu diatur khusus untuk menunjang percepatan proses restrukturisasi
perbankan
sesuai
dengan
kebijaksanaan pemerintah. ▪
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dengan adanya perubahan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan (revisi tahun 2000), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderakl Pajak tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing:
42
-
Untuk kondisi tahun pajak tertentu (di atas tahun 2010) dimana PP 138 tahun 2000 telah direvisi dengan PP 94 tahun 2010, DJP belum ada lagi menerbitkan Peraturan DJP sebagaimana wewenang yang diberikan pasal 17 PP 138 tahun 2000. Adapun pelaporan Daftar Debitur NPL sesuai KEP-184 tahun 2002 oleh WP Bank sebagai lampiran SPT Tahunan WP Bank hanya agar SPT Tahunan tidak ditolak oleh KPP
-
Dalam Pasal 17 PP 94 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Dengan Peraturan Dirjen Pajak,dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu sesuai kebijakan Pemerintah.”
b.
Tidak ada ketentuan di dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak yang mengharuskan untuk membuat dan menyerahkan dokumen perjanjian tambahan atau addendum sebagaimana alasan koreksi Pemeriksa.
c. UU PPh dan PP nomor 138 tahun 2000 (PP 138) memberikan
kewenangan
kepada
DJP
melakui
Keputusan Dirjen pajak nomor KEP-184/PJ./2002 (KEP
43
184) untuk menetapkan saat pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa kredit non performing. DJP menerbitkan Surat Keputusan KEP-184 yang menetapkan •
Saat pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa bunga kredit non performing diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank (cash basis).
•
Bank wajib menyerahkan daftar debitur kredit non performing
kepada
Kantor
Pelayanan
Pajak
sebagaimana lampiran SPT Tahunan. d.
Tidak ada ketentuan dalam Surat Keputusan DJP KEP-184 (yang diberi wewenang oleh PP 138) yang mengatur keharusan membuat dokumen perjanjian tambahan atau addendum
e. Dalam Pasal 7 PP 138 disebutkan bahwa “Dengan Keputusan Dirjen Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu dan atau bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah” f.
Kemudian DJP menerbitkan Surat Keputusan KEP-184 tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Bank 44
Berupa Bunga Kredit Non Performing (NPL), sebagai berikut: -
Pasal 2 KEP-184: 1.
Penghasilan bank berupa bunga kredit non performing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank (cash basis)
2.
Dalam hal bank membukukan penerimaan bunga
kredit
non-performing
sebagai
pengurangan pokok kredit, saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan kredit. -
Pasal 3 Ketentuan sebagaimaan dimaksud dalam pasal 2 berlaku sepanjang debitur yang terkait melakukan penyesuaian saat pengakuan biaya bunga kredit nonperforming dengan cara yang sama.
-
Pasal 4 1.
Bank wajib menyerahkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat bank terdaftar sebagai Wajib Pajak 45
sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan. 2.
Daftar debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang (accrual basis) yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
g.
Di dalam PP 138 dan KEP 184 sebagai peraturan yang berlaku dan mengikat bagi DJP dan Wajib Pajak tersebut di atas, tidak ada ketentuan keharusan untuk membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kredit non performing.
h. Sesuai pasal 2, Pasal 4 KEP 184 di atas dan PSAK No 31 tentang Akuntansi Perbankan (revisi tahun 2000), Wajib Pajak telah,
46
•
Mengakui penghasilan bunag kredit non-performing pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank (cash basis).
•
Menyerahkan
daftar
debitur
yang
kreditnya
digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada KPP tempat bank terdaftar sebagai WP sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, koreksi pemeriksa karena Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen perjanjian tambahan atau addendum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku (UU PPh, PP 138 dan KEP-184), dan mengabaikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan WP sesuai PP 138 dan KEP-184. Untuk memberikan kepastian hukum, maka SE-08 yang mengharuskan
adanya
perjanjian
tambahan
atau
addendum atas perjanjian kredit non performing tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi oleh Pemeriksa karena bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengikat wajib pajak
47
i.
Pembuatan perjanjian tambahan atau addendum (antara bank dengan debitur) dalam rangka coresponding adjustment atau koreksi koresponding adalah tidak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, -
WP Bank memahami bahwa perjanjian tambahan tersebut adalah untuk membantu Direktur Jenderal Pajak agar saat pengakuan biaya bunga non performing dari sisi debitur juga dilakukan saat pembayaran atau cash basis. Namun ketentuan coresponding adjustment ini tidak dapat dilakukan mengingat transaksi antara WP Bank dan Nasabah debitur bukan transaksi hubungan istimewa. Dengan demikian, ketiadaan perjanjian tambahan tersebut seharusnya tidak dilakukan koreksi dan dibebankan ke WP Bank
-
Karena koreksi coresponding adjustement ini juga tidak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, dimana di pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 UU Pajak Penghasilan, pengakuan penghasilan dan atau biaya tidak dikaitkan dengan pengakuan oleh WP lawan transaksi, kecuali dilakukan oleh WP yang mempunyai hubungan istimewa. 48
j.
Keputusan Keberatan atas kasus yang sama yaitu koreksi pendapatan bunga non performing 2017 oleh Pemeriksa dari KPP Wajib Pajak Besar Satu telah dikabulkan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Terdapat keputusan keberatan atas tahun tertentu atas: •
Koreksi yang sama yaitu koreksi positif atas penghasilan bunga kredit non performing karena tidak menyerahkan
dokumen
perjanjian
tambahan
(addendum) •
Koreksi tersebut dilakukan oleh Pemeriksa dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, yang mengabulkan seluruhnya keberatan WP atas koreksi dan koreksi penghasilan bank berupa bunga kredit non performing.
k.
Permohonan Banding WP tahun pajak tertentu atas kasus yang sama yaitu koreksi penghasilan bunga non performing
karena
tidak
menyerahkan
dokumen
perjanjian tambahan telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tidak mengajukan
permohonan
Peninjauan
Kembali
ke
Mahkamah Agung atas koreksi tersebut. 1.
Putusan Pengadilan Pajak untuk WP Bank nomor 004172.05/2019/PP/M.VIB tahun 2020, “bahwa Majelis 49
berpendapat bahwa informasi sebagaimana catatan 39 komitmen dan kontinjensi dalam laporan keuangan bukan merupakan bukti bahwa Pemohon Banding telah menerima pembayaran dari nasabah debitur bermasalah sehingga
Pemohon
Banding
tidak
melakukan
penyesuaian saat pengakuan biaya bunga dalam pembukuan tahun yang bersangkutan dengan Pemohon Banding belum menerima pembayaran” “.. bahwa Majelis berpendapat bahwa adanya 39 komitmen dan kontinjensi dalam laporan keuangan WP serta tidak dibuatnya perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit keseluruhan hingga lunasnya pokok kredit keseluruhan dan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan angka 2 Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-08/PJ.42/2002, tidak menjadikan
Pemohon
Banding
dianggap
telah
menerima pembayaran dari nasabah debitur bermasalah serta harus melakukan pencatatan atas penghasilan bunga akrual kredit bermasalah. 50
2. Putusan Pengadilan nomor 005432.15/2019/PP/M.VIB tahun 2020 “...bahwa Majelis berpendapat bahwa tidak dibuatnya perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit keseluruhan hingga lunasnya pokok kredit keseluruhan dan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan angka 2 Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-08/PJ.42/2002, tidak menjadikan
Pemohon
Banding
dianggap
telah
menerima pembayaran dari nasabah debitur bermasalah serta harus melakukan pencatatan atas penghasilan bunga akrual kredit bermasalah.
3. Pembuatan Peraturan Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan
bahwa
dalam
membentuk
Peraturan
Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: 51
a.
Kejelasan
tujuan.
Asas
ini
menyatakan
setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b.
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini
menyatakan
bahwa
setiap
jenis
peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat
pembentuk
peraturan
perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum
jika
dibuat
oleh
lembaga
yang
tidak
berwewenang. c.
Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundangundangan
yang
disusun
bertentangan
dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan
52
jenis,
fungsi,
dan
hirarki
peraturan
perundang-
undangan. d.
Dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
e.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.
Kejelasan rumusan. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga
tidak
menimbulkan
berbagai
macam
interpretasi dalam pelaksanaannya. g.
Keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari
perencanaan,
penyusunan, 53
pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya (Sartjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 191.) Hukum dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 203.) Dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, ada dua macam perubahan hukum (Munir 54
Fuady, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 54-55)., yaitu: 1.
Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan yang dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat.
2. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, berlakulah ungkapan
“hukum
sebagai
sarana
rekayasa
masyarakat” (law as a tool of social engineering), suatu ungkapan yang awal mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum USA yaitu, Roscoe Pound.
55
4. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE08/PJ/2002 dalam kerangka Peraturan PerundangUndangan Negara Republik Indonesia Surat Edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil
mengikat
umum
namun
bukanlah
peraturan
perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundangundangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. (Hanum, 2019) Surat Edaran (circularies) merupakan salah satu bentuk
Peraturan
Kebijaksanaan
(beleids_regels)
yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Menurut Philipus M Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan suatu kebijakan tertulis (naar buiten gebracht schricftelijk beleid) (Hadjon, 1993). Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian
dari
operasional
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintah sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum (psudo-wetgeving). (Ridwan, 2002)
56
Bagir Manan menyatakan peraturan kebijaksanaan sebagai peraturan yang bukan peraturan perundangundangan, yang tidak langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum, peraturan ini ditujukan kepada administrasi negara sendiri atau dengan kata lain yang pertama yang harus melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijaksanaan itu adalah pejabat administrasi negara. Meskipun demikian ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum. Menurut
(Hamid,
1992),
perbedaan
peraturan
perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan antara lain sebagai berikut: •
Pembentukan
peraturan
perundang-undangan
merupakan salah satu bentuk fungsi negara sedangkan pembentukan peraturan kebijaksanaan berada pada pemerintah dalam arti sempit. •
Muatan peraturan perundang-undangan berisikan aturan tentang tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar
sedangkan
peraturan
mengandung
materi
yang
kewenangan
membuat
beschikkingen. 57
kebijaksanaan
berhubungan
keputusan
dengan
dalam
arti
•
Sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah berisikan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, sedangkan dalam
peraturan
kebijaksanaan
hanya
dapat
mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan kebijaksanaan itu. Dikaitkan dengan peredaran Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-08/PJ/2002 dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dimana Dirjen Pajak ini bukanlah lembaga yang punya
kewenangan
merupakan
pejabat
membuat yang
undang-undang
punya
kewenangan
tetapi dalam
mengeluarkan untuk suatu keputusan dalam hal ini adalah surat edaran. Muatan yang dikandung oleh surat edaran ini merupakan suatu bentuk keputusan yang kewenangan bertindaknya terhadap rencana-rencana yang sudah ada pada Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Dari beberapa hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang bisa diambil antara lain sebagai berikut: 1.
Pada pasal 7 PP 138 Tahun 2000 menyebutkan bahwa “Dengan Keputusan Dirjen Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal 58
tertentu dan atau bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah” dan Dirjen Pajak telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak nomor 184 tahun 2002 sehingga dasar penerbitan KEP 184 tersebut sudah ada dasar yang kuat. Wajib Pajak perbankan
telah
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana yang tercantum dalam KEP 184 tersebut. 2.
Surat Edaran adalah produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan.
Sebab
bukan
peraturan
perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Wajib Pajak perbankan tidak merasa terikat dengan adanya SE-08 tahun 2002 yang mensyaratkan tambahan addendum atas perjanjian kredit non performing. 3.
PP 138 tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 17 PP 94 tahun 2010 yang telah mencabut PP 138 tahun 2000 disebutkan bahwa “Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya 59
dalam hal-hal tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah”. Sampai saat ini, belum ada Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur terkait pendapatan bunga non performing loan.
G. Kesimpulan Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Peraturan terkait pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan sudah tidak dapat diimplementasikan karena belum ada dasar hukum yang kuat yang menggantikan KEP 184 tahun 2002 dan SE 08 tahun 2002;
2.
Hal yang menyebabkan dispute antara Wajib Pajak dan fiskus adalah terkait kejelasan aturan dimana Wajib Pajak berpendapat bahwa KEP 184 tahun 2002 dan SE 08 tahun 2002 sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan sedangkan fiskus masih berpegangan pada peraturan tersebut karena belum ada peraturan yang mencabut dan menggantikannya;
3.
Peraturan baru harus sudah ada karena peraturan yang lama sudah tidak ada payung hukumnya. Selain itu, dalam PP 94 tahun 2010, Dirjen Pajak sudah diberi karena sudah 60
diberi ruang dalam PP 94 tahun 2010 untuk menetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu.
H. Saran Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. DJP agar segera membuat peraturan baru terkait
pengenaan penghasilan atas bunga non performing loan sehingga tidak ada lagi dispute antara Wajib Pajak dan fiskus. 2. Sebagaimana disebutkan dalam PP 94 tahun 2010, dalam
membuat peraturan, DJP diharapkan membuat peraturan minimal dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak sehingga dapat mengikat Wajib Pajak (tidak berbentuk Surat Edaran yang lebih terbatas cakupannya sebagaimana SE 08 tahun 2002). 3. Pembuatan peraturan harus jelas dan tidak multitafsir
sehingga meminimalkan dispute dengan Wajib Pajak. ◼
61
Daftar Pustaka Philipus M Hadjon Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 1993. hlm 152 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. Hlm 183 Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang. 31 Agustus. Hal 16 Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 10(2), 138-153.
62
Tax, The Way Home from COVID Franki Nababan
A. Pendahuluan Awal Desember 2019, serangkaian kasus pneumonia misterius dilaporkan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tidak lama kemudian, di awal 2020, telah terkonfirmasi 800 kasus, termasuk di antaranya para tenaga kesehatan. Kasus ini ditemukan di beberapa provinsi lain di negara Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Amerika (Huang et al., 2020). Semula 63
virus ini diberi nama 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) hingga pada tanggal 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan nama resmi virus ini menjadi Coronavirus Disease (COVID-19) yang diakibatkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (WHO, 2020). Namun karakteristik virus ini berbeda dengan SARS yang melanda dunia di tahun 2003 dengan 8000 jiwa kasus dan korban meninggal dunia sebanyak 800 jiwa. Perbedaannya, dalam periode infeksi, penularan, tingkat keparahan klinis, tingkat penyebaran di dalam komunitas (Wilder-Smith et al., 2020). COVID-19 adalah penyakit baru yang penularannya relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum ditemukan pengobatan yang tepat maupun vaksin yang efektif (Susilo et al., 2020). Penyebaran virus yang melintasi waktu dan ruang, sehingga
diperlukan
upaya
untuk
mengendalikan
dan
mengatasinya. Dalam jangka pendek mengurangi kontak antar individu seperti penutupan sekolah, transportasi umum dan pertemuan-pertemuan besar. Dalam jangka panjang virus dapat menyebar lebih cepat melalui jaringan transportasi, kegiatan dalam siklus perekonomian, dan perdagangan antar daerah (Adda, 2016). Begitu juga penelitian yang dilakukan di Cina pada Januari-Februari 2020, menyatakan bahwa mencegah penularan 64
di tempat pertama terjadinya penularan memiliki dampak terbesar, diikuti dengan membatasi pergerakan individu dari tempat beresiko tinggi terinfeksi, dan pembatasan kegiatan masyarakat (Qiu et al., 2020).
B. Dampak Covid-19 Pemerintah di berbagai negara mengambil kebijakan disease containment seperti penutupan kota (lockdown), penutupan sekolah, kantor dan pusat-pusat ekonomi, maupun pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan sebagai upaya mitigasi semakin meluasnya penyebaran virus ini. Namun kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi di bidang ekonomi. Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, dan Vietnam yang berhasil menekan laju penyebaran virus melalui pembatasan melemahnya
kegiatan
telah
perekonomian
memberikan dunia.
dampak
Kebijakan
pada
tersebut
mengakibatkan rantai pasokan terganggu yang membawa pada penurunan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat sehingga menambah angka pengangguran yang pada akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Fakta lain, jika 10% dari populasi suatu negara terinfeksi COVID-19 maka akan
65
menyebabkan kekurangan tenaga kerja untuk sektor keuangan utama dan infrastuktur ekonomi (Scheeweiss & Murtaugh, 2020). Sebelum pandemi melanda dunia, diperkirakan tahun 2020 merupakan tahun pemulihan ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi dunia akan tumbuh 3,3% ditahun 2020 dan 3,4 di tahun 2021 lebih baik dari pertumbuhan di tahun 2019 yang berada di kisaran 2,9% (IMF, 2020). Namun badai ekonomi datang menerjang begitu cepat yang hanya di awsali dengan infeksi sebuah virus. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2020 langsung kandas dihantam gelombang badai. Sebagai contoh, Cina, sebagai negara pertama yang berhadapan
dengan
COVID-19
menorehkan
realisasi
pertumbuhan ekonomi terjun ke negatif 6,8% di triwulan I. Ekonomi negara Cina merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika (Ayittey et al., 2020). Kontribusi pertumbuhan ekonomi
Cina
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
pertumbuhan ekonomi dunia, dimana pada tahun 2019 kontribusi tersebut sebesar 39% (Internatioal Monetery Fund (IMF), 2019). Gejolak yang sama terjadi di anggota negara OECD. Tercatat tidak ada satu negara anggota yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif seperti perolehan di tahun 2019.
66
Tabel Realisasi Pertumbuhan GDP 2019-2020 per Triwulan (%) Keterangan
Q1
Q2
Q3
Q4
2019
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
OECD-Total
0,6
0,4
0,4
0,2
1,6
-1,9
-10,5
9,2
0,7
-4,9
G20
0,9
0,8
0,5
0,4
2,8
-3,2
6,6
7,7
…
…
Union
0,6
0,3
0,3
0,2
1,6
-3,3
-11,4
11,5
-0.4
-6.3
Euro area
0,5
0,2
0,2
0,1
1,3
-3,7
-11,7
12,4
-0.6
-6.7
Major Seven
0,6
0,2
0,4
0
1,5
-2
-10,4
9,2
0.8
-5.1
Canada
0,1
1,1
0,5
0,1
1,9
-1,9
-11,3
8,9
1.9
-5.4
France
0,5
0,3
0,1
-0,2
1,5
-5,9
-13,7
18,5
-1.3
-8.2
Germany
0,6
-0,5
0,3
0
0,6
-2
-9,7
8,5
0.1
-5.0
Italy
0,2
0,2
0
-0,4
0,3
-5,5
-13
16
-2.0
-8.9
Japan
0,6
0,1
0,2
-1,8
0,3
-0,6
-8,3
5,3
3.0
-4.8
Kingdom
0,6
0,1
0,5
0
1,4
-2,9
-19
16,1
1.0
-9.9
United States
0,7
0,4
0,6
0,6
2,2
-1,3
-9
7,5
1.0
-3.5
European
United
Sumber: OECD, 2021
Prancis, salah satu dari tujuh negara ekonomi utamaOECD, menjadi negara yang mengalami gejolak ekonomi terburuk di triwulan I dan II tahun 2020. dengan Pertumbuhan negatif 5,9% di triwulan I dan semakin menurun di triwulan II sebesar negatif 13,7%.
Dan Jepang merupakan negara yang penurunan
ekonominya terkecil di triwulan I yaitu sebesar 0,6%. Namun tidak mampu menahan efek pandemi di triwulan II yang harus puas dengan
pertumbuhan
minus
8,3%.
Secara
keseluruhan
pertumbuhan ekonomi anggota negara OECD pertumbuhan 67
ekonomi di triwulan I adalah negatif 1,9% dan semakin memburuk di triwulan II, negatif 10,5%. Sedangkan angota negara Uni Eropa di triwulan I negatif 3,3% dan turun lagi di triwulan II menjadi negatif 11,4%. Pertumbuhan yang lebih baik berhasil dicapai oleh negara-negara G-20 triwulan I minus 3,2% dan berhasil membukukan pertumbuhan positif 6,5% di triwulan II. Penurunan kinerja negara-negara mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup dalam akan bedampak bagi perekonomian negara-negara lain di dunia. Hal ini terlihat dari merosotnya harga komoditas dunia sejak pertengahan 2020. Harga minyak dunia mengalami penurunan yang sangat dalam, jatuh ke harga terendah dalam 18 tahun terakhir. Dunia sedang menghadapi resesi ekonomi yang lebih buruk dari peristiwa The Great Depression yang terjadi pada tahun 1929. Dampak yang ditimbulkan dapat memicu berbagai krisis lain, seperti krisis keuangan yang dapat terjadi jika likuiditas bank tidak terjaga; beberapa sektor akan tumbang seperti penerbangan, pariwisata, dan pelayanan rumah sakit; serta krisis makro ekonomi jika biaya mitigasi yang dikucurkan melebihi kemampuan fiskal dan tingkat pendapatan negara tersebut (Wilder-Smith et al., 2020) Krisis ini memerlukan penanganan yang sangat serius, melampaui krisis-krisis yang pernah terjadi. Otoritas dunia 68
mengambil langkah yang agresif dan cepat untuk mengendalikan serangan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Berbagai stimulus diluncurkan agar penanganan wabah di sisi kesehatan dapat berjalan seiiring dengan menjaga ekonomi menjadi tidak lebih buruk. Keduanya seperti dua sisi mata uang, memilih satu sisi tanpa mengabaikan sisi yang lain, bukan merupakan pilihan yang mudah bagi para pembuat kebijakan. Sangat sulit untuk mendapat bantuan dari negara-negara sahabat yang pada saat bersamaan sedang berjuang menghadapi musuh yang sama dan dampak yang hampir sama pula. Semua negara bersaing untuk mendapatkan obat-obatan dan vaksin. Di sisi lain pemerintah juga berlomba-lomba mendapatkan pembiayaan
di
tengah
kesulitan
untuk
mengumpulkan
pendapatan negara. Tidak ada waktu untuk meneliti kebijakan apa yang paling tepat yang akan dieksekusi ataupun tuntunan dari pengalaman penerapan kebijakan serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang sangat tinggi memaksa para pengambil kebijakan harus terus menerus melakukan penyesuaian yang dibutuhkan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin diraih.
69
C. Implementasi Solusi Secara umum kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negara untuk penanganan COVID-19 dapat dibagi ke dalam 4 kategori yaitu; kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan emergency likuid. Di berbagai belahan dunia kebijakan pemberian stimulus dan intervensi pemerintah menjadi resep yang digunakan dalam meredam goncangan ekonomi yang sangat hebat untuk mendorong ekonomi berbalik kearah pertumbuhan yang positif. Sasaran dari kebijakan ini juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah daerah, serta ditujukan kepada sektor-sektor ekonomi yang terdampak. Menurut Yale University dalam (Suksmonohadi & Indira, 2020), hingga April 2020 kebijakan fiskal paling banyak digunakan, sebesar 45% dari total kebijakan, kemudian makroprudensial sebesar 35%, moneter 11%, dan terakhir emergency liquidity sebesar 9%. Sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2021, Paman Sam ($ 5,3 triliun) dan Jepang ($ 801 milyar) menjadi negara yang mengucurkan stimulus fiskal terbesar. Nilai global stimulus fiskal yang dilontarkan untuk merespon COVID-19 mencapai $ 16 triliun, mencapai 16,3 % GDP dunia
(IMF), 2021). Jauh lebih besar
dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008-2009 hanya sebesar 1,5% GDP. 70
Implementasi kebijakan pada krisis keuangan yang terjadi di masa lampau dapat menunjukkan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang memiliki peranan penting untuk pemulihan ekonomi. Pada saat The Great Depression yang terjadi di tahun 1920an, salah satu peneliti menyatakan bahwa kegagalan kebijakan fiskal dalam memulihkan krisis pada saat itu bukan disebabkan oleh tidak berfungsinya kebijakan tersebut melainkan karena tidak dicoba (Brown, 1956). Krisis yang lain, perlambatan ekonomi berkelanjutan yang disebabkan krisis perbankan tahun 1997 di Jepang. Pemerintah negeri Sakura mengeluarkan stimulus 16 triliun Yen (3% GDP) paket pekerjaan umum dan pemotongan sementara Pajak Penghasilan (PPh), dan dalam perkembangannya stimulus tersebut dilanjutkan dengan beberapa stimulus lain termasuk pemotongan permanen tarif Pajak Penghasilan orang pribadi maupun korporasi. Paket kebijakan ini membuahkan hasil di tahun 1998-1999, pertumbuhan ekonomi melambung ke sekitar 3%. Pelajaran yang dapat ditarik dari beberapa peristiwa krisis tersebut adalah analisis sedini mungkin kesulitan yang terjadi di sektor keuangan, dalam hal ini peran penting kebijakan fiskal yang kuat dan hati-hati sejak awal krisis sangat diperlukan. Sehingga
71
kinerja ekonomi dapat dipulihkan, melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Spilimbergo et al., 2011). Abimanyu dan Megantara (2009) menyatakan kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama yaitu belanja dan pajak (Jaelani, 2017). Melalui dua kebijakan utama tersebut, kebijakan fiskal mampu menjawab pengaruh pendapatan dan belanja pemerintah terhadap indikator-indikator pertumbuhan
ekonomi,
pendapatan
ekonomi
seperti,
perkapita,
tingkat
pengangguran, inflasi dan indikator lainnya. Disamping pengaruh terhadap ekonomi, kedua kebijakan tersebut juga memiliki pengaruh kepada aspek sosial seperti, distribusi pendapatan, pendidikan,
dan
diimplementasikan (taxation/revenue
kesehatan. dalam
Kebijakan
bentuk
policy),
fiskal
tersebut
kebijakan
pendapatan
kebijakan
belanja
(spending/expenditure policy) dan kebijakan pembiayaan atau kebijakan utang (financing/debt policy) yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap paling penting atau membawa perubahan yang besar bagi masyarakat dan negara. Menurut Syahrir (2016) tujuan kebijakan fiskal adalah peningkatkan pendapatan nasional, stabilitas harga, optimalisasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, distribusi 72
dan pemerataan pendapatan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Komponen kebijakan fiskal melalui instrumen pengeluaran pemerintah berupa belanja modal maupun belanja rutin memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Cahyono, 2014).
D. Penutup Bukan saja berperan dominan dalam kondisi normal, kondisi krisis pun pajak memainkan peran yang sangat penting dalam keuangan negara. Krisis-krisis yang telah dilalui menyajikan sebuah fakta bahwa kebijakan fiskal ternyata menjadi salah satu penyelamat ekonomi dan kedaulatan suatu negara dan bukan pula menjadi penyebab krisis. Mar’ie Muhammad (2003), Sang Mr Clean, pernah mengatakan bahwa peristiwa krisis ekonomi tahun 1997 di Thailand yang turut menyeret berbagai negara, termasuk Indonesia, bukan bersumber dari kebijakan fiskal yang salah. Fungsi pajak sebagai budgetair, regulerend, stabilitas dan redistribusi pendapatan, diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang antisipasif, responsif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Ramuan fungsi-fungsi tersebut menjadi obat
73
mujarab yang sudah teruji mampu menahan gejolak, pasang-surut kondisi ekonomi yang kian tidak menentu. Kebijakan fiskal dalam realitas sehari-hari bermanifestasi dalam kegiatan seperti penerbitan NPWP, pengarsipan dokumen penting Wajib Pajak ke rumah berkas, penggalian potensi, penggolahan data, pemeriksaan, penyuluhan atau bahkan sekedar memberikan sambutan kepada Wajib Pajak saat berkunjung dalam sebuah kantor yang bernama Kantor Pelayanan Pajak. Namun kesibukan dalam pekerjaan membuat kita perlahan-lahan tidak mampu merasakan esensi, memaknai dari apa yang sedang dilakukan. Hanya sebagai rutinitas, kewajiban yang mesti ditunaikan. Seperti diriku, mengisi daftar hadir kemudian bekerja dan menunggu tanggal satu setiap bulan. Menyadur quote sebuah film, “Nothing Will Stop Me Now! For I Know At Last That A Man Can't Change His Destiny...And I Was Born To Be Tax-Man.”. Spiderman No Way Home. Sudah saatnya kembali ke fitrah. Selamat berpuasa. ◼
74
Daftar Pustaka
Adda, J. (2016). Economic activity and the spread of viral diseases: Evidence from high frequency data. Quarterly Journal of Economics
131(2),
891–941.
https://doi.org/10.1093/qje/qjw005 Brown, E . Cary. (1956). Fiscal Policy in the ’ Thirties : A Reappraisal. American Economic Association. Cahyono, B. D. (2014). Identifikasi Derajat Kompetisi Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan,
22(1),
47–54.
https://doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014.61-68 Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren,et all. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 Novel Voronavirus in Wuhan, China. In The Lancet . Vol. 395. Issue 10223, pp. 497–506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5 Internatioal Monetery Fund. (2019). Prolonged Uncertainty Weighs
on
Asia’s
Economy.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/18/na102319prolonged-uncertainty-weighs-on-asias-economy. Internatioal Monetery Fund. (2020). World Economic Outlook, 75
January 2020, Tentative Stabilization, Sluggish Recovery? World Economic Outlook. Internatioal Monetery Fund (IMF). (2021). Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic. Database of Fiscal Policy Responses To Covid-19. Jaelani, A. (2017). Fiscal policy in indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic Economic perspective. International Journal of Economics
and
Financial
Issues
7(5),
14–24.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093 Muhammad, Mar’ie. (2003). Kebijakan Fiskal di Masa Krisis 1997. Kebijakan
Fiskal:
Pemikiran,
Konsep
dan
Implementasi.Penerbit Buku Kompas. Jakarta Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). GDP growth Quarterly National Accounts. News Release. Qiu, Y., Chen, X., & Shi, W. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. Journal of Population Economics 33(4), 1127–1172. https://doi.org/10.1007/s00148-020-00778-2 Scheeweiss, Z., & Murtaugh, D. (2020). This is how deeply the Coronavirus
change
https://www.bloomberg.com/ 76
our
behaviour.
Suksmonohadi, M., & Indira, D. (2020). Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19. Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional. Edisi II, 89–112 Syahrir, Ika. (2016). Membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Warta fiskal: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI,
5–11.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/warta-
fiskal?x=6 Wilder-Smith, A., Chiew, C. J., & Lee, V. J. (2020). Can we contain the COVID-19 outbreak with the same measures as for SARS? The
Lancet
Infectious
Diseases,
20(5),
e102–e107.
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30129-8 World Health Organization. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it
77
Analisis Selisih Harga Jual: Case LKR Eve
LKR memiliki KLU Jasa Pertambangan dan Penggalian Lainnya. LKR adalah perusahaan yang bergerak di bidang Civil & Earthworks, Coal & Mineral Mine Services, Heavy Equipment & Trucking Services, Oil & Lubricant Dealer Ship, Property, Stone Crusher Plant, Mechanical & Electrical dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kontraktor dan Jasa Penunjang Pertambangan smelter (bauksit) dan batubara. 78
2. Jasa Lainnya, seperti logistic, perbaikan bangunan. 3. Penyalur/agen resmi penjualan pelumas PT Pertamina (Persero) yang berkantor di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan 4. Pengembang properti perumahan Teratai Residence yang terletak di Cirebon. LKR memiliki kontribusi pada NPWP kantor pusat sekitar 2-4 Miliar per tahun sejak tahun 2019 dengan SPT Tahunan berstatus Nihil walaupun berstatus rugi. Sejak Account Representative (AR) menerbitkan SP2DK untuk tahun Pajak 2016 tanggal 29 Mei 2020, LKR melakukan pembetulan SPT Tahunan menjadi lebih bayar semua dan seterusnya melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar sejak Tahun Pajak 2019. Beberapa hal menjadi perhatian AR terkait SPT Tahunan LKR dan sudah dilakukan pembetulan antara lain: 1.
LKR menyetujui akan menyesuaikan proporsi pendapatan dan beban final dan non-final. Penyesuaian juga dilakukan dengan biayanya karena semua yang bersumber dari Pertamina dijual dengan perlakuan final. Ijin resmi sebagai distributor juga menjadi penghasilan nonfinal.
2.
LKR menyetujui penyesuaian penyusutan. Jumlah penyusutan fiskal tidak wajar karena terdapat harta 79
yang sudah habis masa manfaatnya namun masih diakui sebagai biaya. 3.
Perbedaan biaya sewa berdasarkan Laporan Keuangan dan SPT Masa disetujui LKR untuk dibetulkan. Hal tersebut mengakibatkan laba naik dan biaya berkurang. PPN menjadi perhatian AR juga yang dikonfirmasikan
pada SP2DK tersebut di atas. Terdapat penjualan ke TMS yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan
Lainnya (dengan
Direktur:
Sdr.
TT)
yang
diindikasikan harga penjualan di bawah harga pasar. Sedangkan Sdr. TT merupakan Direktur di LKR dan TMS. AR mencermati penjualan berbagai jenis solar seperti: Gemuk,
Meditran,
Mesran,
Rored
dan
Turalik
dengan
spesifikasinya masing-masing. AR menemukan indikasi perbedaan harga jual antara penjualan ke pihak independen dengan penjualan ke pihak TMS. Dengan kata lain, AR menggunakan data pembanding internal (internal comparable) untuk penentuan harga jual wajar. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan 80
Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Pasal 13 Ayat (3) menjelaskan bahwa Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada transaksi independen dalam kondisi yang sebanding. Hal tersebut sebanding di dalam paragraph 2.15 OECD. Penelitian
sederhana
yang
AR
lakukan
yaitu
memperhatikan perbandingan antara TMS dan LKR dari sudut penjualan solar dengan tipe yang sama pada tanggal dan bulan yang berdekatan. Penelitian sederhana tersebut membuahkan hasil dimana LKR akhirnya melakukan pembayaran dan pembetulan atas selisih harga jual tersebut. ◼
81
Chapter II Opini Ringan dan Cerita Keseharian
82
Simon Line Sugeng Prayitno
Minggu sore itu, kubuka dompet mencari struk laundry kiloan. Tak sengaja tercabut dan terjatuh lembaran STNK motor mio merah pertamaku produksi era tahun 2007. Kulihat dan kuperhatikan, sudah waktunya ganti plat. Ini masuk pergantian yang ketiga kalinya. Aku meluncur ke biro jasa terdekat untuk proses pembayaran pajak dan ganti plat. Biro jasa kecil, ruangan kecil, meja kerja kayu, kursi plastik. Sederhana memang, namun ruangan bersih dan ber AC. Petugas 83
loket ramah menyapa, pancaran sinar wajah teduh menyejukkan. Kurogoh kantong celanaku, dan membuka kembali dompet mencari kelengkapan pajak mio merah. Tak sengaja, saat itu SIM ku terjatuh. Kuambil, kulihat dan kuperhatikan dengan seksama tanggalnya. Oalah…sudah waktunya perpanjang SIM juga nih…dan tersisa waktu 4 (empat) hari lagi. Semula 1 menjadi 2. Kusampaikan hajatku kepada petugas loket biro jasa bahwa aku mau bayar pajak, ganti plat, perpanjang SIM. Petugas loket memberi penjelasan dan memberikan saran agar perpanjang SIM terlebih dahulu ke Polres Kota Bekasi. Kenapa? Karena proses pembayaran pajak membutuhkan KTP asli dan membutuhkan waktu paling cepat 3 hari kalender mengingat KTP ku beralamat di wilayah DKI. Dikhawatirkan KTP tidak bisa kembali untuk keperluan perpanjangan SIM. Aku terhening sekejab, dilanda kebimbangan memikirkan dan menentukan putusan dan solusi. Aku kembali pulang ke rumah tanpa terpenuhi hajat. Solusi pertama, mencoba mencari solusi perpanjang SIM dengan sisa waktu terbatas, pekerjaan yang masih belum terselesaikan, dan tidak berkenan mengambil opsi cuti. Aku cari info dengan bertanya ke grup WA ‘’balkon’’. Diperoleh solusi untuk mengambil opsi perpanjangan SIM via online. Baiklah…let’s 84
do it. Barangkali bermanfaat, saya ceritain tahapan langkah dengan sederhana ya… Korlantas Polri siap menjalankan Program Presisi dengan meluncurkan aplikasi
Sinar
(SIM
Presisi
Nasional)
yang
mendukung perpanjangan SIM A dan C melalui aplikasi di HP. Layanan perpanjangan SIM online ini membuat pemilik SIM yang ingin melakukan perpanjangan tidak perlu lagi datang ke Satpas sesuai domisili. Hanya dengan mengakses aplikasi di HP dari rumah, SIM yang sudah diperpanjang akan diantar ke alamat tujuan. Proses memperpanjang SIM melalui aplikasi Sinar di HP ini pun cukup mudah. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi via App Store atau Play Store. Kemudian verifikasi nomor telepon HP dan akan muncul fitur registrasi dengan mencantumkan NIK sesuai KTP atau nomor SIM sebelumnya. Selanjutnya, ikuti instruksi hingga pembayaran dan memilih prosedur pengambilan SIM baru. Perlu diingat bahwa masa berlaku SIM bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik, melainkan tanggal penerbitannya. Berikut seluruh langkah perpanjang SIM A dan SIM C online melalui HP via aplikasi Sinar: 1.
Download aplikasi
85
2.
Masukkan nomor HP yang akan diverifikasi. Setelah itu Masukkan kode OTP agar sistem bisa memverifikasi data No. HP Anda.
3.
Registrasi (NIK, SIM, Foto KTP, SIM dan Selfie)
4.
Verifikasi NIK dan SIM
5.
Pilih jenis SIM dan lokasi Satpas
6.
Verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
7.
Isi rekening pengembalian (pembatalan)
8.
Pilih metode pengiriman
9.
Upload pas foto dan tanda tangan
10. Pembayaran PNBP dan biaya kirim/cetak SIM 11.
Pengiriman
12. SIM diterima pemohon Proses
cepat,
mudah
dan
murah.
Penulis
merekomendasikan perpanjangan SIM via online ini bagi anda yang memiliki keterbatasan dari segi waktu dan kendala keharusan hadir secara fisik serta penghematan isi kantong di tanggal tua akhir bulan. Walaupun ada sedikit tes kesehatan, psikotes, dan tes kecermatan seluruhnya via online, masih dirasa mudah. Bisa dilakukan kapan saja, dimana saja anda berada. Tidak ada
maksud
promosi
ataupun
‘’nyeles’’
nyalo…wkwkkwk….salam Sinar (SIM Nasional Presisi). ◼ 86
apalagi
Ga enakan yang Dienakin Yashinta Aulia
Pak Samsoe dan Pak Gatot adalah dua orang yang bersahabat karib. Saking akrabnya, kalau Pak Samsoe yang buat kesalahan, Pak Gatot sering kena batunya. Keakraban mereka telah sampai level, kalau haus abis main bola, Pak Samsoe langsung masuk rumah Pak Gatot, buka kulkas, ngambil boba milik anak Pak Gatot.
87
Ada kebiasaan buruk Pak Samsoe yang hampir bikin Pak Gatot naik pitam. Pak Samsoe sering minta dibayarin kalau lagi makan bareng. “Tot, gue pake duit lu dulu yak, 10.000!” “Apaan lu, utang kemarin lu belum bayar ye” “Aelaah, ceban doang, pelit amat” Dibayarlah 10.000 rupiah nasi uduk dengan hati yang abu-abu lah. Mau marah, 10.000 doang, mau senang, bisa dipastikan akumulasi kerugian finansial Pak Gatot akibat Pak Samsoe ngutang makan yang katanya ceban doang kalau dikali satu juta kali bisa jadi SEPULUH MILYAR. Pak Gatot bukan maen kepikiran dengan ucapan “ceban doang”, dipikirnya ceban emang dikit sih, tapi ceban Pak Samsoe beda, ceban Pak Samsoe bisa bikin hati Pak Gatot jadi abu-abu. Dengan bantuan tethering kuota Kemendikbud anak Pak Gatot, ia penasaran rasa abu-abu apa yang sebenarnya Pak Gatot rasakan. “Solution for People Pleaser” bukan maen, bacaan Pak Gatot emang beda kalau lagi sendirian. People pleaser atau orang ga enakan. Giring sana manut, giring sini manut, tanpa bisa mengutarakan perasaan ataupun kesanggupan diri sendiri. Membantu orang lain perlu, namun pastikan kesanggupan diri
88
sendiri. Tak jarang, mengutarakan kata “tidak” atas permintaan orang lain karena rasa ga enakan berujung penyesalan. Bukan hanya dalam memberikan pertolongan, People Pleaser juga mempunyai masalah dalam menerima pertolongan. Karena overthinking nya, takut nyusahin orang, takut ngerepotin orang padahal ngga sanggup ngerjain sesuatu menjadikan People Pleaser kesulitan dan bingung sendiri. Kalau masalah bisa dibagibagi, kenapa tidak yekan? Menjadi People Pleaser sebenarnya juga dibutuhkan, orang yang ga enakan lebih memiliki empati dan inisiative untuk membantu orang lain, tapi itu dia masalahnya, kadang sampai tidak mengetahui batasan dan sulit menetapkan pendirian. Ada salah satu kemampuan yang harus dilatih buat si People Pleaser, yaitu bersikap asertif, terutama dalam berkomunikasi. Asertif merupakan kemampuan seseorang menyampaikan keinginan, perasaan dan pikiran dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Nah gimana tuh? Bagi People Pleaser kata “tidak” adalah pantangan tersendiri. Dibandingkan komunikasi agresif yang terlalu dominan dan sering memaksakan kehendak, dan komunikasi pasif melemahkan pendapat, maka solusinya adalah
bersikap
asertif.
Pak
Gatot
seharusnya
lebih
memperhatikan kemampuan dirinya, kalau memang uang ceban 89
dikali satu juta kali bisa buat Pak Gatot punya rumah di Kawasan senopati, seharusnya Pak Gatot ngomong sambil bercanda ke Pak Samsoe. Yang harus Pak Gatot hadapi adalah rasa takut yang ada di pikirannya, kalau Pak Samsoe bakal marah dan memutuskan persahabatan duniawinya. Setelah
membaca
artikel
tadi,
bertambahlah
pengetahuan Pak Gatot, mengenai rasa abu-abu yang ia rasakan. Ternyata selama ini Pak Gatot ga enakan sama Pak Samsoe, ia takut kalau Pak Gatot nagih utang, Pak Samsoe marah dan mencari bestie yang baru. Padahal kan Pak Gatot juga mau ngutang ke Pak Samsoe. ◼
90
Tanjung Balai Karimun Joko Pitoyo
Tiung…..tiung……tiung…tiung…..suara
handphone
terus bertalu-talu menandakan ada BlackBerry Messenger (BBM) masuk melalui handphone BlackBerry-ku yang baru kubeli 6 bulan yang lalu. Saat itu whatsApp (WA) belum ada. Kulirik jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. uh…. Siapa sih malam-malam begini kirim BBM. Enak-enak orang tidur kok di bangunan eh… dibangunin” pikirku dalam hati. “Selamat mas Jokpit atas promosinya di Karimun” isi BBM itu. “hah…. ada mutasi…’’ pikirku. “masak aku kena sih, jadi AR aja belum genap dua tahun, senior ku masih banyak. Aku bukanlah AR terbaik, pangkat masih minimal, meskipun untuk penerimaan aku terbilang bagus yaitu nomor 2 tapi kan ada yang nomor 1. 91
‘’Karimun….aku pernah mendengar nama itu, sepertinya ada di daerah Jawa Tengah. Gapapalah masih di Jawa ini, kelihatannya KP2KP. Tapi baru dengar ada KP2KP Karimun, atau mungkin karena pengembangan organisasi maka ada KP2KP baru…” pikirku. Sebenarnya mata ini masih ingin tidur, namun karena pikiran tidak karuan, antara senang dan resah, boro-boro bisa tidur, yang ada juga badan miring ke kiri miring ke kanan, mata hanya bisa kedap kedip membayangkan hal yang akan terjadi. Allahuakbar….. Allahuakbar …..suara adzan dari masjid terdengar di telinga. Ah… dari jam 12 malam aku terjaga dan sampai saat ini belum dapat tidur kembali. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengambil air wudlu untuk menunaikan sholat subuh. Selesai sholat aku merenung dan berdoa agar diberi ketenangan serta memohon untuk segala sesuatu yang terbaik. Setelah itu aku mandi lalu bersiap-siap berangkat ke kantor. Inilah rutinitasku setiap hari di hari kerja. Kecuali hari libur, kalau habis sholat aku langsung olah raga atau kalau masih ngantuk ya tarik selimut alias tidur lagi. Aku tak terbiasa sarapan sebelum ke kantor karena masih terlalu pagi. Sesampai dikantor, aku langsung sarapan pagi. Kebetulan di dekat halaman parkir, tepatnya di bawah tangga ada teteh-teteh yang jualan makanan untuk sarapan. Estewe tapi 92
masih enak dipandang. Kurang lebih 60 menit perjalanan dan sudah mendekati kantor hatiku kok deg-degan, ada perasaan was-was. Biasanya habis absen finger print aku langsung nongkrong di warung teteh untuk menikmati secangkir kopi dan nasi uduk. Hari ini tidak. Sampai di kantor aku disalami beberapa teman yang sudah datang ke kantor lebih dahulu. “selamat ya mas atas promosinya, cuma satu lho dari kantor kita” ucap mereka. “terimakasih…terimakasih…” ucapku sambil menerima salam mereka. Sampai meja, kubuka SIKKA, ku ketik “Tanjung Balai Karimun…” Hah… kok Kepulauan Riau bukan Jawa. Meski nama sama karena ada nama Karimun-nya, ternyata tempatnya berbeda. Kucari di peta namun tidak ketemu, lalu kucari di peta khusus Kepulauan Riau ternyata ada, yaitu sebuah pulau dekat pulau Batam, namanya pulau Karimun dengan ibu kota Tanjung Balai Karimun. Lebih dekat ke Singapura daripada ke Jakarta. Aku termenung ohh…. disitukah aku akan melanjutkan karierku di DJP ini. Dilema… inilah yang terjadi pada diri ini. Karena mutasi aku harus berangkat, tapi bagaimana dengan keluargaku? Sedangkan 3 anakku baru saja beberapa bulan yang lalu masuk sekolah, anak pertama masuk SMP, anak kedua masuk SD dan anak ketiga masuk TK. Waktu mutasi yang tidak bersahabat dengan 93
keadaanku terutama untuk keluargaku. Mana sudah terlanjur bayaran sekolah, dua anakku sekolah di sekolah swasta dan untuk masuk ke sekolah itu tidaklah mengeluarkan uang yang sedikit. Uang yang sudah masuk mana bisa diambil kembali. ‘’mengapa mutasi tidak dari awal anak masuk semester, supaya kami dapat menentukan keputusan yang lebih tepat’’, pikirku Hari berganti, di pagi yang cerah tibalah saatnya aku harus berangkat. Dengan berjalan optimis dan menggendong tas ransel kucoba tersenyum manis menaiki bus menuju bandara Soekarno Hatta. Sesampai di bandara tengok sana tengok sini seperti orang kampung yang baru menginjak Jakarta, aku berusaha sok tahu seolah-olah sudah biasa keluar masuk bandara. Kudekati orang dan kuajak bicara. Kebetulan ada orang yang mempunyai tujuan sama dengan pesawat yang sama, yaitu Batam. Kuikuti gerak orang tersebut. Karena aku tidak biasa naik pesawat, jadi jangan sampai ketahuan dan malu-maluin. Dia masuk check in saya ikut check in, dia jalan ke ruang tunggu aku ikuti ke ruang tunggu, bahkan sampai saat naik pesawatpun juga aku ikuti. Setelah masuk pesawat baru aku tidak mengikutinya karena kursi kami berbeda. “oh… ternyata tidak susah naik pesawat, tidak jauh beda kok dengan naik bus’’ pikirku. “cuma bedanya naik pesawat tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, 94
sedang naik bus bisa dimana saja tidak harus di terminal jadi bisa di tengah jalan’’ pikirku lagi. Di pesawat kebetulan dapat kursi dekat jendela, sehingga di perjalanan mataku melihat keluar terus, melihat bangunan yang makin lama makin mengecil saat pesawat take off, melihat laut yang berwarna biru, sampai akhirnya melewati awan putih seperti kapas. “oh… seperti ini ternyata awan’’ ucapku dalam hati. Tak henti-hentinya mata ini memandang keluar. “Siapa tahu
ketemu sama ultraman atau superman di luar sana’’ selorohku dalam hati. Kurang lebih 2,5 jam perjalanan akhirnya sampailah aku di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Orang-orang semua keluar akupun ikut keluar, orang-orang melewati jalan mana aku ikut. Setelah sampai pintu keluar barulah aku merasa
95
kebingungan. Untuk menutupi kebingungan ini aku mencari tempat duduk untuk istirahat. “untung memakai kaca mata hitam, jadi kalau bingung tidak kelihatan’’ ucapku dalam hati. Beberapa sopir taksi menawarkan jasanya untuk mengantar. “Kemana bang boleh saya antar?’’ kata mereka. Aku masih menolaknya dan lebih memilih duduk di kursi sambal berpikir. Lalu, aku mencari tempat sholat, kebetulan tidak jauh dari situ ada masjid. Setelah sholat dhuhur sekaligus jamak sholat ashar aku duduk merenung. Orang mengira mungkin aku sedang berdzikir padahal sedang berpikir. Tak lama kemudian handphone berbunyi. Tiung… tiung … tiung … tiung ….nomor telepon tidak dikenal, ku angkat telepon. “halooo …” kataku. “halo… ini pak Joko ya…” tanya suara dalam telepon. “oh…ini orang baru pasti, kalo sudah mengenal saya biasanya panggil Jokpit…’’ pikirku. “betul pak dari mana ini’’ tanyaku. “saya staf dari TBK pak’’ … jawab suara dalam telepon. “TBK itu apa’’ tanyaku tidak mengerti. “Tanjung Balai Karimun pak’’ jawab suara itu lagi. “oh itu singkatan rupanya, Tanjung Balai Karimun disingkat TBK., baru paham saya” pikirku. “oh iya pak betul ini saya’’jawabku ke suara dalam telepon. “saya kirim taksi untuk jemput bapak di bandara, namanya ini nomor teleponnya ini’’ jawab suara itu sambil menyebut nama dan nomor telepon seseorang. “Bapak janjian aja menunggu dimana” jawab orang itu. Plong… 96
rejeki datang. Disaat aku berpikir bagaimana aku bisa sampai ke tujuan, ini ada orang yang mengirimkan taksi untuk menjemput. Memang rejeki tidak akan kemana kok, nikmat mana lagi yang ku dustakan. Tanpa menunggu waktu, aku menghubungi orang tersebut dan janjian di tempat mana aku harus dijemput. Kutentukan di masjid-lah tempat untuk menunggu, tepatnya di pintu utama. “Zelamat ziang ini abang Zoko bukan’’ Tiba-tiba ada orang menyapaku dengan logat bataknya. “Iya betul ini bang Jhony ya’’ jawabku menyesuaikan ucapannya. “Yuk kita ke pelabuhan bang’’ kata bang Jhony. Oooo ke pelabuhan dulu rupanya tidak langsung ke tempat tujuan utama. Berangkatlah kami ke pelabuhan bersama taksi Jhony. Kurang lebih satu jam perjalanan sampailah kami di pelabuhan. Setelah membayar taksi aku turun untuk membeli tiket kapal laut. Membeli tiketpun belum tahu caranya, sehingga aku dipandu oleh bang Jhony bahwa aku harus membeli tiket di loket jangan lewat calo. Setelah membeli tiket aku duduk di ruang tunggu untuk menunggu kapal datang. Setelah 30 menit menunggu, datanglah kapal laut tersebut. Nama kapal itu adalah MICO NATALIA “seperti nama wanita’’ pikirku. Kebetulan lagi tempat duduknya dekat jendela. Sepanjang perjalanan aku 97
melihat ke luar jendela. Bangunan yang makin mengecil lalu menghilang, pemandangan laut dan pulau-pulau kecil tak berpenghuni, sampai melihat gedung-gedung pencakar langit yang tampak biru. Aku bertanya kepada penumpang sebelah pulau apa itu. “Itu Singapura pak” kata penumpang sebelah. “oh dekat ya …” ucapku dalam hati. Kurang lebih 2 jam aku sampai di daratan pulau Karimun. Keluar dari kapal baru baru terasa ternyata perut ini belum diisi. “Nyari warung ah buat ngisi perut’’ gumamku. Masuklah aku di salah satu warung makan di area pelabuhan, sambil mencari tempat duduk yang kosong aku panggil pelayan. Seorang pelayan laki-laki datang menghampiri saya. “nak makan ape bang’’ tanya pelayan dengan logat melayunya. “ada apa aja pak’’ tanyaku. “disini ade nasi lemak’’ kata pelayan. “Wah masakan apa ini lemak kok dimasak. Cobain deh’’ pikirku. “Nasi lemak aja pak, minumnya teh ya’’ kataku selanjutnya. ‘teh ape, teh O ape teh obeng” tanya pelayan. “lhadalah…… apalagi ini obeng kok diminum “pikir saya. Tapi biarlah supaya tidak terlihat orang asing aku sok tau aja. “Teh obeng pak’’ lanjutku sambil menahan rasa penasaran. Yang penting pesan dulu, soal rasa urusan belakangan. Tidak lama kemudian datanglah pesananku. Ternyata nasi lemak itu adalah nasi uduk, dan teh obeng adalah es teh manis. “Oooo… ini ta 98
namanya teh obeng’’ gumamku sambil tertawa simpul. Lagi keasyikan makan telepon saya berbunyi. “tiung… tiung… tiung… tiung …’’ Kuangkat telepon tersebut, ternyata staf TBK yang menelepon. “Bapak sudah sampai di pelabuhan? “tanya orang itu. “sudah ni lagi makan dulu’’ jawab saya. “Saya jemput ya, Bapak di rumah makan apa’’tanya orang itu selanjutnya. “di rumah makan ini’’ aku menyebut nama rumah makan. “tunggu 15 menit ya pak’’ kata orang itu lagi. “baik’’ kata ku lagi. Kulanjutkan makan siangku dengan nasi lemak dan teh obeng tadi. Nikmat betul makan hari ini, entah makanannya yang enak atau memang perut sudah sangat lapar, yang jelas makan siang hari ini membuatku segar kembali. “siang pak Joko…’’ sapa orang asing mengagetkanku yang sedang main HP di warung makan. “eh… siang juga’’kataku. “sudah selesai makannya pak, saya yang jemput bapak’’ kata orang itu bertiga sama temannya. “oh…iya siap yuk berangkat’’ kataku. Meluncurlah kami berempat ke tempat tujuan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun. Itulah liku-liku ceritaku saat mutasi ke tempat nun jauh disana. Aku masih bersyukur karena sejauhnya aku ditempatkan, masih ada yang lebih jauh lagi. Ada yang di Papua, ada yang di perbatasan Kalimantan, ada yang di ujung Sulawesi, dan tempat terpencil lainnya. Manusia tidak bisa lepas dari garis tangan. 99
Manusia hanya bisa berencana namun Tuhan jualah yang menentukan. Sejak saat itu kuukir hari-hariku di pulau itu dengan suasana baru, kantor baru, kawan baru, dan kebiasaan baru. Untuk pulang ke keluarga aku harus melewati jalan darat, laut dan udara. Lengkap sudah alat transportasi yang kulewati. Yang awalnya pulang dua minggu sekali, lama-lama pulang sebulan sekali, mengingat ongkos pulang yang jadi pertimbangan. Untuk mengisi waktu disamping aktivitas kantor, aku isi waktuku secara positif dengan olah raga, berkumpul dengan orang-orang di masjid. Di pulau inilah aku juga belajar menulis, membuat lagu dan belajar musik. Hari berganti hari dan waktu terus bergulir. Tak terasa hampir 5 tahun aku jalani hidup di pulau ini. Indonesia memang indah dan Tanjung Balai Karimun adalah kenangan yang tak bisa dilupakan seumur hidupku. Salam santun dan tetap semangat. ◼
100
Confuse Rianuari
“Warren menunduk!!” “dibelakangmu!!!” Lancelot bereaksi atas dua anak panah yang meluncur deras menuju Sang Wizard “Gildas, Mirdyn di balik semak..” dua knight langsung bergerak sesuai petunjuk dari Sang Pemimpin, satu bergerak memutar untuk menyergap dari belakang, satu menyusuri aliran sungai untuk mengetahui posisi penyerang. Eagleman mengepak ke udara.. “Canopus, awas, mereka membidikmu…” “okeey” Canopus menjauh dari area, terbang mundur dan lebih tinggi, menghitung kekuatan lawan. 101
Ketiga
bayangan
bergerak
bersamaan,
memecah
perhatian dengan serangan panah, kemudian menghambur ke semak
belukar
berikutnya
untuk
menyiapkan
hentakan
selanjutnya, Vyce lebih dulu membelah sungai kecil di hadapan, pedangnya sudah nyaris menyentuh jubah Sang Wizard, namun entah mengapa tiba-tiba tubuhnya seperti terpental, terhempas, terguling beberapa kali hingga akhirnya terhenti di bibir sungai, “apa itu..” Vyce masih berdebar sembari menyeka lumpur di pipinya. Hai anak muda apa yang kau lakukan?? ungkap Lancelot penuh tanya “Kalian telah membantai desaku sepuluh tahun yang lalu, tak akan kubiarkan kalian lolos!!” Vyce berteriak sambal menyergap untuk kedua kalinya, \Kali ini pedang Lancelot yang berbicara, pedang beradu menyayat telinga, detik itu juga satu anak panah sudah tepat mengarah ke wajah Lancelot, akan tetapi mendadak anak panah itu terhenti, benar-benar terhenti nyaris di sudut hidungnya Sang Penyerang terhenyak “apa itu??” Lagi-lagi kekuatan aneh muncul dari Warren, Sang Wizard
102
Kacua berharap panah itu dapat menebus mata mimpi buruknya, tapi tidak untuk hari ini, panah itu berhenti tepat di hadapan Lancelot, Kacua terjungkal, terkejut, dua tangan mendadak mencengkeram busur dan mengunci kedua tangannya. “hentikan.. kau tidak tahu berhadapan dengan siapa Nak” Suara serak itu berasal dari Gildas, tertangkaplah Kacua disusul dengan Vyce yang dibekuk oleh Mirdyn. Melihat adiknya tertangkap, Aoy menerjang dari atas bukit, melompat dengan jarak yang tinggi, menyilaukan, tapi dia pun terjerembab sejurus kemudian, bahunya dicengkeram oleh Canopus dari udara, ketiga nya lalu di ikat di batang pohon raksasa, tertangkap, tertampar. Pembantaian itu hadir lagi di pelupuk mata, harapan telah musnah, setidaknya itu yang berada di benak tiga bersaudara ini.
103
Duhai Luka, Kutitipkan Kau pada Lampau Dyana Novita
“Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang bisa terima indah kurangmu bila engkau berbeda, Jangan kau benci dirimu,”
Cuplikan dari lagu dari RAN bersama Hindia ini menjadi cukup menggebu di dada begitu terdengar saat tanpa disangka kita mengalami hari yang begitu kelabu. Panggilan untuk menjadi fasilitator dan mediator dalam penyembuhan para survivor KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) bukan hanya karena menyesuaikan bidang keilmuan untuk membantu trauma healing, namun juga karena dorongan dari hati. Perundungan di lingkungan sekolah sempat menjadi luka batin bertahun-tahun dan mencari cara sendiri untuk bertahan. Dan tentu pura-pura kuat di depan orang tua. Klasik ya. Biasa terjadi pada anak pertama. 104
Kala itu, belum pernah rasanya mengambil keputusan besar lagi setelah keputusan untuk melanjutkan di bidang keilmuan yang membuat orang tua terkejut. Sedikit melawan arah, walaupun di tahun setelahnya tetap sendiko dhawuh untuk kuliah di Ekonomi dengan susah payah. Luka masa kecil yang masih basah agaknya tergores kembali dan semakin lebar menganga, meronta untuk dirawat. Dalam benak terbersit akankah trauma menjadi penghalang untuk kembali menapak lembar baru di kota pelajar? Tak begitu mahir dengan mata pelajaran eksak, menjadi bahan ledekan karena selalu masuk rombongan remidial, banyak sekolah yang tak menerima karena bukan murid seperti ini yang diinginkan, tak banyak berteman karena kebanyakan mereka menjauhi saat tau latar belakang keluarga. Sampai akhirnya tangan ini mengetahui jika kemampuan lain selain memegang pensil dan pulpen. Mereka dapat diajak menari dengan kuas dan pisau pahat. Karena banyak penolakan yang terjadi semasa sekolah, membuat semakin menarik diri dari lingkungan agar tak lagi dibandingkan. Tak ambil sekolah yang kebanyakan orang ambil, dan mengikuti hati untuk menuju ke arah dimana diri ini bisa diterima.
105
Dok. Pribadi (Dalam kasus pelecehan seksual di sekolah oleh salah satu pengajar. dapat terlihat ada gambar seorang anak diikuti oleh bayangan buram.)
Dengan jenuhnya kuliah ekonomi, agaknya berada di kampus seni sangat mengobati kehausan ruh untuk menemukan keseimbangan dan membiarkan hati untuk lebih banyak bicara. Seiring bertambahnya apresiasi dan penerimaan sosial di kampus seni,
perlahan
luka
ini
sedikit
mengering,
cara
untuk
mengobatinya telah ditemukan. Walaupun keinginan orang tua harus tetap berjalan untuk berada di kampus ekonomi.
106
Saat wisuda, kembalilah sosial menuntut untuk mengambil bidang yang sama dengan apa yang sudah dipelajari. Kerja di KAP, menjadi orang kantoran, perbankan, apapun yang masih berhubungan dengan keuangan. Sepertinya sudah cukup mengikuti apa yang kiranya tak sanggup dijalani. Dan sampailah berita untuk menjadi fasilitator survival untuk program trauma healing. Sepertinya bermacam trauma yang sudah berhasil dilewati, dapat menjadi sedikit bekal untuk dikembalikan lagi kepada mereka yang membutuhkan. Tempatnya jauh, garis marjinal, provinsi paling timur di Indonesia. Di Timur Matahari kami menyebutnya. Bukankah itu terdengar bagus, semakin jauh dari lingkungan yang tidak supportive, semakin bagus. Izin orang tua pun mudah, jadi tak perlu gundah juga kembali berpetualang jauh. Berharap kali ini luka benar-benar akan tinggal dan semakin menjauh. Kali pertama bertemu, hanya senyum tipis yang menyambut…rumah singgah yang terang benderang terasa redup dan suram teringat betapa mereka sudah kuat bertahan untuk sampai ke titik ini. Tenggorokan semakin terasa pahit karena menahan air mata selama pendampingan. Tak berhenti
107
rapalan doa-doa terus berjalan agar psikologis mereka cepat membaik. Kami bermain, tertawa dan berbagi cerita-cerita yang menyenangkan. Pelan-pelan mereka mulai tertawa lepas, bergerak bebas dan bergembira. Sambil sesekali mengamati sekeliling, kami ambil spidol. Dan mulai sesi trauma healing. Atas penyebab apa saja yang membuat luka mereka begitu membekas. Agar dengan bertahap dapat melepaskan kecemasan dan ketakutan, sehingga mereka dapat memaafkan keadaan. Kami bertanya tentang mimpi mereka. Beberapa menjawab “Sa ingin jadi polisi, agar bisa beri aman kepada anakanak,” “Sa ingin jadi dokter, agar bisa obati sa pu mama,” dan banyak lagi mimpi dengan tujuan mulia lainnya. Lebih dari setahun berulang mendampingi dan berganti anak-anak yang lain. Dengan membantu menguatkan mereka, tanpa disadari diri ini lah yang menjadi lebih kuat. Ternyata mereka lah yang menguatkan. Anakanak luar biasa yang senantiasa diingat sebagai penyemangat hidup tentunya. Pelajaran penting begitu berharga untuk diambil hikmahnya. Tak perlu luka itu kita lupakan, hanya perlu berdamai bahwa memang hal tersebut telah terjadi. Menjadi sebuah penerimaan besar dalam hati, agar tak lagi kita bawa di waktu 108
yang akan datang. Kita titipkan luka itu pada waktu yang telah berlalu. Buka kembali hati yang telah kita batasi dengan penuh ketakutan karena trauma masa lalu, maafkan dan bersiap untuk berjalan kembali. Duhai luka, kutitipkan kau pada lampau.◼
109
Rebusan Daun Sirsak Usman Damanhuri
Setiap pasangan yang sudah menikah, tentunya mengharapkan kehadiran buah hati. Ada pasangan yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan bayi yang dinanti-nanti, namun ada juga yang perlu menambahkan “porsi” kesabaran dalam menantinya. Begitupun kami, setelah memasuki usia ketujuh bulan pernikahan, kami mencoba untuk mengikuti program hamil. Program hamil tidak hanya dilakukan agar cepat mendapatkan keturunan, namun juga untuk mendapatkan kehamilan yang lebih sehat. Berbekal hasil pencarian informasi sana-sini, tanya sana-sini, akhirnya
kami
memutuskan
untuk
merapatkan
barisan
mengunjungi klinik dr Bob Ichsan Masri di Harmoni, Jakarta Pusat. 110
Kami datang ke klinik tersebut pagi-pagi sekali, karena berdasarkan informasi yang kami terima, dokter Bob memiliki banyak pasien. Tidak terlalu sulit untuk mencari klinik tersebut walaupun letaknya ngumpet dibelakang Gedung Bank UOB. Benar saja, setibanya disana sudah banyak pasien yang antre. Kesan pertama kami melihat kliniknya yang berbentuk ruko, agak-agak spooky, pintu yang didominasi kaca transparan gelap, penerangan yang kurang, semakin menguatkan kalau klinik tersebut agak-agak mirip dengan klinik ilegal. Masuk ke dalam klinik, membuat kami agak ragu untuk meneruskan program hamil, karena kami mendapati meja resepsionis yang tidak seperti meja-meja resepsionis di rumah sakit, dan sofa yang sudah kumal. Setelah melakukan pendaftaran, kami menuju ke ruang tunggu di lantai dua. Tangganya sempit, menapaki anak tangga pertama yang curam membuat kami semakin mengernyitkan dahi. Dalam hati bergumam, butuh tenaga ekstra bagi ibu hamil yang akan melahirkan disini untuk menuju ruang persalinan maupun ruang perawatan di lantai dua. Suasana lantai dua juga tidak kalah bikin bulu kuduk berdiri Kami mendapati kesan ruangan yang kumuh, berkas-berkas tidak tertata rapih, wallpaper yang sudah mengelupas, penerangan yang kurang, dan deretan
111
bangku plastik-bangku yang biasa dipakai di rumah makan padang. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama karena banyaknya pasien dan pak dokter juga menangani tindakan medis. tiba gilirannya kami dipanggil. Ruangan pak dokter cukup besar, seperti ruangan dokter Obgyn pada umumnya, terdapat alat-alat USG dan tempat tidur yang didepannya ada monitor untuk melihat proses USG. Dokter Bob berperawakan gemuk, berkulit hitam, dan berwajah mirip orang India. Kesannya seram dan jutek, tapi ternyata pak dokter sangat ramah dan murah senyum. Layaknya USG di tempat lain, istri saya diminta untuk berbaring, perutnya diolesi gel oleh suster, dan di USG. Biaya USG 2 dimensi dan USG 4 dimensi di klinik ini lebih murah ketimbang di tempat lain. Sembari melakukan USG, pak dokter mengatakan bahwa terdapat kista sebesar bola bekel pada ovarium istri saya. Menurut Pak dokter, kista ovarium pada umumnya tidak berbahaya, namun akan berbahaya jika ukurannya semakin membesar karena akan menganggu suplai darah ke ovarium, dan dapat berkembang menjadi kanker, Oleh karena itu, sebelum melakukan program hamil maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghilangkan kistanya. 112
Setelah
proses
pemeriksaan
selesai,
pak
dokter
menuliskan resep. Di kertas resep tertulis “rebusan daun sirsak”, tidak ada obat-obatan lainnya, hanya rebusan daun sirsak. Aneh rasanya, di zaman seperti ini masih ada seorang dokter yang memberikan resep berupa herbal tradisional. Lebih lanjut, pak dokter menjelaskan bahwa daun sirsak memiliki zat anti kanker yang sangat kuat, yang dapat membantu menghambat sel kanker. Caranya, rebus tiga sampai dengan lima lembar daun sirsak yang baru dipetik dengan dua gelas air. Rebus hingga airnya tersisa setengah, Air rebusan daun sirsak rutin dikonsumsi sehari tiga kali selama satu bulan, setelah satu bulan kembali lagi untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Banyak nasehat-nasehat kehidupan yang Dokter Bob berikan kepada kami sebagai pasangan yang baru menikah, layaknya orangtua yang sedang menasehati anaknya. Seketika pikiran buruk kami tentang klinik ini hilang. Qadarullah, atas izin Allah, belum genap satu bulan mengkonsumsi rebusan daun sirsak, kami mendapati dua garis pada hasil tespek. Untuk memastikannya, kami kembali ke Dokter Bob sesuai jadwal yang telah ditentukan, Alhamdulillah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa istri saya hamil dan kista ovariumnya telah hilang. Sungguh, bahagianya tiada terkira. 113
Dengan segala keterbatasan sebagai manusia, yang bisa kami lakukan adalah berikhtiar, berusaha, bergerak untuk menggapainya, dan berdoa kepadaNya. Dokter Bob dan resep rebusan daun sirsaknya hanyalah jalan ikhtiar, karena sesungguhnya kesembuhan, kesehatan, dan kehamilan merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada kami.
114
Satu Langkah Seribu Suluh Afidah Nur Rizki
“Bruuukkk!!” Langkahku seketika terhenti, kemudian membalikkan badan. Emak tak sadarkan diri. Tubuhnya yang makin lemah sudah tak mampu lagi menopang hingga akhirnya tumbang. “Emaaak!!” Aku berlari kencang menghampirinya. Beban bukubuku pelajaran dalam tas yang aku gendong tidak kupedulikan. Tujuanku satu, menyelamatkan Emak. “Emaaak bangun Maak! Huhuuu” Aliran air mata membasahi kedua pipiku. Rasa penyesalan terus terbayang. Andai saja aku tidak nakal. *** “Ibu, saya sangat menyesal.” Ungkapku pada seorang Ibu guru kesayangan tatkala mengunjungi Emak.
115
“Andaikan kemarin aku tak meminta tas baru dan membentak Emak. Padahal aku tahu untuk makan saja kami sulit.” Aku kembali mengingat-ingat perbuatanku tempo hari hingga membuat Emak jatuh sakit. “Munah, penyesalan pasti datang di akhir. Masih ada waktu untuk berubah menjadi anak yang baik.” Kata Ibu guru dengan bijak sembari memegang pundak kananku. “Tidak apa-apa ke sekolah dengan tas yang tidak terlalu bagus, yang terpenting kamu bisa belajar dengan baik.” Lanjutnya dengan penuh pesan. *** “Tok tok took…” Dengan tergopoh-gopoh Emak berjalan menuju pintu. “Saha anjeun?” Tanya Emak menelisik. Tak berkedip Emak melihat ujung kepala hingga ujung kaki seorang laki-laki muda yang tengah berdiri di ambang pintu. Semakin mendekat, Emak semakin yakin bahwa pemuda itu bukanlah warga kampung ini. “Permisi Mak, saya mau mengantarkan paket.” Kata pemuda itu sambil menyodorkan sebuah kardus berukuran sedang berwarna coklat. Emak dengan teliti dan keheranan melihat setiap sisi kardus yang saat ini berada di tangannya. Terdapat goresan tinta pada kertas 116
putih yang ditempel dibagian atasnya. Namun apa daya, Emak tak mengerti maksudnya karna buta aksara. “Ieu teh…” Emak tak jadi melanjutkan ucapannya. Laki-laki muda yang tadi berdiri satu setengah meter darinya sudah beringsut senyap. Hanya terlihat punggungnya dari kejauhan. *** “Itu apa Mak?” tanyaku penasaran melihat kotak coklat yang dibawa Emak. “Emak tidak tahu. Tadi ada pemuda yang mengantarkannya. Belum sempat Emak bertanya, dia sudah pergi.” “Yasudah, ayo kita buka saja.” Aku berusaha meraih kotak itu dari tangan Emak. “Tunggu. Barangkali ini bukan untuk kita. Mungkin salah alamat.” “Tidak Mak, jelas-jelas ini tertulis untuk Maemunah.” Kataku sambil menunjuk kertas putih yang tertempel dibagian atas kardus. Emak pasrah dan menyerahkan kotak itu kepadaku. “Emaaaakk!” Aku berteriak hingga membuat Emak terkaget. Jantungku berdegub kencang dan nafasku terasa lebih sesak. “Alhamdulillaah…” Air mata Emak terkucur deras. Akupun juga demikian. Kami berdua larut dalam keharuan dan saling berpelukan.
117
Sesaat kemudian dua baris siswa yang bertugas menjadi tim paduan suara dengan kompak menyanyikan lagu “Terima kasihku” menandakan berakhirnya pentas drama kami. Suaranya bersahut-sahutan dengan riuh rendah tepuk tangan penonton. Ini adalah pentas drama kedua yang istimewa kami persembahkan kepada rombongan kakak-kakak yang saat ini tengah duduk di hadapan kami. Rombongan kakak-kakak yang kami sebut “Kakak Hero”. Masih dengan tokoh yang sama aku berkesempatan untuk memerankan sosok “Maemunah”, seorang siswi Madrasah Tsanawiyah atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Cerita dalam pentas drama ini tak lain diangkat dari kisah yang kami alami semenjak Kakak Hero datang. Sementara kalian pasti penasaran dengan Kakak Hero, namun aku ingin bercerita terlebih dahulu tentang diriku. Sama halnya dengan “Maemunah”, aku juga merupakan seorang siswi Madrasah Tsanawiyah. Ini adalah tahun pertamaku belajar di tingkat ini. Tempatku belajar tak lain adalah Madrasah Nagari Kulon, yang menjadi tempat kami berkumpul dengan Kakak Hero hari itu. Madrasah ini menjadi satu-satunya sekolah yang ada di wilayah kami. Ukurannya tak begitu luas, tak lebih dari enam ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, sebuah ruang guru, dan sebuah lapangan yang cukup untuk kami berkumpul atau 118
mengadakan upacara. Meskipun kondisinya terbatas, Madrasah ini menjadi tempat belajar mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama. Tentu kami harus bergantian untuk dapat menggunakan ruang kelas yang tersedia. Ada kelas pagi dan kelas sore supaya kegiatan belajar mengajar tak terganggu. Menurut sejarah, Madrasah Nagari kulo sudah berdiri sejak setengah abad yang lalu. Meskipun Madrasah swasta, namun kami yang belajar tidak dipungut biaya sama sekali. Entah dari mana pendanaannya hingga bertahan sampai saat ini, aku juga ingin tahu. Setidaknya sekolah gratis menjadi angin segar bagiku, terutama Emak dan Bapak. Hidup dalam kondisi serba pas-pasan dengan enam orang anak membuat Emak dan Bapak terus bekerja keras. Oleh karena itu, sekolah menjadi hal yang sangat berharga bagi kami. Beruntung aku tidak sampai putus sekolah seperti ketiga kakak pertamaku. Rumah sangat sederhana yang kami tinggali jaraknya agak jauh dari pusat Kampung Nagari Kulon. Perlu waktu sekitar 15 menit jalan kaki untuk mencapainya. Tentu dengan medan berkelok dan naik turun khas daerah perbukitan. Jangan kalian bayangkan jalan yang kami lalui mulus seperti sirkuit balap motor. Sebagian besar masih jalan setapak tanah merah yang sangat licin 119
tatkala diguyur hujan. Namun, perjalanan yang lumayan panjang menjadi terasa menyenangkan karna jalan yang kami lalui diapit oleh hamparan ladang yang luas. Hijaunya sawah yang ditanami padi begitu memanjakan mata. Ditambah pemandangan perbukitan yang berjejer rapi membuat hati semakin gembira. Sebagian besar penduduk di kampung kami memang bergantung pada hasil bercocok tanam. Sementara penduduk lainnya mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari pekerjaan serabutan yang tak tentu. Hamparan sawah sepanjang mata memandang sayangnya hanya cocok untuk ditanami padi. Jika musim kemarau tiba sawah hanya dibiarkan menganggur begitu saja. Oleh karena itu, penghasilan petani disini sama tidak tentunya. Inilah salah satu faktor yang membuat kemiskinan begitu mendominasi. Perlu kalian tahu, di era yang katanya serba digital seperti saat ini bahkan belum ada sinyal terdeteksi di kampung kami. Jangankan sinyal internet, penggunaan listrik saja masih terbatas. Dengan berbagai keterbatasan ini, tidak diragukan lagi bahwa tidak banyak yang diharapkan dari kampung kami. Tiba-tiba aku ingat kenangan yang begitu membekas pada waktu aku masih duduk di bangku kelas lima Madrasah Ibtidaiyah. Kondisi ruang
kelas 120
kami
cukup
sederhana.
Temboknya tak lagi putih bersih. Tangan-tangan kecil kami yang berdebu tak sengaja menyentuhnya dan membuat lukisan tak beraturan berwarna kecoklatan hampir di sebagian besar permukaannya. Beberapa ubin juga terkelupas dari tempatnya. Kami bisa melihat lapisan tanah dengan jelas dalam ukuran yang cukup lebar. Kondisi ini lebih baik mengingat kelas lain masih ada yang beralaskan plester semen kasar. Meja dan kursi kayu panjang nampak usang dimakan usia. Bahkan beberapa kursi panjang sudah tidak lagi lengkap sebab senderannya rusak dan terlepas. Semua itu tak secuilpun menyurutkan semangat kami dalam menimba pengetahuan. Guru yang kami miliki jumlahnya juga jauh dari standar dibanding banyaknya murid. Tak ayal Kepala Sekolah pun juga ikut membantu mengajar. Menyoal kurikulum, aku selalu penasaran dengan kurikulum siswa di kota. Kabar yang kami dengar, pembelajaran mereka begitu mengagumkan. Sedikit cerita, pandanganku akan pendidikan sebenarnya mengalami pasang surut. Terlebih fasilitas sekolah yang lambat laun mengalami penurunan kualitas. Pernah terbesit dalam sanubariku yang meragukan apakah Madrasah ini mampu bertahan hingga aku menyelesaikan tingkat Madrasah Tsanawiyah. Jika tak bisa bertahan selama itu, aku lanjut berpikir kemanakah aku akan 121
berpindah sekolah untuk melanjutkan pendidikan ataukah upayaku dalam menimba pengetahuan akan berhenti disini saja. Sungguh pertolongan Allah begitu ajaib. Doa-doa yang kami panjatkan seolah-olah menembus langit. Secercah cahaya harapan yang begitu kami dambakan akhirnya datang. “Adik-adik, perkenalkan kakak-kakak yang berada di depan ini. Kakak-kakak ini datang dari Jakarta dan begitu antusias ingin bertemu dengan adik-adik di Madrasah Nagari Kulon.” Pagi itu kami semua dikumpulkan di lapangan sekolah. Salah seorang ketua rombongan berupaya memperkenalkan teman-temannya. Tentu, sebagian besar dari kami memasang ekspresi takjub dan hening sejenak sembari mendengarkan penjelasan ketua rombongan. Ini adalah kali pertama kampung kami dikunjungi oleh orang-orang dari jauh. “Selain ingin bersilaturahim dengan adik-adik dan warga Kampung Nagari Kulon, kakak-kakak ini juga akan berbagi ilmu kepada adikadik. Nanti kita belajar bersama di kelas ya?!” Setiap perkataan kakak itu membuat kami antusias. “Adik-adik perlu tahu juga bahwa seluruh kegiatan yang terlaksana mulai dari merenovasi madrasah beberapa waktu yang lalu hingga kegiatan kita selanjutnya pada hari ini tidak akan terlaksana sesuai rencana tanpa bantuan dari orang-orang baik diluar sana yang 122
peduli dengan adik-adik disini. Oleh karena itu, kita berdoa bersamasama ya untuk kebaikan mereka.” Ketua rombongan mulai memanjatkan doa-doa dan kami mengaminkan dengan lantang. “Adik-adik, siapa yang senang sekolahnya jadi bagus?” Seperti dikomando, tangan kami serempak mengacung ke atas.
Sumber: Dokumen Pribadi
Kakak-kakak itu datang dengan tujuan mulia. Mereka tak lain adalah “Kakak Hero” kami. Jumlah mereka lumayan banyak, barangkali tiga puluhan. Aku tak menghitung pasti jumlahnya. Datang dari jauh, mereka membawa misi utama yaitu merenovasi ruang kelas kami menjadi lebih bagus. Selain itu, mereka juga 123
berbagi ilmu dan mengajarkan banyak hal kepada kami di dalam kelas. Satu hari terasa sangat menyenangkan dan cepat berlalu bersama mereka. Kala itu aku sampai tak mengenali ruang kelas. Dalam waktu sekejab ruang kelas kami disulap menjadi ruangan yang sangat indah. Benar-benar seperti berada di tempat yang berbeda. Tak ada lagi lantai ubin yang berlubang serta meja dan kursi kayu yang rusak senderannya. Seluruh lantai di kelas diganti keramik dan semua perabotan serba baru. Tak hanya itu, dinding kelas juga dilapisi cat baru. Dinding kelas semakin berwarna dengan berbagai lukisan dinding yang dibuat Kakak Hero. Tentu semangat kami bertambah berkali-kali lipat karena ruang kelas begitu nyaman dan menyenangkan. Dua tahunan berlalu dan hari ini Kakak Hero kembali lagi dengan misi baru. Mereka telah berhasil membuatkan pusat pendidikan Al-Qur’an yang kami impikan. Sungguh kala itu aku hanya bisa memimpikannya. Sepertinya Allah telah memeluk mimpi-mimpiku dan mengabulkannya satu per satu. Sering aku membayangkan cara siswa kota belajar dan akhirnya aku merasakannya juga melalui Kakak Hero. Ternyata memang benarbenar keren dan mengasyikkan. Aku jadi tahu, mempelajari sesuatu tak melulu dari buku. Hal-hal sederhana yang sering 124
ditemui dalam kehidupan sehari-hari serta eksperimen kecilpun bisa menjadi media pembelajaran. Kilas balik ke drama yang baru selesai kami pentaskan, sosok pemuda yang mengantarkan paket merefleksikan Kakak Hero. Jika kalian masih penasaran dengan isi kotak kardus yang ia kirim, barang tersebut adalah tas sekolah yang begitu dibutuhkan oleh Maemunah. Kakak Hero telah membuat harapan baru bagi kami. Andai Kakak Hero dan orang-orang baik diluar sana tahu, kepedulian mereka sangat berdampak bagi kami. Tentu hal yang mereka
anggap
begitu
sederhana
mampu
membawa
kebahagiaan tak terkira kepada kami. Bila aku gambarkan, langkah yang dilakukan oleh Kakak Hero ini menciptakan suluh1 yang menerangi jalan panjang kami dalam mencapai cita dan impian. Tak hanya satu, puluhan, ratusan bahkan ribuan suluh yang membuat semangat kami membara dan optimis akan masa depan yang lebih baik.
1)
Suluh adalah barang yang dipakai untuk menerangi, biasa dibuat dari daun kelapa yang kering (kbbi.kemdikbud.go.id).
125
126
Chapter III Puisi dan Sajak
127
Asyik di Mayestik Sylvia Martina Hapsari
‘’Vi, ayo ke Mayestik!’’ Siang itu, akhir minggu ketiga bulan ketiga 2022 Aku gembira berkelana kakiku, diajak sahabatku, mencari kain buat baju lebaran., lebaran bakalan seru nih!
Bergandeng tangan, muka berseri... Sahabatku tahu dia mengajak orang yang tepat, ‘’Ke toko itu, Vi, kita menuju’’, tunjuk temanku. Toko Fancy, se fancy hatiku… 128
Toko kain 5 lantai, Di lantai 3 lah surga warna warni wastra Brokat, tile, organza, sifon, berpayet, detil swarovski, berprada… Mata memanja dompet meronta…
Brokat berwarna nude yang sangat cantik, temanku pilih. Akupun tak mau kalah, mataku lekat pada brokat motif bunga 3 dimensi... Bimsalabim abracadabra… Kain-kain cantik berubahlah menjadi baju lebaran kami..
Kain sudah didapat, beranjak keluar kami dari si ‘’Fancy’’ Aduh, kata sahabatku… Dia terlupa pada janji penting segera, Dia berucap maaf dan berpisahlah kita… ‘’Sungguh tak apa, tunaikan janjimu segera’’, jawabku Beruluk salam berpisah tujuan…
Ku belokkan langkah menuju arah teramai… kuikuti lorong jalan menuju bangunan putih besar Aku curiga disitulah letak Pasar Mayestik. 129
Kiri kanan banyak orang berjualan, barang-barang vintage bertebaran.
Bersenandung riang, menenteng kain di tangan Ku tunjuk bangunan putih dan ku tanya abang bajaj, ‘’Bang, betulkah itu Pasar Mayestik?’’ Dijawabnya dengan anggukan kepala. Disinilah kini kuberada, Tepat dipusat perputaran uang masyarakat, Titik kumpul penanda kehidupan dari jaman ke jaman. Sebuah pasar, Pasar Mayestik tepatnya
Kumasuki lobby pasar semi modern ini, Kubiarkan langkah kaki berjalan tanpa tujuan, Kunikmati atmosfer keramaian ini..
Tiba-tiba mataku berserobok, mataku dengan mata seorang bapak tua, Bergegas si bapak menghampiri, dan berkata ‘’Bu, boleh saya bantu bawakan barangnya?’’ Terkesima aku, reflek mulutku berkata ‘’terimakasih pak, tidak perlu pak, tidak berat...’’ 130
Seketika otakku memproses sesuatu dan dalam sekedip mata, kuralat ucapanku, ‘’wah silakan pak dengan senang hati’’, kupindahkan tas belanja berisi kain kepadanya. Senyumnya merekah, matanya bersinar-sinar…
Bapak tua berbaju seragam biru bertuliskan nama dan kata ‘’terimakasih bunda’’ Kubaca lagi, Legi namanya, Pak Legi, Sang Porter Pasar Mayestik semangatnya menyala-nyala, seperti namanya, semangatnya menular legi (manis) kepadaku.
Senyumku mengembang layaknya emak-emak sejati, Emak-emak mana yang tak suka ke pasar? Pak Legi memanduku, diceritakan tiap bagian pasar besar ini. ‘’Lantai bawah sayur mayur daging bumbu-bumbu bu, juga barang pecah belah’’ ‘’Lantai satu baju-baju bu, segala macem baju sama printilan’’ ‘’Lantai dua toko emas bu sama penjahit penjahit’’ ‘’Wah, informatif sekali, terimakasih Pak Legi’’, ucapku
131
Celana kolor anak, taplak rajut, dan daster Hasil keliling healing ku siang ini, Kurasa cukup kakiku olahraga siang ini, kuminta Pak Legi menunjukkan warung bakso enak, entah kenapa dibenakku ada rumus ‘’selalu ada bakso enak di setiap pasar’’, dasar emak-emak doyan makan…
tibalah waktu perpisahan, dengan Mayestik dan tentunya Pak Legi, pak tua perkasa. Perkasa melewati hari-hari mencari sesuap nasi Perkasa tanpa lelah menawarkan jasa angkut barang Perkasa menjinjing, memanggul belanjaan para bunda
Selembar uang kertas untukmu Pak Legi, Walau sebenarnya tak ternilai bantuanmu siang ini. Karenamu hariku ini menjadi lebih bermakna…
Engkau terima dan engkau berucap terimakasih yang banyak, ‘’Kalau kesini lagi saya antar lagi ya bu’’, katamu dengan senyum ‘’legi’’mu
132
Kuketik sekelumit cerita ini ditaksi yang engkau cegat untukku Pak Legi, mengantar perjalananku pulang menuju rumah. Kuakhiri ceritaku ini, dengan quote untuk hari ini. ‘’Kamu bisa menemukan kedamaian bahkan di pasar, tak peduli kamu emak-emak atau bukan’’.
133
Ada dan Tiada Falih Alhusnieka
08.08 Seketika bermalas aku di kursi Jari-jemari bermain gawai kesayangan menemani “Checkout” belanja di dunia maya pun mulai Senyum sumringah menghiasi penuh arti
09.09 Kubuka aplikasi Nadine, Meja penuh dengan bejibun disposisi,, Pilihan diarsip atau ditindaklanjuti, Ah, banyak banget ini.
134
10.10 Bergeser berkerumun mulai ngerumpi, Ibarat suasana di warung kopi, Begitu lepas tuk ketawa ketiwi, Bener-bener “hepi” selaksa hati.
11.11 Waktunya keluar dari gedung, Entah ke mana luntang lantung, Terlihat di atas awan mendung, Seolah semesta mendukung.
14.14 Mata mengantuk tak tertahan, Mencari tempat yang nyaman, Untuk meluruskan badan, Biar hilang sejenak kepenatan.
15.15 Duh, berkas banyak di meja, Yang mana kudu kelar pertama, Gak nyaman juga lama-lama, hmm, begini amat kerja. 135
16.16 Beresin meja dan angkat tas, Bentar lagi jam kerja tuntas, Kelar beban dan lunas, Aku dah bekerja keras.
17.17 Pesan masuk dari atasan, “jatuh tempo hari ini, mana kerjaan?”, “ijin pak, kayaknya semua udah saya selesaikan” Keringat menetes, teringat tumpukan.
Hariku seolah penuh untuk kerja, setidaknya secara presensi, tapi sejatinya, saat kutelisik jam demi jam, lebih banyak kenihilanku dibanding menghasilkan karya. Adakah aku liabilitas sahaja di kantor ini? bukan menjadi asset yang di damba. Hadirku, antara Ada dan Tiada, sama saja. Tak berarti, tak bermakna, tak berkontribusi.
136
Perjalanan Panjang Sucipto
Kumenatap ke belakang Tampak lika liku liuk jalan terbentang Lewati bukit dan sungai bertepikan jurang Seperti garis alam yang dibuat memanjang
Waktupun terus berjalan Menjadi saksi dalam setiap perubahan Mencatat semua yang dilakukan Bukan hanya catatan kebaikan
137
Kita pernah ada di sana Di satu periode sebagian hati dan tindakan tak sama Satu waktu di mana diri kurang terjaga Antara baik buruk samar batasnya
Oh tidak, Itu bukan keadaan yang tak dapat diubah Hanya perlu kekuatan dan konsistensi untuk katakan tolak Atas tindakan yang tah sama dengan hati
2002 ketika arah mulai berganti Sebuah perubahan yang sangat berarti Pada sebuah organisasi yang atas dasar fungsi Dan pola kerja yang melayani
Konsistensi terus diuji Berbekal para pegawai terseleksi Kepuasan pelanggan semakin terpenuhi Kepatuhanpun mendekati level tinggi
138
Tiga tahun berselang Angin Perubahan kembali berhembus Reformasi kembali berkumandang Pada area Khusus dan Jakpus
Sungguh tak mudah Merubah sesuatu yang sangat besar Namun dengan semangat pantang menyerah 2009, semua telah berubah
Pratama menjadi simbol pelayanan merata Madya menjadi simbol fokus kontributor daerah Khusus menjadi simbol kekhasan Besar menjadi simbol fokus nasional
Tidak, ini tidak membedakan mutu pelayanan Gaung kepuasan pelanggan semakin membahana Kinerja pegawai semakin ditata Tindakan dan hati terus diselaraskan
139
Pada sudut yang lain, Aturan ditegakkan Persepsi disatukan Kode etik dilakukan
Kini kulihat ke samping Kulihat setiap orang mengokohkan integritas Meskipun dalam compang camping Takkan goyah imannya dibeli dengan isi brankas
Lima nilai Kemenkeu Terus menjadi standar dalam tugas Tak satu berlaku ikuti nafsu Namun semua berjalan dalam batas-batas
Lalu kumelihat ke depan Kulihat secercah cahaya yang terang benderang Semakin terang dan semakin luas Hingga terang seluruh alam
140
Kurasakan semangat untuk terus berbenah Dari para petinggi dan seluruh pasukan Untuk masa depan dejepe yang cerah 5 pilar reformasi terus dikuatkan
Organisasi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Basis Data Proses Bisnis Peraturan Perundangan
Pastikan kita siap untuk PSIAP
141
Epilog
Asa membumbung pada setiap benak, dan berlanjut penuh usaha serta gigih menggapainya. Insan punya cita, hasrat dan obsesi menuju suatu titik yang jauh di hadapan, melompat waktu dan jarak. Tapi, tak banyak yang mampu merealisasikan tujuan yang diharap untuk didapat, berguguran, terganjal dan gagal menyertainya. Sebagian sahaja yang mampu konsisten dan menggapai impian. 142
Asbab tak berhasil kerna tak cakap berencana, overdosis menyusun rangka, atau hanya sekedar pemanis di lisan dan fikir. Tak ada karya menuju ke sana, tak punya daya tuk melangkah dan mencoba. Sekedar ada mimpi di awang-awang, namun tak jua melangkah penuh semangat mengamankan jalan ke sana. Banyak manusia yang pandai berencana, pandai untuk menyusun sepenuh hati, dan itu penting, karena separuh kesuksesan ada di rencana. Namun, cita dan asa butuh langkah kongkrit dijalankan, bukan sekedar wacana tanpa aksi nyata, bukan sekedar bermimpi sahaja. Mari memulai rencana, dan merealisasikan dengan bijak cara menggapai rencana, tak perlu takut gagal dan terjungkal, sebab banyak pelajaran atas ketidakberhasilan. Bukankah gagal merupakan sukses yang tertunda?
“Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah." - Thomas Alfa Edison
Falih Alhusnieka
143
Profil Kontributor
Afidah Nur Rizki, lahir di Klaten pada tanggal 26 Desember 1996. Bergabung dengan DJP pada penghujung 2015 setelah lulus dari Program Diploma I Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN. Selepas menunaikan Pendidikan Diploma III Akuntansi Alih Program pada 2020, ia kembali mengabdi sebagai pelaksana pada KPP Wajib Pajak Besar Satu. Penggembira di OMOAr ini tak pernah berpikir bahwa dirinya bisa menulis dan dipublikasi.
Namun,
dorongan
dari
rekan
membuatnya terus memacu diri untuk dapat berkarya melalui tulisan.
144
Ahmad Sodikin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pernah bekerja di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu selama 2 tahun, 4 bulan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, 7 tahun di Sekretariat Ditjen Pajak, 2 tahun di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan hampir 5 tahun di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Aktivitas saat ini, kerja, kuliah S2, dan mencoba memulai menulis :)
Dyana Novita, pelaksana Seksi P3 KPP Wajib Pajak Besar Satu sejak 2019, merangkap tukang foto dari 2 putra, pelukis ulung warisan bapak dan agen ilustrator DJP.
Falih Alhusnieka, seorang fiskus, yang pengin terus belajar dan mengajar tentang kehidupan. Berusaha untuk terus memberi manfaat untuk diri dan lingkungan. Menulis di sela-sela kesibukan, meski hanya coretan tak bermakna.
145
Franki Nababan, Account Representative KPP Wajib Pajak Besar Satu. Lulus dari Universitas Sumatera Utara Jurusan Akuntasi pada tahun 2003, sekarang penulis sedang menyelesaikan thesis di Ilmu Administrasi Perpajakan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Penulis merupakan ayah dari empat anak, berasal dari Medan, dan sangat menikmati waktu dengan berkumpul bersama keluarga tercinta.
Joko Pitoyo atau biasa disapa Jokpit, Kepala Seksi Pengawasan V KPP Wajib Pajak Besar Satu. Penulis menyelesaikan studi D3 STAN, kemudian studi S1 di Universitas 17 Agustus Cirebon Jurusan Administrasi Niaga. Penulis juga mengambil studi S1 di Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, Jurusan Akuntansi. Selanjutnya untuk studi S2 penulis mengambil Magister Manajemen di Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta. Selain menjadi ASN DJP, penulis juga pernah mengajar di D1 STAN dan di S1 STIE Cirebon. Penulis mempunyai hobi menulis, menyanyi, bermain musik, berolahraga dan tentunya bekerja :) .
146
Muksin, lahir di Kebumen 06 Desember 1977 menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Akuntasi STAN tahun 2000 dan Program Diploma IV Akuntansi STAN tahun 2008. Selain aktivitas sebagai ASN ia menggeluti dunia seni visual berupa fotografi dan seni Lukis. Ia pernah memenangi Excelence Arward Winner Welcome to Asia Photo Contest 2019.
Jalan-jalan ke Pasar Kenari Pulangnya mampir beli sawi Perkenalkan saya Rianuari Akhwat manis dari Betawi
147
Romy Ardiansyah bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan IV di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Kanwil DJP Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2021. Penulis telah mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara di bidang perpajakan selama lebih dari 19 tahun ini menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2002 dan memperoleh
gelar
Master
of
Public
Administration dari University of Birmingham pada tahun 2014.
Sucipto, saat ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan IV. Di DJP sudah dari tahun 1999. Pernah bekerja
di
KPP
Pratama
Tarakan,
perbatasan utara Indonesia. Tidak ada keahlian istimewa, hanya ingin membuat orang di sekitarnya senang.
148
Sugeng Prayitno, pria Jawa sederhana, lahir di Purworejo, 31 Maret 1984. Mempunyai hobi mancing, main catur dan sepak bola. Menikah dan dikaruniai dua putri satu putra. Saat ini bekerja di KPP Wajib Pajak Besar Satu
Sylvia Martina Hapsari, lahir di Surakarta, 27 Maret 1985. Saat ini, penulis bertugas sebagai Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Sebelumnya, penulis berdinas di KPP Jakarta Jatinegara, KPP Jakarta Pasar Rebo dan di KPP Madya Jakarta Timur. Penulis sangat antusias berada di tempat berarsitektur tua, serasa berada di jaman dan waktu bangunan kuno itu berjaya. Menuangkan perasaan antusiasme dalam tulisan itulah, yang menjadi motivasi awal penulis untuk belajar menulis.
149
Usman Damanhuri, Account Representative KPP Wajib Pajak Besar Satu sejak Tahun 2017, sebelumnya berdinas di KPP Pratama Jakarta Sunter (2014-2017), di KPP Wajib Pajak Besar Empat (2012-2014), dan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (2009-2012). Berpetualang seperti naik gunung dan travelling merupakan hobi saya disamping tetap memprioritaskan quality time bersama keluarga. Yashinta Aulia, Lahir di Maros, 5 Agustus 1996. Menyelesaikan pendidikan Diploma I Jurusan Perpajakan BDK Makassar, Yashin sapaan akrabnya, mulai bergabung di DJP dengan bertugas di KPP Pratama Watampone pada Tahun 2015. Setelah dua setengah tahun bekerja,
ia
berkesempatan
melanjutkan
Pendidikan di Program DIII Akuntansi (Alih Program) sebelum akhirnya ditempatkan di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Menurutnya dengan menulis, hal-hal yang sulit disampaikan dengan lisan dapat dengan mudah disampaikan, tapi tetap harus disertai dengan ilmu pengetahuan dan belajar secara terus menerus.
150
Tarian Pena Vol 5 One Month One Article (OMOAr) Edisi Maret 2022
Cetakan 1 – Jakarta KPP Wajib Pajak Besar Satu. 2022
Pengarah: Etty Rachmiyanthi
Koordinator: Sylvia Martina Hapsari
Kontributor: Afidah Nur Rizki | Ahmad Sodikin | Dyana Novita | Eve |Falih Alhusnieka | Franki Nababan | Joko Pitoyo | Muksin | Romy Ardiyansyah | Rianuari | Sucipto | Sugeng Prayitno | Sylvia Martina Hapsari | Usman Damanhuri | Yashinta Aulia |
Lay Out, Desain dan Ilustrasi Sugeng Prayitno | Dyana Novita | Ahmad Sodikin | Muksin | Rofiil | Franki Nababan
Editor: Falih Alhusnieka | Sucipto
151